Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat global, Moody's Ratings menurunkan peringkat kredit korporasi (CFR) PT Indika Energy Tbk. (INDY) menjadi B1 dari Ba3, sekaligus memangkas rating obligasi senior US$455 juta jatuh tempo 2029 ke level yang sama.

Seiring dengan downgrade peringkat, Moody's merevisi prospek (outlook) Indika Energy menjadi stabil dari sebelumnya negatif.

Analis Moody’s Anthony Prayugo menjelaskan bahwa penurunan rating mencerminkan kondisi rasio keuangan Indika yang sudah tertekan dan berpotensi memburuk akibat kenaikan belanja modal (capital expenditure/capex) proyek tambang emas Awak Mas, di tengah harga batu bara termal yang masih lemah.

“Total biaya proyek Awak Mas kini diperkirakan naik sekitar US$100 juta–US$150 juta, sehingga keseluruhan investasi membengkak menjadi hingga US$567 juta. Sebagian besar tambahan kebutuhan dana ini akan dibiayai melalui utang baru,” tulisnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (13/2/2026).

Dampaknya, utang yang disesuaikan INDY diestimasi Moody’s naik menjadi sekitar US$1,4 miliar pada 2026, dari US$1,1 miliar pada 2025. Belanja modal 2026 diperkirakan mencapai US$380 juta, termasuk sekitar US$300 juta untuk Awak Mas.

Estimasi kenaikan anggaran itu dipicu oleh keterlambatan pembebasan lahan pada 2025 sehingga konstruksi harus dipercepat agar target penyelesaian akhir 2026 tetap tercapai. Selain itu, perusahaan juga meningkatkan fasilitas kamp pekerja dan membangun jalan akses segala cuaca demi mendukung operasional saat produksi dimulai.

Hingga Desember 2025, proyek Awak Mas baru rampung sekitar 50% dan ditargetkan mulai uji coba produksi akhir 2026. Dengan asumsi bahwa biaya produksi menyeluruh sekitar US$1.150 per ons dan harga emas US$3.000 per ons serta produksi tahunan sekitar 100.000 ons

Anthony menyebut tambang ini berpotensi menghasilkan EBITDA sekitar US$130 juta per tahun setelah beroperasi penuh. Namun sebelum proyek emas tersebut benar-benar berkontribusi signifikan, kualitas kredit Indika masih sangat bergantung pada anak usaha batu bara, Kideco Jaya Agung, yang dimiliki 91%.

Di tengah harga batu bara termal yang masih lemah (diperkirakan rata-rata US$51 per ton pada 2026), EBITDA Indika diprediksi stagnan di kisaran US$200 juta, relatif datar dibanding 2025.

Dengan kenaikan utang dan kontribusi laba yang belum meningkat signifikan, rasio leverage (utang terhadap EBITDA) Indika diperkirakan naik menjadi sekitar 7 kali pada akhir 2026, dari sekitar 6 kali pada akhir 2025.

Perbaikan rasio baru diproyeksikan terjadi pada 2027 setelah tambang emas beroperasi penuh, dengan leverage berpotensi turun mendekati 4 kali.

Moody’s juga mengingatkan adanya risiko kebijakan, termasuk potensi perubahan regulasi pertambangan di Indonesia seperti pungutan ekspor batu bara, yang bisa menekan kinerja lebih lanjut.

Dalam 12–18 bulan ke depan, likuiditas INDY dinilai masih memadai. Saldo kas, fasilitas kredit yang belum ditarik, dan arus kas operasional diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan kas.

Namun, lonjakan belanja proyek Awak Mas akan mempersempit ruang terhadap batas perjanjian utang (covenant), terutama rasio net debt/EBITDA yang tidak boleh melebihi 3,75 kali pada 2026.

Harapan Upgrade Peringkat pada 2027

Outlook stabil mencerminkan keyakinan Moody’s bahwa risiko eksekusi proyek emas akan menurun dan Awak Mas akan mulai meningkatkan laba pada 2027, sehingga memperbaiki profil kredit perusahaan.

Kendati demikian, potensi kenaikan rating dapat terjadi jika rasio utang/EBITDA turun di bawah 4 kali secara berkelanjutan, rasio EBIT terhadap beban bunga di atas 2 kali

Sebaliknya, risiko penurunan rating lanjutan muncul jika proyek emas kembali mengalami keterlambatan atau pembengkakan biaya, arus kas internal tidak cukup, dan perusahaan melakukan ekspansi agresif atau pembagian dividen besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar keuangan global dengan cepat beradaptasi terhadap pendekatan tidak lazim Presiden AS Donald Trump dalam menjalankan operasi militer di berbagai belahan dunia.

Alih-alih menunjukkan kegelisahan setelah Washington melancarkan operasi militer di Venezuela pada akhir pekan lalu, pasar saham global justru mencetak rekor tertinggi baru pada Senin (5/1/2026).

Indeks saham di Asia dan pasar negara berkembang juga melanjutkan penguatannya pada Selasa (6/1/2026). Tercatat, hingga 11.20 WIB, indeks Topix Jepang masih menguat 1,47% pada level 3.528,57, sedangkan indeks Kospi Korea Selatan juga naik 0,32% di level 4.471,57.

Kemudian, indeks Hang Seng Hong Kong menguat 1,78% pada level 26.815,75, sementara indeks komposit Shanghai China juga naik 1,14% pada kisaran 4.069,38.

Kenaikan tersebut mencerminkan pola serupa yang terjadi setelah serangan AS ke Irak, Yaman, Iran, dan Suriah pada tahun lalu.

Meski dampak jangka panjangnya baru akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan, hampir tidak ada tanda-tanda kekhawatiran investor pasca-intervensi AS di Venezuela.

Kenaikan obligasi pemerintah AS lebih mencerminkan data ekonomi domestik yang lemah, sementara logam mulia melanjutkan tren penguatan dari tahun lalu. Dolar AS ditutup melemah, sedangkan peso Meksiko dan Kolombia memangkas pelemahan awal.

Pergerakan pasar pada Senin tersebut menunjukkan investor dengan cepat menyesuaikan diri terhadap pergeseran Trump dari tatanan berbasis aturan yang selama ini mendefinisikan politik global sejak Perang Dunia II.

Alih-alih panik spontan, saham global justru didorong optimisme terhadap kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan prospeknya dalam mendorong pertumbuhan laba perusahaan. Pada saat yang sama, Federal Reserve diperkirakan melanjutkan pemangkasan suku bunga seiring perlambatan inflasi.

“Saham biasanya mengabaikan tajuk geopolitik ketika tidak ada dampak langsung terhadap permintaan global, rantai pasok, atau kondisi keuangan,” ujar Chief Investment Strategist Saxo Markets di Singapura, Charu Chanana.

Dia menambahkan, investor juga telah belajar bahwa peristiwa tunggal sering kali hanya memicu lonjakan volatilitas sementara, tanpa revisi penurunan laba yang bertahan lama, kecuali eskalasi meluas atau muncul limpahan kebijakan.

Pada Sabtu akhir pekan lalu, AS melancarkan operasi militer di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan pengambilalihan kendali pemerintahan negara tersebut. Trump menyatakan AS akan menjalankan Venezuela hingga proses transisi kepemimpinan dapat diselenggarakan.

Langkah AS tersebut berpotensi berdampak positif terhadap laba korporasi jika mampu menstabilkan pasokan minyak global dalam jangka panjang. Harga minyak mentah sempat melemah pada awal perdagangan Senin seiring harapan terbukanya akses terhadap cadangan minyak terbesar di dunia, sebelum akhirnya ditutup menguat.

Minim Guncangan Baru

Tanpa adanya gejolak politik besar baru setara invasi Rusia ke Ukraina, pasar keuangan dinilai semakin nyaman mengalihkan perhatian ke faktor pendorong lain.

“Investor masih lebih fokus pada perkembangan AI dan prospek kebijakan The Fed, karena faktor inilah yang menjadi penggerak utama pasar dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Chief Market Strategist Asia JPMorgan Asset Management di Hong Kong, Tai Hui.

Dia menambahkan, bahkan serangan AS ke Iran sebelumnya tidak mengguncang pasar karena investor menilai potensi gangguan ekspor minyak Iran—yang pada akhirnya tidak terjadi—dapat diimbangi oleh peningkatan produksi dari negara lain.

Bahkan sebelum era Trump, dampak peristiwa geopolitik terhadap pasar cenderung mereda setelah gejolak awal.

Kepala Riset Makro Global dan Strategi Tematik Deutsche Bank AG, Jim Reid menuturkan, guncangan geopolitik secara historis tidak banyak meninggalkan dampak jangka panjang terhadap pasar global.

Menurutnya, sifat peristiwa yang satu kali (one-off) kerap membatasi pengaruhnya terhadap pertumbuhan jangka panjang.

Peristiwa besar yang benar-benar memengaruhi pasar, seperti perang Rusia-Ukraina, krisis minyak awal 1970-an, dan Perang Teluk 1990, terjadi karena memicu lonjakan harga minyak yang signifikan dan berkelanjutan, sehingga mendorong inflasi secara luas.

Sejarah panjang keterlibatan militer AS di Amerika Latin sejak abad ke-19 juga dinilai meredam dampak global dari operasi di Caracas.

Aksi AS di Venezuela lebih mencerminkan pengulangan pola lama dibandingkan perubahan mendasar kebijakan luar negeri Washington, ujar Kepala Franklin Templeton Institute, Stephen Dover.

Namun, kejatuhan Maduro berpotensi menambah tekanan terhadap dolar AS dalam jangka panjang, seiring semakin banyak negara mengurangi ketergantungan pada mata uang tersebut, sekaligus mendorong peningkatan belanja pertahanan global, tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tercatat telah menghapus kredit macet senilai Rp2,4 triliun untuk sekitar 67.000 debitur UMKM. Lantas apakah kebijakan hapus buku dan hapus tagih perlu dilanjutkan?

Pengamat perbankan dan Assistant Vice President BNI (2005-2009) Paul Sutaryono memandang nilai hapus kredit macet yang mencapai Rp2,4 triliun cukup besar. Kendati begitu, dia menilai bahwa kebijakan tersebut kurang mendidik bagi nasabah UMKM lantaran dapat menimbulkan moral hazard.

“Sejatinya, kebijakan itu kurang mendidik bagi nasabah UMKM yang dapat menimbulkan aji mumpung atau moral hazard,” kata Paul kepada Bisnis, dikutip Rabu (22/10/2025).

Jika kebijakan tersebut ingin dilanjutkan, Paul mengusulkan agar pemerintah hanya melanjutkan kebijakan hapus buku dan tidak disertai dengan hapus tagih kredit.

Menurutnya dengan tidak melanjutkan hapus tagih kredit, bank masih dapat menagih tunggakan kredit tersebut. Hasil tagihan itu, lanjut dia, sebagai pendapatan lain-lain yang dapat menambah keuntungan bank secara keseluruhan.

Sementara itu, Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai bahwa kebijakan ini menjadi risiko yang belum jelas siapa yang menanggung. “Apabila dihapuskan apakah ini kreditnya akan ditanggung APBN atau ditanggung Himbara. Nilai ini cukup besar,” ujar Teuku.

Teuku mengatakan, diperpanjang atau tidaknya kebijakan tersebut sangat tergantung pada hasilnya. Dia menilai bisa jadi kredit macet ini memang karena creditworthiness kurang baik. “Dalam konteks ini, mereka memang dilanjutkan pun tidak akan membaik performa bisnisnya,” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintahannya telah menghapus kredit macet bagi petani dan pelaku UMKM.

Kebijakan yang telah dijalankan sejak awal Januari 2025 itu mencakup sekitar 67.000 debitur UMKM dengan total nilai mencapai Rp2,4 triliun. Penghapusan dilakukan pada kredit macet di bank-bank milik negara, antara lain BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

“Di bidang UMKM, kita sudah ampuni utang-utang lama untuk para petani dan nelayan,” tuturnya dalam Pidato Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (20/10/2025), yang bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kebijakan penghapusan piutang macet sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 47/2024. Kebijakan ini mengatur penghapusan piutang macet kepada UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta sektor UMKM lainnya.

Prabowo mengharapkan kebijakan ini menjadi dorongan baru bagi pelaku usaha produktif di sektor riil. "Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” ujar Prabowo.

Jakarta, CNBC Indonesia - Penutupan sebagian aktivitas pemerintahan Amerika Serikat atau shutdown yang menghentikan arus data ekonomi resmi kini menimbulkan kekhawatiran global. Negara-negara seperti Jepang, Inggris, hingga mitra utama lain khawatir kehilangan pandangan jelas terhadap kondisi ekonomi terbesar dunia itu dapat mengaburkan pengambilan keputusan mereka sendiri, mulai dari kebijakan moneter, perdagangan, hingga inflasi.

Ketergantungan dunia terhadap data ekonomi AS begitu besar, sehingga "kebutaan data" akibatshutdownyang masih berlangsung kini dikhawatirkan menambah risiko kesalahan kebijakan di tengah upaya global menyesuaikan diri terhadap arah baru ekonomi dunia di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

"Ini masalah serius. Kami berharap situasi ini segera diselesaikan," kata Gubernur Bank of Japan (BOJ) Kazuo Ueda saat membahas tantangan yang dihadapi bank sentral Jepang dalam menentukan waktu tepat untuk kembali menaikkan suku bunga, dilansir Reuters.

Seorang pejabat Jepang lain bahkan berbicara lebih tajam. "Ini seperti lelucon. [Ketua The Fed] Powell terus mengatakan kebijakan The Fed bergantung pada data, tapi sekarang tidak ada data untuk dijadikan dasar," ujarnya, meminta anonimitas karena tidak berwenang berbicara kepada publik.

Di Inggris, anggota Komite Kebijakan Moneter Bank of England, Catherine Mann, mengatakan persoalan seputar data AS, independensi The Fed, dan isu politik lainnya memang tidak menjadi fokus utama dalam debat kebijakan mereka.

Namun, ia mengingatkan bagaimana secara perlahan posisi pound sterling sebagai mata uang dunia melemah, proses panjang yang digerogoti oleh berbagai faktor yang ia sebut sebagai "rayap-rayap" yang mengikis kekuatan poundsterling dari waktu ke waktu.

Kebijakan politik yang dapat merusak posisi dolar AS atau mengganggu independensi The Fed, menurut Mann, "adalah hal-hal yang kami pikirkan, meski bukan prioritas utama." Namun, ia menambahkan, "itu ibarat rayap-tidak langsung terlihat, tapi berpotensi merusak."

Para pejabat keuangan dunia kini tengah berkumpul di Washington untuk menghadiri pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).

Diskusi di sela-sela forum ini diperkirakan akan banyak tersedot pada arah kebijakan Presiden Trump, kinerjanya sejauh ini, serta dampak penghentian mendadak aliran informasi resmi mengenai ekonomi senilai US$30 triliun atau sekitar seperempat dari total output dunia.

Meskipunshutdownini bisa berakhir kapan saja dan aliran data dapat kembali berjalan, para ekonom menilai hal ini mencerminkan masalah lebih dalam dalam tata kelola dan kredibilitas data pemerintah AS.

"Peningkatan tekanan politik terhadap lembaga-lembaga kebijakan...dapat mengikis kepercayaan publik terhadap kemampuan mereka menjalankan mandatnya," tulis laporanWorld Economic Outlook(WEO) IMF yang diterbitkan Selasa lalu.

"Tekanan terhadap lembaga teknokratis yang bertugas mengumpulkan dan menyebarkan data juga dapat menggerus kepercayaan publik dan pasar terhadap statistik resmi, sehingga secara signifikan mempersulit tugas bank sentral dan pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan. Hal ini juga meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan kebijakan jika intervensi politik menurunkan kualitas, keandalan, dan ketepatan waktu data."

Bisnis.com, JAKARTA —JP Morganmenyoroti saham PTPerusahaan Gas NegaraTbk. (PGAS) atau PGN,PT Alamtri Resources IndonesiaTbk. (ADRO) dan PTAlamtri Minerals IndonesiaTbk. (ADMR) sebagai emiten pilihan utama di sektor energi dan utilitas Indonesia, di tengah sikap hati-hati investor asing terhadap risiko kebijakan dan arus keluar dana dari pasar domestik.

Dalam laporan bertajukIndonesia Energy and Utilities, analis JP Morgan Arnanto Januri dan Benny Kurniawan mengatakan bahwa secara umum investor asing masih bersikap hati-hati terhadap Indonesia. Hal itu terungkap dalam pertemuan JP Morgan dan para investor dalammarketing tripke Singapura baru-baru ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Moody’s memangkas outlook lima bank besar Indonesia dari stabil menjadi negatif. Kelima bank itu yakni BMRI, BBRI, BBNI, BBCA, dan BBTN.

Di sisi lain, Danantara menegaskan fundamental emiten bank pelat merah menunjukkan kinerja yang solid. Pada saat bersamaan, bank BUMN pasang kuda-kuda menghadapi dinamika eksternal.