Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memperkuat fundamental domestik dan menjaga disiplin kebijakan dengan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Bappenas, Eka Chandra Buana, menyampaikan bahwa dinamika global, termasuk tensi geopolitik dan volatilitas pasar keuangan, menjadi tantangan yang tidak bisa dihindari. Namun, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif yang terukur.

“Memang ini semua sangat tergantung pada asumsi, seperti berapa lama konflik berlangsung. Tapi kita sudah punya ancang-ancang dan persiapan untuk menghadapi berbagai skenario,” ujar Eka dikutip dari keterangannya.

Eka Chandra memaparkan bahwa dampak geopolitik berisiko berdampak pada perekonomian Indonesia melalui transmisi peningkatan laju inflasi, depresiasi nilai tukar, peningkatan kebutuhan anggaran untuk subsidi energi, hingga tekanan pada target laju pertumbuhan ekonomi.

Meski demikian, pemerintah menegaskan tidak akan mengorbankan disiplin fiskal. Eka menekankan bahwa tidak ada rencana untuk memperlebar defisit anggaran, yang tetap dijaga dalam batas aman.

“Sampai saat ini tidak ada niat untuk memperlebar defisit. Justru yang kita dorong adalah bagaimana belanja menjadi lebih produktif dan berdaya ungkit bagi ekonomi nasional,” tegasnya.

Dalam jangka menengah, pemerintah tetap mempertahankan target pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029, sebagaimana tercantum dalam RPJMN. Target tersebut tidak diturunkan, meskipun tekanan global meningkat.

Dia menambahkan bahwa pendekatan pemerintah tidak semata berfokus pada program jangka pendek, tetapi juga pembangunan ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Menurut dia, dari sisi fundamental, kondisi ekonomi Indonesia saat ini dinilai masih solid. Konsumsi rumah tangga tetap terjaga, sektor perbankan stabil dengan rasio kredit bermasalah (NPL) sekitar 2,17% dan pertumbuhan kredit 9,4% (yoy), serta likuiditas yang memadai.

Di sisi eksternal, cadangan devisa tercatat sebesar US$148,2 miliar atau setara 6 bulan impor, sementara transaksi berjalan tetap terkendali di kisaran 0,1% terhadap PDB.

Selain itu, sektor riil dan fiskal juga menunjukkan ketahanan, dengan defisit APBN yang tetap rendah sekitar 0,93% terhadap PDB serta dukungan dari pertumbuhan industri dan ekspor manufaktur. Ekonomi digital turut menjadi motor baru dengan pertumbuhan transaksi yang signifikan.

“Fundamental kita kuat. Indikator-indikator ekonomi menunjukkan kinerja yang positif, dan ini menjadi modal utama kita,” ujar Eka.

Pemerintah juga mengakui masih terdapat ruang perbaikan. Evaluasi terhadap program-program unggulan terus dilakukan guna memastikan seluruh kebijakan berjalan efektif.

Untuk merespons kondisi global, pemerintah menyiapkan kombinasi kebijakan jangka pendek dan menengah. Dalam jangka pendek, fokus diarahkan pada percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), optimalisasi belanja negara, serta efisiensi operasional.

Sementara itu, dalam jangka menengah, pemerintah mendorong diversifikasi energi, percepatan transisi energi, serta penguatan struktur industri domestik.

“Langkah-langkah ini kita siapkan agar ekonomi tetap resilient, baik dalam jangka pendek maupun menengah,” ujar Eka.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah mencopot Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu dan Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman dari posisi jabatannya per kemarin, Selasa (21/4/2026).
"Iya. Udah dikasih Plh [Pelaksana Harian] sekarang," ujar Purbaya saat dikonfirmasi usai pertemuan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/4/2026) siang.
Menurut Purbaya, jabatan Plh. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal dan Direktur Jenderal Anggaran sudah aktif sejak kemarin. Adapun Purbaya pada Selasa lalu juga melantik sejumlah pejabat eselon II Kemenkeu.
Purbaya mengatakan saat ini baik Febrio maupun Luky belum dirotasi ke posisi baru. Posisinya sama dengan Heru Pambudi yang sebelumnya sudah dicopot dari Sekjen, dan digantikan oleh Robert Leonard Marbun.
"Belum, istirahat dulu. Nanti saya cari tempat yang pas," ujarnya.
Di sisi lain, posisi Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan juga belum diisi oleh pejabat definitif. Usai ditinggalkan Masyita Cystallin, posisi itu kini dijabat Pelaksana Tugas (Plt). yaitu Herman Saheruddin.
Nantinya, lanjut Purbaya, ketiga calon pejabat definitif di posisi itu akan diusulkan ke Presiden Prabowo Subianto bulan depan.
"Nanti akan sekalian diajuin ke Presiden. Jadi sekaligus di awal Mei atau pertengahan Mei," terang Purbaya.

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya tekanan global.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dihubungi di Jakarta, Sabtu, menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berpotensi mendorong defisit APBN melewati batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Hal itu karena asumsi nilai tukar dalam APBN berada di kisaran Rp16.500 per dolar AS, sementara saat ini rupiah mendekati Rp17.000 per dolar AS.

Menurut Esther, kondisi tersebut dapat membuat beban anggaran negara meningkat karena berbagai komponen belanja yang menggunakan denominasi dolar AS akan ikut membengkak, serta mengakibatkan ruang fiskal pemerintah untuk melakukan berbagai program pembangunan menjadi terbatas.

"Belum lagi harga minyak sekarang tembus 100 dolar AS per barel, berbeda jauh dari asumsi harga minyak di APBN 70 dolar AS per barel," katanya.

Meski demikian, Esther menilai pemerintah masih bisa mengantisipasi dengan sejumlah strategi untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Pertama, pemerintah perlu mengarahkan belanja negara pada kegiatan yang bersifat produktif, seperti program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara.

Sementara itu, belanja yang bersifat konsumtif dinilai perlu dikurangi atau dihentikan agar anggaran lebih efisien.

Kedua, pemerintah didorong untuk memperluas peluang dari sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan devisa. Langkah itu dinilai penting mengingat kebutuhan dolar AS akan semakin besar, terutama untuk pembayaran cicilan utang luar negeri serta berbagai transaksi internasional.

Ketiga, pemerintah perlu memperkuat strategi hedging terhadap nilai tukar rupiah dalam setiap pembayaran yang menggunakan dolar AS. Dengan mekanisme tersebut, dampak pelemahan rupiah terhadap kewajiban pembayaran dalam mata uang asing dapat ditekan.

Selain itu, Esther juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satunya melalui pembangunan dan penambahan kilang minyak di dalam negeri agar minyak mentah yang dimiliki Indonesia dapat diolah dan dimanfaatkan secara optimal.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Indonesia dinilai memiliki potensi besar dalam sumber energi alternatif seperti tenaga air, surya, dan angin.

"⁠Dorong investasi renewable energy agar Indonesia tidak sepenuhnya tergantung pada fossil energy karena Indonesia punya banyak alternatif energi terbarukan seperti air, surya, angin dan lain-lain. Beri insentif lebih banyak," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap harapannya skenario terburuk yang dibayangkan berbagai pihak di Timur Tengah tidak terjadi, terutama setelah perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan zionis Israel telah berlangsung selama kurang lebih dua pekan.

Di hadapan para menteri dan pejabat negara pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3), Presiden menekankan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak perang di kawasan Asia Barat, sekaligus mengkaji beberapa opsi penghematan.

"Kita berharap skenario yang terburuk tidak terjadi di Timur Tengah, tetapi ramalan-ramalan juga banyak mengatakan ini bisa jadi perang yang sangat panjang, perang yang sangat panjang," kata Prabowo.

Walaupun demikian, Presiden menyatakan Indonesia sejauh ini dalam kondisi yang relatif aman.

Namun, Presiden mengingatkan jajarannya untuk tetap waspada dan tidak lengah. "Walaupun merasa aman, tidak panik, kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemungkinan paling jelek," ujar Presiden.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna hari ini, dampak perang antara Iran versus zionis Israel dan Amerika Serikat turut menjadi sorotan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang melaporkan langsung catatan masing-masing terkait isu tersebut dan dampaknya terhadap Indonesia.

Airlangga, saat memaparkan laporannya kepada Presiden, membuka kemungkinan defisit APBN dapat melampaui angka 3 persen manakala skenarionya perang berlangsung berlarut hingga lima bulan, enam bulan dan 10 bulan.

Dalam skenario yang dibuat pemerintah, harga minyak mentah dunia diprediksi mencapai 90 dolar AS per barel jika perang berlangsung hingga lima bulan, kemudian 97 dolar AS per barel jika perang berlarut hingga enam bulan, dan 115 dolar AS per barel jika perang berlangsung selama 10 bulan.

"Kalau kita masukkan terhadap APBN kita Pak, yang sekarang, ini skenario pertama, ICP-nya di 86 (dolar AS per barel), kursnya di Rp17.000, Pak. APBN kita kursnya Rp16.500, kemudian dengan growth kita pertahankan Pak. Jadi, ini yang kita pertahankan growth di 5,3 (persen). (Imbal hasil, red.) Surat Berharga Negara (SBN) angkanya lebih tinggi Pak, 6,8 persen maka defisitnya adalah 3,18 persen," kata Airlangga.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa belum akan merevisi anggaran karena rata-rata harga Indonesia Crude Price (ICP) masih di kisaran US$68 dolar per barel.

Angka ini masih jauh di bawah asumsi makro APBN 2026 yang mematok ICP di kisaran US$70 per barel. "Estimasi kami, realisasi ICP dan average year to date hingga 1 Maret 2026 sekitar US$68 per barel ini sudah memasukkan kenaikan US$120 [per barel] sementara itu ya," terang Purbaya, dikutip Kamis (11/3/2026).

Purbaya juga mengatakan bahwa saat ini ruang fiskal masih mampu untuk memitigasi kenaikan harga minyak yang bisa memicu lonjakan belanja subsidi BBM.

"Banyak yang tanya harga minyak [sempat menyentuh] US$100 per barel, apakah pemerintah akan mengubah APBN-nya? Belum, karena dari sini sampai kemarin masih US$68 per barel," paparnya.

Di sisi lain, Purbaya juga memastikan pemerintah bakal memenuhi target lifting migas supaya impor migas bisa ditekan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu memaparkan bahwa otoritas fiskal terus memantau perkembangan terkait dengan dampak perang terhadap harga minyak.

"Kami terus akan pantau seperti sering dijelaskan, APBN terus kami kelola dari sisi penerimaan bagus sekali pertumbuhannya dalam dua bulan pertama 2026 dan juga belanja akan selalu kami kelola sedemikian rupa," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pemerintah masih melakukan finalisasi terhadap rancangan peraturan atas pungutan bea keluar terhadap ekspor batu bara. Pembahasan masih bergulir di tengah potensi naiknya harga batu bara.

Awalnya, pungutan bea keluar atau tarif ekspor terhadap batu bara direncanakan mulai berlaku pada awal 2026. Setoran tarif ekspor komoditas tersebut ditargetkan sekitar Rp25 triliun.

Namun, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pemerintah masih melakukan pembahasan di tengah potensi kenaikan harga batu bara itu.

"Ini masih sedang kami finalkan, beberapa pembahasan masih terus berlanjut. Nanti akan kami umumkan untuk persisnya seperti apa, tetapi ini kami harapkan juga akan berkontribusi bagi penerimaan negara khususnya ketika harganya juga sedang meningkat," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun Kemenkeu, harga batu bara terpantau tumbuh 4,1% (yoy) dan 28% secara tahun berjalan atau year-to-date (ytd). Otoritas fiskal menilai adanya potensi harga batu bara ikut tersengat harga minyak dunia.

"Jadi memang ada concern dari pemerintah dan juga urgency untuk kami bisa melihat bagaimana selalu juga bisa memanfaatkan ya, kalau dari sisi kenaikan harga tentunya penerimaan negara juga harus ikut naik," terangnya.

Adapun sampai dengan Februari 2026, penerimaan kepabeanan dan cukai APBN terkontraksi hingga 14,7% (yoy). Realisasinya hanya Rp44,9 triliun atau lebih rendah dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp52,6 triliun.

Kontraksi terdalam terjadi pada bea keluar yakni hingga 48,4% (yoy), atau terkumpul hanya Rp2,8 triliun.

Di sisi lain, penerimaan cukai mengalami kontraksi 13,3% (yoy) atau terkumpul Rp34,4 triliun. Sementara itu, penerimaan bea masuk tumbuh positif 1,7% (yoy) ke Rp7,8 triliun.

Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaparkan gagasan pembangunan ekonominya, yang sering disebut sebagai Prabowonomics, di acara World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss pada awal tahun ini. Salah satu ciri utama dari Prabowonomics adalah target pertumbuhan sebesar 8%. Target itu dicapai dengan menjadikan sumber daya alam, sebagai mesin pertumbuhan, menjadi bagian dari strategi ketahanan. Gagasan ini sering disebut sekuritisasi sumberdaya alam.

Buzan, B., Waever, O., & de Wilde, J. dalam Security: A New Framework for Analysis, mengungkapkan ketika suatu persoalan telah dimasukan dalam isu pertahanan dan keamanan maka penyelesaian persoalannya pun tidak menggunakan logika demokratis tetapi militeristis. Pendekatan ini mungkin bisa memacu pertumbuhan, namun harus mengorbankan lingkungan hidup dan mungkin juga akan berdarah-darah karena konflik sosial yang ditimbulkannya.

Bila ditelisik lebih jauh, gagasan Prabowonomic ditopang oleh dua pilar. Pertama, ekonomi ekstraktif. Pilar ini meliputi hilirisasi mineral kritis, swasembada pangan dan energi dengan skala besar. Kedua, ekonomi populis. Ekonomi populis ini meliputi program makan siang gratis atau sering disebut program MBG (Makan Bergizi Gratis) bagi anak-anak sekolah dan beberapa program bantuan sosial bagi warga miskin. Pilar kedua ditujukan untuk meredam ‘gangguan’ protes dari publik akibat dampak buruk dari pilar pertama, ekonomi ekstraktif.

Dari dua pilar itu terlihat Prabowonomics sejatinya bukanlah gagasan pembangunan ekonomi baru. Prabowonomics hanyalah daur ulang dari Soehartonomic di era Orde Baru yang tenggelam setelah lengsernya Presiden Soeharto, yang juga mantan mertuanya. Indikasi lainnya bahwa Prabowonomic adalah daur ulang dari Soehartonomic adalah pijakan dari model pembangunannya berupa paham anthropocentrism.

Anthropocentrism adalah paham yang memposisikan manusia sebagai spesies paling penting daripada spesies lainnya. Kita bisa melihat secara jelas paham ini dalam pidato Prabowo Subianto di acara Musrenbangnas di Gedung Bappenas, Jakarta, pada akhir 2024 silam. Dalam acara tersebut Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia harus terus memperluas lahan sawit tanpa harus takut deforestasi (perusakan hutan). Di acara itu pula Presiden Prabowo Subianto juga meminta pemerintah daerah, polisi dan tentara ikut menjaga sawit. Ia juga menilai sawit adalah aset negara.

Paham anthropocentrism semakin tampak jelas ketika di akhir 2025, Presiden Prabowo Subianto kembali berpidato dengan seruan yang sama. Di saat rapat percepatan pembangunan Papua di Istana Negara di pertengahan Desember 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto kembali memberikan arahan untuk menanam sawit di Papua dengan tujuan mencapai swasembada energi.

Seperti halnya Soehartonomic, paham anthropocentrism di dalam Prabowonomics ini adalah titik krusial yang berpotensi memperburuk kerusakan alam. Paham itu menempatkan alam hanya sebagai komoditas untuk keperluan pembangunan. Memberikan kritik tajam terhadap paham anthropocentrism bukan berarti kita sedang memusuhi umat manusia, tapi justru menyelamatkan seluruh spesies bumi, termasuk manusia di dalamnya, dari kepunahan massal akibat bencana ekologi.

Prabowonomic dan Normalisasi Potensi Konflik Kepentingan

Seperti Soehartonomic, gagasan Prabowonomic melahirkan kebijakan sekuritisasi sumber daya alam yang berdampak terhadap pembungkaman terhadap kritik publik. Ketika kritik masyarakat dibungkam maka akan menumbuhkan potensi konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan publik oleh elite ekonomi-politik di lingkar kekuasaan.

Publik dapat melihat secara terang benderang bahwa kini potensi konflik kepentingan dalam kebijakan publik kian diperlihatkan secara telanjang. Potensi konflik kepentingan itu misalnya, penunjukan adik kandung Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden Indonesia untuk perubahan iklim. Ini tentu bukan sekadar persoalan etika birokrasi, melainkan sinyal kuat akan adanya normalisasi potensi konflik kepentingan yang sistemik.

Normalisasi potensi konflik kepentingan dalam kebijakan terkait tata kelola SDA, adalah perwujudan dari konsolidasi akses terhadap SDA itu sendiri. Dampaknya, regulasi cenderung ‘disesuaikan’ dengan kepentingan segelintir elite di sekitar pusat kekuasaan. Jika konflik kepentingan dalam kebijakan SDA benar-benar terjadi maka keuntungan dari tata kelola SDA akan mengalir ke segelintir elite, sementara risiko ekologis dibebankan kepada rakyat.

Paham anthropocentrism yang menjadi pijakan Prabowonomics jelas mengabaikan fakta bahwa kita sedang berada dalam situasi krisis iklim. Memaksa alam bekerja di luar batas biologisnya demi mengejar pertumbuhan ekonomi adalah sebuah bunuh diri ekologi. Jika ini terjadi, maka pertumbuhan ekonomi sebesar 8% akan menjadi sebuah pertumbuhan ekonomi berdarah-darah. Bencana ekologi, yang merupakan perpaduan krisis iklim dan buruknya tata kelola lingkungan hidup, yang terjadi di Pulau Sumatra seharusnya menjadi pelajaran, bahwa sudah saatnya kita meninggalkan paham anthropocentrism dalam model pembangunan.

Koreksi Total atas Gagasan Prabowonomics

Alih-alih dipamerkan dalam acara internasional, gagasan Prabowonomics seharusnya justru dikoreksi secara total. Paham anthropocentrism dalam gagasan Prabowonomics, yang menjadikan alam sebagai objek harus diubah. Alam, termasuk spesies di luar manusia, harus diposisikan sebagai subjek. Manusia adalah bagian dari spesies bumi yang setara dengan spesies lainnya.

Selain itu, model pembangunan haruslah bergeser dari paradigma yang berpusat pada elite (elite-centered) menuju pembangunan yang berpusat pada kehidupan (life-centered). Para pengambil kebijakan pembangunan perlu menyadari bahwa ekonomi adalah bagian dari ekosistem, bukan sebaliknya.

Bila paham anthropocentrism dalam Prabowonomics dipertahankan, pembangunan Indonesia hanya akan mengulang sejarah kelam rezim Orde Baru yang mengorbankan kemanusiaan dan keberlanjutan alam demi akumulasi laba dari segelintir elite. Kita tentu tidak boleh membiarkan Indonesia tumbuh sebagai raksasa ekonomi yang berdiri di atas alam yang sekarat dan demokrasi yang mati. Sudah seharusnya bangsa ini belajar dari kegagalan model pembangunan Soehartonomic di era Orde Baru. Indonesia terlalu besar untuk jatuh dalam lubang yang sama.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memaparkan strategi pemerintah Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil di atas 5 persen, sekaligus mempercepat pembangunan konektivitas dan transisi energi sebagai fondasi jangka panjang.

Dalam pertemuan dengan Kamar Dagang Amerika Serikat (USCC), US-ASEAN Business Council (USABC), dan US-Indonesia Society (USINDO) di Gedung USCC, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu sore waktu setempat, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama dan stabilitas sebagai prasyarat utama mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Ia meyakini kolaborasi dan kompromi antara para pemimpin bangsa akan menciptakan iklim kepercayaan yang kuat bagi investasi.

"Saya belajar bahwa kerja sama, kolaborasi, dan kompromi pada akhirnya akan terbukti lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan bagi semua pihak," ujar Presiden Prabowo.

Menurut Presiden Prabowo, stabilitas politik, supremasi hukum, dan tata kelola pemerintah yang baik menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor.

Kepala Negara menyebut bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat karena disiplin fiskal yang terjaga dan pertumbuhan stabil di atas 5 persen dan akan terus meningkat.

Salah satu strategi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah penguatan ekonomi dari tingkat akar rumput atau masyarakat yang paling bawah.

Pemerintah ingin memastikan pertumbuhan dapat dipertahankan dalam jangka panjang dengan pengelolaan sumber daya alam yang sehat dan berkelanjutan.

"Kita ingin memiliki kemampuan untuk mempertahankan pertumbuhan, tetapi kita juga perlu mengendalikan perekonomian dalam arti memastikan pemanfaatan sumber daya alam kita dilakukan secara sehat dan berkelanjutan," kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menambahkan, pemerintah menempatkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas sebagai prioritas. Ia mengaku masih terdapat pekerjaan rumah yang besar, terutama dalam peningkatan efisiensi logistik.

Oleh karenanya, pemerintah Indonesia akan membangun pelabuhan, bandara, dan jalan tol untuk meningkatkan efisiensi.

Selain itu, Presiden Prabowo juga memastikan transisi energi menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Pemerintah berkomitmen mengembangkan energi terbarukan, kendaraan listrik dan industri energi hijau.

"Kami berkomitmen pada energi terbarukan, kendaraan listrik, dan industri hijau, namun pendekatan kami sangat pragmatis," imbuhnya.

Dengan kombinasi stabilitas politik, penguatan investasi, pembangunan konektivitas, serta transisi energi yang terukur, pemerintah optimistis mampu menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Hafidz Mubarak A
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung kembali gagasan Indonesia Incorporated dalam gelaran sarasehan ekonomi yaitu Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara pada Jumat (14/2/2026). Gelaran tersebut juga dihadiri oleh para pelaku usaha.

Prabowo menjelaskan bahwa stabilitas politik di Indonesia bisa terjaga dengan baik. Hal tersebut menjadi modal dalam menggaet investasi.

Pemerintah, menurutnya berupaya menjaga semua komitmen atau perjanjian yang dibangun terkait dengan investasi. Pemerintah pun terbuka akan adanya investasi dari mana pun.

"Saya namakan saya punya strategi adalah: Indonesia Incorporated. Yang besar, yang kuat, yang menengah, yang kecil, yang kurang, semua bekerja sama. Yang besar maju, tarik yang kurang kuat. Yang kuat tarik yang lemah. Pemerintah yang bersih dan adil bantu yang paling lemah dan paling miskin," katanya dalam gelaran sarasehan ekonomi yaitu Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara pada Jumat (14/2/2026).

Dengan strategi tersebut menurutnya Indonesia tidak akan menjadi raksasa yang tertidur. Indonesia akan bangkit menjadi raksasa yang mampu berdiri dan membangun kehidupan lebih baik bagi rakyatnya.

Dalam beberapa momen, Prabowo pun menyinggung terkait dengan Indonesia Incorporated. Dalam sepekan ini, Prabowo misalnya menggelar dua kali pertemuan dengan sederet pengusaha.

Pada Selasa (10/2/2026), Prabowo menggelar pertemuan dengan lima konglomerat Tanah Air antara lain Prajogo Pangestu (Barito Pacific Group), Anthony Salim (Salim Group), Franky Widjaja (Sinar Mas Group), Boy Thohir (Adaro Energy), hingga Sugianto Kusuma (Agung Sedayu Group).

Sehari sebelumnya, Prabowo pun menggelar audiensi dengan 22 pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Hambalang, Bogor. Pertemuan yang digelar pada Senin (9/2/2026) dihadiri deretan pengusaha Apindo mulai dari Sofjan Wanandi, Sudhamek, Suryadi Sasmita, Haryanto Adikoesoemo, Mucki Tan, Harijanto, Johny Darmawan, Shinta W. Kamdani, Sanny Iskandar, Eddy Hussy, Soegianto Nagaria, Lindrawati Widjojo, hingga Hendra Widjaja.

Dalam pertemuan dengan deretan pengusaha, Prabowo juga menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha melalui semangat Indonesia Incorporated untuk memperkuat daya saing nasional dan mempercepat pembangunan.

Pada awal 2025, Presiden Prabowo juga telah menyinggung istilah Indonesia Incorporated ketika memberi sambutan di musyawarah nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Prabowo memakai istilah tersebut ketika menekankan persatuan di internal para pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia.

“Kita membutuhkan Kadin yang dinamis, pengusaha berani, inovatif, bekerja sama dalam semangat Indonesia Incorporated,” kata Presiden.

Orang nomor satu di Indonesia itu menjelaskan, dalam konsep Indonesia Incorporated, pemerintah dan pelaku bisnis harus berjalan seiringan untuk mencapai tujuan yang sama di bawah satu komando presiden. Tujuan tersebut, sambungnya, adalah menjadikan Indonesia bangsa yang sejahtera dan bermartabat.

Oleh sebab itu, Prabowo juga mengaku ingin memberikan peran yang lebih besar kepada swasta. Dia mencontohkan berbagai proyek infrastruktur, yang 10 tahun terakhir sebagian besar ditangani BUMN, akan diserahkan kepada swasta.

"Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih berpengalaman. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan kepada swasta. Silakan bergerak semuanya,“ ujarnya.

Sementara pemerintah, tambahnya, akan menangani bidang yang menyangkut perlindungan masyarakat dan yang belum bisa ditangani swasta. Prabowo mencontohkan salah satu target utama pemerintah yaitu swasembada pangan.

“Kita rencanakan 4 tahun swasembada pangan. Orang mungkin akan kaget. Jauh sebelum 4 tahun, kita sudah swasembada pangan,” kata Presiden.

Demikian juga dengan swasembada energi. Kepala negara itu berjanji untuk menarik investasi besar-besaran ke industri energi terbarukan selama 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ingin mendorong pertumbuhan ekonomi 5,6% (YoY) pada kuartal 1/2026 dengan mempercepat proses penyerapan belanja pemerintah.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan bahwa baseline pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama 2026 adalah 5,5% (YoY). Dengan percepatan belanja pemerintah, dia menargetkan pertumbuhan bisa didorong 0,1% lebih tinggi.

"Ya, artinya dari baseline 5,5% ke 5,6% berarti kan tambahan 0,1%. Jadi akselerasinya, additional tambahan pertumbuhannya berarti 0,1%," kata Juda kepada wartawan saat ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Juda menuturkan bahwa tambahan pertumbuhan 0,1% itu, terang Juda, akan didorong oleh pemerintah melalui sejumlah percepatan belanja, termasuk pemberian berbagai stimulus perekonomian yang juga telah disiapkan pemerintah untuk menyambut Idulfitri.

"Ya, ada beberapa pengeluaran yang biasanya lambat, ya kami dorong cepat gitu. [Stimulus dan bansos] tetap dilakukan, semua. Kan ada beberapa program perlinsos ya, yang bisa kami lakukan di kuartal I, ya kami lakukan segera," ujar mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) itu.

Sebelumnya, pemerintah telah menyampaikan keinginan untuk menjaga momentum pertumbuhan tinggi pada kuartal IV/2025 lalu yang mencapai 5,39% (YoY). Salah satu caranya adalah dengan menggelontorkan stimulus ekonomi jelang libur panjang Idulfitri.

Dari Kemenkeu, otoritas fiskal telah menerbitkan aturan pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN berupa PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100% untuk tiket pesawat.

Aturannya tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.4/2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Idulfitri 1447 Hijriah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Juda, yang baru dilantik sebagai Wamenkeu pekan lalu, menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV/2025 lalu masih di bawah potensinya. Hal itu kendati pertumbuhan 5,39% itu merupakan pertumbuhan kuartalan tertinggi pascapandemi.

Oleh sebab itu, Juda menilai pemerintah bisa mendorong pertumbuhan lebih tinggi pada awal 2026 ini dengan mendorong konsumsi pemerintah. Apalagi, terdapat momentum libur panjang.

Dia menyebut momentum yang ada juga tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebagaimana ditemukan melalui survei BI, yang mana indeks berada di level 127 pada Januari 2026 atau tertinggi sejak Januari 2025 (127,2).

"Ini momentum yang sangat bagus dan perlu kami dorong. Kalau kami forward looking outlook-nya seperti apa, di sisi keyakinan konsumen naik signifikan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi," paparnya pada acara Indonesi Economic Outlook, pagi ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 6% pada 2026. Terdapat sejumlah strategi yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menggenjot target tersebut.

Sepanjang 2025, ekonomi Indonesia sendiri telah tumbuh sebesar 5,11% secara tahunan (year on year/YoY) meleset dari target APBN 2025 sebesar 5,2%. Namun, Purbaya menilai capaian tersebut cukup positif dan tetap optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa lebih baik.

"Saya mau optimis terus. Supaya dapat hadiah. Sekarang saya belum dapat hadiah," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (5/2/2026).

Dia mengatakan terdapat sejumlah strategi dalam mendongkrak target pertumbuhan ekonomi tersebut. Di antara strateginya adalah memastikan likuiditas di pasar keuangan yang cukup.

"Perbankan telah bekerja dengan baik. Jadi enggak ada kesulitan dunia usaha mencari pinjaman ke perbankan," kata Purbaya.

Kemudian, Purbaya akan mendorong kebijakan fiskal, seperti dengan ketepatan serta kecepatan dalam belanja negara.

"Belanjanya tepat waktu di awal tahun ini dan cepat," ujarnya.

Selain itu, Purbaya akan memperbaiki iklim investasi. Untuk itu, Purbaya berupaya melakukan sinergi antara kebijakan fiskal dengan moneter, serta dorongan dari sektor swasta agar semuanya berjalan optimal.

Lalu, Purbaya berupaya mendorong defisit ke arah limit untuk memastikan ekonomi berbalik arah tanpa melewati batas.

"Kita tidak ada niat menimbulkan pesan bahwa saya akan mengganggu kehati-hatian menjalankan kebijakan fiskal. Tapi yang pasti adalah semua yang ada kita akan menggunakan secara optimal dan enggak ada kebocoran," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Produk domestik bruto Singapura diperkirakan parkir di level sangat tinggi pada akhir 2025. PDB negara kota itu awalnya dirancang tumbuh 1,5%-2,5% meski kemudian pada November lalu dikoreksi menjadi 4%. Dalam data terbaru, ekonomi Singapura akan parkir pada pertumbuhan 4,8% atau hampir dua kali lipat dari estimasi optimis yang ditetapkan tahun lalu.

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan pertumbuhan yang lebih kuat dari perkiraan dihasilkan dari lonjakan bisnis terkait kecerdasan buatan (AI) pada sisi semikonduktor dan elektronik. Selain itu banyak tarif perang dagang dari Amerika Serikat (AS) diberlakukan pada tingkat yang lebih rendah daripada yang diperkirakan sebelumnya untuk Singapura. Untuk diketahui, Singapura mendapatkan tarif terendah dari AS yaitu 10%.

“Ini adalah hasil yang lebih baik dari yang kami perkirakan, mengingat keadaan yang ada,” kata Wong, dalam pesan Tahun Barunya dikutip dari Bloomberg, Rabu (31/12/2025).

Wong mengatakan sepanjang periode kepresidenan kedua Donald Trump, Amerika Serikat bergerak hampir mengakhiri era globalisasi dan perdagangan bebas yang menjadi landasan berkembangnya Singapura.

“Untuk tetap kompetitif [pada 2026], kita tidak bisa hanya melakukan hal yang sama. Kita harus memikirkan ulang, mengatur ulang, dan menyegarkan strategi ekonomi kita” katanya.

Serangkaian rencana awal akan segera diumumkan untuk mengatasi tantangan ekonomi di masa mendatang.

Sebelumnya Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura pada bulan November mengatakan pihaknya memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto pada 2026 akan melambat ke kisaran 1%-3%.

Hal senada juga disampaikan Wong, Perdana Menteri mengisyaratkan bahwa ia akan memperkuat jaring pengaman sosial, dan lapangan kerja bagi warga Singapura. Terutama dalam menghadapi meningkatnya gesekan perdagangan dan penyebaran kecerdasan buatan.

Partai Aksi Rakyat pimpinan Wong, yang telah memerintah Singapura sejak kemerdekaan pada tahun 1965, meraih kemenangan telak pada bulan Mei. Meskipun pemilihan umum berikutnya baru akan diadakan pada tahun 2030, partai tersebut juga telah mulai mencari pemimpin masa depannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Produk domestik bruto Singapura diperkirakan parkir di level sangat tinggi pada akhir 2025. PDB negara kota itu awalnya dirancang tumbuh 1,5%-2,5% meski kemudian pada November lalu dikoreksi menjadi 4%. Dalam data terbaru, ekonomi Singapura akan parkir pada pertumbuhan 4,8% atau hampir dua kali lipat dari estimasi optimis yang ditetapkan tahun lalu.

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan pertumbuhan yang lebih kuat dari perkiraan dihasilkan dari lonjakan bisnis terkait kecerdasan buatan (AI) pada sisi semikonduktor dan elektronik. Selain itu banyak tarif perang dagang dari Amerika Serikat (AS) diberlakukan pada tingkat yang lebih rendah daripada yang diperkirakan sebelumnya untuk Singapura. Untuk diketahui, Singapura mendapatkan tarif terendah dari AS yaitu 10%.

“Ini adalah hasil yang lebih baik dari yang kami perkirakan, mengingat keadaan yang ada,” kata Wong, dalam pesan Tahun Barunya dikutip dari Bloomberg, Rabu (31/12/2025).

Wong mengatakan sepanjang periode kepresidenan kedua Donald Trump, Amerika Serikat bergerak hampir mengakhiri era globalisasi dan perdagangan bebas yang menjadi landasan berkembangnya Singapura.

“Untuk tetap kompetitif [pada 2026], kita tidak bisa hanya melakukan hal yang sama. Kita harus memikirkan ulang, mengatur ulang, dan menyegarkan strategi ekonomi kita” katanya.

Serangkaian rencana awal akan segera diumumkan untuk mengatasi tantangan ekonomi di masa mendatang.

Sebelumnya Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura pada bulan November mengatakan pihaknya memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto pada 2026 akan melambat ke kisaran 1%-3%.

Hal senada juga disampaikan Wong, Perdana Menteri mengisyaratkan bahwa ia akan memperkuat jaring pengaman sosial, dan lapangan kerja bagi warga Singapura. Terutama dalam menghadapi meningkatnya gesekan perdagangan dan penyebaran kecerdasan buatan.

Partai Aksi Rakyat pimpinan Wong, yang telah memerintah Singapura sejak kemerdekaan pada tahun 1965, meraih kemenangan telak pada bulan Mei. Meskipun pemilihan umum berikutnya baru akan diadakan pada tahun 2030, partai tersebut juga telah mulai mencari pemimpin masa depannya.