Bisnis.com, SURABAYA — Ratusan siswa dari sejumlah sekolah di wilayah Tembok Dukuh, Surabaya, Jawa Timur diduga mengalami keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (11/5/2026). Gejala yang dikeluhkan para murid antara lain adalah pusing, mual, hingga muntah.

Para peserta didik yang mengalami gejala keracunan diduga usai mengonsumsi MBG tersebut dilarikan dewan guru ke satuan pelayanan kesehatan terdekat, seperti Puskesmas Dukuh Tembok serta RSIA Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Jalan Dupak, Surabaya.

Kepala Puskesmas Tembok Dukuh Surabaya drg. Tyas Pranadani menerangkan berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya terdapat kurang lebih 200 siswa yang berasal dari 12 sekolah yang diduga mengalami gejala keracunan tersebut.

"Sejauh ini yang kita dapatkan datanya itu hampir 200 siswa [yang mengalami gejala keracunan MBG]. Hampir semua sudah kami tangani. Jadi, ada yang dibawa ke Rumah Sakit IBI ini mungkin kurang lebih 100-an ya. Datanya masih kami update lagi," ungkap Tyas, Senin (11/5/2026).

Ia menjelaskan siswa-siswi yang mengalami gejala keracunan makanan tersebut disebut berasal dari 12 sekolah yang dikabarkan menerima pasokan MBG dari satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sama.

“Ada beberapa sekolah dari satu SPPG itu memang semua dikirimi makanan ini mengeluh, hampir semuanya mengeluh. Jadi total itu sekitar 12 sekolah yang di dapur sama,” ujarnya.

Tyas menerangkan bahwa seluruh siswa yang sempat menjalani perawatan tersebut mengalami gejala keracunan ringan. Selain dirawat di Puskesmas maupun rumah sakit, terdapat siswa yang juga mengalami perawatan oleh tim medis di sekolah masing-masing.

"Ada yang kami datangi di sekolah dari pihak Puskesmas. Kita turun ke sekolah karena gejalanya masih ringan ya, masih memungkinkan kita tangani, kita obati di tempat. Ada beberapa sekolah, kemudian juga ada yang datang ke Puskesmas, dan alhamdulillah semuanya gejalanya masih ringan," paparnya.

Mengenai menu dalam porsi MBG yang ditengarai menjadi penyebab utama dari gejala keracunan yang dialami ratusan siswa-siswi tersebut, Tyas menerangkan bahwa pihak terkait masih melakukan penelusuran lebih lanjut. Sampel porsi MBG tersebut sudah dikirimkan ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) untuk diteliti secara mendalam.

"Masih kita cek ulang ya. Sampel sudah kami ambil di lokasi, kemudian masih akan kami cek di BBLK bersama Dinas Kesehatan," tambahnya.

Tyas pun menyebut siswa-siswi diduga mengalami gejala keracunan dari makanan olahan daging. Sebab, pihak sekolah mengaku kepada tim medis baru perdana menerima menu tersebut dari SPPG terkait.

"Kalau dari pantauan kami dan dari laporan dari guru-guru itu, biasanya enggak dikasih daging, hari ini ada daging. Jadi mungkin, ini masih mungkin ya, mungkin dari dagingnya, karena selama ini enggak pernah dikasih daging," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengungkap adanya potensi celah korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dugaan praktik jual-beli titik dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal itu disampaikan Dudung usai menerima perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Staf Presiden, Selasa (5/5/2026).

Menanggapi pertanyaan mengenai titik rawan korupsi dalam program MBG, Dudung menyebut celahnya cukup banyak. Salah satu indikasi yang mencuat, menurutnya, adalah adanya praktik jual-beli titik pelaksanaan program.

“Salah satunya saya dapat informasi tentang ada jual-beli titik. Ya itu ada itu,” kata Dudung.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah titik SPPG atau dapur pelaksana program MBG. Namun, ia belum merinci bentuk praktik tersebut karena masih menunggu verifikasi di lapangan.

“Nanti akan saya lihat itu jual-beli titik, kemudian. Ada banyak, jangan saya buka semua di sini,” ujarnya.

Selain itu, Dudung juga mengisyaratkan adanya potensi masalah lain di luar aspek distribusi makanan, termasuk kemungkinan terkait kualitas dan keamanan pangan.

Dia menyinggung kemungkinan temuan seperti makanan yang tidak layak konsumsi hingga kasus keracunan.

“Kalau misalnya ditemukan makanannya pun yang kemudian ya inilah yang akhirnya ada keracunan, yang kemudian kualitas dan sebagainya, nanti akan saya cek langsung di lapangan,” tegasnya.

Dudung memastikan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama tim lintas kementerian untuk memastikan validitas laporan yang diterimanya. Ia menekankan tidak akan menyampaikan temuan secara terbuka sebelum melakukan pengecekan langsung.

Langkah ini, lanjutnya, merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang dijalankan Kantor Staf Presiden dalam mengawal program prioritas pemerintah agar berjalan sesuai aturan dan bebas dari penyimpangan.

“Nanti itu juga akan ada yang kita temukan. Jadi kalau misalnya ditemukan makanannya pun yang kemudian ya inilah yang akhirnya ada keracunan, yang kemudian kualitas dan sebagainya,” tandas Dudung.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) mengungkap kerugian ekonomi Indonesia akibat persoalan keamanan pangan dan kasus keracunan makanan diperkirakan menembus Rp20 triliun hingga Rp30 triliun per tahun.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti mengatakan kerugian tersebut berasal dari dampak berantai pangan yang tidak aman dikonsumsi masyarakat, mulai dari biaya kesehatan, produktivitas tenaga kerja yang hilang, UMKM tutup, ekspor ditolak, hingga sektor pariwisata yang ikut terpukul.

"Kalau kita lihat Indonesia secara makro, ini juga cukup besar, Rp20 triliun sampai Rp30 triliun per tahun. Kerugiannya bukan hanya dari aspek kesehatan, tetapi juga terkait aktivitas ekonomi, UMKM ditutup, ekspor ditolak, pariwisata drop, juga produktivitas tenaga kerja turun," ujar Nani dalam acara Food Summit 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (27/4).

Nani menjelaskan persoalan keamanan pangan kini menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan langsung dengan mandat Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam memimpin koordinasi lintas kementerian, termasuk untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tanpa menimbulkan risiko kesehatan.

Menurut dia, pemerintah menilai regulasi keamanan pangan harus diperkuat karena masih maraknya bahan pangan yang tidak aman beredar dan dikonsumsi masyarakat.

Di saat bersamaan, sejumlah kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan juga dinilai menunjukkan lemahnya sistem pengawasan yang selama ini berjalan.

"Nah, ini yang diatur dalam regulasi intinya ada tiga hal. Pertama, bagaimana kita mencegah bahan pangan yang tidak aman dikonsumsi masyarakat. Kedua, memperkuat pengawasan keamanan pangan nasional secara terpadu. Dan terakhir, memitigasi kejadian luar biasa keracunan makanan," ujarnya.

Dalam paparannya, kerugian akibat pangan tidak aman bahkan dibagi dalam tiga level. Secara global, nilainya mencapai US$110 miliar atau sekitar Rp1.760 triliun per tahun berdasarkan data Bank Dunia.

Sementara pada level Indonesia makro, kerugian dipatok Rp20 triliun-Rp30 triliun per tahun.

Adapun pada level dampak langsung kesehatan, biaya yang harus ditanggung Indonesia disebut berkisar Rp2,4 triliun hingga Rp3,1 triliun per tahun hanya dari pengobatan kejadian luar biasa keracunan pangan.

Nani menyebut kerugian itu tak hanya bersumber dari insiden pangan rumah tangga atau industri makanan biasa, tetapi juga bisa menjalar ke program pemerintah yang melibatkan distribusi makanan dalam jumlah besar.

Ia mencontohkan ketika terjadi penghentian sementara atau suspend dalam pelaksanaan MBG akibat masalah makanan, maka manfaat ekonomi dan sosial yang seharusnya diterima masyarakat ikut tertahan dan menambah kerugian.

"Termasuk dari program MBG yang ada sekarang, kalau Bapak Ibu dengar suspend atau pemberhentian sementara, itu tentu berdampak juga dari sisi kerugian benefit yang seharusnya diterima," katanya.

Selain dampak ekonomi, Nani membeberkan ancaman kesehatan akibat lemahnya keamanan pangan juga tidak kecil. Mengacu data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pangan yang tidak aman dapat memicu sekitar 200 jenis penyakit, mulai dari diare hingga kanker.

Ia juga menyebut rata-rata 1,6 juta orang jatuh sakit setiap hari akibat persoalan pangan yang tidak aman. Kelompok paling rentan adalah anak-anak usia di bawah lima tahun yang paling mudah terdampak penyakit bawaan makanan.

"WHO juga menyampaikan bahwa keamanan pangan ini bisa mengancam sangat besar. Banyak jenis penyakit, bahkan sampai 200 jenis penyakit, dan anak-anak di bawah lima tahun juga terdampak akibat penyakit bawaan pangan," ujar Nani.

Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan penguatan regulasi keamanan pangan nasional dengan tiga fokus utama, yakni mencegah peredaran pangan tidak aman, memperkuat pengawasan terpadu lintas lembaga, serta menyiapkan mitigasi khusus untuk menekan kejadian keracunan makanan.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turun langsung melakukan pengawasan ke SMUN 91 dan menjenguk para siswa yang keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di RS Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur. Hal ini merespons peristiwa keracunan massal program MBG yang disalurkan pada Kamis, 2 April 2026.

Insiden ini mengakibatkan 72 korban siswa dari empat sekolah, yakni SMAN 91, SDN Pondok Kelapa 01, SDN Pondok Kelapa 09, dan SDN Pondok Kelapa 07. KPAI yang diwakili oleh Wakil Ketua Jasra Putra dan Komisioner Aris Adi Leksono yang berdialog langsung dengan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Perwakilan Sudin Pendidikan Jakarta Timur, serta keluarga korban.

Saat ini, 72 siswa tersebut tengah menjalani perawatan intensif di RSKD Duren Sawit, RSKD Pondok Kopi, dan RS Harum. Dari hasil pemantauan KPAI, dampak kesehatan yang dialami anak-anak tidak hanya terbatas pada penderitaan fisik, tetapi telah menembus batas psikologis yang sangat mengkhawatirkan.

Keluarga korban melaporkan anak-anak mereka mengalami pusing, mual hebat, hingga menggigil parah pada malam hari, yang memaksa pihak rumah sakit menempatkan mereka di ruang khusus untuk menjaga suhu tubuh.

Namun, temuan KPAI yang paling memilukan adalah kondisi kejiwaan anak-anak. Saat pihak rumah sakit menyajikan makanan dengan wadah (omprengan) yang serupa dengan wadah MBG, anak-anak seketika menolak. Trauma itu membekas dalam wujud ketakutan yang terus membayangi mereka, bahkan di ruang perawatan yang seharusnya menjadi tempat pemulihan.

Bayang-bayang "makanan beracun" memicu ketakutan ekstrem, membuktikan bahwa setiap insiden keracunan meninggalkan luka emosional mendalam bagi jiwa anak.

Kekhawatiran ini menjalar luas. Berdasarkan laporan petugas Sudin Pendidikan kepada KPAI, bahwa pasca peristiwa dan banyaknya pemberitaan di media serta jatuhnya korban, para orang tua mengalami kekhawatiran panjang. Kasus di Jakarta Timur ini menambah daftar panjang pemantauan kasus keracunan MBG di Indonesia, di mana angka korban secara nasional telah menembus belasan ribu anak di berbagai provinsi.

Tingginya angka kejadian ini menempatkan keamanan pangan MBG pada tahap Kekhawatiran Tinggi (Kejadian Luar Biasa). KPAI menegaskan, anak-anak sebagai penerima manfaat MBG adalah konsumen yang dilindungi penuh oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Sesuai Pasal 4 UUPK, anak-anak berhak atas keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam mengonsumsi barang/jasa. Predikat "gratis" pada program ini sama sekali tidak menghapus tanggung jawab hukum, baik perdata maupun pidana, bagi para penyedia dan pengelola SPPG atas kelalaian yang mengancam nyawa.

Negara wajib menjamin standar gizi seimbang yang tidak hanya memenuhi angka kecukupan, tetapi juga mutlak aman dan layak konsumsi. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, pasal 148 yang berbunyi “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan minuman.”

Sebagai Langkah Mitigasi, KPAI Menyampaikan 7 Rekomendasi:

1. Badan Gizi Nasional (BGN) wajib melakukan investigasi menyeluruh secara transparan dan segera mengumumkan hasil uji laboratorium terkait penyebab keracunan.

2. BGN harus memastikan seluruh pengobatan dan biaya medis anak-anak yang menjadi korban dijamin dan ditanggung sepenuhnya.

3. Meminta BGN mengevaluasi total sistem tata kelola, rantai pasok, dan standar penyimpanan (SOP) di setiap SPPG agar peristiwa serupa tidak terus berulang.

4. BGN harus mendengarkan suara dan kekhawatiran anak serta orang tua yang terus berkembang. Pemulihan program harus berawal dari pelibatan perspektif penerima manfaat.

5. KPAI meminta seluruh rumah sakit rujukan memberikan penanganan tambahan berupa pemulihan psikologis anak pasca-keracunan. Ini termasuk memodifikasi pendekatan penyajian makanan (menghindari wadah yang memicu memori traumatis).

6. Jangan jadikan anak-anak hanya sebagai deretan angka dalam statistik program. Fenomena trauma massal akibat "omprengan" menunjukkan satu nyawa dan satu kasus saja sudah terlalu banyak.

Untuk memutus rantai kekhawatiran dan mencegah jatuhnya korban baru, KPAI menyerukan gerakan literasi keamanan pangan bagi seluruh ekosistem pendidikan.

4 Gerakan Literasi Keamanan Pangan:

1. Edukasi anak tentang keamanan dasar makanan. Latih mereka mengenali ciri makanan yang tidak layak konsumsi (seperti bau menyengat, asam, lendir, atau perubahan warna). Bangun komunikasi terbuka jika anak merasa cemas untuk makan di sekolah.

2. Anak jangan takut untuk bersuara! Jika menerima makanan yang bentuk, bau, atau rasanya aneh, segera hentikan konsumsi, tolak makanan tersebut, dan laporkan kepada guru.

3. Lakukan Quality Control (uji organoleptik: melihat, mencium, merasakan porsi sampel) sebelum MBG didistribusikan ke meja anak-anak.

Untuk itu pemenuhan gizi tidak boleh mengorbankan masa depan dan kejiwaan anak-anak.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan perkembangan terbaru kasus dugaan keracunan makanan di Pondok Kelapa, Jakarta Timur . Ia menyebut mayoritas siswa yang sebelumnya menjalani perawatan di rumah sakit telah dipulangkan.

"Yang pertama, hampir semua siswa itu sudah dipulangkan ya, hampir semua, sebagian besar. Tapi pagi ini saya belum mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Kesehatan maupun Kepala Dinas Pendidikan," kata Pramono di Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Pramono pada Sabtu lalu menjenguk siswa korban keracunan makanan di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit, Jakarta Timur. Ia menyebut terdapat 72 korban yang menjalani perawatan di rumah sakit.

"Tapi dari jumlah tujuh puluh dua siswa yang pada waktu hari Sabtu saya juga ikut melihat secara langsung di Rumah Sakit Duren Sawit, sekarang ini hampir semuanya sudah sehat kembali," kata dia.

Terkait uji laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti dugaan keracunan tersebut, Pramono menyebut hal itu merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN). Namun bedasarkan hasil dialognya dengan korban, para siswa diduga keracunan hidangan spageti.

"Mengenai potensi dari apa yang menyebabkan keracunan, tentunya ini kewenangan MBG. Tetapi semua anak pada waktu itu ketika berdialog dengan saya mereka mengatakan bahwa kemungkinan besar ini dari spaghetti," kata dia.

Diketahui, siswa yang terdampak berasal dari empat sekolah yang ada di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Keempat sekolah tersebut yakni, SMAN 91, SDN Pondok Kelapa 01, SDN Pondok Kelapa 09, dan SDN Pondok Kelapa 07.

Pramono menyatakan, biaya para korban ini akan ditanggung BPJS bagi yang terdaftar. Sedangkan yang tidak terdaftar, BGN menyatakan akan bertanggung jawab untuk biaya rumah sakit.

Terpisah, Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan permohonan maaf atas kejadian menonjol insiden keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa 2, Duren Sawit, Jakarta Timur.

BGN juga memastikan akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban serta langsung menghentikan operasional dapur terkait. Hal ini disampaikan Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. BGN juga akan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pengobatan di rumah sakit," ucap Nanik di Jakarta, Sabtu (4/4/2026).

BGN, lanjut Nanik, juga telah mengambil langkah tegas sebagai bentuk tanggung jawab dan pengamanan dengan menghentikan operasional SPPG tersebut. "Selain itu, SPPG Pondok Kelapa kami suspend untuk waktu yang tidak terbatas karena kondisi dapur, termasuk tata letak dan IPAL, masih belum memenuhi standar," tegasnya.

Insiden ini terjadi pada Jumat (3/4/2026), setelah sebelumnya pada Kamis (2/4/2026) sore pihak SPPG menerima laporan dari guru terkait sejumlah 36 siswa yang mengalami gejala sakit perut, diare, dan mual seusai mengonsumsi makanan.

Menu yang disajikan saat itu meliputi spaghetti bolognese, bola-bola daging, scramble egg tofu, sayuran campur, serta buah stroberi. Total sebanyak 60 orang terdampak. Seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis dan dilaporkan dalam kondisi membaik.

Adapun dugaan sementara penyebab kejadian berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi tidak dalam kondisi segar. Menurutnya, jeda waktu yang terlalu lama antara proses memasak dan konsumsi berpotensi menurunkan kualitas makanan dan memicu gangguan kesehatan. BGN memastikan akan memperketat pengawasan guna mencegah kejadian serupa terulang dan menjamin keamanan pangan dalam pelaksanaan Program MBG.

TANGSEL - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan uji kandungan pangan takjil di sejumlah titik strategis di Kota Tangsel. Langkah tersebut sebagai upaya untuk mencegah risiko keracunan.

Kepala Dinkes Kota Tangsel Allin Hendalin Mahdaniar mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh petugas dari sejumlah puskesmas.

“Untuk memastikan masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan sehat, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan bersama UPTD Puskesmas se-Kota Tangerang Selatan melakukan monitoring dan pengawasan keamanan pangan di berbagai titik strategis wilayah Tangerang Selatan,” katanya, Rabu (4/3/2026).

Kegiatan monitoring tersebut, kata Allin, sebagai upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan menjamin kualitas pangan dan mencegah adanya warga risiko keracunan.

“Langkah ini dilakukan guna menjamin kualitas pangan olahan siap saji serta mencegah risiko keracunan pangan. Petugas melaksanakan uji petik sampel takjil yang berpotensi tercemar, memastikan tidak adanya penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang,” papar Allin.

Lihat video: VIRAL! Chef Bule Asal Prancis Bagi-Bagi Takjil Gratis



Allin menuturkan, dalam monitoring tersebut Dinkes Kota Tangsel tak hanya lakukan uji petik sampel, tapi juga lakukan sosialisasi dan edukasi langsung ke para pedagang untuk menjaga pangan higienis dan terhindar dari paparan zat kimia berbahaya.

“Kami edukasi pedangan untuk menjaga pangan selalu higienis dan tertutup, tempat berjualan bersih, tertata, dan jauh dari sumber limbah. Serta menggunakan wadah yang aman (food grade) bagi konsumen,” tuturnya.

Allin berharap, melalui kegiatan tersebut dapat menjaga komitmen untuk menghadirkan ramadhan yang sehat, aman dan penuh berkah.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan kejadian puluhan warga yang mengalami gejala keracunan makanan di Desa Trirejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, tidak berkaitan dengan Program Makan Bergizi (MBG).

Kepala Regional SPPI Jawa Tengah, Reza Mahendra, menegaskan kejadian tersebut tidak berasal dari dapur atau fasilitas yang terkait dengan Program Makan Bergizi.

“Kami telah melakukan penelusuran dan memastikan bahwa peristiwa ini tidak berasal dari SPPG milik BGN. Kegiatan tersebut merupakan acara kenduri masyarakat dengan konsumsi dari katering yang dipesan secara mandiri,” ujar Reza, Selasa (17/2/2026).

Menurut Reza, sejumlah warga yang mengalami gejala langsung mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan terdekat.

Tenaga kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo melakukan pemeriksaan dan pemantauan kondisi warga, serta mengidentifikasi kemungkinan sumber makanan yang menyebabkan gangguan kesehatan tersebut.

Sebagian warga menjalani perawatan, sementara puluhan lainnya telah diperiksa dan dilaporkan dalam kondisi membaik.

Reza menambahkan, hal ini penting untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat, khususnya yang mengaitkan kejadian tersebut dengan Program Makan Bergizi Gratis.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

“Kami mendukung penuh proses investigasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan agar penyebab kejadian ini dapat dipastikan secara ilmiah dan transparan,” jelasnya.

BGN juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan akurasi dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Menurutnya, penyampaian informasi yang tepat dan berbasis fakta penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

BGN menegaskan komitmennya untuk terus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar keamanan pangan dan tidak terkait dengan kejadian yang terjadi di luar lingkup operasional program tersebut.

Peristiwa keracunan makanan

Adapun sebelumnya, peristiwa tersebut terjadi setelah warga mengonsumsi makanan dari katering dalam acara kenduri atau selamatan Ruwahan yang diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat.

Berdasarkan kronologi awal, makanan yang dikonsumsi warga berupa nasi kotak yang dipesan dari katering RM H. Dargo Purworejo.

Menu yang disajikan meliputi nasi putih, sambal goreng tempe, sambal goreng ampela ati, perkedel kentang, ayam goreng, serta telur puyuh.

Sehari setelah acara yang berlangsung pada Minggu (15/2/2026), sejumlah warga mulai mengalami gejala seperti mual, muntah, diare, dan pusing.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 60 juta penerima manfaat dalam waktu sekitar satu tahun lebih pelaksanaannya.

Prabowo menyebutkan bahwa capaian tersebut melampaui berbagai prediksi awal yang meragukan kemampuan pemerintah menjalankan program berskala besar tersebut.

Capaian tersebut disampaikan Presiden saat memberikan Taklimat Presiden dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

“Alhamdulillah, hari ini, tadi malam saya cek kepala BGN. Kita sudah mencapai 60 juta penerima manfaat. Tidak ada yang menduga kita mampu,” ujarnya dalam forum itu.

Kepala negara pun menanggapi kritik yang menyebut program MBG berpotensi gagal, termasuk isu keracunan makanan. Menurutnya, jika dilihat secara statistik, tingkat kejadian tersebut sangat kecil dibandingkan jumlah makanan yang telah dibagikan.

“Kalau kita jumlahkan berapa ribu yang keracunan dibandingkan berapa miliar makanan yang sudah kita bagi, statistiknya adalah 0,008 atau 0,007. Artinya 99,99 persen usaha MBG harus dinyatakan berhasil,” tegasnya.

Prabowo menilai sebagian kritik terhadap MBG lebih didorong oleh sikap politis dibandingkan penilaian objektif terhadap data dan fakta di lapangan. Kendati demikian, dia menegaskan pemerintah tetap terbuka untuk menjelaskan dan berdialog.

Dalam kesempatan itu, Presiden Ke-8 RI itu juga mengungkapkan bahwa program MBG Indonesia kini menarik perhatian internasional. Sejumlah lembaga dan pakar dari luar negeri, termasuk dari Amerika Serikat (AS), mempelajari langsung pelaksanaan program tersebut.

“Saya baru satu hari yang lalu, para ahli pakar dari White House sedang mempelajari MBG kita ini,” ungkapnya.

Selain itu, Prabowo menyebut pernah menerima kunjungan Rockefeller Institute yang menilai program makan bergizi gratis sebagai investasi terbaik bagi sebuah negara.

Menurut kajian lembaga tersebut, setiap satu rupiah yang dikeluarkan untuk makan bergizi akan memberikan dampak ekonomi berlipat ganda dalam jangka panjang.

“Satu rupiah yang kita keluarkan untuk makan bergizi akan menimbulkan lipat ganda minimal lima kali, dan dalam jangka panjang bisa menjadi 35 kali investasinya,” kata Prabowo.

Kepala negara menyesalkan masih adanya kecenderungan sebagian kalangan di dalam negeri yang lebih mempercayai pandangan asing dibandingkan keyakinan terhadap kemampuan bangsa sendiri.

Kendati demikian, dia menegaskan pemerintah tetap akan membuka ruang dialog dan pembuktian berbasis data.

Prabowo juga mengungkapkan bahwa pejabat kesehatan Amerika Serikat, termasuk Secretary of Health, menyatakan minat untuk bertemu dan berdiskusi langsung mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.

“Banyak lagi nunggu. Kalau bisa, wah ini belum berapa lagi Prabowo akan bicara. Iya kan? Saya kaget sendiri. Menteri Kesehatan, you boleh cek. Ini direkam. Secretary of Health dari Amerika Serikat. Saya dapat berita. Ingin jumpa dengan saya, ingin bertanya tentang MBG,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara ihwal dugaan keracunan makanan yang dialami ratusan siswa SMA Negeri 2 Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran untuk memastikan penyebab utama insiden tersebut.

“Sedang diinvestigasi dan analisis penyebab utamanya,” kata Dadan kepadaBisnis, Jumat (30/1/2026).

Sebelumnya, ratusan siswa di SMA Negeri 2 Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah diduga mengalami keracunan makanan dari program MBG Kamis (29/1/2026).

Para siswa dilaporkan mengalami gejala seperti mual, muntah, pusing, dan lemas usai menyantap MBG yang dibagikan di lingkungan sekolah pada Kamis (29/1/2026). Sejumlah siswa bahkan sempat mendapatkan penanganan medis.

Adapun, petugas medis melakukan pemeriksaan awal di lokasi sebelum membawa para siswa menggunakan ambulans dan kendaraan darurat lainnya. Pihak kepolisian turut mengamankan area sekolah guna memastikan proses evakuasi berjalan lancar serta mencegah kepanikan.

Dalam catatan Bisnis, BGN pernah menghentikan sementara operasional 10 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyusul terjadinya kasus keracunan dalam program MBG pada pertengahan Januari 2026.

Kala itu, Dadan mengatakan insiden keracunan MBG tersebut utamanya disebabkan oleh ketidakpatuhan SPPG dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Dadan mencontohkan, salah satu kasus keracunan yang menjadi sorotan BGN terjadi di Mojokerto, yang berkaitan dengan kualitas bahan baku makanan.

“Utamanya karena SPPG tidak menepati, tidak mematuhi SOP secara benar [sehingga terjadi keracunan MBG]. Dan terutama yang di Mojokerto itu karena kualitas bahan baku, dan saya kira itu karena pemilihan bahan baku yang tidak sesuai dengan SOP yang ditetapkan,” kata Dadan saat ditemui seusai rapat dengar pendapat Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Padahal, sebelumnya BGN menargetkan tidak ada kasus keracunan aliaszero accidentdalam pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut sepanjang 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan di sekolah harus dilengkapi label waktu konsumsi. Langkah ini dilakukan untuk menekan angka kasus keracunan.

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang memerintahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk membuat perjanjian tertulis dengan kepala sekolah penerima MBG terkait batas waktu konsumsi. Selain itu, dia juga menegaskan hidangan MBG tidak boleh dibawa pulang.

“Makanan ini, satu, harus dikonsumsi, bila datangnya jam tujuh, ini terakhir dikonsumsi jam sekian, sesuai dengan label, dan tidak boleh dibawa pulang. Insya Allah kalau ini dijalankan nanti bisa mengurangi dampaknya,” kata Nanik dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (25/1/2026).

Pasalnya, Nanik mengungkap tentang banyaknya kasus insiden keamanan pangan di berbagai daerah akibat konsumsi makanan yang melewati waktu aman.

Menurutnya, perjanjian tentang batas waktu dan tempat mengonsumsi hidangan MBG antara Kepala SPPG dengan Kepala Sekolah penerima manfaat perlu dilakukan, agar pengawasan distribusi dan konsumsi menjadi tanggung jawab bersama.

Dia menyampaikan, kepala SPPG bertugas tepat waktu mendistribusikan MBG ke sekolah, sementara pihak sekolah ikut mengawasi pendistribusian, waktu, dan tempat konsumsi.

Meski sudah ada perjanjian, Nanik menyarankan agar pengumuman secara lisan maupun tulisan tetap dilakukan secara berkala. Dia menjelaskan pengumuman tersebut bisa ditempel di sekolah, sementara ompreng makanan dipasang label.

“Perlu dipasang label, sebaiknya dikonsumsi pukul berapa, alat untuk pelabelan juga murah,” ujarnya.

Sebelumnya, BGN menghentikan sementara operasional 10 dapur SPPG menyusul terjadinya kasus keracunan dalam program MBG pada pertengahan Januari 2026.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan insiden keracunan MBG tersebut terutama disebabkan oleh ketidakpatuhan SPPG dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Hingga pertengahan Januari 2026, terdapat 10 dapur SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya imbas kasus keracunan MBG tersebut.

Dadan mencontohkan, salah satu kasus keracunan yang menjadi sorotan BGN terjadi di Mojokerto, yang berkaitan dengan kualitas bahan baku makanan.

“Utamanya karena SPPG tidak menepati, tidak mematuhi SOP secara benar [sehingga terjadi keracunan MBG]. Dan terutama yang di Mojokerto itu karena kualitas bahan baku, dan saya kira itu karena pemilihan bahan baku yang tidak sesuai dengan SOP yang ditetapkan,” ujar Dadan saat ditemui seusai rapat dengar pendapat Komisi IX DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Alhasil, BGN menghentikan sementara seluruh operasional dapur SPPG yang terlibat dalam kejadian keracunan MBG. Selain itu, BGN juga menahan pemberian insentif hingga pengelola SPPG melakukan perbaikan dan memastikan kepatuhan terhadap SOP.

“Untuk seluruh SPPG yang mengalami kejadian, setop operasi. Dan bahkan kalau kita menemukan ada pelanggaran yang fatal, kita setop agak lama. Dan juga tidak kami berikan insentif sampai dia memperbaiki diri,” jelasnya.

Padahal, BGN sebelumnya menargetkan tidak ada kasus keracunan aliaszero accidentdalam pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut pada 2026.

“Ya yang memang kita sesalkan ya masih ada kejadian [keracunan] dan sebetulnya trennya sudah menurun sampai di akhir Desember [2025] itu sisa 12, dan kami berharap sebetulnya awal Januari itu sudah tidak ada kejadian. Tapi ternyata masih ada kejadian dan itu sesuatu yang sangat disesalkan,” tutupnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Ratusan murid tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMK di Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, dilaporkan mengalami keracunan usai mengonsumsi pangan dari program makanan bergizi gratis (MBG) pada Jumat (9/1/2026) pekan lalu. Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan mencatat, hingga Selasa (13/1/2026), ada 803 orang murid yang menjadi korban dimana 688 orang di antaranya sudah dinyatakan boleh pulang. Adapun 115 orang lainnya masih menjalani perawatan dan terus dipantau kondisinya.
"Kami dari Dinas Kesehatan sedang mengasesmen penyebabnya. Mudah-mudahan semua yang masih memerlukan penanganan medis bisa segera pulih dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno.
Sumarno memastikan bahwa proses penanganan dan penelusuran penyebab kejadian bakal dilakukan secara serius dan terkoodinasi. Asesmen masih dilakukan untuk memastikan tahapan penyediaan makanan mulai dari penyiapan bahan, proses memasak, hingga penyajian kepada siswa telah dilakukan sesuai standar.
Tak hanya tahapan penyiapan makanan, evaluasi juga dilakukan terhadap aspek waktu pengolahan makanan serta standar higienitas bahan maupaun proses memasak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kejadian keracunan itu tidak terulang lagi di kemudian hari. "Saat ini kami fokus mencari penyebabnya secara detail," ujar Sumarno.
Sumarno menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan untuk mendalami kasus keracunan tersebut. Adapun tindak lanjut dari hasil evaluasi yang dihasilkan bakal diserahkan ke instansi terkait, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. "Kalau masalah sanksi dan sebagainya dari BGN," lanjutnya.
Sebelumnya, Dadan Hindayana Kepala BGN, menyampaikan bahwa jumlah kasus keracunan MBG sepanjang 2025 mencapai sekitar 250 kejadian. Dalam konferensi pers Capaian 1 Tahun MG dan Operasional Perdana MBG tahun 2026, Dadan sempat menyatakan target zero accident atau nol kasus keracunan MBG pada tahun ini.
“Di tahun 2026 ini, kami akan terus kejar target 82,9 juta [penerima manfaat] sambil terus memperbaiki diri untuk sekaligus melakukan sertifikasi akreditasi,” ujar Dadan di Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA — Kasus keracunan makanan berbasis gizi (MBG) masih terjadi di sejumlah daerah, meski pemerintah telah mengintensifkan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Divisi Ilmiah, Kebijakan, Penelitian dan Inovasi Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Marudut Sitompul menyebut insiden keracunan dapat terjadi di negara mana pun, termasuk di negara maju sekalipun.

Untuk di Indonesia, dia menuturkan insiden keracunan pangan ini tak terlepas dari proses adaptasi sistem penyedia pangan yang relatif baru, sehingga memerlukan banyak penyesuaian.

Menurutnya, insiden keracunan MBG tidak serta-merta menunjukkan kegagalan sistem, melainkan bagian dari proses pembenahan. Marudut menilai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai sistem baru wajar mengalami berbagai kelemahan.

“Kalau saya menganggapnya gini, ibaratnya SPPG ini adalah pengantin baru yang masih baru membuat satu apa keluarga baru. Pasti sana-sini ada berbagai kelemahan-kelemahan,” kata Marudut saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Marudut menilai proses adaptasi tersebut membutuhkan evaluasi menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga pendistribusian menu MBG ke penerima manfaat.

Di sisi lain, dia juga menyoroti sejumlah faktor mendasar seperti kualitas air di dapur produksi, keterampilan tenaga kerja, serta kepatuhan pada standar operasional prosedur yang masih memerlukan perhatian khusus.

“Harus diperbaiki dan menyesuaikan untuk mencapai makanan yang disajikan itu aman,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan program MBG menyumbang 211 kasus keracunan atau setara dengan 48% dari total 441 kasus keracunan pangan di Indonesia hingga 11 November 2025.

Secara terperinci, jumlah keracunan akibat konsumsi MBG terbanyak terdapat di wilayah II (Pulau Jawa) sebanyak 7.925 orang.

Kemudian, wilayah I yang mencakup Pulau Sumatra menyumbang 1.808 orang terdampak, sedangkan wilayah III (kawasan Indonesia Timur) mencatatkan 1.907 orang yang keracunan MBG.

Namun, Dadan mengakui adanya perbedaan data korban keracunan MBG antara yang dicatat BGN dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Ke depan, BGN akan melakukan sinkronisasi data pada waktu yang akan datang. Menurut laporan dari Kemenkes, totalnya ada 13.371 penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan akibat program MBG.