Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul meminta maaf atas kegagalan negara bagian dalam melindungi masyarakat yang terdampak banjir pada Sabtu (29/11/2025).

Saat kunjungan lapangannya baru-baru ini, ia meminta maaf kepada setiap warga yang ditemuinya atas ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi mereka dari bencana.

Ketika ditanya tentang akar penyebab banjir parah di Hat Yai, ia menyebutkan sifat geografis "cekungan" Songkhla, terutama distrik Hat Yai, membutuhkan perubahan desain jalan untuk memperbaiki drainase.

Kemudian penyebab telatnya penanganan dari pemerintah yakni karena perlunya peringatan evakuasi bencana yang lebih ketat.

Pihaknya pun berjanji akan melakukan perbaikan saat ia bersiap untuk meninjau kembali distrik Hat Yai yang hancur di Songkhla.

Kemudian ia mengatakan delegasi dari sejumlah pejabat akan meninjau situasi terdampak banjir untuk menyiapkan paket pinjaman dan bantuan keuangan yang komprehensif bagi warga terdampak banjir.

Pengamatan langsung sangat penting untuk memahami sepenuhnya skala kerusakan dan mempercepat respons pemerintah, ujarnya dikutip dari Bangkok Post.

PM Anutin juga menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat penyusunan daftar penerima manfaat bantuan sebesar 9.000 baht untuk rumah tangga. Dana tersebut diperkirakan akan sampai ke keluarga terdampak minggu depan.

Pihaknya juga akan menyediakan dana tambahan untuk perbaikan rumah hingga 45.000 baht, yang mana besaran bantuan diukur dari kerusakan aktual.

Ia menyebut bahwa bantuan yang diberikan ini berasal dari berbagai sumber.

Anutin juga mengumumkan pemerintah akan memberikan pinjaman pemulihan tanpa bunga hingga 100.000 baht per orang selama enam bulan, dan pinjaman lain hingga 100.000 baht per rumah tangga untuk perbaikan properti, dengan jangka waktu satu tahun.

Diketahui hingga 29 November, banjir masih melanda sembilan provinsi yang berdampak pada lebih dari 3,17 juta orang dan 1,14 juta rumah tangga, menurut Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana. Setidaknya 162 orang telah meninggal dunia.

Bisnis.com, SURABAYA – Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan, rentan menghadapi risiko bencana saat curah hujan yang tinggi melanda kawasan kota. Bencana banjir yang terjadi di beberapa titik kota disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya, permasalahan kapasitas infrastruktur drainase yang belum memadai.

Hal tersebut diungkapkan dosen Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Airlangga (UNAIR) Dio Alif Hutama. Ia menyebut bahwa risiko banjir bandang yang berpotensi terjadi perlu diantisipasi lebih dini, terlebih puncak musim hujan diprediksi baru akan terjadi pada Januari dan Februari 2026 berdasarkan prakiraan BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya.

Dio membeberkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di sejumlah wilayah di Kota Pahlawan. Permukaan tanah yang tertutup oleh beton serta saluran drainase yang diterpa sedimentasi dan penyempitan kapasitas disebutnya menjadi faktor utama banjir di Surabaya.

“Fenomena banjir yang muncul di beberapa wilayah Surabaya menunjukkan kapasitas infrastruktur drainase perkotaan Surabaya masih belum memadai, khususnya menghadapi fenomena cuaca ekstrem yang kerap terjadi. Permukaan tanah yang banyak tertutup beton membuat air tidak bisa meresap optimal, sementara saluran air di beberapa titik mengalami sedimentasi dan keterbatasan kapasitas,” ungkap Dio, Senin (17/11/2025).

Dirinya juga mengungkap penyebab utama banjir yang acap kali terjadi pada musim penghujan berasal dari kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia.

Curah hujan yang tinggi dalam waktu singkat dapat melebihi kapasitas saluran drainase, apalagi bila drainase mengalami penyumbatan oleh sampah atau sedimentasi. Pembuangan sampah ke sungai oleh masyarakat juga dapat memperparah kondisi tersebut.

“Makin banyaknya beton dan aspal di kawasan kota juga membuat air hujan tidak dapat meresap ke tanah secara alami sehingga mengalir langsung ke permukiman atau jalan. Terlebih di wilayah pesisir seperti Surabaya terdapat risiko banjir rob akibat gelombang pasang di wilayah Selat Madura dapat memperparah kondisi banjir,” tegasnya.

Dio menyebutkan tindakan preventif yang dapat dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menangani permasalahan banjir adalah memastikan seluruh fasilitas penunjang pengendalian banjir bekerja secara optimal, terutama sebelum memasuki puncak musim penghujan.

Pemerintah, sebut Dio, dapat melakukan normalisasi saluran, pompa air, pintu air, hingga pintu laut yang menuju ke wilayah muara, serta memastikan berbagai proyek drainase yang sedang dikerjakan dapat segera diselesaikan secara cermat.

“Tata kelola kota yang baik untuk mengantisipasi banjir di Surabaya perlu dilakukan secara terpadu. Tidak hanya berfokus pada perbaikan saluran, tetapi juga pada pengelolaan ruang kota secara berkelanjutan. Pemerintah harus memastikan tidak terjadi alih fungsi lahan resapan seperti ruang terbuka hijau dan lahan basah,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan Pemkot Surabaya wajib melakukan optimalisasi bozem atau kolam retensi di titik-titik rawan genangan dapat berfungsi sebagai penampung sementara air hujan sebelum dialirkan ke sungai atau laut.

Tidak kalah penting, penegakan tata ruang harus dibarengi dengan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga saluran air agar tidak tersumbat oleh sampah.

“Penanganan banjir di Surabaya harus dilakukan dengan kerjasama berbagai pihak. Pemerintah perlu memastikan infrastruktur pengendali banjir agar berfungsi optimal dan tata ruang kota dijalankan secara konsisten, sementara masyarakat juga harus berperan aktif menjaga lingkungan. Harapannya dengan sinergi yang baik dapat mewujudkan tata kota Surabaya yang nyaman,” pungkasnya.

Bisnis.com, MOJOKERTO - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung pelaksanaan Program Penanganan Kawasan Kumuh Terpadu dan Terintegrasi Skala Kawasan di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Minggu (2/11) sore.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Khofifah didampingi Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jatim I Nyoman Gunadi. Ia meninjau satu per satu proyek yang tengah dikerjakan maupun yang telah rampung 100 persen, mulai dari infrastruktur dasar hingga fasilitas penunjang kawasan.

Gubernur Khofifah menjelaskan, program ini merupakan salah satu pilot project penanganan kawasan kumuh yang berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penanganan dilakukan secara terintegrasi dengan meningkatkan fungsi infrastruktur permukiman, mencakup pembangunan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, penyediaan air bersih, pengolahan sampah, hingga renovasi rumah tinggal layak huni (RTLH).

"Jadi di sini ada program terpadu di kawasan yang masuk kategori kumuh sedang. Mulai dari sumber air, drainase, pengolahan sampah 3R hingga pola-pola yang terintegrasi dari pusat, provinsi dan kabupaten," ujar Khofifah.

Luasan kawasan kumuh di wilayah Desa Kepuhanyar mencapai 10,07 hektare (ha) dan statusnya masuk dalam skor kategori kumuh sedang. Sedangkan saat ini progres penanganan skala kawasan secara total mencapai 59,96 persen.

Adapun berbagai pekerjaan yang dilakukan oleh Pemprov Jatim di antaranya pembangunan sarana prasarana air bersih senilai Rp649.000.525, Pembangunan IPAL Komunal senilai Rp3.289.136.584 dan Pembangunan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) senilai Anggaran Rp798.846.000,.

Kemudian juga dilakukan Pembangunan Jalan lingkungan, drainase lingkungan, penerangan jalan umum, beautifikasi kawasan senilai Rp8.058.245.159, serta Renovasi RTLH terhadap 23 unit rumah yang berkolaborasi dengan Kodam V/Brawijaya dan menelan anggaran sebesar Rp460.000.000,- .

Melalui berbagai program tersebut, Khofifah berharap dapat menjadi wujud kehadiran pemerintah bagi masyarakat utamanya dalam memenuhi kebutuhan mendasar yang lebih sehat dan lebih nyaman bagi masyarakat.

"Mudah-mudahan kalau nanti PJU nya sudah nyala semua, pengolahan sampahnya bahkan IPAL sudah terintegrasi, Insya Allah akan menjadi permukiman yang lebih sehat dan lebih comfortable bagi semua," tutur Khofifah.

Lebih lanjut, Khofifah menambahkan bahwa program Rutilahu yang dilakukan secara terintegrasi dengan TNI terus berjalan. Tahun ini terdapat 1.900 unit rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi layak huni di berbagai daerah di Jatim. Penutupan program tersebut rencananya akan dilaksanakan pada 11 November mendatang.

"Mudah-mudahan masyarakat semakin terpenuhi kebutuhan dasarnya. Karena rumah ini kan kebutuhan fundamental," harapnya.

Tidak hanya bantuan Penanganan Kawasan Kumuh Terpadu, Gubernur Khofifah juga menyerahkan ratusan bantuan sembako bagi warga serta snack bagi anak-anak di Desa Kepuhanyar. Satu persatu bantuan sembako dan snack diserahkan langsung oleh Gubernur Khofifah yang disambut riuh penuh antusias dari warga yang sudah berbaris rapi.

Salah satu warga penerima program Rutilahu, Khoirul Asnaf, menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan renovasi rumahnya.

Ia yang merupakan satu dari 23 orang warga penerima bantuan renovasi rumah, mengaku sangat senang sekaligus bangga karena bisa bertemu dan menerima langsung bantuan dari orang nomor satu di Jatim.

"Alhamdulillah terima kasih Ibu Gubernur. Rumah saya sebelumnya tidak begini, sekarang sudah ada plafon dan di keramik juga," ucapnya.

Bisnis.com, MALANG — Sebanyak 13.000 Sambungan Rumah (SR) dari Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang terganggu lantaran terdampak pengerjaan proyek drainase di Jl. Soekarno-Hatta, Kota Malang.

Direktur Utama Perumda Tugu Tirta, Priyo Sudibyo, mengatakan bahwa perusahaan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Malang siaga penuh menghadapi risiko kebocoran pipa yang terjadi akibat proyek peningkatan drainase di kawasan Jalan Soekarno-Hatta.

"Sejak proyek tersebut berjalan pada Agustus 2025, sejumlah jaringan pipa distribusi utama ikut terdampak dan berpotensi mengganggu suplai air bagi lebih dari 13 ribu pelanggan di wilayah Kecamatan Lowokwaru, utamanya Kelurahan Jatimulyo, Tulusrejo dan Mojolangu," kata Priyo Sudibyo, Minggu (2/11/2025).

Dia menegaskan pula terkait komitmen perusahaan untuk bergerak cepat merespons setiap laporan kebocoran.

"Kami memahami kebutuhan air tidak bisa ditunda. Setiap kali terjadi kebocoran akibat galian proyek, tim langsung kami turunkan ke lokasi, bahkan hingga malam hari. Setelah perbaikan selesai, normalisasi aliran memerlukan waktu bertahap karena pipa besar perlu kembali terisi penuh. Proses ini bisa memakan waktu hingga 18 jam," tutur dia.

Sebagai langkah mitigasi, Tugu Tirta juga menyiagakan armada truk tangki air gratis di tiga kelurahan terdampak untuk memastikan warga tetap memiliki akses air minum.

"Kami ingin memastikan tidak ada warga yang sampai kehabisan air. Silakan hubungi kami di 08113550800 untuk layanan tangki, dan tim kami akan segera datang," ujar Priyo.

Dalam kegiatan Sosialisasi Penanganan Gangguan Pelayanan Air Minum yang digelar di Kelurahan Jatimulyo, Sabtu (1/11/25) malam, para Ketua Rukun Warga (RW) dan perangkat kelurahan terdampak menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Tugu Tirta dalam menangani situasi ini.

Ketua RW 15 Kelurahan Tulusrejo, Eko, menyampaikan dukungan penuh kepada jajaran Tugu Tirta.

"Kami melihat langsung kerja keras tim Tugu Tirta yang siaga hingga malam hari. Warga memahami situasi sulit ini, tapi kami mengapresiasi komunikasi dan tanggapan cepat dari Tugu Tirta. Kami siap membantu menyebarkan informasi agar warga bisa bersiap," katanya.

Hal senada disampaikan Ketua RW 02 Jatimulyo, Supaat.

"Kami berterima kasih atas kesigapan Tugu Tirta. Di wilayah kami air masih mengalir, walau kecil. Saat kebocoran terakhir sempat mati, tapi sudah kembali normal setelah setengah hari. Ini berkat kerja cepat petugas di lapangan," ujar dia.

Sementara Ketua RW 09 Jatimulyo, Pras, memberikan masukan agar ke depan pihak pelaksana proyek drainase juga dapat dilibatkan dalam forum serupa.

"Semua hal yang bisa dilakukan sudah dilakukan Tugu Tirta. Ke depan, koordinasi dengan pihak proyek perlu diperkuat agar penanganan bisa lebih efektif," katanya.

Menanggapi hal itu, Dirut Priyo menyambut positif.

"Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi. Bila nanti pihak kecamatan mengundang pelaksana proyek, kami siap hadir bersama. Ini bagian dari komitmen kami untuk terus memperbaiki pelayanan," ucapnya.

Sejak proyek drainase berjalan, berbagai langkah strategis telah dilakukan Tugu Tirta untuk meminimalkan dampak gangguan, diantaranya, koordinasi aktif dengan pelaksana proyek untuk mengamankan jalur pipa distribusi, penyiagaan tim tanggap darurat 24 jam, termasuk pengawalan pekerjaan malam hari; informasi proaktif melalui kanal resmi Tugu Tirta dan siaran Radio City Guide; Layanan tangki air gratis di Kelurahan Jatimulyo, Tulusrejo, dan Mojolangu; dan flushing (pengurasan) di sejumlah titik untuk mempercepat normalisasi aliran pasca-perbaikan.

"Kami mohon doa dan pengertian masyarakat. Kami akan terus berupaya agar distribusi air kembali normal secepat mungkin. Situasi ini menjadi tantangan bagi kami untuk tetap sigap dan tangguh dalam melayani," ujar Priyo.

Tugu Tirta juga mengimbau warga di area terdampak untuk menampung air sebagai cadangan, terutama karena pekerjaan proyek drainase sebagian besar dilakukan pada malam hari, antara pukul 20.00 hingga menjelang subuh, yang merupakan waktu paling rawan terjadinya kebocoran pipa.