REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah menyoroti kebijakan plin-plan pemerintah terkait electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik. Trubus menyampaikan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 memberikan ruang kepada kepala daerah untuk mengambil tarif pajak.

"Tapi kan ini juga bertentangan dengan kebijakan nasional sebelumnya bahwa pajak EV ini nol persen. Sekarang seolah-olah diberikan ruang kepada daerah untuk mengambil pajak dan itu sudah dilakukan di Jawa Barat," ujar Trubus saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Trubus menilai aturan Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 ini membingungkan lantaran tidak ada kejelasan mengenai persentase ambang batas. Kemudian, lanjut dia, pemerintah kembali membuat bingung masyarakat dengan adanya Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

"Publik kan jadi bertanya-tanya, termasuk di dalamnya ada para pelaku usaha dan investor," ucap Trubus.

Dalam SE tersebut, lanjut Trubus, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh gubernur di Indonesia untuk memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pajak bagi pemilik kendaraan listrik. Trubus menyebut SE tersebut mencerminkan ketidaksiapan pemerintah dalam membuat kebijakan.

"Sebenarnya pemerintah itu maunya bagaimana? Artinya di situ pemerintah tidak punya satu perencanaan yang matang terhadap mobil listrik ini, artinya EV yang disampaikan presiden itu sebenarnya seperti apa," sambung Trubus.

Trubus mempertanyakan sikap Mendagri yang lebih vokal dalam menyampaikan kebijakan pajak kendaraan fiskal. Trubus menyebut seharusnya pengumuman kebijakan pajak kendaraan listrik diumumkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Harusnya Kemenkeu, DJP kan di Kemenkeu. Saya nggak tahu ini egosektoral antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Dalam Negeri. Sesungguhnya kan aturan itu mengeluarkan Kementerian Keuangan," ucap Trubus.

Trubus menduga Kemendagri ingin meredam gejolak daerah imbas dari penurunan dana transfer ke daerah (TKD). Trubus mengatakan Kemendagri berupaya membantu daerah dalam mendapatkan sokongan dana dari instrumen lain dalam menopang pembangunan.

"Mereka membuat aturan yang seolah-olah supaya tidak ditekan pada daerah karena selama ini kan ada dampak dari TKD," kata Trubus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait kabar yang beredar soal pajak kendaraan listrik yang naik.

Menurut Purbaya, sebenarnya pengguna kendaraan listrik tetap membayar jumlah pajak yang sama mesti ada aturan baru terkait pungutan pajak tersebut.

"Sebetulnya totalnya (pajak kendaraan listrik) sama, enggak ada berubah, cuma bergeser saja dari satu tempat ke tempat lain," kata Purbaya kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (21/4/2026).

Sekadar informasi, pungutan pajak kendaraan listrik tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Alat Berat.

Purbaya menyebut, skema terbaru hanya menggeser komponen pungutan tanpa mengubah total kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

Sehingga hanya ada sedikit perubahan skema dari sebelumnya.

Meski demikian, Purbaya tidak secara spesifik menyebutkan perubahan komponen pajak kendaraan listrik tersebut.

Dia hanya memastikan bahwa total pungutan pajak tidak mengalami perubahan “Net-net pajaknya enggak ada perubahan dibanding skema yang sebelumnya,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah RI menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yang mengatur dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), hingga Pajak Alat Berat.

Aturan ini menjadi landasan baru dalam pengenaan pajak kendaraan secara nasional, termasuk penyesuaian pada obyek pajak yang sebelumnya dikecualikan.

Salah satu perubahan menyasar kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB). Jika sebelumnya tidak termasuk obyek PKB dan BBNKB, kini kendaraan listrik tidak lagi otomatis bebas dari pajak daerah.

Dengan begitu, setiap penyerahan, kepemilikan, dan/atau penguasaan KBLBB berpotensi dikenakan PKB dan BBNKB.

Keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi nasional dan perlindungan daya beli masyarakat.

Di sisi lain, kebijakan tersebut tetap selaras dengan upaya menjadikan Jakarta sebagai kota berkelanjutan.

Penggunaan kendaraan listrik pun diharapkan tetap meningkat guna menekan emisi dan memperbaiki kualitas udara.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Harga daging sapi di wilayah Jabodetabek diprediksi melonjak dalam waktu dekat. Hal ini seiring kenaikan harga sapi bakalan impor dari Australia yang kini menembus level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian (Kementan) Makmun mengungkapkan kenaikan harga di negara asal menjadi tekanan utama bagi pelaku usaha dalam negeri.

Ia menyoroti lonjakan harga pada jenis feeder heifer, yakni sapi bakalan betina muda yang biasanya dipelihara untuk digemukkan sebelum dipotong, yang kini sudah jauh melampaui tren historis.

"Harga sapi di Australia itu sudah naik. Jadi feeder heifer itu per tanggal 20 April itu harganya sudah di US$4 (per kilogram). Pengalaman kami tahun-tahun sebelumnya tidak pernah melebihi angka US$3,5," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (20/4).

Selain sapi betina, harga sapi bakalan jantan (feeder steer) juga tercatat lebih tinggi, mencapai sekitar US$4,56 per kilogram, dengan rata-rata keduanya di kisaran US$4,32. Kenaikan ini kemudian berdampak langsung pada harga impor setelah ditambah berbagai komponen biaya seperti ongkos angkut (freight), asuransi, hingga proses karantina di dalam negeri.

Berdasarkan perhitungan biaya impor (CIF), harga sapi hidup saat tiba di Indonesia sudah berada di kisaran Rp73.459 per kg untuk betina dan Rp81.988 per kg untuk jantan.

Setelah ditambah pajak penghasilan impor, biaya penanganan, serta potensi susut selama distribusi, harga akhirnya melonjak menjadi sekitar Rp77.177 per kg untuk sapi betina dan Rp86.139 per kg untuk sapi jantan.

Kondisi ini dinilai menjadi persoalan karena harga tersebut jauh di atas Harga Acuan Pembelian (HAP) yang saat ini ditetapkan pemerintah, yakni maksimal Rp58 ribu per kg bobot hidup.

Selisih yang cukup lebar ini berpotensi mendorong kenaikan harga daging di pasar, terutama di wilayah yang sangat bergantung pada pasokan impor seperti Jabodetabek.

"Ini posisi yang agak rumit ini kelihatannya, karena harga kita di HAP-nya Rp58 ribu maksimal, sementara harga belinya teman-teman ini sudah sangat tinggi. Ini ber-impact pada harga daging sapi di Jabodetabek," kata Makmun.

Ia menjelaskan wilayah di luar Jawa relatif masih memiliki penopang dari sapi lokal sehingga dampaknya tidak terlalu terasa. Namun, untuk Jabodetabek yang sebagian besar pasokannya berasal dari impor, tekanan harga diperkirakan akan lebih kuat dan berisiko memicu lonjakan harga di tingkat konsumen.

Di sisi lain, Makmun juga mengingatkan risiko yang lebih besar jika pelaku usaha dipaksa menjual sesuai HAP di tengah kenaikan biaya. Kondisi tersebut dapat membuat pelaku usaha menahan pembelian sapi bakalan, yang pada akhirnya justru memicu kekurangan pasokan di pasar.

"Kalau kita tekan khawatirnya mereka tidak belanja, nanti malah kita kekurangan stok. Ini lebih berbahaya lagi kalau kemudian stoknya tidak ada," ujarnya.

Kementan bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) disebut tengah membahas langkah lanjutan, termasuk kemungkinan penyesuaian kebijakan harga agar tetap menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di pasar.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah masih mengkaji skema pemberian upah bagi 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Hingga kini, besaran dan mekanisme gaji belum diputuskan, meski dipastikan tidak berkaitan dengan skema pembiayaan koperasi melalui pinjaman bank.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan sumber gaji manajer tidak berasal dari fasilitas pembiayaan hingga Rp3 miliar per unit koperasi yang diatur pemerintah.

"Enggak, di luar (pinjaman Rp3 miliar). Nanti ada skemanya lagi," ujar Ferry di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (20/4).

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Tedi Bharata menyebut skema penggajian masih dalam pembahasan dan akan mengikuti aturan ketenagakerjaan yang berlaku seiring status para manajer sebagai pegawai kontrak dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

"PKWT kan ada aturannya. Kita enggak bisa asal memberikan gaji. Jadi don't worry, enggak usah terlalu, karena tentu ini lagi dibahas juga terkait dengan gaji," kata Tedi.

[Gambas:Youtube]

Ia menekankan pemerintah saat ini lebih memprioritaskan kualitas kandidat yang direkrut dibandingkan pembahasan nominal gaji. Manajer Kopdes dituntut memiliki karakter kewirausahaan dan kemampuan membangun jejaring usaha di tingkat desa.

"Jadi orang-orang yang punya karakter yang entrepreneurship, jadi businessman. Karena akan banyak ketemu dengan vendor, ketemu dengan BUMN, ketemu dengan para pelaku usaha di desa," ujarnya.

Tedi juga memastikan anggaran gaji berasal dari pemerintah dan bersifat terpisah dari skema pembiayaan koperasi.

"Dari pemerintah. Bukan (dari pembiayaan Rp3 miliar), (anggarannya) dari pemerintah," ucapnya.

Adapun besaran gaji nantinya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan tidak seragam.

"Sesuai aturannya, iya. Kan menyesuaikan, nggak bisa sama," imbuhnya.

Secara umum, pemerintah tidak menetapkan standar tunggal untuk gaji pegawai PKWT di BUMN. Besarannya bergantung pada posisi, tanggung jawab, serta kebijakan masing-masing perusahaan.

Sebagai gambaran, data dari berbagai sumber menunjukkan gaji pegawai BUMN bervariasi. Untuk level staf, kisaran gaji umumnya berada di rentang Rp4 juta hingga Rp8 juta per bulan.

Sementara untuk level manajerial, angkanya bisa mencapai Rp8 juta hingga lebih dari Rp20 juta per bulan, tergantung sektor dan perusahaan.

Dengan demikian, gaji manajer Kopdes Merah Putih berpotensi berada dalam rentang yang bervariasi dan menyesuaikan standar tersebut, meski pemerintah belum memberikan angka resmi.

Di tengah pembahasan tersebut, minat masyarakat terhadap posisi manajer Kopdes Merah Putih terpantau tinggi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut jumlah pendaftar telah mencapai 383.830 orang per Senin (20/4), dengan mayoritas memilih program Kopdes.

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat koperasi desa dan kampung nelayan secara nasional.

Pada tahap awal, pemerintah membuka sekitar 35.476 formasi, terdiri dari 30 ribu manajer Kopdes dan 5.476 pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Peserta yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara dan PT Agrinas Jaladri Nusantara dengan skema PKWT.

Di sisi lain, pemerintah juga mengatur skema pembiayaan koperasi melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Aturan ini memungkinkan koperasi desa memperoleh pembiayaan dari bank dengan dukungan likuiditas APBN.

Dalam beleid tersebut, pemerintah menempatkan dana sebagai sumber likuiditas pembiayaan bank untuk mendukung percepatan pembangunan fisik koperasi, seperti gerai dan pergudangan.

Setiap unit koperasi dapat mengakses pembiayaan dengan limit maksimal Rp3 miliar, dengan bunga sekitar 6 persen per tahun.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga minyak goreng di sejumlah daerah mengalami kenaikan pada pekan ketiga April 2026.

Adapun harga tertinggi dilaporkan menyentuh Rp60 ribu per liter di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sementara itu, harga terendah tercatat sebesar Rp15.500 per liter, yang masih berada di kisaran harga acuan nasional.

Secara nasional, rata-rata harga minyak goreng dari seluruh kategori, baik curah, premium, maupun Minyakita, ikut merangkak naik dari sekitar Rp19.358 per liter menjadi Rp19.592 per liter.

Untuk Minyakita, harganya tercatat di kisaran Rp15.982 per liter, sedikit di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.

Kenaikan harga ini terjadi seiring meluasnya wilayah yang mengalami tekanan. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyebut jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga minyak goreng meningkat signifikan dalam sepekan terakhir.

"Minyak goreng, ini sebagai catatannya, ini peningkatannya terjadi pada 207 kabupaten/kota. Sengaja kami memberikan tanda seru, karena pada minggu keduanya itu hanya 177 kabupaten/kota, sekarang menjadi 207 kabupaten-kota," ujar Ateng dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (20/4).

[Gambas:Youtube]

Ia menambahkan jika dipersentasekan, kenaikan tersebut sudah mencakup lebih dari separuh wilayah Indonesia.

"Kalau dipersentasekan, itu sebesar 57,50 persen wilayah Indonesia yang mengalami peningkatan harga minyak gorengnya," kata dia.

Secara keseluruhan, harga minyak goreng nasional memang tidak melonjak tajam, namun tetap mengalami kenaikan sebesar 1,21 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Di sisi lain, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nawandaru Dwi Putra menyampaikan harga Minyakita juga mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir.

"Terkait dengan perkembangan harga komoditas Minyakita, memang ada sedikit kenaikan dalam minggu ini, yaitu sebesar Rp15.982 per liter," ujarnya dalam kesempatan sama.

Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut tidak disebabkan oleh kelangkaan pasokan.

"Dalam forum ini kami informasikan bahwa sebenarnya tidak ada kelangkaan. Untuk ketersediaan minyak goreng secara umum ini melimpah dan sangat aman," kata Nawandaru.

Ia menjelaskan pasokan minyak goreng saat ini masih ditopang oleh berbagai jenis produk yang tersedia di pasar, mulai dari minyak goreng premium hingga merek alternatif atau second brand.

Ketersediaan tersebut dinilai masih mencukupi di pasar rakyat maupun ritel modern, sehingga isu kelangkaan yang beredar di masyarakat perlu diluruskan.

Meski pasokan aman, tekanan harga tetap muncul dari sisi biaya produksi, terutama kemasan. Kenaikan harga plastik disebut berpengaruh terhadap biaya minyak goreng kemasan, yang pada akhirnya ikut mendorong harga jual di tingkat konsumen.

Dampak ini tidak hanya dirasakan pada minyak goreng, tetapi juga mulai merambat ke komoditas lain.

Salah satunya terlihat pada gula pasir yang juga mengalami kenaikan harga. Secara nasional, harga gula tercatat naik sekitar 1,31 persen dengan rata-rata mencapai Rp18.731 per kilogram.

Ateng mengungkapkan jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga gula meningkat dari 153 menjadi 171 kabupaten/kota. Ia menyebut salah satu faktor pendorongnya adalah kenaikan harga plastik yang digunakan sebagai kemasan.

"Terkait dengan gula pasir tersebut kami mengidentifikasikan salah satu pendorongnya ini dari kenaikan harga plastik karena plastik digunakan sebagai packaging atau kemasan di gula pasir," tutur Ateng lebih lanjut.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026.

Salinan Inpres Nomor 4 Tahun 2026 diterbitkan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara dan mulai berlaku pada 11 Maret 2026.

Salinan Inpres ini disahkan oleh Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Lydia Silvanna Djaman.

Dalam pertimbangannya, pemerintah menilai bahwa untuk mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 terkait penguatan ekonomi kerakyatan, salah satunya pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

“Dalam rangka pelaksanaan percepatan program pemerintah, dibentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang selanjutnya disebut Satgas,” demikian bunyi Pasal 1 Keppres tersebut.

Sementara, pada Pasal 2 bahwa Satgas ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian, struktur kepemimpinan lembaga baru ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua I dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai Ketua II.

Untuk Wakil Ketua I dan II masing-masing dijabat oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani. Sementara itu, wakil ketua III dijabat oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - Bank Pembangunan Asia (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat menjadi 5,2% pada 2026 dan 2027. Angka ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi 5,1% pada 2025, seiring kuatnya permintaan domestik.

Proyeksi tersebut tertuang dalam laporan Asian Development Outlook edisi April 2026 yang menyoroti ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.

"Konsumsi swasta tetap menjadi penggerak utama ekonomi dan berperan penting dalam mendorong akselerasi pertumbuhan," demikian disampaikan dalam laporan resmi ADB, dikutip dari Xinhua, Minggu (12/4/2026).

ADB menilai konsumsi rumah tangga yang stabil menjadi faktor kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan, khususnya pada paruh akhir tahun. Selain itu, peningkatan investasi turut memberikan kontribusi positif terhadap ekspansi ekonomi.

Meski demikian, ADB mengingatkan adanya risiko penurunan yang meningkat akibat ketidakpastian global, terutama konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi.

Di sisi lain, inflasi Indonesia diproyeksikan tetap terkendali dalam kisaran target, sehingga memberikan ruang bagi pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Stabilitas harga dinilai menjadi faktor pendukung daya beli masyarakat.

ADB juga menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja formal guna menjaga pertumbuhan yang inklusif dalam jangka panjang. Upaya tersebut dinilai krusial agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, prospek ekonomi Indonesia tetap positif, didukung oleh fondasi domestik yang kuat, meskipun tetap perlu diwaspadai berbagai risiko eksternal yang dapat memengaruhi kinerja ekonomi.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan seluruh fungsi pelayanan, baik kepada masyarakat maupun pelaku usaha, tetap berjalan optimal, responsif, dan tepat waktu. Hal itu menyusul penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dan bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) oleh pemerintah.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Eko S.A. Cahyanto menyampaikan untuk terus mengakselerasi peningkatan kualitas layanan publik melalui adaptasi pola kerja baru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sejalan dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026.

"Penerapan cara kerja baru bukanlah bentuk penurunan kinerja, melainkan upaya peningkatan efektivitas dan produktivitas berbasis output. Melalui pendekatan ini, ASN di lingkungan Kemenperin didorong untuk lebih fokus pada hasil kerja yang terukur dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme," kata Eko dalam keterangan resmi tertulis di Jakarta, Senin (6/4).

Eko menegaskan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita telah menginstruksikan seluruh unit kerja untuk tetap beroperasi sesuai Standar Pelayanan (SP) dan Maklumat Pelayanan yang berlaku. Dengan demikian, pemangku kepentingan di sektor industri tetap mendapatkan layanan yang berkualitas tanpa hambatan teknis maupun administratif.

Selain itu, transformasi pola kerja ini didukung dengan penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja berbasis data secara berkala. Hal ini bertujuan agar setiap unit kerja dapat memastikan pencapaian target kinerja secara transparan dan akuntabel, sekaligus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas layanan.

"Digitalisasi menjadi kunci. Kemenperin mengoptimalkan pemanfaatan platform digital mulai dari proses koordinasi internal hingga penyelenggaraan layanan publik teknis. Hal ini memungkinkan proses kerja menjadi lebih cepat, efisien, dan terintegrasi, sehingga kami lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan dunia industri," terangnya.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah menerapkan aturan WFH bagi ASN satu hari seminggu setiap Jumat demi efisiensi energi menghadapi konflik global.

"Penerapan WFH bagi ASN di pusat dan daerah, satu hari kerja dalam seminggu yaitu setiap Jumat yang diatur dalam Surat Edaran Menpan RB dan SE Mendagri," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3).

Pemerintah juga membatasi penggunaan mobil dinas dan mendorong penggunaan transportasi publik.

"Efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan mobil dinas 50 persen kecuali untuk operasional dan mobil listrik dan mendorong penggunaan transportasi publik," ujar Airlangga.

Tak hanya itu, pemerintah juga membatasi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan luar negeri hingga 70 persen.

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan para pemegang saham dari 33 kabupaten/kota sepakat untuk menambah modal kepada PT Bank Sumut (Perseroda) pada tahun 2026.

Modal tersebut disisihkan dari besaran dividen tahun 2025 yang dibagikan kepada para pemegang saham.

"Dari keseluruhan dividen yang dibagikan, sebanyak 15%-nya dikembalikan atau disetorkan kembali sebagai modal," kata Bobby usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sumut, Senin (6/4/2026).

Disampaikan Bobby penambahan modal di tahun 2026 tersebut sebagai bentuk dukungan pemegang saham terhadap transformasi Bank Sumut. Dia menyinggung peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bakal menghapus kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) I di tahun 2029.

Sebagai gantinya, bank umum harus mampu mencapai level KBMI II yang mensyaratkan modal inti minimal Rp6 triliun, atau berubah menjadi bank perkreditan rakyat (BPR) jika tidak memenuhi syarat modal inti. Bank Sumut sendiri saat ini disebutnya telah mencapai permodalan sebesar Rp5,8 triliun.

"Berarti kita harus mencari tambahan modal sekitar Rp800 miliar lagi menjelang 2029," tambahnya.

Adapun Pemprov Sumut selaku pemegang saham pengendali (PSP) disebut Bobby sudah menganggarkan tambahan modal sekitar Rp100 miliar untuk Bank Sumut.

Begitu pula dengan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai pemegang saham non PSP yang menganggarkan Rp70 miliar (termasuk dividen) dari APBD Tapsel untuk Bank Sumut.

"Kami dari Provinsi Sumatra Utara, selain memberikan aset, ada penambahan Rp100 miliar lagi untuk modal Bank Sumut," ujar Bobby.

Adapun agenda RUPS Bank Sumut pada Senin (6/4/2026) membahas 6 (enam) poin, antara lain pengesahan laporan keuangan PT Bank Sumut (Perseroda) tahun buku 2025, penggunaan laba setelah pajak tahun buku 2025 dan rencana tahun buku 2026, serta pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Bank Sumut untuk menyetujui setoran modal awal tahun buku 2026.

Samarinda (ANTARA) - Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyebut ekosistem non tunai pada awal 2026 semakin berkembang di Kaltim ditandai penggunaan QRIS yang mencetak rekor performa positif dengan kenaikan tajam pada jumlah pengguna serta jangkauan pedagang yang semakin luas.

Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Jajang Hermawan, di Samarinda, Kamis, mengungkapkan hingga Januari 2026, jumlah pengguna QRIS di Benua Etam telah menembus angka 859,2 ribu orang.

"Angka ini menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan posisi Desember 2025 yang tercatat sebesar 850,8 ribu pengguna. Hal ini mencerminkan tingkat kepercayaan dan ketergantungan masyarakat Kaltim terhadap transaksi digital yang semakin tinggi," ujar Jajang.

Jajang mengungkapkan pertumbuhan ini berbanding lurus dengan kesiapan pelaku usaha. Data BI menunjukkan jumlah merchant yang mengadopsi QRIS tumbuh dari 798,2 ribu pada Desember 2025 menjadi 808,0 ribu unit pada Januari 2026.

Menurut Jajang, perluasan ini merupakan pilar krusial dalam memperkuat kemandirian ekonomi digital daerah.

"Adaptasi cepat para pelaku usaha ini bukan sekadar mengikuti tren, melainkan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi transaksi," katanya.

Di sisi lain, BI Kaltim juga memantau dinamika peredaran uang kartal. Pada periode yang sama, sektor perbankan di Kaltim mencatatkan kondisi net inflow (uang masuk ke bank lebih besar dibanding uang keluar) sebesar Rp2,9 triliun.

Kondisi net inflow ini memberikan sinyal positif bagi stabilitas ekonomi daerah.

"Ini mengindikasikan likuiditas perbankan di awal tahun tetap terjaga dengan sangat baik. Meskipun pola transaksi masyarakat mulai bergeser ke arah digital secara masif, aktivitas ekonomi konvensional tetap bergerak dinamis dan terkendali," kata Jajang.

Pewarta: Arumanto
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengumumkan pemberian diskon tarif tiket transportasi untuk seluruh jenis moda, seperti kereta api, kapal laut, penyeberangan, bus hingga pesawat terbang. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi merinci, diskon tarif transportasi kepada masyarakat, di antaranya diskon penyeberangan sebesar 100 persen untuk tarif jasa kepelabuhanan atau setara 21,9 persen dari tiket terpadu, pada periode 12-31 Maret 2026 atau selama 20 hari.

Selain itu Diskon angkutan laut sebesar 30 persen untuk seluruh trayek kapal PSO Pelni kelas ekonomi, pada periode 11 Maret-5 April 2026 selama 26 hari. "Kemudian diskon kereta api sebesar 30 persen untuk tiket ekonomi pada periode 14-29 Maret 2026 selama 16 hari," kata Menhub dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (25/2/2026).

Pemerintah juga memberikan diskon angkutan udara 17-18 persen, berlaku tiket ekonomi dengan rute penerbangan domestik pada periode 14-29 Maret 2026 (selama 16 hari) untuk pembelian tiket mulai tanggal 10 Februari 2026. Kemenhub juga telah mempersiapkan sarana dan prasarana transportasi pendukung angkutan Lebaran 2026, di antaranya untuk transportasi darat dipersiapkan 31 ribu unit bus dengan kapasitas angkut 1,25 juta penumpang.

Transportasi laut dipersiapkan 829 unit kapal dengan kapasitas angkut 3,26 juta penumpang, dan prasarana sebanyak 636 pelabuhan laut. Transportasi penyeberangan dipersiapkan sebanyak 255 unit kapal dengan kapasitas angkut 6,15 juta penumpang dan 770 ribu kendaraan melalui 15 lintas penyeberangan dan 29 pelabuhan. Transportasi udara dipersiapkan 392 unit pesawat (serviceable) dengan 257 bandar udara. Transportasi kereta api dipersiapkan 3.821 unit sarana dengan prasarana sebanyak 668 stasiun.

JAKARTA - Permintaan avtur secara nasional diprediksi meningkat sebesar 3% menjelang momen Hari Raya Idulfitri 2026. Kenaikan ini seiring dengan meningkatnya aktivitas penerbangan selama periode Ramadan dan arus mudik Lebaran.

VP Aviation Fuel Business PT Pertamina (Persero), Yosef Iswadi, mengatakan bahwa Pertamina telah menyiapkan langkah antisipatif untuk memastikan ketersediaan dan ketahanan stok avtur selama periode tersebut.

"Secara nasional, prediksi demand Avtur secara nasional akan mengalami kenaikan 3% untuk masa periode Ramadan Idul Fitri ini. Dan kita Pertamina telah mempersiapkan menjamin supply dan ketahanan stok Avtur secara nasional di level 30 hari," katanya saat kunjungan ke Aviation Fuel Terminal (AFT) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, Pertamina saat ini juga sedang bersiap menghadapi Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026. Kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi energi selama periode hari besar keagamaan.

Yosef menambahkan, pada masa Lebaran biasanya terjadi peningkatan extra flight di sejumlah bandara, sehingga jam operasional dapat diperpanjang menjadi 24 jam. Untuk itu, Pertamina telah menyiapkan sarana dan fasilitas pendukung serta sumber daya manusia (SDM) agar layanan tetap optimal dan andal.

"Kita juga telah memperkuat engagement kita dengan stakeholder bandara, khususnya apabila ada perubahan-perubahan jam operasional bandara sampai ke 24 jam. Karena memang masa lebaran ini banyak extra flight yang muncul di beberapa bandara yang kegiatan jam operasionalnya bisa berubah sampai 24 jam," ujar Yosef.

Dalam kesempatan yang sama, Corporate Secretary PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita menegaskan bahwa persiapan tidak dilakukan secara mendadak, melainkan jauh sebelum periode puncak dimulai.

"Jadi biasanya kalau menjelang Ramadan Idul Fitri atau Natal Tahun Baru itu jauh sebelumnya teman-teman sudah build up stock, sudah persiapan segala sesuatunya sehingga nanti pada saat kickoff itu sudah tinggal running saja," sebutnya.

Arya menekankan bahwa pembentukan Satgas RAFI merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan menjaga pelayanan prima kepada konsumen, khususnya di sektor aviasi yang mengalami lonjakan aktivitas selama musim mudik.

"Dan ini adalah rutin eh agenda setiap tahun sehingga harapannya kita bisa tetap memenuhi pelayanan yang prima kepada seluruh eh konsumen dan tentunya melayani dengan sepenuh hati," ucapnya.