JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menyebut, kontribusi Industri Hasil Tembakau (IHT) ke negara jauh lebih tinggi dibanding dividen yang disetorkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketua Umum AMTI Edy Sutopo mengatakan, IHT menyumbang pendapatan hingga Rp 200 triliun pada 2024 sementara BUMN hanya kisaran Rp 80 triliun.

“Sebagai gambaran saja, pendapatan dari total BUMN pada tahun 2024 pada tahun yang sama itu hanya Rp 80 triliun, hanya sekitar 37 persen saja dari cukai (IHT) belum termasuk pajak-pajak,” kata Edy dalam konferensi pers di Gambir, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Edy menyebut, kontribusi industri tembakau ke negara tercatat mencapai Rp 300 triliun pada 2024.

Berdasarkan data yang pihaknya himpun, pada tahun tersebut nilai cukai IHT yang disetor ke negara Rp 216,9 triliun.

Di luar itu, IHT masih membayar pajak daerah, pajak penghasilan badan, pajak penghasilan perseorangan, dan pajak pertambahan nilai (PPn).

“Jadi kalau termasuk pajak-pajak bisa sekitar 300-an triliun. Jadi besar sekali,” kata dia.

Selain itu, ekosistem IHT dari hulu sampai hilir juga menjadi tempat bergantung 6 juta tenaga kerja.

Industri tembakau menurutnya menyumbang Rp 710,3 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Ini termasuk ekonomi kerakyatan,” kata dia.

Namun, keberlangsungan IHT saat ini sedang terancam gulung tikar akibat regulasi yang tengah digodok pemerintah.

Di antaranya adalah aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Aturan turunan itu tengah dibahas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang bakal membatasi kadar nikotin maksimal 1 miligram dan tar 10 miligram per batang rokok.

Pelaku IHT juga dibayangi pembatasan tambahan zat lain pada rokok seperti cengkih yang akan berdampak pada petani.

Sementara, rata-rata kandungan alami nikotin tembakau asli Indonesia berada di angka 2 sampai 8 miligram per batang rokok.

Kadar nikotin 1-1,5 persen atau miligram cenderung bisa dipenuhi tembakau impor.

Aturan itu dinilai akan mematikan industri dan petani tembakau dalam negeri.

“Ini akan sangat sulit dipenuhi oleh industri rokok nasional khususnya industri rokok kretek,” kata dia.

Harap Presiden Tak Kecolongan

Dalam forum yang sama, Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Agus Parmuji, berharap Presiden Prabowo Subianto jangan sampai “kecolongan” dengan terbitnya aturan yang dibuat menteri-menterinya.

Agus menegaskan, petani dan pelaku industri tembakau bukan kriminal dan telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian.

“Kekhawatiran kami Bapak Presiden akan kecolongan dan yang rugi adalah rakyatnya sendiri,” ujar Agus.

Ia menilai, aturan yang tengah dibahas itu justru akan menghancurkan ekosistem perekonomian tembakau, khususnya para petani.

Jika aturan tersebut diketok dan resmi diterapkan, maka dalam waktu satu sampai dua tahun petani tembakau akan berguguran.

Sebab, aturan yang membatasi kadar nikotin maksimal 1 miligram dan tar 10 miligram per batang rokok tidak sesuai dengan karakteristik tembakau lokal.

Berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), rata-rata kadar tembakau lokal di atas 1,5 persen.

Kadar nikotin tembakau Lombok, Bojonegoro, dan Lamongan misalnya mencapai 1,5-3,5 persen; Sumenep, Pamekasan, dan Sampang 1-3,5 persen. Lalu, Temanggung 3-8 persen; Jember, Bondowoso, Banyuwangi 2,3-4,9 persen; Probolinggo dan Situbondo 2-2,8 persen; Bondowoso 1,9-2,3 persen; Jombang dan Lamongan 3,5-4,65 persen.

Kemudian, Kendal 1-3 persen; Lumajang dan Jember Banyuwangi 2,5-4,5 persen; dan lainnya.

Agus mengingatkan, tembakau berbeda dengan komoditas pertanian lainnya dan menjadi bagian dari budaya Indonesia sehingga ekosistemnya harus dijaga.

“Kerugiannya bagi negara ini akan ada rokok tetapi tingkat komponennya bukan dari negara yang kita cintai ini,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Perumahan memproyeksikan pengembangan rusun subsidi dan rumah rakyat mampu memberikan kontribusi hingga 2% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo menjelaskan program pembangunan program 3 juta rumah per tahun diposisikan sebagai mesin utama untuk mengerek produk domestik bruto (PDB) ke level yang lebih tinggi.

Dia juga menyatakan, jika target pembangunan 3 juta unit apartemen dan rumah dapat konsisten berjalan setiap tahun, dampaknya akan langsung terasa pada pertumbuhan ekonomi. Mengingat, sektor properti dan konstruksi dinilai memiliki daya dorong yang signifikan bagi industri terkait di bawahnya.

"Kita sudah perkirakan kalau nanti semua jalan sesuai dengan keinginan kita ya 3 juta rumah apartemen kalau bisa setiap tahun, ini kita bisa dapat 1,5% sampai 2%," ujar Hashim di saat ditemui di Kompleks Meikarta, Cikarang Selatan, Minggu (8/3/2026).

Hashim merinci, pertumbuhan ekonomi nasional saat ini berada di angka 5,3%, maka tambahan dari sektor perumahan akan mendorong angka tersebut mencapai level 7%. Peningkatan ini dianggap realistis mengingat besarnya penyerapan tenaga kerja dan material lokal dalam proyek hunian subsidi.

Selain sektor perumahan, pemerintah turut mengandalkan proyek hilirisasi yang diperkirakan menyumbang tambahan pertumbuhan minimal 1%. Kolaborasi antara sektor hunian dan hilirisasi industri ini diharapkan dapat merealisasikan target ekonomi yang dipatok pemerintah.

"Kalau sekarang pemerintah 5,3%, dari perumahan kita bisa dapat sampai 7% dari proyek-proyek hilirisasi ya mungkin Pak Rosan yang lebih ahli dari saya, itu bisa tambah mungkin 1% ya, mungkin lebih. Itu saya kira, kita sudah bisa capai 8% per tahun," pungkasnya.

Untuk diketahui, pemerintah resmi telah memulai pengembangan rumah susun (rusun) subsidi perdana pada Minggu (8/3/3026) dalam rangka mewujudkan program strategis 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Pada realisasi proyek perdana itu, pemerintah menggandeng Lippo Group selaku pengembang proyek. Nantinya, proyek itu akan disalurkan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bunganya bakal disubsidi pemerintah.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) memastikan Lippo Group bakal menghibahkan lahan seluas 30 hektare (Ha) di Meikarta.

"Kalau 30 hektare [Ha] ini luar biasa dari gambaran timnya Danantara dan Pak James [Lippo Group] ini akan jadi kurang lebih bisa 140.000 unit dengan 30 hektare," jelasnya.

Ara melanjutkan, nilai lahan di area tersebut diklaim berkisar antara Rp15 juta hingga Rp20 juta per meter persegi. Mengacu pada asumsi tersebut, maka kontribusi yang digelontorkan Lippo Group hanya untuk mendukung pengadaan lahan rusun subsidi ini mencapai Rp4,5 triliun hingga Rp6 triliun.

"Di sini tanahnya antara Rp15 juta hingga Rp20 juta. Hitunglah angkanya Rp15 juta [per meter] kalau 30 hektare artinya Rp4,5 triliun kalau dia Rp20 juta artinya adalah Rp6 triliun," pungkasnya.

Keberadaan PT Freeport Indonesia (PTFI) telah memberi dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, salah satunya lapangan pekerjaan. Sejak berdiri, PTFI telah menyerap puluhan ribu pekerja, termasuk warga lokal di daerah operasi.

Dihimpun berbagai sumber, hingga Juli 2024, jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan PTFI, baik pekerja langsung maupun kontraktor, mencapai sekitar 30.834 orang. Angka ini mencakup pekerja di area tambang Papua serta di fasilitas smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur.

Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, menjelaskan bahwa pembangunan dan pengoperasian smelter menjadi salah satu sumber penyerapan tenaga kerja.

Dia mengatakan, smelter tembaga PTFI yang beroperasi di kawasan KEK JIIPE, Gresik, mampu menyerap tenaga kerja hingga sekitar 2.000 orang pada saat beroperasi penuh.

"Smelter tembaga ini menyerap hingga 2.000 tenaga kerja," ujar Tony Wenas dikutip dari CNBC Indonesia.

Selain itu, selama fase pembangunan, proyek smelter Gresik juga melibatkan puluhan ribu tenaga kerja konstruksi. Ribuan pekerja tersebut berperan dalam tahap konstruksi dan instalasi fasilitas, yang menciptakan efek penyerapan tenaga kerja jangka pendek selama fase pembangunan.

Tidak hanya membuka lapangan kerja, kegiatan operasional PTFI juga memberi kontribusi signifikan bagi penerimaan negara dan daerah.

Sepanjang tahun 2024, perusahaan menyetorkan sekitar Rp7,73 triliun kepada pemerintah pusat dan daerah dari pembagian laba bersih. Alokasi itu diterima oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Mimika (daerah penghasil), dan daerah lain di sekitarnya.

Tony menyebut setoran ini sebagai bagian dari kontribusi perusahaan bagi pembangunan, khususnya daerah.

"Pembayaran bagian daerah dari keuntungan bersih merupakan bukti nyata komitmen perusahaan dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah," katanya.

Selain laba bersih, PTFI juga berkontribusi terhadap penerimaan negara dalam bentuk pajak, royalti, dividen, dan pungutan lainnya yang pada 2024 mencapai lebih dari US$4,6 miliar atau sekitar Rp79 triliun. Dari jumlah itu, kontribusi langsung ke daerah mencapai lebih dari Rp11,5 triliun.

Tony menambahkan, PTFI juga terus berkomitmen memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui berbagai program investasi sosial.

Pada 2024, nilai investasi sosial PTFI mencapai lebih dari Rp2 triliun dan akan terus bertambah sekitar US$100 juta atau Rp1,5 triliun per tahun sampai dengan 2041.

Tony mengatakan, keberhasilan PTFI sebagai perusahaan adalah ketika masyarakat di lingkungan sekitar area operasional meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya.

"Kami percaya, tidak ada perusahaan yang berhasil di tengah masyarakat yang gagal. Kami akan terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat hingga selesainya operasi penambangan," kata Tony.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan adanya tambahan kesepakatan investasi antara Freeport-McMoRan Inc (FCX) dan pemerintah Indonesia yang diteken sehari sebelumnya.

Pernyataan itu disampaikan Rosan usai penandatanganan dokumen Implementation of the Agreement toward New Golden Age US–Indonesia Alliance oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jumat (20/2/2026).

Sebelumnya, Indonesia meneken kerja sama dengan Freeport-McMoRan Inc (FCX) dan pemerintah Indonesia terkait perpanjangan hak operasi PT Freeport Indonesia (PTFI) selama umur cadangan di kawasan mineral Grasberg pada Rabu (18/2/2026) lalu dengan nilai hingga US$20 miliar atau sekitar Rp337,68 triliun.

“Mungkin ada satu tambahan memang kemarin juga sudah ditandatangani kesepakatan MOU antara Freeport dan juga pemerintah Indonesia dalam hal ini kami mewakili atas mandat yang diberikan kepada kami sehingga pihak Freeport bisa meningkatkan investasinya kurang lebih dalam 20 tahun ke depan nilainya itu US$20 juta,” ujar Rosan.

Menurut Rosan, nota kesepahaman (MoU) tersebut akan segera diproses lebih lanjut agar menjadi perjanjian definitif. Pemerintah berharap tambahan investasi jangka panjang ini memperkuat sektor pertambangan nasional sekaligus mendukung agenda hilirisasi dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

Lebih lanjut, dia menambahkan, peningkatan investasi tersebut diproyeksikan memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara, baik dari sisi pajak maupun kontribusi ekonomi lainnya.

“Dan ini juga akan memberikan dampak yang positif kepada baik dari segi penerimaan pajak dan yang lain-lainnya oleh sebab itu ini tentunya akan ditindaklanjuti sehingga akan menjadi definitive agreement dalam waktu yang tidak lama,” tandas Rosan.

Ini 6 Poin Kesepakatan Terbaru Indonesia dan Freeport

Chairman FCX Richard C. Adkerson serta President dan Chief Executive Officer FCX Kathleen Quirk menyampaikan apresiasinya atas kemitraan jangka panjang dengan pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia serta Papua.

“Operasi Grasberg telah memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan selama 6 dekade terakhir, dan perpanjangan ini akan memberikan peluang untuk terus menciptakan nilai yang besar bagi seluruh pemangku kepentingan di salah satu cadangan tembaga dan emas paling signifikan di dunia," ujar manajemen Freeport melalui keterangan tertulis, dikutip Kamis (19/2/2026).

Perpanjangan hak operasi dan ketentuan lain yang telah disepakati tersebut tunduk pada penerbitan IUPK yang telah diubah oleh Pemerintah Indonesia.Dengan penandatanganan MoU ini, PTFI segera menyelesaikan proses pengajuan perpanjangan IUPK sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Terdapat enam poin kesepakatan yang tertuang dalam MoU tersebut. Pertama, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI akan diamendemen untuk memberikan perpanjangan hak operasi selama umur cadangan.

Kedua, PTFI akan meningkatkan dukungan bagi masyarakat di Papua, termasuk dukungan pendanaan untuk pembangunan satu rumah sakit baru dan dua fasilitas pendidikan medis.

Ketiga, PTFI akan meningkatkan belanja eksplorasi serta mempercepat studi untuk mengidentifikasi dan mengembangkan sumber daya jangka panjang dan peluang ekspansi.

Keempat, PTFI akan terus memprioritaskan hilirisasi dalam negeri melalui penjualan domestik tembaga olahan, logam mulia, asam sulfat, dan produk lainnya. PTFI juga akan berada pada posisi untuk memperluas pemasaran tembaga olahan ke Amerika Serikat (AS) sesuai mekanisme pasar apabila AS membutuhkan tambahan pasokan tembaga.

Kelima, FCX akan mengalihkan 12% kepemilikan sahamnya di PTFI kepada pemerintah Indonesia tanpa biaya pada 2041, dengan ketentuan pihak penerima mengganti kepada FCX biaya proporsional (pro-rata) yang telah dikeluarkan berdasarkan nilai buku atas investasi yang memberikan manfaat untuk periode setelah 2041.

Adapun, FCX akan mempertahankan kepemilikan saat ini di PTFI sebesar 48,76% hingga 2041 dan menjadi sekitar 37% mulai 2042.

Keenam, struktur tata kelola dan operasional yang berlaku saat ini, serta ketentuan dalam perjanjian pemegang saham, IUPK, dan perjanjian lain yang masih berlaku, akan tetap berjalan selama umur cadangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan adanya tambahan kesepakatan investasi antara Freeport-McMoRan Inc (FCX) dan pemerintah Indonesia yang diteken sehari sebelumnya.

Pernyataan itu disampaikan Rosan usai penandatanganan dokumen Implementation of the Agreement toward New Golden Age US–Indonesia Alliance oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jumat (20/2/2026).

Sebelumnya, Indonesia meneken kerja sama dengan Freeport-McMoRan Inc (FCX) dan pemerintah Indonesia terkait perpanjangan hak operasi PT Freeport Indonesia (PTFI) selama umur cadangan di kawasan mineral Grasberg pada Rabu (18/2/2026) lalu dengan nilai hingga US$20 juta atau sekitar Rp337,68 miliar.

“Mungkin ada satu tambahan memang kemarin juga sudah ditandatangani kesepakatan MOU antara Freeport dan juga pemerintah Indonesia dalam hal ini kami mewakili atas mandat yang diberikan kepada kami sehingga pihak Freeport bisa meningkatkan investasinya kurang lebih dalam 20 tahun ke depan nilainya itu US$20 juta,” ujar Rosan.

Menurut Rosan, nota kesepahaman (MoU) tersebut akan segera diproses lebih lanjut agar menjadi perjanjian definitif. Pemerintah berharap tambahan investasi jangka panjang ini memperkuat sektor pertambangan nasional sekaligus mendukung agenda hilirisasi dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

Lebih lanjut, dia menambahkan, peningkatan investasi tersebut diproyeksikan memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara, baik dari sisi pajak maupun kontribusi ekonomi lainnya.

“Dan ini juga akan memberikan dampak yang positif kepada baik dari segi penerimaan pajak dan yang lain-lainnya oleh sebab itu ini tentunya akan ditindaklanjuti sehingga akan menjadi definitive agreement dalam waktu yang tidak lama,” tandas Rosan.

Ini 6 Poin Kesepakatan Terbaru Indonesia dan Freeport

Chairman FCX Richard C. Adkerson serta President dan Chief Executive Officer FCX Kathleen Quirk menyampaikan apresiasinya atas kemitraan jangka panjang dengan pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia serta Papua.

“Operasi Grasberg telah memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan selama 6 dekade terakhir, dan perpanjangan ini akan memberikan peluang untuk terus menciptakan nilai yang besar bagi seluruh pemangku kepentingan di salah satu cadangan tembaga dan emas paling signifikan di dunia," ujar manajemen Freeport melalui keterangan tertulis, dikutip Kamis (19/2/2026).

Perpanjangan hak operasi dan ketentuan lain yang telah disepakati tersebut tunduk pada penerbitan IUPK yang telah diubah oleh Pemerintah Indonesia.Dengan penandatanganan MoU ini, PTFI segera menyelesaikan proses pengajuan perpanjangan IUPK sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Terdapat enam poin kesepakatan yang tertuang dalam MoU tersebut. Pertama, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI akan diamendemen untuk memberikan perpanjangan hak operasi selama umur cadangan.

Kedua, PTFI akan meningkatkan dukungan bagi masyarakat di Papua, termasuk dukungan pendanaan untuk pembangunan satu rumah sakit baru dan dua fasilitas pendidikan medis.

Ketiga, PTFI akan meningkatkan belanja eksplorasi serta mempercepat studi untuk mengidentifikasi dan mengembangkan sumber daya jangka panjang dan peluang ekspansi.

Keempat, PTFI akan terus memprioritaskan hilirisasi dalam negeri melalui penjualan domestik tembaga olahan, logam mulia, asam sulfat, dan produk lainnya. PTFI juga akan berada pada posisi untuk memperluas pemasaran tembaga olahan ke Amerika Serikat (AS) sesuai mekanisme pasar apabila AS membutuhkan tambahan pasokan tembaga.

Kelima, FCX akan mengalihkan 12% kepemilikan sahamnya di PTFI kepada pemerintah Indonesia tanpa biaya pada 2041, dengan ketentuan pihak penerima mengganti kepada FCX biaya proporsional (pro-rata) yang telah dikeluarkan berdasarkan nilai buku atas investasi yang memberikan manfaat untuk periode setelah 2041.

Adapun, FCX akan mempertahankan kepemilikan saat ini di PTFI sebesar 48,76% hingga 2041 dan menjadi sekitar 37% mulai 2042.

Keenam, struktur tata kelola dan operasional yang berlaku saat ini, serta ketentuan dalam perjanjian pemegang saham, IUPK, dan perjanjian lain yang masih berlaku, akan tetap berjalan selama umur cadangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank membukukan laba bersih Rp252 miliar sepanjang 2025. Angka itu tumbuh 8% secara tahunan (yoy).
Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI Sukatmo Padmosukarso mengatakan, kinerja itu ditopang oleh pertumbuhan bisnis yang sehat, peningkatan efisiensi operasional, serta perbaikan kualitas dan pemulihan aset.
Menurutnya, kinerja keuangan yang bertumbuh tersebut terlihat dari penyaluran pembiayaan tumbuh 2% dengan mencapai Rp57,2 triliun. Pada periode yang sama, volume asuransi mencapai Rp8,8 triliun dan penjaminan yang diberikan mencapai Rp4,9 triliun.
Dari sisi penugasan khusus pemerintah, realisasi penyaluran pembiayaan Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) pada 2025 mencapai Rp13,5 triliun, meningkat 85% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp7,3 triliun.
Sukatmo menyebut, capaian itu mencerminkan pelaksanaan peran strategis Indonesia Eximbank dalam mendukung ekspor nasional.
“Berdasarkan hasil penghitungan dampak secara agregat, setiap Rp1 pembiayaan yang disalurkan LPEI diestimasi memberikan kontribusi hingga 3,49 kali terhadap ekspor nasional, yang menggambarkan gambaran manfaat ekonomi secara keseluruhan," ucapnya melalui keterangan resmi, Sabtu (7/2/2026).
Dari sisi kualitas aset, Indonesia Eximbank mencatatkan peningkatan signifikan pada collection and recovery sebesar 68% menjadi Rp4,7 triliun. Sukato mengklaim, perbaikan tersebut menunjukkan efektivitas strategi pemulihan aset bermasalah serta penerapan manajemen risiko yang prudent.
Indonesia Eximbank juga membentuk pencadangan secara konservatif dan antisipatif melalui coverage ratio sebesar 105%. Seiring penguatan pencadangan, rasio non performing loan (NPL) net berhasil ditekan menjadi 2,4%, membaik dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar 4,5%.
Dari sisi non finansial, Indonesia Eximbank terus berperan aktif dalam mendorong pengembangan daya saing ekspor nasional, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Sepanjang 2025, Indonesia Eximbank memfasilitasi 557 ekspor baru melalui 50 business matching yang berhasil menghasilkan ekspor ke 90 negara tujuan melalui program Coaching Program for New Exporter (CPNE).
Selain itu, program Desa Devisa Indonesia Eximbank berkembang menjadi 2.328 Desa Devisa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 566 Desa Devisa mengalami peningkatan kualitas ekspor berupa perluasan pasar ekspor ke negara baru.
Secara keseluruhan, Program Desa Devisa Indonesia Eximbank telah memberikan manfaat peningkatan kapasitas kepada 201.580 petani/nelayan/pengrajin, di mana 94.717 tenaga kerja diantaranya adalah perempuan.
Lebih lanjut, Sukatmo menuturkan bahwa kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Indonesia Eximbank terus menguat dari tahun ke tahun. Dari sisi mitra perbankan dan institusi internasional ditunjukkan melalui penggalangan sindikasi valuta asing pada 2025 yang mengalami oversubscription.
Pemerintah, kata dia, terus mempercayakan mandat strategis kepada Indonesia Eximbank melalui Program PKE Penjaminan dan Asuransi serta perluasan cakupan Program PKE untuk PKE Trade Finance dan PKE UKM. Di sisi lain, LPEI turut berkontribusi dalam mendukung pemerintah pada proses aksesi OECD, khususnya terkait pemenuhan aspek-aspek peran Eximbank/ECA Indonesia dalam kredit ekspor.
Ke depan, pihaknya akan fokus untuk peningkatan nilai tambah serta perluasan pasar ekspor, khususnya pada sektor-sektor prioritas seperti manufaktur, agroindustri, dan ekonomi hijau.
“Perbaikan kinerja secara berkelanjutan menjadi fokus utama Indonesia Eximbank dalam proses transformasi menuju lembaga yang profesional dan berintegritas. Kami berkomitmen menjalankan mandat dengan tata kelola yang kuat dan transparan, serta menjadi mitra strategis Pemerintah dalam mendorong ekspor nasional,” tutup Sukatmo.

Bisnis.com, JAKARTA — Fenomena Rojali alias rombongan jarang beli diprediksi mewarnai pergerakan konsumen di pusat perbelanjaan menjelang dan selama momentum Ramadan 2026. Meski demikian, mereka dianggap tetap memberi kontribusi terhadap pergerakan ekonomi.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan perubahan perilaku belanja masyarakat saat ini lebih dipengaruhi oleh kehati-hatian konsumen dalam mengambil keputusan pembelian.

Budihardjo menjelaskan, konsumen kini cenderung datang ke mal untuk melihat-lihat terlebih dahulu, membandingkan harga, hingga mengecek ketersediaan produk di kanal online sebelum benar-benar melakukan transaksi.

“Fenomena Rojali memang saat ini orang beda ya cara belinya, dia nggak langsung beli, tetapi lihat-lihat dulu cek harga, foto-foto produk, cek di online, cek di mal-mal sebelah, sehingga memang itu [fenomena Rojali] wajar. Namun yang pasti mereka akan ke mal tuh pasti akan melakukan lifestyle,” kata Budihardjo kepada Bisnis, Selasa (3/2/2025).

Menurutnya, meskipun tidak langsung berbelanja, kehadiran pengunjung tetap memberikan kontribusi ekonomi, khususnya bagi tenant makanan dan minuman.

Hippindo menyebut tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan tetap terjaga lantaran mal masih menjadi destinasi pemenuhan kebutuhan gaya hidup, khususnya bagi konsumen dari segmen menengah ke atas.

Adapun, untuk pembelian pakaian, Budihardjo menyebut konsumen umumnya baru akan melakukan transaksi mendekati Hari Raya Idulfitri, sekitar dua minggu sebelum Lebaran. Hal ini seiring meningkatnya kepastian anggaran dan pencairan tunjangan hari raya (THR).

Meski demikian, Budihardjo menuturkan fenomena Rojali tidak menghilangkan optimisme pelaku ritel terhadap kinerja Ramadan tahun ini. Hippindo optimistis seluruh segmen konsumen tetap akan berbelanja sesuai kelas dan kebutuhan masing-masing, baik di ritel menengah ke bawah, menengah, hingga premium.

Di samping itu, dia menjelaskan pusat perbelanjaan premium tetap memiliki pasar tersendiri, sementara mal dengan segmen menengah dan bawah tetap ramai oleh konsumen yang berburu kebutuhan Lebaran dengan harga terjangkau.

Di tengah fenomena rojali, Budihardjo menilai sektor ritel makanan dan minuman (food and beverage/F&B) masih menjadi penopang utama pergerakan ekonomi di mal.

Dia bahkan menyebut masuknya sejumlah merek restoran baru, termasuk konsep premium, turut menjaga traffic pengunjung selama Ramadan.

Permintaan Naik

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang mengatakan pada Ramadan permintaan akan mengalami kenaikan tiga hingga empat lipat dari hari biasannya untuk keperluan keluarga maupun katering, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Lonjakan permintaan ini harus di barengi dengan ketersediaan stok yang berlimpah guna menjaga psikologi pasar sehingga antara demand dan supply ada seimbang sehingga harga harga terjaga dan terjangkau oleh masyarakat,” kata Sarman.

Menurutnya, perlu ada koordinasi antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam hal transparansi data stok pangan. Dia menyebut ketersediaan stok di lapangan dan gudang harus terjamin agar gejolak harga pangan bisa dihindari saat permintaan meningkat.

Sarman menambahkan, jika muncul isu keterbatasan salah satu bahan pokok, respons pasar akan negatif dan harga bisa melambung. Oleh karena itu, perhitungan stok harus matang dan berdasarkan data akurat, sehingga pasokan selalu siap memenuhi setiap permintaan pasar.

Di sisi lain, Sarman juga menyampaikan adanya program makan bergizi gratis (MBG) yang kini menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat.

Sebagai gambaran, dia merincikan bahwa kebutuhan daging ayam untuk satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencapai 200–350 kilogram per hari, daging sapi 20–25 kilogram, dan telur 1.500–3.000 butir setiap hari.

“Bisa dibayangkan jika permintaan meningkat menjelang bulan puasa dan Idulfitri, maka persediaan harus dipastikan mencukupi. Jika tidak, gejolak harga akan terjadi,” tuturnya.

Menurutnya, pemerintah harus mengantisipasi kebutuhan pokok pangan menjelang bulan puasa dan Idulfitri, lantaran situasinya yang berbeda dibanding tahun lalu.

Dia menjelaskan ketersediaan bahan pokok seperti daging sapi dan ayam, gula, bawang, telur, dan minyak goreng berpotensi bergejolak jika pasokan tersendat. Selain itu, stok pangan juga perlu diperiksa, begitu pula dengan jalur distribusi yang harus tepat waktu.

Di samping itu, sambung dia, pemerintah juga perlu melaksanakan operasi pasar dua pekan sebelum perayaan Idulfitri untuk menjaga harga tetap terjangkau dan meyakini pasokan pangan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sarman menilai, dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan pokok, maka konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tumbuh positif.

“Dan pada akhirnya akan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal I/2026 yang diharapkan di angka 5% lebih,” pungkasnya.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai momentum Ramadan—Lebaran tetap menjadi peluang emas bagi sektor ritel, meski ada sejumlah tantangan yang harus diantisipasi.

“Saya masih menyakini, setiap Ramadan—Lebaran, konsumsi rumah tangga selalu menjadi titik tertinggi dalam satu tahun kalender,” kata Huda.

Menurutnya, dorongan masyarakat untuk berbelanja meningkat seiring sifat konsumtif dan kenaikan pendapatan, termasuk tunjangan hari raya (THR). Kondisi tersebut akan mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

Terlebih, sambung dia, faktor utama penggerak konsumsi tetap pada peningkatan pendapatan, meski inflasi turut memengaruhi pola belanja.

Namun, Huda menjelaskan bahwa pergeseran permintaan agregat biasanya memicu kenaikan harga, yang kemudian berdampak pada penurunan jumlah barang yang diminta.

“Ketika harga meningkat, maka terjadi pergeseran lagi barang yang diminta. Barang yang diminta cenderung berkurang,” jelasnya.

Untuk itu, Celios menilai pemerintah perlu memastikan inflasi tetap terkendali dengan menjaga pasokan agar tidak terjadi kelangkaan.

Huda menuturkan jika stok terjaga dan harga stabil, peningkatan pendapatan akan berdampak positif pada konsumsi rumah tangga, mendukung pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, Celios menyebut ritel juga menghadapi tantangan struktural dari meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2025 dibandingkan 2024, yang menekan jumlah pekerja dengan pendapatan tambahan.

“Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara agregat,” terangnya.

Meski begitu, Huda menuturkan bahwa sepanjang Agustus 2025–Februari 2026 diharapkan terjadi penyerapan tenaga kerja yang signifikan. “Melihat PMI manufaktur yang ekspansif, seharusnya ada penyerapan tenaga kerja,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Celios menilai target Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait nilai ekonomi digital nasional mencapai Rp155,57 triliun pada 2026 perlu diperjelas, khususnya terkait indikator yang akan digunakan.

Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mempertanyakan dasar perhitungan kontribusi Komdigi terhadap nilai ekonomi digital, khususnya pada data 2025 yang dijadikan pijakan untuk target 2026. Menurut Huda, sejumlah komponen utama justru menunjukkan tren perlambatan.

Komponen pertama berasal dari nilai investasi startup digital yang dinilai tengah melemah. Dia merujuk pada data investasi sepanjang 2025 yang belum menunjukkan pemulihan signifikan.

“Kita tahu, data dari Tech in Asia, nilai investasi di Q1/2025 secara total hanya Rp749,5 miliar. Pun dengan semester berikutnya juga sama. Investasi venture capital dalam negeri pun mengalami perlambatan,” kata Huda kepada Bisnis, Senin (12/1/2026).

Komponen kedua, lanjut Huda, berasal dari gross revenue industri game yang dinilai belum memiliki kejelasan definisi dalam indikator tersebut. Dia menyebut perkembangan game lokal masih terbatas.

Menurutnya, apabila perhitungan tersebut mengacu pada game asing, maka tidak ada urgensi bagi Komdigi untuk mendorong pengembangan game lokal, mengingat perputaran ekonomi game luar negeri jauh lebih besar.

Sementara itu, komponen ketiga berupa sektor logistik dinilai tidak sepenuhnya relevan sebagai dampak dari intervensi Komdigi.

“Intervensinya di bagian mana, dan dampaknya seperti apa. Industri logistik berkembang karena permintaan, bukan intervensi Komdigi. Jadi memang dari pembuatan indikatornya saja sudah tidak kredibel,” kata Huda.

Dia menambahkan, target nilai kontribusi yang ditetapkan tergolong sangat tinggi jika dibandingkan dengan kondisi industri digital saat ini. Menurutnya, investasi startup masih tertekan akibat tech winter, sementara perkembangan game lokal juga belum signifikan.

Huda menilai kontribusi tersebut pada akhirnya hanya bergantung pada sektor logistik, yang intervensi kebijakannya relatif kecil. Bahkan jika tetap diterapkan, tantangan utama masih berasal dari perlambatan investasi dan minimnya perkembangan industri game lokal.

Sebelumnya, Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi, menilai target kontribusi Komdigi terhadap ekonomi digital nasional relatif realistis, meskipun menghadapi sejumlah tantangan.

Menurut Heru, peluang pencapaian target tersebut ditopang oleh besarnya pasar domestik, tingginya adopsi teknologi digital oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pertumbuhan sektor fintech, e-commerce, dan ekonomi berbasis data.

“Transformasi digital layanan publik juga berpotensi menciptakan efek berganda bagi ekonomi,” kata Heru kepada Bisnis, Senin (12/1/2026).

Meski demikian, Heru menyoroti sejumlah tantangan struktural, mulai dari kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, keterbatasan talenta digital, hingga regulasi yang dinilai belum sepenuhnya adaptif terhadap inovasi teknologi.

“Kita juga menghadapi tantangan eksternal seperti perlambatan ekonomi global dan juga domestik. Di sisi lain, disrupsi teknologi yang cepat juga dapat mempengaruhi kinerja sektor digital nasional jika tidak diantisipasi secara strategis,” ujarnya.

Heru juga menyinggung keterbatasan anggaran Komdigi pada 2026 yang dinilai belum sejalan dengan kebutuhan pengembangan sektor digital.

“Ini yang sayangnya, anggaran Komdigi di 2026 ini jauh dari postur kebutuhan anggaran Komdigi yang di atas Rp20 triliunan,” imbuhnya.

Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPR pada September 2025, anggaran Komdigi ditetapkan sebesar Rp8 triliun, tanpa tambahan dari usulan sebelumnya sebesar Rp12,6 triliun. Dengan demikian, total kebutuhan anggaran yang diajukan Komdigi sebesar Rp20,3 triliun tidak terpenuhi.

Dalam Renstra Komdigi 2025–2029, kontribusi Komdigi terhadap nilai ekonomi digital nasional ditargetkan meningkat secara bertahap dari Rp137,89 triliun pada 2025 menjadi Rp155,57 triliun pada 2026, Rp172,43 triliun pada 2027, Rp189,30 triliun pada 2028, hingga Rp206,16 triliun pada 2029.

Bisnis.com, BANDUNG— Pemerintah dan pelaku industri semakin agresif membangun ekosistem kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) melalui kolaborasi lintas sektor untuk mencetak talenta digital.

Namun, di tengah masifnya program pelatihan dan pengembangan talenta AI, pengamat mengingatkan risiko apabila penciptaan talenta tidak diiringi dengan kesiapan ekosistem dan ruang pemanfaatan yang nyata di industri.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan pengembangan ekosistem AI saat ini mengusung konsep kolaborasi tiga sektor, yakni pemerintah, universitas, dan industri bisnis.

“Nah konsepnya semua sama antara Garuda Park Innovation Hub dan juga dengan AI Innovation Hub Telkomsel dan ITB adalah kolaborasi tiga sektor. Antara pemerintah, universitas dan juga industri bisnis,” kata Edwin usai acara peresmian AI Innovation Hub di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/12/2025).

Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendorong pengembangan talenta digital agar masyarakat Indonesia memiliki kemampuan digital yang memadai dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

Edwin menilai selama ini pemanfaatan AI di Indonesia masih didominasi untuk kebutuhan hiburan. Karena itu, diperlukan jembatan antara riset dan industri agar AI dapat menciptakan nilai tambah yang lebih luas.

Dia menambahkan penguatan ekosistem digital menjadi salah satu titik intervensi penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan kontribusi ekonomi digital yang lebih besar, seiring AI disebut sebagai gelombang baru ekonomi nasional.

“Ada yang bilang bahwa AI ini akan jadi the next wave-nya ekonomi Indonesia,” katanya.

Namun, Edwin menekankan fokus utama pemerintah bukan semata mengejar angka kontribusi ekonomi. “Tapi sebenarnya bukan itu, yang paling penting adalah kita mendidik talenta ini,” ujarnya.

Menurutnya pengembangan wadah ekosistem AI seperti AI Innovation Hub yang dikembangkan bersama Telkomsel mampu menciptakan jutaan talenta digital dalam lima tahun ke depan.

“Targetnya dalam 5 tahun ke depan kita mencetak sekitar 4 juta techpreneur atau mereka yang bisa memanfaatkan teknologi digital dan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan berdasar yang menggunakan teknologi,” kata Edwin.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB periode 2025—2030 Irwan Meilano mengatakan kolaborasi dengan Telkomsel melalui AI Innovation Hub merupakan bagian dari langkah nasional ITB untuk menjadi kampus yang berdampak.

Bahkan sebagai tindak lanjut, dia mengatakan ITB mewajibkan seluruh mahasiswa tingkat pertama mempelajari AI lintas program studi.

“Sekarang kami sudah mewajibkan seluruh mahasiswa ITB di tingkat pertama itu untuk belajar AI,” kata Irwan.

ITB juga menyiapkan laboratorium praktis agar mahasiswa dapat bekerja secara kolaboratif lintas disiplin. Selain itu, ITB akan membuka program konsentrasi khusus AI pada jenjang sarjana mulai tahun 2026.

Program tersebut dirancang dengan pendekatan multidisiplin agar AI dapat diterapkan di berbagai sektor.

Ekosistem Pemanfaatan Minim

Namun pengamat telekomunikasi dari ITB Agung Harsoyo menilai persoalan utama bukan semata kekurangan talenta AI, melainkan belum siapnya ekosistem pemanfaatan.

“Indonesia saat ini cenderung lebih mengutamakan mencetak talenta AI dibanding menyediakan ruang pemanfaatannya,” kata Agung.

Dia menilai talenta yang sudah tercetak membutuhkan akses pada data, masalah nyata, dan kesempatan berkarya. “Masalah kita bukan [hanya] kekurangan talenta AI, tapi belum cukupnya ekosistem yang memberi kesempatan berkarya, memberi data, dan masalah nyata untuk mereka selesaikan,” ujarnya.

Agung berharap sinergi antarpemangku kepentingan dapat diperkuat agar talenta AI benar-benar berdampak bagi industri dan negara. Menurutnya, peran pemerintah menjadi krusial dalam menyatukan ekosistem berbasis AI lintas sektor.

“Misal Komdigi, dapat membuat sinergi-program dari para penyelenggara jaringan [berbasis AI], penyelenggara jasa [berbasis AI], penyelenggara sistem elektronik [berbasis AI], dan lain-lain,” katanya.

Sementara itu, pengamat telekomunikasi Heru Sutadi mengingatkan AI bukan hanya peluang, tetapi juga tantangan besar, terutama bagi tenaga kerja. Dia menilai perkembangan AI berpotensi menggeser banyak pekerjaan manusia.

“Karena dengan perkembangan artificial intelligence seperti sekarang ini, tentunya bagi masyarakat ini menjadi tantangan karena banyak pekerjaan yang kemudian diambil oleh AI,” kata Heru saat dihubungi Bisnis Selasa (16/12/2025).

Menurut Heru, reskilling dan upskilling menjadi kunci agar masyarakat tidak tertinggal. Dia juga menyoroti risiko pengangguran jika tantangan tersebut tidak dijawab, terutama di tengah bonus demografi. Heru mengingatkan agar pengembangan AI difokuskan pada kebutuhan nasional.

Dia juga mengingatkan agar target penciptaan techpreneur tidak menjadi tujuan utama. “Kalau pendekatannya kemudian, oh ini ada peluang membentuk techpreneur sekian juta segala macam, saya khawatir ini kita akan kembali mengulang persoalan atau kegagalan ketika kita mengembangkan startup,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha nasional sekaligus mantan Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menerima penghargaan Visionary Leadership & Ideas dalam ajang BIG 40 Awards yang digelar Bisnis Indonesia Group, Senin (8/12/2025).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan atas kepemimpinannya selama dua periode sebagai wakil presiden dan kontribusinya dalam dunia usaha serta kebijakan publik.

Dalam sambutannya, JK menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan Bisnis Indonesia Group.

“Terima kasih atas penghargaan ini, saya membaca Bisnis Indonesia mungkin sudah lebih dari 30 tahun dan sampai sekarang dulu saya berlangganan koran ada delapan, tetapi sekarang hanya tiga termasuk Bisnis Indonesia,” ujar JK saat menerima BIG 40 Awards di Hotel Raffles Jakarta, Senin (8/12/2025).

JK mengaku waktu yang ia butuhkan untuk membaca media kini jauh lebih singkat.

Dahulu, dia mengatakan dirinya bisa membaca koran Bisnis Indonesia sampai setengah jam, tetapi sekarang 10 menit.

"Kenapa? Ya, media mustinya lebih independen dan kritis supaya orang betul memahami bisnis hari ini seperti apa keadaannya dan bagaimana kita melangkah lebih baik, ya seperti itu,” katanya.

Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya media yang tidak hanya informatif, tetapi juga tajam dan kritis dalam melihat dinamika ekonomi.

Menurut JK, peran tersebut menjadi krusial di tengah tantangan bisnis yang terus berubah.

“Itu harapan saya, soal visi ke depan harusnya semua pemimpin harus mempunyai itu karena tanpa visi ke depan berarti kita tidak bergerak, saya kira itu,” tuturnya.

Bisnis Indonesia Group dan Tim BIG 40 Awards menyebut penghargaan Visionary Leadership & Ideas diberikan kepada Jusuf Kalla atas rekam jejak kepemimpinannya yang dianggap visioner dan berdampak.

Selama menjabat sebagai Wakil Presiden RI, JK dikenal sebagai problem solver yang mengedepankan pendekatan cepat, praktis, dan hasil nyata, baik dalam penyelesaian konflik maupun penguatan ekonomi nasional.

Selain kiprahnya di pemerintahan, JK juga aktif sebagai pengusaha dan kini memimpin Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai Ketua Umum.

Bisnis Indonesia menilai warisan kepemimpinan JK tercermin dalam kombinasi antara ide, keberanian, dan keteladanan tindakan, yang terus relevan bagi pembangunan Indonesia.

Acara BIG 40 Awards menjadi salah satu rangkaian perayaan ulang tahun ke-40 Bisnis Indonesia, yang menampilkan tokoh-tokoh nasional berpengaruh dari berbagai sektor.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dinilai sudah memicu pemiskinan massal. Pasalnya, bencana menghancurkan rumah warga sekaligus lahan produktif yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.

Pakar Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menegaskan kerugian akibat bencana ini bukan sekadar kerusakan fisik. Ia menyebut rakyat kehilangan akumulasi modal yang dibangun dalam waktu panjang.

“Bagi rakyat, membangun rumah itu adalah akumulasi modal jangka panjang. Begitu juga sawah dan ladang. Kini ribuan hancur karena banjir bandang dan longsor. Pemiskinan sudah otomatis terjadi. Ini mencakupi tiga provinsi yang tak kurang dari 10 juta penduduk,” kata Syafruddin dalam pesan singkat kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Syafruddin mempertanyakan sikap pemerintah yang belum menetapkan status bencana nasional. “Banyak pertimbangan untuk tidak menetapkan status bencana nasional. Apa saja pertimbangan itu? Apa rakyat boleh tahu?” ujarnya. Menurut dia, status bencana nasional penting karena membuka percepatan anggaran pemulihan sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor di wilayah terdampak.

Ia juga menyoroti jarak antara fakta lapangan dan kebijakan yang lahir. “Data dan fakta lapangan yang dilaporkan jurnalis terkesan tidak menjadi input kebijakan,” kata Syafruddin. Dalam kondisi seperti ini, ia menilai warga yang kehilangan rumah dan mata pencaharian akan makin terjebak dalam kerentanan ekonomi.

Syafruddin menilai penetapan status bencana nasional perlu segera dilakukan agar pemulihan ekonomi warga tidak makin terlambat dan ancaman pemiskinan tidak bertambah dalam. Syafruddin pun mengkritik pernyataan pejabat ekonomi yang menyebut bencana tidak memengaruhi target nasional.

“Bagaimana pula seorang Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) berani menyebut tidak berpengaruh terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional. Memangnya tiga provinsi itu selama ini tidak dihitung berkontribusi secara nasional? Kita sangat berharap para petinggi kita agak berempati memberi pernyataan,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi Sukamdani mengungkapkan kontribusi Bisnis Indonesia, yang memasuki usia ke-40 pada 14 Desember 2025, khususnya terhadap perekonomian RI.

Menurutnya, selama empat dekade, Bisnis Indonesia konsisten menyajikan informasi ekonomi dan bisnis yang menjadi rujukan penting bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam menentukan kebijakan dan strategi bisnis.

“Selama 40 tahun, kami menyajikan beragam informasi ekonomi dan bisnis yang menavigasi para pengambil keputusan baik pemerintahan maupun pebisnis dalam menjalankan aktivitas usahanya,” katanya membuka BIG Conference 2025 bertema “Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi” di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Agenda BIG Conference merupakan rangkaian jelang ulang tahun Bisnis Indonesia memasuki usia ke-40. Menandai momen bersejarah tersebut, Hariyadi menegaskan bahwa Bisnis Indonesia akan terus berkomitmen memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.

Dia mengatakan BIG Conference 2025 menjadi semakin bermakna karena dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari dunia usaha dan pembuat kebijakan.

Hariyadi menjelaskan bahwa BIG Conference merupakan forum diskusi yang menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan profesional bisnis dan pengambil kebijakan. Nantinya, para stakeholders akan mengulas capaian ekonomi sepanjang tahun ini serta memberikan pandangan mengenai prospek ekonomi pada 2026.

“Perhatian yang kami hormati, BIG Conference atau Bisnis Indonesia Group Conference yang digelar hari ini merupakan kegiatan diskusi dengan menghadirkan narasumber dari kalangan profesional bisnis dan para pengambil kebijakan untuk mengulas beragam perspektif mengenai beragam capaian pada tahun ini dan mengulas prospek ekonomi pada tahun 2026,” tuturnya.

Tahun ini, kegiatan BIG Conference juga digelar serentak di sejumlah kantor perwakilan Bisnis Indonesia di berbagai daerah, mulai dari Medan, Palembang, Pekanbaru, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, hingga Makassar.

Dia menyoroti bahwa perekonomian Indonesia masih mampu bertahan pada kisaran pertumbuhan 5% dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, konsistensi kebijakan pemerintah dan sinergi dunia usaha menjadi kunci menjaga momentum pertumbuhan tersebut. Hal itu juga diyakini dapat mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam beberapa tahun mendatang.

Dalam kesempatan itu, Hariyadi mengungkapkan program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Desa Nelayan.

Dia menyebut bahwa sejumlah program telah menunjukkan hasil positif, namun tetap memerlukan evaluasi agar manfaatnya semakin merata dirasakan masyarakat.

“Dari program-program prioritas tersebut tentu saja ada capaian yang positif tapi ada juga catatan kritis yang perlu menjadi referensi dan evaluasi agar dapat ditingkatkan setelah dirasakan manfaatnya secara merata oleh masyarakat,” ucap Hariyadi.