Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut compressed natural gas (CNG) pengganti LPG 3 kg bakal diproduksi mulai Juli 2026.

Kebijakan ini sebagai upaya mengurangi impor dan subsidi energi.

"Sekarang kita lakukan uji tahap ketiga, mudah-mudahan bulan Juli sudah bisa produksi (CNG 3kg)," ujar Bahlil dalam acara Energy Forum CNBC Indonesia, Kamis (25/6).

Menurutnya, penggunaan CNG sebenarnya bukan hal baru. Saat ini sudah banyak digunakan di sejumlah sektor, termasuk hotel, restoran, industri, hingga dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, pemerintah kini tengah mengembangkan penggunaan CNG untuk masyarakat penerima subsidi yang selama ini menggunakan tabung LPG 3 kilogram.

"Ini bukan barang yang muncul dari tiba-tiba dari Fakfak datang tidak, ini sudah sudah ada ini. Cuman untuk rakyat kita di bawah yang dikenakan subsidi itu adalah pakai tabung yang 3 kilo," jelasnya.

Ia menyebutkan tabung CNG 3 kg tersebut menggunakan tekanan 200 hingga 250 bar dan sedang menjalani uji coba tahap akhir, termasuk pengujian sistem katup atau valve pengaman. Tujuannya agar tak perlu mengganti kompor untuk menggunakan tabung tersebut.

"Ini yang kita coba nanti kompornya tidak perlu diganti kompor langsung dan itu bisa menahan peledakan dan kebakaran sampai 1.000 cc, itu sudah sekarang lagi diuji," tegasnya.

Bahlil menekankan kebijakan ini adalah tujuan yang baik agar Indonesia tak bergantung pada impor. Kalaupun ada yang protes, ia menduga pasti perusahaan yang merasa dirugikan alias importir.

"Sekali lagi kalau kita dorong ini pasti banyak yang mulai tidak percaya, makanya di sosmed itu dibilang 'CNG itu begono, begono". Ah ini importir lagi karena pasti yang mati importir ini," pungkasnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah menargetkan mulai memproduksi compressed natural gas (CNG) untuk tabung setara LPG 3 kilogram pada Juli 2026. Kebijakan ini sebagai upaya mengurangi impor dan subsidi energi.

"Sekarang kita lakukan uji tahap ketiga, mudah-mudahan bulan Juli sudah bisa produksi (CNG 3kg)," ujar Bahlil dalam acara Energy Forum CNBC Indonesia, Kamis (25/6).

Menurut Bahlil, penggunaan CNG sebenarnya bukan hal baru. Saat ini sudah banyak digunakan di sejumlah sektor, termasuk hotel, restoran, industri, hingga dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, pemerintah kini tengah mengembangkan penggunaan CNG untuk masyarakat penerima subsidi yang selama ini menggunakan tabung LPG 3 kilogram.

"Ini bukan barang yang muncul dari tiba-tiba dari Fakfak datang tidak, ini sudah sudah ada ini. Cuman untuk rakyat kita di bawah yang dikenakan subsidi itu adalah pakai tabung yang 3 kilo," jelasnya.

Ia menyebutkan tabung CNG 3 kg tersebut menggunakan tekanan 200 hingga 250 bar dan sedang menjalani uji coba tahap akhir, termasuk pengujian sistem katup atau valve pengaman. Tujuannya agar tak perlu mengganti kompor untuk menggunakan tabung tersebut.

"Ini yang kita coba nanti kompornya tidak perlu diganti kompor langsung dan itu bisa menahan peledakan dan kebakaran sampai 1.000 cc, itu sudah sekarang lagi diuji," tegasnya.

Bahlil menekankan kebijakan ini adalah tujuan yang baik agar Indonesia tak bergantung pada impor. Kalaupun ada yang protes, ia menduga pasti perusahaan yang merasa dirugikan alias importir.

"Sekali lagi kalau kita dorong ini pasti banyak yang mulai tidak percaya, makanya di sosmed itu dibilang 'CNG itu begono, begono". Ah ini importir lagi karena pasti yang mati importir ini," pungkasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan memberikan subsidi untuk Compressed Natural Gas (CNG) ketika menggantikan LPG 3 kilogram (kg). Jadi harganya dipastikan tetap terjangkau.

Menurut Bahlil, pemberian subsidi CNG sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat tidak terbebani dengan rencana peralihan ini.

"Arahan Bapak Presiden, baik itu CNG maupun LPG, akan selalu mengedepankan untuk membantu rakyat, yang memang harus kita bantu. Dengan demikian, subsidi saya pastikan masih menjadi yang harus dilakukan untuk rakyat," ujarnya ditemui di Kantornya, Rabu (6/5).

Bahlil menyebut dengan mengganti LPG ke CNG, maka pemerintah bisa lebih hemat. Bisa mengurangi beban negara dari impor LPG yang masih sekitar 7 juta ton dari total kebutuhan per tahun sekitar 8,6 juta ton.

 "Apalagi kalau harga minyak dunia seperti sekarang, itu pasti lebih besar lagi. Dan subsidi kita itu Rp80 triliun sampai Rp87 triliun. Tidak ada cara lain dalam rangka membangun efisiensi adalah kita mencari akal agar bahan baku yang ada di negara kita itu bisa dikonversi untuk mengganti LPG," jelasnya.

Bahlil menyebutkan saat ini pemerintah tengah melakukan uji coba penggunaan CNG di tabung 3 kg. Uji coba ini diharapkan bisa berjalan dengan baik dan bisa segera diimplementasikan.

Untuk harganya, Bahlil memastikan CNG 3 kg tidak akan melebihi harga LPG 3 kg saat ini, bahkan bila memungkinkan bisa lebih murah dari gas melon.

"(harganya di bawah LPG 3kg) doakan seperti itu ya. Minimal sama," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang pemerintah tetap memberikan subsidi jika compressed natural gas (CNG) nantinya dipakai sebagai alternatif pengganti LPG 3 kilogram.

Saat ini, pemerintah masih mengkaji skema subsidi sekaligus menuntaskan uji teknis penggunaan CNG untuk rumah tangga kecil.

"Semuanya lagi dikaji. Opsinya subsidi masih haruslah, tinggal volumenya seperti apa yang kita perlu," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/5).

Bahlil mengatakan pemerintah serius mencari sumber energi pengganti LPG karena ketergantungan Indonesia terhadap impor masih sangat tinggi.

Ia menyebut 75 hingga 80 persen kebutuhan LPG nasional masih didatangkan dari luar negeri, sementara konsumsi terus meningkat dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, kebutuhan LPG untuk rumah tangga saat ini mencapai sekitar 7 juta hingga 8 juta ton per tahun. Belum lagi kebutuhan industri petrokimia seperti Chandra Asri dan Lotte yang juga memerlukan 2 juta sampai 3 juta ton LPG per tahun untuk bahan baku.

Menurut Bahlil, kondisi tersebut membuat RI sangat rentan terhadap gejolak global, terutama ketika terjadi ketidakpastian politik internasional yang dapat mengganggu pasokan impor.

"Persoalannya sekarang adalah ketika gejolak politik seperti ini, untuk mendapatkan kepastian impor LPG itu memang ada. Tapi kan kita tergantung pada global," ujarnya.

Karena itu, pemerintah mulai merumuskan alternatif lain dan CNG disebut menjadi salah satu opsi utama. Bahlil menjelaskan pada skala besar CNG sebenarnya sudah dipakai di sejumlah sektor, mulai dari hotel, restoran, hingga dapur program makan bergizi gratis (MBG).

Namun tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana mengadaptasi CNG agar bisa digunakan pada tabung rumah tangga setara LPG 3 kilogram.

Pasalnya, tekanan gas CNG jauh lebih tinggi, yakni sekitar 200 hingga 250 bar, sehingga pemerintah masih melakukan modifikasi tabung dan uji keamanan.

"Nah, untuk yang 3 kg, memang tabungnya masih dilakukan uji coba. Karena tekanannya kan besar sekali. Dia sekitar 200-250 bar. Nah, ini yang kita akan mencoba untuk modifikasi. Insyaallah dua-tiga bulan ini kita akan dapat hasilnya," ujar Bahlil.

Ia menambahkan bila hasil uji dinyatakan layak, pemerintah akan mulai menyiapkan konversi secara bertahap. Menurut dia, bahan baku CNG jauh lebih tersedia di dalam negeri karena berasal dari gas C1 dan C2, berbeda dengan LPG yang sebagian besar masih impor.

Apalagi, sambung Bahlil, Indonesia baru menemukan cadangan gas besar sekitar 3.000 MM di Kalimantan Timur yang dapat diarahkan untuk menopang kebutuhan domestik.

"Kalau itu sudah dinyatakan firm, kita akan melakukan konversi," ujarnya.

Dari sisi harga, Bahlil mengklaim hasil kajian sementara menunjukkan CNG sekitar 30 persen lebih murah dibanding LPG. Penghematan itu berasal dari tidak adanya biaya impor dan transportasi internasional, karena seluruh rantai pasok dapat dipenuhi dari sumber gas domestik.

"CNG itu sudah dilakukan kajian, harganya jauh lebih murah. Kurang lebih sekitar 30 persen lebih murah," katanya.

Ia memperkirakan bila konversi ini berjalan, Indonesia bisa menghemat devisa sekitar Rp130 triliun hingga Rp137 triliun. Selain itu, beban subsidi energi juga disebut berpotensi turun.

Namun, Bahlil menegaskan pemerintah masih membuka opsi bantuan harga agar masyarakat tetap mendapatkan energi murah jika CNG benar-benar menggantikan gas melon.

"Kalau kita mau membantu rakyat lagi, kita akan mengurangi beban rakyat dalam konteks pembelian," ujarnya.

Meski demikian, Bahlil meminta publik tidak buru-buru menyimpulkan skema final karena pemerintah masih menghitung bentuk subsidi, volume kebutuhan, hingga wilayah prioritas distribusi.

Menurut dia, pengembangan CNG nantinya akan diarahkan terutama di daerah-daerah yang dekat dengan sumber gas agar lebih efisien.

"Ya hampir semua tempat yang ada sumber-sumber gasnya," ujar Bahlil.

Jakarta: Pemerintah tengah mempertimbangkan pengembangan compressed natural gas (CNG) sebagai salah satu opsi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pembahasan terkait CNG masih berada pada tahap konsolidasi lintas kementerian sebelum ditetapkan sebagai bagian dari kebijakan energi nasional.

“Pengembangan CNG masih dalam proses pembahasan dan akan difinalisasi. Ini menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat kemandirian energi, khususnya dalam mengurangi ketergantungan pada LPG impor,” ujar Bahlil dikutip dari Antara.

CNG Disiapkan sebagai Energi Domestik Alternatif

Bahlil menjelaskan, pengembangan CNG menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memaksimalkan pemanfaatan gas bumi domestik. Komoditas ini dinilai lebih melimpah dibandingkan bahan baku LPG yang masih banyak bergantung pada impor.

CNG sendiri berasal dari gas alam dengan kandungan utama metana dan etana, yang kemudian dikompresi menggunakan tekanan tinggi sekitar 200 hingga 400 bar agar dapat digunakan sebagai bahan bakar.

Menurutnya, potensi CNG cukup besar karena Indonesia memiliki cadangan gas bumi yang relatif melimpah, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Namun demikian, pemerintah masih melakukan kajian teknis lebih lanjut untuk memastikan skema implementasi CNG dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi sektor energi.

“Masih kami konsolidasikan agar implementasinya tepat dan memberikan dampak maksimal,” kata Bahlil.

Perbedaan Mendasar CNG dan LPG

Secara teknis, LPG merupakan campuran propana dan butana yang dicairkan pada tekanan rendah sekitar 5–10 bar, sehingga mudah disimpan dalam tabung portabel seperti yang digunakan masyarakat sehari-hari. Ketika katup dibuka, cairan tersebut langsung berubah menjadi gas dan siap digunakan untuk memasak.

Sementara itu, CNG adalah gas alam yang tetap berbentuk gas namun dikompresi pada tekanan sangat tinggi. Karena tidak berubah menjadi cair, CNG membutuhkan tabung khusus yang jauh lebih kuat dan tebal dibandingkan LPG.

Perbedaan karakteristik ini membuat LPG lebih dominan digunakan di rumah tangga, sementara CNG lebih banyak dimanfaatkan untuk sektor transportasi dan industri.

Di Indonesia, LPG masih menjadi sumber energi utama untuk kebutuhan rumah tangga. Tabung subsidi 3 kilogram dapat dengan mudah ditemukan hingga ke wilayah pelosok, menjadikannya bahan bakar yang paling luas jangkauannya.

Sebaliknya, CNG masih terbatas penggunaannya pada kendaraan berbahan bakar gas dan sejumlah sektor industri di kota-kota tertentu yang telah memiliki infrastruktur stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).

Di sisi lain, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melalui anak usahanya PT Gagas Energi Indonesia terus memperluas pemanfaatan CNG di dalam negeri. Produk Gaslink dikembangkan untuk melayani sektor industri, komersial, hingga usaha kecil dan menengah (UMKM), sementara Gasku ditujukan untuk sektor transportasi.

Selain itu, CNG juga telah mulai digunakan dalam sejumlah proyek pemerintah, termasuk penyediaan energi untuk dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah seperti Batam, Bogor, dan Boyolali.

Dengan karakteristik emisi yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar minyak, CNG dipandang sebagai salah satu alternatif energi transisi menuju sistem energi yang lebih bersih dan efisien.

Pemerintah menilai, pengembangan CNG tidak hanya dapat mengurangi impor LPG, tetapi juga memperluas akses energi berbasis gas domestik di masa depan.

Pengembangan CNG masih berada pada tahap awal pembahasan kebijakan, namun dinilai memiliki potensi sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian energi nasional, terutama dalam mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor.

(SAW)

Bisnis.com, DENPASAR – Warga Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami kesulitan memperoleh LPG 3 kg sejak Selasa (24/3/2026).

Sejumlah warga yang sudah kehabisan gas LPG 3kg terpaksa menggunakan tungku tradisional dan memasak dengan kayu bakar. Kelangkaan ini juga dikeluhkan warga di media sosial.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menjelaskan bahwa lonjakan permintaan dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam menyambut momentum Hari Raya Nyepi, Idulfitri, serta tradisi Lebaran Ketupat.

Untuk menjaga ketersediaan, Pertamina telah menambah pasokan melalui program extra dropping selama Maret. Di Kabupaten Lombok Tengah, tambahan distribusi mencapai 89.600 tabung atau sekitar 13,2% dari alokasi bulan Maret. Sementara itu, di Kabupaten Lombok Timur, tambahan pasokan tercatat sebanyak 110.320 tabung atau dengan persentase yang sama.

Selain penambahan pasokan, Pertamina juga memperkuat pengawasan distribusi dengan memprioritaskan penyaluran ke pangkalan dengan tingkat konsumsi tinggi, memastikan penerapan harga eceran tertinggi (HET), serta melakukan pembinaan kepada mitra penyalur. Koordinasi dengan pemerintah daerah melalui dinas terkait turut diintensifkan guna menjaga stabilitas distribusi di lapangan.

“Pertamina secara konsisten menyalurkan LPG subsidi sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah serta melakukan pemantauan berkala agar pasokan tetap tersedia bagi masyarakat,” ujar Ahad.

Sebagai langkah edukasi, Pertamina mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan dan menggunakan LPG subsidi sesuai peruntukannya, yakni bagi rumah tangga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Masyarakat juga disarankan membeli LPG di pangkalan resmi agar mendapatkan harga sesuai ketentuan.

Kementerian ESDM bakal memberlakukan LPG 3 kilogram (Kg) satu harga pada tahun ini. Pembelian nantinya wajib menggunakan KTP.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan saat ini pemerintah tengah menyusun regulasi baru untuk mengatur pendistribusian LPG 3 Kg ini agar tepat sasaran.

"Bisa dilaksanakan (2026). Pertamina sudah (data) pakai KTP juga dan lain-lain. Jadi, kita ingin agar ini benar-benar tepat sasaran. Dan ujung-ujungnya nanti seluruh lapisan masyarakat itu merasakan harga yang sesuai dan sama," ujar Laode dalam tayangan Youtube Kementerian ESDM 'Bukan Abuleke' yang dikutip Senin (9/2).

Dalam aturan terbaru yang tengah disusun, Laode menegaskan pemerintah akan membatasi pembeli LPG 3kg hanya bisa masyarakat desil 1-4. Di mana hal ini tidak diatur sebelumnya.

"Kalau sekarang nanti kita atur. Karena basis data juga kan sudah bagus dari BPS. Kemudian juga bagaimana kita monitor dan mengawasi sudah bisa bagus juga. Jadi di atas 4 sampai berapa nanti kita batasi itu desilnya. Jadi kalau di dalam sistem yang kita bangun sekarang, itu bedanya dengan dulu," terangnya.

Wacana ini pun kembali memantik perdebatan. Di satu sisi, kebijakan ini digadang-gadang sebagai upaya menciptakan keadilan harga bagi masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal.

Namun di sisi lain, kebijakan tersebut menyimpan tantangan besar, terutama terkait mekanisme penyaluran dan ketepatan sasaran.

LPG 3 kilogram sebagai barang subsidi memiliki sensitivitas tinggi, baik secara ekonomi maupun sosial.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menilai persoalan mendasar LPG subsidi bukan semata harga, melainkan sistem pendataan penerima. Menurutnya, akurasi data masih menjadi titik lemah utama pemerintah dalam mengelola subsidi energi.

"Yang menjadi permasalahan saat ini kita ketahui bahwa penentuan Desil 1-4 ini masih sulit untuk diukur dengan daya akurasi Proxy Mean Testing dengan menggunakan data SUSENAS hanya 50-70 persen," kata Yayan kepada CNNIndonesia.com.

Akurasi yang belum optimal tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan sasaran dalam kebijakan LPG satu harga. Jika basis datanya rapuh, kebijakan apa pun berisiko menimbulkan gejolak di lapangan.

Yayan menyebut penetapan klasifikasi rumah tangga berdasarkan desil secara nasional bukan perkara mudah. Keragaman kondisi sosial dan ekonomi antarwilayah membuat pendekatan tunggal menjadi tidak efektif.

"Menetapkan setiap rumah tangga di seluruh Indonesia berdasarkan Desil agak repot. Mungkin sebagai data awal, klasifikasi PKH atau Kartu Miskin menjadi titik tolok awal, seiring dengan perbaikannya," katanya.

Ia juga mengingatkan penggunaan basis data baru harus dilakukan secara hati-hati. Terlebih jika pendekatan yang digunakan bersifat self report, yang rawan manipulasi maupun bias data.

"Andaikan dengan DTSEN saat ini self report berdasarkan basis data BPS untuk mengklasifikasikan status Desil dengan menggunakan pendekatan konsumsi harus hati-hati," jelasnya.

Menurut Yayan, sebelum melangkah lebih jauh pada pembatasan atau penyeragaman harga, pemerintah seharusnya fokus membenahi fondasi kebijakan. Fondasi tersebut adalah database pengguna LPG 3 kilogram.

"Saya kira saya masih konsisten dengan pendapat saya sebelumnya. Bahwa sistem database-nya agar diperbaiki terlebih dahulu," imbuhnya.

Ia menilai problem distribusi LPG subsidi selama ini bukan disebabkan oleh kurangnya regulasi, melainkan lemahnya sistem pemasaran dan pendataan pengguna akhir. Hal ini membuat subsidi kerap tidak tepat sasaran.

"Karena kalau kita lihat ya disini yang menjadi permasalahan dari pemerintah itu sistem database untuk pemasaran dari pengguna LPG 3 kilo, itu yang masalahnya," kata Yayan.

Dalam kondisi ekonomi yang penuh tekanan, kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar seperti LPG berpotensi memicu keresahan. Yayan menilai langkah pembatasan tanpa data kuat justru berisiko kontraproduktif.

"Nah, kemudian ketika misalkan sekarang pemerintah ingin membatasi kalau misalkan databasenya tidak baik, saya kira itu nggak bijak," ucapnya

Ia menekankan LPG 3 kilogram bukan sekadar komoditas energi, tetapi penopang kehidupan rumah tangga kecil. Karena itu, perubahan kebijakan harus mempertimbangkan dampak sosial secara matang.

"Kenapa? Karena komoditas LPG 3 kilo itu sangat sensitif, terutama bagi isu-isu yang sekarang ini mungkin akan lebih sensitif dibandingkan dengan isu-isu tahun-tahun sebelumnya."

Atas dasar itu, Yayan menyarankan pemerintah tidak terburu-buru menerapkan kebijakan besar seperti LPG satu harga. Menurutnya, penundaan justru menjadi langkah yang lebih rasional.

Ia menilai tahun ini seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat sistem pendataan nasional. Dengan database yang solid, kebijakan lanjutan akan lebih presisi dan minim risiko.

"Jadi saya kira mungkin langkah baiknya menunda dulu deh isu-isu seperti ini. Kalau misalkan ingin membatasi pun, mungkin alangkah baiknya jika tahun ini untuk memperbaiki sistem databasenya terlebih dahulu."tandasnya.

Pandangan senada juga disampaikan Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda. Ia menilai penggunaan desil sebagai dasar kebijakan memerlukan validitas data yang sangat kuat.

"Jika menggunakan kelas desil, maka pendataan haruslah kuat validitasnya," tegasnya.

Nailul mempertanyakan metode pengukuran berbasis pengeluaran yang kerap digunakan. Menurutnya, rendahnya pengeluaran tidak selalu mencerminkan ketidakmampuan ekonomi.

"Bagaimana mereka mengukur validitas berdasarkan pengeluaran? Apakah yang pengeluarannya rendah digolongkan tidak mampu? Bagaimana jika memang kebutuhannya memang sedikit?," tanyanya.

Ia mengingatkan bahwa pendekatan desil sangat rentan memunculkan kesalahan inklusi dan eksklusi. Kondisi ini berisiko membuat kelompok berhak justru tersingkir dari subsidi.

"Makanya pendataan ketika menggunakan instrumen desil pengeluaran harus kuat. Sangat rentan terdapat adanya inclusion dan exclusion error," ujarnya.

Nailul juga menyoroti potensi praktik tidak adil dalam pendataan. Ia menilai masalah serupa telah berulang kali muncul dalam berbagai program bantuan sosial.

Selain pendataan, aspek distribusi juga menjadi tantangan besar dalam kebijakan LPG satu harga. Menurut Nailul, memastikan barang sampai ke tangan yang tepat tidak semudah di atas kertas.

"Orang yang dapat jatah hanya yang dekat dengan petugas pendataan. Contoh kasusnya sudah banyak di berbagai pemberian bansos. Kemudian, bagaimana distribusi hingga ke tangan yang tepat?," tanyanya lagi.

Dengan berbagai keterbatasan tersebut, ia menilai ada opsi kebijakan yang lebih realistis untuk jangka pendek. Pembatasan jumlah pembelian per rumah tangga dinilai lebih sederhana dibandingkan klasifikasi berbasis desil.

"Saya rasa memang lebih gampang pembatasan pembelian tabung per KK dibandingkan menggunakan batasan desil," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar mengusulkan pembatasan pembelian LPG 3 kg menjadi 10 tabung per bulan per kartu keluarga (KK) mulai triwulan II 2026.

“Tanpa pengendalian, artinya distribusi ini dilakukan dengan tidak adanya batasan-batasan, itu akan meningkat sebesar 3,2 persen dari alokasi,” ujar Muchtasyar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Pembengkakan yang terjadi tanpa adanya pembatasan pembelian LPG 3 kg diperkirakan mencapai 788 ribu ton sepanjang 2026.

Adapun kuota penyaluran LPG 3 kg yang ditetapkan untuk 2026 sebesar 8 juta ton, dengan demikian tanpa pembatasan dapat membengkak menjadi 8,788 juta ton.

“Tetapi kalau dari prognosa terhadap penyaluran LPG yang dibatasi atau dikendalikan, ini akan meningkat sekitar 300 ribu ton, tidak terlalu banyak,” ucapnya.

Berdasarkan paparan Pertamina, realisasi penyaluran LPG 3 kg tahun 2025 sebesar 8.519.243 MT atau sebesar 99,77 persen terhadap kuota revisi penyaluran tahun 2025 sebesar 8.544.881 MT.

Muchtasyar menyampaikan kuota yang diberikan oleh pemerintah dan kuota revisi penyaluran LPG memiliki kecenderungan untuk meningkat, berbeda dengan BBM subsidi yang cenderung menurun.

“Bahkan, (kuotanya) selalu meningkat, selalu direvisi sejak tahun 2023,” kata Muchtasyar.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pemerintah untuk segera mengeluarkan aturan-aturan yang membatasi penggunaan LPG subsidi.

Selain membatasi pembelian LPG 3 kg menjadi 10 tabung per bulan per KK mulai TW II, Muchtasyar juga mengusulkan untuk penerapan pembatasan per segmen (desil).

“Kami mengharapkan dukungan, bagaimana pemerintah segera dapat mengeluarkan aturan-aturan yang membatasi penggunaan LPG subsidi ini, sehingga pemakaian LPG subsidi ini bisa kita kelola atau bisa kita kontrol lebih baik lagi dan bahkan bisa menurun,” ucap Muchtasyar.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - PT Pertamina (Persero) terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat, khususnya di wilayah terdampak banjir dan longsor di Provinsi Aceh. Salah satu fokus yang dilakukan adalah memastikan ketersediaan LPG subsidi 3 kg agar tetap dapat diakses masyarakat secara tepat sasaran.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga melaksanakan operasi pasar LPG 3 kg dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Perdagangan di masing-masing wilayah. Langkah ini dilakukan untuk membantu menjaga stabilitas pasokan sekaligus meredakan potensi panic buying di tengah masyarakat.

“Pada periode 6 hingga 23 Desember 2025, Pertamina telah melaksanakan 169 kali operasi pasar LPG 3 kg yang tersebar di 9 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, dengan total penyaluran mencapai 102.480 tabung LPG 3 kg,” ujar Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Fahrougi Andriani Sumampouw.

Adapun wilayah pelaksanaan operasi pasar tersebut meliputi Kabupaten Aceh Barat Daya (5.040 tabung), Kabupaten Aceh Besar (66.640 tabung), Kabupaten Aceh Tamiang (2.800 tabung), Kabupaten Aceh Tengah (6.720 tabung), Kabupaten Aceh Utara (7.840 tabung), Kabupaten Bener Meriah (1.680 tabung), Kabupaten Gayo Lues (2.800 tabung), Kota Banda Aceh (8.400 tabung), serta Kota Subulussalam (560 tabung).

Fahrougi menambahkan, penyaluran LPG 3 kg ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina untuk terus hadir dan mengupayakan pasokan energi tetap tersedia bagi masyarakat Aceh, meskipun dihadapkan pada tantangan kerusakan infrastruktur pascabencana.

“Distribusi LPG subsidi ini kami lakukan melalui koordinasi erat dengan pemerintah daerah agar penyalurannya tepat sasaran dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan,” jelas Fahrougi.

Pertamina bersama pemerintah daerah akan terus memantau kondisi di lapangan dan menyiapkan langkah-langkah lanjutan apabila diperlukan, guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Senada, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menyampaikan bahwa Pertamina fokus pada pendistribusian energi, terutama BBM dan LPG, serta penyaluran bantuan kemanusiaan di wilayah terdampak bencana di Sumatra.

“Hal ini merupakan wujud komitmen Pertamina dalam mendukung percepatan penanggulangan bencana serta memastikan kehadiran energi bagi masyarakat tetap terjaga,” tutup Baron.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

(Shifa Nurhaliza Putri)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga (PPN) memastikan penyaluran LPG 3 kilogram tetap berjalan sesuai kuota pemerintah di tengah wacana pengetatan pembelian LPG bersubsidi. Perusahaan menegaskan hingga kini belum ada regulasi baru yang mengatur pembatasan lanjutan terhadap konsumsi gas melon.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth Marcelino Verieza Dumatubun menyampaikan posisi perusahaan sebagai operator yang menjalankan kebijakan pemerintah. Selama aturan belum diterbitkan, penyaluran LPG bersubsidi dilakukan sesuai kuota yang ditetapkan negara.

“Kalau LPG bersubsidi itu prinsipnya, pada saat kita bicara LPG 3 kilogram, sosialisasinya sudah ada, bahkan ditulis di tabung LPG itu untuk masyarakat miskin,” kata Roberth di Jakarta, Senin (22/12/2025).

Ia menjelaskan, Pertamina Patra Niaga terus mengimbau masyarakat yang tidak lagi masuk sasaran penerima subsidi agar beralih ke LPG non-subsidi. Perusahaan menilai pilihan LPG non-subsidi telah tersedia dan dapat diakses oleh konsumen dengan daya beli lebih baik.

“Harapannya, masyarakat yang daya belinya tidak lagi menjadi sasaran penerima LPG 3 kilogram bersubsidi sebaiknya mengonsumsi LPG non-subsidi. Sebenarnya banyak pilihannya, ada 5,5 kilogram dan 12 kilogram,” ujar Roberth.

Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga menegaskan tidak memiliki kewenangan menetapkan aturan pengetatan secara mandiri. Setiap perubahan kebijakan akan mengikuti regulasi resmi yang diterbitkan pemerintah melalui kementerian terkait.

“Kembali lagi, untuk regulasi pasti kami akan mengikuti. Kami ini operator, tidak boleh menentukan kebijakan sendiri ataupun aturan sendiri,” ucap Roberth.

Ia menyampaikan, sampai saat ini perusahaan tetap menyalurkan LPG 3 kilogram sesuai kuota pemerintah. Pada saat yang sama, Pertamina Patra Niaga menyiapkan Bright Gas 5,5 kilogram dan 12 kilogram bagi konsumen yang diharapkan tidak lagi menggunakan LPG bersubsidi.

Terkait pengembangan subpangkalan dan subpenyalur LPG, Roberth mengatakan prosesnya masih berjalan. Program tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi lebih tepat sasaran.

Pengembangan tersebut juga menghadapi tantangan pendataan di tingkat pengecer. Pertamina Patra Niaga hanya memiliki data resmi pangkalan, sementara pengecer tidak terdaftar secara administratif sehingga jumlahnya sulit dipastikan.

Ke depan, Pertamina Patra Niaga menunggu kejelasan regulasi sebelum melangkah lebih jauh dalam penataan distribusi LPG bersubsidi. Perusahaan menegaskan komitmen menjaga kelancaran pasokan sekaligus mendukung kebijakan pemerintah agar subsidi energi tepat sasaran.