Bisnis.com, MEDAN – Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sumatra Utara (Sumut) mencatat penyaluran KUR di wilayah Sumut per 30 April 2026 mencapai Rp5,22 triliun.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara Rudy Rahmaddi mengatakan penyaluran KUR di Sumut sampai April 2026 didominasi sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan senilai Rp2,4 triliun yang hampir setengah dari total penyaluran KUR periode ini.

“Sektor penyaluran KUR tertinggi adalah pertanian, perburuan, dan kehutanan dengan 40.343 debitur sebesar Rp2,42 triliun,” ujar Rudy, dikutip Senin (22/6/2026).

Dia mengatakan total penerima KUR di Sumut mencapai 82.601, atau sekitar 7,12% dari total UMKM di Sumut. Penyaluran KUR hingga saat ini pun disebutnya menunjukkan tren yang positif.

Selain pertanian, sektor perdagangan besar dan eceran juga masuk kategori yang mendapat KUR terbanyak hingga Triwulan I/2026 dengan 26.992 debitur sebesar Rp1,76 triliun. Sementara sektor penerima KUR terkecil ialah pertambangan dan penggalian dengan hanya 18 debitur sebesar Rp859 juta.

Rudy menjelaskan Kabupaten Deli Serdang menjadi daerah dengan penyaluran KUR terbesar hingga April 2026 dengan total Rp656,9 miliar yang menyasar 10.478 debitur.

Kota Medan menduduki posisi kedua dengan 8.049 debitur dan Rp559,45 penyaluran, disusul Langkat dengan Rp397,11 miliar penyaluran. Sedangkan daerah penyaluran KUR terkecil berada di Nias Barat yang berjumlah Rp7,12 miliar kepada 120 debitur.

Selain KUR, penyaluran kredit kepada pelaku usaha ultra mikro (UMi) di Sumut juga bertumbuh positif. Kemenkeu Sumut mencatat penyaluran UMi mencapai Rp404,4 miliar per 30 April kepada 59.270 nasabah/ debitur.

Berbeda dengan KUR, penyaluran UMi tertinggi meliputi sektor perdagangan besar dan eceran dengan jumlah Rp393,84 miliar dengan jumlah debitur 57.698 debitur.

“Penyaluran UMi terbesar terdapat pada Kabupaten Langkat sebesar Rp42,11 miliar kepada 5.847 debitur, diikuti Kabupaten Deli Serdang yang mencapai Rp41,78 miliar kepada 6.112 debitur,” jelasnya.(240)

JAKARTA, iNews.id –  PT MNC Guna Usaha Indonesia mengimbau debitur yang mengalami kesulitan pembayaran untuk mengedepankan komunikasi melalui jalur resmi agar persoalan kredit dapat diselesaikan dengan baik. Langkah tersebut dinilai lebih aman dibanding tindakan sepihak. 

Sebab, pelanggaran terhadap perjanjian pembiayaan memiliki konsekuensi hukum serius. Salah satunya adalah pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan perusahaan.

Imbauan tersebut disampaikan setelah muncul kasus pelanggaran jaminan fidusia di Pekanbaru. Seorang debitur PT MNC Guna Usaha Indonesia terbukti melanggar aturan. Debitur diketahui mengalihkan objek jaminan kepada pihak lain. Padahal, aset tersebut masih berada dalam masa pembiayaan aktif. Akibatnya, perkara itu berujung pada proses pidana di pengadilan.

Berdasarkan putusan Nomor 1103/Pid.Sus/2025/PT.Pbr, terdakwa Nur Cholis Septa Erika dinyatakan bersalah. Putusan dibacakan majelis hakim pada 18 Desember 2025. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama sembilan bulan. Selain itu, terdakwa dikenakan denda sebesar Rp10 juta. Denda tersebut dapat diganti kurungan dua bulan apabila tidak dibayar.

Kasus bermula ketika terdakwa memperoleh pembiayaan tiga unit alat berat. Dalam perjalanan kredit, kewajiban angsuran tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Pihak perusahaan kemudian melakukan serangkaian upaya persuasif. Penagihan dilakukan melalui telepon dan surat peringatan resmi. Petugas juga mendatangi rumah serta lokasi usaha debitur.

Namun, pemeriksaan lapangan menemukan fakta berbeda dari dugaan awal. Objek jaminan fidusia ternyata telah dipindahtangankan kepada pihak lain. Pengalihan tersebut dilakukan tanpa persetujuan tertulis perusahaan pembiayaan. Kondisi itu melanggar perjanjian kredit dan ketentuan hukum berlaku. Selanjutnya, perkara dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Kuasa hukum PT MNC Guna Usaha Indonesia, Fandy Gultom, menyebutkan, perseroan telah mengedepankan pendekatan persuasif. 

”Langkah hukum ditempuh setelah ditemukan pelanggaran terhadap objek jaminan,” ungkapnya. 

Menurut kuasa hukum lain PT MNC Guna Usaha Indonesia, Brefly Wesly Siagian, pengalihan aset tanpa izin merugikan perusahaan pembiayaan. Karena itu, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum. ”Proses pidana akhirnya menjadi konsekuensi dari pelanggaran tersebut,” tegasnya.  

Direktur PT MNC Guna Usaha Indonesia, Yusnandi Liauw, mengatakan perusahaan selalu membuka ruang komunikasi. Debitur yang menghadapi kesulitan pembayaran tidak perlu bertindak sendiri. Menurutnya, setiap kendala dapat dibahas melalui mekanisme resmi. "Kami terbuka untuk diskusi melalui jalur resmi," ujarnya. Dengan demikian, solusi dapat dicari tanpa melanggar ketentuan hukum.

Yusnandi menegaskan pengalihan aset kredit bukanlah jalan keluar masalah. Tindakan tersebut justru dapat memperburuk posisi hukum debitur. Selain berpotensi merugikan perusahaan, pelanggaran juga berdampak pada pelaku. 

"Jangan mengalihkan objek jaminan tanpa izin resmi," katanya. Imbauan itu ditujukan kepada seluruh debitur pembiayaan di Indonesia.

PT MNC Guna Usaha Indonesia memastikan tetap mengedepankan pelayanan dan komunikasi. Debitur dapat menyampaikan kendala melalui contact center perusahaan. Selain itu, layanan konsultasi tersedia di kantor cabang terdekat. Perusahaan berharap setiap persoalan pembiayaan diselesaikan secara terbuka. Dengan cara itu, kepentingan seluruh pihak dapat terlindungi secara optimal.

Editor: Puti Aini Yasmin

Suku bunga acuan yang naik mulai memunculkan kekhawatiran terhadap kemampuan bayar debitur. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kredit macet, terutama di sektor-sektor yang sensitif terhadap biaya pinjaman dan memiliki arus kas yang lebih rentan.

Di sisi lain, bunga tinggi juga dapat menekan akses pembiayaan bagi dunia usaha dan memperlambat aktivitas ekonomi riil.

Bank Indonesia (BI) mengumumkan kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,5 persen, Selasa (9/6).

Keputusan tersebut diambil Bank Sentral sebagai salah satu langkah menyelamatkan rupiah yang terus terdepresiasi dan sempat tembus Rp18 ribu per dolar AS.

Lantas, apakah risiko kredit macet akan meningkat imbas dari suku bunga yang semakin tinggi?

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan kemungkinan suku bunga tinggi mendorong peningkatan kredit macet cukup besar, meskipun dampaknya tidak terjadi secara langsung.

Yusuf menjelaskan ketika suku bunga acuan naik, biaya dana perbankan ikut meningkat dan pada akhirnya diteruskan ke suku bunga kredit. Akibatnya, beban cicilan debitur menjadi lebih berat dan kemampuan membayar mulai tertekan.

[Gambas:Youtube]

"Debitur dengan kredit berbunga mengambang biasanya merasakan dampak paling cepat karena kenaikan bunga langsung mengurangi arus kas mereka," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/6).

Namun, ia menilai peningkatan kredit macet umumnya baru terlihat beberapa bulan kemudian karena debitur masih berupaya bertahan dengan tabungan atau sumber pendanaan lain. Besarnya dampak juga bergantung pada kondisi awal perekonomian.

"Jika tingkat utang debitur sudah tinggi dan kualitas kredit sebelumnya relatif lemah, kenaikan bunga akan lebih mudah memicu gagal bayar," terangnya.

Menurut Yusuf, risiko kredit macet paling mungkin terjadi pada sektor yang memiliki tingkat utang tinggi, margin keuntungan yang tipis, dan kebutuhan pendanaan yang besar.

Sektor properti dan konstruksi menjadi salah satu yang paling sensitif karena sangat bergantung pada pembiayaan kredit dan permintaan yang mudah melemah saat bunga meningkat.

Kemudian, sektor UMKM juga rentan karena umumnya memiliki cadangan modal yang terbatas dan akses pembiayaan yang tidak sekuat perusahaan besar. Sektor perdagangan dan ritel juga menghadapi tekanan karena biaya pembiayaan persediaan barang meningkat.

"Kredit konsumtif seperti kartu kredit dan kredit tanpa agunan juga perlu mendapat perhatian karena memiliki bunga relatif tinggi dan tidak didukung jaminan aset," kata Yusuf.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menyampaikan suku bunga pada dasarnya adalah harga dari modal. Dengan begitu, ketika harga modal naik, maka biaya untuk berekspansi, membeli mesin baru, menambah stok barang, atau membuka cabang usaha juga ikut meningkat.

Menurutnya, hal tersebut membuat banyak perusahaan akan memilih menunda investasi dan lebih fokus menjaga likuiditas.

"Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi, sementara rumah tangga juga cenderung mengurangi konsumsi berbasis kredit," jelas Ronny.

Ronny menilai dalam jangka pendek, kebijakan suku bunga tinggi memang diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi.

Namun, jika berlangsung terlalu lama, dampaknya dapat berupa perlambatan pertumbuhan kredit, pelemahan investasi, berkurangnya penciptaan lapangan kerja, dan melambatnya pertumbuhan ekonomi riil.

"Karena itu, tantangan terbesar bagi otoritas moneter adalah menemukan titik keseimbangan antara menjaga stabilitas makroekonomi dan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi produktif," katanya.

Lebih lanjut, Ronny mengungkapkan terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan perbankan. Pertama, memperkuat sistem early warning system untuk mendeteksi debitur yang mulai mengalami penurunan kualitas pembayaran sebelum benar-benar masuk kategori macet.

Kedua, perbankan dapat melakukan restrukturisasi secara selektif dan terukur terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha baik tetapi sedang menghadapi tekanan arus kas sementara.

"Restrukturisasi bisa berupa perpanjangan tenor, penyesuaian jadwal pembayaran, atau penurunan beban cicilan pada periode tertentu," tutur Ronny.

Ketiga, memperkuat pencadangan risiko kredit (CKPN) agar bank memiliki bantalan yang cukup apabila terjadi peningkatan NPL. Keempat, meningkatkan kualitas penyaluran kredit baru, dengan fokus pada sektor yang memiliki ketahanan tinggi, arus kas kuat, dan prospek pertumbuhan yang sehat.

Kelima, memperkuat pendampingan terhadap UMKM, karena banyak kasus kredit bermasalah bukan semata-mata karena kurangnya kemauan membayar, tetapi karena lemahnya manajemen keuangan dan tata kelola usaha.

Secara keseluruhan, ia melihat risiko peningkatan kredit macet memang perlu diwaspadai, tetapi belum berada pada level yang mengkhawatirkan secara sistemik. Ronny menyebut fundamental perbankan Indonesia saat ini relatif kuat, dengan permodalan yang memadai dan tingkat likuiditas yang masih terjaga.

Ronny menegaskan yang perlu menjadi perhatian adalah menjaga agar perlambatan ekonomi riil tidak berkembang menjadi tekanan kualitas aset yang lebih luas di sektor perbankan.

"Kuncinya adalah deteksi dini, restrukturisasi yang tepat sasaran, dan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kenaikan suku bunga acuan alias BI Rate menjadi 5,25% berpotensi memengaruhi penerbitan obligasi perusahaan multifinance.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan pengaruh itu karena dapat meningkatkan biaya dana.

“Kondisi tersebut dapat mendorong perusahaan multifinance untuk lebih berhati-hati dalam melakukan penerbitan obligasi,” ujarnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, Minggu (7/6/2026).

Dalam menyikapi kondisi tersebut, ujar Agusman, perusahaan multifinance perlu memperkuat pengelolaan risiko suku bunga. Caranya antara lain melalui diversifikasi sumber pendanaan dan penguatan efisiensi pendanaan.

Tidak hanya berpengaruh pada peningkatan biaya dana, dia berujar kenaikan BI Rate bisa berpotensi memengaruhi kemampuan bayar debitur, khususnya pada pembiayaan dengan skema floating rate.

“Sehingga dapat berdampak terhadap tingkat kredit bermasalah. Oleh karena itu, perusahaan multifinance perlu melakukan langkah-langkah mitigasi risiko yang diperlukan,” tutur Agusman.

Dilanjutkan dia, untuk menjaga kualitas pembiayaan, perusahaan multifinance perlu memperkuat analisis kelayakan debitur, memantau portofolio secara intensif, serta menerapkan mitigasi risiko yang memadai.

Untuk diketahui, sumber pendanaan multifinance pada April 2026 masih didominasi oleh perbankan dengan nilai sebesar Rp282,06 triliun atau 74,52% dari total sumber pendanaan industri multifinance.

Sebagai informasi, keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25% dilakukan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 19–20 Mei 2026.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tinggi gejolak global akibat perang di Timur Tengah. Kenaikan ini juga menjadi langkah preemptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5%-1% yang ditetapkan pemerintah.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan industri perusahaan pembiayaan (multifinance) untuk meningkatkan kewaspadaan seiring kenaikan suku bunga Bank Indonesia atau BI Rate.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman mengatakan, kenaikan suku bunga acuan bank sentral tersebut berpotensi mengerek biaya dana (cost of fund) yang pada akhirnya dapat membebani nilai cicilan para debitur.

Kondisi pengetatan moneter ini berdampak langsung pada strategi korporasi multifinance dalam menghimpun pendanaan di pasar modal, khususnya terkait penerbitan surat utang atau obligasi. Agusman menilai dinamika ini akan memaksa pelaku industri untuk mengubah sikap menjadi lebih konservatif.

"Kenaikan BI Rate berpotensi memengaruhi penerbitan obligasi perusahaan multifinance antara lain karena dapat meningkatkan biaya dana. Kondisi tersebut dapat mendorong perusahaan multifinance untuk lebih berhati-hati dalam melakukan penerbitan obligasi," kata Agusman dalam keterangan resminya, Minggu (7/6/2026).

Selain menekan pasar obligasi, kenaikan suku bunga acuan juga membayangi kualitas aset industri pembiayaan. Agusman mengonfirmasi adanya potensi kenaikan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) akibat menurunnya kemampuan membayar dari pihak debitur, terutama bagi kontrak pembiayaan yang mengadopsi skema bunga mengambang.

"Kenaikan suku bunga juga berpotensi memengaruhi kemampuan bayar debitur, khususnya pada pembiayaan dengan skema floating rate, sehingga dapat berdampak terhadap tingkat kredit bermasalah. Oleh karena itu, perusahaan multifinance perlu melakukan langkah-langkah mitigasi risiko yang diperlukan," tuturnya.

Menyikapi risiko berlapis tersebut, OJK menginstruksikan perusahaan multifinance untuk segera mengeksekusi dua aspek perbaikan utama. Pertama, menekan ketergantungan pada satu instrumen dengan memperkuat efisiensi biaya serta melakukan diversifikasi sumber pendanaan.

Kedua, memperketat prinsip kehati-hatian lewat penguatan analisis kelayakan calon debitur, memantau portofolio pembiayaan secara intensif, dan menerapkan sistem manajemen risiko yang kokoh.

"Untuk menjaga kualitas pembiayaan, perusahaan multifinance antara lain perlu memperkuat analisis kelayakan debitur, melakukan pemantauan portofolio secara intensif, serta menerapkan mitigasi risiko yang memadai," tambah Agusman.

Berdasarkan data pengawasan OJK hingga periode April 2026, porsi pinjaman dari perbankan masih mendominasi struktur modal industri pembiayaan.

Nilai pendanaan dari perbankan tercatat mencapai Rp282,06 triliun, atau menguasai porsi sebesar 74,52 persen dari keseluruhan total sumber pendanaan yang dimiliki oleh industri multifinance nasional.

Sebelumnya, BI menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 50 basis poin (bps) ke level 5,25 persen. Kenaikan ini bertujuan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dari gejolak global (seperti ketegangan geopolitik) serta menjaga inflasi agar tetap terkendali sesuai sasaran pemerintah.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, MALANG — OJK Malang terus melaksanakan peran aktifnya dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai macam kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan sampai akhir April 2026 telah melaksanakan 46 kegiatan edukasi dan sosialisasi dengan total peserta mencapai 82.919 orang.

Kepala Kantor OJK Malang, Farid Faletehan, mengatakan di sisi penyelenggaraan layanan konsumen, OJK Malang telah menerima 1.384 permintaan layanan konsumen sejak 1 Januari 2026 s.d 30 April 2026. Layanan konsumen tersebut termasuk Pertanyaan (97,62%), Pengaduan (2,17%), dan Informasi (0,22%).

”Dari sisi jenis Pelaku Usaha Jasa Keuangan, 623 layanan konsumen terkait dengan perusahaan IKNB, 613 layanan konsumen terkait dengan perusahaan perbankan, serta 144 layanan konsumen terkait aktivitas keuangan ilegal,” ucapnya dikutip Kamis (28/5/2026).

Sampai dengan akhir April 2026, kata dia, OJK Malang telah memproses 5.084 permintaan informasi debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dimana 3.037 permintaan informasi diajukan secara luring dan 2.047 diantaranya diajukan secara daring.

Dalam upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal dan penanganan penipuan, sejak 1 Januari 2026 hingga 29 April 2026 OJK telah melakukan hal-hal sebagai berikut, yakni OJK telah menerima 14.232 pengaduan terkait entitas ilegal.

Dari total tersebut, 11.753 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal, 2.379 pengaduan terkait investasi ilegal, dan 100 pengaduan terkait gadai ilegal.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menemukan dan menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal dan 3 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai dengan upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara berkelanjutan yang dilakukan oleh OJK, maka literasi keuangan masyarakat akan semakin baik dan masyarakat semakin luas akses terhadap pembiayaan yang aman.

Menurutnya, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam mengakses sumber-sumber keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan. Kondisi ini juga perlu diimbangi dengan layanan konsumen oleh OJK Dan percepatan dalam penanganan Keluhan yang disampaikan melalui hotline maupun yang datang langsung ke kantor OJK.(K24)

KENDARI, iNews.id - PT MNC Finance mengingatkan debitur tidak mengalihkan objek jaminan fidusia sembarangan. Imbauan itu disampaikan setelah seorang debitur divonis penjara di Kendari. 

Debitur bernama Delfianus Tandililing terbukti mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis. Akibat perbuatannya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana selama satu tahun penjara. 

Karena itu, masyarakat diminta memahami risiko pidana selama masa kredit masih berjalan.

Vonis tersebut diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada 15 Desember 2025. Putusan itu tercatat dalam Perkara Nomor 362/Pid.Sus/2025/PT.Kdi. 

Kasus bermula ketika Delfianus mengajukan pembiayaan satu unit truk kepada PT MNC Finance. Namun, debitur kemudian tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai perjanjian awal.

Selain itu, objek jaminan fidusia diketahui sudah dialihkan kepada pihak lain.

PT MNC Finance sempat menempuh berbagai langkah persuasif kepada debitur tersebut. Penagihan dilakukan melalui sambungan telepon serta pengiriman surat peringatan resmi. 

Petugas juga mendatangi rumah dan lokasi usaha debitur untuk mencari penyelesaian. Akan tetapi, perusahaan menemukan objek jaminan sudah dipindahtangankan tanpa persetujuan tertulis. 

Kondisi itu kemudian dinilai merugikan perusahaan pembiayaan selaku penerima fidusia.

Kuasa hukum PT MNC Finance, Brefly Wesly Siagian menjelaskan pengalihan jaminan melanggar aturan hukum. Menurut dia, tindakan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. 

Karena itu, perusahaan melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum. Sementara itu, kuasa hukum lain PT MNC Finance, Fandy Gultom menegaskan perusahaan mengikuti prosedur.

“Pengalihan tanpa izin tertulis termasuk tindak pidana,” ujar Fandy dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).

Direktur Utama PT MNC Finance Mahjudin meminta debitur mematuhi ketentuan selama masa kredit berjalan. Dia menegaskan perusahaan terus mengedepankan komunikasi dengan seluruh debitur di Indonesia. 

Menurut Mahjudin, masyarakat sebaiknya berkonsultasi sebelum mengambil keputusan terkait objek jaminan. Selain itu, debitur diminta tidak menyewakan atau memindahtangankan kendaraan kredit secara sepihak. 

“Jangan alihkan jaminan fidusia agar terhindar dari sanksi pidana,” kata Mahjudin.

Dia juga mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan resmi perusahaan untuk mendapatkan informasi. Debitur dapat menghubungi contact center maupun mendatangi kantor cabang PT MNC Finance terdekat. 

Langkah itu penting agar persoalan kredit tidak berujung pada proses hukum pidana. Di sisi lain, perusahaan memastikan pelayanan dan komunikasi kepada debitur terus ditingkatkan. 

PT MNC Finance menegaskan akan bertindak tegas terhadap pelanggaran yang merugikan perusahaan.

Editor: Rizky Agustian

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Presiden Prabowo Subianto memberikan kredit dengan bunga murah berpotensi mendorong ekspansi kredit, tetapi di satu sisi juga berisiko mengganggu stabilitas perbankan dalam hal ini Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), jika tidak diikuti dengan desain kebijakan yang tepat.

Dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional pada Jumat (1/5/2026), Prabowo mengungkapkan bahwa selama ini masyarakat kecil kerap dihadapkan pada pinjaman dengan tingkat bunga tinggi, bahkan mencapai 70% per tahun.

Untuk itu, Presiden RI ke-8 ini telah memberikan arahan kepada bank-bank milik negara agar memberikan kredit dengan bunga maksimal 5% untuk tenor satu tahun. Kendati begitu, dia tidak mengungkapkan kapan pastinya kebijakan tersebut akan diimplementasikan.

“Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun,” kata Prabowo, dikutip dari laman Youtube resmi Sekretariat Presiden, dikutip pada Minggu (3/5/2026).

Sebagai informasi, bank-bank milik negara yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN). Selain itu, ada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) dan PT Bank Syariah Nasional (BSN).

Rencana Prabowo memberikan kredit murah melalui bank pelat merah mendapat tanggapan positif dari kalangan pelaku usaha bank BUMN. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu memastikan dukungan perseroan terhadap program-program pemerintah.

“BTN pasti menyambut baik dan mendukung upaya serta program pemerintah,” kata Nixon kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Senada, Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista menyatakan kesiapan perusahaan dalam mendukung implementasi program tersebut sebagai bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Saat ini, Adhika menyebut bahwa bank masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah dan regulator, khususnya terkait skema, segmentasi, serta mekanisme penyaluran kredit dimaksud.

Namun dalam implementasinya, perseroan menilai bahwa desain program yang tepat akan menjadi kunci agar tujuan peningkatan akses pembiayaan tetap dapat berjalan seiring dengan terjaganya stabilitas sistem perbankan.

Oleh karena itu, Adhika memastikan bahwa Bank Mandiri akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential banking), termasuk melalui penerapan manajemen risiko yang disiplin, seleksi debitur yang terukur, serta penguatan monitoring kualitas kredit.

“...sehingga penyaluran kredit dapat dilakukan secara sehat dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas aset dan stabilitas portofolio kredit,” ujar Adhika kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

NPL Berisiko Naik

Kendati berpotensi mengerek ekspansi kredit, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai rencana ini secara simultan meningkatkan risiko kualitas aset jika tidak diikuti seleksi yang ketat.

Secara historis, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman mengungkapkan bahwa Non-Performing Loan (NPL) Kredit Usaha Rakyat (KUR) memang relatif rendah di kisaran 2—3%. Kendati begitu, tekanan muncul ketika ekspansi dilakukan secara agresif di tengah pelemahan daya beli dan kenaikan biaya usaha.

Menurutnya, dengan tenor hanya satu tahun, banyak UMKM yang belum memiliki cash flow stabil berisiko mengalami mismatch pembayaran, sehingga potensi NPL bisa naik ke kisaran 3—4%, terutama pada sektor mikro-informal yang sangat sensitif terhadap siklus ekonomi.

Untuk mengantisipasi kenaikan NPL, Rizal menilai bahwa regulator perlu menggeser pendekatan dari berbasis volume ke kualitas intermediasi. Hal ini mencakup penguatan credit scoring berbasis data transaksi (bukan sekadar agunan), skema penjaminan yang adaptif berbasis sektor risiko, serta monitoring pasca-penyaluran melalui early warning system.

Selain itu, lanjut dia, KUR perlu diintegrasikan dengan ekosistem usaha di mana offtaker, rantai pasok, dan digitalisasi agar kredit tidak hanya tersalurkan, tetapi juga produktif dan berkelanjutan.

Tanpa langkah ini, kata Rizal, bunga rendah justru berisiko menjadi sumber tekanan. “Dengan kata lain, jika tidak didesain secara ekosistem, maka bunga rendah hanya akan menjadi kebijakan populis jangka pendek yang mahal secara fiskal dan berisiko terhadap stabilitas perbankan,” jelas Rizal kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Bisnis.com, CIREBON - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mencatat 901 layanan konsultasi dan pengaduan konsumen sepanjang Triwulan I tahun 2026.

Mayoritas layanan disampaikan secara langsung atau walk-in sebanyak 706 layanan atau 78,36%, sementara 195 layanan lainnya atau 21,64% diajukan melalui surat dan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menyampaikan tingginya angka konsultasi dan pengaduan menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengakses layanan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

"Kami melihat masyarakat semakin aktif menyampaikan permasalahan yang dihadapi, baik secara langsung maupun melalui kanal digital yang tersedia," ujar Agus, Senin (4/5/2026).

Secara sektoral, layanan konsultasi dan pengaduan paling banyak berasal dari fintech lendingdengan porsi 32,85% atau 296 layanan. Disusul pengaduan terhadap bank umum sebesar 32,52% atau 293 layanan.

Kategori lain-lain menyumbang 11,21% atau 101 layanan, perusahaan pembiayaan 8,66% atau 78 layanan, serta Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan entitas ilegal masing-masing sebesar 6,33% atau 57 layanan.

Selain itu, OJK Cirebon juga memproses 4.770 permintaan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) debitur dalam periode yang sama.

Dari jumlah tersebut, 3.021 permintaan diajukan secara offline melalui layanan tatap muka, sementara 1.749 lainnya dilakukan secara online melalui laman idebku.ojk.go.id. Layanan ini menjadi salah satu instrumen penting bagi masyarakat dalam mengakses informasi riwayat kredit.

Berdasarkan jenis permasalahan, isu terkait SLIK menjadi yang paling banyak dikonsultasikan dengan porsi 21,86% atau 197 layanan. Penipuan di sektor jasa keuangan menempati posisi kedua sebesar 16,32% atau 147 layanan.

Selanjutnya, penyalahgunaan data tercatat sebesar 9,66% atau 87 layanan, permasalahan lainnya 7,21% atau 65 layanan, serta permintaan keringanan kredit sebesar 5,77% atau 52 layanan.

Dilihat dari latar belakang konsumen, kelompok pegawai swasta mendominasi dengan 30,08% atau 271 orang. Wirausaha berada di posisi berikutnya sebesar 26,30% atau 237 orang, disusul ibu rumah tangga (IRT) sebesar 19,20% atau 173 orang.

Aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri menyumbang 13,32% atau 120 orang, sementara pelajar dan mahasiswa sebesar 5,66% atau 51 orang. Pensiunan tercatat 3,22% atau 29 orang, serta kategori umum lainnya sebesar 2,22% atau 20 orang.

Dari sisi gender, layanan konsultasi dan pengaduan lebih banyak diajukan oleh laki-laki sebesar 54,50% atau 491 konsumen, dibandingkan perempuan sebesar 45,50% atau 410 konsumen. Perbedaan ini menunjukkan adanya kecenderungan partisipasi yang relatif seimbang antara kedua kelompok.

Secara geografis, Kabupaten Cirebon menjadi wilayah dengan jumlah layanan terbanyak yakni 46,17% atau 416 layanan. Kota Cirebon menyusul dengan 28,75% atau 259 layanan.

Kabupaten Indramayu mencatat 10,21% atau 92 layanan, diikuti Kabupaten Kuningan sebesar 7,55% atau 68 layanan, serta Kabupaten Majalengka sebesar 6,22% atau 56 layanan. Sementara itu, wilayah di luar Ciayumajakuning menyumbang 1,11% atau 10 layanan.

Agus menegaskan, OJK Cirebon akan terus memperkuat layanan perlindungan konsumen serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat guna menekan potensi sengketa di sektor jasa keuangan.

"Edukasi dan pengawasan akan terus kami dorong agar masyarakat lebih terlindungi dan mampu mengambil keputusan keuangan secara bijak,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - PT Pefindo Biro Kredit (IdScore) menilai industri perkreditan nasional masih menunjukkan daya tahan, yang solid di tengah meningkatnya tekanan dari tingkat global, utamanya akibat konflik antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran.

Selain itu, juga tetap solid di tengah volatilitas nilai tukar rupiah, serta tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

"Pertumbuhan kredit nasional tetap positif, meski kualitas risiko pada segmen tertentu perlu menjadi perhatian lebih serius," ujar Direktur Utama IdScore Tan Glant Saputrahadi dalam media gathering bertema "Lanskap Kredit & PayLater Indonesia di Tengah Tekanan Geopolitik & Makroekonomi serta Implementasi UU PDP" di Jakarta, Selasa.

Per Februari 2026, total outstanding kredit nasional mencapai Rp9.938,2 triliun dengan pertumbuhan 9,6 persen year on year (yoy). Sementara, rasio kredit bermasalah (NPL Gross) masih terjaga di kisaran 2,85 persen.

Namun demikian, tekanan mulai terlihat pada segmen konsumtif dan borrower dengan profil pendapatan lebih rentan, terutama di tengah daya beli masyarakat yang masih tertekan serta tingginya biaya dana akibat ketidakpastian global.

Dalam kesempatan ini, IdScore menyoroti pesatnya pertumbuhan layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau PayLater di Indonesia.

Per Februari 2026, outstanding PayLater tercatat mencapai Rp56,3 triliun dengan pertumbuhan 86,7 persen (yoy), atau jauh melampaui pertumbuhan kredit konsumtif konvensional.

Di sisi lain, rasio kredit bermasalah PayLater masih berada di level relatif tinggi sekitar 5 persen, atau mencerminkan perlunya penguatan prinsip responsible lending, pemanfaatan data yang lebih presisi, serta edukasi keuangan kepada masyarakat.

IdScore menyoroti pola kepemilikan multi akun PayLater, yang mana rata-rata debitur tercatat memiliki tujub fasilitas aktif di seluruh LJK bahkan ditemukan kasus ekstrem debitur memiliki lebih dari 1.000 fasilitas kredit.

"Fakta tersebut menunjukkan ada potensi meningkatnya risiko overleverage apabila tidak dikelola secara prudent," ujar Tan.

Tan menjelaskan tekanan eksternal seperti perang dagang global, konflik di Timur Tengah, serta suku bunga global yang masih tinggi turut memberikan dampak terhadap industri keuangan domestik.

Selain itu, kurs rupiah yang telah melampaui Rp17.000 per dolar AS dan likuiditas perbankan yang lebih ketat, berpengaruh terhadap lambatnya penurunan suku bunga kredit.

Untuk tahun 2026, IdScore memproyeksikan pertumbuhan kredit nasional berpotensi berada di kisaran 10-11 persen, dengan kualitas aset tetap terkendali apabila stabilitas makroekonomi terjaga.

Sementara itu, pertumbuhan PayLater diproyeksikan tetap tinggi namun mulai memasuki fase normalisasi, seiring meningkatnya pengawasan regulator dan fokus industri pada kualitas portofolio.

"Kredit yang sehat adalah fondasi ekonomi yang kuat. Pertumbuhan kredit tanpa literasi dan pengawasan yang memadai berpotensi menjadi risiko sistemik yang tertunda. Karena itu, keseimbangan antara ekspansi, mitigasi risiko, dan perlindungan data menjadi kunci keberlanjutan industri keuangan nasional," ujar Tan.

Meski Bank Indonesia (BI) telah menurunkan BI Rate secara bertahap, Tan menjelaskan bahwa transmisi ke bunga kredit masih membutuhkan waktu sehingga beban debitur, khususnya segmen ritel, masih cukup tinggi.

Di sisi lain, Tan mengatakan penerapan UU PDP dipandang sebagai momentum penting bagi industri jasa keuangan untuk semakin memperkuat tata kelola data, keamanan sistem, serta menjaga kepercayaan publik.

Namun demikian, lanjutnya, implementasinya juga perlu dilakukan secara seimbang dan terukur, agar pembatasan dalam pengelolaan informasi tidak menimbulkan tantangan baru maupun meningkatkan eksposur risiko bagi LJK dalam proses penyaluran kredit dan pembiayaan kepada masyarakat luas.

Sebagai lembaga pengelola informasi perkreditan, IdScore selalu menempatkan pelindungan data pribadi sebagai prioritas utama melalui penguatan governance, peningkatan sistem keamanan informasi, serta pemrosesan data yang sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan purpose limitation.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hasjrat Multifinance mengumumkan penghapusan buku piutang yang dinyatakan tidak dapat ditagih sebesar Rp74,85 miliar pada tahun buku 2026. Nilai tersebut telah dicatat sebagai biaya dalam laporan keuangan perseroan.

Pada pengumuman hari ini, Senin (20/4/2026) disebutkan perusahaan merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2024 yang mengatur pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Berdasarkan rincian perseroan, penghapusan piutang terbesar berasal dari kewajiban PT Quarryndo Bukit Barokah senilai Rp46,17 miliar. Selain itu, piutang dari PT Caturbangun Mandinperkasa tercatat sebesar Rp28,18 miliar.

Sementara itu, sisa piutang yang dinyatakan tidak tertagih berasal dari PT Sumadya Bhumi Kumelar dengan nilai sekitar Rp499,99 juta.

Perseroan menegaskan bahwa langkah hapus buku tersebut tidak menghapus kewajiban para debitur untuk tetap melunasi utangnya. Secara akuntansi, penghapusan buku dilakukan untuk mencerminkan kualitas aset secara lebih realistis dan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

"Hapus buku ini tidak menggugurkan kewajiban debitur di atas untuk membayar kewajibannya," tulis perusahaan dalam pengumumannya, Senin (20/4/2026).

Hasjrat Multifinance sendiri adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan konsumen dan berafiliasi dengan PT Hasjrat Abadi. Entitas yang berdiri sejak 1995 itu sebagian besar jaringannya berada di Indonesia Timur.

Dalam website perusahaan belum disampaikan kinerja 2025 karena belum melewati tenggat OJK. Sedangkan kinerja 2024, perusahaan mencatatkan aset sebesar Rp2,59 triliun dengan ekuitas Rp1,18 triliun. Sementara itu, laba komprehensif perusahaan kala itu mencapai Rp142,89 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hasjrat Multifinance mengumumkan penghapusan buku piutang yang dinyatakan tidak dapat ditagih sebesar Rp74,85 miliar pada tahun buku 2026. Nilai tersebut telah dicatat sebagai biaya dalam laporan keuangan perseroan.

Pada pengumuman hari ini, Senin (20/4/2026) disebutkan perusahaan merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2024 yang mengatur pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Berdasarkan rincian perseroan, penghapusan piutang terbesar berasal dari kewajiban PT Quarryndo Bukit Barokah senilai Rp46,17 miliar. Selain itu, piutang dari PT Caturbangun Mandinperkasa tercatat sebesar Rp28,18 miliar.

Sementara itu, sisa piutang yang dinyatakan tidak tertagih berasal dari PT Sumadya Bhumi Kumelar dengan nilai sekitar Rp499,99 juta.

Perseroan menegaskan bahwa langkah hapus buku tersebut tidak menghapus kewajiban para debitur untuk tetap melunasi utangnya. Secara akuntansi, penghapusan buku dilakukan untuk mencerminkan kualitas aset secara lebih realistis dan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

"Hapus buku ini tidak menggugurkan kewajiban debitur di atas untuk membayar kewajibannya," tulis perusahaan dalam pengumumannya, Senin (20/4/2026).

Hasjrat Multifinance sendiri adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan konsumen dan berafiliasi dengan PT Hasjrat Abadi. Entitas yang berdiri sejak 1995 itu sebagian besar jaringannya berada di Indonesia Timur.

Dalam website perusahaan belum disampaikan kinerja 2025 karena belum melewati tenggat OJK. Sedangkan kinerja 2024, perusahaan mencatatkan aset sebesar Rp2,59 triliun dengan ekuitas Rp1,18 triliun. Sementara itu, laba komprehensif perusahaan kala itu mencapai Rp142,89 miliar.