Bisnis.com, PALEMBANG — PT Pertamina EP (PEP) Limau Field berhasil menambah pasokan minyak baru dari pengembangan sumur LM-03 (L5A-312) di Struktur Limau Barat Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatra Selatan.

Berdasarkan hasil uji alir awal, sumur yang ditajak pada 31 Maret 2026 tersebut mampu menghasilkan produksi maksimum mencapai 643 barel minyak per hari (BOPD) dan gas sebesar 0,362 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Capaian tersebut menjadi tambahan signifikan bagi target produksi PEP Limau Field pada tahun ini. Kontribusi sumur LM-03 diperkirakan menyumbang sekitar 12% terhadap target produksi minyak perusahaan pada 2026 yang ditetapkan sebesar 5.036 BOPD.

Senior Manager PEP Limau Field Abdul Rachman Para Buana mengatakan sumur tersebut memiliki kualitas produksi yang baik dengan kandungan air atau water cut hanya sekitar 1%.

Hasil tersebut, menurutnya, menunjukkan potensi produksi yang cukup baik dari pengembangan sumur di Struktur Limau Barat.

“Keberhasilan pengembangan ini menambah sekitar 12% dari target produksi PEP Limau tahun 2026. Kami akan terus menjaga keberlanjutan produksi sumur ini dengan operasi yang aman dan andal,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (29/5/2026).

Selain meningkatkan produksi, keberhasilan pengeboran sumur LM-03 juga dibarengi dengan catatan keselamatan kerja selama proses operasi berlangsung.

Operasi sumur tersebut mencatat total 62.712 jam kerja tanpa kecelakaan sejak pertama kali pengeboran dilakukan hingga proses uji alir awal selesai dilaksanakan.

Menurut Abdul Rachman, capaian tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan atau HSSE di tengah upaya peningkatan produksi migas nasional.

“Capaian ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan [HSSE] di tengah upaya peningkatan produksi migas nasional,” imbuhnya.

Sementara itu, Senior Manager Subsurface Development and Planning PHR Zona 4 Reza Nur Ardianto menambahkan perusahaan akan melanjutkan pengembangan sumur-sumur baru di sekitar Struktur Limau Barat menyusul hasil positif dari sumur LM-03 tersebut.

“Tidak berhenti di LM-03, kami akan meneruskan pengeboran satu sumur pengembangan pada 2026. Perusahaan juga akan terus mengupayakan pengembangan sumur lain di sekitarnya setelah melihat potensi dari data geologi, geofisika dan reservoir yang ada,” ujarnya.

Perseroan menilai keberhasilan pengembangan sumur tersebut juga didukung masyarakat dan para pemangku kepentingan di sekitar wilayah operasi perusahaan.

Sebelum pengeboran dilakukan, tim Relations PHR Zona 4 telah melaksanakan sosialisasi kepada pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat pada Februari 2025 sebagai bagian dari persiapan kegiatan pengeboran sumur LM-03 di Struktur Limau Barat.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberi sinyal akan mengubah mekanisme pendaftaran akun media sosial guna mencegah anak memalsukan umur. Langkah tersebut muncul di tengah rencana pemerintah mewajibkan registrasi ulang akun media sosial menggunakan nomor handphone.

Analis Kebijakan Madya sekaligus Ketua Tim Hukum & Kerja Sama Setditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Nanci Laura Sitinjak mengatakan mekanisme pendaftaran akun media sosial ke depan kemungkinan akan mengalami perubahan. Salah satu tujuannya untuk mencegah anak memalsukan umur saat mendaftar akun media sosial.

“Mungkin ditunggu saja regulasinya, tetapi ini sudah menjadi perhatian nasional bahwasanya saat ini banyak sekali ya tadi umur-umur palsu yang mendaftar di media sosial. Tapi bocorannya nanti ya,” kata Nanci usai acara Cerdas Digital: Anak Remaja Aman, Orang Tua Tenang di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Sebelumnya, Komdigi mengungkapkan tengah menggodok aturan yang mewajibkan seluruh pengguna melakukan registrasi ulang akun media sosial menggunakan nomor telepon.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan rencana registrasi ulang pengguna media sosial tersebut bertujuan meningkatkan akuntabilitas pengguna. Saat ini, pencantuman nomor telepon pada akun media sosial masih bersifat opsional.

“Ini yang sedang kami godok juga dengan konsultasi publik tentunya, bagaimana agar orang ketika masuk ke sosial media wajib menaruh nomor teleponnya,” kata Meutya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (18/5/2026).

Meutya menjelaskan kewajiban tersebut diharapkan membuat identitas pengguna menjadi lebih jelas sehingga setiap orang dapat bertanggung jawab atas tulisan maupun konten yang diunggah di media sosial. Selain itu, pemerintah juga memperkuat identitas digital yang telah terverifikasi melalui Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE).

Sebelumnya, pemerintah telah mulai mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas. Dalam implementasi awal aturan tersebut, Komdigi meminta delapan platform digital berisiko tinggi seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Roblox, dan Bigo Live untuk menghapus akun milik pengguna berusia di bawah 16 tahun sebagai bagian dari perlindungan anak di ruang digital.

Selain itu, Komdigi juga meminta seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) melakukan self assessment atau penilaian mandiri terkait tingkat risiko layanan terhadap anak. Hasil evaluasi tersebut dijadwalkan diserahkan paling lambat 6 Juni 2026 sebagai bagian dari implementasi PP Tunas.

Bisnis.com,JAKARTA — Pemerintah terus menjajaki penguatan kerja sama sektor minyak dan gas bumi (migas) dengan Rusia. Langkah ini ditempuh guna mendukung target peningkatan lifting migas nasional dan percepatan swasembada energi.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot saat melakukan pertemuan dengan perusahaan migas asal Rusia, Joint Stock Company Zarubezhneft, di sela kunjungan kerja menghadiri Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia–Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknik di Kazan, Rusia, pekan ini.

Dalam pertemuan tersebut, Zarubezhneft menyatakan kesiapan untuk melanjutkan pengembangan Proyek Blok Tuna pada Juni 2026. Proyek itu sebelumnya tertunda setelah mundurnya Premier Oil, anak usaha Harbour Energy, dari proyek tersebut.

“Kami bertemu dengan Zarubezhneft dan membahas kelanjutan proyek Blok Tuna yang masih tertunda. Zarubezhneft menyatakan komitmennya untuk melanjutkan proyek tersebut pada Juni bulan depan. Pemerintah akan memberikan dukungan untuk kelanjutan proyek ini,” ujar Yuliot melalui keterangan resmi.

Zarubezhneft masuk ke proyek migas di Indonesia sejak mengakuisisi 50% participating interest (PI) pada Proyek Tuna di Laut Natuna melalui anak usahanya, ZN Asia Ltd., pada 2020.

Selain melanjutkan pengembangan Blok Tuna, perusahaan migas Rusia tersebut juga menyatakan minat memperluas keterlibatan di proyek-proyek migas lain di Indonesia. Fokus kerja sama diarahkan pada upaya peningkatan produksi migas melalui penerapan teknologi enhanced oil recovery (EOR) dan reaktivasi sumur idle.
Ketertarikan Zarubezhneft untuk memperluas investasi di Indonesia juga tercatat dalam dokumen Agreed Minutes SKB ke-14 RI–Rusia. Dalam dokumen tersebut, pihak Rusia menyampaikan minat Zarubezhneft untuk memperkuat kolaborasi dengan mitra Indonesia, termasuk keterlibatan dalam proyek-proyek baru bersama perusahaan migas domestik.
Selain itu, pemerintah Rusia turut meminta dukungan penyelesaian proses compliance bagi perusahaan-perusahaan yang dinominasikan Zarubezhneft guna memulai pengorganisasian suplai minyak ke Indonesia.

M - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkap hampir 200.000 anak Indonesia telah terpapar judi online (Judol), termasuk sekitar 80.000 anak di bawah usia 10 tahun. Angka tersebut disebut menjadi alarm serius bagi masa depan generasi bangsa.

Hal itu disampaikan Meutya saat kegiatan Indonesia GOID Menyapa Gass Pol Tolak Judol - Jauhi Judol, Anak Medan Pilih Masa Depan, Bukan Judi Online di Kota Medan, pada Rabu, 13 Mei 2026.

“Judi online adalah scam yang sistemnya memastikan pemain hampir selalu rugi dan kalah dalam jangka panjang. Karena itu, kita semua harus menjadi garda edukasi, saling mengingatkan, serta melindungi keluarga dan anak-anak kita dari maraknya praktik ilegal ini,” terang Meutya, dikutip Kamis (14/5/2026).

Menurut Meutya, pemberantasan judi online tidak cukup hanya melalui pemutusan akses dan penindakan hukum. Pemerintah juga terus memperkuat literasi digital dan melibatkan masyarakat sebagai benteng utama pencegahan.

“Kita tidak hanya menutup akses atau melakukan takedown. Yang terpenting adalah menjangkau masyarakat luas dengan fakta-fakta ini, sehingga kesadaran tumbuh dari dalam keluarga dan komunitas,” ujarnya.

Meutya menyampaikan keprihatinannya atas dampak judi online terhadap perempuan dan anak. Meutya menyebut banyak istri dan ibu menjadi korban tidak langsung ketika suami atau ayah mereka terjerat judi online, mulai dari kehilangan ekonomi keluarga hingga mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Lihat video: Markas Judi Online Hayam Wuruk Digerebek, 321 WNA Ditangkap!



“Kami mendengar banyak cerita pilu dari masyarakat. Ini bukan hanya soal uang, tapi kehancuran masa depan anak dan ketenangan keluarga. Kita harus hentikan ini bersama,” katanya.

Kementerian Komunikasi dan Digital, lanjut Meutya, terus menggencarkan pemblokiran situs dan konten judi online. Namun, ia menilai diperlukan kerja sama lintas sektor yang lebih kuat untuk memberantas praktik tersebut.

“Kami akan terus memerangi aksesnya. Tapi kalau pelakunya tidak ditindak tegas, situs baru akan terus muncul. Karena itu, kami butuh dukungan penuh dari Polri, PPATK, OJK, perbankan, dan seluruh platform digital,” jelasnya.

Meutya juga menyoroti maraknya iklan judi online di media sosial yang dinilai semakin agresif menyasar pengguna Indonesia. Kementerian telah meminta platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube untuk segera menurunkan konten terkait judi online.

“Judi online dilarang di Indonesia. Semua pihak harus punya tanggung jawab moral dan hukum yang sama,” tandasnya.

Meutya menambahkan, peran tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas, dan keluarga sangat strategis dalam membangun budaya anti-judi online.

“Terutama para ibu dan seluruh keluarga, jadilah benteng utama di rumah. Lindungi anak-anak kita dari bahaya judi online sejak dini. Tolak judol, jaga keluarga, selamatkan masa depan anak,” kata Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA - Instagram tiba-tiba mengalami kejanggalan yang dirasakan oleh banyak penggunanya. Banyak orang mengaku kehilangan ribuan followers secara mendadak.

Fenomena ini kemudian menjadi viral karena banyak pengguna panik yang mengalami penurunan pengikut dalam beberapa hari terakhir.

Diduga, hilangnya ribuan followers di Instagram ini karena Meta telah melakukan pembersihan besar-besaran terhadap akun bot dan akun tidak aktif.

Adapun berdasarkan kebijakan transparansi Meta, langkah-langkah pembersihan akun-akun tersebut bertujuan untuk meningkatkan integritas platform.

Pembersihan followers juga dilakukan Meta untuk mengurangi penyebaran spam yang kerap mengganggu sejumlah pengguna.

Diketahui, Meta juga baru saja mengumumkan penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mendeteksi pengguna di bawah usia 13 tahun di platform mereka.

Hal ini sejalan dengan aturan sejumlah negara yang tak mengizinkan akun di bawah umur melakukan aktivitas di media sosial.

Lebih lanjut, teknologi tersebut juga digunakan untuk memeriksa aktivitas dan identitas akun di bawah umur secara otomatis.

Kemudian melansir di blog resminya, sistem mendeteksi akun yang dimiliki oleh anak di bawah 13 tahun, bisa dinonaktifkan sementara. Pemilik akun nantinya akan diminta menjalani proses verifikasi usia agar akun tidak dihapus permanen.

“Sebagai bagian dari proses rutin kami untuk menghapus akun yang tidak aktif, beberapa akun Instagram mungkin telah melihat pembaruan pada jumlah pengikut mereka. Pengikut aktif tetap tidak terpengaruh, dan akun yang ditangguhkan yang telah dipulihkan akan dimasukkan kembali dalam hitungan setelah verifikasi," kata juru bicara Meta dikutip pada Kamis (7/5).

Adapun melansir Gulfnews, Instagram disebut tak menjadikan langkah pembersihan besar-besaran ini sebagai perubahan kebijakan baru, melainkan sebagai bagian dari penegakan standar integritas platform yang sedang berlangsung.

Tujuan dari pembersihan akun ini adalah untuk memastikan metrik keterlibatan lebih akurat mewakili aktivitas akun yang sebenarnya, yang juga memengaruhi bagaimana konten diberi peringkat dan didistribusikan di aplikasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata upah buruh pada Februari 2026 sebesar Rp3,29 juta per bulan. Nilai ini lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang tercatat Rp5,72 juta di tahun ini.

Berdasarkan hasil Sakernas, rata-rata upah buruh laki-laki mencapai Rp3,55 juta rupiah, lebih tinggi dibandingkan rata-rata upah buruh perempuan yang sebesar Rp2,80 juta.

Jika dilihat menurut lapangan usaha, rata-rata upah buruh tertinggi ada pada usaha Aktivitas Keuangan dan Asuransi dengan gaji Rp5,05 juta.

Sementara itu, buruh pada lapangan usaha Kesenian, Aktivitas Jasa Lainnya, Aktivitas Rumah Tangga, dan Aktivitas Badan Internasional menerima upah terendah sebesar Rp2 juta per bulan.

Menurut pendidikan, buruh berpendidikan Diploma IV, S1, S2, S3 memperoleh upah tertinggi sebesar Rp4,77 juta, sedangkan buruh berpendidikan SD ke bawah menerima upah terendah sebesar Rp2,23 juta.

"Dengan demikian, buruh berpendidikan Diploma IV, S1, S2, S3 menerima upah sebesar 2,1 kali lipat dibandingkan buruh berpendidikan SD ke bawah," tulis BRS BPS.

[Gambas:Youtube]

Menurut kelompok umur, upah buruh terendah tercatat pada usia 15-19 tahun sebesar Rp1,99 juta. Sebaliknya, upah buruh tertinggi tercatat pada kelompok umur 55-59 sebesar Rp3,77 juta.

Berikut daftar 10 lapangan usaha yang menerima rata-rata upah tertinggi:

1. Aktivitas Keuangan dan Asuransi sebesar Rp5,05 juta2. Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp4,95 juta3. Aktivitas Penerbitan dan Telekomunikasi sebesar Rp4,75 juta4. Penyediaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin sebesar Rp4,74 juta5. Aktivitas Real Estat sebesar Rp4,05 juta

6. Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp4,02 juta7. Transportasi dan Penyimpanan sebesar Rp3,98 juta8. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis dan Aktivitas Administratif dan Penunjang Usaha sebesar Rp3,97 juta9. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial sebesar Rp3,75 juta10. Konstruksi sebesar Rp3,35 juta.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan platform digital yang masuk dalam kategori berisiko tinggi dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) bukan berarti platform tersebut buruk, melainkan tidak diperuntukkan bagi anak di bawah umur.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan ketika suatu penyelenggara sistem elektronik (PSE) dinyatakan memiliki profil risiko tinggi, hal itu tidak serta-merta menunjukkan produknya berbahaya.

“Jadi ada semacam apa ya moral judgment di masyarakat, ‘Oh dia profil risiko tinggi berarti dia berbahaya nih buat kita.’ Nggak, belum tentu,” kata Mediodecci dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) Dunia Digital Anak di Media Sosial Seberapa Aman? di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Mediodecci menjelaskan suatu layanan seperti media sosial dapat dikategorikan berisiko tinggi karena memang tidak didesain untuk anak-anak. Oleh karena itu, penilaian risiko tidak dimaksudkan untuk menilai baik atau buruknya suatu produk digital, melainkan untuk menentukan apakah layanan tersebut ditujukan bagi anak atau bukan.

Jika suatu platform dinilai memiliki risiko tinggi terhadap anak, hal itu menunjukkan bahwa layanan tersebut tidak dirancang untuk mereka sehingga perlu menetapkan batas usia minimum pengguna.

Adapun cakupan aturan dalam PP Tunas tidak hanya menyasar delapan platform besar seperti TikTok, Roblox, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan YouTube yang telah dikategorikan berisiko tinggi.

Regulasi ini juga berlaku bagi PSE publik dan PSE lingkup privat. Dalam lingkup privat, terdapat enam kategori layanan yang diatur, termasuk mesin pencari (search engine), e-commerce dan marketplace, layanan teknologi finansial (financial technology/fintech), perbankan, serta layanan yang mengumpulkan data pribadi dalam skala besar.

Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai implementasi PP Tunas memberikan angin segar bagi para orang tua yang selama ini risau terhadap keamanan anak-anak mereka di media sosial.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menilai PP Tunas efektif untuk membantu keluarga atau para orang tua yang sebelumnya merasa tidak berdaya menghadapi tantangan dari bahaya dunia digital sendirian.

"Indonesia sudah meratifikasi konvensi anak dan undang-undang anak sudah ada. Maka ada kewajiban negara untuk memastikan bagaimana 84 juta anak itu bisa terlindungi," ujar Jasra di acara Bisnis Indonesia Forum, Senin (4/5/2026).

Jasra juga memaparkan aturan ini mampu membentengi anak-anak di Indonesia dari ancaman industri candu. Dia merinci industri candu tersebut mencakup pornografi, judi online, narkoba, kekerasan, hingga game online yang terus menggerogoti tumbuh kembang anak.

Jasra mengungkapkan data memprihatinkan di mana sekitar 5 juta anak telah mengakses konten pornografi, sementara sekitar 80.000 anak terpapar judi online melalui skema top up game dengan nilai transaksi mencapai Rp50 miliar. Data pengaduan KPAI sepanjang 2025 juga mencatat sebanyak 2.031 kasus, di mana isu keluarga mendominasi hingga 51% atau sebanyak 1.037 kasus

“Setidaknya orang tua yang selama ini risau soal kontak anak ini berkontak dengan siapa, setidaknya teratasi," tambahnya.

Selain aspek keamanan interaksi, regulasi ini juga diharapkan dapat menekan durasi waktu penggunaan gawai 5 hingga 7 jam per hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Eropa menyatakan bahwa Meta telah melanggar Digital Services Act (DSA). Pelanggaran tersebut terkait kegagalan perusahaan dalam mencegah anak di bawah umur mengakses platform Facebook dan Instagram.

​Otoritas eksekutif Uni Eropa tersebut menilai Meta tidak memiliki sistem verifikasi usia yang memadai bagi konsumen di kawasan tersebut. Hal ini memicu kekhawatiran serius mengenai standar keamanan digital dan perlindungan data anak pada ekosistem milik Mark Zuckerberg.

​Jika temuan ini terkonfirmasi dalam investigasi final, Meta menghadapi risiko sanksi administratif yang berat. Perusahaan dapat dijatuhi denda hingga 6% dari total pendapatan tahunan globalnya.

​Investigasi menunjukkan bahwa pengguna di bawah 13 tahun dapat dengan mudah melewati alat verifikasi usia Meta. Pengguna hanya perlu memasukkan tanggal lahir palsu saat proses pendaftaran tanpa adanya mekanisme kontrol yang efektif untuk memvalidasi data tersebut.

​Selain itu, penyidik menemukan bahwa Meta tidak menyediakan fitur pelaporan yang memadai untuk mengidentifikasi akun di bawah umur. Prosedur tindak lanjut setelah pelaporan juga dinilai tidak efektif, sehingga anak-anak tetap dapat menggunakan layanan tersebut tanpa hambatan.

​Data internal Komisi Eropa mengungkapkan sekitar 10% hingga 12% anak di bawah usia 13 tahun di Uni Eropa masih aktif mengakses Instagram dan Facebook. Angka ini bertolak belakang dengan klaim kepatuhan yang selama ini disampaikan pihak perusahaan.

​"Meta mengabaikan bukti ilmiah yang tersedia yang menunjukkan bahwa anak-anak lebih muda sangat rentan terhadap potensi bahaya yang disebabkan oleh layanan seperti Facebook dan Instagram," tulis Komisi Eropa dalam keterangan resminya dilansir dari Engadger, Kamis (30/4/2026).

​Executive Vice President Komisi Eropa untuk Kedaulatan Teknologi, Keamanan, dan Demokrasi, Henna Virkkunen, memberikan pernyataan tegas terkait isu ini. Dia menyebut Instagram dan Facebook melakukan upaya yang sangat minim untuk mencegah akses anak di bawah usia yang ditentukan.

​Menanggapi temuan tersebut, manajemen Meta menyatakan tetap berkomitmen pada batasan usia pengguna minimal 13 tahun. Perusahaan mengeklaim telah menerapkan berbagai langkah teknis untuk mendeteksi dan menghapus akun yang melanggar ketentuan tersebut.

​"Kami terus berinvestasi dalam teknologi untuk menemukan dan menghapus pengguna di bawah umur. Kami akan membagikan lebih banyak informasi minggu depan mengenai langkah-langkah tambahan yang akan segera digulirkan," ujar perwakilan Meta.

​Investigasi terhadap Meta ini merupakan bagian dari penyelidikan lebih luas yang telah dimulai sejak 2024. Fokus utama otoritas adalah memeriksa potensi adiksi media sosial pada anak serta kepatuhan terhadap regulasi ketat di blok tersebut.

​Langkah tegas Uni Eropa ini muncul di tengah perdebatan panjang mengenai dampak media sosial terhadap kesehatan mental dan perilaku predator.

Beberapa negara anggota bahkan sedang mempertimbangkan larangan total penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Salah satunya ialah Indonesia lewat PP Tunas Komdigi.

​Sebagai solusi teknis, Uni Eropa kini mulai memperkenalkan aplikasi verifikasi usia miliknya sendiri. Aplikasi ini diharapkan menjadi referensi standar bagi negara anggota dan perusahaan teknologi dalam menerapkan perlindungan digital yang lebih kokoh.

​Sebelum putusan final dijatuhkan, Meta diberikan kesempatan untuk mempelajari dokumen hasil investigasi. Perusahaan memiliki hak untuk memberikan tanggapan resmi dan melakukan langkah perbaikan atas isu-isu yang telah diidentifikasi oleh pihak penyidik.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Eropa menyatakan bahwa Meta telah melanggar Digital Services Act (DSA). Pelanggaran tersebut terkait kegagalan perusahaan dalam mencegah anak di bawah umur mengakses platform Facebook dan Instagram.

​Otoritas eksekutif Uni Eropa tersebut menilai Meta tidak memiliki sistem verifikasi usia yang memadai bagi konsumen di kawasan tersebut. Hal ini memicu kekhawatiran serius mengenai standar keamanan digital dan perlindungan data anak pada ekosistem milik Mark Zuckerberg.

​Jika temuan ini terkonfirmasi dalam investigasi final, Meta menghadapi risiko sanksi administratif yang berat. Perusahaan dapat dijatuhi denda hingga 6% dari total pendapatan tahunan globalnya.

​Investigasi menunjukkan bahwa pengguna di bawah 13 tahun dapat dengan mudah melewati alat verifikasi usia Meta. Pengguna hanya perlu memasukkan tanggal lahir palsu saat proses pendaftaran tanpa adanya mekanisme kontrol yang efektif untuk memvalidasi data tersebut.

​Selain itu, penyidik menemukan bahwa Meta tidak menyediakan fitur pelaporan yang memadai untuk mengidentifikasi akun di bawah umur. Prosedur tindak lanjut setelah pelaporan juga dinilai tidak efektif, sehingga anak-anak tetap dapat menggunakan layanan tersebut tanpa hambatan.

​Data internal Komisi Eropa mengungkapkan sekitar 10% hingga 12% anak di bawah usia 13 tahun di Uni Eropa masih aktif mengakses Instagram dan Facebook. Angka ini bertolak belakang dengan klaim kepatuhan yang selama ini disampaikan pihak perusahaan.

​"Meta mengabaikan bukti ilmiah yang tersedia yang menunjukkan bahwa anak-anak lebih muda sangat rentan terhadap potensi bahaya yang disebabkan oleh layanan seperti Facebook dan Instagram," tulis Komisi Eropa dalam keterangan resminya dilansir dari Engadger, Kamis (30/4/2026).

​Executive Vice President Komisi Eropa untuk Kedaulatan Teknologi, Keamanan, dan Demokrasi, Henna Virkkunen, memberikan pernyataan tegas terkait isu ini. Dia menyebut Instagram dan Facebook melakukan upaya yang sangat minim untuk mencegah akses anak di bawah usia yang ditentukan.

​Menanggapi temuan tersebut, manajemen Meta menyatakan tetap berkomitmen pada batasan usia pengguna minimal 13 tahun. Perusahaan mengeklaim telah menerapkan berbagai langkah teknis untuk mendeteksi dan menghapus akun yang melanggar ketentuan tersebut.

​"Kami terus berinvestasi dalam teknologi untuk menemukan dan menghapus pengguna di bawah umur. Kami akan membagikan lebih banyak informasi minggu depan mengenai langkah-langkah tambahan yang akan segera digulirkan," ujar perwakilan Meta.

​Investigasi terhadap Meta ini merupakan bagian dari penyelidikan lebih luas yang telah dimulai sejak 2024. Fokus utama otoritas adalah memeriksa potensi adiksi media sosial pada anak serta kepatuhan terhadap regulasi ketat di blok tersebut.

​Langkah tegas Uni Eropa ini muncul di tengah perdebatan panjang mengenai dampak media sosial terhadap kesehatan mental dan perilaku predator.

Beberapa negara anggota bahkan sedang mempertimbangkan larangan total penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Salah satunya ialah Indonesia lewat PP Tunas Komdigi.

​Sebagai solusi teknis, Uni Eropa kini mulai memperkenalkan aplikasi verifikasi usia miliknya sendiri. Aplikasi ini diharapkan menjadi referensi standar bagi negara anggota dan perusahaan teknologi dalam menerapkan perlindungan digital yang lebih kokoh.

​Sebelum putusan final dijatuhkan, Meta diberikan kesempatan untuk mempelajari dokumen hasil investigasi. Perusahaan memiliki hak untuk memberikan tanggapan resmi dan melakukan langkah perbaikan atas isu-isu yang telah diidentifikasi oleh pihak penyidik.

CILACAP - Presiden Prabowo Subianto berharap dirinya panjang umur untuk melihat kebangkitan Indonesia di masa mendatang. Ia optimistis dengan masa depan Indonesia dan yakin akan jadi negara maju dan sejahtera.

Mulanya, Prabowo menceritakan salah satu lagu favoritnya yang berjudul "Pertemuan" karya Anna Mathovani. Dia menyukai salah satu lirik lagu yang berbunyi "Ku ingin hidup seribu tahun lagi".

"Sebetulnya secara jujur saya suka dengan kata-kata dari salah satu lagu favorit saya. Kan ada kata-kata itu dalam lagu "Pertemuan" kan ada itu "saya ingin hidup seribu tahun lagi" karena saya ingin melihat Indonesia jaya, rakyat Indonesia makmur, Indonesia dihormati dibanggakan oleh bangsa-bangsa lain," kata Prabowo dalam Groundbreaking Pembangunan 13 Proyek Hilirisasi Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, dikutip Kamis (30/4/2026).

Saat ini, pemerintah tengah memulai pembangunan (groundbreaking) 13 Proyek Hilirisasi Nasional Fase II pada 29 April 2026, dengan estimasi total investasi mencapai Rp116 triliun.

Program ini mencakup sektor energi, logam dan mineral, material konstruksi, serta agroindustri, yang bertujuan untuk menurunkan ketergantungan impor, memperkuat rantai pasok industri nasional, meningkatkan nilai tambah sumber daya domestik, serta mendorong terciptanya peluang kerja dan aktivitas ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Prabowo pun menginstruksikan jajarannya untuk terus mengkaji perkembangan program hilirisasi ini secara berkelanjutan serta memastikan setiap keputusan didasarkan pada pertimbangan yang matematis dan terukur.

"Tidak ada kepentingan lain. Yang paling efisien, menguntungkan rakyat, itu yang harus dijalankan. Itu yang ingin saya sampaikan, kita harus menjadi raksasa yang tidak tidur, kita harus jadi raksasa yang bangun, dan kita akan bangun, kita akan menjadi negara yang hebat," ujar Prabowo, yang kini berusia 74 tahun.

Adapun 13 proyek hilirisasi tersebut tersebar di berbagai wilayah, di antaranya pembangunan fasilitas kilang minyak di Dumai, Riau, dan Cilacap, Jawa Tengah, yang dikelola oleh BUMN, Pertamina. Kilang ini diharapkan mampu mensubstitusi impor bahan bakar hingga 2 juta kiloliter (kL) per tahun dan menjadi bagian dari penguatan sektor energi nasional.

Pemerintah juga akan membangun tangki-tangki operasional BBM di Palaran (Kalimantan Timur), Biak (Papua), dan Maumere (Nusa Tenggara Timur) untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan nasional dan memeratakan distribusi energi di wilayah Indonesia timur.

Di sektor energi lainnya, pemerintah juga menyiapkan fasilitas pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, untuk mengurangi ketergantungan impor liquefied petroleum gas (LPG) yang saat ini memenuhi 80% kebutuhan nasional.

Di bidang logam dan mineral, proyek ini mencakup industri baja, besi, emas, dan tembaga. Di bidang material konstruksi, telah direncanakan pengembangan fasilitas produksi Aspal Buton. Sementara di bidang agroindustri terdapat pengelolaan sawit, pala, dan kelapa.

Groundbreaking ini melanjutkan program hilirisasi nasional tahap pertama yang telah diresmikan pada Februari 2026 lalu. Percepatan program hilirisasi merupakan upaya pemerintah dalam mendorong penguatan ketahanan energi dan sebagai strategi utama untuk mendorong kemandirian ekonomi nasional.

"Saya terima kasih kepada semua pihak yang menyiapkan. Ini adalah usaha besar. Negara mana yang membuka hilirisasi? Sudah (membuka) 26 titik dan kita (Indonesia) mungkin tambah lagi 6 titik. Tahun ini mungkin kita mulai 30 hingga 40 titik (hilirisasi)," ucap Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali menggencarkan penindakan terhadap pelaku usaha maupun individu yang menghambat penerimaan negara melalui aktivitas ilegal.

Sebelumnya, penegakan hukum difokuskan pada pelaku aktivitas ilegal di kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kini, perhatian diarahkan pada praktik pengeboran minyak ilegal melalui rencana pembentukan Satgas Illegal Drilling.

Meski satgas tersebut belum resmi dibentuk, Polri bersama sejumlah pemangku kepentingan seperti Kementerian ESDM dan SKK Migas telah melakukan pembahasan untuk mematangkan pembentukannya.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Moh Irhamni menjelaskan bahwa salah satu latar belakang pembentukan Satgas Illegal Drilling adalah dinamika harga minyak yang dipengaruhi ketidakpastian global.

Oleh karena itu, menurutnya Indonesia perlu memaksimalkan potensi cadangan minyak dalam negeri. Namun, hingga saat ini masih terdapat pihak-pihak yang melakukan pengeboran secara ilegal.

"Tentunya pemerintah Indonesia memerlukan cadangan di dalam negeri dan cadangan itu ada. Akan tetapi masih banyak terjadi kegiatan-kegiatan ilegal," ujar Irhamni di Bareskrim, dikutip Kamis (9/4/2026).

Irhamni mengemukakan bahwa sebelum membentuk satgas ini, Polri bersama dengan stakeholder terkait lainnya telah melakukan penindakan pengeboran ilegal itu masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Misalnya, di Sumatra, Jawa, Kalimantan hingga Sulawesi.

Adapun, Staf Khusus Menteri ESDM, Komjen (Purn) Rudy Sufahriadi menyatakan bahwa dirinya mengemban tugas sebagai Ketua Satgas Illegal Drilling.

Menurutnya, berdasarkan Permen ESDM No.14/2025 telah memuat aturan cara melakukan legalisasi terhadap sumur yang sebelumnya berstatus ilegal. Salah satunya dengan cara pembelian oleh Pertamina.

"Bahwa tambang-tambang yang ada [di] masyarakat ini bisa dibeli oleh Pertamina. Ya, saya ulangi, bisa dibeli oleh Pertamina, dan nanti ada ikut Medco juga, dan menjadi tidak ilegal," ujar Rudy.

Dia menambahkan, legalisasi sumur ilegal ini dilakukan dengan catatan bahwa telah ada perjanjian kerja sama. Setelah itu, menurutnya, kerja sama itu bisa berlangsung selama empat tahun.

Selain itu, Rudy menekankan bahwa dalam proses penertiban pengeboran ilegal ini, pihaknya tidak akan membuat sumur baru. Sebab, satgas ini akan memanfaatkan sumur yang ada.

"Sumur yang sudah ada sekarang ini kita tertibkan, dibeli oleh Pertamina, akan menjadi bahan untuk Pertamina dan tidak ada sumur baru. Di luar sumur-sumur itu akan dilakukan penertiban, itu saja," pungkasnya.

Terpisah, Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto menjelaskan dalam pembahasan sebelumnya, tugas Satgas Illegal Drilling ini bisa mencakup penertiban kilang minyak atau refinery, distribusi ilegal hingga perniagaan ilegal.

"Di samping illegal drilling, juga ada dimungkinkan untuk penertiban illegal refinery dan juga distribusi ilegal, dan perdagangan/perniagaan ilegal," tutur Djoko.

Tantangan Satgas

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria menilai bahwa langkah pembentukan Satgas Illegal Drilling patut diapresiasi karena bisa mengoptimalkan penerimaan negara dan menekan kerusakan lingkungan.

Dia pun menyarankan bahwa penindakan yang dilakukan Satgas tidak boleh hanya secara represif. Namun, satgas juga perlu mengedepankan pendekatan komprehensif sebelum melakukan tindakan.

Sebab, pada kenyataannya sumur yang telah dilakukan pengeboran yang diduga dilakukan secara ilegal bisa jadi merupakan sumber pencaharian masyarakat.

"Satgas perlu mengedepankan pendekatan komprehensif dengan memetakan akar masalah, termasuk faktor ekonomi masyarakat yang bergantung pada aktivitas tersebut. Tanpa solusi alternatif, penertiban berpotensi memicu gejolak sosial dan resistensi di lapangan," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (9/4/2026).

Senada, Ekonom Senior CORE Indonesia, Muhammad Ishak Raza, menyatakan bahwa langkah Satgas Illegal Drilling tidak semata bersifat represif.

Meski demikian, penindakan tetap perlu dilakukan secara tepat dan terukur, terutama dengan menyasar pihak-pihak yang menjadi mafia atau pemodal di balik praktik ilegal tersebut.

Di sisi lain, Ishak menilai bahwa setelah penindakan dilakukan, Satgas Illegal Drilling juga perlu mendorong pemberdayaan masyarakat melalui upaya legalisasi sumur rakyat.

“Perlu pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi serta dukungan legalisasi sumur rakyat yang memenuhi syarat, khususnya sumur-sumur dengan deposit kecil sehingga hasilnya dapat dijual secara resmi kepada Pertamina,” ujarnya saat dihubungi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Saka Energi Indonesia, anak usaha bisnis hulu PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN, berhasil meningkatkan produksi minyak dan gas (migas) guna mendukung pemenuhan kebutuhan energi nasional.

Melalui Saka Indonesia Pangkah Limited (SIPL), perusahaan berhasil menyelesaikan pemboran sumur pengembangan UPA-17ST di Lapangan Ujung Pangkah, Wilayah Kerja (WK) Pangkah yang berlokasi di Perairan Laut Jawa Timur.

Direktur Operasi SAKA, Achmad Agus Miftakhurrohman mengungkapkan bahwa hasil uji produksi menunjukkan kinerja yang sangat positif dan sumur tersebut telah berhasil on stream.

“Keberhasilan pemboran sumur UPA-17ST merupakan pencapaian penting terkini setelah sebelumnya Saka juga berhasil melakukan pemboran dan put onstream sumur pengembangan lainnya, yaitu Sumur SID-05,” ujarnya, dikutip Jumat (3/4/2026).

Berdasarkan hasil uji sumur yang dilaksanakan pada 29 Maret 2026, sumur UPA-17ST menghasilkan 2.443 barel minyak per hari (bopd) serta 3,72 juta standar kaki kubik gas per hari (MMscfd) associated gas.

Capaian ini menunjukkan bahwa Lapangan Ujung Pangkah, sebagai lapangan pertama yang dikembangkan di WK Pangkah, masih memiliki potensi signifikan untuk terus berkontribusi terhadap peningkatan produksi migas di wilayah Jawa Timur.

Adapun, pemboran UPA-17ST dimulai pada 12 Oktober 2025 dari Well Head Platform-A (WHP-A) menggunakan Rig Jack Up SinoOcean Peace dan berhasil diselesaikan pada 28 Desember 2025.

Kemudian, dilanjutkan dengan Well Intervention (WLI) termasuk stimulasi untuk mengoptimalkan produksi sumur serta memastikan aliran hidrokarbon dari reservoir ke permukaan dapat berlangsung dengan baik.

Sumur tersebut telah memasuki tahap uji produksi untuk menentukan laju produksi optimal yang terintegrasi ke sistem produksi lapangan.

“Hasil produksi yang melampaui target menunjukkan potensi reservoir yang sangat baik sekaligus mencerminkan efektivitas perencanaan teknis, dengan selalu mengutamakan safety, serta hasil kolaborasi yang solid dari seluruh tim internal dengan para mitra serta pemangku kepentingan terkait terutama Manajemen SKK Migas bersama KKKS lainnya,” kata Achmad Agus.

Sumur UPA-17ST merupakan sumur dengan jangkauan pemboran terpanjang yang pernah dilakukan Saka dan termasuk dalam kategori Extended Reach Drilling (ERD).

Teknologi ini memungkinkan pemboran menjangkau reservoir yang berada jauh dari fasilitas produksi sehingga pengembangan cadangan dapat dilakukan lebih efisien tanpa perlu membangun platform baru.

Keberhasilan ini juga mendapat sambutan positif dari Manajemen SKK Migas dan diharapkan dapat meningkatkan produksi migas nasional. “Alhamdulillah, hasil kegiatan pemboran sumur pengembangan UPA-17ST menunjukkan hasil yang sangat baik,” ujar Djoko Siswanto, Kepala SKK Migas.

Secara operasional, pemboran sumur ini merupakan konversi dari sumur idle sehingga menghadirkan tantangan tersendiri ditambah dengan panjang lintasan horizontal yang masuk dalam kategori ERD.

Dengan hasil uji produksi melampaui target, sumur UPA-17ST yang telah terintegrasi diharapkan menambah produksi, memperkuat kontribusi WK Pangkah terhadap pasokan energi nasional dan target lifting pemerintah.