Bisnis.com, JAKARTA — Tahun 2025 menjadi titik awal bergulirnya sejumlah kebijakan di sektor ketenagakerjaan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, usai dilantik pada Oktober 2024 lalu.

Di bawah nakhoda Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, sejumlah kebijakan digulirkan pemerintah sepanjang tahun ini, utamanya terkait kesejahteraan buruh dan penyiapan tenaga kerja.

Yassierli juga mengeklaim bahwa kebijakan lainnya seperti pemberian sejumlah bantuan bagi buruh hingga berbagai insentif jaminan sosial ketenagakerjaan juga menjadi terobosan pemerintah pada tahun ini.

“Itu semua adalah bentuk perhatian dan komitmen yang luar biasa dari Pak Presiden dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Rabu (17/12/2025) lalu.

Namun demikian, badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah hingga tingginya angka pengangguran masih menjadi tantangan dalam akselerasi kebijakan sektor ketenagakerjaan Tanah Air tahun ini.

Bisnis telah merangkum sejumlah peristiwa penting di sektor ketenagakerjaan sepanjang 2025. Berikut di antaranya.

PP Pengupahan dan UMP 2026

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) 2026 cenderung alot pada tahun ini, seiring langkah pemerintah merumuskan dan menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan pada 17 Desember 2025.

Sebelum adanya beleid tersebut, tenggat pengumuman UMP berlaku pada 21 November. Namun, dengan adanya PP 49/2025, gubernur pun diberi waktu mengumumkan UMP paling lambat pada 24 Desember.

Tak ada perubahan terkait formula upah minimum dalam aturan tersebut, yakni tetap dihitung dengan rumus inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa). Kendati demikian, rentang variabel alfa diperlebar menjadi 0,5 sampai dengan 0,9, lebih tinggi dari ketentuan sebelumnya sebesar 0,1 sampai dengan 0,3.

Hal ini memicu terjadinya tarik-menarik antara kalangan pengusaha dan buruh. Dinamika masih bergulir meski pemerintah provinsi telah mengumumkan besaran UMP dan UMK di masing-masing daerah.

Kalangan buruh bahkan menyatakan akan membawa persoalan ini ke ranah hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menjelaskan bahwa langkah hukum tersebut diambil sebagai respons atas ketidakpuasan para buruh terhadap besaran kenaikan upah minimum yang dinilai tidak merepresentasikan kebutuhan hidup layak di lapangan.

"KSPI akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita akan gugat, dan nanti akan ada sidang-sidang untuk menguji validitas dari kebijakan tersebut," kata Said di sekitar Kawasan Monas, Senin (29/12/2025).

Salah satu poin krusial yang ditegaskan akan dilayangkan ke PTUN yakni mengenai narasi pemerintah yang menyatakan bahwa aksi penolakan ini hanya dilakukan oleh segelintir elemen buruh saja.

Magang Lulusan Baru (Maganghub)

Dalam upaya mengatasi masalah kesulitan mencari pekerjaan, pemerintah menyelenggarakan program untuk lulusan sarjana baru (fresh graduate) di bawah satu tahun dengan kuota 100.000 peserta. Hingga pertengahan Desember, perekrutan telah dilakukan dalam tiga gelombang dan menjaring 97.972 orang.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara memaparkan bahwa pada gelombang 1, jumlah peserta magang tercatat sebanyak 13.552 orang, kemudian bertambah 59.512 orang pada gelombang kedua, serta 24.908 orang lagi pada gelombang 3.

Pemerintah pun memberikan sinyal positif bahwa program magang nasional ini akan kembali berlanjut pada tahun depan, kendati belum terdapat kepastian jumlah kuota peserta.

"Untuk program magang di 2025 yang kami sediakan 100.000 peserta magang sudah terpenuhi, sudah sangat dekat dengan 100.000 terpenuhi, tetapi kalau masih ada tetap ingin kami realisasikan," kata Suahasil pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).

Bantuan Subsidi Upah (BSU)

Kemnaker tercatat menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) kepada 15,25 juta orang pada Juni dan Juli 2025 lalu. Namun, tidak ada pencairan tahap kedua pada akhir tahun.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh menjadi landasan program ini, yang berupa bantuan senilai Rp600.000 untuk dua bulan dan diberikan kepada pekerja dengan syarat tertentu.

Syarat itu antara lain Warga Negara Indonesia (WNI) yang peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025, serta menerima gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan.

Pemberian BSU dikecualikan bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota kepolisian (Polri).

Insentif Ojol/Kurir

Terdapat sejumlah kebijakan yang diberikan untuk pengemudi transportasi daring atau driver ojol dan kurir pada tahun ini, salah satunya bonus hari raya (BHR) melalui masing-masing perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi.

Imbauan agar perusahaan aplikator transportasi online memberikan BHR ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

Beleid tersebut mengatur tentang besaran bonus yang diterima pengemudi dan kurir. Bagi pengemudi dan kurir yang produktif, bonus hari raya diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.

Kendati demikian, pemberian BHR tak terlepas dari polemik. Pasalnya, besaran bantuan bergantung pada performa pengemudi, sedangkan aplikator dapat menerapkannya berdasarkan kemampuan perusahaan.

Sementara itu, pemerintah juga memberikan insentif berupa diskon 50% iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) untuk pekerja bukan penerima upah (BPU) transportasi online, antara lain pengemudi ojol, ojek pangkalan, supir, kurir, hingga logistik selama 6 bulan.

Di sisi lain, kalangan driver ojol beberapa kali melakukan aksi demo sepanjang 2025. Aksi demo dilakukan untuk menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya ialah soal tingginya potongan komisi yang diberlakukan aplikator ojol.

Jumlah PHK & Pengangguran

Tahun perdana pemerintahan Prabowo masih dibayangi oleh masalah penganguran hingga badai pemutusan hubungan kerja (PHK).

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 7,46 juta pengangguran di Indonesia hingga Agustus 2025. Meskipun demikian, terjadi penurunan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara tahunan dari 7,47 juta jiwa.

“Pada Agustus 2025, terdapat sebanyak 7,46 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,85%,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud, Rabu (5/11/2025).

Sementara itu, data Kemnaker mencatat jumlah tenaga kerja yang mengalami PHK nyaris menembus 80.000 orang atau tepatnya mencapai 79.302 orang sepanjang Januari–November 2025.

Jumlah tersebut merupakan tenaga kerja terdampak PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Adapun, Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus PHK tertinggi, yakni sebanyak 17.234 orang sepanjang sebelas bulan 2025, disusul Jawa Tengah dengan jumlah 14.005 orang, dan Banten dengan 9.216 pekerja.

Bisnis.com, BANDUNG— Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mendesak pemerintah agar mengawasi implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang pengupahan.

API menilai beleid yang diterbitkan pada 17 Desember 2025 tersebut berisiko membahayakan keberlangsungan dunia usaha, sekaligus bisa menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masif bagi pekerja.

"Alih-alih meningkatkan daya beli buruh, yang ada PHK di mana-mana," ucap Direktur Eksekutif API, Danang Girindrawardana, dalam keterangan resminya, Jumat (19/12/2025).

Danang menyatakan meskipun menjaga daya beli pekerja merupakan hal penting, daya tahan dunia usaha sebagai pemberi kerja utama juga harus diperhatikan.

Jika pemerintah hanya berfokus pada kepentingan buruh secara sepihak, industri dikhawatirkan tidak mampu bertahan, yang pada akhirnya akan menurunkan serapan tenaga kerja dan meningkatkan angka PHK.

"Regulasi pengupahan nasional saat ini tidak membedakan sektor industri padat karya dengan sektor padat teknologi," jelasnya.

Menurutnya, sektor padat karya saat ini menjadi salah satu sektor yang mampu menampung pekerja berpendidikan rendah dan menengah dalam jumlah besar, sementara sektor padat teknologi membutuhkan tenaga kerja selektif berpendidikan tinggi dalam jumlah yang lebih sedikit.

"API menyarankan agar pemerintah dapat menerbitkan kebijakan yang terdiferensiasi sesuai karakteristik masing-masing sektor tanpa mengesampingkan kesejahteraan pekerja," kata dia.

Dia mengaku khawatir dengan para pengusaha tekstil dan garmen terkait dampak PP tersebut. Danang memaparkan 3 hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintahan di bawah komando Presiden Prabowo Subianto.

Pertama, kenaikan upah pekerja sebesar 6,5% yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya sudah mengakibatkan keruntuhan beberapa industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) skala nasional.

API khawatir kenaikan upah lanjutan pada tahun 2026 akan menimbulkan lebih banyak korban industri. Alih-alih mendapatkan peningkatan pendapatan, para pekerja justru berisiko kehilangan mata pencaharian.

Kedua, kenaikan biaya produksi domestik yang dipicu oleh kenaikan upah akan membuat produk impor tekstil dan garmen semakin merajalela di pasar domestik.

Kondisi ini dipicu oleh praktik predatory pricing yang sulit dikontrol pemerintah. Produsen tekstil dan garmen dalam negeri akan didorong secara alami untuk mengurangi kerugian dari dampak lonjakan biaya dan banjirnya importasi barang jadi.

Terkait masalah importasi, API menyinggung adanya celah regulasi melalui skema pajak penghasilan final (PPh Final) sebesar 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM/Industri Kecil Menengah (IKM) dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun, sebagaimana diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018.

Skema yang juga diatur oleh UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, kata dia, disinyalir disalahgunakan untuk perdagangan dan distribusi barang impor secara luas dengan beban pajak minimal.

"Hal tersebut berisiko menimbulkan distorsi persaingan usaha dan melemahkan daya saing industri dalam negeri yang patuh pada kewajiban perpajakan proporsional," imbuhnya.

Ketiga, API mengkritik delegasi penetapan rentang nilai alpha sebesar 0,5 hingga 0,9 kepada Gubernur atas masukan Bupati/Wali Kota sebagai amanat PP 46 Tahun 2025.

Menurut Danang, kebijakan yang bersifat delegatif ini berpotensi kembali mempolitisasi upah sebagai bagian dari politik praktis demi kekuasaan, alih-alih didasari kepentingan pertumbuhan iklim investasi dan ekonomi.

API menekankan bahwa kepentingan nasional adalah menciptakan iklim investasi dan serapan tenaga kerja yang diiringi pertumbuhan ekonomi.

Dalam forum tripartit nasional, dunia usaha telah mengusulkan agar nilai alpha berada pada kisaran 0,1 hingga 0,5, yang dinilai telah mempertimbangkan kepentingan pekerja.

Danang menambahkan bahwa kenaikan upah, meskipun diarahkan kepada pekerja tahun pertama, pasti akan diikuti dengan kenaikan upah susulan berdasarkan Struktur dan Skala Upah (SUSU) dan peningkatan kewajiban tunjangan, seperti BPJS yang saat ini didasarkan pada persentase penghasilan.

"Dengan demikian, beban biaya perusahaan meningkat tidak hanya dari kenaikan upah pokok, tetapi juga dari kenaikan biaya turunan lainnya," tandasnya.

Pemerintah telah menetapkan aturan upah minimum provinsi (UMP) 2026. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

Beleid yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 17 Desember 2025 itu merevisi PP Nomor 36 Tahun 2021. Ada setidaknya 4 pokok perubahan dalam aturan baru UMP tahun depan.

Pertama, indeks tertentu pada formula perhitungan UMP yang naik menjadi 0,5-0,9. Sementara koefisien alfa pada aturan lama, misalnya dalam penetapan UMP 2025 berada di rentang 0,1 hingga 0,3.

"Simbol alfa sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) ditentukan nilainya oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan: a. keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan; dan b. perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak," jelas Pasal 26 Ayat (7) PP Pengupahan.

Kedua, perbedaan terletak pada jenis upah yang ditambah dengan upah minimum sektoral. Upah minimum sektoral berlaku di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Ketiga, pemerintah memberikan tugas Dewan Pengupahan Daerah dalam penetapan kebijakan pengupahan. Hal ini berbeda dengan tahun lalu, di mana Presiden Prabowo Subianto langsung mengumumkan terpusat bahwa UMP 2025 naik 6,5 persen serentak se-Indonesia.

Selanjutnya, perbedaan keempat adalah optimalisasi fungsi struktur dan skala upah.

"Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi," jelas Pasal 21 Ayat (1).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai sebenarnya tidak ada perbedaan mencolok dari rumus atau formula UMP 2025 dan UMP 2026.

Pasalnya, formula kenaikan UMP 2026 tetap sama dengan tahun sebelumnya, yakni Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa).

"Formula tidak ada yang berubah, bahwa kenaikan upah sama dengan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Alfanya inilah yang diputuskan oleh Pak Presiden (Prabowo Subianto) nilainya 0,5 sampai 0,9," jelas Yassierli dalam Konferensi Pers di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Rabu (17/12).

"Kalau tadi ada bertanya, jadi berapa kenaikannya pak menteri? Ya, tergantung dari masing-masing daerah. Ada yang memilihnya mungkin 0,6; 0,7; 0,8. Tidak ada tentu istilahnya upahnya turun ya, karena formulanya tadi adalah inflasi, ditambah pertumbuhan ekonomi, kali alfa," imbuhnya.

Bagi daerah yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif, Yassierli memastikan Dewan Pengupahan Daerah bakal mempertimbangkan kenaikan UMP 2026 hanya berdasarkan inflasi dan alfa.

IDXChannel - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mendorong pemerintah untuk mengawasi implementasi PP Nomor 49 tahun 2025 tentang Pengupahan. Sebab, PP ini bisa menjadi pisau bermata dua yang membahayakan pihak pekerja dan pihak dunia usaha.

Menurut API, PP yang dikeluarkan pada 17 Desember 2025 tersebut bisa menjadi pisau bermata dua yang bisa melukai kedua belah pihak yaitu kalangan buruh sekaligus kalangan dunia usaha. Meskipun dalih yang digunakan pemerintah adalah menjaga daya beli pekerja atau buruh, namun pemerintah seharusnya juga menjaga daya tahan dunia usaha.

”Jadi, pada intinya, menjaga daya beli pekerja adalah penting, namun daya tahan dunia usaha juga harus diperhatikan. Karena pada dasarnya, pemberi kerja adalah dunia usaha, bukan pemerintah secara langsung, sehingga kalau pemerintah hanya memperhatikan kepentingan pekerja atau buruh secara sepihak, maka dunia usaha akan tidak mampu bertahan dan akhirnya mengurangi jumlah pekerja dan kemudian dampaknya pastilah pemutusan hubungan kerja serta penyerapan tenaga kerja semakin merendah,” ujar Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025).

Dia menuturkan, pengaturan pengupahan di Indonesia tidak membedakan jenis industri. Padahal, sektor padat karya dan sektor padat teknologi adalah dua dimensi yang berbeda.

Sektor padat karya menampung pekerja dalam jumlah besar dan lentur dengan ketersediaan tenaga kerja berpendidikan rendah menengah. Sedangkan sektor padat teknologi membutuhkan tenaga kerja selektif berpendidikan tinggi dan dalam jumlah yang lebih sedikit.

"Karena itu, semestinya saat ini pemerintah bisa menerbitkan kebijakan yang berbeda untuk sektor yang berbeda. Hal ini tetap akan bisa dilakukan tanpa mengesampingkan kesejahteraan pekerja,” katanya.

Terkait dengan industri padat karya tekstil dan garmen, secara khusus Danang menyampaikan kekhawatiran massal dari para pengusaha tekstil dan garmen.

Setidaknya ada tiga hal yang harus benar-benar dipertimbangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo.

Pertama, pada tahun lalu pemerintah sudah menerbitkan kebijakan kenaikan upah pekerja sebesar 6,5 persen. Menurut Danang, itu sudah mengakibatkan keruntuhan beberapa industri tekstil dan garmen skala nasional.

"Apalagi ditambah kenaikan nanti pada tahun 2026, berapa lagi korban industri tekstil dan garmen yang akan berjatuhan? Korban pertama adalah para pekerja, alih alih mendapatkan kenaikan pendapatan, justru malah kehilangan mata pencaharian," kata dia.

Kedua, produk-produk tekstil dan garmen dari impor akan semakin merajalela di pasar domestik. Hal ini akan menghantam produk industri padat karya dalam negeri karena akan terjadi predatory pricing yang tidak akan mampu dikontrol pemerintah.

Produsen tekstil dan garmen akan secara alami terdorong untuk mengurangi kerugian dari dampak kenaikan biaya produksi dan banjir importasi barang jadi.

Ketiga, terkait penggunaan alfa sebagai amanat PP 46 tahun 2025 dengan rentang nilai alpha (α) sebesar 0,5-0,9 itu didelegasikan kepada gubernur dan masukan bupati dan wali kota.

Dia menerangkan, hal delegatif ini akan mengakibatkan terjadinya lagi potensi politisasi upah menjadi bagian politik praktis demi kekuasaan, bukan benar benar dilandasi kepentingan pertumbuhan iklim investasi dan ekonomi.

"Artinya, pemerintah pusat masih gamang menetapkan kebijakan nasional yang kokoh dalam politik pembangunan ekonomi negara," ujarnya.

Tiga hal tersebut, menurut Danang perlu mendapatkan atensi setulusnya dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah dan pekerja.

Dia menegaskan, kepentingan nasional adalah menciptakan iklim investasi, serapan tenaga kerja dan diiringi pertumbuhan ekonomi yang mampu menyejahterakan semua kalangan masyarakat, baik pekerja maupun pengusaha.

"Dalam forum tripartit nasional, dunia usaha sudah mengusulkan agar nilai alpha (α) berada pada kisaran 0,1 hingga 0,5, hal ini sudah memperhatikan kepentingan pekerja," ujar Danang.

"Lagipula, kenaikan upah meskipun diarahkan kepada pekerja tahun pertama, pasti akan dibarengi dengan kenaikan upah sundulan berdasarkan skala SUSU (Struktur dan Skala Upah), dan kenaikan upah pasti dibarengi dengan kenaikan tunjangan wajib misalnya BPJS yang saat ini masih berdasarkan prosentase penghasilan. Jadi, tambahnya beban perusahaan tidak hanya dari kenaikan upah, tetapi kenaikan-kenaikan lain yang diakibatkannya," kata dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan berpotensi mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan melalui peningkatan daya beli pekerja industri.

Namun, kata dia, efek positif terhadap permintaan domestik cenderung bersifat bertahap dan tidak langsung, sementara dampak kenaikan biaya produksi bersifat lebih cepat dan langsung dirasakan oleh pelaku industri.

"Akibatnya, dalam jangka pendek, efek bersih terhadap pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas berpotensi moderat hingga cenderung menahan laju pertumbuhan, terutama pada subsektor yang berorientasi ekspor dan menghadapi persaingan global ketat," ujarnya dalam pernyataan resmi, Jumat (19/12/2025).

Secara keseluruhan, ujar Saleh, PP Pengupahan berpotensi menimbulkan trade-off antara perlindungan pendapatan pekerja dan percepatan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas.

"Tanpa kebijakan pendukung yang kuat, seperti peningkatan produktivitas tenaga kerja, insentif investasi industri, dan penguatan rantai pasok domestik, pertumbuhan sektor industri nonmigas ke depan berisiko bergerak lebih lambat dibandingkan potensinya," katanya.

Sebelumnya, Saleh menilai PP Pengupahan berpotensi memengaruhi pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas. Hal itu terutama melalui jalur biaya produksi, iklim investasi, dan dinamika penyerapan tenaga kerja.

"Sebagai kontributor utama PDB industri dan ekspor manufaktur, sektor ini sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan pengupahan," ujarnya.

Dia menuturkan, peningkatan upah minimum, baik melalui perluasan rentang indeks penyesuaian maupun pengenalan upah minimum sektoral, cenderung menaikkan biaya tenaga kerja secara struktural.

Dalam jangka pendek hingga menengah, kenaikan biaya ini berisiko menekan laju pertumbuhan output industri nonmigas, khususnya pada subsektor padat karya. Sebab, perusahaan akan lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi kapasitas dan perekrutan tenaga kerja baru.

"Strategi penyesuaian yang ditempuh pelaku usaha umumnya berfokus pada efisiensi, otomasi terbatas, atau rasionalisasi tenaga kerja, yang dapat membatasi kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," ujar dia.

(Dhera Arizona)

Perlu adanya peningkatan produktivitas dan efisiensi teknologi untuk mengimbangi dampak dari PP Pengupahan terhadap aspek investasi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan perlu dibarengi dengan kebijakan pendukung khususnya peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pemberian insentif investasi, sehingga tidak menahan laju pertumbuhan industri pengolahan nonmigas.

Saleh, dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan PP Pengupahan berpotensi mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan melalui peningkatan daya beli pekerja industri, namun efek positifnya cenderung bertahap dan tidak langsung.

Di sisi lain, imbas kenaikan biaya produksi bersifat lebih cepat dan langsung dirasakan oleh pelaku industri.

Karena itu, menurut Saleh, agar pertumbuhan 2026 tetap terjaga, kebijakan pengupahan harus berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas, insentif investasi, dan penguatan rantai pasok domestik.

"Tanpa kebijakan pendukung yang kuat, seperti peningkatan produktivitas tenaga kerja, insentif investasi industri, dan penguatan rantai pasok domestik, pertumbuhan sektor industri nonmigas ke depan berisiko bergerak lebih lambat dibandingkan potensinya," ujarnya.

Saleh mengatakan sektor industri pengolahan nonmigas sebagai kontributor utama produk domestik bruto (PDB) industri dan ekspor nasional memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan struktur biaya, termasuk kebijakan pengupahan.

Pelaku usaha, ujar Saleh, pada umumnya menerapkan strategi penyesuaian dengan berfokus pada efisiensi, otomasi terbatas, atau rasionalisasi tenaga kerja.

Dari sisi investasi, Saleh menilai perubahan kebijakan pengupahan yang relatif sering bisa menahan realisasi investasi baru di sektor manufaktur dan memperlambat pembentukan modal tetap pada 2026, jika tidak disertai insentif yang memadai.

Karena itu, ujar Saleh, perlu adanya peningkatan produktivitas dan efisiensi teknologi untuk mengimbangi dampak dari PP Pengupahan terhadap aspek investasi.

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) soal kenaikan upah minimum, dengan formula kenaikan upah yang baru, yakni inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa), dengan rentang Alfa 0,5-0,9 poin.

Aturan tersebut mengubah rentang Alfa dari PP yang sebelumnya, yakni PP Nomor 51 Tahun 2023. Pada Pasal 26 ayat (6) PP 51/2023, rentang Alfa yang ditetapkan adalah 0,1-0,3 poin.

Dengan demikian, aturan terbaru meningkatkan rentang Alfa menjadi 0,5-0,9 poin.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta kepada gubernur untuk menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya 24 Desember 2025.

Dalam PP terbaru, kata dia, juga diatur kewajiban gubernur untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Gubernur juga diwajibkan untuk menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan juga dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin menyatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan berpotensi memengaruhi pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas. Hal itu terutama melalui jalur biaya produksi, iklim investasi, dan dinamika penyerapan tenaga kerja.

"Sebagai kontributor utama PDB industri dan ekspor manufaktur, sektor ini sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan pengupahan," ujarnya dalam pernyataan resmi, Jumat (19/12/2025).

Dia menuturkan, peningkatan upah minimum, baik melalui perluasan rentang indeks penyesuaian maupun pengenalan upah minimum sektoral, cenderung menaikkan biaya tenaga kerja secara struktural.

Dalam jangka pendek hingga menengah, kenaikan biaya ini berisiko menekan laju pertumbuhan output industri nonmigas, khususnya pada subsektor padat karya. Sebab, perusahaan akan lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi kapasitas dan perekrutan tenaga kerja baru.

"Strategi penyesuaian yang ditempuh pelaku usaha umumnya berfokus pada efisiensi, otomasi terbatas, atau rasionalisasi tenaga kerja, yang dapat membatasi kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," ujar dia.

Sementara dari sisi investasi, kata Saleh, ketidakpastian akibat perubahan kebijakan pengupahan yang relatif sering berpotensi menahan realisasi investasi baru di industri pengolahan nonmigas.

Menurutnya, investor cenderung menunda atau mengalihkan investasi ke sektor atau wilayah dengan struktur biaya yang lebih stabil, sehingga laju pembentukan modal tetap (PMTB) di sektor manufaktur dapat melambat.

"Kondisi ini pada akhirnya dapat menurunkan potensi pertumbuhan jangka menengah industri nonmigas, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi teknologi," kata dia.

Sebagai informasi, salah satu poin krusial dalam PP Pengupahan adalah penetapan formula penghitungan upah yang baru serta perluasan rentang angka indeks tertentu atau "Alfa".

"Setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5-0,9," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli dalam keterangan resmi, Rabu (17/12/2025).

Nilai Alfa merupakan variabel yang merepresentasikan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dalam PP terbaru ini, rentang Alfa ditetapkan sebesar 0,5 hingga 0,9. Angka ini naik signifikan dibandingkan aturan sebelumnya yang hanya mematok nilai Alfa pada kisaran 0,1 hingga 0,3.

Perubahan formula ini menandai pergeseran metode penetapan upah dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai informasi, pada 2025, pemerintah menetapkan kenaikan UMP secara serentak sebesar 6,5 persen di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk 2026, penghitungan akan kembali merujuk pada variabel ekonomi masing-masing daerah dengan formula yang telah diperbarui.

(Dhera Arizona)

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, menilai penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan berpotensi mempengaruhi laju pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas.

"Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 berpotensi mempengaruhi pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas terutama melalui jalur biaya produksi, iklim investasi, dan dinamika penyerapan tenaga kerja. Sebagai kontributor utama PDB industri dan ekspor manufaktur, sektor ini sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan pengupahan," ucap Saleh dalam keterangan resmi, Kamis (18/12).

Saleh mengatakan perluasan rentang indeks penyesuaian dan pengenalan upah minimum sektoral cenderung menaikkan biaya tenaga kerja, sehingga pelaku industri akan lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi kapasitas dan rekrutmen pekerja baru.

Mantan Menteri Perindustrian itu menyebut langkah penyesuaian yang ditempuh pelaku usaha dapat berupa efisiensi, otomasi terbatas, hingga rasionalisasi tenaga kerja.

"Strategi penyesuaian yang ditempuh pelaku usaha umumnya berfokus pada efisiensi, otomasi terbatas, atau rasionalisasi tenaga kerja, yang dapat membatasi kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Saleh.

Dari sisi investasi, dikatakan Saleh, ketidakpastian akibat perubahan kebijakan pengupahan yang relatif sering, berpotensi menahan realisasi investasi baru di industri pengolahan nonmigas.

Investor cenderung menunda atau mengalihkan investasi ke sektor atau wilayah dengan struktur biaya yang lebih stabil, sehingga laju pembentukan modal tetap (PMTB) di sektor manufaktur dapat melambat.

"Kondisi ini pada akhirnya dapat menurunkan potensi pertumbuhan jangka menengah industri nonmigas, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi teknologi," kata Saleh.

Di sisi lain, kebijakan ini berpotensi mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan melalui peningkatan daya beli pekerja industri. Namun, efek positif terhadap permintaan domestik cenderung bersifat bertahap dan tidak langsung, sementara dampak kenaikan biaya produksi bersifat lebih cepat dan langsung dirasakan oleh pelaku industri.

Akibatnya, dalam jangka pendek, efek bersih terhadap pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas berpotensi moderat hingga cenderung menahan laju pertumbuhan, terutama pada subsektor yang berorientasi ekspor dan menghadapi persaingan global ketat.

"Secara keseluruhan, PP 49 Tahun 2025 berpotensi menimbulkan trade-off antara perlindungan pendapatan pekerja dan percepatan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas. Tanpa kebijakan pendukung yang kuat, seperti peningkatan produktivitas tenaga kerja, insentif investasi industri, dan penguatan rantai pasok domestik, pertumbuhan sektor industri nonmigas ke depan berisiko bergerak lebih lambat dibandingkan potensinya," ujar Saleh.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kalangan pengusaha menyatakan menghormati penetapan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang akan menjadi dasar penetapan upah minimum tahun 2026.

Namun, dunia usaha berharap kebijakan tersebut diterapkan secara bijak dan tidak dipengaruhi dinamika politik di daerah.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, gubernur sebagai pihak yang berwenang menetapkan upah minimum di daerah diharapkan dapat menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab.

“Dunia usaha berharap para gubernur dapat menjalankan kewenangannya secara bijak dan bertanggung jawab, serta menjauhkan penetapan upah minimum dari dinamika politisasi,” ujar Shinta, Kamis (18/12/2025) dikutip dari Antara.

Menurut Shinta, penentuan besaran upah minimum perlu mempertimbangkan kondisi perekonomian dan daya saing masing-masing daerah secara menyeluruh.

Selain itu, aspek penyerapan tenaga kerja, tingkat pengangguran, struktur industri, serta keberlangsungan usaha juga perlu menjadi pertimbangan utama.

Ia menegaskan, kebijakan pengupahan idealnya mampu mendukung penciptaan sekaligus keberlanjutan lapangan kerja formal di Indonesia.

Data yang dikutip Apindo menunjukkan, sejumlah sektor industri masih tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan mengalami kontraksi pada kuartal III-2025.

Sektor tekstil dan pakaian jadi tercatat tumbuh 0,93 persen secara tahunan (year on year/yoy), sementara industri alas kaki terkontraksi 0,25 persen (yoy).

Adapun industri pengolahan tembakau mengalami kontraksi 0,93 persen (yoy), furnitur 4,34 persen (yoy), serta karet dan plastik 3,2 persen (yoy). Selain itu, sektor otomotif juga tercatat mengalami kontraksi hingga 10 persen (yoy) per Oktober 2025.

“Kondisi ini mencerminkan terbatasnya ruang penyesuaian bagi dunia usaha di sektor-sektor tersebut di tengah tekanan yang masih berlangsung,” kata Shinta.

Meski demikian, Shinta menegaskan bahwa dunia usaha memahami tujuan kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja dan menjaga daya beli masyarakat.

Namun, kebijakan tersebut perlu dijalankan secara hati-hati dan proporsional agar tetap selaras dengan kemampuan dunia usaha dan beragamnya kondisi ketenagakerjaan di setiap daerah.

Dalam hal penggunaan nilai Alfa (α), Apindo mendorong penerapannya dilakukan secara cermat. Jika rasio upah minimum di suatu daerah sudah berada di atas kebutuhan hidup layak (KHL), maka rentang Alfa yang digunakan sebaiknya berada pada kisaran 0,1 hingga 0,3.

Sementara itu, apabila rasio upah minimum masih berada di bawah KHL, rentang Alfa yang digunakan dapat lebih tinggi, yakni 0,3 hingga 0,5.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani PP tentang kenaikan upah minimum dengan formula baru, yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan Alfa. Dalam aturan terbaru tersebut, rentang Alfa ditetapkan sebesar 0,5 hingga 0,9 poin.

Ketentuan ini berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 yang sebelumnya mengatur rentang Alfa pada kisaran 0,1 hingga 0,3 poin.

Dengan demikian, PP terbaru meningkatkan rentang Alfa yang digunakan dalam perhitungan kenaikan upah minimum.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta gubernur untuk menetapkan besaran kenaikan upah minimum paling lambat pada 24 Desember 2025.

Dalam PP terbaru juga diatur kewajiban gubernur untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) serta dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Selain itu, gubernur diwajibkan menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan, yang salah satunya mengatur formula upah minimum.

Beleid tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal yang sama.

Dalam pertimbangannya, pemerintah menyebutkan bahwa perubahan aturan ini dilakukan atas amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 serta untuk menjaga daya beli pekerja/buruh guna penghidupan yang layak, menjaga kelangsungan usaha serta stabilitas ekonomi nasional.

Perubahan terkait formula upah minimum salah satunya tercantum dalam Pasal 26, yang mana ayat (3) menegaskan bahwa indeks tertentu atau alfa merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja, serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh.

Tak ada perubahan terkait formula upah minimum dalam Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5), yakni nilai penyesuaian upah minimum tetap dihitung dengan rumus inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa).

Lebih lanjut, ayat (6) pasal yang sama menyatakan bahwa alfa merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,5 sampai dengan 0,9. Rentang ini lebih tinggi dari ketentuan sebelumnya sebesar 0,1 sampai dengan 0,3.

Sementara itu, pada ayat (7) tertuang bahwa dewan pengupahan provinsi dan dewan pengupahan kabupaten/kota berwenang menentukan besaran alfa dengan mempertimbangkan dua hal, yakni kepentingan keseimbangan pekerja dan Perusahaan, serta perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak.

Berbagai perubahan terkait upah minimum lainnya mencakup Pasal 4 ayat (1a), yang menegaskan peran pemerintah daerah dan Dewan Pengupahan untuk terlibat dalam penetapan kebijakan pengupahan oleh pemerintah pusat.

Di samping itu, pada Pasal 25 ayat (1) ditambahkan bahwa upah minimum juga mencakup upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) yang diatur dalam bagian terpisah.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengeklaim bahwa formula upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang telah diumumkan dapat menggembirakan kalangan buruh dan pekerja.

Yassierli berujar bahwa hal ini tak terlepas dari perluasan komponen indeks tertentu atau alfa dalam formula UMP, dari 0,1–0,3 pada ketentuan sebelumnya menjadi 0,5–0,9.

“Saya juga sangat yakin beberapa laporan yang kami dengar, informasi yang kami dengar ini juga sangat menggembirakan bagi para serikat pekerja dan para serikat buruh, alfa sampai 0,9,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut bahwa upah minimum provinsi (UMP) 2026 dapat naik hingga 7,3% usai Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) baru tentang Pengupahan.

Presiden KSPI Said Iqbal berujar bahwa PP Pengupahan baru mencantumkan rentang indeks tertentu atau alfa 0,5–0,9 dalam formula UMP 2026.

Apabila batas tertinggi alfa 0,9 itu dihitung dengan pertumbuhan ekonomi nasional 5,04% (kuartal III/2025, YoY) dan inflasi nasional 2,86% (Oktober 2025, YoY), dia menyebut rerata kenaikan upah minimum tahun depan dapat mencapai 7,3%.

“Mungkin secara nasional rata-rata itu naik 7,2% atau 7,3% kalau pakai pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi nasional, ya,” kata Said dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (17/12/2025).

Kendati demikian, dia menekankan bahwa persentase kenaikan UMP akan bervariasi di setiap daerah bergantung pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi masing-masing. Selain itu, kenaikan UMP bisa lebih rendah apabila gubernur menetapkan alfa di bawah 0,9, atau bahkan menggunakan rentang terbawah 0,5.

Dia lantas memberikan simulasi di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan perhitungan Said, apabila alfa 0,5 dihitung dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% dan inflasi sekitar 2%, maka kenaikan UMP DKI Jakarta tahun depan hanya sekitar 4,3%.

Oleh karena itu, Said menyebut bahwa KSPI akan memperjuangkan lewat Dewan Pengupahan tingkat provinsi agar gubernur menggunakan alfa 0,9. Tak hanya di Jakarta, tuntutan itu akan disampaikan di berbagai daerah.

“Kalau pakai alfa 0,5 kita tolak total. Jadi, kesimpulan perjuangan kaum buruh indeks tertentunya harus 0,9,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa komponen alfa atau indeks tertentu dalam formula UMP 2026 mengalami perluasan dari aturan sebelumnya, tetapi komponen lainnya yakni inflasi dan pertumbuhan ekonomi tetap berlaku.

Beleid tersebut memaknai alfa sebagai kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, sekaligus instrumen bagi daerah untuk melakukan penyesuaian dengan disparitas upah saat ini.

Dia menegaskan bahwa penetapan rentang alfa 0,5 hingga 0,9 pada formula UMP 2026 ini demi memberikan fleksibilitas daerah dalam penetapan upah minimum.

“Alfa inilah yang diputuskan oleh Pak Presiden, nilainya 0,5 sampai 0,9,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli sangat yakin tak akan ada demo buruh untuk memprotes penetapan rumus Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang baru saja diteken oleh Presiden Prabowo Subianto.

Keyakinan ini muncul karena besaran alfa dalam perhitungan UMP lebih besar dari tahun ini sebesar 0,1-0,3 poin menjadi 0,5-0,9 poin. Sementara, formulasinya tetap yakni menggunakan rumus Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa)

"Nggak, saya nggak percaya (akan ada demo), saya juga dapat banyak hal yang mengapresiasi PP ini," ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (17/12).

Namun, ia memastikan akan terus memantau perkembangan di lapangan, termasuk pengumuman besaran kenaikan UMP oleh kepala daerah yang ditetapkan paling lambat 24 Desember 2025.

"Insya Allah ini suatu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kebijakan dari Pak Presiden, kita akan kawal dan kita akan siapkan, tadi semangatnya adalah buruhnya sejahtera dan kemudian industrinya tetap tumbuh," jelasnya.

Yassierli mengatakan penyusunan rumusan UMP 2026 sudah mempertimbangkan masukan dan aspirasi buruh hingga pelaku usaha. Oleh sebab itu, ia yakin tak akan ada protes ke depannya.

"Pak Presiden tentu juga mendengar langsung aspirasi dari serikat pekerja, serikat buruh, dari berbagai pihak dan akhirnya beliau menetapkan bahwa ada rumusan formula yang mungkin sekarang sudah tersebar, teman-teman sudah tahu dan itu yang kemudian menjadi acuan dalam PP pengupahan tersebut," imbuhnya.

Yassierli berharap PP terbaru ini nantinya betul-betul bisa memberikan keadilan bagi buruh dan pelaku usaha.

"Dan semoga PP ini adalah hasil yang terbaik, bagaimana kita mempertimbangkan aspirasi dari serikat bekerja, serikat buruh dengan juga memperhatikan, mempertimbangkan masukan-masukan dari industri dan kami berharap inilah yang terbaik dan bisa kita jadikan sebagai patokan," pungkasnya.

Dalam PP terbaru yang telah diteken Presiden Prabowo Subianto, formula kenaikan UMP 2026 menggunakan rumus Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 - 0,9. Saat ini, PP tersebut tengah menunggu diundangkan dan dirilis ke publik.

Khusus untuk UMP 2026, gubernur diberikan waktu satu pekan menetapkan besaran kenaikan upah atau paling lambat 24 Desember 2025.