Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut New Risk-Based Capital (RBC) pada perusahaan asuransi dan reasuransi akan memperkenalkan struktur permodalan available capital yang terbagi dalam dua tingkat atau tier.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut pembagiannya adalah tier 1 (modal inti) dan tier 2 (modal tambahan).

“Ke depan New RBC akan memperkenalkan struktur permodalan available capital yang berbasis tier 1 atau modal inti dan tier 2 atau modal tambahan dengan pendekatan yang lebih risk-sensitive dan forward-looking,” ujarnya dalam alam konferensi pers daring RDK OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Dikatakan Ogi, pihaknya sedang melakukan penyusunan POJK terkait perhitungan solvabilitas perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai bagian daripada penyesuaian kerangka ketentuan solvensi.

Dia menjelaskan hal itu dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengadopsi standar internasional seperti IFRS 17 atau PSAK 117 mengenai kontrak asuransi, serta ketentuan Insurance Capital Standard (ICS) dari IAIS.

“Dan juga Insurance Core Principle [ICP] yang dikeluarkan oleh International Association of Insurance Supervisors [IAIS]. Sekaligus melakukan kalibrasi ulang faktor risiko agar lebih sesuaidengan kondisi pasar domestik,” ungkapnya.

Ketentuan RBC yang berlaku saat ini, ucap Ogi, dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kecukupan modal dalam mengantisipasi risiko secara komprehensif.

Oleh karena itu penyempurnaan metode New RBC bertujuan untuk memperkuat kerangka perhitungan available capital dibandingkan dengan requiredcapital sebagai komponen utama. Untuk melengkapi kajian tersebut OJK telah melakukan uji coba atau pilot project terhadap 10 perusahaan asuransi.

“Terdiri dari lima perusahaan asuransi jiwa, lima perusahaan asuransi umum melalui pengisian templateNew RBC versi sederhana untuk posisi Juni 2025 dan secara voluntary untuk posisi Desember 2025,” bebernya.

Lebih jauh, Ogi turut menekankan penyempurnaan RBC ini diarahkan untuk mendukung implementasi PSAK 117 di Indonesia dan memperkuat kesiapan industri dalam pelaksanaan Program Penjaminan Polis atau PPP.

“Yang menurut amanat dari Undang-Undang P2SK akan mulai dilakukan di 2028, tetapi direvisi Undang-Undang P2SK dimungkinkan Program Penjaminan Polis dimajukan ke tahun 2027,” ungkapnya.

Dengan demikian, lanjutnya, New RBC diharapkan dapat meningkatkan akurasi pengukuran kecukupan modal, memperkuat manajemen risiko, menjaga ketahanan dan stabilitas industri asuransi dalam jangka panjang, serta penyesuaian terhadap international practices di industri perasuransian.

Sebelumnya, Ogi pernah mengatakan penyesuaian ketentuan RBC ditargetkan akan difinalisasi pada tahun 2026 ini. Namun, implementasinya akan dilakukan secara bertahap mulai 2027 nanti.

JAKARTA - Pernyataan politikus Amien Rais yang menyerang pribadi Seskab Teddy dan menyeret Presiden Prabowo Subianto patut dicermati dengan kepala dingin. Sebab respons emosional dan reaktif bisa memicu narasi bahwa pemerintah antikritik.

Tokoh Aktivis Perempuan Mubha Kahar Muang menilai, ada indikasi kuat jika serangan tersebut bukan sekadar ekspresi spontan, tapi upaya terukur untuk memancing reaksi, baik dari Seskab Teddy, Presiden Prabowo, pemerintah, maupun para pendukungnya, agar merespons secara emosional atau bahkan menempuh langkah hukum.

“Reaksi semacam itu berisiko dibingkai sebagai pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat, yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk memicu keresahan publik dan membangun narasi seolah-olah pemerintah antikritik,” katanya, Selasa (5/5/2026).

Hal ini menjadi semakin janggal mengingat posisi Amien Rais sebagai tokoh senior yang pernah memegang peran penting di tingkat nasional. Pernyataan yang keluar tidak mencerminkan kelaziman seorang negarawan, sehingga sulit untuk tidak melihatnya sebagai bagian dari strategi menciptakan kegaduhan.

Terlebih, rekam jejak digital menunjukkan bahwa sebelumnya Ketua Majelis Syura Partai Ummat tersebut juga kerap menyuarakan desakan agar Seskab Teddy diberhentikan dari jabatannya.

Lihat video: Komdigi Soroti Video Amien Rais Terkait Prabowo-Teddy: Mengandung Hoaks?



”Karena itu, sikap yang paling bijak adalah menahan diri. Pemerintah, Seskab Teddy, Presiden Prabowo, dan seluruh pihak terkait tidak perlu terpancing untuk melakukan tindakan balasan yang justru memperkeruh suasana dan menguatkan skenario yang diharapkan,” katanya.

Kepada para pendukung, kata dia, penting untuk tetap tenang, tidak reaktif, dan tidak bertindak berlebihan. Menjaga kewarasan publik jauh lebih penting daripada memenangkan polemik sesaat.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti video Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais yang viral. Pigai meminta Amien Rais meminta maaf atau mencabut pernyataan dalam video tersebut.

Dalam video tersebut, Amien menyinggung keberadaan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di Kabinet Merah Putih. Bagi Pigai, pernyataan Amien tak elok dan bermartabat.

"Saya sebagai Menteri HAM meminta Amien Rais minta maaf atau minimal paling mencabut pernyataannya. Itu tidak elok, tidak bermartabat itu serangan yang mengarahkan langsung kepada individu itu tidak bermartabat," ujar Pigai di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2026).

Pigai pun mempersilakan Amien untuk mengeritik kinerja Pemerintah, termasuk Teddy. Namun, Pigai mengingatkan agar tak menyerang individu, meskipun pejabat negara.

"Kalau mau kritik, kritik kinerja aja, nggak apa-apa. Kritik kinerja saja tidak masalah, kritik kebijakan aja nggak masalah. Gitu ya. Jelas ya? Saya pikir itu yang kedua," katanya.

Selain itu, Pigai juga meminta Komdigi untuk tak menyeret Amien Rais ke polisi. Pigai juga mengingatkan, Pemerintah tak boleh memenjarakan rakyatnya, sekalipun Amien Rais.

Lihat video: KONTROVERSI AMIEN RAIS! Bakom Sayangkan Tokoh Senior Jadi Korban Hoaks



"Saya Menteri HAM ya, sebagai wakil dari pemerintah ya, saya menyatakan negara tidak boleh memenjarakan rakyat, termasuk Amien Rais. Tapi Teddy boleh. Teddy boleh karena ini kan individu, individu serangan kepada individu. Tapi negara tidak boleh," ujar Pigai.

"Ya jadi Komdigi tidak boleh melaporkan Amien Rais ke polisi. Tapi kalau Tedy boleh. Jadi kita tidak mau institusi negara apalagi kementerian atau lembaga digunakan untuk memenjarakan rakyat Indonesia, termasuk Amien Rais," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pihaknya hanya melakukan take down video Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais yang belakangan ramai diperbincangkan. Soal gugatan yang dilayangkan, itu tidak benar.

"Jadi melakukan take down juga bagian dari proses langkah hukum yang memang menjadi kewenangan Komdigi," ujar Meutya, Minggu (3/5/2026).

Dia buka suara perihal narasi pihaknya akan melakukan gugatan. Hal itu tidak benar. "Tentu yang akan kita lakukan ini kan ada beberapa media yang bukan media ya mungkin saya nggak tahu media atau bukan, tapi seolah-olah akan ada gugatan dan lain-lain, tidak benar itu, bukan kewenangan Komdigi," ungkapnya.

JAKARTA - Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais bicara tentang video pernyataannya soal Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang viral di media sosial ( medsos ). Amien menyinggung hak kebebasan berpendapat seseorang di dalam negara penganut sistem demokrasi.

"Jadi saya begini, saya pertama yakin demokrasi itu berjalan baik. Kalo kebebasan menggunakan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita itu tidak dibatasi, tidak diberangus," kata Amien di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikutip Senin (4/5/2026).

Kemudian, Amien juga menyebut bahwa dalam demokrasi seseorang boleh berpendapat terkait dengan hal yang bertentangan dengan penguasa. "Tetapi jadi point of conflict-nya itu, point of perbedaannya itu adalah, yang bersangkutan dengan nasib bangsa," ujarnya

Amien pun mengklaim dirinya sangat dekat dengan Presiden Prabowo Subianto. 'Nah saya melihat, bahwa kalau Pak Prabowo itu saya kenal sudah sekian tahun yang lalu. Saya sering nginap di Hambalang, saya sering di Kertanegara, pada malam saya baru pulang dan lain-lain, ngopi bersama," kata Amien.

Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pihaknya hanya melakukan take down video Amien Rais yang belakangan ramai diperbincangkan. "Jadi salah satunya adalah melakukan take down. Jadi melakukan take down itu adalah juga bagian dari proses langkah hukum yang memang menjadi kewenangan Komdigi," kata Meutya kepada wartawan, Minggu (3/5/2026).

Meutya pun buka suara perihal narasi pihaknya akan melakukan gugatan. Ia menegaskan, hal itu tidak benar. "Tentu yang akan kita lakukan ini, kan ada beberapa media yang bukan media ya, mungkin saya enggak tahu media atau bukan, tapi seolah-olah akan ada gugatan dan lain-lain ya, tidak benar itu, bukan kewenangan Komdigi," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Meutya Hafid menegaskan tuduhan Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais yang dialamatkan kepada Presiden Prabowo Subianto merupakan hoaks dan mengandung unsur fitnah serta ujaran kebencian. Pemerintah menilai konten tersebut berpotensi memicu kegaduhan publik dan memecah belah masyarakat.

Meutya menyatakan pihaknya telah mengidentifikasi video yang beredar di media sosial tersebut. Menurutnya, isi video memuat serangan personal dan tidak memiliki dasar fakta. "Komdigi menegaskan bahwa isi video tersebut adalah hoaks, fitnah serta mengandung ujaran kebencian,” kata Meutya dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).

Komdigi menilai narasi yang dibangun dalam video tersebut merupakan bentuk provokasi yang berpotensi memecah belah bangsa. Pemerintah menegaskan ruang digital seharusnya menjadi tempat adu gagasan yang sehat, bukan sarana penyebaran kebencian dan serangan terhadap martabat individu.

Lebih lanjut, Komdigi akan mengambil langkah hukum terhadap pihak yang terlibat dalam pembuatan maupun distribusi konten tersebut. Tindakan tersebut dinilai melanggar Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk menjaga ruang digital tetap sehat, produktif, dan aman. Selain itu, publik diimbau untuk meningkatkan literasi digital agar kebebasan berekspresi tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab.

JAKARTA - Kontroversi Amien Rais mengenai Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya makin panas. Menteri HAM Natalius Pigai sampai mengeluarkan kritik keras terhadap Ketua Majelis Syura Partai Ummat itu.

"Saya minta Pak Amien jangan berlindung di balik kebebasan berbicara karena ada batasnya," tegas Pigai dikutip, Senin (4/5/2026).

Menurut dia, ada 4 poin krusial yang menunjukkan pernyataan Amien Rais mengandung dugaan pelanggaran HAM. Pertama, Amien diduga melakukan inhuman treatment atau perlakuan tidak manusiawi berupa serangan verbal yang sengaja menimbulkan tekanan mental nonfisik yang hebat.

Kedua, pernyataannya dianggap sebagai inhuman degrading yang merendahkan martabat Prabowo dan Teddy. Ketiga, tindakan tersebut dikategorikan sebagai verbal torture atau kekerasan verbal.

Terakhir, Amien Rais dinilai melakukan verbal humiliation atau perundungan verbal yang bertujuan mempermalukan sekaligus mengintimidasi secara emosional serta psikologis.

Sekjen DPP Partai Ummat Taufik Hidayat mempersilakan pihak manapun untuk menempuh jalur hukum atas pernyataan Amien Rais. "Kalau ada yang merasa dirugikan, silakan saja menempuh jalur hukum sebagaimana dijamin di negeri ini. Kita tidak bisa membatasi hak mereka untuk menggunakan haknya," ujar Taufik, Sabtu (2/5/2026).

Namun, Taufik meminta proses hukum tersebut tidak disalahgunakan sebagai alat kepentingan politik. Sebab, penegakan hukum di Indonesia harus dilakukan secara adil. "Jangan sampai hukum digunakan sebagai alat pukul politik yang tebang pilih sesuai selera kekuasaan," katanya.

Terkait pernyataan Amien Rais, Taufik memandang hal yang disampaikan bukanlah sesuatu yang baru. Amien hanya mengutarakan kegelisahan masyarakat yang disampaikan dengan lugas sesuai karakternya.

"Kalau kita amati, sesungguhnya apa yang disampaikan Pak Amien sudah banyak beredar di masyarakat. Adapun yang disampaikan Pak Amien adalah menyuarakan kegelisahan tersebut dalam bahasa yang lugas sebagaimana ciri khas beliau," ujarnya.

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pihaknya hanya melakukan take down video Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais yang belakangan ramai diperbincangkan. Soal gugatan yang dilayangkan, itu tidak benar.

"Jadi melakukan take down juga bagian dari proses langkah hukum yang memang menjadi kewenangan Komdigi," ujar Meutya, Minggu (3/5/2026).

Dia buka suara perihal narasi pihaknya akan melakukan gugatan. Hal itu tidak benar. "Tentu yang akan kita lakukan ini kan ada beberapa media yang bukan media ya mungkin saya nggak tahu media atau bukan, tapi seolah-olah akan ada gugatan dan lain-lain, tidak benar itu, bukan kewenangan Komdigi," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Meutya Hafid menegaskan tuduhan Amien Rais yang dialamatkan kepada Presiden Prabowo Subianto merupakan hoaks dan mengandung unsur fitnah serta ujaran kebencian. Pemerintah menilai konten tersebut berpotensi memicu kegaduhan publik dan memecah belah masyarakat.

Pihaknya telah mengidentifikasi video yang beredar di media sosial tersebut. Menurut dia, isi video memuat serangan personal dan tidak memiliki dasar fakta.

“Komdigi menegaskan bahwa isi video tersebut adalah hoaks, fitnah, serta mengandung ujaran kebencian,” kata Meutya, Jumat (1/5/2026).

Komdigi menilai narasi yang dibangun dalam video tersebut merupakan bentuk provokasi yang berpotensi memecah belah bangsa. Pemerintah menegaskan ruang digital seharusnya menjadi tempat adu gagasan yang sehat, bukan sarana penyebaran kebencian dan serangan terhadap martabat individu.

JAKARTA - Menteri HAM Natalius Pigai memberikan kritik keras terhadap pernyataan Amien Rais terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Pigai menilai patut diduga pernyataan tersebut masuk kategori pelanggaran HAM.

"Pernyataan Pak Amien Rais tidak serta merta masuk kategori kebebasan berpendapat. Dalam konteks HAM, Pak Amien patut diduga melakukan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia," ujar Pigai, Minggu (3/5/2026).

Menurut dia, pernyataan Amien Rais tidak bisa lagi dikategorikan sebagai kritik biasa. Setidaknya ada empat poin krusial yang menunjukkan dugaan pelanggaran HAM dalam ucapan tersebut:

Pertama, Amien diduga melakukan inhuman treatment atau perlakuan tidak manusiawi berupa serangan verbal yang sengaja menimbulkan tekanan mental nonfisik yang hebat.

Kedua, pernyataannya dianggap sebagai inhuman degrading yang merendahkan martabat Prabowo dan Teddy.

Ketiga, tindakan tersebut dikategorikan sebagai verbal torture atau kekerasan verbal. Terakhir, Amien Rais dinilai melakukan verbal humiliation atau perundungan verbal yang bertujuan mempermalukan sekaligus mengintimidasi secara emosional serta psikologis.

"Saya minta Pak Amien jangan berlindung di balik kebebasan berbicara karena ada batasnya," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sebuah kapal tanker raksasa Iran yang membawa suplai minyak mentah senilai hampir 220 juta dolar AS (Rp 3,81 triliun) dilaporkan lolos dari blokade laut Amerika Serikat dan berlayar menuju perairan Indonesia.

"Sebuah supertanker milik Perusahaan Tanker Iran Nasional (National Iranian Tanker Company/NITC) yang membawa lebih dari 1,9 juta barel minyak mentah (senilai hampir 220 juta dolar AS) berhasil menghindari Angkatan Laut AS dan mencapai kawasan Timur Jauh," kata TankerTrackers, lembaga pemantau pergerakan kapal tanker, Ahad.

Dilaporkan kapal tersebut, yang teridentifikasi sebagai "HUGE" (9357183), terakhir terlihat di pesisir Sri Lanka lebih dari sepekan lalu.

Kapal itu kini bergerak melalui Selat Lombok di Indonesia menuju Kepulauan Riau.

Tanker raksasa tersebut tidak memancarkan sinyal Automatic Identification System (AIS) sejak 20 Maret saat berlayar dari Selat Malaka menuju Iran, demikian menurut lembaga pemantau tersebut.

IDXChannel - PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (HAIS) mencatatkan laba bersih Rp3,14 miliar pada kuartal I-2026.

Laba tersebut anjlok 80,76 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp16,32 miliar.

Direktur Keuangan Hasnur Internasional, Rickie mengatakan, penurunan kinerja seiring dengan dinamika industri pelayaran khususnya pada segmen tugboat dan barge yang masing-masing dalam fase penyesuaian akibat tekanan kondisi geopolitik global.

"Di tengah dinamika industri dan tekanan eksternal, perseroan memastikan operasional tetap stabil, profitabilitas terjaga, serta efisiensi berjalan optimal melalui pengelolaan biaya dan utilisasi armada yang disiplin," ujar Rickie dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis (30/4/2026).

Sejalan dengan penurunan laba, pendapatan perseroan juga tergerus 30,8 persen menjadi Rp162,90 miliar dari Rp235,36 miliar pada kuartal I-2025.

Perseroan juga mencatatkan penurunan beban usaha dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dari Rp23,65 miliar menjadi Rp15,73 miliar dengan volume kargo mencapai 1,98 juta metrik ton (MT).

Memasuki kuartal berikutnya, Rickie menilai kondisi industri masih akan dipengaruhi oleh dinamika permintaan komoditas dan faktor eksternal lainnya.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, perseroan akan tetap mengedepankan fleksibilitas operasional melalui optimalisasi utilisasi armada, pengelolaan kapasitas secara selektif, serta penguatan hubungan jangka panjang dengan pelanggan utama.

"Kami memproyeksikan kondisi pasar masih akan bergerak dinamis dalam jangka pendek," tutur dia.

(DESI ANGRIANI)

JAKARTA - Sekjen DPP Partai Ummat Taufik Hidayat mempersilakan pihak manapun untuk menempuh jalur hukum atas pernyataan Amien Rais. Pernyataan Amien Rais terkait Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menuai reaksi keras dari berbagai kalangan.

"Kalau ada yang merasa dirugikan, silakan saja untuk menempuh jalur hukum sebagaimana dijamin di negeri ini. Kita tidak bisa membatasi hak mereka untuk menggunakan haknya," ucap Taufik, Sabtu (2/5/2026).

Namun, Taufik meminta proses hukum tersebut tidak disalahgunakan sebagai alat kepentingan politik. Sebab penegakan hukum di Indonesia harus dilakukan secara adil. "Tetapi jangan sampai hukum digunakan sebagai alat pukul politik yang tebang pilih sesuai selera kekuasaan."

Terkait pernyataan Amien Rais, Taufik memandang hal yang disampaikan bukanlah sesuatu yang baru. Amien, menurutnya, hanya mengutarakan kegelisahan masyarakat yang disampaikan dengan lugas sesuai karakternya.

"Kalau kita amati, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Pak Amien tersebut, sudah banyak beredar di masyarakat. Adapun yang disampaikan Pak Amien adalah menyuarakan kegelisahan tersebut dalam bahasa yang lugas sebagaimana ciri khas beliau," ucap Taufik.

Kepedulian Sahabat Lama

Taufik menyebut, Amien dan Prabowo memiliki rekam jejak sebagai sahabat lama. Oleh karena itu, pernyataan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap negeri ini serta kepada Prabowo.

"Ini adalah bentuk kepedulian dan kecintaan beliau terhadap negeri ini dan Pak Prabowo sebagai sahabat lamanya. Rekam jejak kritis dan keberanian beliau sudah kita saksikan bersama sejak zaman Orde Baru," ucap dia.

Sebelumnya, Amien Rais mengunggah video berdurasi sekitar 8 menit di kanal YouTube pribadinya pada Kamis (30/4/2026). Dalam video tersebut, dia menyinggung kedekatan Presiden Prabowo dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang dinilai melampaui batas profesional.

Atas unggahan tersebut, relawan Arus Bawah Prabowo (ABP) tengah menyiapkan langkah hukum terhadap pernyataan Amien Rais yang dinilai sebagai bentuk fitnah keji, halusinasi, menyesatkan, dan provokatif. Langkah hukum yang tengah disiapkan akan menyasar dugaan pencemaran nama baik serta penyebaran informasi yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya di ruang publik.

"Ucapan Amien Rais bentuk serangan personal yang serampangan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Ini bukan lagi kritik, melainkan tuduhan keji tanpa dasar yang dipaksakan menjadi seolah-olah kebenaran. Pernyataan ini jelas halusinasi dan menyesatkan publik," ujar Ketua DPP Arus Bawah Prabowo (ABP) Supriyanto, Jumat (1/5/2026).

ABP menilai narasi yang dibangun Amien Rais telah melewati batas kewajaran dengan menyeret isu moralitas pribadi tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, ABP menyebut pernyataan Amien Rais sebagai bentuk agitasi yang berpotensi merusak stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

"Kalau kritik disampaikan dengan data dan argumen, itu sehat. Tapi kalau yang disebar adalah asumsi liar, gosip, dan insinuasi keji, itu bukan lagi demokrasi. Itu pembunuhan karakter," katanya.

Tak hanya itu, ABP juga menilai pernyataan Amien Rais menunjukkan kecenderungan retorika yang semakin ekstrem dan kehilangan pijakan rasional. ABP menilai publik berhak mendapatkan diskursus politik yang sehat, bukan narasi sensasional yang memicu kegaduhan.

Terpisah, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan video yang diunggah Amien Rais terkait Presiden Prabowo Subianto merupakan hoaks dan mengandung unsur fitnah serta ujaran kebencian. Pemerintah menilai konten tersebut berpotensi memicu kegaduhan publik dan memecah belah masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan pihaknya telah mengidentifikasi video yang beredar di media sosial tersebut. Menurutnya, isi video memuat serangan personal dan tidak memiliki dasar fakta.

"Komdigi menegaskan bahwa isi video tersebut adalah hoaks, fitnah, serta mengandung ujaran kebencian," kata Meutya dalam pernyataan resminya, Jumat (1/5/2026).

Komdigi menilai narasi yang dibangun dalam video tersebut merupakan bentuk provokasi yang berpotensi memecah belah bangsa. Pemerintah menegaskan ruang digital seharusnya menjadi tempat adu gagasan yang sehat, bukan sarana penyebaran kebencian dan serangan terhadap martabat individu.

Lebih lanjut, Komdigi memastikan akan mengambil langkah hukum terhadap pihak yang terlibat dalam pembuatan maupun distribusi konten tersebut. Tindakan tersebut dinilai melanggar ketentuan dalam Undang-Undang ITE No. 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2).

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk menjaga ruang digital tetap sehat, produktif, dan aman. Selain itu, publik diimbau untuk meningkatkan literasi digital agar kebebasan berekspresi tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab.

JAKARTA - Pernyataan Amien Rais yang menuding Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memicu polemik. Pernyataan Amien Rais dinilai tidak berdasar dan berpotensi merusak kualitas demokrasi.

Direktur Nalar Bangsa Institute, Bin Bin Firman Tresnadi, menilai tuduhan tanpa dukungan data yang jelas justru memperkeruh ruang publik di tengah kebutuhan akan stabilitas politik dan konsolidasi nasional.

“Demokrasi memang membuka ruang kritik—itu prinsip dasar. Namun kritik yang tidak ditopang data, tidak berbasis argumentasi rasional, dan hanya mengandalkan insinuasi, bukanlah kritik. Itu adalah spekulasi politik yang berbahaya,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).

Bin Bin menegaskan, ketika perdebatan publik bergeser dari adu gagasan menjadi serangan personal, yang terdampak bukan hanya individu yang disasar, tetapi juga fondasi demokrasi itu sendiri.

Dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto, Bin Bin menyebut saat ini pemerintah tengah fokus menjalankan sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, hingga peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.

Bin Bin menilai, capaian-capaian tersebut membuat ruang kritik berbasis kebijakan semakin sempit, sehingga sebagian pihak beralih pada pola serangan personal.

“Ketika ruang untuk menyerang kebijakan semakin sempit karena capaian yang kasat mata, maka sebagian pihak beralih ke politik insinuatif: menyerang orang di sekitar kekuasaan, menebar kecurigaan, dan menciptakan distraksi,” jelasnya.

Bin Bin menyebut pola tersebut sebagai bentuk politik yang tidak sehat karena tidak menawarkan solusi maupun arah yang jelas bagi perbaikan bangsa.

“Ini bukan oposisi yang sehat, ini adalah bentuk pelarian dari ketidakmampuan menawarkan alternatif,” tegasnya.

Bin Bin juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia tidak kekurangan kritik, namun membutuhkan kritik yang berkualitas, berbasis data, serta mampu memberikan solusi konkret.

Bin Bin mengajak publik untuk tetap waspada terhadap upaya-upaya yang berpotensi mengganggu agenda besar nasional, seperti pembangunan ekonomi, penguatan kedaulatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Menolak fitnah bukan berarti antikritik. Justru sebaliknya, itu adalah upaya menjaga agar kritik tetap berada pada jalurnya, berbasis fakta, berorientasi solusi, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ucapnya.

JAKARTA - Pakar Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan mengkritik pernyataan Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais soal tudingan skandal moral. Menurut dia, perlu ada langkah hukum atas pernyataan yang dinilai sangat menyesatkan dan fitnah tersebut.

"Amien Rais bukan lagi melakukan kritik secara sehat tapi telah melakukan serangan secara personal terhadap Presiden yang sah dan pernyataan tersebut bisa menilbulkan gejolak di tengah masyarakat," katanya, Sabtu (2/5/2026).

Menurut Edi, Amien Rais telah menyebarkan rasa kebencian yang berlebihan. Tudingan Amien Rais juga dinilai sangat provokatif dan menyesatkan. Bahkan, tudingan itu merupakan bagian dari halusinasinya dan sama sekali tidak memiliki bukti apa pun.

"Demi menjaga kedamaian masyarakat. Kita minta Amien Rais segera minta maaf dan hentikan menyebarkan fitnah keji tersebut," kata anggota Kompolnas periode 2012-2016.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan video yang diunggah Amien Rais terkait Presiden Prabowo Subianto merupakan hoaks. Pemerintah menilai konten tersebut mengandung fitnah, ujaran kebencian, serta serangan personal terhadap kepala negara.

“Komdigi menegaskan bahwa isi video tersebut adalah hoaks, fitnah serta mengandung ujaran kebencian,” kata Meutya dalam pernyataan resmi.

Diketahui, kini pernyataan Amien Rais yang berisi tudingan tersebut sudah diturunkan dari Akun Amien Rais Official.