Bisnis.com, JAKARTA — Tragedi kecelakaan di perlintasan Bekasi Timur memberikan sinyal kepada stakeholder terkait atas masih adanya persoalan perlintasan sebidang di wilayah perkotaan.

Kondisi ini menandakan belum ketatnya keamanan bagi masyarakat terhadap penyeberangan perlintasan kereta.

Terlebih jumlah perlintasan ilegal masih masif sedangkan penutupan masih diwarnai berbagai kendala di lapangan karena warga terbiasa menggunakan jalur ilegal sebagai alternatif.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam menangani lintasan kereta.

“Untuk lintasan kereta, ini kan mohon maaf, ini kami kalau menjadi kewenangan Pemerintah DKI Jakarta pasti kami akan lakukan itu, tapi ini kan memang kewenangan pemerintah pusat sehingga kami menunggu arahan dari pemerintah pusat maupun KAI,” ujarnya kepada jurnalis di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Berdasarkan data PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta menunjukkan persoalan yang masih besar. Dari total 423 perlintasan sebidang, sebanyak 130 titik masih tidak terjaga, sementara 293 lainnya telah dijaga.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menjelaskan penanganan perlintasan ilegal dilakukan melalui koordinasi lintas instansi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan fasilitasi Kementerian Perhubungan.

Koordinasi tersebut membagi peran: KAI menangani keselamatan operasional dan jalur rel, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas jaringan jalan dan akses masyarakat.

“Pelaksanaan di lapangan diawali dengan pendataan dan identifikasi perlintasan sebidang, khususnya yang berpotensi membahayakan,” kata Franoto kepada Bisnis dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5/2026).

Hasil identifikasi kemudian ditindaklanjuti melalui peningkatan fasilitas keselamatan hingga penutupan bertahap perlintasan ilegal, mulai dari sosialisasi, penyediaan akses alternatif, hingga penutupan fisik.

Upaya tersebut turut mencakup pemasangan rambu, palang pintu, penjagaan, dan edukasi masyarakat, namun belum sepenuhnya efektif.

Franoto menyebut hambatan utama berasal dari faktor sosial dan aksesibilitas. “Kendala utama dalam penutupan perlintasan ilegal lebih dominan bersifat sosial dan aksesibilitas, bukan teknis,” ujarnya.

Banyak perlintasan liar telah menjadi jalur utama warga, sehingga penutupan tanpa alternatif akses kerap ditolak.

Keterbatasan ruang perkotaan juga membuat jalur pengganti tidak selalu tersedia dalam jarak efisien, yang dapat memicu kemacetan dan memperpanjang waktu tempuh.

Dalam beberapa kasus, perlintasan yang sudah ditutup bahkan kembali dibuka secara tidak resmi.

Solusi sementara seperti penjagaan manual dan rambu dinilai belum cukup efektif, karena keberhasilannya sangat bergantung pada disiplin pengguna jalan dan konsistensi petugas di lapangan.

“Efektivitasnya sangat bergantung pada kedisiplinan pengguna jalan dan konsistensi kehadiran petugas,” jelasnya.

Risiko tetap tinggi, terutama di luar jam penjagaan atau pada malam hari saat pengawasan menurun. Menurutnya, penutupan permanen dinilai menjadi solusi paling efektif untuk menghilangkan konflik antara kereta dan kendaraan. Namun, langkah ini tetap bergantung pada kesiapan akses pengganti.

Dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur tidak sebidang seperti flyover dan underpass menjadi solusi utama. KAI menyatakan siap mendukung proyek tersebut dari sisi teknis dan operasional.

Meski demikian, realisasi proyek sangat bergantung pada kesiapan pemerintah, terutama terkait pendanaan dan pembebasan lahan yang kerap menjadi hambatan utama.

Kompleksitas Perlintasan Kereta Api

Di sisi lain, Akademisi Teknik Sipil sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno menilai persoalan perlintasan sebidang tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga kompleksitas tata kelola lintas sektor.

Menurutnya, regulasi sebenarnya sudah jelas mengatur kewajiban pengguna jalan untuk mendahulukan kereta api, namun implementasi di lapangan masih lemah, terutama dari sisi disiplin dan pengawasan.

“Melanggar aturan ini bukan hanya soal denda, tapi taruhannya adalah nyawa,” kata dia kepada Bisnis.

Djoko juga menyoroti pertumbuhan permukiman di sekitar rel yang memicu munculnya perlintasan liar, serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, dan operator yang memperumit penanganan.

Ia menekankan perlunya pendekatan komprehensif yang menggabungkan rekayasa teknik, penguatan regulasi, dan edukasi masyarakat. Langkah seperti pembangunan jalur tidak sebidang, penutupan perlintasan liar, serta modernisasi sistem pengawasan harus berjalan beriringan.

Pemanfaatan teknologi juga dinilai penting, termasuk sensor yang terhubung dengan sistem persinyalan dan integrasi kamera dengan tilang elektronik untuk meningkatkan efek jera.

Di sisi lain, keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan tambahan karena fasilitas keamanan perlintasan masih belum memadai, sehingga penanganan berjalan lambat meski risiko kecelakaan meningkat.

Djoko menegaskan penyelesaian persoalan ini tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja, melainkan harus melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, hingga pemerintah daerah.

“Masalah perlintasan sebidang bukan hanya urusan PT KAI, tetapi kolaborasi antara pemilik jalan dan kesadaran masyarakat,” tegasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh di stasiun-stasiun wilayah kerja KAI Daop 8 Surabaya masih tertunda hingga dibatalkan keberangkatannya menyusul kecelakaan yang melibatkan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026) malam.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono menjelaskan gangguan tersebut berdampak pada pola operasi dan perputaran rangkaian kereta api, sehingga penyesuaian operasional mendesak dilakukan demi menjaga keselamatan.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan akibat keterlambatan dan pembatalan sejumlah perjalanan KA pada hari ini. Kondisi ini merupakan dampak dari insiden operasional di Bekasi Timur,” ungkap Mahendro, Rabu (29/4/2026).

Mahendro menjelaskan bahwa saat ini petugas terkait di lapangan tengah berupaya meminimalisir dampak sistemik dengan melakukan percepatan pemulihan.

“Kami terus berupaya melakukan percepatan pemulihan operasional dengan tetap mengutamakan keselamatan perjalanan,” ungkapnya.

Akibat penyesuaian tersebut, sejumlah perjalanan resmi dibatalkan. Di antaranya KA Ambarawa Ekspres relasi Surabaya Pasarturi–Semarang Poncol, KA Jayakarta relasi Surabaya Gubeng–Pasar Senen, KA Majapahit relasi Malang–Pasar Senen, serta KA Arjuno Ekspres relasi Surabaya Gubeng-Malang PP.

Selain pembatalan, sejumlah kereta api seperti KA Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasarturi–Gambir, KA Argo Anjasmoro relasi Surabaya Pasarturi–Gambir, KA Gaya Baru Malam Selatan relasi Surabaya Gubeng–Pasar Senen, KA Matarmaja relasi Malang–Pasar Senen, dan KA Gajayana relasi Malang–Gambir juga mengalami keterlambatan jadwal keberangkatan.

Tak hanya itu, KA keberangkatan dari wilayah lain yang melintasi wilayah Daop 8 Surabaya juga akan mengalami keterlambatan pemberangkatan, seperti KA Pandalungan relasi Gambir-Surabaya Pasarturi–Surabaya Gubeng–Ketapang dan KA Blambangan Ekspres relasi Pasarsenen–Surabaya Pasarturi–Surabaya Gubeng–Jember.

Mahendro memastikan akan memenuhi segenap hak yang melekat pada penumpang, termasuk pengembalian bea tiket atau refund secara penuh bagi perjalanan yang dibatalkan.

Ia pun mengimbau kepada segenap pelanggan untuk terus memantau informasi terbaru melalui berbagai kanal resmi KAI. Bagi penumpang yang terdampak pembatalan, proses pengembalian bea 100% dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI maupun loket stasiun.

“KAI memahami bahwa kondisi ini berdampak pada rencana perjalanan pelanggan. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan terbaik serta memastikan seluruh hak pelanggan terpenuhi,” tutup Mahendro.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bea Cukai Jakarta menggagalkan upaya ekspor ilegal ratusan kilogram emas melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Senin (27/4/2026), dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai Rp 41,19 miliar.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan, dalam penindakan itu, petugas mengamankan 60,3 kilogram perhiasan emas dan 130,262 kilogram koin emas, dengan total berat lebih dari 190 kilogram dan nilai mencapai sekitar Rp 502,5 miliar.

Kasus ini bermula dari informasi adanya rencana pengiriman enam koli berisi perhiasan dan koin emas yang diduga tidak diberitahukan dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

“Ekspor emas harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan agar hak negara dapat terpenuhi dan stabilitas pasokan dalam negeri tetap terjaga,” ujar Djaka di Kantor Dirjen Bea Cukai pada Selasa (28/4/2026).

Djaka menjelaskan bahwa, muatan tersebut rencananya diangkut menggunakan pesawat carter melalui Bandara Halim Perdanakusuma.

Menindaklanjuti informasi itu, petugas melakukan pemeriksaan mendalam terhadap muatan pesawat di area apron dan menemukan 611 buah gelang emas seberat 60,3 kilogram senilai 8,94 juta dollar AS, serta 2.971 koin emas seberat 130,262 kilogram senilai 19,4 juta dollar AS.

Barang-barang itu kemudian ditegah dan diterbitkan Surat Bukti Penindakan untuk proses pemeriksaan lanjutan.

Empat pihak terkait turut diamankan dalam perkara ini, yakni HH, AH, HG, serta seorang warga negara India berinisial PP.

Djaka mengatakan penindakan ini berkaitan dengan pengawasan terhadap ekspor komoditas bernilai tinggi atau high value goods (HVG), termasuk emas.

Berdasarkan perhitungan sementara, nilai pabean komoditas tersebut mencapai Rp 486,07 miliar.

Sementara khusus koin emas dengan HS Code 7108.12.90, komoditas ini dikenakan tarif bea keluar 12,5 persen sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025.

Dari kewajiban bea keluar yang diduga dihindari itu, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 41,19 miliar.

Kasus ini sekaligus menyoroti implementasi aturan baru pemerintah terkait bea keluar emas yang berlaku sejak November 2025.

Kebijakan tersebut dirancang tidak hanya untuk mengamankan penerimaan negara, tetapi juga menjaga pasokan emas domestik, stabilitas harga, serta mendorong hilirisasi dan pendalaman sektor keuangan nasional.

Djaka menegaskan pengawasan terhadap ekspor emas akan terus diperketat, terutama untuk mencegah praktik penghindaran kewajiban negara dalam perdagangan komoditas strategis.

Penindakan ini menjadi salah satu pengungkapan besar di sektor ekspor komoditas bernilai tinggi, sekaligus menunjukkan pengawasan terhadap lalu lintas barang strategis melalui jalur udara semakin diperketat.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu telah menyegel empat kapal wisata asing.

Kepala Seksi Penindakan II Kantor Wilayah DJBC Jakarta, Siswo Kristyanto mengatakan penyegelan itu dilakukan lantaran diduga melanggar aturan kepabeanan dan perpajakan.

Secara terperinci, empat kapal wisata asing yang disegel itu berasal dari Malaysia dua unit dan Singapura dua unit. Sementara dua lainnya telah diperiksa dan dinyatakan tidak melanggar aturan.

“Hasil pemeriksaan sementara, dari 6 kapal yang kami periksa itu 4 kapal kita lakukan penyegelan,” kata Siswo dalam keterangan tertulis, Jumat (10/4/2026).

Dia menambahkan, kapal yang disegel merupakan kapal wisata asing ini beroperasi untuk kegiatan rekreasi di Indonesia. Kapal ini pun mendapatkan fasilitas impor sementara berupa pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Namun, dalam pelaksanaannya kapal tersebut menyalahi aturan karena kapal tersebut telah disewakan dan bahkan diperjualbelikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI).

“Diduga bahwa telah terjadi penyalahgunaan fasilitas berupa kapal tersebut disewakan atau ternyata sudah diperjualbelikan kepada warga negara Indonesia sehingga menghindari pungutan bea masuk dan pajak impor,” imbuhnya.

Adapun, DJP saat ini tengah melakukan pendalaman terkait kerugian negara yang disebabkan dugaan pelanggaran peraturan bea masuk dan pajak kapal wisata asing tersebut. Namun demikian, estimasi untuk satu kapal yacht ukuran kecil di kisaran harga Rp10 miliar.

“Kami mengimbau kepada para pelaku usaha untuk bisa patuh terhadap ketentuan baik itu bidang kepabeanan maupun perpajakan. Kami akan tetap melakukan pengawasan terhadap kapal wisatawan asing yang kami duga dan dapat pelanggaran,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bea Cukai Jakarta memeriksa 82 kapal pesiar atau yacht yang berada di perairan dan sandar di dermaga Batavia Marina, Ancol. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan pemenuhan kewajiban kepabeanan serta administrasi impor atas kapal-kapal tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta Hendri Darnadi mengatakan, pemeriksaan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus mendorong kepatuhan pelaku usaha. “Kami menjalankan kegiatan ini sebagai mandatory pelaksanaan tugas untuk mengoptimalkan penerimaan negara,” kata Hendri dalam siaran per, Selasa (17/3/2026).

Hendri menambahkan, pemeriksaan juga bertujuan memastikan kesetaraan dalam pemenuhan kewajiban fiskal. “Rakyat bawah, UMKM, bahkan mereka yang membeli motor untuk pekerjaannya tetap membayar pajak. Kami ingin memastikan kepatuhan yang sama juga berlaku bagi pemilik barang bernilai tinggi,” kata Hendri.

Bea Cukai Jakarta mendalami kemungkinan adanya pelanggaran, termasuk penggunaan skema impor sementara atau penggunaan bendera asing yang tidak sesuai ketentuan. Pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen serta status kepemilikan kapal.

Dari hasil pendataan awal, terdapat 82 yacht yang diperiksa, terdiri dari 48 berbendera Indonesia dan 34 berbendera asing. Dari jumlah tersebut, terdapat kapal berbendera asing yang terindikasi dimiliki oleh warga negara Indonesia maupun perusahaan dalam negeri.

Bea Cukai Jakarta menyatakan proses pemeriksaan masih berlangsung dan hasilnya akan disampaikan setelah pendalaman selesai. “Bagaimana dengan hasilnya nanti, sedang kami dalami lebih lanjut,” kata Hendri.

Selain pemeriksaan yacht, Bea Cukai Jakarta juga menyatakan akan terus melakukan penertiban terhadap aktivitas ekonomi yang tidak tercatat atau underground economy. Upaya ini dilakukan melalui pemeriksaan administrasi barang impor dan ekspor secara berkelanjutan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut aktivitas ekonomi bawah tanah sulit diukur karena tidak tercatat secara resmi. Namun, pemerintah tetap berupaya memantau potensi tersebut karena berdampak pada penerimaan negara.

Berdasarkan studi Medina dan Schneider yang dirilis Bank Dunia, ukuran ekonomi bawah tanah di Indonesia diperkirakan mencapai 21,8 persen dari produk domestik bruto pada 2015. Temuan ini menunjukkan masih adanya potensi penerimaan pajak yang belum tergarap optimal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bea Cukai Jakarta memeriksa sejumlah gerai penjualan jam tangan mewah di beberapa wilayah Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri dugaan masuknya barang bernilai tinggi dari luar negeri tanpa melalui prosedur kepabeanan.

Kepala Seksi Penindakan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta Siswo Kristiyanto mengatakan, petugas memperoleh informasi mengenai pengiriman jam tangan dari luar negeri yang tidak melalui mekanisme kepabeanan yang semestinya.

“Fokus kami pada barang-barang bernilai tinggi seperti jam tangan mewah yang masuk ke wilayah kepabeanan Indonesia, terutama yang belum diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam dokumen impor,” kata Siswo dalam keterangannya, Selasa (10/3/2026).

Siswo mengatakan, pemeriksaan dilakukan di sejumlah toko yang menjual produk mewah. Namun dalam kegiatan tersebut Bea Cukai belum melakukan penyegelan terhadap gerai yang diperiksa.

“Kegiatan hari ini tidak ada penyegelan. Kami hanya memastikan barang yang ada di toko sesuai dengan dokumen. Jika ada yang belum terverifikasi, kami komunikasikan kepada pengusaha untuk memberikan klarifikasi,” kata Siswo.

Menurut Siswo, pengawasan ini bertujuan memastikan barang mewah yang diperdagangkan telah memenuhi kewajiban kepabeanan. Kewajiban tersebut mencakup pelaporan impor serta pembayaran bea masuk dan pajak terkait.

Jika ditemukan barang yang belum sesuai dengan dokumen impor, pengusaha diminta memberikan penjelasan lebih lanjut kepada Bea Cukai. Langkah ini masih mengedepankan pendekatan administratif.

Siswo mengatakan, kegiatan pemeriksaan tersebut merupakan yang kelima kalinya dilakukan Kanwil DJBC Jakarta. Sebelumnya, petugas juga melakukan penelitian administratif terhadap sejumlah toko perhiasan mewah.

Menurut Siswo, dari sisi kepabeanan barang impor yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikategorikan sebagai barang ilegal. Pelanggaran tersebut berpotensi dibawa ke ranah pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.

“Saat ini kami lebih mengutamakan pemenuhan kewajiban administrasi seperti pembayaran bea masuk dan pajak impor agar perusahaan lebih patuh terhadap aturan kepabeanan,” kata Siswo.

Bea Cukai juga mengimbau pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban kepabeanan agar segera berkoordinasi dengan Kanwil DJBC Jakarta sebelum dilakukan langkah pengawasan lebih lanjut.

Penindakan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan, antara lain Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 103 huruf d.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan, pemerintah akan konsisten menindak aktivitas perdagangan barang impor ilegal.

“Jadi, kalau kata orang-orang itu, orang-orang lapangan, itu sudah nyolong, habis itu jualnya depan kita gagah-gagahan, itu seperti menghina pemerintah,” kata Purbaya.

Purbaya mengatakan, penyegelan toko emas dan perhiasan di sejumlah pusat perbelanjaan Jakarta dilakukan karena barang yang dijual tidak memenuhi kewajiban pembayaran bea masuk.

Pemerintah masih menghitung potensi kerugian negara dari perdagangan barang impor perhiasan yang tidak memenuhi kewajiban kepabeanan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) kembali menyegel toko perhiasan mewah di Pluit, Jakarta Utara, Jumat (20/2/2026).

Upaya penindakan ini menyusul langkah serupa yang dilakukan pada toko perhiasan Tiffany & Co. di Plaza Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Penyegelan dilakukan dengan alasan yang sama lantaran toko diduga belum memenuhi prosedur penuh di bidang bea masuk atau perpajakan.

Penyegelan di Pluit itu dilakukan Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Jakarta Utara di Toko Bening Luxury Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat lalu.

Kepala Seksi Intelijen Kanwil Bea Cukai Jakarta Nugroho Arief Darmawan menjelaskan, pihaknya bersama Kantor Pajak Jakarta Utara melakukan pemeriksaan terhadap toko perhiasan Bening Luxury terkait dengan dugaan belum memenuhi penerimaan atau pemungutan kepabeanan dan pajak.

"Kemungkinan sasaran (Bening Luxury) yang kami saat ini lakukan pemeriksaan secara administratif belum memenuhi penerimaan atau pemungutan di bidang bea masuk atau juga perpajakan, pemungutan di bidang perpajakan baik PPN atau PPh, kata Nugroho di lokasi penyegelan di Pluit, Jakarta Utara, dikutip dari siaran pers, Minggu (22/2/2026).

Menurut Nugroho, penyegelan dilakukan petugas Kanwil Bea Cukai Jakarta bersama perwakilan DJP untuk memudahkan pemeriksaan administrasi baik sisi penerimaan kepabeanan atau perpajakan.

"Kami bersama-sama melakukan pengamanan berupa penyegelan dalam rangka administrasi penindakan, sehingga nanti akan memudahkan kita melakukan pemeriksaan baik dari sisi penerimaan kepabeanan maupun sisi penerimaan perpajakan. Jadi ini hanya untuk mempermudah langkah-langkah selanjutnya," tegasnya.

Kendati demikian, Nugroho belum bisa mengungkapkan hasil temuan pemeriksaan yang dilakukan petugas di toko perhiasan tersebut. Sebab, proses pemeriksaan masih dilakukan oleh tim dari DJP maupun DJBC.

"Temuan kami belum bisa menjawab sekarang karena proses masih akan dilakukan di kantor. Dalam waktu segera nanti tim dari Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai akan menyampaikan hasil pemeriksaannya," ujarnya.

Penindakan tersebut, lanjut Nugroho, berlandaskan aturan perundang-undangan tentang kepabeanan, yakni Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 103 Undang-Undang No.17/2006.

"Untuk barang-barang yang kami duga merupakan barang-barang eks impor atau barang-barang yang diproduksi dari luar, pihak Bea Cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang eks impor yang berada di dalam wilayah Indonesia, dalam hal ini wilayah kepabeanan Indonesia," jelasnya.

Sasaran Pemeriksaan Lainnya

Adapun tim gabungan DJBC dan DJP Wilayah Jakarta Utara itu tidak hanya melakukan penindakan di satu titik toko perhiasan saja. Ada outlet lainnya yang juga menjadi sasaran pemeriksaan administrasi.

"Jadi saat ini ada tiga lokasi yang sedang kita lakukan untuk pemeriksaan secara administratif," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat buka suara soal penindakan terhadap tiga toko perhiasan mewah Tiffany&Co disebabkan dugaan praktik penyelundupan barang dan underinvoicing atau membayar lebih rendah dari nilai seharusnya.

Anak buah Purbaya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta melaporkan, toko perhiasan itu tidak bisa menunjukkan formulir Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sebagai bukti legalitas impor saat diverifikasi.

“Dicurigai ini selundupan atau enggak, disuruh kasih lihat formulir perdagangannya, mereka enggak bisa tunjukkan,” kata Purbaya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Purbaya menekankan, penyegelan ini bertujuan untuk memberikan pesan kepada pelaku bisnis lain agar tidak melakukan praktik serupa. Dia pun menyatakan bakal terus melanjutkan penyelidikan terhadap pelaku bisnis yang dicurigai menyelundupkan barang ilegal.

“Ini pesan yang baik kepada pelaku bisnis yang enggak terlalu adil dan merugikan, sehingga pendapatan bea cukai dan pajak turun. Ke depannya, hal seperti itu nggak bisa mereka lakukan lagi,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta melakukan penyegelan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah, Tiffany & Co. Hal itu dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang yang diimpor.

"Kami melakukan operasi terkait barang-barang high value goods, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan dalam pemberitahuan impor barang," kata Kepala Seksi Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto, dalam keterangan yang diterima pada Kamis (19/2/2026)

Pihaknya telah melakukan penyegelan terhadap tiga toko perhiasan Tiffany & Co. Ia menyampaikan bahwa pemilik (owner) atau pihak manajemen perusahaan perhiasan tersebut dapat memberikan penjelasan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta.

Selain toko perhiasan Tiffany & Co di Plaza Senayan yang dilakukan penindakan, terdapat dua toko lainnya dari merek (brand) perhiasan kelas dunia tersebut di Plaza Indonesia dan Pacific Place.

Ia menegaskan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penindakan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah lainnya di pusat perbelanjaan wilayah Jakarta.

"Untuk saat ini tiga toko. Terkait perkembangan ke depan dimungkinkan akan bertambah lagi. Tidak cuma satu outlet," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan penyelundupan hingga underinvoicing yang berkaitan dengan kegiatan penyegelan toko perhiasan Tiffany & Co. di Plaza Senayan, Jakarta.

Sebelumnya, tim dari Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta menyegel toko perhiasan tersebut lantaran adanya indikasi pelanggaran administrasi terhadap barang-barang yang diimpor, Rabu (11/2/2026).

Purbaya mengatakan pihak Bea Cukai menduga ada barang-barang yang diimpor oleh perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu, tetapi tidak diinformasikan dalam pemberitahuan impor barang (PIB).

"Kan dicurigai ini barang selendupan apa enggak, disuruh kasih lihat formulir [PIB], mereka enggak bisa tunjukkan," terangnya kepada wartawan usai menghadiri acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu pun menduga barang-barang perhiasan yang ada di toko dimaksud merupakan selundupan, atau yang dilaporkan dengan nilai lebih rendah dari sebenarnya (underinvoicing).

"Masuknya enggak bayar [bea masuk/pajak dalam rangka impor], sebagian ada yang underinvoicing. Ini pesan yang baik kepada pelaku bisnis yang enggak terlalu fair, yang menyulitkan saya sehingga income-nya dari bea cukai dan pajak turun," terangnya.

Purbaya pun tidak menutup kemungkinan untuk mengusut apabila ada oknum di Bea Cukai yang bekerja sama dengan pelaku usaha terkait untuk meloloskan barang impor tersebut.

Kanwil Bea Cukai Jakarta menduga adanya pelanggaran terhadap barang-barang yang diimpor pada toko Tiffany & co. itu. Barang-barand dimaksud diduga tidak disertakan dengan PIB.

"Kami dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta melakukan operasi terkait barang-barang high value good, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang," kata Kepala Seksi Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto di butik Tiffany & Co. di Plaza Senayan, Jakarta, dikutip dari siaran pers.

Upaya penindakan ini sejalan dengan instrusi Purbaya untuk menggai potensi penerimaan di luar yang memang sudah terbiasa dilakukan baik di kepabeanan maupun cukai.

Siswo menyebut saat ini pihaknya baru melakukan penindakan secara administratif. Otoritas tengah mencoba memperoleh data barang-barang yang ada di toko atau gerai, dan disandingkan dengan barang-barang yang sudah dilaporkan oleh importir ketika pengajuan impor.

Selanjutnya, bea cukai akan mengompilasi data-data perhiasan tersebut, untuk memastikan apabila sudah terdaftar di pemberitahuan impor barang atau tidak.

Apabila belum terdaftar, kata Siswo, pihaknya akan melakukan tindakan yang sesuai ranah semestinya, untuk melakukan penertiban dan peningkatan kepatuhan atas kepabeanan perusahaan yang dimaksud.

“Sampai saat ini kami masih melakukan penelitian, karena perlu disandingkan antara dokumen yang mereka declare ke kami dengan dokumen yang ada di kami. Jadi untuk jenisnya kami masih lakukan penelitian kembali. Kami sampaikan kembali bahwa yang kami lakukan ini adalah pengawasan masih dalam rangka administratif,” katanya.

Adapun potensi sanksi yang diterapkan apabila perusahaan tersebut terbukti melanggar yakni denda 1.000% dari nilai kepabeanan maupun pajak dalam rangka impor (PDRI). Hal tersebut, kata dia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No.17/2006 tentang Kepabeanan.

“Kalau pasalnya kami lebih terkait sanksi administrasi di bidang kepabeanan. Kami mencoba untuk mengeliminir bidang pidana, karena sesuai arahan dari pimpinan yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana menggenjot penerimaan negara. Undang-undang Kepabeanan Nomor 17 tahun 2006," ujarnya.

Untuk sementara waktu, Siswo mengatakan pihaknya melakukan penyegelan terhadap toko perhiasan Tiffany & Co. Dia menyampaikan bahwa pemilik toko atau manajemen perusahaan perhiasan bisa memberikan penjelasan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta.

“Untuk sementara atas barang kami lakukan penyegelan di brankas mereka dan tokonya kami lakukan penyegelan. Kami meminta yang bersangkutan bagian administrasi atau owner untuk memberikan penjelasan ke Kantor Bea Cukai atas barang-barang yang disegel saat ini secara detail, termasuk dalam barang yang melakukan pembayaran pungutan negara pada saat impor atau belum," tegasnya.

Selain toko perhiasan Tiffany & Co di Plaza Senayan yang dilakukan penindakan, ada dua toko lainnya dari brand perhiasan kelas dunia itu, di Plaza Indonesia dan Pacific Place. Dia menegaskan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penindakan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah lainnya di pusat perbelanjaan wilayah Jakarta.

“Untuk saat ini tiga toko, terkait berkembangnya ke depan dimungkinkan kita juga berkembang lagi. Tidak cuma satu outlet,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta melakukan penyegelan tiga toko perhiasan mewah, Tiffany&Co, karena adanya dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang yang diimpor.

“Kami melakukan operasi terkait barang-barang 'high value good', yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang,” kata Kepala Seksi Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto dilansir dari Antara.

Dia menyampaikan bahwa pemilik (owner) atau pihak manajemen perusahaan perhiasan tersebut bisa memberikan penjelasan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta.

Ia menegaskan, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penindakan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah lainnya di pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta.

“Untuk saat ini 3 toko, terkait berkembangnya ke depan dimungkinkan kita juga berkembang lagi. Tidak cuma 1 'outlet',” ungkapnya.

Penindakan tersebut menindaklanjuti instruksi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar melakukan penggalian potensi penerimaan di luar yang memang sudah terbiasa dilakukan di kepabeanan maupun cukai.

“Jadi atas perusahaan yang saat ini sedang kami lakukan penindakan dalam rangka administratif, kami mencoba memperoleh data barang-barang yang ada di 'store' atau 'outlet' mereka untuk kami sandingkan dengan barang-barang yang memang sudah dilaporkan oleh mereka ketika mengajukan barang tersebut masuk ke Indonesia," katanya.

Siswo juga menegaskan, pihaknya akan melakukan kompilasi terhadap data-data perhiasan tersebut untuk memastikan memang sudah terdaftar di pemberitahuan impor barang atau tidak.

Apabila belum terdaftar, pihaknya akan melakukan tindakan yang sesuai ranah semestinya, untuk melakukan penertiban dan peningkatan kepatuhan atas kepabeanan perusahaan yang dimaksud.

“Sampai saat ini kami masih melakukan penelitian, karena perlu disandingkan antara dokumen yang mereka 'declare' ke kami dengan dokumen yang ada di kami. Jadi untuk jenisnya kita masih lakukan penelitian kembali," katanya.

Dia menyampaikan kembali bahwa yang dilakukan ini adalah pengawasan dan masih dalam rangka administratif.

Siswo menjelaskan, sanksi yang diterapkan apabila perusahaan tersebut terbukti melanggar, maka harus membayar denda 1.000 persen dari nilai kepabeanan maupun pajak dalam rangka impor.

Hal tersebut, kata dia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

“Kalau pasalnya kita lebih terkait sanksi administrasi di bidang kepabeanan. Kita mencoba untuk mengeliminir bidang pidana, karena sesuai arahan dari pimpinan yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana menggenjot penerimaan negara," katanya.

Hal itu, kata Siswo yang didampingi tim dari Kanwil Bea Cukai Jakarta, sesuai Undang& Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar tertangkap tangan di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Jadi hari ini ada dua OTT, satu Banjarmasin, yang kedua Bea Cukai Jakarta," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.

Namun Fitroh belum menjelaskan perkara yang tengah diusut. Selain itu, KPK juga melakukan operasi senyap di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Banjarmasin.

Fitroh menyebut perkara yang ditangani terkait restitusi pajak. Di kedua kasus tersebut, Fitroh belum merincikan siapa saja pihak yang diamankan dan detail konstruksi perkara.

Hanya saja, lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan status hukum pihak yang diamankan.

Terkait tertangkap tangan di kantor pelayanan pajak, sebelumnya KPK lebih dulu menyasar KPP Jakarta Utara. Perkaranya mengenai suap pengurangan nilai pajak dari Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar.

Ada lima orang yang ditetapkan dalam kasus di KPP Jakarta Utara, yakni Dwi Budi selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara; Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara; Askob Bahtiar selaku Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara; Abdul Kadim Sahbudin selaku Konsultan Pajak; dan Edy Yulianto selaku Staf PT WP.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan akhirnya angkat bicara merespons langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di kantor pusat instansi kepabeanan tersebut, Rawamangun, Jakarta Timur.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC Budi Prasetyo membenarkan bahwa saat ini tim dari lembaga antirasuah tengah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat di lingkungan Bea Cukai.

“Saat ini sedang berlangsung pemeriksaan oleh Tim KPK terhadap pejabat BC [Bea Cukai],” ujarnya, Rabu (4/2/2026).

Budi belum memerinci siapa sosok pejabat yang tengah diperiksa maupun kaitan kasus yang menjeratnya. Kendati demikian, dia menegaskan komitmen institusinya untuk bersikap transparan dan mendukung penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.

Dia menyatakan DJBC akan kooperatif dalam membantu KPK menuntaskan perkara ini. “BC berkomitmen untuk bersikap kooperatif dan menghormati proses yang berlangsung. Kami masih mengikuti perkembangan lebih lanjut,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi adanya kegiatan tangkap tangan di dua lokasi berbeda hari ini.

“Jadi hari ini ada dua OTT, satu Banjarmasin, yang kedua Bea Cukai Jakarta,” kata Fitroh.

Kendati demikian, Fitroh belum membeberkan detail konstruksi perkara maupun identitas para pihak yang diamankan dalam operasi senyap di Rawamangun tersebut. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring OTT.