Banyak pembacaan cepat melihat kunjungan Prabowo Subianto ke Rusia pada April 2026 sebagai manuver geopolitik yang dramatis, seolah-olah Indonesia sedang bergeser ke orbit Moskwa. Pembacaan seperti itu bukan hanya tergesa, tetapi juga melewatkan hal yang lebih penting.

Yang terjadi di Moskwa bukan pergeseran haluan ideologis, melainkan sesuatu yang lebih membumi dan sekaligus lebih mengungkap: seorang presiden dari negara importir energi besar sedang berusaha mengelola kerentanan struktural negaranya di tengah tatanan global yang makin tidak stabil.

Pemerintah Indonesia sejak awal menjelaskan bahwa agenda utama pertemuan dengan Vladimir Putin adalah pasokan energi. Terutama kemungkinan pembelian minyak Rusia di tengah gangguan suplai global akibat perang yang melibatkan Iran.

Penting untuk tidak melepaskan kunjungan ini dari konteks materialnya. Dalam beberapa pekan terakhir, tekanan terhadap pasar energi memburuk secara signifikan. Ketegangan di sekitar Iran dan gangguan lalu lintas di Selat Hormuz membuat negara-negara Asia berlomba mencari sumber alternatif.

Dalam kondisi seperti ini, langkah Prabowo ke Moskwa bukanlah tindakan eksotis, melainkan bentuk diplomasi krisis. Ini merupakan respons yang lahir bukan dari preferensi, tetapi dari tekanan. Prabowo sebelumnya mengatakan bahwa kunjungan luar negerinya bukan untuk seremonial, melainkan untuk mengamankan minyak ketika distribusi global terganggu.

Maka inti kunjungan ini bukan romantisme hubungan Indonesia-Rusia, melainkan kebutuhan mendesak sebuah negara yang posisinya di dalam rantai energi global pada dasarnya: dependen. Ia tidak menentukan harga, tidak menguasai suplai, dan tidak memiliki cadangan strategis yang cukup besar untuk menunggu lama.

Namun, ada dimensi domestik yang sering luput dari pembacaan geopolitik. Indonesia masih harus menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri, sementara ruang fiskal pemerintah terbatas. Jika harga minyak melonjak terlalu tinggi, tekanan terhadap subsidi akan membesar dan efek politiknya bisa cepat terasa. Bukan hanya di level anggaran, tetapi di level legitimasi.

Bagi pemerintahan di Jakarta, kehilangan kendali atas harga energi berarti kehilangan kendali atas narasi stabilitas yang menjadi salah satu basis utama dukungan publik. Mencari minyak Rusia, karena itu, bukan sekadar kebijakan luar negeri. Ia juga soal manajemen kekuasaan di dalam negeri: menjaga agar guncangan eksternal tidak berubah menjadi krisis legitimasi internal.

Kehadiran Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam delegasi ke Moskwa memberi sinyal jelas bahwa lawatan ini bukan kunjungan politik tingkat tinggi semata. Melainkan negosiasi yang terkait langsung dengan kebutuhan pasokan nasional.

Hasil awalnya pun menunjukkan arah yang konkret. Setelah pertemuan di Moskwa, pemerintah menyatakan ada kesepakatan untuk memperkuat kerja sama jangka panjang di sektor energi dan sumber daya mineral, termasuk keamanan minyak dan gas serta hilirisasi.

Bahlil kemudian mengatakan bahwa Indonesia sedang menegosiasikan pembelian crude oil dan LPG dari Rusia. Pembicaraan juga menyentuh opsi yang lebih panjang napas: penyimpanan energi, eksplorasi nuklir, dan penguatan kerja sama industri.

Yang menarik di sini bukan hanya isi kesepakatannya, melainkan pola yang terlihat: Indonesia sedang berusaha memperluas basis ketahanan energinya dengan cara mendiversifikasi sumber, jalur, dan instrumen sekaligus. Itu bukan strategi yang lahir dari kenyamanan, melainkan dari kesadaran bahwa ketergantungan pada satu koridor suplai adalah kerentanan yang bisa dieksploitasi kapan saja.

Bebas Aktif: Prinsip atau Produk Keterbatasan Struktural?

Di titik inilah dimensi hubungan internasionalnya menjadi paling menarik, dan paling perlu dibaca secara kritis. Kunjungan Prabowo ke Rusia tidak bisa dibaca sebagai pivot penuh ke Moskwa. Ia lebih tepat dibaca sebagai praktik klasik politik luar negeri Indonesia: bebas aktif, tetapi dalam versi yang lebih tegas dan transaksional.

Indonesia ingin menjaga hubungan dengan sebanyak mungkin pusat kekuatan agar tidak tergantung pada satu poros saja. Dalam bahasa yang lebih tajam, Jakarta sedang berusaha mengubah kompetisi antarkekuatan besar menjadi ruang tawar bagi kepentingannya sendiri.

Rusia dipakai untuk mengurangi kerentanan energi, bukan untuk menggantikan seluruh arsitektur hubungan luar negeri Indonesia. Tetapi ada pertanyaan yang jarang diajukan terhadap narasi ini: sejauh mana “bebas aktif” benar-benar merupakan pilihan otonomi. Sejauh mana ia justru merupakan strategi yang dimungkinkan, bahkan dipaksakan, oleh posisi struktural Indonesia sebagai negara yang terlalu besar untuk diabaikan, tetapi tidak cukup kuat untuk mendikte?

Jika Indonesia tidak memiliki kerentanan energi ini, apakah Prabowo perlu ke Moskwa? Jawabannya hampir pasti tidak. Maka otonomi di sini bukanlah kebebasan dalam pengertian penuh, melainkan kemampuan menavigasi ketergantungan ganda. Terhadap pasar energi global yang tidak dikuasainya dan terhadap arsitektur geopolitik di mana setiap pilihan mitra menghasilkan biaya di sisi lain.

Membuka pintu lebih lebar ke minyak Rusia berarti Indonesia harus mengelola implikasi hubungan dengan Amerika Serikat dan mitra Barat lainnya. Apalagi ketika isu sanksi, waiver, dan pembelian energi Rusia masih sangat politis.

Di level regional, langkah ini juga bisa memicu pertanyaan: sampai sejauh mana Indonesia dapat memaksimalkan otonomi tanpa menimbulkan kecurigaan bahwa ia sedang condong ke satu kubu? Di sinilah kecermatan diplomatik Prabowo akan diuji. Energi memang alasan paling mendesak, tetapi cara Indonesia mengeksekusi pilihan itu akan menentukan apakah langkah ini dibaca sebagai kecerdikan strategis atau sebagai sinyal inkonsistensi.

Pada akhirnya, kunjungan ke Moskwa memperlihatkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pertemuan bilateral. Hal ini sekaligus memperlihatkan struktur posisi Indonesia di dalam tatanan energi dan geopolitik global: negara besar yang rentan, cukup berani untuk bergerak di antara kekuatan-kekuatan besar, tetapi tidak pernah benar-benar bebas dari tekanan yang mereka ciptakan.

Prabowo tampaknya ingin menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri harus bekerja untuk kebutuhan material negara; energi aman, ekonomi stabil, dan ruang gerak diplomatik tetap terbuka. Itu bukan langkah ideologis. Itu adalah kalkulasi kekuasaan yang sangat membumi.

Justru karena itulah, lawatan ini perlu dibaca dengan tenang, bukan sebagai perubahan haluan, melainkan sebagai usaha Indonesia untuk bertahan dan bernegosiasi dalam dunia yang kian tidak ramah.

Yang tersembunyi di balik diplomasi energi ini bukan sekadar soal harga per barel. Melainkan pertanyaan yang jauh lebih fundamental: bagaimana sebuah negara semiperiferi mengelola kerentanannya tanpa kehilangan martabat politiknya?

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menolak untuk meminta maaf setelah dia mengeluarkan kata-kata yang menyerang Paus Leo XIV. Trump ogah menyampaikan maaf meskipun banyak pihak yang mengecam ucapannya, termasuk sekutu dan pendukungnya.

Trump berkata pada para wartawan pada Senin (13/4/2026) waktu AS bahwa dia hanya memberikan respons kepada pemimpin Gereja Katolik di dunia tersebut dan tidak akan meminta maaf.

“Tidak ada yang perlu dimintakan maaf. Dia salah,” ujar Trump, dikutip dari The New York Times, Selasa (14/4/2026).

Trump menyebut bahwa Leo XIV telah mengatakan kata-kata yang salah. Melansir BBC News, Trump menilai bahwa sang Paus memiliki pandangan yang sangat berlawanan dengan apa yang dilakukannya terhadap Iran.

AS dan Israel memang melakukan serangan terhadap Iran pada akhir Februari 2026 lalu yang menyebabkan instabilitas energi dunia. Konflik yang hingga kini belum selesai tersebut telah menjalar di kawasan Asia Barat dan telah menghasilkan suatu gencatan senjata, satu negosiasi tatap muka yang gagal membuahkan hasil, dan blokade Selat Hormuz oleh Iran dan AS secara bergantian.

Trump mengatakan bahwa Iran tidak boleh mempunyai senjata nuklir, yang juga menjadi salah satu tujuan dari serangan awalnya. Menurutnya, sang Paus tidak akan senang apabila AS menghilangkan kemampuan nuklir Iran.

Sebelumnya, pada Senin pagi waktu Indonesia (13/4/2026), Trump menulis di media sosialnya bahwa Leo XIV merupakan sosok yang “LEMAH terhadap aksi kriminal” dan juga “buruk dalam Kebijakan Luar Negeri”. Dia menulis bahwa sang Paus sebaiknya memperbaiki perilakunya, menggunakan akal sehatnya, berhenti memuaskan kaum sayap kiri radikal, dan memfokuskan dirinya sebagai seorang Paus.

“Saya tidak mau seorang Paus yang berpikir bahwa itu adalah hal yang OK bagi Iran untuk mempunyai sebuah Senjata Nuklir. Saya tidak mau seorang Paus yang berpikir itu adalah hal buruk jika Amerika menyerang Venezuela, sebuah Negara yang mengirimkan Narkoba dalam jumlah besar ke AS,” tulis Trump di media Truth Social.

Lebih lanjut, dia juga menyatakan bahwa seharusnya sang Paus bersyukur karena dia tidak akan menjadi Paus seandainya Trump tidak menjadi Presiden AS.

Setelah mengeluarkan komentar itu, banyak pihak yang mengecam Trump. Uskup Robert Barron, seorang uskup dengan pandangan konservatif yang menjabat di Komisi Kebebasan Beragama Pemerintah AS mendorong Trump untuk meminta maaf. Menurutnya, kata-kata Trump tidak sopan dan tidak pantas karena Leo XIV hanya menyuarakan prinsip-prinsip Katolik.

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, yang memiliki pandangan mirip dan memiliki hubungan baik dengan Trump, mengatakan bahwa kata-kata Trump “tidak bisa diterima”. Kemudian, Wakil Perdana Menteri Italia Matteo Salvini, yang merupakan pendukung kuat Trump, juga menyayangkan ucapan Trump terhadap sang Paus, yang dia nilai sedang mencoba menyelesaikan masalah-masalah dengan perdamaian.

Paus Leo XIV Tolak Peperangan

Komentar terbaru Trump tersebut datang setelah Leo XIV mengisyaratkan pada sebuah ibadah pada Sabtu malam waktu Vatikan (11/4/2026) bahwa “delusi kemahakuasaan” memicu perang antara Iran dan AS-Israel, seperti dilaporkan oleh The Guardian. Itu merupakan hari yang sama ketika AS dan Iran memulai negosiasi secara langsung di Pakistan selama masa gencatan senjata selama 2 pekan.

Walau tidak menyebutkan nama Trump secara langsung, nada dan pesannya dinilai ditujukan kepada Trump dan anggota pemerintahannya, setelah mereka menyombongkan keunggulan militer AS dan membenarkan perang Iran dengan dalih agama.

Kritik Leo XIV terhadap perang telah meningkat sejak serangan AS-Israel ke Iran dimulai. Sebelumnya, dalam salah satu kecamannya yang paling keras, dia mengatakan dalam homili Minggu Palmanya (29/3/2026) bahwa Tuhan “tidak mendengarkan doa-doa mereka yang memulai perang, tetapi menolaknya.”

Di luar perang, sang Paus juga pernah mengkritik kebijakan Trump yang keras terhadap imigrasi AS. Dia mempertanyakan gerakan “prokehidupan” (pro-life) yang ada di AS apabila Pemerintah AS masih memberlakukan imigran dengan tidak manusiawi.

Setelah unggahan Trump tersebut, Leo XIV menyatakan bahwa dirinya tidak ingin berdebat dengan Trump. Dia pun tidak melihat dirinya sebagai seorang politikus, melainkan sebagai seorang pewarta perdamaian.

“Saya tidak memiliki ketakutan terhadap pemerintahan Trump atau berbicara dengan lantang mengenai pesan dari kabar baik, yang menurut saya adalah tujuan dari yang saya lakukan di sini, tujuan dari yang dilakukan Gereja di sini,” kata Paus kepada awak media dalam perjalanannya ke Aljazair dalam Perjalanan Apostolik terbaru.

Dia pun mengatakan bahwa dirinya akan terus mempromosikan dialog dan multilateralisme di antara negara-negara untuk menemukan berbagai penyelesaian dari masalah-masalah yang ada. Saat ini, menurutnya, telah ada terlalu banyak orang yang menderita dan kehilangan nyawa akibat konflik-konflik di dunia.

Dia mengatakan bahwa pesan Injil tidak seharusnya disalahgunakan “seperti yang dilakukan beberapa orang”.

“Hal-hal yang saya katakan tentunya tidak dimaksudkan sebagai serangan-serangan terhadap siapa pun. Pesan dari Injil sangat jelas: ‘Berbahagialah orang yang membawa damai,’” ungkapnya kepada jurnalis Associated Press (AP).

Gambar AI Trump tuai banyak kecaman

Setelah menulis kecamannya di internet, Trump kemudian lanjut mengunggah sebuah gambar hasil kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang menampilkan dirinya sebagai sosok mirip Yesus, yang tampak sedang menyembuhkan seseorang. Lagi-lagi, unggahan Trump tersebut menuai banyak kritik, terutama dengan tuduhan penistaan.

Diunggah tanpa ada tulisan (caption) apa pun, gambar tersebut memperlihatkan Trump mengenakan jubah putih dan merah, dengan tangannya yang memancarkan cahaya yang bersinar. Tangan kanannya menyentuh dahi seorang pria yang terbaring di tempat tidur dengan mengenakan baju rumah sakit. Gambar tersebut memiliki kemiripan dengan gambar-gambar Yesus menyembuhkan orang sakit.

Kini, unggahan tersebut telah dihapus oleh Trump. Namun, sejumlah akun media sosial telah menyimpan dan mendokumentasikan unggahan tersebut, seperti di media sosial X (Twitter).

Setelah menghapusnya, Trump mengaku bahwa dia secara sadar memang mengunggah foto tersebut di akun resmi sosial medianya. Meski begitu, dia beralasan bahwa dia mengira bahwa foto itu mengilustrasikan dirinya sebagai seorang dokter yang berada di sebelah seseorang dari Palang Merah.

“Itu seharusnya adalah saya sebagai seorang dokter, membuat orang lain merasa lebih baik, dan saya memang membuat orang merasa lebih baik,” katanya.

Kepada CBS News, Trump mengatakan bahwa dia menghapus unggahannya karena tidak ingin membuat orang-orang menjadi kebingungan. Menurutnya, orang-orang merasa bingung tentang gambar tersebut.

Kecaman pun langsung muncul dari berbagai pihak, mulai dari aktivis konservatif, media-media keagamaan, politikus AS, hingga kardinal Gereja Katolik.

“Eksploitasi penggambaran suci secara vulgar sangat menyinggung dan merendahkan penghormatan yang seharusnya diberikan kepada hal-hal yang paling dihargai oleh umat beriman,” ujar Kardinal Joseph William Tobin dalam sebuah wawancara. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump meminta penundaan pertemuan puncak dengan Presiden China Xi Jinping sekitar satu bulan karena ingin tetap berada di Washington untuk mengawasi perang melawan Iran.

Trump mengatakan permintaan penundaan tersebut tengah dibicarakan dengan pemerintah China. Pertemuan antara pemimpin dua ekonomi terbesar dunia itu sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada akhir bulan ini.

“Kami sedang mengerjakannya sekarang. Kami berbicara dengan China. Saya sebenarnya ingin melakukannya, tetapi karena perang saya ingin berada di sini,” ujar Trump dikutip dari Bloomberg pada Selasa (17/3/2026) saat menghadiri acara di Gedung Putih.

Trump menilai kehadirannya di Washington penting untuk memantau perkembangan konflik. Karena itu, pemerintah AS meminta agar jadwal pertemuan dengan Xi ditunda sekitar satu bulan.

“Saya merasa harus berada di sini. Jadi kami meminta agar ditunda sekitar satu bulan. Saya menantikan pertemuan itu karena hubungan kami sangat baik. Namun karena perang—tidak ada maksud lain. Kami memang sedang menghadapi perang dan saya pikir penting bagi saya untuk berada di sini. Jadi kemungkinan hanya ditunda sedikit," katanya.

Sebelumnya, Trump sempat menyoroti rencana pertemuan dengan Xi yang dijadwalkan pada 31 Maret hingga 2 April sebagai tonggak penting dalam hubungan kedua negara. Dalam beberapa hari terakhir, tim dari AS dan China juga telah bertemu di Paris untuk membahas sejumlah potensi kesepakatan, termasuk terkait investasi China di AS dan ekspor semikonduktor canggih.

Namun, konflik dengan Iran kini membayangi agenda kebijakan luar negeri Trump lainnya. Situasi memanas setelah Iran memblokir jalur pelayaran di Selat Hormuz, yang mendorong harga minyak dunia melampaui US$100 per barel.

Trump juga berupaya meningkatkan tekanan kepada negara-negara lain agar turut menyediakan sumber daya guna mengamankan jalur tersebut serta memastikan kelancaran pelayaran kapal tanker dan kapal lainnya di tengah gangguan rantai pasok energi global.

Dalam wawancara dengan Financial Times yang diterbitkan pada Minggu, Trump menyatakan negara-negara yang mendapat manfaat dari lalu lintas di Selat Hormuz seharusnya ikut membantu melindungi jalur tersebut. Dia juga membuka kemungkinan menunda kunjungan ke China apabila Beijing tidak membantu menjaga keamanan selat tersebut.

Media pemerintah China, Global Times, menilai pernyataan Trump sebagai upaya Washington untuk membagi risiko dari “perang yang dimulai oleh AS tetapi tidak mampu diselesaikan.”

Sementara itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menepis spekulasi bahwa penundaan pertemuan dimaksudkan untuk menekan China agar membantu membuka kembali Selat Hormuz.

Menurutnya, apabila pertemuan tersebut dijadwal ulang, hal itu semata-mata disebabkan faktor logistik dan karena fokus Trump saat ini tertuju pada upaya perang.

“Jika pertemuan itu dijadwalkan ulang, maka alasannya adalah logistik,” ujar Bessent.

Di sisi lain, keputusan menunda pertemuan kemungkinan tidak terlalu mengecewakan Beijing. China sebelumnya bahkan mengusulkan agar Trump berkunjung pada akhir April untuk memberi lebih banyak waktu persiapan, menurut sumber yang mengetahui pembahasan tersebut.

Penundaan itu juga berpotensi memberi ruang tambahan bagi kedua negara untuk membahas isu keamanan dan diplomasi, termasuk mengenai Taiwan.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengangkat transisi energi bersih sebagai bagian integral dari diplomasi strategis Indonesia. Kemlu juga menyerukan kalibrasi ulang kemitraan internasional untuk memastikan kerja sama yang berkeadilan, berbasis teknologi, dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Muhamad Takdir, mengatakan Kemlu perlu memainkan peran koordinatif yang lebih kuat untuk memastikan koherensi antara diplomasi, strategi industri, dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

"Diplomasi transisi energi harus menjamin keadilan, saling menguntungkan, serta menghasilkan dampak pembangunan jangka Panjang, khususnya bagi negara-negara berkembang yang menghadapi kompetisi global yang semakin ketat," ujar Muhamad Takdir, di Jakarta, Senin (2/3).

Laporan "Transformative Partnerships for Indonesia's Clean Energy Transition", yang disusun oleh Synergy Policies dan Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kemlu, menegaskan negara-negara berkembang harus mampu menavigasi transisi energi global di tengah meningkatnya kompetisi geopolitik atas rantai pasok, mineral kritis, kebijakan industri, dan dominasi teknologi hijau.

"Bagi Indonesia, transisi energi bersih tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan ekonomi dan otonomi strategis," ujar Dinna Prapto Raharja, Direktur Eksekutif Synergy Policies.

Laporan ini menunjukkan model kerja sama yang semata-mata berpijak pada investasi tidak cukup untuk menghasilkan transformasi structural. Sebaliknya, kemitraan harus mendorong pengembangan industri bersama, kolaborasi riset terapan, produksi bersama, peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta pembangunan ekosistem industri yang berkelanjutan.

“Transformasi tidak dapat diukur hanya dari besarnya arus modal yang masuk, namun transformasi harus dinilai dari penguatan kapabilitas domestik, peningkatan nilai tambah produksi, serta daya saing jangka panjang,” ujar Dinna.

Kerangka kemitraan transformatif yang diusulkan dalam laporan kerja sama tersebut selaras dengan diskursus global yang tengah berlangsung di berbagai forum multilateral seperti G20, ASEAN, serta dialog Uni Eropa–Indo-Pasifik mengenai transisi energi berkeadilan, ketahanan rantai pasok, dan kebijakan industri hijau. Laporan tersebut juga telah mempertimbangkan kerangka kerja yang ada di tingkat bilateral.

Tata Kelola Iklim Perlu Mobilisasi Sistemik

Marzuki Darusman, Senior Advisor Synergy Policies, menyatakan tata kelola iklim memerlukan mobilisasi yang sistemik. “Pendekatan whole-of-nation merupakan keniscayaan. Pendekatan ini menyelaraskan kebijakan luar negeri, strategi industri, sistem keuangan, serta
partisipasi masyarakat secara menyeluruh,” ujarnya.

Sementara itu, Mohamad Fadhil Hasan, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), menyambut baik inisiatif Kementerian Luar Negeri dan Synergy Policies dalam memperluas keterlibatan para pemangku kepentingan terkait transisi energi bersih.

“Kami berkomitmen untuk melibatkan Kementerian Luar Negeri, Synergy Policies, serta seluruh mitra yang hadir guna memastikan percepatan transisi energi bersih dapat segera membuahkan hasil sesuai dengan target nasional,” kata Fadhil.

Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina, mengatakan transisi energi merupakan agenda jangka panjang yang menuntut komitmen kuat serta sinergi lintas pemangku kepentingan.

"Dukungan penuh dari Kementerian Luar Negeri terhadap program ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara aktor negara dan non-negara, yang menjadi kunci penting dalam mewujudkan transisi energi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia terhadap politik luar negeri non-blok serta kebijakan “Tetangga Baik” (Good Neighbor Policy) dalam pidatonya pada Business Summit US–Asean di U.S. Chamber of Commerce, Washington D.C., Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Dalam forum yang dihadiri para pemimpin bisnis dan pemangku kepentingan kawasan tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia bersyukur dapat menikmati stabilitas dan perdamaian dalam jangka waktu yang relatif panjang. Stabilitas tersebut, menurutnya, menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi dan kerja sama internasional.

“Kami melanjutkan kebijakan luar negeri non-blok dan menghormati semua kekuatan besar,” ujar Prabowo.

Dia menambahkan bahwa sejak menjabat, dirinya bertekad menjalankan kebijakan “Tetangga Baik” dengan membina hubungan terbaik bersama negara-negara di sekitar Indonesia maupun kawasan Asia Timur dan Indo-Pasifik yang lebih luas.

Presiden menekankan prinsip yang menjadi pedoman diplomasi Indonesia bahwa 1.000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Prinsip tersebut, kata dia, tidak hanya berlaku dalam politik luar negeri, tetapi juga dalam politik domestik.

Prabowo menilai kerja sama, kolaborasi, dan kompromi terbukti memberikan manfaat lebih besar bagi semua pihak. Ia mengakui bahwa kompetisi tetap diperlukan, namun harus diakhiri dengan kerja sama demi kepentingan bersama.

Menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa negara dengan tingkat pembangunan seperti Indonesia perlu membangun kompromi dan kolaborasi di antara para elite nasional guna mencapai tujuan yang lebih besar.

Melalui pernyataan tersebut, Prabowo menegaskan arah diplomasi Indonesia yang menitikberatkan pada stabilitas kawasan, kemitraan strategis, dan kerja sama lintas negara sebagai landasan pertumbuhan ekonomi serta perdamaian berkelanjutan.

“Kita harus berkompetisi, tetapi kita juga harus berkolaborasi demi kebaikan yang lebih besar,” tegas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia terhadap politik luar negeri non-blok serta kebijakan “Tetangga Baik” (Good Neighbor Policy) dalam pidatonya pada Business Summit US–Asean di U.S. Chamber of Commerce, Washington D.C., Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Dalam forum yang dihadiri para pemimpin bisnis dan pemangku kepentingan kawasan tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia bersyukur dapat menikmati stabilitas dan perdamaian dalam jangka waktu yang relatif panjang. Stabilitas tersebut, menurutnya, menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi dan kerja sama internasional.

“Kami melanjutkan kebijakan luar negeri non-blok dan menghormati semua kekuatan besar,” ujar Prabowo.

Dia menambahkan bahwa sejak menjabat, dirinya bertekad menjalankan kebijakan “Tetangga Baik” dengan membina hubungan terbaik bersama negara-negara di sekitar Indonesia maupun kawasan Asia Timur dan Indo-Pasifik yang lebih luas.

Presiden menekankan prinsip yang menjadi pedoman diplomasi Indonesia bahwa 1.000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Prinsip tersebut, kata dia, tidak hanya berlaku dalam politik luar negeri, tetapi juga dalam politik domestik.

Prabowo menilai kerja sama, kolaborasi, dan kompromi terbukti memberikan manfaat lebih besar bagi semua pihak. Ia mengakui bahwa kompetisi tetap diperlukan, namun harus diakhiri dengan kerja sama demi kepentingan bersama.

Menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa negara dengan tingkat pembangunan seperti Indonesia perlu membangun kompromi dan kolaborasi di antara para elite nasional guna mencapai tujuan yang lebih besar.

Melalui pernyataan tersebut, Prabowo menegaskan arah diplomasi Indonesia yang menitikberatkan pada stabilitas kawasan, kemitraan strategis, dan kerja sama lintas negara sebagai landasan pertumbuhan ekonomi serta perdamaian berkelanjutan.

“Kita harus berkompetisi, tetapi kita juga harus berkolaborasi demi kebaikan yang lebih besar,” tegas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyatakan tidak ada kritik terhadap kinerja Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Sugiono menjelaskan, dalam pertemuan tersebut memang terdapat berbagai pandangan dan masukan dari para tokoh diplomasi, namun seluruhnya disampaikan dalam semangat membangun dan saling memahami sudut pandang masing-masing.

“Itu tadi saya sampaikan bahwa ada ya kan kita kalau melihat sesuatu itu kalau kita melihat kubus Rubik Cube. Kalau dilihat dari berbagai sisi kan warnanya beda-beda, tetapi setelah semuanya melihat dari situasi yang dari sudut pandang yang menyeluruh dan komprehensif, kita sama-sama sepakat bahwa itu adalah benda yang namanya Rubik Cube,” ujar Sugiono.

Ketika ditanya lebih lanjut apakah terdapat kritik secara spesifik terhadap kinerja Kementerian Luar Negeri, Sugiono menegaskan tidak ada pihak yang menyampaikan kritik tersebut.

“Tidak ada yang mengkritik kinerja Menlu,” katanya.

Terkait pandangan salah satu tokoh yang menyebut akan adanya tantangan atau ranjau-ranjau yang harus dihadapi ke depan, Sugiono menilai hal tersebut sebagai bagian dari dinamika perjuangan diplomasi yang wajar.

“Kita itu kalau melangkah untuk melakukan sebuah upaya jangan kemudian takut sama bayangan. Kesulitan pasti ada, hidup itu tidak mulus-mulus terus jalannya, ada naik ada turun, ranjau di depan kita juga pasti hadapi,” jelasnya.

Menurut Sugiono, Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dijalankan dengan berpegang pada prinsip dan arah yang jelas, khususnya dalam isu Palestina.

“Kita jalan dengan berpedoman, berpatokan pada satu titik kompas, khususnya saya berbicara mengenai konteks kemerdekaan Palestina, bahwa kita ingin satu solusi di mana dua negara ini hidup berdampingan dalam damai,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI Sugiono memberikan keterangan pers jelang agenda pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan tokoh dan pimpinan organisasi Islam serta pimpinan pondok pesantren di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Sugiono menyampaikan bahwa kehadirannya bersama jajaran kabinet dalam pertemuan tersebut merupakan undangan langsung Presiden untuk memberikan penjelasan terkait sejumlah isu strategis, khususnya yang menyangkut kebijakan luar negeri.

“Siang ini kita dipanggil Presiden dalam rangka menghadiri pertemuan dengan tokoh agama, tokoh Islam yang siang ini diundang ke Istana untuk membicarakan beberapa hal,” ujar Sugiono.

Menurutnya, Kementerian Luar Negeri akan memberikan penjelasan terkait Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Internasional, yang belakangan menjadi perhatian publik.

“Kementerian Luar Negeri dalam siang hari ini adalah berkaitan dengan pembicaraan mengenai BoP dan penjelasan-penjelasan akan dilakukan seputar isu tersebut,” jelasnya.

Saat ditanya apakah pertemuan ini merupakan respons atas kritik dari sejumlah organisasi masyarakat Islam terkait Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Sugiono menegaskan bahwa agenda tersebut bersifat penjelasan umum.

“Saya kira ini penjelasan umum terkait hal itu,” kata Sugiono singkat.

Pertemuan Presiden Prabowo dengan tokoh-tokoh Islam ini dijadwalkan berlangsung selama beberapa jam dan akan membahas berbagai isu nasional dan global, termasuk posisi dan kepentingan Indonesia dalam dinamika perdamaian internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan akan meningkatkan tekanannya untuk mengakuisisi Greenland saat menghadiri Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Rabu (21/1/2026).

Dikutip melalui Reuters, langkah tersebut berpotensi memicu penolakan keras dari negara-negara Eropa dan menjadi salah satu ketegangan terbesar dalam hubungan transatlantik dalam beberapa dekade terakhir.

Trump, yang pada Selasa (20/1/2026) menandai berakhirnya tahun pertama masa jabatannya yang penuh gejolak, diprediksi akan mendominasi pertemuan tahunan para pemimpin politik dan ekonomi dunia di resor pegunungan Swiss tersebut.

Dalam konferensi pers pada Selasa, Trump mengatakan akan menggelar sejumlah pertemuan di Davos yang membahas Greenland, wilayah otonom Denmark di kawasan Arktik, dan menyatakan optimisme bahwa kesepakatan dapat tercapai.

“Saya pikir kita akan menemukan sesuatu yang membuat NATO sangat senang dan kami juga sangat senang. Tapi kami membutuhkannya untuk tujuan keamanan. Kami membutuhkannya untuk keamanan nasional,” ujar Trump.

Para pemimpin NATO sebelumnya telah memperingatkan bahwa strategi Trump terkait Greenland dapat mengguncang soliditas aliansi. Sementara itu, pemimpin Denmark dan Greenland telah menawarkan berbagai opsi untuk meningkatkan kehadiran Amerika Serikat di pulau strategis berpenduduk sekitar 57.000 jiwa tersebut, tanpa harus berpindah kedaulatan.

Ketika ditanya sejauh mana langkah yang bersedia ia tempuh, Trump memberikan jawaban singkat dan samar. “Anda akan mengetahuinya,” katanya.

Trump juga kerap mengaitkan isu Greenland dengan kekecewaannya karena tidak pernah menerima Hadiah Nobel Perdamaian.

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, yang juga berada di Davos, menolak berkomentar langsung soal ketegangan tersebut.

“Trump dan para pemimpin lainnya benar. Kita harus melakukan lebih banyak hal di sana. Kita harus melindungi kawasan Arktik dari pengaruh Rusia dan China,” ujar Rutte.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa NATO tengah bekerja secara kolektif untuk mempertahankan kawasan tersebut.

Trump terus menegaskan pentingnya Greenland sebagai pos penjagaan Arktik terhadap Rusia dan China, bahkan mengancam perang dagang dengan negara-negara Eropa yang menentang rencananya.

Kendati demikian, sejauh ini hanya ada sedikit bukti mengenai lalu lintas kapal Rusia atau China di sekitar pesisir Greenland. Rusia sendiri menyebut narasi ancaman tersebut sebagai mitos yang dibesar-besarkan.

Didorong oleh langkah-langkah agresif kebijakan luar negerinya, termasuk penggulingan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan pengambilalihan kendali atas minyak negara tersebut, Trump juga menyatakan kemungkinan bertindak terhadap Kuba, Kolombia, serta Iran.

Dia bahkan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer AS untuk mengambil alih Greenland, yang saat ini telah menjadi lokasi pangkalan militer Amerika Serikat.

Sumber-sumber yang mengetahui situasi tersebut menyebutkan bahwa dorongan Trump terhadap Greenland juga berkaitan dengan ambisinya membangun warisan politik dengan memperluas wilayah Amerika Serikat, yang terbesar sejak 1959, ketika Alaska dan Hawaii resmi menjadi negara bagian ke-49 dan ke-50 di bawah Presiden Dwight Eisenhower.

Dalam langkah yang dinilai melanggar protokol diplomatik, Trump mempublikasikan pesan pribadi dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang meminta Trump bergabung dengan para pemimpin G7 di Paris setelah Davos. Trump menolak ajakan tersebut.

“Saya tidak mengerti apa yang Anda lakukan terkait Greenland,” tulis Macron dalam pesan tersebut.

Kantor Presiden Prancis menyatakan Prancis telah mengusulkan latihan NATO di Greenland dan siap berkontribusi. Sementara itu, pemerintah Denmark menolak berkomentar atas laporan media TV2 yang menyebut Kopenhagen tengah mempertimbangkan pengerahan hingga 1.000 tentara ke Greenland pada 2026.

Selain isu geopolitik, agenda utama Trump di Davos sejatinya adalah mempromosikan kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Dalam pidato kuncinya, Trump dijadwalkan memaparkan keberhasilan ekonomi domestik, meskipun jajak pendapat menunjukkan banyak warga AS tidak puas dengan kinerjanya di bidang ekonomi.

Gedung Putih menyebut Trump juga akan mengumumkan rencana perumahan yang memungkinkan warga Amerika menggunakan dana tabungan pensiun 401(k) untuk uang muka pembelian rumah.

“Presiden Trump akan meluncurkan inisiatif untuk menurunkan biaya perumahan, mempromosikan agenda ekonominya yang mendorong Amerika Serikat memimpin pertumbuhan ekonomi global, serta menekankan perlunya Amerika dan Eropa meninggalkan stagnasi ekonomi,” ujar seorang pejabat Gedung Putih.

Selama berada di Davos, Trump juga dijadwalkan menggelar pertemuan terpisah dengan para pemimpin Swiss, Polandia, dan Mesir. Pada Kamis, ia akan memimpin sebuah seremoni Dewan Perdamaian, kelompok yang dibentuknya untuk mendorong rekonstruksi Gaza di tengah gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Hamas.

Trump sempat memicu kekhawatiran dengan menyebut Dewan Perdamaian tersebut dapat menangani krisis global di luar Gaza, peran yang selama ini dijalankan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Meski demikian, Trump mengatakan ia menyukai PBB, namun menilai organisasi tersebut “tidak pernah mencapai potensi maksimalnya”. Trump dijadwalkan kembali ke Washington pada Kamis malam.

Bisnis.com, JAKARTA — Pendiri dan Chairman Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai kondisi global saat ini bukan sekadar krisis biasa.

Menurutnya, ketegangan geopolitik, melemahnya aturan internasional, serta perubahan perilaku negara-negara besar memunculkan kekhawatiran bahwa tatanan global pasca-Perang Dunia II sedang mengalami erosi serius.

“Kita sudah membicarakan tatanan dunia berikutnya dan merasa masih punya waktu, tapi itu jelas sedang terjadi sekarang” ujar Dino dalam forum diskusi FPCI bertema Outlook on Geopolitical Trends & Indonesian Foreign Policy in 2026, Senin (19/1/2026).

Menurut Dino, pembahasan mengenai perubahan tatanan dunia kini meluas, termasuk di Eropa. Jika dulu isu ini sempat disinggung pemimpin Finlandia, kini banyak negara Uni Eropa dan anggota NATO ikut membahasnya.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri era Presiden SBY itu juga menyoroti munculnya kembali praktik perebutan wilayah dan sumber daya secara terbuka, sesuatu yang selama ini dianggap telah ditinggalkan setelah Perang Dunia II.

“Kita bicara soal runtuhnya aturan, ruang, dan batas. Itu sedang terjadi,” katanya.

Dalam beberapa bulan terakhir, Dino menilai pola intervensi terbuka Amerika Serikat (AS) terlihat semakin jelas. Dia menyebut ada tiga contoh yang menonjol dalam waktu singkat: Venezuela, Greenland/Denmark, dan Iran.

Salah satu perubahan paling signifikan, menurut Dino, adalah pergeseran kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump. AS dinilai tidak lagi konsisten membedakan antara sekutu dan lawan.

“Kalau kita bicara imperialisme, itu soal perebutan wilayah, pemaksaan, perundungan, dan mengabaikan hukum internasional, dan Presiden Trump sendiri mengakui bahwa ia tidak terlalu peduli pada hukum internasional,” ujarnya.

Dampaknya, solidaritas negara-negara Barat yang selama ini menjadi tulang punggung tatanan global mulai retak. Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang yang sebelumnya relatif solid kini menghadapi ketidakpastian arah dan kepemimpinan.

Co-Founder FPCI Dewi Fortuna Anwar menilai krisis saat ini bukan terutama disebabkan oleh kebangkitan China atau Rusia, melainkan oleh perubahan sikap AS sebagai arsitek utama tatanan internasional liberal

“Yang baru adalah AS kini bertindak seperti kekuatan imperialis dan tidak lagi membedakan kawan dan sekutu,” kata Dewi.

Ia menjelaskan bahwa kebangkitan China, Rusia, maupun negara-negara nonblok sebenarnya telah berlangsung lama dan bersifat selektif. China, misalnya, tetap mendukung ekonomi terbuka dan institusi multilateral selama sejalan dengan kepentingannya, tetapi tidak sepenuhnya mendukung nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Dewi melihat munculnya peluang baru bagi negara-negara middle power, termasuk Indonesia, untuk memainkan peran yang lebih aktif. Situasi ini, menurutnya, merupakan middle power moment, sekaligus momentum penting bagi organisasi-organisasi regional.

Meski demikian, Dewi menegaskan Indonesia tidak bisa merespons perubahan global ini secara reaktif semata. Penguatan resiliensi nasional harus berjalan seiring dengan resiliensi regional, terutama melalui ASEAN.

“Ketahanan kawasan tidak bisa dibangun tanpa kerja sama yang erat dengan negara-negara tetangga,” ujarnya.

Dewi juga mengkritik pendekatan kebijakan luar negeri yang terlalu menitikberatkan hubungan bilateral tanpa diimbangi kepemimpinan regional yang kuat. Menurutnya, fragmentasi kawasan justru membuka ruang bagi intervensi kekuatan eksternal.

Dalam kondisi ketika “naked power” kembali menjadi instrumen politik global, ambang eskalasi konflik dapat dengan mudah terlampaui. Oleh karena itu, Indonesia dinilai perlu kembali menegaskan perannya sebagai pemimpin kawasan, sekaligus memanfaatkan berbagai platform kerja sama regional dan global untuk memperluas jejaring diplomatik. (Angela Keraf)

Sikap Politik Luar Negeri Indonesia

Lantas, apa yang Perlu Dilakukan Indonesia? Para pembicara menilai ada beberapa langkah strategis yang perlu dipertimbangkan Indonesia ke depan.

Pertama, mengurangi ketergantungan berlebihan pada satu kekuatan besar, termasuk Amerika Serikat. Ketidakpastian arah kebijakan AS membuat diversifikasi hubungan strategis menjadi semakin penting.

Kedua, memperkuat multilateralisme dengan ambisi yang jelas. Indonesia dinilai perlu melampaui partisipasi simbolik dan mulai menentukan “niche” atau peran khusus dalam reformasi sistem multilateral global.

Ketiga, memaksimalkan peran di kawasan, khususnya ASEAN dan Indo-Pasifik. Dewi kembali menekankan bahwa kekuatan utama Indonesia terletak pada kepemimpinan regional dan diplomasi normatif.

“Fragmentasi regional membuka pintu intervensi eksternal. Jika kekuatan telanjang kembali dominan, ambang eskalasi konflik bisa dengan mudah dilanggar,” ujar Dino.

Dalam konteks Indo-Pasifik, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dinilai sebagai instrumen penting. Namun, negara-negara ASEAN menunggu kepemimpinan konkret dari Indonesia dalam menerjemahkan AOIP ke langkah nyata.

AOIP juga berpotensi menjadi jembatan untuk meredakan rivalitas AS–China, sekaligus memperkuat sentralitas ASEAN dalam tatanan regional yang terus berubah.

Perubahan tatanan global saat ini membawa risiko besar, tetapi juga peluang strategis. Bagi Indonesia, tantangannya bukan hanya membaca arah perubahan, melainkan menentukan posisi dan peran yang ingin diambil. (Angela Keraf)

Bisnis.com, JAKARTA - Gedung Putih AS menyatakan Presiden Donald Trump tengah mempertimbangkan berbagai opsi untuk mengakuisisi Greenland, termasuk penggunaan kekuatan militer.

Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan, Trump telah berulang kali menegaskan bahwa akuisisi Greenland merupakan prioritas keamanan nasional Amerika Serikat dan penting untuk menangkal ancaman dari para rival di kawasan Arktik.

“Presiden dan timnya sedang membahas berbagai opsi untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri yang penting ini, dan tentu saja penggunaan militer AS selalu menjadi opsi yang berada dalam kewenangan Panglima Tertinggi,” jelasnya dikutip dari CNN International, Rabu (7/1/2026).

Pernyataan tersebut muncul setelah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyampaikan kepada para anggota parlemen bahwa pemerintahan Trump tengah mempertimbangkan pembelian Greenland.

Hal tersebut juga meredam kekhawatiran mengenai kemungkinan intervensi militer AS dalam waktu dekat, menurut sumber yang mengetahui pembahasan tersebut.

Ambisi pemerintahan Trump terkait wilayah otonom Denmark yang kaya sumber daya itu memang jarang disampaikan ke publik dalam beberapa bulan terakhir. Namun, para pejabat disebut masih membahas isu tersebut di balik layar.

Atas permintaan tim Rubio, Departemen Luar Negeri AS dalam beberapa bulan terakhir menyusun analisis mengenai potensi sumber daya Greenland yang belum tergarap, termasuk logam tanah jarang. Salah satu kesimpulan analisis tersebut menyebut belum ada kajian andal mengenai seberapa besar cadangan sumber daya tersebut.

Analisis itu juga menyoroti besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengakses sumber daya Greenland, mengingat kondisi suhu ekstrem dan keterbatasan infrastruktur, ujar sumber tersebut.

Trump belakangan menunjukkan kecenderungan kebijakan luar negeri yang lebih ekspansif, termasuk kembali mengangkat rencana akuisisi wilayah Denmark itu, beberapa hari setelah pasukan AS menangkap pemimpin Venezuela Nicolás Maduro.

“Kami membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional, dan Denmark tidak akan mampu melakukannya,” ujar Trump kepada wartawan di pesawat Air Force One pada Minggu (4/1/2026).

Penasihat senior Gedung Putih Stephen Miller memperkuat posisi tersebut. Dalam sebuah wawancara, Miller menyatakan tidak ada pihak yang akan melawan AS secara militer demi masa depan Greenland serta mempertanyakan hak Denmark, sesama anggota NATO, atas wilayah tersebut.

Eropa Dukung Denmark

Minat baru pemerintahan Trump memicu pernyataan dukungan terhadap Denmark dari sejumlah pemimpin Eropa. Pada Selasa, para pemimpin Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, Inggris, dan Denmark menegaskan bahwa Greenland merupakan milik rakyatnya.

Negara-negara tersebut juga menekankan bahwa keamanan di kawasan Arktik harus dicapai secara kolektif bersama sekutu NATO, termasuk AS. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen pada Senin menyatakan keinginan Trump harus ditanggapi dengan serius, seraya memperingatkan bahwa serangan militer AS ke Greenland dapat secara efektif mengakhiri NATO.

Pemerintah Greenland pada Selasa juga menyampaikan telah meminta pertemuan dengan Rubio menyusul pernyataan terbaru pemerintahan Trump.

Trump sejak lama memandang Greenland, pulau seluas sekitar 836.000 mil persegi yang terletak strategis di antara AS, Eropa, dan Rusia, sebagai wilayah bernilai strategis tinggi. Kekayaan sumber daya alamnya, termasuk minyak, gas, dan mineral tanah jarang, semakin meningkatkan arti penting pulau tersebut.

Tak lama setelah memenangkan pemilu 2024, Trump menghidupkan kembali tawaran untuk membeli Greenland yang pernah ia ajukan pada masa jabatan pertamanya, namun kembali ditolak.

Hampir setahun lalu, dalam konferensi pers di resor Mar-a-Lago, Florida, Trump juga tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk mengambil alih Greenland.

“Saya pikir kita akan mendapatkannya. Dengan satu cara atau cara lain, kita akan mendapatkannya," kata Trump dalam pidato di hadapan sidang gabungan Kongres AS pada Maret 2025 lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Diplomat senior Indonesia Dino Patti Djalal, melontarkan kritik terbuka terhadap kinerja Menteri Luar Negeri Sugiono.

Pesan tersebut disampaikan melalui sebuah video pernyataan yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @dinopattidjalal, pada Minggu (21/12/2025).

Dalam video berdurasi lebih dari sembilan menit itu, Dino menyampaikan empat kritik dan pesan yang ia sebut sebagai bentuk kepedulian dan dukungan demi kesuksesan diplomasi Indonesia.

Dia menegaskan pernyataan tersebut dia sampaikan dalam kapasitasnya sebagai sesepuh Kementerian Luar Negeri, pendukung politik luar negeri Indonesia, Ketua organisasi masyarakat hubungan internasional terbesar di Indonesia dan Asia, sekaligus sebagai warga negara yang telah berkecimpung di dunia diplomasi hampir 40 tahun.

“Ini adalah message of love and support. Speak truth to power, speak truth to the people,” ujar Mantan Wakil Menteri Luar Negeri era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu melalui unggahannya dikutip Minggu (21/12/2025).

Kritik pertama Dino ditujukan pada aspek kepemimpinan Sugiono di Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Dia meminta Menlu meluangkan waktu lebih banyak untuk secara langsung memimpin Kemlu yang menurutnya, saat ini sangat membutuhkan leadership.

“Kementerian luar negeri itu seperti mobil Ferrari, salah satu lembaga terbaik di NKRI yang penuh talenta diplomat luar biasa. Tapi Ferrari hanya bisa perform kalau dikendarai driver yang piawai dan fokus,” kata Dino.

Dia mengungkapkan, idealnya Menlu bekerja penuh waktu untuk Kemlu, atau setidaknya mencurahkan 50 hingga 80 persen perhatiannya.

Dino menyoroti minimnya arahan strategis dari pusat kepada perwakilan RI di luar negeri, tertundanya rapat koordinasi para duta besar hampir setahun, hingga menurunnya moral diplomat akibat pemotongan anggaran dan lemahnya respons pimpinan.

Menurut Dino, kondisi tersebut berisiko membuat peluang diplomatik tingkat tinggi tidak ditindaklanjuti dengan baik serta hubungan bilateral Indonesia menjadi tidak seimbang. Ia memperingatkan, jika situasi ini dibiarkan, Kemlu bisa berubah dari center of excellence menjadi island of mediocrity.

Minimnya Komunikasi Publik

Kritik kedua berkaitan dengan komunikasi politik luar negeri kepada publik. Dino menekankan prinsip klasik diplomasi yang diajarkan almarhum Menlu Ali Alatas.

Dino menilai, dalam satu tahun terakhir, Sugiono belum pernah menyampaikan policy speech substantif, baik di dalam maupun luar negeri, serta jarang memberikan wawancara mendalam mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia.

“Kami tidak ingin Menlu Sugiono mendapat predikat sebagai silent minister,” ujar Dino.

Dia juga menyoroti gaya komunikasi Menlu yang dinilai terlalu mengandalkan media sosial berbasis visual tanpa penjelasan substansi kebijakan.

Menurut Dino, tanpa komunikasi yang konsisten dan persuasif, kredibilitas diplomasi Indonesia akan melemah di mata publik dan mitra internasional.

Kritik ketiga diarahkan pada relasi Menlu dengan para pemangku kepentingan hubungan internasional, termasuk akademisi, organisasi masyarakat, dan komunitas kebijakan luar negeri.

Dino menyebutkan banyak undangan dialog dan permintaan audiensi yang tidak direspons.

“Sekarang ini kami sebagai konstituen hubungan internasional merasa Menlu Sugiono jauh sekali dari kami. Tidak komunikatif, tidak responsif, tidak aksesibel,” ujarnya.

Mantan Duta Besar untuk Amerika Serikat (AS) itu mengingatkan prinsip yang dipegang para Menlu terdahulu, yakni never burn your bridges. Menurut Dino, kepercayaan, rasa hormat, dan dukungan pemangku kepentingan tidak datang secara otomatis, melainkan harus diupayakan secara aktif.

“Azaz yang selalu dipegang Menlu-menlu terdahulu adalah never burn your bridges. Karena kalau ada masalah nanti tidak ada orang yang akan membela Anda,” kata Dino.

Tak Responsif, Waspada Nilai Rapor Merah

Dalam kritik keempat, Dino mendorong Sugiono untuk lebih terbuka dan welcoming terhadap kerja sama dengan organisasi masyarakat dan akar rumput hubungan internasional.

Dia menegaskan membantu Presiden Prabowo tidak berarti mengabaikan rakyat, karena keduanya justru saling menguatkan.

“Saya paham tugas utama Menlu adalah untuk membantu presiden tetapi ini tidak berarti memunggungi rakyat. Bahkan dua hal ini sebetulnya saling mendukung. Kalau ada inisiatif dari ormas hubungan internasional kami berharap Menlu dapat responsif,” tuturnya.

Dino menilai bahwa Dalam dunia diplomasi, inisiatif bisa datang dari atas maupun dari bawah. Oleh sebab itu, gotong royong antara pemerintah dan ormas hubungan internasional adalah resep sukses politik luar negeri.

Oleh sebab itu, dia menilai terdapat kontradiksi antara seruan kerja sama di forum internasional dengan praktik domestik yang dinilai sulit diajak berkolaborasi.

Dino menegaskan, kritik tersebut ia sampaikan karena seluruh jalur komunikasi langsung dengan Menlu Sugiono disebut telah terblokir selama berbulan-bulan.

Wakil Menteri Luar Negeri itu pun juga berharap Sugiono tidak bersikap defensif dan menjadikan masukan itu sebagai bahan refleksi

“Jangan sampai ada kontradiksi. Bagaimana Menlu di forum internasional selalu menyerukan pentingnya kerjasama, tetapi dalam kenyataannya sangat susah sekali diajak kerjasama. Dalam dunia diplomasi, inisiatif bisa datang dari pemerintah, dari atas, tapi juga bisa dari bawah. Dari ormas dan dari akar rumput,” tuturnya.

Menurutnya, jika empat usulan tersebut dijalankan dengan memperkuat kepemimpinan Kemlu, menjelaskan politik luar negeri kepada publik, merangkul pemangku kepentingan, dan terbuka pada kerja sama masyarakat, maka Sugiono berpeluang dicatat sebagai Menlu yang cemerlang.

Namun jika tidak, Dino memperingatkan diplomasi Indonesia berisiko merosot dan kinerja Menlu akan dinilai buruk oleh sejarah.

“Kalau semua ini tidak dilakukan, maka Kementerian Luar Negeri akan redup, diplomasi Indonesia akan merosot dan Menlu Sugiono akan dicatat sejarah dengan nilai merah,” tutup Dino.