Bisnis.com, JAKARTA — PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) terus melanjutkan pembenahan internal di tubuh perseroan. Tahun ini, emiten berkode saham KRAS menargetkan kinerja dapat pulih dengan pendapatan hingga Rp20 triliun.

Direktur Utama Krakatau Steel, Akbar Djohan, menjelaskan target ditetapkan seiring rencana pengoperasian normal kembali fasilitas pabrik perseroan yang sempat terkendala. Jika operasional berjalan sesuai rencana, KRAS optimistis mampu mencatatkan standar minimum laba bersih sekitar Rp2 triliun.

“Dari pendapatan Rp20 triliun itu dikalikan 10% seharusnya menjadi standar minimum laba bersih daripada Krakatau Steel di tahun 2026,” ujarnya dalam diskusi yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dari sisi volume, emiten baja pelat merah tersebut menargetkan penjualan domestik sebesar 1,2 juta ton per tahun. Meski secara kapasitas terpasang perseroan mampu mencapai 3 juta ton, Akbar menyebut manajemen tetap bersikap rasional dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku.

Guna mendukung target tersebut, perseroan tengah melakukan pembenahan internal secara menyeluruh, termasuk terhadap anak-anak usaha serta perusahaan patungan (joint venture/JV) yang kontribusinya masih negatif.

“Secara internal kami benahi, baik dari anak perusahaan, JV maupun eksternal. Ini PR [pekerjaan rumah] besarnya Krakatau Steel hari ini,” ucap Akbar.

Adapun langkah pemulihan ini juga mendapat dukungan dari Danantara Indonesia. KRAS diketahui baru saja meraih dukungan pendanaan tahap awal sebesar Rp5 triliun untuk memperkuat struktur keuangan dan modal kerja.

Dukungan finansial dengan tingkat bunga yang lebih kompetitif tersebut diharapkan dapat menurunkan beban bunga perseroan, yang sebelumnya mencapai 20—25% saat menggunakan fasilitas pihak ketiga.

Pada 2025, KRAS mencatat ekuitas tumbuh 99,4% menjadi US$868 juta karena ditopang hasil transformasi internal dan suntikan modal dari Danantara.

Seiring hal itu, pendapatan perseroan tumbuh 0,4% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi US$955 juta. Raihan ini selaras dengan volume penjualan baja yang turut meningkat 29% YoY menjadi 945.000 ton pada tahun lalu.

Adapun lonjakan ekuitas KRAS linear dengan dukungan pendanaan yang diterima dari PT Danantara Asset Management (Persero) atau DAM, selaku holding operasional badan pengelola investasi Danantara Indonesia.

Berdasarkan keterbukaan informasi, perseroan telah menandatangani perjanjian pinjaman pemegang saham dengan nilai maksimal mencapai Rp4,93 triliun atau setara US$295 juta pada akhir 2025.

Dana itu dialokasikan secara strategis untuk dua kebutuhan utama. Pertama, sebesar Rp4,18 triliun digunakan sebagai modal kerja operasional untuk pembelian bahan baku pabrik Hot Strip Mill (HSM) dan Cold Rolled Coil (CRM).

Kedua, sebesar Rp752,8 miliar untuk mendanai program efisiensi karyawan melalui skema Golden Handshake serta penyehatan dana pensiun perseroan.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Tirta Rindang Unggul Ekatama Finance (True Finance) membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp10,70 miliar pada tahun buku 2025.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang dimuat dalam Harian Bisnis Indonesia (27/4/2026), perusahaan mencatat total pendapatan sebesar Rp429,59 miliar. Kontribusi utama masih berasal dari pembiayaan konsumen yang mencapai Rp356,51 miliar, menunjukkan fokus bisnis yang konsisten pada segmen tersebut.

Selain itu, pendapatan lain-lain turut memberikan kontribusi sebesar Rp25,12 miliar, sementara pemulihan atas penurunan nilai aset keuangan dan anjak piutang juga menjadi penopang tambahan bagi pendapatan perusahaan.

Dari sisi operasional, True Finance berhasil menjaga struktur beban tetap terkendali dengan total beban sebesar Rp416,94 miliar. Beban keuangan menjadi komponen terbesar sebesar Rp170,80 miliar, diikuti oleh beban umum dan administrasi Rp85,08 miliar serta gaji dan tunjangan sebesar Rp92,04 miliar.

Perusahaan juga mencatat laba sebelum pajak sebesar Rp12,64 miliar. Setelah memperhitungkan beban pajak penghasilan bersih, laba tahun berjalan tercatat Rp10,70 miliar.

Di sisi neraca, True Finance menunjukkan fundamental yang solid dengan total aset sebesar Rp1,75 triliun. Piutang pembiayaan konsumen bersih tercatat Rp1,43 triliun, mencerminkan portofolio pembiayaan yang tetap kuat.

Sementara itu, total liabilitas tercatat Rp1,16 triliun, dengan pinjaman yang diterima sebesar Rp1,08 triliun. Struktur permodalan perusahaan juga tetap sehat dengan total ekuitas sebesar Rp592,86 miliar.

Ekuitas tersebut didukung oleh saldo laba sebesar Rp456,05 miliar serta surplus revaluasi aset tetap Rp36,81 miliar. Selain itu, perusahaan juga membukukan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp3,36 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten terafiliasi Prajogo Pangestu PT Petrosea tbk Tbk. (PTRO) mengungkapkan alasan penjualan tambang perseroan lewat PT Kemilau Mulia Sakti (KMS) kepada perusahaan terafiliasi Happy Hapsoro PT Singaraja Putra Tbk. (SINI).

Sekretaris Perusahaan PTRO Anto Broto mengatakan rencana transaksi itu dilatarbelakangi oleh inisiatif perseroan dalam melakukan penataan portofolio usaha secara berkelanjutan.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan memandang perlu untuk melakukan optimalisasi struktur usaha serta meningkatkan skala bisnis melalui penguatan fokus pada kegiatan usaha inti (core business), yaitu lini bisnis jasa pertambangan, EPC, EPCI dan logistik yang terintegrasi, termasuk pengembangan pada sektor pertambangan mineral lainnya yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang," tulis Anto dalam keterbukaan informasi, dikutip Rabu (22/4/2026).

Adapun, penjualan KMS ini diharapkan memberi fleksibilitas yang lebih besar kepada PTRO dalam mengelola struktur keuangan dan mendukung pengembangan usaha ke depan.

PT KMS dilepas kepada PT Singaraja Putra Tbk. (SINI) senilai Rp1,73 triliun, dengan nilai transaksi penjualan KMS ditentukan berdasarkan laporan penilaian independen.

Dari sisi valuasi, nilai akuisisi KMS sebesar Rp1,73 triliun berada di bawah estimasi nilai pasar sebesar Rp1,84 triliun, sehingga dinilai wajar dari aspek keuangan.

Dana dari transaksi penjualan KMS sebagian besar atau 70% akan digunakan oleh PTRO untuk melunasi pinjaman jangka panjang pihak ketiga. Sisanya akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, investasi, dan keperluan lainnya.

Sebelumnya, PTRO telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PPJB) dengan PT Singaraja Putra Tbk. (SINI) sehubungan dengan rencana pengambilalihan PT Kemilau Mulia Sakti.

"Berdasarkan PPJB tersebut, Perseroan bermaksud untuk menjual seluruh kepemilikan sahamnya pada KMS sebanyak 507.380.875 saham, yang mewakili 99,995% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam KMS kepada SINI," kata Anto.

Adapun, PT KMS merupakan perusahaan penambangan batu bara dengan area operasional di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Perusahaan yang diakuisisi PTRO pada 2023 tersebut memiliki cadangan batu bara dengan sumber daya teridentifikasi sebesar 164,1 juta ton.

Selanjutnya, mineable reserves sebesar 82 juta ton dengan perkiraan volume overburden removal sebesar 549 juta BCM dan long term stripping ratio sekitar 6,7 kali di area seluas 4.776 hektare.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bank Mandiri memperkuat posisi sebagai mitra strategis pemerintah melalui optimalisasi struktur keuangan yang solid sepanjang 2025. Langkah ini menjadi fondasi utama dalam mendukung ekspansi bisnis berkelanjutan serta agenda pembangunan nasional yang inklusif.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian audited per 31 Desember 2025, total aset perseroan tumbuh 16,6 persen secara tahunan menjadi Rp2.829,9 triliun. Pertumbuhan aset tersebut berjalan selaras dengan penyaluran kredit yang meningkat 13,4 persen mencapai Rp1.895,0 triliun.

Strategi ekspansi perusahaan secara konsisten diarahkan pada pembiayaan sektor produktif untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Kredit UMKM tercatat tumbuh 4,88 persen, yang mencerminkan fokus perusahaan dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.

Bank Mandiri saat ini mendukung lebih dari 1,3 juta pelaku UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional. Dukungan ini dilakukan melalui penguatan ekosistem finansial yang terintegrasi di seluruh wilayah operasional.

Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, menjelaskan bahwa pertumbuhan kredit yang solid merupakan hasil dari efektivitas strategi penguatan ekosistem pembiayaan. Pendekatan ini memungkinkan Bank Mandiri menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis, kualitas aset, serta kontribusi berkelanjutan terhadap penguatan ekonomi kerakyatan.

"Kami terus mendorong pembiayaan yang selektif dan terukur di seluruh segmen, dengan fokus pada sektor produktif yang mendorong ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja. Pendekatan ini memungkinkan Bank Mandiri menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memastikan kualitas aset tetap terjaga," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (15/2).

Dari sisi pendanaan, ekspansi kredit didukung oleh likuiditas yang kuat dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp2.105,8 triliun atau tumbuh 23,9 persen. Komposisi dana murah (CASA) juga tumbuh 12,6 persen menjadi Rp1.431,4 triliun sehingga memberikan ruang ekspansi yang memadai.

Bank Mandiri menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp41 triliun kepada sekitar 360 ribu pelaku UMKM sepanjang tahun 2025. Penyaluran ini dilakukan secara terukur dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap transaksi.

Dukungan pada agenda pembangunan sosial diwujudkan melalui pembiayaan kepada 147 mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, perseroan memperluas penguatan ekonomi desa melalui pengelolaan lebih dari 4.700 rekening Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pembukaan lebih dari 3.700 rekening BUMDes dan BUMDesma turut dilakukan untuk mendukung program pengembangan desa serta Program 3 Juta Rumah. Upaya ini dilengkapi dengan realisasi 1.174 program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di berbagai wilayah.

Kontribusi kepada negara juga terlihat dari penyaluran dividen yang mencapai Rp52,5 triliun pada 2025. Secara akumulasi dalam 25 tahun terakhir, Bank Mandiri telah menyalurkan dividen sebesar Rp225 triliun.

Selain dividen, perseroan berkontribusi pada penerimaan negara melalui setoran pajak sebesar Rp27 triliun pada tahun lalu. Total setoran pajak yang terkumpul sejak tahun 2000 hingga 2025 kini telah mencapai Rp277 triliun.

Riduan menegaskan bahwa peran sebagai mitra strategis negara merupakan tanggung jawab utama perusahaan dalam memastikan pemerataan pembangunan. Fokus utama tetap pada pembiayaan yang terukur serta penguatan ekosistem usaha di Indonesia.

"Bagi Bank Mandiri, mendukung program prioritas pemerintah bukan sekadar target bisnis, melainkan bagian dari tanggung jawab kami sebagai mitra strategis negara. Melalui pembiayaan yang terukur dan penguatan ekosistem usaha, kami berupaya memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata," pungkas dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah melalui optimalisasi struktur keuangan yang solid untuk menopang ekspansi bisnis berkelanjutan dan mendukung agenda pembangunan nasional. Sepanjang 2025, penguatan struktur keuangan tersebut menjadi fondasi bagi peningkatan intermediasi yang sehat, sekaligus memastikan kontribusi perseroan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing dan berbasis kerakyatan.

Di tengah stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional, optimalisasi struktur keuangan Bank Mandiri tercermin dari penguatan kinerja neraca melalui ekspansi aset dan kredit. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian audited per 31 Desember 2025, total aset Bank Mandiri tercatat tumbuh 16,6 persen secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp2.829,9 triliun, sejalan dengan penyaluran kredit yang meningkat 13,4 persen YoY menjadi Rp1.895,0 triliun.

Penguatan kinerja tersebut didorong oleh strategi ekspansi yang secara konsisten diarahkan pada pembiayaan sektor-sektor produktif guna memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Sepanjang 2025, kredit UMKM Bank Mandiri tumbuh 4,88 persen YoY, mencerminkan fokus perseroan dalam memperluas akses pembiayaan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Kinerja ini sekaligus menegaskan peran Bank Mandiri dalam mendukung lebih dari 1,3 juta pelaku UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional melalui penguatan ekosistem finansial yang terintegrasi.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan menyampaikan, pertumbuhan kredit yang solid dan konsisten mencerminkan efektivitas strategi penguatan ekosistem pembiayaan yang dijalankan perseroan secara menyeluruh. Pendekatan ini memungkinkan Bank Mandiri menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis, kualitas aset, serta kontribusi berkelanjutan terhadap penguatan ekonomi kerakyatan.

“Kami terus mendorong pembiayaan yang selektif dan terukur di seluruh segmen, dengan fokus pada sektor produktif yang mendorong ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja. Pendekatan ini memungkinkan Bank Mandiri menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memastikan kualitas aset tetap terjaga,” ujar Riduan di Jakarta, Kamis (12/2).

Dari sisi pendanaan, ekspansi kredit tersebut didukung oleh struktur likuiditas yang kuat melalui pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai Rp2.105,8 triliun atau tumbuh 23,9 persen YoY. Komposisi pendanaan tetap sehat dengan dana murah (CASA) meningkat 12,6 persen YoY menjadi Rp1.431,4 triliun, sehingga memberikan ruang yang memadai bagi Bank Mandiri untuk mendukung ekspansi bisnis secara berkelanjutan.

Selaras dengan perannya sebagai mitra strategis pemerintah, Bank Mandiri mengarahkan optimalisasi struktur keuangan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional melalui pembiayaan dan penguatan ekosistem yang terintegrasi. Sepanjang 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp41 triliun kepada sekitar 360 ribu pelaku UMKM secara terukur dan berlandaskan prinsip kehati-hatian.

Pada agenda pembangunan sosial dan ketahanan pangan, dukungan Bank Mandiri diwujudkan melalui pembiayaan kepada 147 mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG), disertai penguatan tata kelola keuangan yang akuntabel. Penguatan ekonomi desa juga terus diperluas melalui pengelolaan lebih dari 4.700 rekening Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta pembukaan lebih dari 3.700 rekening BUMDes dan BUMDesma, sejalan dengan agenda pengembangan desa dan dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah.

Komitmen tersebut dilengkapi dengan realisasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sepanjang 2025 melalui lebih dari 1.174 program yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk bantuan kemanusiaan bagi wilayah terdampak bencana.

Optimalisasi kinerja keuangan Bank Mandiri juga tercermin dari kontribusi berkelanjutan kepada negara. Dalam 25 tahun terakhir, Bank Mandiri telah menyalurkan total dividen sebesar Rp225 triliun kepada masyarakat Indonesia. Pada 2025, dividen Bank Mandiri tumbuh signifikan mencapai Rp52,5 triliun, yang berasal dari Rp43,5 triliun atas porsi laba 2024 dan Rp9 triliun dividen interim atas porsi laba 2025 yang telah dibayarkan pada 14 Januari 2026.

Selain dividen, kontribusi terhadap penerimaan negara diwujudkan melalui setoran pajak yang secara akumulasi mencapai Rp277 triliun sepanjang 2000 hingga 2025. Pada tahun lalu, Bank Mandiri telah membayarkan pajak sekitar Rp27 triliun dengan tren yang terus meningkat, mencerminkan peran sistemik perseroan dalam memperkuat fondasi fiskal nasional.

“Bagi Bank Mandiri, mendukung program prioritas pemerintah bukan sekadar target bisnis, melainkan bagian dari tanggung jawab kami sebagai mitra strategis negara. Melalui pembiayaan yang terukur dan penguatan ekosistem usaha, kami berupaya memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata,” pungkas Riduan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengungkapkan wacana proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) kini memasuki tahap finalisasi dan ditargetkan rampung pada semester I/2026.

Direktur Jenderal Stabilitas & Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu, Masyita Crystallin, menuturkan bahwa kajian mengenai demutualisasi BEI masih berjalan secara intensif dengan melibatkan berbagai pihak.

Kemenkeu kini tengah menghimpun pandangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BEI, dan pelaku pasar guna memastikan desain tata kelola yang solid.

“Kami juga ingin mendengar dari pelaku pasar tentang bagaimana governance yang baik. [Target implementasi] first half [semester I/2026],” ujar Masyita saat ditemui awak media di Gedung BEI, Jakarta, Senin (8/12/2025) malam.

Melansir Investopedia, demutualisasi adalah proses ketika perusahaan privat yang dimiliki para anggotanya, seperti BEI secara legal mengubah struktur agar menjadi perusahaan publik yang diperdagangkan dan dimiliki pemegang saham.

Demutualisasi melibatkan proses kompleks dalam mengubah struktur keuangan perusahaan, dari perusahaan berbentuk mutual menjadi perusahaan dengan model yang digerakkan oleh para pemegang saham.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Masyita menyampaikan bahwa pemisahan antara keanggotaan dan kepemilikan akan mengurangi benturan kepentingan sekaligus mendorong profesionalisme.

“Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ujar Masyita.

Dia memaparkan BEI saat ini termasuk salah satu dari sedikit bursa besar di dunia yang masih memiliki struktur mutual. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan India telah lebih dahulu bertransformasi, sehingga lebih lincah merespons dinamika pasar global dan mempercepat pengembangan produk.

Oleh sebab itu, transformasi serupa ingin dilakukan di Indonesia. Pemerintah berharap langkah itu bisa mendorong inovasi instrumen, mulai dari derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), hingga pembiayaan transisi energi.

Kemenkeu juga menegaskan demutualisasi tidak dapat berdiri sendiri. Rencananya, kebijakan tersebut akan diikuti dengan upaya peningkatan free float supaya likuiditas dapat meningkat.“Agar dampaknya terhadap kedalaman dan likuiditas pasar modal benar-benar optimal,” kata Masyita.

Adapun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) demutualisasi saat ini disusun melalui kajian teknis mendalam dan konsultasi dengan regulator, BEI sebagai Self-Regulatory Organization (SRO), pelaku industri, serta DPR.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI), Sunarsip, menilai kebijakan redenominasi rupiah yang tengah disiapkan sudah seharusnya segera dijalankan, mengingat kondisi ekonomi dan sistem keuangan saat ini dinilai lebih siap dibandingkan satu dekade lalu.

Meski demikian, menurut dia, kebijakan tersebut perlu disertai dengan persiapan matang dari sisi pemerintah maupun Bank Indonesia (BI). “Redenominasi itu perlu dilakukan, tetapi harus konsisten. Kalau hari ini sudah mengeluarkan ide redenominasi, ya sudah kita tetapkan, kita rencanakan mulai melakukan persiapan-persiapan redenominasi. Komunikasi dengan parlemen nanti terkait undang-undangnya. Persiapkan juga administrasinya dengan otoritas moneter dan otoritas sektor keuangan seperti OJK,” kata Sunarsip dalam diskusi di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Ia menegaskan, kesiapan infrastruktur, regulasi, dan masa transisi perlu dirancang bersama agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Menurut Sunarsip, hambatan teknis dalam pelaksanaan redenominasi kini jauh berkurang berkat maraknya transaksi digital di masyarakat. Dengan semakin luasnya penggunaan uang elektronik, biaya pencetakan uang baru juga dapat ditekan.

“Jadi kekhawatiran itu sebenarnya sudah jauh berkurang dibandingkan 10 tahun lalu. Karena 10 tahun lalu nilai uang sudah makin turun. Akhirnya harga barang pun sekarang sudah tidak ada lagi yang benar-benar real angkanya,” ujarnya.

Meski begitu, Sunarsip menekankan pentingnya literasi publik untuk mencegah kesalahpahaman. Sebab, sebagian masyarakat masih kerap menyamakan redenominasi dengan sanering, padahal keduanya berbeda.

Dalam sanering, kata dia, nilai uang benar-benar berkurang misalnya uang Rp1.000 menjadi Rp1 dan daya belinya pun hilang.

Sedangkan dalam redenominasi, hanya terjadi penyederhanaan angka tanpa mengubah nilai riil. Uang Rp1.000.000, misalnya, akan menjadi Rp1.000, tetapi tetap memiliki daya beli yang sama seperti sebelumnya.

Sunarsip juga menilai kekhawatiran bahwa redenominasi akan memicu lonjakan harga emas atau inflasi berlebihan tidak beralasan. “Nggak perlu sampai seperti itu, karena investasi emas tetap akan menyesuaikan nilainya,” kata dia.

Namun, ia mengakui pada tahap awal transisi mungkin muncul tekanan inflasi sementara akibat faktor psikologis masyarakat. “Psikologis orang seperti ini, orang akhirnya belanja barang sekarang daripada nanti uang saya enggak laku. Nah, itu yang kemudian mendorong inflasi,” ujarnya.

Menurut Sunarsip, Bank Indonesia dan sistem perbankan nasional telah memiliki kapasitas teknologi yang cukup untuk menyesuaikan sistem keuangan terhadap kebijakan redenominasi.

Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah dan otoritas moneter menyiapkan regulasi serta payung hukum secara paralel sambil memperkuat kesiapan teknologi di sektor perbankan.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025, pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah atau redenominasi dengan target penyelesaian pada 2027.

RUU tersebut menjadi salah satu dari empat prioritas Kementerian Keuangan dalam Rencana Strategis 2025–2029.