Gresik, Jawa Timur (ANTARA) - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi mendorong percepatan hilirisasi produk unggulan kawasan transmigrasi melalui pembangunan industri pengolahan guna meningkatkan daya saing, nilai tambah, serta kesejahteraan masyarakat transmigran.

"Sehingga produk unggulan di kawasan transmigrasi pangan pertanian, hortikultura, perikanan bisa bersaing dengan pasar global," kata Wamentrans pada acara pelepasan 16 ton rajungan yang merupakan produk transmigran dari sejumlah wilayah Indonesia dengan tujuan Amerika Serikat (AS) di Gresik, Jawa Timur, Senin.

Viva Yoga mengatakan pemerintah menginginkan kawasan transmigrasi memiliki pabrik pengolahan agar hasil produksi masyarakat tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi bernilai tambah lebih tinggi.

Menurut dia, Kementerian Transmigrasi telah memiliki data potensi produk unggulan dari berbagai kawasan melalui Program Ekspedisi Patriot yang telah berjalan selama dua tahun terakhir.

Ia menjelaskan hasil riset tersebut menjadi dasar pemerintah merealisasikan proyek perintisan hilirisasi industri di kawasan transmigrasi.

Wamentrans menyebutkan salah satu contoh kawasan transmigrasi yang telah memiliki industri pengolahan adalah pabrik gula Sumba Manis di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pemerintah, lanjutnya, menginginkan pembangunan industri serupa juga berkembang di kawasan transmigrasi lainnya, termasuk di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Menurut dia, proses hilirisasi akan disesuaikan dengan produk unggulan yang dimiliki masing-masing kawasan transmigrasi sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat.

Ia juga mengungkapkan Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara beberapa waktu lalu telah melepas ekspor durian asal Parigi Moutong di wilayah Sigi, Palu, Sulawesi Tengah dengan negara tujuan China.

Langkah tersebut, katanya, menjadi bukti perhatian Kementerian Transmigrasi dalam mendukung pengembangan berbagai komoditas unggulan dari kawasan transmigrasi hingga menembus pasar ekspor.

Dia menegaskan Kementerian Transmigrasi terbuka membantu pengembangan produk unggulan tanaman pangan, hortikultura, maupun perikanan agar mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi.

Ia menambahkan pemerintah akan melakukan komunikasi lebih lanjut secara serius untuk membahas proses teknis pengembangan hilirisasi bersama pihak terkait, termasuk dengan Nirwan.

Menurut dia, potensi produk unggulan kawasan transmigrasi sangat besar dan hanya perlu dihubungkan dengan pasar global agar mampu bersaing serta memperluas peluang ekspor Indonesia.

"Sesungguhnya potensi produk unggulan di kawasan transmigrasi itu sangat banyak, tinggal di-connecting-kan dengan pasar global, sehingga sebagian besar produk unggulan di kawasan transmigrasi itu bisa bersaing dengan pasar global," katanya.

Adapun Wamentrans melepas ekspor rajungan sebanyak 16 ton dengan nilai Rp15 miliar, produk transmigran di sejumlah Indonesia dengan tujuan Amerika Serikat (AS) sebagai upaya mendorong produk unggulan kawasan transmigrasi menembus pasar global.

Ia mengatakan rajungan yang diekspor berasal dari sejumlah kawasan transmigrasi di Sorong, Papua; Pasangkayu, Sulawesi Barat; Maluku, Maluku Utara, serta wilayah Pantura Gresik dan Lamongan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Gresik dan perusahaan eksportir swasta PT Aruna.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Lippo Group menghibahkan lebih dari 30 hektare lahan di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, kepada pemerintah. Lahan tersebut diproyeksikan mampu dibangun sekitar 141.000 unit rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hibah tersebut sebagai komitmen mendukung pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Penyerahan hibah dilakukan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Senin (29/6/2026). Disaksikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta pendiri Lippo Group Mochtar Riady dan Chairman Lippo Group James Riady. Bangun Rumah Subsidi di Meikarta, Danantara Tinjau Lahan Milik Lippo Group

Lahan tersebut diserahkan kepada negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, kemudian akan menjadi penyertaan modal negara yang dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Selanjutnya, pembangunan dan pengelolaan rumah susun akan dilaksanakan oleh BUMN yang ditunjuk pemerintah.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan hibah lahan ini menjadi contoh nyata sinergi pemerintah dan swasta dalam menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat. "Saya berharap hibah ini menjadi contoh bagi kelompok usaha lainnya. Tanah negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," katanya.

Maruarar menegaskan proses hibah telah dikonsultasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta mendapat pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemerintah pun akan bergerak cepat menyelesaikan seluruh tahapan administrasi agar pembangunan dapat segera dimulai.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan proses akad dengan calon penghuni dapat dimulai tahun ini. Menurutnya, tantangan terbesar pembangunan rumah susun selama ini adalah ketersediaan lahan yang strategis, sehingga hibah dari Lippo menjadi momentum penting bagi percepatan Program 3 Juta Rumah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi langkah Lippo Group yang dinilai menunjukkan semangat gotong royong antara pemerintah dan dunia usaha. "Hibah ini merupakan bukti nyata kolaborasi pemerintah dan swasta dalam mendukung program strategis nasional. Kami akan memastikan seluruh proses berjalan cepat dan tidak membebani APBN," katanya.

Ia memastikan pemerintah juga akan memberikan kemudahan administrasi. Termasuk terkait aspek perpajakan atas hibah tersebut agar tidak menghambat partisipasi dunia usaha dalam mendukung program pemerintah.

CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut pembangunan sekitar 141.000 unit rumah susun akan memberikan dampak sosial yang sangat besar. "Kalau dihitung bersama anggota keluarganya, program ini akan memberikan manfaat bagi ratusan ribu masyarakat. Danantara siap menjalankan amanah ini dengan tata kelola yang baik dan sesuai ketentuan," ujarnya.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid berkomitmen mempercepat seluruh proses legalitas pertanahan. "Kami ingin prosesnya selesai secepat mungkin agar yang membantu tidak kapok. Mudah-mudahan langkah ini juga diikuti kelompok usaha lain," katanya.

Senada, Jaksa Agung ST Burhanuddin menilai hibah lahan tersebut menjadi tonggak penting keterlibatan sektor swasta dalam mendukung program pemerintah. "Ini menjadi contoh bahwa swasta ikut bergerak membantu negara. Kami berharap seluruh proses pelaksanaannya dapat berjalan cepat sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat," ujarnya.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh memastikan lembaganya akan mengawal tata kelola program agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga benar-benar dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah.

Pendiri Lippo Group Mochtar Riady mengatakan kebutuhan perumahan menjadi salah satu persoalan besar yang harus diselesaikan bersama. Menurutnya, pembangunan sektor perumahan memiliki efek berganda terhadap perekonomian karena mampu menggerakkan sekitar 174 jenis industri.

"Saya berharap langkah ini menjadi contoh bagi pelaku usaha lainnya. Bila semakin banyak dunia usaha berkontribusi, manfaatnya akan sangat besar bagi pembangunan bangsa," kata Mochtar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan hibah lahan seluas 30 hektar di Meikarta, Kabupaten Bekasi kepada negara merupakan terobosan besar bagi perumahan rakyat.

"Pada hari ini telah dilaksanakan penandatanganan komitmen hibah dari Lippo Cikarang kepada negara. Dan diharapkan ini menjadi terobosan besar," ujar Ara di Jakarta, Senin.

Dirinya mengatakan bahwa perwujudan program 3 juta rumah merupakan kerjasama kolaborasi berbagai pihak yaitu negara, pengembang, masyarakat, dan pelaku usaha.

Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen seluruh pihak dalam mendukung salah satu agenda prioritas Asta Cita Presiden, yaitu program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah.

Pemerintah, kata Purbaya, menyambut baik inisiatif tersebut. Aset ini direncanakan diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai penyertaan modal negara untuk dikelola melalui proses bisnis yang sehat tanpa membebani APBN.

Dirinya menyampaikan bahwa hibah lahan di kawasan Meikarta tersebut untuk mendukung program 3 Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tidak akan dikenakan pajak.

"Tanah yang diserahkan jangan dipajakin. Masa orang kasih, kita pajakin. Jadi saya akan bypass semua aturan-aturan yang ada di Kementerian Keuangan supaya ini bisa terlaksana," kata Purbaya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan pembiayaan pembangunan rumah susun atau rusun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi dari Danantara. Pembangunan rusun subsidi tersebut masih sesuai jadwal rencana.

Dia mengatakan proses pembangunan dimulai dari land clearing pada Februari 2026, kemudian groundbreaking pada Maret 2026, dilanjutkan pembangunan struktur ke atas pada Agustus 2026, dan ditargetkan selesai pada Agustus 2028.

Tanah merupakan hibah dari Lippo seluas 30 hektare untuk tiga lokasi pembangunan.Proyek tersebut direncanakan akan menyediakan total sekitar 141.000 hunian dari tiga lokasi lahan yang telah disiapkan.

Menurut Ara, ini merupakan salah satu proyek hunian vertikal terbesar yang diharapkan dapat membantu masyarakat pekerja memiliki rumah layak.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah dipastikan mengembalikan pagu penempatan dana pemerintah di industri perbankan nasional ke posisi semula sebesar Rp281 triliun. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Juda Agung menerangkan, komitmen penempatan dana cadangan ini juga resmi diputuskan untuk diperpanjang masa berlakunya hingga Desember 2026 mendatang.

"Setelah dievaluasi diambil kesimpulan bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi yang kemarin 281 triliun akan dikembalikan lagi 281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026, Desember 2026," ungkap Juda dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senin (29/6/2026).

Purbaya Bakal Tempatkan Dana Rp400 Triliun Lagi di Himbara



Sebagai langkah antisipasi berlapis, pemerintah tidak hanya mengembalikan dana reguler melainkan turut menyiagakan amunisi tambahan senilai Rp100 triliun. Pasokan modal sekunder ini berfungsi sebagai dana siaga (standby fund) yang siap diinjeksikan sewaktu-waktu ke pasar keuangan apabila perbankan domestik memerlukan dukungan likuiditas instan untuk menopang ekspansi bisnisnya.

Juda menggarisbawahi bahwa intervensi modal ini sangat krusial agar fungsi intermediasi perbankan tidak terhambat di tengah tingginya animo pengajuan modal dari pelaku usaha. Merujuk pada data performa bulan lalu, laju penyaluran kredit nasional mampu tumbuh agresif di level 11,5% pada bulan Mei.

"Di samping itu ada tambahan 100 triliun sebagai standby in case diperlukan dan memang perbankan masih memerlukan likuiditas untuk menyalurkan kredit. Karena informasi dari perbankan permintaan kredit itu masih cukup, masih masih cukup tinggi tetapi likuiditas perlu dijaga agar bank bisa menyalurkan pertumbuhan kredit dan diperkirakan kemarin di bulan Mei kredit tumbuh 11,5 persen," jelas Juda.

Kemenkeu berharap pasokan likuiditas perbankan yang melimpah dari pemerintah ini dapat menjadi stimulus utama agar performa pembiayaan nasional konsisten mencetak pertumbuhan dua digit (double digit) pada bulan-bulan berikutnya demi menggerakkan roda ekonomi riil.

"Kami harapkan pertumbuhan kredit juga masih double digit di dalam bulan-bulan ke depan. Oleh sebab itu likuiditas memang benar-benar harus tetap terjaga di perbankan," pungkas Juda.

Penambahan kembali SAL dapat meredam kenaikan biaya dana, tetapi lebih sebagai penahan tekanan daripada solusi permanen

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede memandang, penambahan penempatan saldo anggaran lebih (SAL) di bank-bank anggota Himbara dapat membantu meredam kenaikan biaya dana (cost of fund/CoF) perbankan meski bukan merupakan solusi permanen.

Adapun Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk kembali menempatkan dana SAL di Himbara dengan total hampir mendekati Rp400 triliun. Langkah ini ditempuh setelah SAL sempat ditarik sebagian.

“Penambahan kembali SAL dapat meredam kenaikan biaya dana, tetapi lebih sebagai penahan tekanan daripada solusi permanen,” kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Secara umum, Josua menilai penempatan kembali SAL di Himbara dapat membantu membuat likuiditas lebih longgar dan lebih kondusif, terutama bagi bank-bank penerima dana.

Ia mencatat, pengalaman sebelumnya menunjukkan penempatan kas negara di perbankan pada September 2025 sebesar Rp200 triliun membantu mendorong likuiditas perekonomian, menurunkan suku bunga pasar uang, menekan bunga deposito khusus, menurunkan biaya dana, dan mendukung kredit yang tumbuh 9,6 persen pada Desember 2025.

Selain itu, penempatan kas negara di perbankan memperkuat kapasitas intermediasi, menjaga stabilitas pendanaan perbankan, dan mendukung kecukupan likuiditas domestik.

Meski demikian, Josua mengingatkan bahwa dampak penempatan SAL terhadap peningkatan kredit tidak terjadi secara otomatis.

“Dana SAL bisa mengurangi tekanan pendanaan dan memberi ruang bagi bank untuk tidak terlalu agresif menaikkan bunga dana, tetapi kredit tetap bergantung pada permintaan sektor riil, kelayakan debitur, kualitas jaminan, dan selera risiko bank,” jelas dia.

Apabila bank melihat risiko kredit meningkat, imbuh Josua, dana SAL bisa lebih banyak digunakan sebagai penyangga likuiditas dan bukan langsung disalurkan menjadi kredit baru.

Ia memandang bahwa dampak penempatan SAL di perbankan akan signifikan apabila nilainya cukup besar, berjangka waktu relatif panjang, memiliki jadwal penarikan yang jelas, serta didistribusikan sesuai dengan kebutuhan likuiditas perbankan.

Sebaliknya, apabila dana ditempatkan sangat sementara dan sewaktu-waktu dapat ditarik, bank akan tetap berhati-hati karena tidak bisa membiayai kredit jangka panjang dengan dana jangka pendek yang tidak pasti.

Josua juga mengingatkan risiko penempatan SAL yang dapat menciptakan ketergantungan bank pada dana pemerintah. Jika terlalu terkonsentrasi di Himbara, kebijakan ini dinilai dapat memperlebar kesenjangan biaya dana karena bank penerima memperoleh pendanaan lebih murah, sedangkan bank lain tetap harus bersaing melalui bunga deposito.

“Ini bisa memperlebar perbedaan biaya dana antarbank. Karena itu, kebijakan SAL perlu dirancang bukan hanya untuk menambah likuiditas, tetapi juga untuk mencegah perang bunga, menjaga persaingan sehat, dan memastikan dana benar-benar mengalir ke sektor produktif,” kata Josua.

Meski indikator agregat seperti alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK), liquidity coverage ratio (LCR), loan to deposit ratio (LDR), serta pertumbuhan DPK positif, Josua juga mengingatkan bahwa indikator tersebut belum tentu menangkap tekanan yang dirasakan bank secara mikro.

Beberapa yang sering tidak terlihat seperti distribusi likuiditas antarbank, komposisi dana murah dan dana mahal, konsentrasi deposan besar, profil jatuh tempo dana, kebutuhan kas harian, posisi likuiditas rupiah dan valas, serta ruang likuiditas yang masih bebas digunakan.

“Karena itu, angka industri bisa terlihat aman, tetapi sebagian bank tetap merasa ketat karena harus bersaing mahal untuk mempertahankan dana, terutama ketika kredit berjalan, deposan besar lebih mudah berpindah, dan suku bunga acuan naik,” kata Josua.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung pada Senin (29/6) mengatakan bahwa pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar Rp110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa Rp281 triliun.

Kini, dana tersebut dikembalikan lagi ke perbankan sehingga total dana yang ditempatkan menjadi Rp281 triliun dan akan dipertahankan hingga akhir tahun.

Di luar itu, telah disiapkan tambahan dana standby sebesar Rp100 triliun yang saat ini masih berada di Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, total dana yang dapat ditempatkan di perbankan bisa mencapai Rp381 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Tujuannya bukan sekadar meningkatkan produksi, tetapi menciptakan rantai nilai yang mampu menghasilkan produk berkualitas, berdaya saing, dan memiliki akses pasar yang luas

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong peningkatan hilirisasi komoditas perhutanan sosial untuk meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, dan mendorong kesejahteraan masyarakat di dalam maupun sekitar kawasan hutan.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kemenhut Catur Endah Prasetiani mengatakan perhutanan sosial kini memasuki babak baru, yakni tidak lagi hanya memperluas akses kelola, tetapi memastikan akses tersebut berkembang menjadi usaha produktif, bernilai tambah, dan berdaya saing.

"Transformasi yang sedang kita dorong adalah akses menuju usaha, dari produktif menuju nilai tambah, dan dari pengelolaan kawasan menuju pembangunan ekosistem ekonomi masyarakat," kata Endah dalam acara "Refleksi dan Harapan: Pengalaman RECOFTC Indonesia Memperkuat Kapasitas dan Kemitraan Hutan Berbasis Masyarakat" di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan hilirisasi menjadi bagian penting dari pengembangan ekonomi masyarakat hutan karena dapat mengubah hasil komoditas dari bahan baku menjadi produk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Menurut dia, hasil hutan bukan kayu (HHBK) memiliki potensi ekonomi yang masih dapat dikembangkan. Kemenhut saat ini memfokuskan pengembangan 10 komoditas unggulan perhutanan sosial, yakni kopi, kakao, aren, vanili, kelapa, lada, pala, jambu mete, kemiri, dan cengkeh.

"Tujuannya bukan sekadar meningkatkan produksi, tetapi menciptakan rantai nilai yang mampu menghasilkan produk berkualitas, berdaya saing, dan memiliki akses pasar yang luas," ujarnya.

Berdasarkan paparan Kemenhut, hilirisasi komoditas perhutanan sosial diarahkan melalui sejumlah tahapan, mulai dari produksi, pengolahan, pengemasan, sertifikasi, pemasaran, hingga kemitraan.

Dengan pola tersebut, kelompok perhutanan sosial diharapkan tidak hanya menjadi penghasil bahan baku, tetapi juga produsen produk bernilai tambah dengan manfaat ekonomi yang lebih besar.

Data Kemenhut mencatat HHBK Indonesia pada 2024 mencapai lebih dari 850 ribu ton dengan nilai provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp36,52 miliar.

Endah menjelaskan pengembangan komoditas tersebut diperkuat melalui pendekatan Smart Agroforestry, yakni pengelolaan agroforestri atau wanatani yang mengintegrasikan tanaman kehutanan, perkebunan, pertanian, inovasi teknologi, dan adaptasi perubahan iklim.

Pendekatan itu diharapkan mendorong diversifikasi usaha masyarakat sehingga sumber pendapatan tidak hanya bergantung pada satu komoditas, sekaligus menjaga keseimbangan fungsi ekonomi dan kelestarian hutan.

Menurut dia, kebijakan tersebut juga sejalan dengan pengembangan multiusaha kehutanan yang mengoptimalkan berbagai potensi kawasan perhutanan sosial menjadi sumber usaha yang saling mendukung.

Ia menekankan keberhasilan hilirisasi membutuhkan kemitraan multipihak yang menghubungkan masyarakat dengan pengetahuan, teknologi, pembiayaan, investasi, dan pasar.

"Kemitraan multipihak bukan lagi sekadar pilihan, melainkan persyaratan untuk keberhasilan perhutanan sosial," ucapnya.

Hingga Mei 2026, capaian perhutanan sosial mencapai 8,35 juta hektare melalui 11.226 surat keputusan yang memberikan akses kelola kepada 1,43 juta kepala keluarga.

Program tersebut juga didukung 3.052 pendamping perhutanan sosial di seluruh Indonesia, sedangkan kelompok usaha perhutanan sosial diklasifikasikan dalam empat kategori, yakni Blue 52,79 persen, Silver 37,67 persen, Gold 8,75 persen, dan Platinum 0,79 persen.

"Platinum ini artinya mereka bisa mengelola perhutanan sosial selain untuk kehidupannya sendiri, tentunya juga ada merekrut lapangan pekerjaan baru, tenaga kerja baru, dan juga bisa menjual hasilnya ke luar dari daerahnya," ungkap dia.

Selain itu, Kemenhut mencatat terdapat 36.095 desa di dalam dan sekitar kawasan hutan, dengan 36,7 persen penduduknya masih berada dalam garis kemiskinan.

Endah menyebutkan bahwa kondisi tersebut antara lain dipengaruhi keterbatasan akses legal terhadap kawasan hutan, minimnya lahan usaha produktif, serta keterbatasan akses modal dan pasar.

Senada, Kepala Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan Kemenhut Dodi Sumardi juga menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan penciptaan nilai tambah melalui kolaborasi berbagai pihak.

"Kesejahteraan membutuhkan nilai tambah, dan nilai tambah membutuhkan kolaborasi," kata Dodi.

Ia mengatakan pemerintah mendorong pengembangan ekonomi kawasan melalui pendekatan Integrated Area Development (IAD) yang mengintegrasikan kawasan, aktor, rantai nilai hulu-hilir, serta program pembangunan lintas sektor.

Pemerintah daerah dinilai berperan penting sebagai orkestrator dalam menyinergikan pendanaan, program lintas sektor, pengembangan usaha, dan penguatan kelembagaan masyarakat.

Dengan penguatan hilirisasi dan pengembangan kawasan terpadu, Kemenhut berharap perhutanan sosial tidak hanya menjadi kebijakan akses lahan, tetapi juga instrumen penciptaan lapangan kerja hijau, penguatan ketahanan pangan, ekonomi, dan ekologi nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menyambut positif penempatan kembali saldo anggaran lebih (SAL) di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang diharapkan dapat memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas pembiayaan sektor produktif semakin meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo memandang stabilitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga sinergi yang erat antara pemerintah dan industri perbankan. Pengelolaan SAL yang optimal membutuhkan dukungan sistem keuangan yang sehat.

“Di sinilah kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting, yakni menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta pembangunan nasional,” kata Anggoro dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sebagai bagian dari anggota Himbara, Anggoro menyampaikan bahwa perseroan siap berkontribusi mendukung kebijakan pemerintah melalui layanan keuangan syariah yang inklusif, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Kami mengapresiasi kepercayaan pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Anggoro.

Menurutnya, penempatan SAL juga membantu menurunkan biaya dana (cost of fund), sehingga bank memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif. Dampaknya, masyarakat dan UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga aktivitas ekonomi dapat terus tumbuh.

Di tengah dukungan tersebut, perseroan tetap menjaga fundamental pendanaan melalui penguatan dana murah (CASA) yang ditopang oleh tabungan haji, pengembangan Islamic ecosystem, dan akselerasi layanan digital.

Perseroan juga terus memperluas pembiayaan pada segmen ritel, UMKM, dan konsumer, serta memperkuat pendapatan berbasis komisi melalui bisnis emas sebagai bank syariah pertama yang memiliki izin bullion.

Hingga April 2026, BSI mencatat dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp382 triliun atau tumbuh 17,90 persen secara tahunan (year on year/yoy), dengan tabungan meningkat 22,02 persen menjadi Rp165 triliun sehingga rasio CASA mencapai 63,48 persen.

Sementara itu, pembiayaan tumbuh 15,59 persen menjadi Rp332 triliun dengan kualitas aset tetap terjaga, tercermin dari rasio NPF gross yang membaik menjadi 1,80 persen.

Sebagai mitra strategis pemerintah, perseroan menyatakan terus mendukung berbagai program prioritas nasional mulai dari pembiayaan UMKM, KUR, koperasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembiayaan rumah bersubsidi.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen perseroan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk kembali menempatkan dana SAL di Himbara dengan total hampir Rp400 triliun, setelah sempat dilakukan penarikan sebagian.

Menurut Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung pada Senin (29/6), pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar Rp110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa Rp281 triliun.

Kini, dana tersebut dikembalikan lagi ke perbankan sehingga total dana yang ditempatkan menjadi Rp281 triliun dan akan dipertahankan hingga akhir tahun.

Di luar itu, telah disiapkan tambahan dana standby sebesar Rp100 triliun yang saat ini masih berada di Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, total dana yang dapat ditempatkan di perbankan bisa mencapai Rp381 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dana (SAL) pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi, yang kemarin Rp281 triliun akan dikembalikan lagi Rp281 triliun dan diperpanjang hingga akhir Desember 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan kembali menempatkan dana kas negara sebesar Rp281 triliun di bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) hingga akhir Desember 2026.

Selain itu, Kemenkeu juga menyiapkan tambahan dana siaga (standby) sebesar Rp100 triliun yang dapat digunakan apabila perbankan memerlukan tambahan likuiditas.

"Dana (SAL) pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi, yang kemarin Rp281 triliun akan dikembalikan lagi Rp281 triliun dan diperpanjang hingga akhir Desember 2026. Di samping itu ada tambahan Rp100 triliun sebagai standbyin case diperlukan," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Langkah tersebut diambil lantaran sektor perbankan dinilai masih membutuhkan dukungan likuiditas guna menjaga penyaluran kredit. Menurut Juda, permintaan kredit dari dunia usaha masih cukup tinggi sehingga likuiditas bank perlu tetap terjaga.

Juda merinci, pemerintah sempat menarik dana SAL sebesar Rp110 triliun pada Juni 2026 dari total penempatan dana sebelumnya yang tersisa Rp281 triliun. Kini, dana tersebut dikembalikan lagi ke perbankan sehingga total dana yang ditempatkan menjadi Rp281 triliun dan akan dipertahankan hingga akhir tahun.

Di luar itu, telah disiapkan tambahan dana standby sebesar Rp100 triliun yang saat ini masih berada di Bank Indonesia (BI). Dengan demikian, total dana yang dapat ditempatkan di perbankan bisa mencapai Rp381 triliun.

Juda berharap tambahan likuiditas dari kas negara itu bisa menjaga pertumbuhan kredit tetap berada di level dua digit.

"Kemarin di bulan Mei (2026) kredit tumbuh 11,5 persen, kami harapkan pertumbuhan kredit juga masih double digit di dalam bulan-bulan ke depan. Oleh sebab itu likuiditas memang benar-benar harus tetap terjaga di perbankan," jelasnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Dari kampus lahir inovasi, teknologi, dan generasi yang menentukan masa depan bangsa

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) memperkuat kolaborasi percepatan inovasi, riset, dan hilirisasi pertanian sehingga mewujudkan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.

“Kita membutuhkan kampus, pemerintah, dan dunia usaha berjalan bersama. Hasil penelitian harus turun ke masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi petani,” kata Mentan di Jakarta, Senin.

Pertemuan yang digelar sejak pagi pukul 06.00 WIB di kediamannya, di Jakarta, turut dihadiri Rektor UGM Prof. Ova Emilia, wakil rektor, dekan, guru besar, peneliti, kepala pusat studi, dosen, hingga mahasiswa klaster agro itu difokuskan untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat inovasi dan hilirisasi pertanian menuju swasembada pangan.

Dalam pertemuan tersebut, Mentan menegaskan perguruan tinggi merupakan mitra strategis pemerintah dalam melahirkan inovasi yang mampu menjawab berbagai tantangan sektor pertanian nasional.

“Dari kampus lahir inovasi, teknologi, dan generasi yang menentukan masa depan bangsa,” ujar Mentan.

Menurutnya, pembangunan pertanian tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Diperlukan sinergi yang kuat antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha melalui pendekatan triple helix agar hasil riset tidak berhenti di laboratorium, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, Amran mengajak UGM memperluas kolaborasi di berbagai subsektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hingga peternakan.

Secara khusus, ia mendorong pengembangan komoditas strategis seperti kedelai dan bawang putih untuk mengurangi ketergantungan impor, termasuk penguatan riset bawang putih di Temanggung yang merupakan salah satu sentra produksi nasional.

Di sektor peternakan, Mentan juga mendorong pengembangan teknologi semen beku dan persilangan sapi Belgian Blue dengan Brahman guna menghasilkan ternak berproduktivitas tinggi.

“Kembangkan semen beku dan persilangan sapi agar menghasilkan produktivitas yang tinggi. Ini akan menjadi lompatan besar bagi peternakan Indonesia,” katanya.

Mentan menekankan hilirisasi hasil riset harus menjadi prioritas perguruan tinggi. Menurutnya, penelitian tidak boleh berhenti menjadi publikasi ilmiah, tetapi harus mampu menyelesaikan persoalan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan petani.

“Lakukan penelitian yang dibutuhkan masyarakat. Penelitian jangan hanya menjadi Scopus, tetapi harus memberikan manfaat bagi rakyat,” tegasnya.

Ia menegaskan visi besar Presiden untuk mewujudkan swasembada pangan, meningkatkan produksi protein nasional, serta mengembangkan biodiesel dan bioetanol hanya dapat dicapai melalui kolaborasi erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha.

Sementara itu, Rektor UGM Prof. Ova Emilia menyampaikan apresiasi atas inisiatif Mentan Amran yang menghadirkan seluruh unsur universitas dalam satu forum diskusi strategis.

“Selama saya menjabat, ini merupakan diskusi yang sangat lengkap bersama seorang menteri. Peneliti, pusat studi, dosen, hingga mahasiswa hadir bersama membahas masa depan pertanian Indonesia,” ujarnya.

Ia menegaskan UGM siap mendukung agenda pembangunan pertanian nasional melalui riset, inovasi, dan kolaborasi lintas disiplin.

“Kami siap mendukung apa yang telah disampaikan Bapak Menteri. Apa yang menjadi visi Kementerian Pertanian sejalan dengan semangat UGM untuk menghadirkan riset yang berdampak bagi masyarakat,” kata Rektor UGM.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

BEIRUT - Drone-drone kecil itu melayang — tanpa terdeteksi — di atas langit Lebanon selatan dan Israel utara, mencari target.

Rekaman yang diambil oleh perangkat bermuatan bahan peledak menunjukkan mereka, satu demi satu, menemukan dan menyerang target mereka: titik lemah pada tank Merkava Israel. Baterai pertahanan udara Iron Dome. Sekelompok tentara Israel yang tidak curiga.

Ancaman Nyata Zionis Bukan Iran, Industri Militer Israel Berlomba Melawan Drone Hizbullah

1. Drone Serat Optik Jadi Andalan Hizbullah

Drone serat optik dengan tampilan orang pertama (FPV) telah menjadi senjata utama dalam perang kelompok militan Lebanon, Hizbullah, melawan Israel dalam beberapa bulan terakhir – melewati sistem pertahanan canggih Israel dengan meniru taktik perang asimetris yang pertama kali muncul dalam perang Rusia-Ukraina.

Melansir CNN, setidaknya 12 tentara Israel telah tewas akibat drone Hizbullah sejak konflik kembali berkobar pada bulan Maret – sepertiga dari korban jiwa Israel di Lebanon – dan militer sedang berupaya keras untuk menemukan cara untuk melawan ancaman tersebut.

Tidak seperti drone yang sebelumnya dikerahkan Hizbullah terhadap Israel, drone FPV serat optik – yang seringkali tidak lebih besar dari piring makan – sangat sulit dideteksi. Kunci dari daya mematikannya adalah gulungan yang membawa kabel serat optik tipis sepanjang bermil-mil yang menambatkan drone ke pilotnya, yang berarti mereka tidak memancarkan sinyal radio apa pun. Hal itu membuat mereka sangat sulit dideteksi dan tidak mungkin untuk diinterferensi menggunakan metode perang elektronik.

“Ancaman drone adalah tantangan, tetapi kita akan mengatasinya,” kata kepala staf militer Israel, Eyal Zamir, bulan lalu, menambahkan bahwa “solusi operasional dan teknologi” sedang dikembangkan dan diimplementasikan.

2. Tentara Israel Sangat Takut dengan Drone Hizbullah

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) memulai dengan mengerahkan ratusan ribu meter persegi jaring kawat – yang dapat menangkap drone sebelum mencapai targetnya – untuk melindungi pasukan di Lebanon selatan dan pangkalan di Israel utara. Mereka juga telah menyediakan senapan dan peluru fragmentasi kepada tentara yang dapat digunakan untuk menjatuhkan drone yang mendekat dari jarak dekat.

Namun agar senjata-senjata tersebut efektif melawan drone, tentara terlebih dahulu harus mengetahui kedatangan drone tersebut.

IDF belum mengungkapkan bagaimana – atau apakah – mereka telah meningkatkan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan melacak drone ini, tetapi mereka telah meluncurkan seruan kepada perusahaan teknologi dan pertahanan swasta untuk mengembangkan dan mengerahkan tindakan penanggulangan yang efektif.

3. Militer Israel Minta Bantuan Perusahaan Militer

Bulan lalu, banyak perusahaan tersebut berkumpul bersama para pejabat militer untuk membahas apa yang jelas merupakan masalah mendesak yang membutuhkan solusi baru. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk yang mengembangkan sensor non-frekuensi radio untuk mengidentifikasi drone serat optik dan yang lainnya yang berupaya mencegat dan menetralisir drone sebelum mencapai targetnya.

Di antara mereka adalah Shai Kurianski, kepala teknologi dan salah satu pendiri Airwayz, yang mengatakan telah mengembangkan perangkat lunak yang dapat mengelola ruang udara ketinggian rendah dan mengidentifikasi potensi ancaman. Teknologi ini baru-baru ini digunakan oleh Departemen Kepolisian Miami untuk membantu melindungi stadion Piala Dunia FIFA dari ancaman drone.

Karena drone serat optik Hizbullah sangat sulit dideteksi, para ahli mengatakan beberapa jenis sensor seringkali dibutuhkan secara bersamaan untuk mengidentifikasi ancaman yang datang secara akurat – di antaranya, sistem optik, akustik, radar, dan berbasis laser.

Airwayz mengatakan sistemnya menggabungkan data dari beberapa sensor untuk dengan cepat mengidentifikasi drone ramah dan musuh.

“Sebagian besar peringatan yang dimiliki tentara – adalah ketika mereka mendengar drone datang dan mereka memiliki waktu sekitar tiga, empat detik,” kata Kurianski. “Jika Anda memberi mereka peringatan 20 detik atau 30 detik, hasilnya akan berbeda.”

4. Israel Makin Tak Berdaya

Seperti orang lain di industri teknologi tinggi Israel, Kurianski termotivasi oleh rasa urgensi, karena tentara Israel tampaknya sebagian besar tidak berdaya melawan ancaman baru Hizbullah ini.

“Anak-anak kitalah yang berada di Lebanon yang mendapatkan bahan peledak FPV itu dan kita tidak akan menunggu,” kata Kurianski.

Namun di samping rasa urgensi itu, banyak warga Israel juga merasa frustrasi karena militer Israel tidak cukup siap menghadapi ancaman yang telah diprediksi banyak orang.

5. Terinspirasi Perang Ukraina

Drone serat optik pertama kali muncul di medan perang di Ukraina dua tahun lalu. Pejabat Ukraina mengatakan mereka telah memperingatkan rekan-rekan mereka di Israel tentang bahaya tersebut dan menawarkan bantuan kepada Israel untuk mempersiapkan tindakan balasan untuk hari ketika drone murah ini – yang hanya berharga Masing-masing seharga USD300 hingga USD400 – jatuh ke tangan musuh Israel.

“Kami tidak melihat banyak minat atau keinginan dari kepemimpinan Israel di bidang ini,” kata duta besar Ukraina untuk Israel, Yevgen Korniychuk, kepada situs berita Ynet Israel pada bulan Mei. “Saya tidak ingin berspekulasi tentang alasannya. Saya sering mendengar kekecewaan tentang fakta bahwa Israel kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa tentaranya.”

Ini adalah kenyataan mematikan yang tak terbantahkan karena Hizbullah telah mengunggah puluhan video yang menunjukkan drone mereka menyusup ke pangkalan Israel dan posisi operasi garis depan, serta menargetkan pasukan Israel di lapangan.

Para pejabat militer Israel saat ini dan mantan pejabat militer Israel juga mengakui bahwa Israel tidak siap menghadapi ancaman drone.

Brigadir Jenderal Yaron Rosen (Purn.), mantan kepala Staf Siber IDF, mengatakan militer "benar-benar kewalahan" oleh banyaknya ancaman dan arena yang telah mereka hadapi.

“Semua orang membicarakannya seperti, ‘Guys, itu akan datang,’ tetapi tidak ada yang benar-benar tahu dan hal-hal lain menyita pikiran kita, terutama Iran,” kata Rosen, yang juga ketua eksekutif Airwayz.

Dia mengatakan IDF sekarang "melakukan segala yang bisa dilakukan" untuk menutup kesenjangan dan berharap melihat "penurunan tajam" dalam efektivitas drone Hizbullah "dalam beberapa bulan ke depan."

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia riset dan industri sebagai kunci mempercepat hilirisasi yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Menurut Rosan dalam pernyataan resmi di Jakarta, Minggu, investasi dan hilirisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga menjadi fondasi bagi terwujudnya industri nasional yang produktif, transparan, berdaya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan pekerja.

Ia menegaskan arah kebijakan hilirisasi Indonesia harus mampu menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan.

Investasi yang masuk tidak hanya diukur dari besaran nilai modal, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan produktivitas nasional, memperkuat penguasaan teknologi, serta memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Adapun hal tersebut disampaikan Rosan saat menyampaikan keynote speech dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains Teknologi dan Industri (KSTI) 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Hall B Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Sabtu (27/6).

"Kami meyakini keberadaan dari Bapak, Ibu, Mahasiswa, dan Mahasiswi di universitas terutama di bidang riset dan development-nya tentunya memberikan kontribusi yang sangat sangat positif. Oleh sebab itu kita tinggal memikirkan kolaborasi ke depannya supaya hal-hal positif yang sudah dilahirkan dari investasi dan hilirisasi ini bisa diimplementasikan ke dalam industri-industri yang ada dan bisa menghasilkan manfaat yang luar biasa ke depannya,” ujar Rosan.

Rosan mengungkapkan, kebijakan hilirisasi telah menunjukkan hasil yang positif. Sepanjang 2025, realisasi investasi Indonesia mencapai Rp1.931,2 triliun atau tumbuh 12,7 persen secara tahunan (year-on-year), sekaligus melampaui target pemerintah dengan capaian 101,3 persen.

Realisasi tersebut juga berhasil menyerap lebih dari 2,7 juta tenaga kerja langsung atau meningkat 10,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Ia menambahkan, keterhubungan antara kegiatan riset dan kebutuhan industri menjadi faktor penting dalam membangun industri nasional yang sehat dan berkelanjutan.

“Riset yang terhubung dengan industri menjadi salah satu faktor penting dalam membangun industri yang sehat dan berkelanjutan. Kepastian regulasi, good governance, serta kemudahan berusaha akan meningkatkan kepercayaan investor sekaligus menciptakan persaingan usaha yang adil,” imbuhnya.

Untuk memperkuat ekosistem inovasi nasional, pemerintah telah menyiapkan insentif Super Tax Deduction hingga 300 persen bagi kegiatan riset dan pengembangan, serta hingga 200 persen untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Menurut Rosan, kebijakan tersebut akan memberikan manfaat optimal apabila diiringi komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kolaborasi guna menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan di sektor industri.

Selain itu, ia menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda hilirisasi nasional.

Pembangunan industri, kata dia, harus berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan, riset, penguatan keterampilan, keselamatan kerja, serta terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2026

Peningkatan daya listrik aliran atas (LAA) atau elektrifikasi Green Line Tanah Abang-Rangkasbitung ditargetkan selesai pada 2027. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

Proyek ini digadang-gadang menjadi langkah penting untuk menambah kapasitas, meningkatkan keandalan, dan memperbaiki layanan kereta rel listrik (KRL) bagi masyarakat.

"Saya sih berharap itu bisa cepat dan bisa selesai di tahun 2027, mudah-mudahan harapannya itu bisa selesai," kata Dudy di Jakarta, Sabtu (27/6), seperti diberitakan Antara.

Menurutnya, jalur Green Line menjadi salah satu prioritas utama pemerintah karena dinilai paling mendesak untuk direalisasikan. Jalur ini terus mengalami peningkatan jumlah penumpang, sedangkan waktu tunggu antarkereta masih relatif panjang.

Selain elektrifikasi, pemerintah juga menyiapkan penambahan rangkaian kereta untuk mendukung pelayanan yang lebih optimal dan nyaman.

Dudy menyebut rangkaian yang akan digunakan nantinya bisa mengadopsi spesifikasi lebih besar, mirip armada yang sudah beroperasi di lintas Bekasi.

Dengan penguatan infrastruktur dan armada itu, kapasitas angkut di jalur Rangkasbitung ditargetkan dapat meningkat hingga 12 gerbong.

Pemerintah juga membuka peluang penggunaan kereta berkapasitas lebih besar agar daya angkut bertambah sekaligus menghadirkan kenyamanan lebih baik bagi penumpang.

Namun, Dudy mengakui proyek elektrifikasi tidak bisa diselesaikan secara instan. Salah satu pekerjaan utama yang harus dilakukan, yakni penggantian gardu listrik di sepanjang lintasan menuju Rangkasbitung. Proses ini membutuhkan waktu dan persiapan teknis yang matang.

Ia pun meminta masyarakat bersabar karena pembangunan infrastruktur perkeretaapian memang harus berjalan bertahap dan mengikuti tahapan teknis yang berlaku. Adapun pemerintah juga berencana mempercepat pengembangan di jalur lain, seperti Cikampek.

"Kami memahami dan kita juga mengerti harapan dan tuntutan masyarakat dan kita akan berupaya secepat mungkin, sesegera mungkin memenuhi apa yang menjadi harapan dari masyarakat," kata Dudy.

Di sisi lain, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin mengatakan, permintaan masyarakat terhadap layanan Commuter Line lintas Tanah Abang-Rangkasbitung terus meningkat.

Oleh karena itu, KAI bersama Kementerian Perhubungan berupaya menambah kapasitas sarana dan prasarana di lintasan tersebut.

"Peningkatan kapasitas agar perjalanan pelanggan menjadi lebih nyaman dan tersedia lebih banyak pilihan perjalanan," kata Bobby di Jakarta, Sabtu (6/6).

Langkah awal yang akan dilakukan, yakni penguatan sistem LAA. Saat ini daya listrik di lintas Tanah Abang-Rangkasbitung masih berada pada level 3.000 volt, lebih rendah dibanding lintas Bogor dan Bekasi yang sudah didukung daya 4.000 volt.

Kondisi itu membuat rangkaian 12 kereta belum bisa dioperasikan, sehingga kapasitas masih bertumpu pada rangkaian 8 dan 10 kereta. Untuk mendukung peningkatan layanan, KAI berencana menambah 11 gardu traksi di lintas tersebut.

KAI juga mencatat volume pengguna KRL di jalur Rangkasbitung terus meningkat dari tahun ke tahun, mulai dari 43,3 juta pelanggan pada 2022 hingga 77,5 juta pelanggan pada 2025. Pada Januari-Mei 2026 saja, jumlah penumpang sudah mencapai 33,3 juta orang.