Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tekanan geopolitik dan gangguan rantai pasok global.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam Apel Komandan Satuan TNI Tahun 2026 di Sentul, Jawa Barat, yang dihadiri sekitar 1.500 jajaran komandan TNI dari berbagai wilayah.

“Peran TNI menjadi semakin strategis ketika dunia menghadapi tekanan geopolitik, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok pangan global,” kata Zulhas berdasarkan keterangannya, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pemerintah menempatkan pangan bukan hanya sebagai urusan produksi, tetapi juga bagian dari strategi pertahanan negara.

Menurut dia, penguatan ketahanan pangan membutuhkan konsolidasi lintas sektor agar sistem pangan nasional mampu berjalan dari hulu hingga hilir.

"Pemerintah ingin membangun sistem pangan nasional yang kuat secara produksi, adil bagi petani, terjangkau bagi masyarakat, serta berkelanjutan bagi desa," ujar dia.

Selain memperkuat produksi dan distribusi pangan, pemerintah juga menempatkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai salah satu ujung tombak penguatan ekonomi dan pangan di desa.

Pemerintah menargetkan pembentukan hingga 80.000 unit Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia untuk memperkuat distribusi pangan di tingkat desa.

Kopdes Merah Putih diharapkan mampu mendukung distribusi, memperluas akses pasar, serta memperkuat posisi petani dan masyarakat desa dalam rantai pasok pangan.

Dalam agenda tersebut, Zulhas juga menyoroti pengelolaan sampah menjadi energi sebagai salah satu prioritas hilir untuk mengatasi darurat sampah nasional.

Apel Komandan Satuan TNI Tahun 2026 turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Wakil Panglima TNI, serta jajaran komandan satuan TNI.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto, menyebut berbagai program pemerintah dicanangkan guna menggelontorkan uang negara untuk rakyat.

Sejumlah program itu antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, perumahan rakyat, dan lainnya.

“Apa yang salah? Apa yang salah kalau Presiden Republik Indonesia dan pemerintah yang dia pimpin ingin menggelontor uang kepada rakyatnya sendiri? Yang salah apa?” ujar Prabowo di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Prabowo mengatakan, program itu menjadi instrumen pemerintah untuk mengendalikan arus perputaran uang agar tidak lari ke luar negeri.

Menurutnya, uang tersebut pasti akan dikorupsi jika tidak digunakan untuk program yang justru manfaatnya berputar di akar rumput.

“Salahnya apa? Saya merasa saya berada di jalan yang benar, kita berada di jalan yang benar, kita berada di pihak rakyat Indonesia,” tutur Prabowo.

Sebagai kepala pemerintahan, Prabowo menegaskan dirinya akan terus berpihak kepada masyarakat dan bangsa Indonesia.

Ia menyebut, program seperti MBG dan Kopdes Merah Putih mendorong perekonomian di masyarakat.

Setiap dapur MBG atau Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) misalnya, mempekerjakan 50 orang.

Saat ini, jumlah SPPG di seluruh tanah air sudah tembus 26.000 unit.

Ketika jumlah SPPG mencapai 30.000 unit, maka jumlah tenaga kerja yang diserap mencapai 1,5 juta orang.

Sementara, 81.000 Kopdes Merah Putih yang dibangun secara bertahap setiap unitnya akan mempekerjakan 18 pegawai.

“Satu koperasi mempekerjakan 18 orang. 80.000 kali 18 Anda hitung sendiri, 1 juta sekian juga lebih,” ujar Prabowo.

Di sisi lain, baik MBG maupun Kopdes Merah Putih juga dicanangkan sebagai off taker atau pihak yang membeli produk pertanian.

Sejumlah SPPG diketahui membeli bahan baku menu masakan dari petani atau pedagang.

Operasional MBG membuat permintaan terhadap produk pertanian sehingga jerih payah petani laku terjual.

“Panennya tidak diserap. Tengkulak datang banting harga. Tidak mungkin rakyat kita sejahtera sekarang kita ubah. Hampir semua petani dan nelayan punya jaminan pasar off-take,” kata dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — PT Super Bank Indonesia Tbk. (SUPA) buka suara mengenai langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyesuaikan aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) guna mendukung program prioritas pemerintah.

Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan menyampaikan, pihaknya secara konsisten mendukung program prioritas pemerintah, melalui pemberian akses kredit perbankan kepada UMKM.

“Jadi kalau bicara mendukung program prioritas pemerintah, kami sangat mendukung,” kata Tigor dalam konferensi pers Konferensi Pers RUPS Superbank 2026 di Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

Meski demikian, Tigor mengakui bahwa perseroan memang tidak terlibat dalam program spesifik pemerintah seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mengingat program ini bukan ranah Superbank yang fokus pada program-program digital.

“Banyak sekali program-program pemerintah yang spesifik seperti Kopdes dan itu memang bukan digital. Jadi memang bukan ranahnya kami,” ujarnya.

Kendati begitu, Superbank memiliki cara yang berbeda dalam mendukung program-program pemerintah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dengan memberikan akses pembiayaan kepada underbankedmarket.

Dalam hal ini, kata Tigor, Superbank memanfaatkan ekosistem yang ada di aplikasi Grab dan OVO untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM. Mengingat, kedua aplikasi ini memiliki data-data behavior analysis transaksi yang memudahkan perseroan dalam menyalurkan pembiayaan kepada para debitur.

“Jadi, program-program seperti itu, untuk upaya pemerintah untuk terus memberikan akses terhadap kredit tersebut, kita akan dukung 100%,” ungkapnya.

Dalam catatan Bisnis, OJK tengah merancang Peraturan OJK (POJK) baru mengenai RBB. Rancangan aturan tersebut salah satunya mendorong industri untuk masuk dalam program-program prioritas pemerintah.

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Nah itu di dalamnya bagaimana juga kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Outlook Indonesia, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026).

Dalam rancangan beleid tersebut, Kiki menuturkan bahwa OJK tidak hanya mendorong sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berperan terhadap pembangunan nasional.

Program prioritas pemerintah yang dimaksud di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah, dan Koperasi/Kelurahan Desa Merah Putih (KDMP).

Selain itu, Kiki menambahkan bahwa rancangan aturan tersebut juga mendorong perbankan agar lebih berpihak kepada UMKM, tidak hanya dalam hal penyaluran pembiayaan tetapi juga secara kualitas.

“Harus ada keberpihakan untuk UMKM itu. Kalau enggak, angkanya ya segitu-segitu aja kan,” ujarnya.

Guru Besar IPB Prof. Lala M. Kolopaking Ph.D mengingatkan kami para mahasiswa doktoral bahwa pengembangan wilayah tidak boleh hanya dilihat sebagai urusan fisik atau teknokratis semata. Melainkan, harus dipahami sebagai interaksi rumit antara pilihan rasional individu dengan struktur kekuasaan yang ada di tingkat akar rumput. Refleksi dari perdebatan intelektual di ruang kelas tersebut menjadi sangat krusial ketika kita menyandingkan teori-teori pembangunan dengan wajah nyata Indonesia saat ini yang masih diwarnai oleh paradoks ketimpangan serta sekat sosial yang kian menebal.

Paradoks Statistik: Anomali Kemiskinan Kota dan Desa

Jika kita menelaah data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, angka kemiskinan nasional memang menunjukkan tren penurunan ke level 8,47% atau mencakup sekitar 23,85 juta orang. Namun terdapat anomali yang sangat mengkhawatirkan di mana persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan justru merangkak naik menjadi 6,73% dibandingkan periode sebelumnya.

Kontras dengan hal itu, kemiskinan di perdesaan justru mengalami penurunan secara konsisten hingga menyentuh angka 11,03%. Meskipun secara persentase angka di desa menurun, jarak absolut kesejahteraan antara warga kota dan desa masih menyisakan gap yang sangat lebar yakni sekitar Rp309.508 dalam hal pengeluaran per kapita.

Fenomena ini seolah memperkuat kekhawatiran sosiolog legendaris IPB, almarhum Prof. Sajogyo, yang puluhan tahun silam menyimpulkan bahwa pembangunan di Indonesia sering kali terjebak dalam kondisi modernization without development atau modernisasi tanpa pembangunan. Kemajuan fisik berupa teknologi digital serta infrastruktur jalan mungkin sudah masuk ke pelosok desa, namun kemajuan tersebut sering kali tidak diikuti oleh kedaulatan ekonomi warga setempat.

Tanpa adanya transformasi tata kelola yang kuat, kemajuan fisik yang ada justru berisiko menciptakan struktur eksploitasi baru. Warga desa tetap saja menjadi penonton di tengah deru pembangunan nasional yang masif. Kondisi inilah yang menjadi dasar mengapa kita memerlukan orkestrasi kelembagaan yang lebih taktis dan membumi di tingkat lokal.

Ancaman Segregasi: Sekat Ekonomi di Tengah Arus Globalisasi

Isu krusial lainnya yang harus kita hadapi dengan serius adalah ancaman segregasi sosial yang kini mulai merambah wilayah perdesaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Maarten van Ham dkk. pada tahun 2021 dalam tesis segregasi globalnya, peningkatan ketimpangan pendapatan akan selalu diikuti oleh pengkutuban ruang sosial yang sangat tajam.

Di wilayah perdesaan kita, segregasi ini sering kali tidak berbentuk pagar beton yang memisahkan permukiman mewah dengan gubuk derita, melainkan berupa segregasi akses terhadap nilai tambah produk pertanian. Petani kita sering kali terisolasi dari rantai pasok yang menguntungkan, di mana surplus ekonomi justru terserap habis oleh para perantara atau tengkulak yang memiliki akses modal serta informasi di pusat-pusat pertumbuhan urban.

Kondisi tersebut diperburuk oleh ketimpangan kemajuan antarwilayah yang memicu migrasi penduduk tidak terkendali yang pada akhirnya menciptakan kawasan kumuh atau slum area di kota besar. Masalah segregasi di tingkat tapak ini memiliki keterkaitan erat dengan dinamika politik global di mana fluktuasi harga komoditas pangan dunia sering kali menghantam ketahanan ekonomi lokal yang rapuh.

Hal ini terjadi karena desa hanya diposisikan sebagai penyuplai bahan baku murah bagi industri besar tanpa memiliki daya tawar yang memadai. Tanpa adanya mekanisme pertahanan institusional yang kuat melalui lembaga ekonomi lokal, perdesaan akan terus terjebak dalam struktur eksploitasi yang memisahkan mereka dari arus utama kemakmuran global.

Integrasi Strategis: Sinergi BUMDes dan Koperasi Desa

Guna menjawab tantangan segregasi struktural ini, integrasi antara Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes serta Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP menjadi solusi strategis yang sangat mendasar. Dalam kerangka ekonomi politik mikro, BUMDes sebagai entitas milik pemerintah desa harus diposisikan sebagai pengelola aset serta infrastruktur kolektif desa.

BUMDes dapat menyediakan sarana pendukung produksi seperti gudang, unit penggilingan padi, hingga alat transportasi logistik guna mendukung aktivitas ekonomi warga. Sementara itu, KDMP yang lahir berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 hadir sebagai wadah ekonomi rakyat berbasis gotong royong yang bertindak sebagai agregator serta pusat distribusi produk warga desa seutuhnya.

Kolaborasi ini merupakan perwujudan nyata dari teori Multi-Level Governance (MLG) yang diusulkan oleh Simona Piattoni pada 2010. Piattoni menekankan pentingnya koordinasi simultan antara aktor pemerintah serta non-pemerintah di berbagai tingkat kekuasaan guna menyelesaikan masalah pembangunan yang kompleks. Dalam ekosistem desa, MLG terjadi ketika kebijakan strategis pusat mengenai KDMP bertemu dengan otonomi lokal yang dimiliki oleh BUMDes.

Sinergi ini memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan dari akses modal dan pasar, selaras dengan prinsip inklusi sosial yang diuraikan oleh Thomas Maak dkk. pada 2022 dalam karya mereka mengenai tanggung jawab sosial korporasi transnasional. Melalui KDMP, hasil panen warga dapat dibeli dengan harga yang pantas guna meningkatkan Nilai Tukar Petani, sementara BUMDes memastikan efisiensi biaya logistik melalui penyediaan sarana yang memadai.

Transformasi Digital: Perancah Tata Kelola Desa Era 4.0

Dalam era industri 4.0 yang serba cepat ini, transformasi tata kelola desa harus didukung oleh sistem informasi yang transparan serta memiliki akuntabilitas yang tinggi. Penggunaan platform digital terintegrasi seperti kdmp.id menjadi sangat penting untuk menciptakan kepercayaan publik serta akuntabilitas para pengelola lembaga desa.

Melalui digitalisasi, setiap transaksi ekonomi desa dapat dipantau secara real-time sehingga potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalisasi sejak dini. Ini adalah bentuk nyata dari kecerdasan kontekstual di mana teknologi digunakan untuk memperkuat solidaritas komunitas, bukan justru menciptakan polarisasi baru yang merusak tatanan sosial.

Regulasi yang mendukung hal ini telah hadir melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2025 mengenai Pedoman Sistem Informasi Desa. Aturan tersebut mendorong desa untuk mengelola data geospasial serta atribut sosial ekonomi secara mandiri sebagai basis pengambilan keputusan yang akurat. Lebih jauh lagi, peran sumber daya manusia yang kompeten menjadi kunci keberhasilan orkestrasi kelembagaan ini.

Peran Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP dalam mensertifikasi para pendamping serta pengelola unit usaha desa sangat krusial guna memastikan profesionalisme kerja di tingkat tapak agar mampu bersaing di pasar global tanpa kehilangan jati diri lokalnya. Tanpa sumber daya manusia yang mumpuni, integrasi BUMDes dan KDMP hanya akan menjadi proyek seremonial yang gagal memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat luas.

Penutup: Kedaulatan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat

Sebagai penutup, tantangan pengembangan wilayah perdesaan di tengah arus politik global yang tidak menentu menuntut kita untuk kembali pada nilai kedaulatan yang sejati. Merujuk pada pemikiran klasik Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah, kedaulatan sebuah wilayah pada hakikatnya dibangun di atas pilar kesejahteraan rakyatnya sendiri.

Kedaulatan politik yang megah tanpa dibarengi dengan kesejahteraan ekonomi hanyalah sebuah bangunan yang rapuh serta tidak memiliki makna yang berarti bagi kehidupan berbangsa. Pelajaran dari dinamika global menunjukkan bahwa otonomi strategis tetap memerlukan ketahanan ekonomi masyarakat yang kokoh agar legitimasi negara tetap terjaga di mata rakyatnya.

Sudah saatnya kita menata ulang arah pembangunan nasional dengan menempatkan desa sebagai subjek utama yang berdaulat secara ekonomi. Integrasi kelembagaan antara BUMDes serta Koperasi Desa Merah Putih yang didukung oleh transformasi digital merupakan kunci strategis untuk meruntuhkan sekat-sekat segregasi serta mewujudkan kemandirian bangsa dari tingkat akar rumput.

Mari kita bawa masyarakat kembali ke desa dengan kebanggaan baru, bukan untuk mundur ke masa lalu yang tertinggal, melainkan untuk menjemput masa depan Indonesia yang lebih adil, merata, serta bermartabat melalui kedaulatan ekonomi yang inklusif bagi seluruh tumpah darah Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Co-operative Development Foundation of Canada (CDF Kanada) untuk memperkuat ekosistem koperasi nasional, khususnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Direktur Eksekutif CDF Kanada Benoit Andre di Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis.

“Pengalaman sukses beberapa koperasi di Kanada tentu diharapkan bisa menjadi pelajaran dan pengembangan untuk koperasi di Indonesia, khususnya juga bagi kegiatan operasional dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Ferry.

Ia mengatakan kerja sama tersebut difokuskan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta pengembangan kelembagaan koperasi.

CDF Kanada merupakan lembaga yang berfokus pada pengembangan koperasi dan dinilai telah memiliki rekam jejak mendukung sektor tersebut di beberapa negara.

Kolaborasi ini, lanjut Ferry, juga mencakup peningkatan kompetensi pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi bagian dari rantai pasok koperasi.

“Salah satu bentuk kerja sama nantinya terkait dengan pengembangan kapasitas bagi SDM yang ada di koperasi-koperasi di Indonesia. Kemudian juga pengembangan kompetensi dan SDM dari pelaku usaha kecil menengah yang menyuplai koperasi,” ujarnya.

Ferry menilai kerja sama dengan CDF Kanada penting karena negara tersebut memiliki pengalaman kuat dalam pengembangan koperasi yang terintegrasi.

Ia menyebut Kanada merupakan salah satu negara yang secara konsisten masuk dalam jajaran Top 300 World Cooperative Monitor.

Menurut dia, sejumlah koperasi di negara tersebut telah menunjukkan resiliensi serta kinerja yang kuat di sektor produksi, distribusi, hingga ritel.

“Ini sekaligus untuk memperkuat hubungan bilateral di antara kedua negara yang di dalamnya termasuk dalam cooperative development,” ucap Ferry.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CDF Kanada Benoit Andre menyambut baik kerja sama tersebut sebagai langkah awal memperkuat gerakan koperasi di Indonesia.

“Kami siap memberikan dukungan melalui kompetensi yang kami miliki dan siap membantu keberhasilan koperasi. Jadi ini adalah langkah awal yang sangat bagus,” ujar Benoit.

Kemenkop menyatakan kerja sama ini menjadi bagian dari strategi untuk membuka ruang pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta praktik terbaik yang relevan bagi Indonesia guna memperkuat ekosistem KDKMP sebagai penggerak ekonomi di tingkat desa.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan konsep Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang memiliki beberapa fungsi bertujuan menjawab kebutuhan riil masyarakat terutama di desa, mulai dari pemasaran hasil panen hingga akses layanan dasar.

Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Kemenkop Try Aditya Putra mengatakan Kopdes tidak hanya berperan sebagai lembaga usaha, tetapi juga sebagai agregator atau offtaker yang menyerap hasil produksi warga desa.

“Yang pasti Koperasi Merah Putih ini sebagai agregator, offtaker, sehingga produk-produk unggulan di desa bisa langsung terserap. Warga tidak perlu jauh-jauh ke kota,” ujar Try saat menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Jasa Karyawan Kantor Berita ANTARA (Kokantara) di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Kopdes juga akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan, modal usaha, hingga sarana transportasi untuk memperlancar distribusi.

Pemerintah menyatakan Kopdes Merah Putih akan berperan sebagai offtaker hasil pertanian; distributor barang strategis seperti LPG 3 kg, pupuk, beras; penyalur bantuan sosial; hingga penyedia layanan keuangan termasuk kredit berbunga 6 persen.

Try menjelaskan beragam fungsi yang melekat pada Kopdes bukan berarti terlalu luas, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa yang selama ini harus mengakses berbagai layanan ke kota.

“Jadi bukan dengan banyaknya fungsi, bagaimana fokusnya. Tapi memang itu yang saat ini dibutuhkan,” katanya menambahkan.

Ia mencontohkan kehadiran klinik dan apotek di Kopdes diharapkan dapat mempermudah akses layanan kesehatan, sementara gudang memungkinkan petani menyimpan hasil panen sebelum dijual.

Selain itu, Kopdes juga didorong menjadi pusat distribusi bagi pelaku usaha kecil di desa melalui skema kolaborasi, bukan persaingan.

“Sistemnya kolaboratif. Warung-warung di desa bisa bekerja sama dengan Kopdes, misalnya mengambil pasokan dari koperasi,” ujar Try.

Ia menambahkan Kopdes diupayakan memiliki akses langsung ke produsen atau distributor utama untuk menekan rantai pasok, tetapi tetap menjaga agar harga tidak terlalu berbeda dengan warung-warung maupun jaringan distribusi yang sudah ada di desa.

Dengan demikian, menurut Try, Kopdes tidak mematikan usaha yang sudah ada, melainkan menjadi pemasok bagi warung sehingga keduanya saling menguatkan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan agar kebijakan perekrutan 30 ribu formasi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik . Menurutnya, posisi strategis seperti manajer koperasi sangat rentan diisi oleh pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, seperti kader partai politik .

Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya menjaga objektivitas dalam proses seleksi. Standar profesional yang jelas dan mekanisme rekrutmen yang terbuka dinilai menjadi kunci agar program ini tetap berada pada tujuan awalnya, yakni pemberdayaan ekonomi rakyat desa.

"Jangan sampai kebijakan ini menjadi alat politik, di mana posisi ini diisi oleh orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berkuasa, atau diisi oleh kader-kader dari partai tertentu," tegas Mufti dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026).

Di sisi lain, Mufti turut menyoroti nasib masyarakat desa yang telah lebih dulu terlibat dalam pengembangan KDMP. Ia menyebut banyak pihak di desa yang sejak awal sudah bekerja, mulai dari tahap administrasi hingga operasional dasar, meski tanpa kepastian insentif.

Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan afirmatif agar mereka yang telah berkontribusi tidak tersisih oleh sistem rekrutmen baru yang lebih terpusat. "Ketika pemerintah kemudian membuka rekrutmen baru secara terpusat, jangan sampai ada masyarakat desa yang merasa ditinggalkan," ujarnya.

Dia mengingatkan bahwa banyak program desa gagal bukan karena konsepnya lemah, melainkan karena pelaksana yang tidak memiliki keterikatan dengan masyarakat setempat. Oleh karena itu, ia menilai, keberadaan SDM yang memahami konteks lokal menjadi sangat penting.

"Banyak program desa gagal bukan karena konsepnya buruk, tapi karena orang yang menjalankan tidak punya keterikatan dengan masyarakat."

Mufti menegaskan bahwa KDMP bukan sekadar proyek administratif, melainkan fondasi ekonomi desa yang harus dibangun dengan kepercayaan masyarakat. Ia menilai keadilan dalam proses rekrutmen menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi program di mata publik. "Kalau dari awal sudah menciptakan rasa ketidakadilan, maka kepercayaan masyarakat akan berkurang."

Mufti juga mendorong agar manajer yang direkrut benar-benar memiliki kemampuan mengelola koperasi modern, memahami risiko usaha desa, serta mampu menjaga keberlanjutan koperasi. Selain itu, ia berharap KDMP terhubung dengan kebutuhan riil masyarakat seperti distribusi pangan, akses pupuk, hingga pemasaran hasil produksi.

"Karena koperasi tidak cukup dijalankan hanya dengan semangat program pemerintah tapi juga membutuhkan kedisiplinan, akuntabilitas keuangan, dan kemampuan menjaga kepercayaan anggota," tegas Mufti.

Terlepas dari itu, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menilai, perekrutan ini sebagai langkah konkret pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja sekaligus memperkuat ekonomi desa. Namun, pelaksanaannya diingatkan agar tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar memberi dampak nyata di lapangan. "Pembukaan puluhan ribu formasi manajer KDMP patut diapresiasi sebagai langkah pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi desa," kata Mufti.

Bank Mandiri tetap mampu menunjukkan resiliensi bisnis dengan membukukan kinerja yang solid pada kuartal I 2026 di tengah tekanan global yang belum mereda akibat meningkatnya tensi geopolitik dan volatilitas pasar keuangan internasional.

Hal itu terlihat dari laba konsolidasi bank berkode emiten BMRI sebesar Rp15,4 triliun atau tumbuh 16,6 persen secara year on year (YoY), dengan profitabilitas yang terjaga kokoh tercermin dari Return on Equity (ROE) di level 22,1 persen, serta fondasi permodalan yang kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) di level 19,7 persen.

Posisi ini memberikan ruang yang kuat bagi Bank Mandiri untuk melanjutkan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan sekaligus menjaga ketahanan menghadapi potensi gejolak pasar ke depan.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan menyampaikan, kinerja ini merupakan hasil nyata dari fokus sinergi yang dijalankan secara terarah dan berdampak.

"Bank Mandiri mengedepankan semangat Sinergi Majukan Negeri melalui penguatan sinergi UMKM dan ekonomi kreatif, serta sinergi ekosistem digital. Kinerja yang kami hasilkan bukan hanya mencerminkan pertumbuhan bisnis semata, tetapi merupakan hasil nyata dari fokus sinergi yang melibatkan berbagai unsur perekonomian nasional, sejalan dengan komitmen kami untuk terus menjadi kontributor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Riduan dikutip dari Public Expose Kuartal I-2026 Bank Mandiri, di Jakarta, Selasa (21/4).

Kinerja intermediasi Bank Mandiri pada kuartal I 2026 menunjukkan akselerasi yang konsisten di atas rata-rata industri di seluruh indikator utama.

Dari sisi penyaluran kredit, penyaluran per Maret 2026 tercatat sebesar Rp1.530 triliun atau naik 17,4 persen YoY, di atas rata-rata industri yang tumbuh 9,37 persen YoY (data OJK per Februari 2026).

Di sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) bank only tercatat sebesar Rp1.675 triliun atau meningkat 21,1 persen YoY, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri yang sebesar 13,2 persen pada periode yang sama.

Struktur pendanaan juga semakin kuat, tercermin dari Current Account Saving Account (CASA) yang mencapai Rp1.201 triliun atau tumbuh 12,7 persen YoY. Sementara itu, produktivitas operasional semakin baik, tercermin dari perbaikan rasio BOPO ke level 58,0 persen atau membaik 3,48 persen YoY.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Corporate Banking Bank Mandiri M. Rizaldi menjelaskan, seluruh ekspansi bisnis ini secara konsisten diimbangi dengan pengelolaan kualitas aset yang disiplin, dengan NPL Gross bank only terjaga di level 0,98 persen atau membaik 3 bps YoY, jauh di bawah rata-rata industri sebesar 2,17 persen, didukung pencadangan yang memadai dengan NPL Coverage Ratio di level 245 persen.

Pertegas Peran sebagai Mitra Strategis Pemerintah

Bank Mandiri secara aktif berperan mendukung berbagai program prioritas nasional yang berdampak langsung pada sektor riil dan masyarakat luas, mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program 3 Juta Rumah, Makan Bergizi Gratis, serta Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam penyaluran KUR, Bank Mandiri mencatatkan realisasi sebesar Rp11 triliun hingga kuartal I 2026, menjangkau lebih dari 87 ribu pelaku UMKM di berbagai sektor produktif.

Pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebanyak sekitar 6.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menggunakan layanan Virtual Account Bank Mandiri untuk memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel.

Dukungan terhadap pemerataan kesejahteraan juga diwujudkan melalui pembiayaan sekitar 2.300 unit hunian dalam Program 3 Juta Rumah (FLPP), sementara di tingkat desa, Bank Mandiri mendukung aspirasi sekitar 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi kerakyatan.

"Bank Mandiri secara aktif berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan berbagai program nasional berjalan efektif dan memberikan dampak langsung kepada sektor riil serta masyarakat luas," ujar Riduan.

Dorong Perluasan Dukungan UMKM

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini menjelaskan, kapabilitas digital Bank Mandiri yang terus tumbuh menjadi fondasi utama dalam memperluas sinergi ekosistem dan menjangkau seluruh lapisan ekonomi nasional melalui tiga platform utama yang melayani segmen individu, bisnis, dan digitalisasi UMKM.

Livin' by Mandiri kini digunakan oleh sekitar 39 juta pengguna terdaftar, tumbuh 27 persen YoY, dengan rata-rata akuisisi sekitar 27 ribu pengguna baru setiap harinya, serta frekuensi transaksi yang tumbuh 13 persen YoY ke angka 1,24 miliar transaksi.

Bank Mandiri juga menghadirkan Livin' Call, layanan call center bebas pulsa yang terintegrasi di aplikasi Livin' by Mandiri, tersedia 24 jam sehari, 7 hari penuh, termasuk saat diakses dari luar negeri tanpa biaya sambungan internasional.

Pada segmen bisnis, Kopra by Mandiri telah melayani sekitar 335 ribu pengguna terdaftar, tumbuh 27 persen YoY, di mana 85 persen merupakan pelaku UMKM, dengan frekuensi transaksi tumbuh 13 persen YoY ke angka 395 juta transaksi.

Hal ini menunjukkan semakin kuatnya adopsi layanan digital Bank Mandiri dalam mendukung aktivitas bisnis yang lebih efisien dan terintegrasi.

Sementara itu, Livin' Merchant terus memperkuat peran Bank Mandiri dalam mendorong digitalisasi UMKM. Platform ini telah digunakan oleh 3,3 juta merchant terdaftar atau tumbuh 28 persen YoY, di mana 63 persen di antaranya berasal dari kawasan non-urban.

Hal ini menegaskan komitmen Bank Mandiri dalam memperluas inklusi keuangan digital hingga ke berbagai daerah.

"Seluruh kapabilitas digital Bank Mandiri sejatinya merupakan sarana untuk Bank Mandiri dapat menjangkau nasabah dengan efektif dan efisien secara operasional, bahkan hingga ke pulau-pulau terluar, mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat yang inklusif," ujar Novita.

Peran ESG Diperkuat sebagai Penggerak Pertumbuhan Berkelanjutan

Bank Mandiri mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam strategi dan proses bisnis melalui tiga pilar utama: Sustainable Banking, Sustainable Operation, dan Sustainability Beyond Banking.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan menjelaskan, pada pilar Sustainable Banking, portofolio pembiayaan berkelanjutan per Maret 2026 tercatat sebesar Rp320 triliun, tumbuh 8,8 persen YoY.

Pembiayaan itu terdiri dari pembiayaan hijau sebesar Rp167 triliun yang meningkat 12,6 persen YoY serta portofolio sosial sebesar Rp153 triliun naik 5,1 persen secara tahunan, mengukuhkan posisi Bank Mandiri sebagai pemimpin pasar pembiayaan hijau nasional dengan pangsa di atas 35 persen di antara tiga bank besar nasional.Pada kuartal ini, perseroan mencatat pembiayaan baru sebesar Rp3,6 triliun di sektor green building dan Rp5,2 triliun di sektor pengelolaan sumber daya alam hayati.

Sejalan dengan ketentuan POJK yang mendorong pengembangan produk keuangan berkelanjutan, Bank Mandiri juga terus memperkuat sisi pendanaan, yang tercermin dari alokasi penuh dana Green Bond Tahap II sebesar Rp5 triliun.Pada pilar Sustainable Operation, Bank Mandiri menurunkan emisi operasional melalui penggunaan kendaraan listrik dan hybrid, optimalisasi green building, pemasangan panel surya, serta penyediaan charging station.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pembukaan rekrutmen hingga 30.000 tenaga profesional dalam upaya percepatan pembangunan 83.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putihmenyisakan sejumlah catatan kritis, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) hingga potensi beban anggaran negara.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan bahwa perekrutan 30.000 manajer tersebut menjadi bagian dari tahap operasionalisasi koperasi yang kini tengah digenjot pemerintah.

Dia menjelaskan para tenaga profesional yang akan mengisi posisi manajer akan memegang peran sentral dalam mengelola berbagai lini usaha koperasi, mulai dari gerai sembako, klinik desa, lembaga keuangan mikro, hingga sektor logistik dan pergudangan.

“Khusus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang jumlahnya 30.000 itu nanti memang punya tanggung jawab manajerial untuk mengelola semua jenis kegiatan yang ada di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Senin (20/4/2026).

Dengan cakupan usaha yang luas, Ferry berharap manajer yang ditugaskan memiliki kemampuan kewirausahaan yang memadai agar mampu mengelola koperasi secara profesional dan berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah menyiapkan program pelatihan bagi para manajer terpilih.

“Kami, Kementerian Koperasi memang diminta untuk memberikan modul-modul pelatihan bagi manajer-manajer yang setelah lolos dari hasil seleksi nanti dibekali dengan, yangpertama, tentu pengetahuan tentang koperasinya itu sendiri, yangkedua, tentang kemampuan manajerialnya,” jelasnya.

Ferry juga memastikan proses rekrutmen dilakukan melalui panitia seleksi (pansel). Status para manajer nantinya bukan aparatur sipil negara (ASN), melainkan pegawai BUMN. Adapun terkait skema penggajian, pemerintah masih mematangkan regulasi sebagai dasar pembiayaan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Karena itu, Ferry belum dapat memastikan apakah sumber gaji akan berasal dari APBN atau skema lainnya.

“Nah ini akan dikeluarkan Peraturan Presiden khusus untuk pengadaan SDM, termasuk di dalamnya adalah sumber keuangan untuk pembiayaan gaji para manajer yang diterima,” ujarnya.

Berdasarkandashboardresmi Simkopdes, sebanyak 5.653 titik pembangunan fisik KopDes Merah Putih telah rampung per 20 April 2026. Adapun, total pembangunannya sebanyak 35.498 titik.

Risiko Anggaran dan Kesiapan SDM

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai pembentukan KopDes/Kel Merah Putih sebaiknya dilakukan secara bertahap, bukan serentak seperti saat ini.

Dia mengemukakan pengalaman empiris menunjukkan banyak koperasi yang tidak bertahan, sehingga diperlukan proyek percontohan (pilot project) terlebih dahulu. Jika terbukti berhasil, lanjut dia, model tersebut dapat direplikasi di berbagai daerah lain.

Di sisi lain, dia menilai perekrutan manajer besar-besaran berisiko menimbulkan tekanan fiskal jika tidak diimbangi dengan perencanaan matang, terlebih di tengah dinamika ekonomi global.

“Kalau sekarang perekrutan langsung 30.000 [manajer], jika gagal maka boncos di APBN. Apalagi banyak manajer KopDes yangfresh graduatedan minim pengalaman,” kata Esther ketika dihubungi, Senin (20/4/2026).

Dia menambahkan kondisi global yang dipenuhi ketidakpastian akibat konflik geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat (AS) bersama sekutunya, Israel, perlu menjadi pertimbangan dalam pengelolaan anggaran negara.

Indef menilai konflik geopolitik berisiko menekan daya beli masyarakat, seiring dengan kenaikan harga energi dan meluasnya inflasi, terutama jika konflik berlangsung lebih lama hingga mengganggu kinerja ekspor dan impor.

“Harus menyiapkan bantalan bansos untuk menjaga daya beli masyarakat. Tetapi ini tentu punya risiko menggerus ruang fiskal yang makin sempit dalam APBN. Ini mitigasi dan strategi untuk meminimalkan dampak negatif dari perang ini,” ujarnya.

Pembangunan Bangunan Fisik KopDes/Kel Merah Putih
Pembangunan	Titik
Progres ≤ 20%	12.886
Progres 21%-50%	10.177
Progres 51%-75%	4.197
Progres >75%	2.585
Pembangunan 100%	5.653
Total	35.498
Sumber: Dashboard Simkopdes, 20 April 2026

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah koperasi sempat meningkat dari sekitar 150.223 unit pada 2015 menjadi 152.174 unit pada 2017, sebelum kemudian mengalami penurunan cukup tajam hingga 123.048 unit pada 2019.

Setelah itu, jumlah koperasi kembali menunjukkan tren pemulihan secara bertahap hingga mencapai 131.617 unit pada 2024. Pada 2023, total koperasi yang beroperasi tercatat sebanyak 130.119 unit yang didominasi oleh koperasi konsumen, disusul koperasi produsen, simpan pinjam, jasa, dan pemasaran.

Dihubungi terpisah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai program ini berpotensi membuka lapangan kerja baru. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas implementasi di lapangan.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa menilai rencana pemerintah merekrut 30.000 manajer untuk KopDes/Kel Merah Putih merupakan langkah yang positif dan strategis, namun perlu diimplementasikan secara terukur agar efektif.

“Secara jumlah, target ini cukup ambisius tetapi masih realistis, mengingat setiap tahun Indonesia menghasilkan lulusan D4/S1 dalam jumlah besar,” kata Erwin.

Kendati demikian, tantangan utama bukan terletak pada kuantitas, melainkan kualitas dan kesiapan sumber daya manusia, khususnya dalam mengelola entitas usaha di tingkat desa yang memiliki kompleksitas tersendiri. Dia menyorotiaspek kualitas tenaga kerja, terutama bagi lulusan baru yang masih membutuhkan pelatihan, pendampingan, dan pengawasan.

Kadin menilai para manajer harus dibekali sejumlah kompetensi utama, mulai dari manajemen usaha dan keuangan, pemahaman rantai pasok dan distribusi, kemampuan membaca pasar dan mengembangkan produk, kepemimpinan serta pemberdayaan masyarakat lokal, termasuk literasi digital untuk mendukung pemasaran dan pencatatan keuangan.

“Program ini berpotensi membuka lapangan kerja baru secara signifikan, tidak hanya dari sisi manajer, tetapi juga dari aktivitas ekonomi turunan di desa. Jika berjalan efektif, KopDes bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” tuturnya.

Namun, dalam jangka pendek, Erwin menilai terdapat potensi persaingan perebutan talenta, khususnya tenaga muda dengan kemampuan manajerial, meskipun dalam jangka panjang program ini dapat menjadi sumber pengembangan SDM nasional yang bermanfaat bagi dunia usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih akan mampu menyerap 800.000 pekerja baru. Pemerintah pun saat ini tengah menyiapkan perekrutan 30.000 manajer untuk Kopdes Merah Putih.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di laman Instagram-nya @sekretariat.kabinet. Teddy pada kemarin Senin (20/4/2026) malam menggelar pertemuan dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono di kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut dibahas perkembangan pembukaan rekrutmen atau pendaftaran nasional untuk 30.000 Manajer Kopdes Merah Putih yang sedang dilaksanakan sejak 15 April 2026 - 24 April 2026.

"Rekrutmen tersebut bertujuan untuk memilih manajer yang akan mengelola unit koperasi desa yang nantinya akan memimpin pegawai koperasi lainnya yang berasal dari warga desa yang menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih," kata Teddy di akun Instagram-nya pada Selasa (21/4/2026).

Selepas pendaftaran, para pelamar akan diseleksi untuk selanjutnya mengikuti pelatihan manajerial dan perkoperasian selama sekitar 2 bulan. Manajer koperasi itu bekerja dibawah koordinasi lintas kementerian/lembaga khususnya Kementerian Koperasi dan BUMN.

"Bila 1 koperasi terdiri dari 1 manajer dan minimal terdapat 10 pekerja di setiap koperasi, maka minimal akan ada 800.000 ribu pekerja baru di 80.000 Koperasi Desa Merah Putih yang rencana akan dibangun secara bertahap," ujar Teddy.

Dia menjelaskan bahwa dengan adanya koperasi desa, diharapkan perputaran ekonomi di setiap desa akan semakin cepat, tanpa perantara dan terarah dengan harga jual yang menguntungkan bagi warga desa setempat.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi bagian dari Kopdes Merah Putih. Pihak pemerintah membuka rekrutmen kerja dengan skema pegawai BUMN berbasis perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan masa kontrak 2 tahun.

Adapun formasi yang dibuka untuk posisi manajer di Kopdes Merah Putih dan juga Kampung Nelayan Merah Putih sebanyak 35.476 tenaga kerja.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan rekrutmen 30.000 manajer ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat operasional Kopdes Merah Putih yang memiliki fungsi bisnis cukup luas di tingkat desa.

Nantinya, para manajer akan bertanggung jawab mengelola berbagai unit usaha, mulai dari gerai sembako, layanan kesehatan, lembaga keuangan mikro, hingga aktivitas logistik dan pergudangan.

"30.000 [manajer] itu nanti memang punya tanggung jawab manajerial untuk mengelola semua jenis kegiatan yang ada di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” jelas Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Pendaftaran untuk menjadi bagian dari Kopdes Merah Putih sendiri dibuka sejak 15 April—24 April 2026. Berdasarkan laman resmi Panitia Seleksi Nasional phtc.panselnas.go.id, lowongan ini dibuka untuk pendidikan D-IV hingga S-1 semua jurusan, dengan batas usia di rentang 20–35 tahun.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas mengungkapkan, bahwa jumlah pendaftar untuk posisi manajer Koperasi Desa/Kelurahan atau Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan telah mencapai 383.830 orang sejak dibuka pada pekan lalu.

Dalam konferensi pers yang digelar Senin (20/4/2026), Zulhas menjelaskan bahwa kebutuhan awal mencakup 30 ribu manajer untuk Kopdes Merah Putih dan 5.467 untuk Kampung Nelayan. Namun, tingginya minat masyarakat membuat jumlah pendaftar melonjak jauh melampaui kebutuhan.

"Ini yang daftar banyak. Jadi sudah 383.830 (pendaftar), terdiri dari, 220.364 untuk Koperasi Desa, 64 ribu Kampung Nelayan. Ini (data) hari ini, jam 10.30. Tadi totalnya 383.830," kata Zulhas.

Kopdes Merah Putih Buka Ribuan Lowongan Kerja, Ini Link Pendaftarannya



Jumlah ini diperkirakan masih terus bertambah seiring proses pendaftaran yang masih berlangsung. Zulhas juga mengakui bahwa lonjakan pendaftar sempat membuat sistem pendaftaran mengalami gangguan.

"Karena ini yang daftar banyak, kadang-kadang hang websitenya itu. Ini kita nyatakan memang pendaftarnya terbuka, transparan, jujur dan tidak ada yang menjamin-jamin bisa diterima, ya terbuka apa adanya saja," lanjutnya.

Selain perkembangan rekrutmen, Zulhas turut memaparkan progres pembangunan fisik Kopdes Merah Putih. Dari total 83.764 desa di Indonesia, sebanyak 5.714 titik telah selesai dibangun, 25.625 titik masih dalam tahap pembangunan, dan 35.408 titik lahan telah siap untuk dibangun.

35.000 Lowongan Kerja Kopdes Merah Putih Dibuka, Pendaftaran Mulai Hari Ini

Ia menambahkan, pemerintah masih terus melakukan pendataan terkait ketersediaan lahan, terutama di wilayah perkotaan yang menghadapi kendala harga tanah dan status kepemilikan.

"Karena di kota-kota itu tanahnya mahal. Ada yang tanahnya punya kota daerah, ada yang punya instansi lain, ada berbagai macam kepemilikan, dan ada juga luasnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yang itu seribu. Ini kami data terus, sehingga nanti bisa kita selesaikan," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyampaikan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih akan mengelola pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala mini melalui kerja sama dengan PT Energy Absolute Green X Indonesia.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan, kerja sama ini ditujukan untuk menjangkau wilayah yang belum teraliri listrik sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber energi yang mahal dan terbatas. Adapun, proyek ini berkapasitas sekitar 0,5 megawatt (MW) untuk memperluas akses listrik di desa dan kelurahan.

Ferry menjelaskan dalam proses pembentukan dan pendirian Kopdes/Kel Merah Putih, ditemukan masih banyak desa dan kelurahan yang belum memiliki kecukupan akses listrik terutama di desa/kelurahan di tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Diharapkan dengan kerja sama ini percepatan yang dilakukan itu akan bisa berskala besar dalam jumlah yang banyak karena memang jumlah desa dan kelurahan yang memerlukan solusi terhadap penyediaan energi listrik dengan menggunakan bahan solar ini, tenaga surya, itu adalah merupakan solusi yang menurut pendapat kami adalah solusi yang paling cepat,” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Senin (20/4/2026).

Adapun, nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang disepakati mencakup penyusunan kajian komprehensif terkait pembangunan dan pengoperasian sistem energi berbasis tenaga surya yang terintegrasi dengan penyimpanan energi. Kemudian, fasilitasi proses distribusi energi di tingkat desa/kelurahan melalui Kopdes/Kel Merah Putih serta pengembangan dan implementasi model bisnis yang berkelanjutan.

Ferry menuturkan, PLTS mini menjadi solusi paling cepat untuk menjawab kebutuhan listrik di desa. Nantinya, kebutuhan pasokan listrik Kopdes/Kel Merah Putih yang telah beroperasi diharapkan dapat dipenuhi melalui penyediaan PLTS mini berkapasitas sekitar 0,5 MW.

Selain untuk kebutuhan rumah tangga, listrik tersebut ditujukan untuk mendorong aktivitas usaha dan ekonomi masyarakat. Melalui kerja sama ini, pemerintah menargetkan percepatan swasembada energi dengan pengelolaan PLTS berbasis koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

“Yang menjadi prioritas adalah penggunaan energi dari PLTS mini ini adalah digunakan untuk kegiatan usaha atau ekonomi di desa dan kelurahan sehingga return-nya juga akan diharapkan bisa mengembalikan lagi investasinya dan kemudian sisanya bisa diprioritaskan untuk menjadikan listrik bagi rumah-rumah di daerah-daerah,” lanjutnya.

Kemenkop juga berharap kerja sama ini sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai kemandirian energi nasional alias swasembada energi, yakni melalui penyediaan listrik berbasis PLTS skala kecil bagi masyarakat, dengan pengelolaan yang melibatkan Kopdes/Kel Merah Putih.

Dia menuturkan bahwa implementasi pemanfaatan PLTS berskala mikro sebelumnya telah dilakukan uji coba antara Kemenkop dengan PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina New and Renewable Energy (NRE) di Pulau Sembur, Kelurahan Galang Baru, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam proyek percontohan ini diluncurkan PLTS berkapasitas 100 watt.

Ferry berharap upaya yang dilakukan Kemenkop dengan berbagai pihak dapat menjadi batu loncatan agar percepatan pengembangan energi baru terbarukan khususnya untuk mendukung operasionalisasi KDKMP dapat lebih masif dilakukan.

Selain itu, Kemenkop juga membuka kesempatan yang luas bagi berbagai pihak yang ingin terlibat dalam upaya percepatan pemenuhan listrik bagi desa-desa atau kelurahan yang masih memiliki keterbatasan akses listrik dalam rangka mendukung operasionalisasi KDKMP.

Sementara itu, Executive Chairman PT Energy Absolute Green X Indonesia Justine Joel menyebut, kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat transisi energi di Indonesia.

“Berdasarkan inisiasi dari awal beberapa tahun lalu dan ini dipercepat dengan situasi global saat ini karena kebutuhan energi sangat mendesak, juga amanah dari Bapak Presiden Republik Indonesia supaya transisi energi segera memungkinkan,” ujar Justine.

Dia menjelaskan, pihaknya akan membangun microgrid PLTS berkapasitas 0,5 MW yang melibatkan Kopdes/Kel Merah Putih sebagai pengelola utama. Sebagai tahap awal, proyek akan diuji coba di Ambon, Maluku.

“Kami akan coba untuk memulai dengan piloting di provinsi Ambon yang mana kita juga di sana kebetulan ada kegiatan lain,” ucapnya.

Dia menambahkan, nilai investasi dalam proyek ini tergolong besar dan diyakini akan memberikan dampak luas bagi perekonomian desa. Sayangnya, dia belum mengungkapkan besaran investasi tersebut.

“Energy Absolute Green X Indonesia mempunyai banyak beberapa partner kami di luar yang sudah semuanya berkomitmen penuh untuk memulai segera mungkin investasi yang mungkin tidak kecil tapi berdampak sangat luas kepada kepentingan kita semuanya,” pungkasnya.