REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu pada Jumat (1/5). Kunjungan ini bertujuan meninjau pelaksanaan program ketahanan pangan sekaligus menyerap langsung aspirasi petani di daerah tersebut.

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menyatakan pemerintah daerah berharap kunjungan tersebut memberikan dampak nyata dalam memperkuat sektor pangan serta mendorong percepatan implementasi program strategis nasional.

“Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap kunjungan ini dapat memberikan dampak nyata dalam memperkuat sektor pangan serta mendorong percepatan implementasi program strategis nasional di daerah,” ujar Herwan di Bengkulu, Kamis.

Pemprov Bengkulu sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi pada Rabu (29/4) guna mematangkan persiapan kunjungan. Rapat tersebut membahas secara rinci rangkaian agenda yang akan dilaksanakan selama kunjungan kerja berlangsung.

Herwan menegaskan, kunjungan Menko Pangan tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan petani di daerah.

“Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog terbuka sehingga persoalan riil di lapangan, mulai dari produksi hingga distribusi dapat disampaikan secara langsung,” katanya.

Salah satu agenda utama dalam kunjungan tersebut adalah peresmian Pasar Purwodadi di Kabupaten Bengkulu Utara. Peresmian akan dilakukan secara simbolis melalui penandatanganan prasasti di Kantor Gubernur Bengkulu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tekanan geopolitik dan gangguan rantai pasok global.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam Apel Komandan Satuan TNI Tahun 2026 di Sentul, Jawa Barat, yang dihadiri sekitar 1.500 jajaran komandan TNI dari berbagai wilayah.

“Peran TNI menjadi semakin strategis ketika dunia menghadapi tekanan geopolitik, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok pangan global,” kata Zulhas berdasarkan keterangannya, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pemerintah menempatkan pangan bukan hanya sebagai urusan produksi, tetapi juga bagian dari strategi pertahanan negara.

Menurut dia, penguatan ketahanan pangan membutuhkan konsolidasi lintas sektor agar sistem pangan nasional mampu berjalan dari hulu hingga hilir.

"Pemerintah ingin membangun sistem pangan nasional yang kuat secara produksi, adil bagi petani, terjangkau bagi masyarakat, serta berkelanjutan bagi desa," ujar dia.

Selain memperkuat produksi dan distribusi pangan, pemerintah juga menempatkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai salah satu ujung tombak penguatan ekonomi dan pangan di desa.

Pemerintah menargetkan pembentukan hingga 80.000 unit Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia untuk memperkuat distribusi pangan di tingkat desa.

Kopdes Merah Putih diharapkan mampu mendukung distribusi, memperluas akses pasar, serta memperkuat posisi petani dan masyarakat desa dalam rantai pasok pangan.

Dalam agenda tersebut, Zulhas juga menyoroti pengelolaan sampah menjadi energi sebagai salah satu prioritas hilir untuk mengatasi darurat sampah nasional.

Apel Komandan Satuan TNI Tahun 2026 turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Wakil Panglima TNI, serta jajaran komandan satuan TNI.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – DPP Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menyampaikan lima rekomendasi penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada pemerintah. Rekomendasi ini disampaikan dalam audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Ketua Umum DPP APPMBGI Abdul Rivai Ras mengatakan, masukan tersebut berasal dari pengalaman pelaku di lapangan. “Rekomendasi ini lahir dari lapangan, dari pengalaman langsung para pengelola, dan kami percaya dapat menjadi masukan konstruktif bagi penyempurnaan kebijakan nasional,” kata Rivai.

Lima rekomendasi tersebut mencakup penguatan tata kelola dan akuntabilitas, pengamanan rantai pasok pangan berbasis produksi lokal, peningkatan standar keamanan pangan, sertifikasi tenaga pengawas gizi, serta penguatan ekosistem pendukung.

Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, keberhasilan MBG membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. “Keberhasilannya (MBG) membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, termasuk para pelaku usaha dan pengelola dapur yang bekerja langsung di lapangan. APPMBGI adalah mitra strategis yang peran dan masukan profesionalnya sangat kami hargai,” kata Zulkifli.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Nani Hendiarti mengatakan, peran APPMBGI penting dalam mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah di sektor pangan.

APPMBGI menilai organisasi dapat menjadi penghubung antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah. Rivai mengatakan, komunikasi dengan pemerintah perlu dijaga agar pelaksanaan program tetap selaras dengan prioritas nasional. “Kami mengharapkan arahan dan komunikasi yang berkelanjutan dengan Kemenko Pangan agar langkah kami tetap adaptif, konstruktif, dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional,” kata Rivai.

Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat membentuk forum komunikasi untuk memperkuat koordinasi. APPMBGI juga berencana memperluas jaringan ke seluruh provinsi guna mendukung pelaksanaan MBG yang merata.

Audiensi ini dinilai memperkuat dialog antara pemerintah dan pelaku usaha dalam penguatan ketahanan pangan. Rivai mengatakan, perbaikan tata kelola dan rantai pasok akan mendorong program MBG lebih optimal.

"Dengan tata kelola yang diperkuat, rantai pasok yang terjamin, dan sumber daya manusia yang tersertifikasi, Program MBG akan semakin optimal,” kata Rivai.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) mengungkap kerugian ekonomi Indonesia akibat persoalan keamanan pangan dan kasus keracunan makanan diperkirakan menembus Rp20 triliun hingga Rp30 triliun per tahun.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti mengatakan kerugian tersebut berasal dari dampak berantai pangan yang tidak aman dikonsumsi masyarakat, mulai dari biaya kesehatan, produktivitas tenaga kerja yang hilang, UMKM tutup, ekspor ditolak, hingga sektor pariwisata yang ikut terpukul.

"Kalau kita lihat Indonesia secara makro, ini juga cukup besar, Rp20 triliun sampai Rp30 triliun per tahun. Kerugiannya bukan hanya dari aspek kesehatan, tetapi juga terkait aktivitas ekonomi, UMKM ditutup, ekspor ditolak, pariwisata drop, juga produktivitas tenaga kerja turun," ujar Nani dalam acara Food Summit 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (27/4).

Nani menjelaskan persoalan keamanan pangan kini menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan langsung dengan mandat Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam memimpin koordinasi lintas kementerian, termasuk untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tanpa menimbulkan risiko kesehatan.

Menurut dia, pemerintah menilai regulasi keamanan pangan harus diperkuat karena masih maraknya bahan pangan yang tidak aman beredar dan dikonsumsi masyarakat.

Di saat bersamaan, sejumlah kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan juga dinilai menunjukkan lemahnya sistem pengawasan yang selama ini berjalan.

"Nah, ini yang diatur dalam regulasi intinya ada tiga hal. Pertama, bagaimana kita mencegah bahan pangan yang tidak aman dikonsumsi masyarakat. Kedua, memperkuat pengawasan keamanan pangan nasional secara terpadu. Dan terakhir, memitigasi kejadian luar biasa keracunan makanan," ujarnya.

Dalam paparannya, kerugian akibat pangan tidak aman bahkan dibagi dalam tiga level. Secara global, nilainya mencapai US$110 miliar atau sekitar Rp1.760 triliun per tahun berdasarkan data Bank Dunia.

Sementara pada level Indonesia makro, kerugian dipatok Rp20 triliun-Rp30 triliun per tahun.

Adapun pada level dampak langsung kesehatan, biaya yang harus ditanggung Indonesia disebut berkisar Rp2,4 triliun hingga Rp3,1 triliun per tahun hanya dari pengobatan kejadian luar biasa keracunan pangan.

Nani menyebut kerugian itu tak hanya bersumber dari insiden pangan rumah tangga atau industri makanan biasa, tetapi juga bisa menjalar ke program pemerintah yang melibatkan distribusi makanan dalam jumlah besar.

Ia mencontohkan ketika terjadi penghentian sementara atau suspend dalam pelaksanaan MBG akibat masalah makanan, maka manfaat ekonomi dan sosial yang seharusnya diterima masyarakat ikut tertahan dan menambah kerugian.

"Termasuk dari program MBG yang ada sekarang, kalau Bapak Ibu dengar suspend atau pemberhentian sementara, itu tentu berdampak juga dari sisi kerugian benefit yang seharusnya diterima," katanya.

Selain dampak ekonomi, Nani membeberkan ancaman kesehatan akibat lemahnya keamanan pangan juga tidak kecil. Mengacu data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pangan yang tidak aman dapat memicu sekitar 200 jenis penyakit, mulai dari diare hingga kanker.

Ia juga menyebut rata-rata 1,6 juta orang jatuh sakit setiap hari akibat persoalan pangan yang tidak aman. Kelompok paling rentan adalah anak-anak usia di bawah lima tahun yang paling mudah terdampak penyakit bawaan makanan.

"WHO juga menyampaikan bahwa keamanan pangan ini bisa mengancam sangat besar. Banyak jenis penyakit, bahkan sampai 200 jenis penyakit, dan anak-anak di bawah lima tahun juga terdampak akibat penyakit bawaan pangan," ujar Nani.

Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan penguatan regulasi keamanan pangan nasional dengan tiga fokus utama, yakni mencegah peredaran pangan tidak aman, memperkuat pengawasan terpadu lintas lembaga, serta menyiapkan mitigasi khusus untuk menekan kejadian keracunan makanan.

[Gambas:Youtube]

Hanif Faisol Nurofiq menyinggung pekerjaan rumah (PR) yang diberikan Presiden Prabowo Subianto usai dirinya dilantik sebagai wakil menteri koordinator bidang pangan (wamenko pangan).

Salah satu tugas awal yang disebut Hanif ialah ikut mengawal percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk dalam daftar program unggulan pemerintahan Prabowo.

"Pertimbangan Bapak Presiden tentunya sangat mendalam dan sangat memperhatikan dinamika yang terjadi. Tentu penempatan kami di bawah Bapak Menko (Zulkifli Hasan/ Zulhas) akan mendukung sepenuhnya langkah-langkah Pak Menko dalam rangka merealisasikan program-program yang menjadi program unggulan Bapak Presiden," ujar Hanif usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/4).

Hanif mengatakan tidak ada masa tunggu setelah pelantikan. Ia memastikan dirinya bersama jajaran Kemenko Pangan akan langsung bergerak menjalankan arahan Sang Kepala Negara, termasuk menyentuh program MBG dan agenda pangan lain yang menjadi prioritas pemerintah.

"Insyaallah kami akan langsung segera kerja keras. Besok kami sudah mulai kerja semuanya, MBG dan seterusnya kita akan sentuh, dan kita akan minta arahan dari Pak Menko langkah-langkah apa yang harus kita jadikan," ujarnya.

Hanif menegaskan seluruh langkah lanjutan nantinya akan dijalankan setelah mendapat arahan teknis dari Menko Pangan Zulhas.

"Insyaallah dengan kerja keras kita ingin mengerjakan yang terbaik untuk bangsa kita," ucapnya.

Presiden Prabowo resmi melantik Hanif sebagai wakil menteri koordinator bidang pangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4).

Sebelum masuk ke jabatan baru ini, Hanif menjabat sebagai menteri lingkungan hidup/kepala badan pengendalian lingkungan hidup.

Hanif kini dipercaya mendampingi Zulhas di Kemenko Pangan untuk membantu percepatan sejumlah program strategis pemerintah di sektor pangan.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Hanif Faisol Nurofiq pada Senin, dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 dan sekaligus melepas jabatannya sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH).

Pelantikan Hanif ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 51 P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Koordinator Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 yang diteken oleh Presiden Prabowo di Jakarta pada 27 April 2026.

Hanif menjabat sebagai Menteri LH di Kabinet Merah Putih sejak 21 Oktober 2024 sebelum berganti jabatan per hari ini.

Ia tidak asing dengan subjek lingkungan. Sebelum menjadi Menteri LH, ia sebelumnya merupakan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen PKTL KLHK).

Pria kelahiran Bojonegoro, 21 Maret 1971 ini dulunya juga merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal PTKL KLHK. Pengangkatannya dilakukan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Akhir yang saat itu dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Selain itu, Hanif pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kalimantan Selatan (Kalsel), di mana ia menerima kenaikan pangkat luar biasa dari Jokowi.

Hanif memiliki rekam jejak panjang sebagai birokrat di Kalsel. Ia dikenal sebagai tokoh di balik inisiatif Revolusi Hijau, sebuah program penghijauan yang dicanangkan oleh Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor.

Hanif menerima penghargaan berupa kenaikan pangkat luar biasa yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 2019, sebagai pengakuan atas dedikasinya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pengumuman ini disampaikan oleh Gubernur Kalsel saat peringatan HUT ke-48 Korpri.

Selain itu, ide besar Hanif dalam mengembangkan Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia (TH2THI) juga mendapat apresiasi dari Menteri KLH saat itu, Siti Nurbaya Bakar, dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Hari Pers Nasional 2020 di Kalsel.

Kemudian, pada 2020, Hanif dipanggil untuk berkontribusi di tingkat nasional sebagai Sekretaris Ditjen PKTL, sebelum akhirnya memimpin direktorat jenderal tersebut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Hanif Faisol Nurofiq yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Koodinator Bidang Pangan (Wamen Pangan) memiliki harta sebesar Rp4,19 miliar.

Sebelum ditunjuk sebagai Wamenko Pangan, Hanif menjabat Menteri Lingkungan Hidup (Menteri LH). 

Berdasarkan data LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta dan kekayaan Hanif terakhir dilaporkan per Desember 2024 saat masih menjabat Menteri LH.

Secara rinci, hartanya terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp4 miliar. Ia tercata hanya memiliki sebidang tanah tersebut di Kota Tanah Bambu dan merupakan hasil sendiri.

Lalu, ia juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp125 juta. Hanif juga hanya memiliki satu kendaraan dalam laporan ini yakni mobil Toyota Sedan Corolla Altis Tahun 2012.

Hanif juga memiliki kas dan setara kas sebesar Rp67 juta, dan tidak memiliki utang dalam laporannya. Dengan demikian total kekayaannya sebesar Rp4,192 miliar.

Hanif Faisol Nurofiq dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tanggal 21 Oktober 2024.

Sebelum penugasan tersebut, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengutip website Kementerian LH, perjalanan karirnya dimulai pada 1993 sebagai Staf Data di Kalimantan Selatan. Pada 1995 diangkat sebagai Kepala Resor Pemangkuan Hutan di Pulau Laut Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Baru.

Pada 1997, menjadi Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Sungai Kupang di Kalimantan Selatan dan pada 1999 dipromosikan menjadi Kepala BKPH di Batulicin.

Selanjutnya ia menjadi Kepala Urusan Peredaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Sungai Kupang pada 2000. Kemudian pada 2007 menjadi Kepala Seksi Pemasaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu.

Pada 2016, beliau diangkat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dan kemudian pada 2023, diangkat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, mendampingi Zulkifli Hasan. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta pada Senin (27/4/2026).

Adapun, Hanif sebelumnya menjabat Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Hanif tercatat telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2025. Dalam laporannya, Hanif tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp8,95 miliar.

Dalam LHKPN, Hanif melaporkan kekayaannya yang mencapai Rp8,95 miliar ini didominasi oleh aset properti berupa tanah dan bangunan.

Hanif diketahui memiliki dua bidang tanah dan bangunan yang seluruhnya berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Aset pertama berupa tanah seluas 518 meter persegi dengan bangunan seluas 472 meter persegi yang diperoleh dari hasil sendiri, dengan nilai pelaporan Rp3,5 miliar.

Aset kedua berupa tanah seluas 1.058 meter persegi dengan bangunan seluas 262 meter persegi, juga diperoleh dari hasil sendiri, dengan nilai pelaporan Rp4,5 miliar. Dengan demikian, total nilai aset properti yang dimiliki mencapai Rp8 miliar.

Selain itu, Hanif juga melaporkan kepemilikan transportasi berupa satu unit mobil Toyota Corolla Altis tahun 2011 dengan nilai Rp175 juta.

Pada komponen kas dan setara kas, tercatat sejumlah simpanan dengan total nilai Rp700 juta yang tersimpan dalam beberapa rekening perbankan atas nama yang bersangkutan.

Sementara itu, dalam laporan tersebut tidak tercantum kepemilikan harta bergerak lainnya maupun surat berharga. Hanif juga tidak melaporkan adanya utang, sehingga seluruh nilai kekayaan yang dilaporkan merupakan total bersih.

Profil Hanif Faisol

Hanif Faisol lahir pada 21 Maret 1971. Dia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Bojonegoro, yakni di SDN Kadipaten 2, SMPN 1 Bojonegoro, dan SMAN 1 Bojonegoro. Pendidikan tinggi ditempuh di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, untuk jenjang sarjana dan magister. Gelar doktor diraih dari Universitas Brawijaya, Malang.

Karier Hanif Faisol di sektor kehutanan dimulai pada 1993 sebagai staf data di Kalimantan Selatan. Dua tahun kemudian, pada 1995, dia diangkat sebagai Kepala Resor Pemangkuan Hutan di Pulau Laut Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Baru.

Pada 1997, Hanif Faisol dipercaya menjadi Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Sungai Kupang, Kalimantan Selatan, sebelum kemudian menjabat posisi yang sama di BKPH Batulicin pada 1999.

Kariernya berlanjut sebagai Kepala Urusan Peredaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Sungai Kupang pada 2000. Pada 2007, Hanif Faisol menjabat sebagai Kepala Seksi Pemasaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu. Kariernya terus menanjak hingga dipercaya sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan pada 2016.

Sebelum diangkat menjadi menteri, Hanif menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Hanif Faisol Nurofiq resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil di Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendampingi Zulkifli Hasan pada hari ini Senin (27/4/2026).

Sebelumnya, Hanif Faisol menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sejak 21 Oktober 2024. Dengan penugasan barunya tersebut, posisi Hanif di Kementerian Lingkungan Hidup tidak lagi diemban.

Melansir laman Kementerian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol lahir pada 21 Maret 1971. Dia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Bojonegoro, yakni di SDN Kadipaten 2, SMPN 1 Bojonegoro, dan SMAN 1 Bojonegoro. Pendidikan tinggi ditempuh di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, untuk jenjang sarjana dan magister. Gelar doktor diraih dari Universitas Brawijaya, Malang.

Karier Hanif Faisol di sektor kehutanan dimulai pada 1993 sebagai staf data di Kalimantan Selatan. Dua tahun kemudian, pada 1995, dia diangkat sebagai Kepala Resor Pemangkuan Hutan di Pulau Laut Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Baru.

Pada 1997, Hanif Faisol dipercaya menjadi Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Sungai Kupang, Kalimantan Selatan, sebelum kemudian menjabat posisi yang sama di BKPH Batulicin pada 1999. Kariernya berlanjut sebagai Kepala Urusan Peredaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Sungai Kupang pada 2000.

Pada 2007, Hanif Faisol menjabat sebagai Kepala Seksi Pemasaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu. Kariernya terus menanjak hingga dipercaya sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan pada 2016.

Sebelum diangkat menjadi menteri, Hanif menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2023.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan pada Senin (27/4).

Hal itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Acara pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, hari ini, Senin (27/4).

"Harap ikuti mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Prabowo saat membacakan sumpah yang diikuti oleh pejabat yang dilantik.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," sambung Prabowo.

Hanif sebelumnya menduduki kursi Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sejak 21 Oktober 2024.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengutip laman Kementerian LH, perjalanan karirnya dimulai pada 1993 sebagai Staf Data di Kalimantan Selatan.

Pada 1995 diangkat sebagai Kepala Resor Pemangkuan Hutan di Pulau Laut Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Baru.

Pada 1997, menjadi Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Sungai Kupang di Kalimantan Selatan dan pada 1999 dipromosikan menjadi Kepala BKPH di Batulicin.

Selanjutnya, Hanif menjadi Kepala Urusan Peredaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Sungai Kupang pada 2000. Kemudian, pada 2007, ia menjabat sebagai Kepala Seksi Pemasaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu.

Pada 2016, Hanif diangkat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dan kemudian pada 2023, diangkat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

[Gambas:Youtube]

Karena harga logistik itu cukup tinggi nanti bisa menekan berapa persen, jika dia mengambilnya dari pangan lokal, dan juga dengan pangan lokal itu nanti ekosistemnya akan terbangun

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) meyakini pemanfaatan bahan baku pangan lokal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu menstabilkan harga sekaligus memperkuat ekosistem pangan nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti di Jakarta, Senin menyampaikan bahwa upaya menjaga stabilitas pangan tidak hanya berkaitan dengan pasokan, tetapi juga penguatan tata kelola yang terintegrasi.

"Bahan baku pangannya itu adalah dari lokal, yang pertama bisa menekan harga. Karena harga logistik itu cukup tinggi nanti bisa menekan berapa persen, jika dia mengambilnya dari pangan lokal, dan juga dengan pangan lokal itu nanti ekosistemnya akan terbangun," katanya.

Pemerintah, kata dia, tengah menyiapkan petunjuk teknis (juknis) khusus untuk memastikan pasokan pangan bagi program MBG tetap terjamin dengan mengedepankan sumber lokal.

Menurut Nani, penggunaan bahan baku lokal menjadi strategi utama karena dapat menekan biaya logistik yang selama ini berkontribusi besar terhadap harga pangan. Dengan memanfaatkan produksi dari daerah sekitar, harga bahan pangan dinilai dapat ditekan secara signifikan.

Selain itu, pendekatan ini juga diharapkan mampu membangun ekosistem pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Rantai pasok tersebut katanya akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani dan nelayan, pelaku UMKM, koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Lebih lanjut, ia menyampaikan pemerintah akan mendorong perencanaan kebutuhan bahan baku yang lebih matang, khususnya untuk komoditas hortikultura.

Pemerintah juga memastikan seluruh pelaksanaan tetap mengacu pada regulasi tata kelola yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, ia sudah menyampaikan pihaknya sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Pangan terkait rantai pasok bahan baku lokal untuk Program MBG.

Ia mengatakan pembentukan Permenko tersebut bertujuan untuk menjalankan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang mengamanatkan Kemenko Pangan untuk mengoordinasikan berbagai kementerian/lembaga dalam menjamin rantai pasok pangan pada MBG.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan menegaskan penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), guna menjamin keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti dalam acara Food Summit 2026 di Jakarta, Senin menyampaikan kebijakan ini diambil setelah meningkatnya kasus keracunan makanan pada periode Agustus hingga Oktober tahun lalu.

“Sehingga kita bisa kemudian mengambil kesepakatan bahwa SPPG atau dapur itu harus atau wajib memiliki SLHS, yang di mana sebelumnya tidak wajib,” katanya.

Penerapan kewajiban SLHS menurutnya efektif menekan potensi keracunan. Data menunjukkan bahwa jumlah SPPG yang memiliki sertifikat tersebut meningkat signifikan, dari sekitar 2 persen pada Oktober tahun lalu menjadi 41 persen pada April tahun ini.

Kemenko Pangan optimistis angka tersebut akan terus meningkat seiring dengan pengetatan pengawasan, termasuk pemberhentian sementara bagi SPPG yang belum memenuhi persyaratan.

Selain itu, katanya pemerintah juga telah menyiapkan delapan petunjuk teknis (juknis) yang mengatur seluruh proses, mulai dari penyiapan bahan baku hingga prosedur penanganan jika terjadi kejadian luar biasa (KLB).

Lebih lanjut, ia menyampaikan keamanan pangan menjadi aspek krusial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus melindungi masyarakat dari risiko konsumsi pangan yang tidak aman.

Ia menjelaskan, terdapat tiga fokus utama dalam kebijakan keamanan pangan nasional. Pertama, mencegah bahan pangan yang tidak aman dikonsumsi masyarakat.

Kedua, memperkuat pengawasan keamanan pangan secara terpadu. Ketiga, melakukan mitigasi terhadap kejadian luar biasa, seperti kasus keracunan makanan.

Dijelaskan dia pula, secara global, kerugian akibat pangan tidak aman mencapai 110 miliar dolar AS per tahun atau sekitar Rp1.760 triliun, mencakup biaya kesehatan, hilangnya produktivitas, serta dampak pada negara berpendapatan menengah ke bawah.

Sementara di Indonesia, kerugian diperkirakan mencapai Rp20–30 triliun per tahun, termasuk dampak terhadap UMKM, ekspor, pariwisata, dan produktivitas tenaga kerja.

Selain itu, data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat sekitar 1,6 juta kasus penyakit akibat pangan tidak aman. Bahkan, lebih dari 200 jenis penyakit dapat ditimbulkan, dengan kelompok rentan seperti anak di bawah lima tahun.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026