JALUR GAZA - Sejumlah kecil warga Palestina akan memberikan suara dalam pemilihan kota akhir pekan ini untuk pertama kalinya sejak tahun 2006. Ini menjadi momen harapan yang hati-hati di tengah serangan Israel dan blokade harian yang terus melingkupi kehidupan di Gaza.

Pemungutan suara diadakan di Deir el-Balah, salah satu dari sedikit kota di Gaza yang saat ini tidak diduduki pasukan darat Israel.

Hamas tidak ikut serta dan belum mendukung kandidat mana pun, meskipun beberapa kandidat pro-Hamas akan ada dalam surat suara. Hamas memenangkan pemilihan legislatif terakhir di Jalur Gaza lebih dari 20 tahun yang lalu.

“Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, dalam 20 tahun, saya akan merasakan hal ini,” kata Adham al-Bardini yang berusia 34 tahun.

Dia menjelaskan, “Saya telah mendengar tentang pemilihan sejak saya lahir tetapi karena keadaan, tidak ada pemilihan yang terjadi. Tetapi kali ini, kami ingin ikut serta sehingga kami dapat mengubah kenyataan yang dipaksakan kepada kami.”

Abdul-Rahman al-Shaaf, 25 tahun, mengatakan keinginan di kalangan anak muda sangat besar.

“Semua orang ingin memperbaiki negara, terutama setelah dua tahun perang, apa yang telah kita saksikan, dan kehancuran yang terjadi,” ujar dia.

Di tengah pelanggaran gencatan senjata harian, Gaza sedang mempersiapkan pemilihan kota pertamanya sejak tahun 2006.

Pemilu kota akan diadakan pada hari Sabtu, dan banyak warga Palestina sangat antusias. Selama tiga tahun terakhir, kota-kota di seluruh Gaza tidak berfungsi. Ada krisis sampah, krisis air, krisis infrastruktur. Orang-orang berharap ini dapat membawa perubahan.

Penting untuk digarisbawahi bahwa pemilihan ini hanya akan diadakan di Deir el-Balah. Lingkungan dan kota lain di seluruh Gaza tidak akan menjadi bagian dari pemilihan ini.

Dan bagi sebagian besar penduduk Gaza, ini akan menjadi pengalaman yang benar-benar baru, banyak yang tidak tahu apa arti pemilihan atau bagaimana cara berpartisipasi di dalamnya.

Tetapi jika berjalan sesuai rencana, itu akan menunjukkan apa yang sebenarnya ingin dilihat warga Palestina untuk diperbaiki di kota-kota mereka.

mari kita kompak menjaga tanaman dari hama dan penyakit untuk menyongsong tahun 2026 sebagai tahun swasembada beras berkelanjutan

Karawang (ANTARA) - Kementerian Pertanian menggulirkan Gerakan Pengendalian Penggerek Batang dalam upaya menekan serangan organisme pengganggu tanaman atau hama padi di areal sawah wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Rachmat di Karawang, Selasa, menekankan bahwa pengendalian hama merupakan kunci keberhasilan panen padi. Atas hal tersebut, setiap serangan organisme pengganggu tanaman harus segera diatasi.

"Kita berikhtiar mulai dari persemaian, agar panen berhasil dengan baik. Jadi mari kita kompak menjaga tanaman dari hama dan penyakit untuk menyongsong tahun 2026 sebagai tahun swasembada beras berkelanjutan," katanya.

Ia menyampaikan Gerakan Pengendalian Penggerek Batang dalam upaya menekan serangan organisme tidak hanya digelar di areal sawah sekitar Desa Sukamakmur, Kecamatan Rawamerta, Karawang.

Hal itu juga dilaksanakan di 10 provinsi utama penghasil padi sawah nasional, 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat serta 30 Kecamatan di Karawang.

"Gerakan yang dimulai hari ini diharapkan menjadi pemantik bagi para petani untuk terus melakukan pengendalian secara mandiri dengan pendampingan berkelanjutan dari PPL (penyuluh pertanian lapangan) dan POPT (pengendali organisme pengganggu tumbuhan)," katanya.

Ia menyebutkan kegiatan tersebut dipastikan akan berlanjut di tingkat lapangan, di mana para petani akan terus didampingi secara teknis. Hal tersebut dilakukan, guna memastikan ancaman hama penggerek batang padi dapat ditekan sejak dini.

Hama penggerek batang padi adalah ulat yang merusak jaringan dalam batang, menyebabkan gejala sundep (pucuk kering pada fase vegetatif) dan beluk (malai hampa/putih pada fase generatif).

Serangan dapat terjadi sejak persemaian hingga panen, dan berpotensi menurunkan produksi secara signifikan atau gagal panen.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Karawang Rohman menyampaikan Gerakan Pengendalian Penggerek Batang ini bukanlah sekadar seremonial.

"Gerakan ini diharapkan menjadi respon cepat dan upaya nyata kita memutus siklus hidup hama. Jadi kami mohon untuk para petani, kalau tanam padi bisa serentak," katanya.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ancaman kekeringan panjang akibat fenomena El Niño pada 2026 berpotensi memicu lonjakan serangan hama tanaman yang dapat memperburuk risiko gagal panen di sentra produksi padi nasional.

Tekanan ini tidak hanya berdampak pada penurunan produksi pangan, tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap organisme pengganggu tanaman (OPT), terutama penggerek batang padi dan wereng coklat.

Profesor Fakultas Pertanian IPB Hermanu Triwidodo menjelaskan bahwa pola El Niño umumnya diikuti peningkatan intensitas serangan hama, yang bisa menjadi lebih parah jika tidak diantisipasi sejak awal musim tanam.

“El Niño biasanya diikuti oleh OPT, dengan kecenderungan penggerek batang, dan serangannya biasanya parah. Jika tindakan pencegahan tidak dilakukan sejak musim tanam, dampaknya bisa meluas,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (19/4/2026).

Fenomena yang kerap disebut sebagai “El Niño Godzilla” diproyeksikan berlangsung pada April hingga Oktober 2026, dengan potensi kekeringan berkepanjangan di berbagai wilayah produksi utama.

Menurutnya, strategi pengendalian hama terpadu perlu difokuskan pada langkah preventif sejak fase awal pertumbuhan tanaman, yang dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan saat wabah sudah meluas.

Salah satu metode yang direkomendasikan adalah pengumpulan kelompok telur penggerek batang pada tahap awal pertumbuhan tanaman. Cara ini dinilai sederhana dan dapat diterapkan petani tanpa membutuhkan teknologi mahal.

“Alatnya sederhana, bisa menggunakan botol plastik terbalik. Ini langkah praktis untuk mencegah wabah sejak dini,” katanya.

Dari sisi ekonomi, pencegahan dini juga dinilai mampu menekan potensi kerugian secara signifikan.

Dia menjelaskan, satu kelompok telur yang berisi sekitar 50 butir dapat merusak hingga 300 malai padi atau setara 1,2 kilogram gabah kering panen. Dengan asumsi harga Rp6.500 per kilogram, potensi kerugian mencapai sekitar Rp8.125 per kelompok telur.

Selain penggerek batang, ancaman lebih besar berasal dari wereng coklat yang dapat menyebabkan gagal panen dalam waktu singkat, sekaligus berperan sebagai vektor penyakit virus yang membuat tanaman tidak produktif.

Hermanu menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam pengendalian hama, termasuk melibatkan masyarakat dan mahasiswa melalui program pengumpulan telur dengan skema insentif.

“Selain membantu petani, ini juga bisa menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap pertanian,” ujarnya.

Menurutnya, langkah pengendalian sejak dini tidak hanya menjaga produktivitas, tetapi juga membantu mempertahankan keseimbangan ekosistem sawah serta mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan insektisida.

Tindakan tersebut merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap pemasukan komoditas pertanian untuk memastikan seluruh media pembawa yang masuk telah memenuhi ketentuan

Banjarmasin (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggagalkan pemasukan ratusan bibit anggrek dan aglaonema ilegal asal Surabaya yang tidak dilengkapi dokumen resmi melalui Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, guna mencegah penyebaran hama dan penyakit tumbuhan.

Kepala Karantina Kalsel Erwin A. M. Dabukke di Banjarmasin, Rabu, menyebut komoditas tanaman yang digagalkan berjumlah 407 batang, terdiri atas 256 bibit anggrek jenis dendrobium dan 151 bibit aglaonema yang tidak disertai Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (KT-3) sebagai syarat wajib lalu lintas media pembawa antararea.

“Tindakan tersebut merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap pemasukan komoditas pertanian untuk memastikan seluruh media pembawa yang masuk telah memenuhi ketentuan perkarantinaan,” katanya.

Ia menjelaskan sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, setiap pemasukan komoditas ke suatu wilayah wajib dilengkapi sertifikat kesehatan sebagai jaminan bebas dari hama dan penyakit.

“Penindakan ini bermula saat petugas melakukan pengawasan rutin terhadap kapal yang sandar di pelabuhan, kemudian menemukan bibit tanaman tanpa dokumen resmi di dalam salah satu truk angkut sehingga dilakukan penahanan untuk pemeriksaan lebih lanjut,” tuturnya.

Erwin menegaskan dalam Pasal 16 undang-undang yang sama, petugas karantina memiliki kewenangan melakukan tindakan penahanan, penolakan, hingga pemusnahan terhadap komoditas yang tidak memenuhi persyaratan administratif maupun teknis.

Menurut dia, pemasukan bibit tanaman tanpa dokumen berisiko membawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) yang dapat mengancam sektor hortikultura serta merugikan petani dan pelaku usaha tanaman hias di Kalimantan Selatan.

Ia juga menegaskan tindakan penggagalan dilakukan sebagai langkah pencegahan agar komoditas yang tidak memenuhi persyaratan tidak beredar dan tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun ekonomi daerah.

Dalam penindakan, kata dia, pemilik komoditas bersikap kooperatif dan menyetujui tindakan petugas, sehingga seluruh bibit tanaman tersebut dikembalikan ke daerah asal sesuai prosedur perkarantinaan yang berlaku.

“Karantina Kalsel memastikan pengawasan di pintu pemasukan akan terus diperketat melalui pemeriksaan dokumen dan fisik secara menyeluruh guna menjaga keamanan hayati serta mencegah masuknya komoditas ilegal ke wilayah tersebut,” ujar Erwin.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) mendorong pemerintah untuk meninjau kembali wacana penghentian restitusi pajak.

Pasalnya, kebijakan itu berdampak signifikan terhadap stabilitas dunia usaha dan kelangsungan operasional perusahaan di sektor pertambangan.

Restitusi pajak adalah hak setiap wajib pajak atas kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan kepada negara, dan penting dalam mendukung cash flow, serta mencerminkan tata kelola (good governance) pemerintah.

"Kami pikir yang berjalan saat ini sudah baik di mana perusahaan melakukan kewajibannya dan dapat mendapatkan kembali haknya jika pembayaran yang dilakukan ternyata kelebihan ataupun sebaliknya harus membayarkan jika terdapat kurang bayar," ujar Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti dalam keterangan resmi, Senin (13/4).

Sari mengingatkan kepastian hukum restitusi perpajakan sangat penting bagi kepercayaan investor.

Selanjutnya, IMA mengajak pemerintah untuk terus berkolaborasi dengan dunia usaha demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menilai wacana penghentian restitusi pajak perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak mengganggu operasional perusahaan.

Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama menyatakan kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi arus kas perusahaan yang selama ini bergantung pada mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Komisi XI DPR RI sebelumnya membuka peluang bagi pemerintah untuk merombak sistem restitusi pajak melalui revisi undang-undang perpajakan.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai penataan ulang dapat dilakukan, termasuk dengan skema pemberian restitusi yang lebih selektif kepada sektor atau pelaku usaha tertentu.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Kementerian Keuangan dengan tujuan memperkuat strategi penerimaan negara di tengah tekanan fiskal. Komisi XI juga mendukung langkah pemerintah jika dilakukan melalui instrumen undang-undang.

Sebagai gambaran, nilai restitusi pajak pada 2025 mencapai Rp361,15 triliun atau tumbuh 35,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sektor dengan kontribusi terbesar antara lain perdagangan besar, industri kelapa sawit (CPO), dan pertambangan batu bara, yang terdorong oleh percepatan proses restitusi serta dinamika harga komoditas.

[Gambas:Youtube]

Masjid Indonesia pertama di Yokohama Jepang, Masjid As-Sholihin telah diresmikan pada Jumat, 10 April 2026 lalu. Peresmian dilakukan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla. Peresmian ini turut dihadiri Duta Besar RI untuk Jepang Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir, Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Tokyo Muhammad Al Aula, Tokoh Masyarakat dan Komunitas Muslim Indonesia di Jepang.

Hadirnya Masjid As-Sholihin Yokohama, sekaligus menjawab kebutuhan umat Islam yang selama bertahun-tahun mengalami keterbatasan tempat ibadah. Berangkat dari kebutuhan tersebut, komunitas muslim Indonesia di Yokohama kemudian berinisiatif mencari lahan dan membuka penggalangan dana.

Upaya ini mendapat dukungan luas, mulai dari masyarakat, tokoh publik, hingga artis dan influencer, serta partisipasi umat Islam dari berbagai negara. Tercatat lebih dari 1 juta muslim dari Indonesia dan berbagai negara lain ikut berwakaf dalam pembangunan masjid ini.

Dalam sambutannya, Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pembangunan masjid ini merupakan hasil nyata dari semangat gotong royong lintas bangsa.

“Upaya mendirikan masjid ini membutuhkan kerja sama, gotong royong dari seluruh masyarakat Tanah Air dan juga dari berbagai negara. Ini merupakan amal sholeh yang baik untuk kita semua,” ujar Jusuf Kalla.

Ia menyoroti karakter masyarakat Jepang yang dinilainya telah mencerminkan nilai-nilai akhlak Islam, seperti kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, dan kebersihan. Ia berharap masyarakat Indonesia dapat mengambil pelajaran dari hal tersebut. “Masjid ini di samping tempat ibadah, juga tempat mempersatukan masyarakat. Masjid kita bisa dihadiri orang NU, Muhammadiyah, Al-Washliyah, Persis, ya datang ke masjid bersama-sama, kita mazhab bisa berbeda, tapi tetap masjidnya sama, itulah yang menjadikan kita bersatu, bersama-sama, karena itulah kita perlu masjid ini,” lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat persatuan, pendidikan, dan kemajuan masyarakat. “Kita perlu bersyukur telah meresmikan masjid yang menjadi tempat ibadah, tempat persatuan, tempat pendidikan, dan tempat memajukan masyarakat serta anak-anak kita semua,” tuturnya.

Sementara itu, Dewan Pembina Cinta Quran Foundation, Ustaz Fatih Karim, dalam kesempatan yang sama mengungkapkan rasa bahagianya karena telah mampu menjadi inisiator Masjid As-Sholihin Yokohama dan mampu menyelesaikan pembangunannya. “Inilah masjid, tempat di mana orang berkumpul dan bercerita kepada Tuhannya tentang hajat-hajat mereka. Inilah masjid yang kita bangun bersama, dari timur tempat matahari terbit hingga terbenam di barat,” ujarnya.

Kalangan pengusaha merespons wacana penghentian restitusi pajak dengan meminta pemerintah mengkaji kebijakan tersebut secara hati-hati. Pasalnya, wacana ini dinilai berdampak langsung terhadap likuiditas dunia usaha dan iklim investasi.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai wacana penghentian restitusi pajak perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak mengganggu operasional perusahaan.

Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama menyatakan kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi arus kas perusahaan yang selama ini bergantung pada mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

"Wacana mengenai rencana penghentian restitusi pajak perlu dikaji ulang secara cermat dan hati-hati sebelum dirumuskan menjadi sebuah kebijakan, karena akan berdampak luas terhadap kinerja dunia usaha nasional," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (9/4).

Ia menjelaskan restitusi pajak merupakan bagian dari mekanisme fiskal yang sudah diatur dan memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan. Dana tersebut, kata dia, digunakan untuk mendukung aktivitas produksi hingga pemenuhan kewajiban terhadap tenaga kerja.

"Kelancaran proses restitusi pajak ini memungkinkan dunia usaha tetap memenuhi kewajiban operasionalnya, mulai dari rantai produksi hingga pemenuhan hak-hak tenaga kerja," katanya.

[Gambas:Youtube]

Siddhi menilai konsistensi kebijakan perpajakan juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor. Kepastian hukum dinilai menjadi dasar utama bagi pelaku usaha dalam merencanakan investasi jangka panjang di tengah ketidakpastian global.

"Dengan menjaga keseimbangan antara fungsi fiskal dan likuiditas di sektor riil, kita memastikan mesin ekonomi tetap berjalan optimal untuk mencapai pertumbuhan yang diharapkan," ujarnya lebih lanjut.

Senada, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga menyampaikan penolakan terhadap wacana penahanan atau penghentian restitusi pajak.

Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Perindustrian Kadin Saleh Husin menyebut dunia usaha saat ini membutuhkan kepastian kebijakan di tengah tekanan ekonomi global.

"Para pelaku usaha mendukung program pemerintah, termasuk penciptaan lapangan kerja. Ini bisa berjalan jika ada ketenangan dan kepastian berusaha," ujarnya.

Menurutnya, kondisi global yang dipengaruhi konflik geopolitik dan perang tarif membuat dunia usaha menghadapi tekanan berat, terutama dalam menjaga keberlangsungan usaha dan tenaga kerja.

Dalam situasi tersebut, kebijakan yang menambah ketidakpastian dinilai dapat memperburuk iklim usaha.

"Dunia usaha harusnya diberikan ketenangan dan kepastian berusaha, bukan justru dihadapkan pada kebijakan yang berpotensi mempersulit iklim usaha," kata Saleh.

Ia menegaskan restitusi pajak merupakan hak wajib pajak atas kelebihan pembayaran yang telah disetorkan kepada negara. Penundaan atau penghentian kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan keraguan investor terhadap kepastian hukum di Indonesia.

"Jangan sampai muncul kebijakan yang justru menciptakan ketidakpastian dan berdampak pada minat investasi," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI membuka peluang bagi pemerintah untuk merombak sistem restitusi pajak melalui revisi undang-undang perpajakan.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai penataan ulang dapat dilakukan, termasuk dengan skema pemberian restitusi yang lebih selektif kepada sektor atau pelaku usaha tertentu.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Kementerian Keuangan dengan tujuan memperkuat strategi penerimaan negara di tengah tekanan fiskal. Komisi XI juga mendukung langkah pemerintah jika dilakukan melalui instrumen undang-undang.

Sebagai gambaran, nilai restitusi pajak pada 2025 mencapai Rp361,15 triliun atau tumbuh 35,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sektor dengan kontribusi terbesar antara lain perdagangan besar, industri kelapa sawit (CPO), dan pertambangan batu bara, yang terdorong oleh percepatan proses restitusi serta dinamika harga komoditas.

Saat ada seruan boikot terhadap produk-produk pro-Israel, saya termasuk yang prihatin...,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai aksi boikot terhadap produk-produk yang dianggap pro-Israel bukanlah jalan keluar untuk mengatasi persoalan besar di Timur Tengah, termasuk agresi Israel di Gaza.

Menurutnya, aksi boikot itu justru menimbulkan dampak negatif terhadap dunia usaha dan tenaga kerja di Indonesia.

“Saat ada seruan boikot terhadap produk-produk pro-Israel, saya termasuk yang prihatin. Saya tahu persis apa yang sedang terjadi di sana. Boikot ini bukan jalan keluar,” kata Nasaruddin dalam acara silaturahmi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Jumat.

Menag menyebut akibat boikot tersebut terdapat sekitar 3.000 karyawan di Indonesia yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari salah satu jaringan restoran cepat saji.

Nasaruddin menambahkan dirinya pernah mengundang sejumlah pelaku bisnis ke Masjid Istiqlal untuk memberikan dukungan terhadap dunia usaha yang terdampak aksi boikot.

“Ini berarti umat Islam dua kali rugi. Di sana dibantai, di sini di-PHK,” katanya.

Ia menegaskan, dunia usaha harus mendapat dukungan karena menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

“Tanpa dunia usaha, Indonesia tidak mungkin bisa bertahan. Yang paling banyak membayar pajak siapa, yang membiayai operasional negara ini siapa, ya pengusaha. Kalau pengusaha diserang dari berbagai sisi, bagaimana negeri ini bisa besar,” ucapnya.

Aksi boikot terhadap produk-produk Israel atau yang terafiliasi dengan Israel sempat gencar di masyarakat dunia, termasuk Indonesia, menyusul konflik antara Hamas dan Israel di Gaza.

Gerakan ini mulai menguat sejak akhir 2023 sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina sekaligus upaya menekan Israel dari sisi ekonomi.

Di Indonesia, aksi boikot ramai dilakukan terhadap sejumlah merek makanan dan minuman cepat saji.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Illustrated Ramadhan Jakarta (IRJ) 2026 resmi dibuka pada Jumat (6/3) di SPAC8, ASHTA District 8, SCBD, Jakarta. Pembukaan ini menandai dimulainya rangkaian sepuluh hari perayaan Ramadhan berbasis ilustrasi dan desain yang akan berlangsung hingga 15 Maret 2026.

IRJ 2026 diisi oleh karya-karya ilustrator dari dalam dan luar negeri, yang menghadirkan beragam perspektif visual dalam merespons nilai-nilai Ramadhan. Berbeda dari perayaan Ramadhan pada umumnya, IRJ menawarkan pengalaman yang lebih terkurasi dan kontemplatif, mengajak pengunjung menikmati bulan suci melalui pendekatan visual yang modern dan relevan dengan kehidupan urban.

Yoga Prathama, Inisiator Illustrated Ramadhan Jakarta, menyampaikan bahwa pembukaan IRJ menjadi momentum untuk memperluas cara publik memaknai Ramadhan melalui medium visual. “Melalui IRJ, kami ingin menunjukkan bahwa ilustrasi bisa menjadi jembatan antara tradisi dan ekspresi masa kini. Ramadhan tidak harus selalu diekspresikan dengan pendekatan visual yang seragam. Ada banyak cara untuk merayakan dan merefleksikannya, dan kami memberi ruang bagi para ilustrator untuk menghadirkan interpretasi yang personal namun tetap berakar pada nilai-nilai spiritual.”

Selama sepuluh hari, IRJ menghadirkan rangkaian program yang dirancang tidak hanya untuk dinikmati, tetapi juga dialami secara lebih personal. Area pameran menjadi ruang eksplorasi visual yang mengajak pengunjung berhenti sejenak, membaca makna di balik setiap karya, dan meresapi interpretasi Ramadhan dari berbagai sudut pandang illustrator.

Selain itu, IRJ juga menyediakan ruang interaksi yang mempertemukan publik dengan para kreator melalui sesi berbagi, diskusi, dan aktivitas partisipatif. Kehadiran area kurasi produk kreatif turut melengkapi pengalaman, menawarkan pilihan gifting yang dirancang dengan pendekatan desain yang thoughtful. Momentum ini kemudian ditutup setiap harinya dengan kebersamaan saat berbuka puasa, menghadirkan suasana yang intim dan memperkuat esensi Ramadhan sebagai waktu untuk refleksi dan koneksi.

Illustrated Ramadhan Jakarta 2026 terbuka untuk umum hingga 15 Maret 2026 di SPAC8, ASHTA District 8, SCBD, Jakarta.

GAZA - Menteri Keuangan sayap kanan Israel , Bezalel Smotrich, mengatakan pada hari Senin bahwa kelompok Palestina Hamas mungkin akan segera diberi tenggat waktu untuk meletakkan senjatanya.

“Kami memperkirakan bahwa dalam beberapa hari mendatang, Hamas akan diberi ultimatum untuk melucuti senjata dan sepenuhnya melakukan demiliterisasi Gaza,” kata Smotrich dalam sebuah wawancara dengan penyiar publik Kan.

“Jika Hamas tidak mematuhinya, IDF (tentara Israel) akan memiliki legitimasi internasional dan dukungan Amerika untuk melakukannya sendiri, dan IDF sudah mempersiapkan hal ini dan sedang membuat rencana,” kata menteri tersebut, yang merupakan anggota kabinet keamanan Israel yang bertugas menyetujui operasi militer skala besar.

Di bawah fase pertama gencatan senjata yang disponsori AS di Gaza yang menghentikan pertempuran selama dua tahun antara Israel dan Hamas, tentara Israel mundur ke posisi di belakang apa yang disebut Garis Kuning, tetapi masih menguasai lebih dari setengah wilayah tersebut.

Fase kedua yang secara resmi dimulai bulan lalu merencanakan penarikan bertahap tentara Israel dan pelucutan senjata Hamas, yang ditentang keras oleh kelompok militan tersebut.

“Militer Israel pasti akan memasuki dan menduduki Gaza jika Hamas tidak bubar,” kata Smotrich.

Ketika ditanya bagaimana militer akan melakukan hal itu, ia mengatakan “saat ini ada dua atau tiga alternatif yang sedang kami pertimbangkan.”

Rencana perdamaian yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump juga menyerukan pembentukan pasukan penjaga perdamaian berkekuatan 20.000 orang, yang disebut Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), yang mana beberapa negara telah berkomitmen untuk mengirimkan pasukan.

Ketika ditanya bagaimana tentara Israel akan beroperasi melawan Hamas ketika tentara asing dikerahkan di lapangan, Smotrich mengatakan bahwa Hamas akan “mundur dengan sangat cepat dan memungkinkan (militer Israel) untuk masuk. Ini dikoordinasikan dengan Amerika.”

“Ngomong-ngomong, saya belum melihat mereka masuk secepat itu,” tambahnya mengenai ISF.

GAZA - Juru bicara Hamas , Hazem Qassem, mengatakan kepada AFP pada hari Jumat bahwa kelompok Palestina tersebut terbuka terhadap pasukan penjaga perdamaian internasional di Gaza, tetapi menolak campur tangan apa pun dalam “urusan internal” wilayah tersebut.

Pada pertemuan perdana “Dewan Perdamaian” Presiden AS Donald Trump di Washington pada hari Kamis, diumumkan bahwa sejumlah negara akan mengirimkan pasukan ke Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang baru dibentuk untuk Gaza.

Maroko mengumumkan kesediaannya untuk mengirim polisi serta tentara ke Pasukan Keamanan Dalam Negeri (ISF), sementara komandan pasukan Amerika, Mayor Jenderal Jasper Jeffers, mengatakan bahwa Albania, Indonesia, Kazakhstan, dan Kosovo juga berkomitmen untuk mengirim pasukan.

“Posisi kami mengenai pasukan internasional sudah jelas,” kata juru bicara Hamas, Qassem, kepada AFP.

“Kami menginginkan pasukan penjaga perdamaian yang memantau gencatan senjata, memastikan pelaksanaannya, dan bertindak sebagai penyangga antara tentara pendudukan dan rakyat kami di Jalur Gaza, tanpa mencampuri urusan internal Gaza.”

ISF bertujuan untuk memiliki 20.000 tentara, serta pasukan polisi baru. Indonesia telah menyatakan kesediaannya untuk mengirim hingga 8.000 tentara.

Nickolay Mladenov, yang ditunjuk sebagai perwakilan tinggi untuk Gaza oleh Amerika Serikat, mengumumkan pada pertemuan Dewan Perdamaian dimulainya perekrutan untuk pasukan polisi pasca-Hamas di Gaza.

“Melatih pasukan polisi Palestina dalam kerangka nasional mereka bukanlah masalah jika tujuannya adalah untuk menjaga keamanan internal di Jalur Gaza dan menghadapi kekacauan yang ingin diciptakan oleh pendudukan dan milisinya,” tambah Qassem.

Dewan Perdamaian dibentuk setelah pemerintahan Trump, dengan mediator lama Qatar dan Mesir, menegosiasikan gencatan senjata pada bulan Oktober untuk menghentikan perang dahsyat selama dua tahun antara Israel dan Hamas di Gaza.

Sementara, itu, puluhan ribu jamaah melaksanakan salat Jumat pertama Ramadan tahun ini di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem timur yang dianeksasi Israel, tanpa insiden berarti yang dilaporkan oleh polisi Israel.

Banyak orang memasuki Kota Tua Yerusalem melalui Gerbang Damaskus untuk mencapai masjid, situs tersuci ketiga dalam Islam, dengan ratusan orang menuju ke arah yang sama di bawah pengawasan ketat polisi Israel.

Ribuan orang berdiri berdesakan di kompleks masjid saat lantunan doa bergema melalui pengeras suara, bersujud di atas sajadah di bawah langit cerah dengan punggung menghadap kubah emas ikonik masjid.

Meskipun sebagian besar jamaah tinggal di Yerusalem timur atau Israel, beberapa orang melewati pos pemeriksaan Israel untuk mencapai masjid dari Tepi Barat yang diduduki, termasuk di Qalandia, titik jalur utama antara Yerusalem dan Ramallah.

Waqf Islam, badan yang dikelola Yordania yang mengelola situs tersebut, melaporkan bahwa 80.000 jamaah datang ke kompleks tersebut untuk salat.

Israel mengerahkan ribuan petugas polisi tambahan di Yerusalem untuk mengawasi kota suci tersebut selama bulan Ramadan, dan memberlakukan pembatasan perjalanan yang sama seperti tahun lalu untuk warga Palestina di Tepi Barat – yang telah diduduki Israel sejak 1967.

Israel mengumumkan bahwa mereka hanya akan mengeluarkan 10.000 izin untuk warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat yang diduduki yang ingin menghadiri salat Jumat mingguan di Masjid Al-Aqsa selama Ramadan, hanya tersedia untuk wanita di atas 50 tahun, pria di atas 55 tahun, dan anak-anak di bawah 12 tahun.

Um Awad, seorang wanita Palestina di Tepi Barat yang mengajukan izin tetapi ditolak, tidak diizinkan melewati pos pemeriksaan menuju Yerusalem.

“Mereka hanya mengizinkan sejumlah kecil orang untuk mendapatkan izin. Kami mencoba dan mengajukan permohonan, beberapa mendapatkan izin, sementara yang lain ditolak. Salah bagi mereka untuk mencegah kami salat,” katanya kepada AFP.

“Sekalipun mereka mencegah kami pergi hari ini, saya akan datang Jumat depan dan Jumat setelahnya, insya Allah, karena tidak ada seorang pun kecuali Allah yang dapat mencegah kami pergi ke Al-Aqsa,” kata Jihad Bisharat, seorang pria Palestina yang ditolak masuk ke Yerusalem di pos pemeriksaan Qalandia.

Juru bicara kepolisian Yerusalem mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “salat berakhir tanpa insiden.”

JALUR GAZA - Hamas mendesak “Dewan Perdamaian” Presiden Donald Trump untuk memaksa Israel menghentikan “pelanggaran berkelanjutan” terhadap kesepakatan Gaza yang ditengahi Amerika Serikat Oktober lalu. Seruan itu diungkap saat pertemuan formal pertama badan kontroversial ini berlangsung pada hari Kamis di Washington.

Adapun warga Palestina yang terkepung di wilayah yang dilanda perang menunggu fase kedua perjanjian perdamaian sepenuhnya berlaku. “Perang genosida terhadap Jalur Gaza masih berlangsung – melalui pembunuhan, pengusiran, pengepungan, dan kelaparan – yang belum berhenti hingga saat ini,” kata juru bicara Hamas, Hazem Qassem, dalam pernyataan video.

Lebih dari 600 warga Palestina telah tewas oleh pasukan Israel di Gaza sejak kesepakatan gencatan senjata Hamas-Israel dimulai pada 10 Oktober 2025, menurut Kementerian Kesehatan.

Setidaknya 1.600 lainnya terluka akibat penembakan, tembakan, dan serangan udara Israel.

Akhiri Pengepungan

Qassem juga menyerukan kepada dewan Trump untuk memfasilitasi masuknya komite teknokrat yang dipilih untuk memerintah Jalur Gaza yang hancur – dan memulai upaya rekonstruksi besar-besaran untuk “mengakhiri penderitaan penduduk”.

“Kami menyerukan pencabutan pengepungan di Gaza dan pembukaan penyeberangan, dan tidak puas dengan pembukaan sebagian dan minimal… dan pelanggaran yang menyertainya oleh pendudukan terhadap para pelancong,” katanya.

“Kami memperingatkan pendudukan [Israel] agar tidak menggunakan dewan ini sebagai kedok untuk melanjutkan perang di Gaza dan mencegah rekonstruksi.”

Pada hari Selasa, sumber Al Jazeera melaporkan penembakan artileri Israel di lingkungan Tuffah di Kota Gaza di utara Jalur Gaza. Tank-tank Israel juga melepaskan tembakan dengan peluru senapan mesin berat di kota Khan Younis di selatan.

Tidak ada laporan langsung tentang korban jiwa dalam serangan tersebut.

Hambatan yang Berlanjut

Sebelumnya, seorang korban luka tiba di Rumah Sakit al-Awda di Nuseirat, Gaza tengah, setelah satu drone Israel menargetkan sekelompok warga sipil di al-Maghraqa.

Kapal perang angkatan laut Israel menembaki nelayan di lepas pantai Gaza dan menahan dua warga Palestina. Tentara terus melakukan penghancuran daerah permukiman di utara dan selatan Jalur Gaza.

Sementara itu, Israel juga terus memblokir secara ketat masuknya bantuan penyelamat jiwa dan keluarnya ribuan orang sakit dan terluka yang mencari perawatan medis di luar negeri.

Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, mengatakan pada hari Senin bahwa kurang dari 60 persen pengiriman bantuan penting dari Mesir diizinkan masuk ke Gaza.

“Pergerakan kemanusiaan yang membutuhkan koordinasi dengan otoritas Israel juga terus menghadapi hambatan… Tim kami di lapangan sedang berdialog dengan pihak berwenang untuk mengklarifikasi kendala dan mencari solusi agar operasi kami dapat berjalan maju,” kata Dujarric.

Sejak Trump meluncurkan "Dewan Perdamaian" di Forum Ekonomi Dunia di Davos pada Januari lalu, setidaknya 19 negara telah menandatangani piagam pendiriannya.

Dewan tersebut, yang diketuai Trump, awalnya dirancang untuk mengawasi gencatan senjata Gaza dan rekonstruksi wilayah tersebut.

Namun, tujuannya kemudian berubah menjadi penyelesaian berbagai konflik internasional, memicu kekhawatiran bahwa presiden AS ingin menciptakan saingan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa.