Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria membantah kabar perihal warga Indonesia dengan tabungan di atas Rp3 miliar akan diwajibkan membeli produk Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Dony menegaskan isu tersebut tidak benar alias hoax.

"Tidak benar informasi tersebut. Isu itu hoax. Tidak ada rencana pemerintah mewajibkan masyarakat Indonesia yang memiliki tabungan di atas Rp3 miliar untuk membeli Patriot Bond maupun Merah Putih Bond," kata Dony Oskaria kepada wartawan, Jumat (5/6).

Kabar mengenai masyarakat dengan tabungan di atas Rp3 miliar wajib membeli produk tersebut mencuat seiring disahkannya revisi UU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi undang-undang.

Dony menyampaikan instrumen Patriot Bond dan Merah Putih Bond dirancang sebagai produk investasi yang ditujukan bagi masyarakat maupun investor yang berminat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional. Dony menegaskan tak ada kewajiban bagi masyarakat kalangan tertentu untuk membeli produk tersebut.

"Pemerintah dan Danantara berkomitmen menjalankan seluruh kebijakan investasi sesuai prinsip transparansi, tata kelola yang baik, serta menghormati hak masyarakat dalam mengambil keputusan investasi. Oleh karena itu, informasi yang menyebut adanya kewajiban pembelian bagi kelompok masyarakat tertentu tidak benar dan tidak memiliki dasar," ujar Dony.

DPR sebelumnya mengesahkan RUU P2SK menjadi UU dalam rapat paripurna DPR RI ke-20 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026 yang digelar pada Kamis (5/6) kemarin.

Salah satu perubahan dalam aturan baru itu yaitu perihal Danantara yang menerbitkan surat utang khusus. Pemerintah meyakini penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond dapat memperkuat mobilisasi modal untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dalam rangka mobilisasi kapital untuk mendorong perekonomian nasional di tengah kondisi ketidakpastian global yang tinggi, RUU ini mengatur bahwa BPI Danantara dapat menerbitkan surat utang khusus termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Instrumen itu juga diharapkan bisa memperluas pendanaan jangka panjang bagi proyek-proyek strategis nasional sekaligus memperkuat kapasitas investasi Danantara.

"Penerbitan surat utang khusus dilakukan dengan menetapkan strategi, kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko yang dikelola secara profesional, akuntabel dan berdasarkan pertimbangan bisnis yang sahih," ujar Purbaya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Isu pembatasan Pertalite kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Pemicunya adalah informasi viral yang menyebut sejumlah kendaraan, khususnya mobil bermesin di atas 1.400 cc, tidak lagi diperbolehkan membeli bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026.

Namun, PT Pertamina Patra Niaga memastikan kabar tersebut tidak benar. Perseroan menegaskan informasi mengenai pembatasan Pertalite 1 Juni merupakan hoaks.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan, hingga saat ini belum ada rencana maupun arahan dari pemerintah dan regulator terkait pembatasan Pertalite Pertamina berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin.

“Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” ujar Roberth dalam keterangannya.

Ia menegaskan, pemerintah juga belum menyampaikan kebijakan pembatasan Pertalite untuk kendaraan tertentu berdasarkan kapasitas mesin.

“Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merk kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan,” kata Roberth.

Viral daftar mobil dilarang isi Pertalite

Isu pembatasan Pertalite 1 Juni hoax itu bermula dari unggahan media sosial yang mengklaim mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc tidak lagi bisa membeli Pertalite mulai awal Juni 2026.

Narasi yang beredar juga menyertakan daftar puluhan model kendaraan dari berbagai kategori, mulai dari sport utility vehicle (SUV), sedan, low multi purpose vehicle (low MPV), hingga medium multi purpose vehicle (medium MPV).

Beberapa model yang dicantumkan antara lain Mitsubishi Xpander, Toyota Rush, Hyundai Creta, Daihatsu Terios, Toyota Vios, Wuling Confero S, Mercedes-Benz A 200, hingga berbagai model kendaraan lain.

Narasi tersebut langsung memicu beragam respons warganet. Sebagian mempertanyakan kebenarannya karena isu pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan kapasitas mesin kendaraan sebelumnya juga pernah menjadi perbincangan publik.

Pertamina tunggu kebijakan resmi pemerintah

Roberth menjelaskan, Pertamina sebagai operator distribusi energi menjalankan mandat pemerintah dan akan mengikuti kebijakan resmi apabila nantinya terdapat aturan baru.

“Pertamina Patra Niaga menjalankan mandat distribusi energi dan akan mengikuti kebijakan resmi Pemerintah,” ujarnya.

Sebelumnya, saat dimintai tanggapan mengenai kabar mobil bermesin di atas 1.400 cc yang disebut tidak lagi bisa membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026, pihak Pertamina menyatakan kebijakan sektor energi merupakan kewenangan pemerintah sebagai regulator.

“Pada prinsipnya Pertamina sebagai BUMN dan badan usaha/operator yang berada di bawah pemerintah akan mengikuti dan mengacu pada arahan pemerintah sebagai regulator,” kata Roberth kepada Kompas.com, Jumat (22/5/2026).

Menurut dia, kebijakan energi ditetapkan pemerintah melalui proses kajian sebelum diterapkan kepada masyarakat. Detail teknis pelaksanaan nantinya juga akan diatur kementerian atau lembaga terkait.

“Lembaga pemerintah terkait yang akan menurunkan teknis dan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan. Pertamina saat ini menunggu dan mengikuti arahan yang berlaku, yakni menyalurkan energi sesuai ketentuan,” ujarnya.

Distribusi Pertalite dipastikan tetap normal

Di tengah munculnya isu pembatasan Pertalite, Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi dan penyaluran Pertalite tetap berjalan normal.

Perseroan juga menegaskan Program Subsidi Tepat yang saat ini berlaku bertujuan memperkuat tata kelola distribusi energi agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.

Program tersebut berbeda dengan informasi viral mengenai kendaraan tertentu yang disebut dilarang membeli BBM subsidi.

Karena itu, masyarakat diimbau tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.

Pertamina juga meminta masyarakat memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi pemerintah, regulator, maupun Pertamina sebelum membagikannya kembali di ruang digital.

“Masyarakat kami imbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi,” tutur Roberth.

Untuk informasi terkait produk dan layanan, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Di media sosial beredar kabar ada kenaikan gaji pensiunan PNS 2026 yang dibayarkan secara rapel.

Namun, kabar rapel kenaikan gaji PNS itu dibantah PT Taspen (Persero). BUMN yang mengelola uang pensiunan PNS memastikan informasi tersebut hoax.

"Lagi rame nih, katanya ada rapelan gaji dari TASPEN. Lumayan banget kan? Tapi bener nggak sih? Tapi ternyata setelah dicek, info ini hoaks! kata Taspen melalui akun X@taspen, Rabu lalu (15/4).

Perseroan menyatakan selalu menjalankan seluruh program dan pembayaran pensiunan PNS sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini Peraturan Pemerintah soal rapel gaji pensiunan itu tidak ada.

"Hingga saat ini, tidak terdapat peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pemberian rapelan gaji sebagaimana informasi yang beredar," imbuh Taspen.

Taspen mengimbau masyarakat agar jangan mudah percaya informasi yang belum jelas kebenarannya, serta meminta selalu cek informasi di kanal resmi perusahaan.

Pasalnya, hoaks seperti ini kerap dipakai dalam modus penipuan.

"Ujung-ujungnya, peserta dimintai data diri, klik link atau transfer uang yang dapat menyebabkan kebocoran data hingga kerugian finansial," ujar perseroan.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mengungkap upaya mengaburkan penyelidikan dari pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus.

Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin mengatakan upaya pengaburan itu dilakukan dengan menyebarluaskan gambar yang dibuat oleh kecerdasan buatan alias Ai.

Iman menambahkan, hal tersebut dilakukan karena pelaku mulai panik setelah CCTV saat kejadian penyiraman tersebar luas.

"Dengan beredarnya video TKP ini sebenarnya para pelaku mulai terlihat panik, pelaku dan jaringannya mulai terlihat panik dan berupaya mengaburkan proses penyelidikan dengan mengedarkan gambar atau rekayasa AI," ujar Iman di Polda Metro Jaya, Senin (16/3/2026).

Dia menambahkan, penyerbarluasan foto Ai ini diduga bertujuan untuk mengaburkan fakta hukum yang telah diperoleh penyelidik.

Oleh sebab itu, Iman menegaskan bahwa foto pelaku yang dibuat Ai dan disebarluaskan di media sosial merupakan hoaks.

"Dapat kami pastikan foto tersebut adalah hoax, karena itu hasil rekayasa Ai," pungkasnya.

Sekadar informasi, insiden penyerangan terhadap Andrie Yunus terjadi pada Kamis (12/3/2026) pukul 23.37 WIB. Kala itu, dia telah mengikuti kegiatan penyiaran untuk membahas soal Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia di kantor YLBHI, Jakarta.

Kemudian, saat dalam perjalanan melintasi Jalan Salemba I-Talang, Senen, Jakarta Pusat. Tiba-tiba, Andrie Yunus mendapatkan serangan dengan menggunakan air keras oleh orang tidak dikenal yang mengendalikan sepeda motor.

Alhasil, kejadian itu telah memberikan luka fatal bagi Andrie Yunus. Dalam hal ini, setidaknya sejumlah tubuh korban yang mengalami luka yakni area tangan kanan dan kiri, muka, dada, serta bagian mata dengan total luka bakar 24%.

Bisnis.com, JAKARTA - Muncul narasi viral di media sosial yang menyebut jika Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep akan jadi Capres dan Cawapres di Pemilu 2029.

Berikut narasi judul dalam unggahan tersebut:

“Joko Widodo: Kemungkinan Gibran-Kaesang Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2029 Insya Allah kalau saya Masih Hidup, Ini wasiat Rakyat Harus Saya Perjuangkan”

Namun setelah Bisnis melakukan penelusuran, Antaranews juga telah memberitakan hal ini.

Faktanya, klaim dari narasi tersebut adalah hoax dan tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Bisnis juga telah mencari dan tidak ditemukan artikel resmi dengan judul maupun isi seperti yang ditampilkan dalam tangkapan layar tersebut.

Artikel dengan foto dan tanggal publikasi yang serupa justru memuat judul berbeda, yakni “Rismon Sianipar: Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh”.

Artikel tersebut membahas pernyataan Rismon Sianipar terkait tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, serta menyoroti dokumen pendidikan yang disebut hanya berupa transkrip nilai sarjana muda.

Dengan demikian, tangkapan layar yang menarasikan Jokowi menyebut Gibran dan Kaesang sebagai calon presiden dan wakil presiden 2029 merupakan hasil suntingan.

Romli Atmasasmita

BERITA hoaks telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE ) Nomor 11 Tahun 2018 yang telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024.

Berita hoaks dalam UU aquo diancam pidana; (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong danmenyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa perbuatan menyebarkan hoaks harus dilakukan dengan sengaja secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian konsumen melalui transaksi elektronik; merupakan tindak pidana materiel dalam arti tindak pidana dipandang sempurna (voltooid) jika menimbulkan akibatnya dari perbuatan menyebarkan; jika tidak ada akibat apa pun yang merugikan konsumen, tidak merupakan berita hoaks. Sedangkan di dalam Pasal 28 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 ditegaskan kembali dengan frasa, kerugian material; yang dimaksud adalah kerugian harus pasti dan nyata pada konsumen.

Selain akibat dimaksud juga berita hoaks yang bersifat menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain sehingga mengakibatkan kebencian atau permusuhan terhadap seseorang /masyarakat berdasarkna ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau fisik; merupakan tindak pidana hoaks.

Begitu pula berita hoaks yang merupakan pemberitahuan bohong yang mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, termasuk tindak pidana hoaks. Tindak pidana hoaks diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak 1 (satu) miliar rupiah; sanksi pidana berat yang dapat dikenakan penahanan sementara (lebih dari lima tahun).

Kasus Roy Suryo dan beberapa kasus hoaks lainnya tidak bertentangan dengan hak dan kebebasan berpendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998, melainkan bertolak belakang dan melanggar parameter kebebasan berpendapat sebagaimana telah ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 28 J UUD 1945 yang menyatakan (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Parameter pembatas kebebasan berpendapat di muka umum di Indonesia adalah, pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Berdasarkan uraian mengenai hoaks yang merupakan kejahatan, memerlukan perhatian serius bagi anggota masayarakat untuk berpendapat di muka umum terhadap seseorang individu atau pejabat pemerintah sekalipun dengan alasan pemberian kritik dengan parameter pembatas sebagaimana telah dicantumkan di dalam Pasal 28 J UUD 1945.

Berdasarkan uraian ini seharusnya anggota masyarakat berhati-hati menyampaikan pendapat di muka umum sekalipun dengan maksud memberikan kritik terhadap kebijakan seorang penyelenggara negara. Sebaliknya, bagi aparat penegak hukum (APH) harus sungguh-sungguh memahami ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maksud dan tujuan pembentukannya bagi masyarakat disebabkan implementasi UU ITE akan bergesekan atau berbenturan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana dicantumkan di dalam ketentuan Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 F, dan Pasal 28 G.

Pasal 28 F menyatakan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sedangkan Pasal 28 G (1) menyatakan bahwa, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28 D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Merujuk pada ketentuan UUD 1945 dan turunannya di dalam UU ITE, pertanyaan yang muncul adalah, masih adakah perlindungan hukum atas hak dan kebebasan berpendapat di muka umum? Jawabannya, masih ada dan berlaku sesuai ketentuan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan pembatasannya di dalam UUD 1945 serta turunannya di dalam UU ITE.

Bisnis.com, SURABAYA – Perseteruan antara organisasi kemasyarakatan (ormas) Madura Asli Sedarah (Madas) dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji secara resmi dinyatakan berakhir.

Hal tersebut terjadi usai kedua belah pihak bersepakat untuk menempuh jalur damai terkait persoalan yang terjadi.

Sebelumnya, ormas Madas melaporkan Armuji ke polisi atas dugaan penyebaran informasi/kabar bohong (hoax) mengenai pengusiran dan pembongkaran paksa rumah nenek Elina Widjajanti (80).

Ketua DPP Madas Mohammad Taufik menyatakan bahwa seluruh laporan dan aduan, baik yang ditujukan pihaknya ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur beserta DPRD Kota Surabaya, akan segera dicabut dalam waktu dekat.

"Iya, segera semua akan klir. Iya, segera semua akan klir. Ini artinya teman-teman wartawan ini sudah klir semuanya," kata Taufik usai mediasi di Universitas dr. Soetomo Surabaya, Selasa (6/1/2026).

Selain itu, Taufik juga menyebut bahwa tercapainya kata damai tersebut juga berimbas pada laporan-laporan yang ditujukan pihaknya bagi sejumlah akun media sosial yang dipermasalahkan pihaknya. Ia menegaskan pencabutan laporan akan terjadi secara otomatis.

"Ya itu otomatis lah. Otomatis lah," tegasnya.

Lebih lanjut, Taufik juga menekankan bahwa organisasi yang dikomandoinya tersebut saat ini hanya fokus untuk menjaga kondusivitas Kota Surabaya. Khususnya, terhadap isu-isu yang mendiskreditkan golongan ataupun pihak tertentu.

"Jadi kuncinya itu adalah Surabaya harus kondusif. Jadi, tidak ada lagi penggorengan isu begini-begini dan kami juga itikad baik tadi untuk berkolaborasi seperti ini. Untuk berkolaborasi, menunjukkan betulkah perdamaian itu, maka kita saling memberikan kerja sama yang baik," kata dia.

Taufik juga mengungkapkan bahwa akar permasalahan sesungguhnya atas perselisihan tersebut adalah tentang informasi yang kurang tepat mengenai kehadiran pelaku pengusiran nenek Elina dari kediamannya yang disebut menggunakan pakaian berlogo Madas.

Usai mediasi dan klarifikasi, Armuji pun mengakui bahwa dirinya khilaf telah menyebutkan nama ormas tersebut saat melakukan inspeksi mendadak ke lahan bekas kediaman nenek Elina pada 24 Desember 2025.

"Itu klir dan sudah beliau tadi juga mengiyakan dari semua itu ada kekhilafan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, ormas Madas secara resmi melaporkan akun media sosial milik Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, @cakj1 ke Polda Jawa Timur atas dugaan penyebaran informasi/berita bohong (hoax).

Laporan yang dilayangkan oleh Madas tersebut telah diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jawa Timur, dengan nomor laporan polisi: LP/B/10/I/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR.

Ketua DPP Madas Mohammad Taufik menjelaskan, latar belakang laporan pihaknya kepada aparat kepolisian itu berkenaan dengan konten di sejumlah akun media sosial @cakj1, yakni video inspeksi mendadak (sidak) Armuji di lahan bekas kediaman wanita lanjut usia, Elina Widjajanti (80) di Dukuh Kuwukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, yang dirobohkan.

"Laporan kita itu titik penekanannya begini, sidak itu ada perkataan yang disampaikan oleh wakil kota Surabaya mengatakan pakai baju Madas. Kita tahu beredar, silakan kawan-kawan bisa share, tidak ada baju Madas ataupun atribut Madas apapun yang dipakai," ucap Taufik saat ditemui di Mapolda Jatim, Senin (5/1/2026).

Namun begitu, perselisihan antara ormas Madas dengan Armuji telah dinyatakan usai. Politikus PDIP itu telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf.

"Saya mohon maaf, saya khilaf menyebut ada logo Madas pada baju pelaku pengusiran rumah nenek Elina. Di situlah kemungkinannya bahwa saya itu seolah-olah mendiskreditkan Madas, tapi hati kecil saya tidak ada niatan apapun untuk ke arah sana," ungkap Armuji.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pesan kepada masyarakat Indonesia agar berhati-hati terkait maraknya penipuan, salah satunya soal pemutihan utang pinjaman online (pinjol).

Dalam unggahan di akun Instagram resmi @ojkindonesia, OJK mengimbau agar masyarakat lebih waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan regulator di bidang jasa keuangan tersebut.

"OJK tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang pemutihan data dan penghapusan tagihan pinjaman online," demikian keterangan di unggahan OJK pada Minggu (28/12/2025).

Dalam unggahan tersebut juga ditampilkan penipuan yang beredar di media sosial berupa ajakan untuk mendaftarkan diri agar terbebas dari utang dengan narasi "OJK resmikan penghapus tagihan pinjol dan data pinjol secara online, bagi nasabah yang telat bayar berlaku seluruh Indonesia."

OJK juga mengimbau agar masyarakat selalu melakukan cek dan ricek terlebih dahulu kebenaran informasi yang diterima melalui Kontak OJK 157.

Kontak OJK 157 dapat dihubungi melalui telepon 157, kemudian WhatsApp 081 157 157 157, atau email konsumen@ojk.go.id.

Masyarakat yang hendak mengisi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) diimbau untuk mewaspadai hoax tentang cuaca Pantai Anyer-Cinangka, Kabupaten Serang. Hal ini karena, informasi atau berita yang tidak sesuai fakta kerap bermunculan jelang wisatawan berlibur di akhir tahun.

Untuk memastikan wisatawan bisa berlibur dengan baik dengan aman dan nyaman, Pemerintah Kabupaten Serang menggelar rapat koordinasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Seluruh Indonesia (PHRI) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Rabu (3/12/2026). Organisasi perangkat daerah (OPD) terlibat langsung dalam rapat, yakni Dinas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Kepala Disporapar Kabupaten Serang, Anas Dwisatya Prasadya meminta masyarakat untuk bijak dan teliti dalam menyaring informasi di media sosial. "Hoaks sering beredar menggunakan gambar atau video bencana dari dua tahun lalu atau dari tempat lain. Itu tidak benar. Kami pastikan Pantai Anyer dan Cinangka aman karena kami terus berkoordinasi dengan BMKG, BPBD, dan pos pemantau gunung api," tuturnya.

Anas menambahkan, pemerintah daerah bersama stakeholder telah menyiapkan langkah mitigasi dan jalur-jalur evakuasi guna menjamin keamanan serta kenyamanan wisatawan selama libur Natal dan Tahun Baru. “Kami juga meminta masyarakat di lokasi wisata untuk menyambut wisatawan dengan baik. Buat nyaman, dan berikan layanan terbaik,” ujarnya.

BMKG Maritim Merak juga mengimbau masyarakat dan wisatawan yang hendak berlibur ke kawasan Pantai Anyer dan Cinangka agar mewaspadai informasi bohong atau hoaks terkait bencana menjelang Natal dan Tahun Baru 2026.

Kepala Kelompok Kerja Data dan Informasi BMKG Maritim Merak, Trian Asmarahadi, mengingatkan bahwa fenomena penyebaran berita palsu mengenai kebencanaan kerap meningkat pada momen akhir tahun sehingga berpotensi menimbulkan kepanikan yang tidak perlu.

"Jangan sampai termakan berita hoaks atau berita bencana di wilayah lain yang seolah-olah terjadi di sini. Akhir tahun sering beredar video-video lama, jadi kami imbau masyarakat tetap merujuk informasi valid dari BMKG atau pemerintah daerah," ujarnya.

Trian menegaskan, berdasarkan data prakiraan cuaca terkini, kondisi di kawasan pesisir Anyer dan Cinangka cenderung aman untuk dikunjungi. Meskipun sudah memasuki musim penghujan, tinggi gelombang laut diprediksi masih dalam kategori normal.

Sementara itu sebelumnya, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menggandeng Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Serang dalam rangka mengoptimalkan sektor pariwisata. Menurut Zakiyah, pengembangan sektor pariwisata penting dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. "Jadi ini upaya kami untuk meningkatkan pariwisata di kawasan Anyer dan Cinangka, Kabupaten Serang," ujarnya Oktober lalu.

PHRI Kabupaten Serang menyambut baik kolaborasi dengan Pemkab Serang dalam rangka meningkatkan sektor pariwisata. Ketua PHRI Kabupaten Serang Yurlena Rachman mengatakan, pihaknya telah memetakan kalender event untuk tahun 2026 yang ada di Kabupaten Serang. Hal tersebut penting diketahui untuk merancang program diskon di setiap hotel dan restoran di Kabupaten Serang.

Ia pun optimistis dengan adanya kolaborasi antara Pemkab Serang dapat meningkatkan sektor pariwisata di kawasan Anyer dan Cinangka. "Kami mendukung program Pemkab Serang, dan kami tentu optimis pariwisata di Kabupaten Serang bisa meningkat signifikan," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Forum Pemred Indonesia akan menggelar acara Run For Good Journalism 2025, besok, Minggu (16/11) di Jakarta.

Ajang lari gembira ini bagian dari gerakan jurnalisme berkualitas, dan upaya mendukung keberlanjutan media yang sejak awal dijalankan Forum Pemred bersama seluruh pemangku kebijakan pers tanah air.

Ketua Forum Pemred Retno Pinasti mengatakan perlu ada upaya berkesinambungan dan terencana dalam mengawal keberlanjutan media dan jurnalisme berkualitas.

“Kegiatan Fun Run For Good Journalism adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga gerakan jurnalisme berkualitas dan keberlanjutan media terus menyala,” kata Retno Pinasti dalam keterangannya.

Lebih lanjut Retno Pinasti menjelaskan keberlanjutan media berkualitas mensyaratkan kemampuan untuk bertransformasi, adaptif, berintegritas dan setia pada kode etik jurnalistik di tengah perubahan pesat teknologi.

Dia menambahkan ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi jurnalis, termasuk melawann hoax dan disinformasi.

“Tantangan yang tidak mudah harus dihadapi bersama-sama. Melawan hoax dan disinformasi memerlukan stamina prima. Konten berkualitas adalah kunci keberlanjutan media,” jelas Retno Pinasti yang juga Pemimpin Redaksi SCTV

Run For Good Journalism akan diikuti 350 peserta dari berbagai daerah di Indonesia termasuk tokoh media, jurnalis senior dan pimpinan redaksi media nasional.

Dalam acara Run For Good Journalism tersebut, juga akan diumumkan para pemenang Anugerah Jurnalistik Forum Pemred kategori surat kabar, media online, radio dan televisi.

Retno Pinasti menambahkan, panitia juga sudah menyediakan sejumlah doorprize menarik bagi para peserta lari termasuk panggung hiburan.

“Semua yang ikut harus happy, kita ingin kampanye jurnalisme berkualitas dan keberlanjutan media mendapatkan dukungan khalayak luas,” tutupnya.