IDXChannel - United Parcel Service (UPS) melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 48 ribu pekerja di Amerika Serikat (AS) sepanjang 2025.

Dilansir dari AP pada Rabu (29/10/2025), saham UPS melonjak sekitar delapan persen pada Selasa.

Selain kabar PHK massal, lonjakan saham UPS juga didorong kinerja perusahaan yang lebih baik dari perkiraan pada Kuartal III-2025.

UPS memeroleh laba sebesar USD1,31 miliar, atau USD1,55 per saham, untuk tiga bulan yang berakhir pada 30 September. Nilai tersebut melampaui angka USD1,31 per saham yang diramalkan oleh para analis yang disurvei oleh Zacks Investment Research.

Pendapatan mencapai USD21,42 miliar, melampaui estimasi Wall Street sebesar USD20,84 miliar.

Dalam sebuah dokumen pengajuan, UPS mengatakan telah memangkas sekitar 34.000 posisi operasional selama sembilan bulan pertama tahun ini sebagai bagian dari rencana pemulihannya. Perusahaan juga mengumumkan sekitar 14.000 PHK, sebagian besar di tingkat manajemen.

Pada April, UPS mengumumkan rencana PHK massal dan penutupan lebih dari 70 fasilitas karena secara drastis mengurangi jumlah pengiriman Amazon yang ditanganinya. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Indonesia menyambut penandatanganan ASEAN–China Free Trade Area (ACFTA) 3.0 Upgrade Protocol.

Menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, ini merupakan tonggak penting untuk memperluas kerja sama di bidang ekonomi digital dan hijau, ketahanan rantai pasok, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sugiono menyampaikan pernyataan nasional Indonesia atas nama Presiden Prabowo Subianto pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN–China ke-28. Dia menegaskan ketahanan dan kekuatan hubungan ASEAN–China yang telah teruji menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari krisis keuangan hingga pandemi.

“Kemitraan kita terus menguat,” ujar Sugiono dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (29/10/2025).

China telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama enam tahun berturut-turut. Sugiono menekankan pentingnya memastikan agar hubungan ekonomi tetap berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak.

Selain itu, Sugiono menyampaikan apresiasi Indonesia atas dukungan China terhadap hak-hak rakyat Palestina, serta menyerukan upaya kolektif untuk mengakhiri krisis kemanusiaan dan mendorong terwujudnya solusi dua negara.

“Indonesia tetap berkomitmen untuk membangun kemitraan ASEAN–China yang lebih erat, damai, sejahtera, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/10/2025). Keduanya membahas perkembangan program perumahan rakyat.

Dalam pertemuan tersebut, Maruarar melaporkan sejumlah capaian kementeriannya mulai dari realisasi serapan anggaran hingga program-program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satu program yang disorot yakni penyerapan kuota rumah subsidi 2025 alias Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang baru terserap 58 persen hingga akhir Oktober 2025. Kuota FLPP pada tahun ini dinaikkan dari 300 ribu unit menjadi 350 ribu unit.

“Yang pertama, kami laporkan bahwa serapan anggaran di tempat kami sampai hari ini sudah 70 persen. Yang kedua, kami sampaikan bahwa rumah subsidi juga dari kuotanya 350 ribu juga terserap cukup banyak, per hari ini sekitar 205 ribu. Yang ketiga, arahan Presiden untuk menjalankan kebijakan yang pro rakyat,” ujar Maruarar.

Lebih lanjut, Maruarar menyampaikan sesuai arahan Presiden, pemerintah telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR yang sebelumnya dikenakan biaya. Selain itu, izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal sebagai IMB juga digratiskan bagi kelompok masyarakat tersebut.

“Kemudian, juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, itu juga sudah gratis, itu berjalan, dan dimonitor, dibantu oleh Bapak Mendagri. Jadi para Bupati, Wali Kota juga menjalankan itu, dan sudah dijalankan itu,” kata Maruarar.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar menambahkan bunga rumah subsidi tetap dijaga pada tingkat 5 persen, sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil di tengah kondisi ekonomi global yang dinamis. Selain rumah subsidi, pemerintah juga memperkuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni.

“Kita tahu bahwa rakyat kita yang punya rumah, tapi tidak layak huni, ada 26,9 juta rumah. Jadi punya rumah, tapi tidak layak huni. Di sini, negara membantu tahun ini 45 ribu rumah yang direnovasi, supaya dari tidak layak huni, jadi layak huni. Tahun depan, Bapak Presiden meningkatkan besar sekali, dari 45 ribu tahun ini, tahun depan menjadi 400 ribu,” kata Maruarar.

Menurut dia, aktivitas pembangunan rumah turut menggerakkan ekonomi rakyat, mulai dari penjual bahan makanan di sekitar lokasi proyek hingga pedagang bahan bangunan dan pelaku industri pendukung.

Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo agar program perumahan menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat kecil.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons usulan sejumlah pengamat yang menyarankan agar tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia diturunkan dari 11 persen menjadi 9 persen atau 8 persen demi meningkatkan daya saing regional.

Purbaya mengakui usulan penurunan PPN menjadi 8 persen terdengar menarik ketika ia masih berada di luar pemerintahan. Namun, posisinya saat ini menuntut kehati-hatian karena implikasi fiskal yang besar.

"Kan kemarin diusulkan (PPN) naik jadi 12 persen, akhirnya cuma naiknya ke 11 persen. Orang usulin lagi, jangan ke 11 persen lah coba turunin ke 9 persen atau 8 persen. Waktu di luar (pemerintah) juga saya (dengan) enaknya ngomong turunin aja ke 8 persen, tapi begitu jadi menteri keuangan setiap 1 persen turun, saya kehilangan pendapatan Rp70 triliun. Wah rugi juga nih. Jadi kita pikir-pikir," kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 di Jakarta, Selasa (28/10/2025.

Purbaya menyatakan saat ini, fokus utama pemerintah adalah menghitung kemampuan riil penerimaan negara. Langkah yang akan diambil adalah perbaikan sistem pengumpulan pajak dan cukai.

"Saya akan perbaiki sekarang sampe dua triwulan ke depan. Mungkin akhir triwulan pertama tahun depan saya sudah lihat. Dari situ saya bisa ukur sebetulnya potensi saya berapa sih yang real. Nanti kalau saya turunkan berapa, dampak pertumbuhan ekonominya berapa," tutur dia.

Menkeu menekankan bahwa keputusan untuk menurunkan PPN tidak bisa dilakukan secara serampangan. Perhitungan yang matang diperlukan untuk mengetahui kemampuan tax collection yang sesungguhnya setelah sistem diperbaiki.

"Sampai akhir tahun berapa sih kemampuan tax collection kita yang betul dengan perbaikan sistem. Nanti saya hitung semuanya," ujar Purbaya.

"Jadi walaupun saya sembarangan kayak koboi, saya pelit dan hati-hati. Kalau jeblok nanti defisit saya di atas 3 persen," katanya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, berpendapat bahwa tarif PPN Indonesia yang saat ini 11 persen tergolong tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata negara ASEAN yang berada di kisaran 8 persen hingga 10 persen. Ia mencontohkan negara seperti Thailand dan Vietnam yang bahkan menurunkan tarifnya ke 7 persen-8 persen untuk mendorong konsumsi pasca pandemi.

Rizal menilai bahwa tarif PPN yang ideal dan kompetitif secara regional bagi Indonesia berada pada kisaran 9 persen hingga 10 persen. Penurunan PPN terbatas ke level ini diperkirakan berpotensi menambah pertumbuhan ekonomi sekitar 0,2 hingga 0,3 poin, dengan syarat pemerintah tetap menjaga disiplin anggaran dan memperluas basis pajak digital serta sektor informal.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti perlunya pengembangan lebih lanjut di sekitar jalur Whoosh untuk memaksimalkan dampak ekonomi regional.

"Tapi yang regionalnya belum dikembangkan mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu harus dikembangkan ke depan, jadi ada betulnya," kata dia saat ditemui usai Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Selasa (28/10/2025).

Dia juga mendukung pandangan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) memiliki tujuan yang lebih luas dari sekadar mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial dan pengembangan regional.

Pernyataan Menkeu ini menanggapi penjelasan dari Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), yang menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi massa seperti Whoosh didasarkan pada prinsip Social Return on Investment (keuntungan sosial), bukan murni laba.

"Ada betulnya juga sedikit, karena kan Whoosh tuh sebetulnya ada misi regional development juga kan," ujar Purbaya.

Sebelumnya, Jokowi menjelaskan bahwa pembangunan Whoosh merupakan solusi krusial untuk mengatasi kerugian ekonomi akibat kemacetan parah di kawasan megapolitan.

"Kita harus tahu masalahnya dulu, di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Sejak 30 tahun yang lalu, dan Jabodetabek kemacetannya parah. Termasuk Bandung kemacetannya juga parah," kata Jokowi dilansir dari YouTube Official iNews, Senin (27/10/2025).

Ia memaparkan bahwa kerugian akibat kemacetan di Jakarta saja mencapai Rp65 triliun per tahun, sementara Jabodetabek plus Bandung kerugiannya sudah di atas Rp100 triliun per tahun.

Menurut Jokowi, proyek seperti Whoosh bertujuan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, sehingga mengurangi kerugian tersebut.

Jokowi juga menekankan bahwa subsidi yang diberikan pada transportasi massal, seperti subsidi MRT Jakarta sebesar Rp800 miliar per tahun oleh Pemprov DKI, merupakan investasi dan bukan kerugian. Hal serupa juga terjadi pada Metro Paris dan London Underground di Eropa.

Jokowi optimis terhadap masa depan Whoosh, terutama karena data menunjukkan adanya perpindahan positif. Kereta Cepat Whoosh sendiri telah mengangkut 12 juta orang sejak diluncurkan. Dengan terus naiknya jumlah penumpang, Jokowi memprediksi kerugian operasional Whoosh akan semakin mengecil setelah enam tahun beroperasi.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- Cerebral palsy merupakan gangguan pada perkembangan gerak dan postur tubuh akibat kelainan otak yang terjadi sejak dini, yang kerap berdampak pada kemampuan motorik dan komunikasi penderitanya.

Di Jakarta, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2023, terdapat lebih dari 4.000 anak dengan kondisi cerebral palsy yang memerlukan dukungan pendidikan inklusif dan akses pembelajaran adaptif.

Melihat kondisi tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bekerjasama dengan INDISI berupaya memberikan kesempatan yang setara melalui program PNM Peduli di Hari Sumpah Pemuda dengan memberikan beasiswa belajar Bahasa Inggris selama satu tahun penuh bagi 100 siswa dan pengajar penyandang disabilitas cerebral palsy di Sekolah Luar Biasa Tuna Daksa (SLBD) D1 Yayasan Peduli Anak Cacat (YPAC) Jakarta dan juga SLBN 01 Jakarta.

Dalam keterangan pers Selasa (28/10/2025, melalui beasiswa ini, PNM menghadirkan pendekatan blended learning yang dilakukan inklusif secara daring melalui aplikasi BAHASO dan secara luring dengan kelas secara langsung setiap harinya.

Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, tetapi juga membuka wawasan global dan menumbuhkan rasa percaya diri para peserta. Kepala Sekolah SLB-D1 YPAC Jakarta, Ai Ucu Rosida, mengaku sangat bersyukur atas kerjasama PNM yang telah memberikan ruang belajar dan kesempatan berharga bagi anak-anak.

"Program ini menjadi bukti bahwa setiap anak berhak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan bermakna agar memiliki harapan yang setara,” ujar Rosida.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT PNM, Arief Mulyadi, mengungkapkan pihaknya percaya, setiap manusia punya potensi besar yang hanya perlu diberi kesempatan setara untuk tumbuh.

"Pemuda dengan cerebral palsy adalah bagian dari masa depan bangsa yang tak boleh dipandang sebelah mata, terlebih di momen Sumpah Pemuda ini. Kami belajar banyak dari mereka tentang keteguhan, semangat, dan tak pernah menyerah untuk terus menjadi inspirasi bagi jutaan pemuda lainnya di Indonesia," tutur Arief.

Bagi PNM, pemberdayaan disabilitas bukan sekadar kegiatan sosial, melainkan bagian dari komitmen nyata untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan berdaya. PNM ingin memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai potensinya.

Kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya PNM dalam memperluas makna pemberdayaan yang selama ini identik dengan sektor ekonomi, menjadi sektor pendidikan bagi difabel yang telah diterapkan di Semarang, Tegal, Yogyakarta, Makassar, Purwokerto, Denpasar, Pontianak, Bandung, Balikpapan, Bekasi, Surabaya, Jambi,dan Jember.


(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat.

Regulasi ini menjadi dasar hukum baru bagi pemerintah untuk menyalurkan pinjaman kepada pemerintah daerah (pemda), BUMN, dan BUMD guna mendukung pembangunan nasional dan daerah.

Purbaya mengaku belum membaca secara rinci beleid tersebut, lantaran proses penyusunannya telah berlangsung sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan.

“Saya belum baca, saya akan baca lagi. Itu anak buah saya yang nge-goal-kan. Rupanya sebelum saya jadi Menteri udah diproses kan, udah keluar,” ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Sementara itu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa PP tersebut menjadi landasan hukum yang selama ini belum tersedia.

“Itu intinya memperbolehkan sekarang. Kalau selama ini kan nggak boleh, nggak ada dasar hukumnya. Nah sekarang boleh,” kata Febrio.

Febrio menambahkan, besaran pinjaman yang bisa diberikan pemerintah pusat akan dihitung berdasarkan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak yang mengajukan.

“Jadi masalah besarannya (batas pinjaman) ya nanti kita itung. Sesuai dengan permintaannya saja,” ujarnya.

Berdasarkan PP 38/2025, pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat dilaksanakan untuk mendukung berbagai kegiatan, seperti pembangunan dan penyediaan infrastruktur, layanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri, pembiayaan sektor produktif, hingga pemulihan daerah terdampak bencana.

Aturan ini menegaskan bahwa seluruh pinjaman dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dengan sumber dana berasal dari APBN.

Setiap pemberian pinjaman wajib mendapat persetujuan DPR sebagai bagian dari pembahasan APBN atau APBN Perubahan, serta disusun untuk periode lima tahun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Bagi pemda, syarat untuk memperoleh pinjaman cukup ketat, antara lain harus memiliki rasio kemampuan keuangan (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) minimal 2,5, tidak memiliki tunggakan pinjaman, dan memperoleh persetujuan DPRD.

Pemerintah berharap kebijakan baru ini bisa mempercepat pembangunan nasional dan daerah melalui pendanaan yang lebih murah serta memperkuat koordinasi fiskal antara pusat dan daerah.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan transfer ke daerah (TKD) pada tahun depan memang mengalami pemotongan. Namun, hal itu diyakini tak akan mengurangi dampak langsung yang dirasakan masyarakat daerah.

Apalagi, kata dia, program belanja APBN yang menyentuh langsung masyarakat pada tahun depan sebesar Rp1.370 triliun atau naik hampir Rp400 triliun dari sebelumnya Rp950 triliun.

"Transfer ke daerahnya (memang) mengalami penurunan, kira-kira mengalami penurunan Rp160 triliun, tapi total dari belanja negara, baik pusat maupun daerah, yang menyentuh langsung masyarakat langsung itu meningkat. Neto -nya meningkat," ujarnya dalam acara The Finance Executive Forum & Penganugerahan Top 20 Financial Institution Awards 2025 di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Suahasil memaparkan, beberapa program yang akan menyentuh masyarakat langsung terdiri dari subsidi pupuk untuk mewujudkan ketahanan pangan, subsidi BBM dan subsidi listrik untuk ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggulan, beasiswa LPDP, program KIP kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa, program PIP pelajar, serta BOPTN untuk 197 lembaga.

"Sehingga kita mengharapkan bahwa pemerintah daerah itu nanti betul-betul melihat program-program pusat yang ada di daerahnya. Saya berharap pemerintah daerah nanti melihat betul, kapan makan bergizi gratis itu hadir di daerahnya," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memproyeksikan kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) pada 2026. Hal tersebut dipengaruhi penerapan penerapan mandatory biodiesel 50 persen atau B50 yang dilaksanakan tahun depan.

"Nah, saya hanya sedikit memberikan gambaran kira-kira seperti tahun depan, kalau kita melihat adanya implementasi B50 di semester II, memang harga akan naik," kata Eddy di Kantor Gapki Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya mengatakan akan menerapkan

B50 pada semester II-2026. Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan biodiesel dari 2020 hingga 2025 telah berhasil menghemat devisa hingga USD40,71 miliar. Dengan penerapan B50, pemerintah memproyeksikan adanya potensi penghematan devisa tambahan yang sangat besar, yakni mencapai USD10,84 miliar hanya dalam satu tahun implementasinya di 2026.

Secara teknis, program B50 dirancang untuk menutup sisa kuota impor yang masih ada di bawah kebijakan B40 saat ini. Data menunjukkan, pada 2025, impor minyak solar diperkirakan masih berada di angka 4,9 juta kiloliter atau setara 10,58 persen dari total kebutuhan nasional.

Implementasi B50 akan meningkatkan porsi bahan bakar nabati (Fatty Acid Methyl Ester/FAME) dalam solar secara masif, sehingga mampu menggantikan sepenuhnya volume impor tersebut dan menjadikan pasokan solar nasional 100 persen berasal dari sumber daya domestik.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel- Presiden Prabowo Subianto menyetujui peningkatan bantuan renovasi 400 ribu rumah tak layak huni menjadi layak huni pada 2026 mendatang.

Diketahui, pemerintah telah mempunyai program renovasi rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 45 ribu rumah tahun ini.

Hal itu diungkapkan Menteri Perumahan Maruarar Sirait usai melakukan rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

"Tahun depan, Presiden meningkatkan besar sekali, jadi dari 45 ribu tahun ini, tahun depan menjadi 400 ribu. Dan itu sudah mendapatkan dukungan dari DPR. Jadi ini program yang sangat pro rakyat sekali," kata Ara sapaan akrabnya.

Pada kesempatan itu, Ara mengatakan bahwa pembangunan rumah subsidi memberikan dampak ekonomi yang luas. Setiap unit rumah subsidi rata-rata melibatkan lima tenaga kerja langsung.

"Jadi sudah kami sampaikan juga, rumah subsidi itu dikerjakan rata-rata 5 orang, jadi kalau 350 ribu itu, artinya 5 x 350 ribu, ada sekitar 1.650.000 orang yang bekerja. Nah itu efeknya besar," ujarnya.

Ara menambahkan, pembangunan perumahan juga menggerakkan sektor ekonomi lainnya, mulai dari ibu-ibu yang membuka warung di sekitar proyek, pedagang pasar, hingga toko material bangunan yang menyediakan kebutuhan seperti semen, pasir, kaca, keramik, dan cat.

"Tentu itu tidak ada rumah subsidi yang tidak ada, ibu-ibu yang jualan warungnya. Ibu-ibu pasti buat buruhnya, tenaga kerjanya, tukangnya, beli beras, beli telur, beli tahu tempe, dari pasar itu menggerakkan ekonomi, apakah dari peternak maupun petani," kata Ara.

"Kemudian rumah subsidi juga proyeknya, pasti itu ada truk yang membawa barang dari toko material. Karena tidak mungkin tiba-tiba datang, toko material juga berisi barang industri, ada semen, ada pasir, ada kaca, ada keramik, ada cat, ada segala macam. Itu menggerakkan ekonomi," tuturnya.

Ara menjelaskan, kebijakan pemerintah di sektor perumahan berjalan dalam dua arah utama. Pertama, intervensi negara untuk rakyat yang belum punya rumah melalui program rumah subsidi. Kedua, bantuan bagi masyarakat yang sudah memiliki rumah tapi tidak layak huni melalui program BSPS.

"Jadi dua hal tadi ya, untuk rakyat yang tidak punya rumah, intervensi negara melalui rumah subsidi. Kemudian untuk yang punya rumah tapi tidak layak huni, melalui program BSPS yang ditingkatkan tahun ini 45 ribu, tahun depan 400 ribu," ujar dia.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi soal adanya keluhan mengenai kesulitan akses pendanaan program Koperasi Desa Merah Putih dari perbankan milik negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menurut Purbaya, persoalan tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan menjadi ranah pihak perbankan yang menilai kelayakan proyek secara profesional dan komersial.

“Bukan dari saya kan, dari Himbara-nya. Saya enggak tahu seperti apa harusnya dia diskusi dengan Himbara-nya. Saya pikir itu kan pasti perbankan yang melihat dan menilai kan proyeknya profitable atau enggak karena mereka base-nya profesional, komersial dan profesional,” kata Purbaya di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Meski demikian, Purbaya menegaskan akan segera memanggil Himbara apabila penyaluran dana Kopdes belum juga terealisasi dalam waktu dekat.

“Jadi saya enggak tahu seperti apa masalahnya, tapi nanti harusnya kalau seminggu enggak jalan saya ketemu mereka deh,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan skema penyaluran dana Kopdes melalui Himbara untuk mendukung pembiayaan usaha masyarakat di tingkat desa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dana Kopdes rencananya mulai dicairkan secara bertahap pada akhir Oktober 2025, setelah seluruh aspek administrasi dan verifikasi proyek rampung dilakukan oleh pihak bank penyalur.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, mayoritas dana kredit usaha rakyat (KUR) telah teralokasi ke sektor produksi. Dampaknya, telah terbuka 11 juta lapangan pekerjaan di sektor informal.

Hal itu diungkapkan Maman dalam forum “Satu Tahun Pemberdayaan Masyarakat: Langkah Awal Transformasi Bangsa” di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

"Alhamdulillah, per hari ini ada sebuah pencapaian yang sangat luar biasa yang belum pernah terjadi dalam sejarah realisasi program KUR kita, yaitu per hari ini alokasi dana KUR yang Rp300 triliun kita berhasil mengalokasikan 60,6 persen ke sektor produksi, yang selama ini belum pernah berhasil tercapai," kata Maman.

Menurutnya, terserapnya dana KUR ke sektor produksi berdampak pada berputarnya roda ekonomi di daerah hingga terbukanya lapangan pekerjaan. Ia menyebut, ada 37 juta pelaku usaha UMKM yang telah tersalurkan dana KUR.

Kendati banyaknya pelaku usaha yang menggunakan dana KUR, ia menilai, hal ini akan berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan. Dia memprakirakan, ada 11 juta lapangan pekerjaan informal baru imbas capaian ini.

"Kita average-kan per satu UMKM sampai bulan Oktober ini total melalui alokasi dana KUR kita ada sekitar 3,7 juta usaha mikro kecil menengah yang mendapatkan program KUR ini, di mana satu entitas itu rata-rata penyerapan tenaga kerjanya sekitar tiga orang, ada yang sampai 15 orang, 20 orang," kata Maman.

"Tetapi kita coba average-kan tiga orang. Jadi kurang lebih plus-minus dari program KUR yang didorong di Kementerian UMKM di bawah koordinasi Pak Menko, ada sekitar 11 juta tenaga kerja yang terserapboleh program KUR ini. Nah namun memang ada catatan kita rata-rata pekerja ini masih pekerja informal," katanya.

Atas dasar itu, Maman mengatakan, pihaknya menargetkan para pekerja informal ini beralih ke sektor formal ke depan.

"Target kita ke depan tadi dengan semangat pemberdayaan masyarakat, kita akan dorong mereka yang tadi statusnya informal ke sektor formal," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)