Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan operasi pasar terus dilakukan oleh kementerian dan instansi terkait sehingga dia meyakini harga beras di berbagai wilayah Indonesia dalam dua bulan terakhir harusnya sudah turun di bawah harga eceran tertinggi (HET).

HET beras untuk jenis premium di wilayah Zona 1, Zona 2, dan Zona 3 berada pada rentang Rp14.900 sampai dengan Rp15.800, sementara itu untuk HET beras jenis medium berada pada rentang Rp13.500 sampai dengan Rp15.500.

"Operasi pasar kita lanjutkan terus di mana dua bulan terakhir harusnya sudah turun. Tetapi, kita tidak boleh berhenti sampai (harga) beras betul-betul semuanya di bawah HET," kata Amran menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa sore, selepas menghadap Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Pertanian yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada awal minggu ini (3/11) menyatakan telah membentuk tim yang dikerahkan ke 51 daerah untuk menekan harga beras agar segera turun sampai di bawah HET. Tim-tim itu dibentuk di tiap kabupaten untuk mengawal harga beras beserta harga komoditas-komoditas pangan strategis lainnya.

"Kami bentuk dari Bapanas tandem dengan Bulog. Kawal harga beras, ada 51 daerah yang masih di atas HET. Kami minta kawal 51 kabupaten itu," kata Amran di Jakarta, Senin.

Tidak hanya dengan Bulog, Amran menyebut Bapanas juga menggandeng Dinas Perdagangan di daerah-daerah serta Polda setempat untuk memastikan distribusi beras dilakukan sesuai prosedur, berjalan transparan, dan terkendali.

Walaupun demikian, Amran tidak merinci 51 daerah yang menjadi sasaran kerja tim tersebut. Dia hanya menjelaskan harga beras di 51 daerah itu masih di atas HET.

Sementara itu, dalam pertemuannya dengan Presiden sore ini, Amran menjelaskan dirinya melaporkan capaian produksi beras dan stok beras nasional sampai akhir tahun 2025. Amran menilai capaian produksi dan beras pada tahun ini tertinggi sejak tahun 2019.

"Capaian kita sesuai hasil BPS (Badan Pusat Statistik) kemarin itu produksi kita Insyaallah sesuai hasil BPS, produksi beras kita naik 4,1 juta ton, dan itu tertinggi sejak tahun 2019, dan juga Insyaallah stok (beras) kita di atas 3 juta ton akhir tahun, itu juga tertinggi," kata Amran.

Amran menyebut kementerian tetap bekerja keras menjaga capaian-capaian tersebut.

"Ini harus kita jaga ke depan. Kita harus menjaga irigasi, optimalisasi intensifikasi (lahan pertanian, red.), ekstensifikasi lahan harus kita jaga dengan baik. Kemudian, hilirisasi ini akan kita kejar dan bisa menciptakan lapangan kerja (untuk) 1,6 juta orang," ujar Amran Sulaiman.

Di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sore, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menterinya untuk rapat terbatas. Selain Amran, menteri-menteri lain yang menyambangi Istana sore ini, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Kemudian ada Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.

Lalu ada pula Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Tangerang, Banten (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan upaya penerapan harga eceran tertinggi (HET) beras satu harga menjadi langkah strategis menurunkan harga beras di seluruh Indonesia.

Amran menilai kebijakan itu penting untuk menekan disparitas harga antarwilayah dan memastikan masyarakat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau secara merata di seluruh daerah.

"Tujuan kita adalah menurunkan harga supaya masyarakat bahagia," kata Mentan saat dikonfirmasi mengenai perkembangan HET beras satu harga di sela-sela mengunjungi Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Mektan Serpong di Tengerang, Banten, Senin.

Kendati demikian Mentan tak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Namun dia menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya agar harga beras di pasaran bisa turun.

Amran menegaskan pemerintah terus memantau stabilitas harga melalui sinergi lintas sektor, termasuk pelaksanaan operasi pasar yang terbukti efektif menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di berbagai wilayah.

Dia juga mengaku bersyukur karena saat ini harga beras di berbagai daerah mulai turun. Hal itu terbukti dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan sebanyak 23 provinsi mengalami deflasi beras dengan tiga provinsi mencatat harga yang relatif stabil, sedangkan 12 provinsi lainnya mengalami inflasi beras.

"Tadi harga sudah dengar turun apa naik? Kita kan tujuannya menurunkan harga, kan? Sudah turun. Operasi pasar, alhamdulillah, berhasil karena tadi turun dan bahkan, perhatikan nggak tadi? Bahwa deflasi beras," ujar Amran.

Selain itu, pihaknya juga mengerahkan tim khusus di 51 daerah yang masih mencatat harga beras di atas HET untuk mempercepat penyesuaian harga sesuai kebijakan nasional.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan segera melapor kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan perubahan harga eceran tertinggi (HET) untuk menyederhanakan kelas mutu beras dari premium dan medium menjadi beras reguler dan beras khusus.

Zulhas menyampaikan pemerintah telah melakukan rapat koordinasi untuk penetapan beras satu harga. Menurut dia, hal tersebut harus berdasarkan persetujuan Presiden.

"Kami sudah rapat, tentu nanti kami akan laporkan ke Presiden dulu," kata Zulhas di Jakarta, Rabu (13/8).

Ia menekankan bahwa pemerintah sudah memiliki HET terbaru untuk beras. Namun, ia belum bisa memberikan bocoran.

"Sudah (ada HET), tapi belum bisa diumumkan sebelum melaporkan ke Presiden," imbuh Zulhas.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan)/ Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman memastikan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan terus digulirkan di seluruh Indonesia, termasuk saat musim panen raya berlangsung.

Menurut Amran, program SPHP terbukti efektif menjaga kestabilan harga beras di pasar sekaligus menekan inflasi pangan. Hasilnya juga terlihat dari data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), yang mencatat beras kembali menjadi salah satu komoditas peredam inflasi nasional pada Oktober 2025.

Berdasarkan paparan BPS, tingkat inflasi nasional pada Oktober 2025 tercatat sebesar 0,27% secara bulanan, di mana beras justru memberikan andil deflasi sebesar -0,08%. BPS mencatat, tren ini menunjukkan keberhasilan dari upaya stabilisasi harga beras dengan menggelontorkan beras SPHP ke konsumen.

"Alhamdulillah, berhasil. Karena tadi turun dan bahkan beras deflasi, kan? Tujuan kita adalah menurunkan harga supaya masyarakat bahagia," ujar Amran saat konferensi pers di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian (BRMP Mektan) Tangerang, Banten, Senin (3/11/2025).

Meski demikian, Amran menegaskan dirinya belum puas dengan capaian tersebut. Pemerintah kini telah membentuk Satgas Pengendalian Harga Beras, untuk mengawal harga hingga tingkat kabupaten, dan memastikan penurunan harga beras berlangsung merata di seluruh daerah.

"Kami buat Satgas Pengendalian Harga Beras, kita kawal per kabupaten. Kami bentuk tim pengawal tiap kabupaten untuk mengawal harga komoditas pangan khususnya beras. Kami bentuk dari Bapanas tandem dengan Bulog. Saat ini masih ada 51 daerah yang harganya di atas HET. Kami minta kawal 51 kabupaten itu," ungkapnya.

Guyuran SPHP Tak Akan Berhenti

Amran menegaskan, operasi pasar SPHP tidak akan dihentikan, berbeda dengan pola lama yang biasanya berhenti ketika harga sudah turun di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), dan saat memasuki musim panen raya.

"Terus digulirkan. Nggak pernah terhenti. Kalau dulu, operasi pasar saat harga sudah di bawah HET semua berhenti. Sekarang nggak. Setiap saat, setiap saat di seluruh Indonesia," tegas Amran.

Ketika disinggung soal keberlanjutan SPHP saat musim panen, Amran menegaskan program tersebut tetap berjalan, namun dengan strategi penyaluran yang lebih terarah.

"Caranya, SPHP nanti, strategi saya, kami kalau nanti musim panen, bulan 3 (Maret), 4 (April), 5 (Mei), itu SPHP disalurkan ke daerah-daerah pegunungan yang bukan produsen padi," jelasnya.

Dengan cara itu, menurut Amran, penyaluran SPHP tidak mengganggu harga gabah di daerah sentra produksi, namun tetap menjaga keterjangkauan harga beras di wilayah non produsen.

"Cantik kan idenya? Akan tetap digulirkan, cuma untuk fokuskan. Cantik kan? Bagus kan?" ujar Amran.

Amran memastikan, selama ia memimpin Bapanas, SPHP akan terus berjalan tanpa henti sebagai instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan beras nasional.

"Terus. Terus selama kami masih di Bapanas," tegasnya.

Foto: Warga membeli beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) saat kegiatan Gerakan Pangan Murah di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta, Jumat (18/7/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Warga membeli beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) saat kegiatan Gerakan Pangan Murah di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta, Jumat (18/7/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat proyeksi peningkatan produksi beras domestik yang meningkat 4,15 juta ton atau naik 13,5 persen secara tahunan, dengan deflasi harga beras pada Oktober 2025 di grosir dan eceran turun hingga 0,27 persen secara bulanan.

‎Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Senin menyatakan proyeksi produksi beras itu berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) pada September 2025 dengan total luas panen padi di Indonesia mencapai 11,35 juta hektare, naik 12,98 persen dibandingkan tahun 2024 (year on year/YoY) yang sebesar 10,05 juta hektare.

‎Kenaikan luas panen ini diikuti oleh peningkatan produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) yang diperkirakan mencapai 60,34 juta ton, atau naik 13,55 persen dibandingkan produksi 2024 yang sebesar 53,14 juta ton.

‎Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi beras nasional tahun 2025 (Januari-Desember) mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton dari tahun sebelumnya 30,62 juta ton.

‎"Peningkatan potensi produksi beras Januari-Desember 2025 utamanya disumbang oleh peningkatan produksi pada subround I atau Januari-April 2025 yang meningkat sebesar 26,54 persen dibanding subround I 2024," ucapnya.

‎Tiga provinsi penyumbang produksi padi terbesar didominasi oleh Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Jawa Timur tercatat sebagai kontributor tertinggi dengan produksi mencapai 10,53 juta ton GKG, disusul Jawa Barat sebesar 10,23 juta ton, dan Jawa Tengah 9,38 juta ton.

‎BPS juga memperkirakan potensi luas panen sepanjang Oktober–Desember 2025 mencapai 1,9 juta hektare, naik 0,17 juta hektare dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

‎Adapun untuk Nilai Tukar Petani (NTP) di Oktober 2025 ini sebesar 124,33, dengan indeks harga terima petani naik tipis 0,06 persen menjadi 155,13.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman mengakui meski harga beras secara umum sudah menurun. Namun, masih terdapat sejumlah daerah di Indonesia yang harga jualnya tetap berada di atas harga eceran tertinggi (HET).

Ia memastikan pemerintah akan memperketat pengawasan dan pengendalian harga agar penurunan bisa merata di seluruh wilayah. "Sudah turun. Jadi seluruh Indonesia, kemarin kan.. itu sudah turun. Tetapi, itu tidak boleh kita puas," kata Amran saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Amran menegaskan, pemerintah akan terus mengontrol harga beras agar tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. "Insya Allah kontrolnya jauh lebih ketat nanti ke depan," ujarnya.

Menurut Amran, saat ini tren harga beras memang sudah menunjukkan penurunan di banyak daerah, namun pemerintah tidak boleh berhenti sampai di situ. "Intinya, sekarang harga beras sudah turun. Tapi, kita tidak boleh puas sampai situ. Pemerintah harus menjadi pengendali. Itu kata kuncinya," tegas dia.

Amran mengungkapkan, harga beras yang masih di atas HET umumnya terjadi di wilayah yang bukan sentra produksi, seperti di wilayah Timur Indonesia.

"Ini masih ada daerah yang di atas HET. Itu, terutama yang bukan penghasil beras. Daerah timur, Papua, dan seterusnya," jelasnya.

Namun, ia juga menyebut ada perkembangan positif di sejumlah wilayah penghasil, termasuk di kawasan Papua Selatan. "Tetapi, yang kita produksi beras, ada yang menggembirakan. Papua Selatan, Merauke. Karena kita membuat di sana food estate. Itu di sana sudah harga bagus," sebut Amran.

Untuk memastikan stabilitas harga di lapangan, pemerintah telah menurunkan tim gabungan dari Bapanas dan Kepolisian.

"Kami sudah turunkan tim. Sekarang tim ada di Papua, Sorong. Tim kami, Bapanas. Saya katakan Bapanas, turun ke lapangan. Pastikan dengan tim," katanya.

Amran menyebut pengawasan dilakukan bersama kepolisian di tiap provinsi. "Kami kolaborasi dengan Pak Kapolri. Yang menjadi koordinator di provinsi adalah Dirkrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus). Jadi dari Polda, kita ketat," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah akan menyelesaikan setiap persoalan secara bertahap mulai dari hulu hingga hilir. "Kita selesaikan satu-satu. Serapan sudah bagus. Pupuk sudah bagus. Harga kita kejar. Nanti ke pangan, perkebunan, hilirisasi. Kita kejar satu-satu," pungkas Amran.

HET beras medium terbaru yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) adalah Rp13.500/kg untuk zona 1, Rp14.000/kg untuk zona 2, dan Rp15.500/kg untuk zona 3.

Sebelumnya dikutip dari laporan Polri.go.id, pekan lalu Tim gabungan yang terdiri dari unsur Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri, Ditreskrimsus Polda NTT, serta Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI melakukan pengecekan langsung harga beras jenis Premium dan Medium di wilayah Kecamatan Malaka Tengah, NTT.

Tim melakukan pengecekan harga beras di beberapa titik, antara lain UD Perkasa, milik LS, menjual beras Premium Rp15.500-Rp17.000/kg dan Medium Rp14.000/kg. Toko Bejulai, milik R, menjual beras Premium Rp16.000-Rp17.000/kg, Medium Rp15.000-Rp16.000/kg, dan SPHP Rp13.000/kg. Toko De Mart, milik BF, menjual beras Premium Rp15.400-Rp17.000/kg dan Medium Rp13.500-Rp14.750/kg.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketimpangan harga beras antar wilayah di Tanah Air masih menjadi masalah di tengah upaya pemerintah mendorong swasembada pangan. Penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI menemukan bahwa ketimpangan harga beras ini ternyata semakin melebar.

Peneliti LPEM FEB UI Rizki Nauli Siregar mengungkapkan tiga penyebab utama dari masalah ini. Pertama, pemberlakuan pembatasan impor beras setelah sebelumnya pada 1999 rezim perdagangan terbuka.

Ada tiga implikasi yang terlihat dari penerapan pembatasan impor beras. Pertama, jumlah impor beras yang tidak setinggi sebelum 2004. Menurut catatan CNBC Indonesia, impor beras tertinggi di era BJ Habibie, yakni impor 3 juta ton untuk menghadapi krisis saat itu. Kedua adalah harga beras Indonesia terlepas dari tren harga beras dunia dan ketiga adalah melebarnya jarak harga beras antar wilayah.

Pelebaran diferensiasi harga beras antar wilayah menjadi satu masalah yang dapat mengganggu ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Perbedaan itu makin lebar sejak era pembatasan impor dan berpotensi semakin melebar ke depan.

"Di masa sebelum pembatasan impor terdapat perbedaan harga antar wilayah di Indonesia relatif kecil dibandingkan di tahun-tahun setelah 2004. Hal ini merefleksikan seperti minimnya perdagangan antardaerah (arbitrase) di era saat ini," tulis Rizki Nauli seperti dikutip pada Rabu (29/10/2025).

Sementara itu, faktor biaya logistik dan transportasi di sektor beras yang tinggi juga berpotensi mengerek harga beras nasional.

Biaya logistik sendiri menyumbang 28-40% dari margin perdagangan di sektor beras yang berpotensi membuat harga beras antar wilayah berbeda dan tinggi. Biaya transportasi sendiri adalah biaya paling besar dari biaya logistik.

"Biaya transportasi merupakan porsi terbesar dalam biaya logistik, dengan sekitar 85% dari total biaya logistik bagi produsen dan 91% dari total biaya logistik bagi pedagang," jelasnya.

Masalah lain yang dilihat Rizki adalah perubahan penggunaan lahan yang masif. Rizki mencatat selama satu dekade terakhir, luas panen turun dari 13 juta hektar pada tahun 2010 menjadi 10,6 juta hektar pada tahun 2020.

Ada tren para pedagang akan mencari panen dari daerah lain karena terbatasnya lahan. Sehingga berdampak pada tambahan biaya transportasi dan logistik pada margin mereka.

"Terdapat pandangan-pandangan anekdotal tentang apa yang menentukan perubahan penggunaan lahan, seperti rendahnya hasil dari pertanian beras, tetapi belum ada tindakan kebijakan yang inklusif untuk mengakui dan mengatasi tantangan nyata yang dihadapi oleh para petani serta memberikan solusi yang efektif pada petani," ucap Rizki.

Solusi Atasi Ketimpangan Harga Beras

Oleh karena itu, Rizki menawarkan tiga solusi dalam mengatasi tiga masalah utama dalam sektor beras tersebut.

"Pertama, kita harus terus mempertahankan tujuan utama yaitu ketahanan pangan dengan turut memasukkan solusi-solusi lokal. Kedua, kita harus melakukan evaluasi yang cermat terhadap rantai nilai beras untuk memahami distorsi atau hambatan dalam setiap mata rantai nilai tambah dan membangun solusi berdasarkan distorsi dan hambatan ini. Ketiga, kita harus mendorong transisi ke produksi beras rendah karbon dan tahan iklim dalam skala yang lebih besar." ucapnya.

Rizki mengelaborasi rekomendasi kebijakan keamanan pangan dengan solusi lokal seperti dengan mendorong diversifikasi pangan berdasarkan sumber daya lokal.

"Ini tidak hanya dapat melonggarkan keterbatasan pasokan di daerah dengan produksi beras rendah, tetapi juga lebih berkelanjutan secara lingkungan karena produk pangan lokal menjadi lebih diutamakan," ujarnya.

Rekomendasi kebijakan kedua adalah mengkaji secara komprehensif rantai nilai beras.

"Hingga saat ini, upaya ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Meskipun kita telah melihat kemajuan besar dalam peningkatan infrastruktur dalam berbagai bentuk mulai dari jalan hingga pelabuhan, telekomunikasi hingga ekosistem digital, studi menemukan bahwa biaya perdagangan masih memainkan peran besar dalam memperlebar kesenjangan antara harga petani dan harga eceran," katanya.

Rizki merekomendasi menggunakan harga sebagai indikator utama yang mewakili kondisi pasar beras.

"Harga juga lebih mudah didapatkan sehingga kita dapat mendapatkan sinyal yang tepat waktu, misalnya jika ada kelangkaan di beberapa wilayah," ucapnya.

Selain itu, Rizki melihat bahwa perlunya ada bauran kebijakan yang dapat mengatasi distorsi dalam sektor beras. tidak menggunakan proteksi perdagangan sebagai kebijakan 'second-best'.

"Kita harus mempertimbangkan bahwa membuka perdagangan tanpa tindakan penyesuaian bukanlah pilihan yang optimal karena para petani sebagian besar berskala kecil dan oleh karena itu tidak akan mendapatkan manfaat dari economies of scale ketika perdagangan terbuka," tulis Rizki.

"Kita pun perlu memperbaiki mekanisme stabilisasi harga, yang memberikan fleksibilitas dalam menggunakan berbagai alat penyesuaian harga namun tidak rentan terhadap korupsi," sambungnya.

Sementara kebijakan ketiga adalah mendorong transisi ke produksi beras rendahkarbon dan tahan iklim dalam skala besar.

"Kita perlu mencari cara untuk meningkatkan produktivitas dengan turut menjaga kesehatan tanah dan mengurangi polusi air menjadi sangat minimal. Dengan cara ini, kita dapat secara berkelanjutan meningkatkan produktivitas sambil meningkatkan pendapatan petani dan menjaga ketahanan pangan konsumen," tulis Rizki.

Ia menjelaskan salah satu contoh adalah Vietnam yang telah memulai transformasi dengan malukan uji coba beras rendah karbon.

"Transformasi ini memerlukan perubahan pada banyak aspek dari mulai dari penanaman bibit hingga irigasi, serta penggunaan pupuk hingga tindakan pasca panen."

Jakarta, CNBC Indonesia - Lonjakan harga bahan bakar di Rusia sejak musim panas lalu kini menjadi perhatian serius pemerintah. Menteri Energi Sergei Tsivilyov mengungkapkan bahwa kepanikan konsumen, perawatan kilang, serta peningkatan permintaan musiman telah memicu kenaikan tajam harga bensin di dalam negeri.

Menurut data resmi, sebagaimana dikutip Moscow Times, harga bensin di Rusia telah naik 11,6% sejak awal tahun, dengan sebagian besar lonjakan tersebut disebabkan oleh serangan drone Ukraina yang menargetkan infrastruktur minyak Rusia dan menyebabkan penutupan sejumlah kilang besar sejak Agustus.

"Pesan-pesan tentang penghentian sementara di beberapa fasilitas juga memicu pembelian panik dan lonjakan harga di bursa," ujar Tsivilyov dalam wawancara dengan kantor berita pemerintah TASS, dikutip Selasa (28/10/2025).

Analisis dari media independen menunjukkan bahwa serangan udara Ukraina merupakan faktor utama krisis bahan bakar di Rusia, setelah mengganggu operasional sedikitnya 22 kilang sejak Agustus dan menimbulkan kekurangan pasokan di stasiun pengisian bahan bakar di setidaknya 52 wilayah Rusia.

Pemerintah, kata Tsivilyov, telah mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan harga grosir bensin domestik yang sempat mencapai rekor tertinggi berulang kali pada Agustus dan September.

Ia menambahkan bahwa permintaan biasanya menurun di musim gugur ketika proses perawatan kilang berakhir, dan hal ini diharapkan membantu mengembalikan keseimbangan di pasar bahan bakar.

"Langkah-langkah pemerintah telah membantu menstabilkan harga domestik," kata Tsivilyov. "Selain itu, kami sedang menyiapkan tindakan tambahan untuk menjamin pasokan yang cukup."

Krisis bahan bakar ini menjadi salah satu tekanan terbaru terhadap ekonomi Rusia yang telah terguncang akibat perang berkepanjangan di Ukraina. Serangan drone Kyiv yang menargetkan kilang dan depot minyak di wilayah Rusia tidak hanya menekan produksi, tetapi juga menimbulkan efek domino pada rantai pasokan domestik, membuat beberapa daerah terpencil mengalami kekosongan bahan bakar.

Sementara itu, kepanikan masyarakat turut memperburuk situasi. Beredarnya kabar tentang gangguan pasokan membuat banyak warga bergegas mengisi penuh tangki kendaraan mereka, menciptakan antrean panjang di SPBU di sejumlah wilayah.

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan harga beras premium dan medium di wilayah Kabupaten Malang masih sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis, mengatakan HET untuk beras premium yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp13.500 dan beras premium Rp14.900 per kilogram (kg).

"Kami datang ke sini ingin memastikan harga eceran tertinggi untuk beras medium dan premium itu dipatuhi pedagang. Harga sesuai HET, baik yang medium di harga Rp13.500 dan premium Rp14.900," kata Andriko.

Kecocokan antara harga beras di tingkat pedagang dengan HET dari pemerintah merupakan hal penting, karena beras merupakan komoditas pangan strategis nasional yang dikonsumsi oleh masyarakat sehari-hari, katanya, menjelaskan.

Apabila harga beras dijual tak sesuai HET, katanya, kondisi itu akan memberikan dampak meningkatnya pengeluaran kebutuhan rumah tangga dan hal tersebut bisa memunculkan keresahan di kalangan masyarakat.

Dia meminta kepada para pedagang supaya menjual harga beras premium dan medium sesuai dengan ketentuan berlaku. Sebab, masih ditemukan adanya pihak yang kedapatan memperdagangkan komoditas tersebut di atas HET.

"Beberapa titik kami melihat dan survei di pasar tradisional masih ada yang di atas HET, ini kami berikan peringatan dan merapikan distribusi," ujar dia.

Andriko mengatakan juga mengawasi kesesuaian mutu beras yang diperdagangkan. Pedagang pun diminta supaya tidak melakukan penyelewengan.

"Misalnya mutunya medium tapi dijual dengan premium itu akan memberikan peringatan dan bahkan sampai pencabutan izin usaha oleh Dinas Perdagangan dan izin edar oleh Dinas Ketahanan Pangan," katanya.

Oleh karena itu, Bapanas bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri dan pemerintah provinsi maupun kabupaten serta kota akan terus berkoordinasi guna memperkuat pengawasan kondisi harga beras dan pendistribusian, khususnya menjelang momen Natal dan Tahun Baru 2026.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah akan bertindak tegas terhadap pedagang yang menjual beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menekankan, pelanggaran terhadap ketentuan harga tidak akan ditoleransi, bahkan bisa berujung pada pencabutan izin usaha.

"Saya mengimbau distributor, pedagang, pengecer, seluruh Indonesia tolong patuhi regulasi yang ada, yaitu mengikuti HET (Harga Eceran Tertinggi). Kita imbau dulu, kemudian kalau masih ada (yang melanggar) itu dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf, izinnya kami sepakat akan dicabut," tegas Amran dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, dikutip Selasa (21/10/2025).

Amran menjelaskan, para pelaku usaha, baik itu distributor, pedagang, maupun pengecer, diberikan waktu dua minggu untuk menyesuaikan harga sesuai ketentuan. Setelah masa itu berakhir, pemerintah bersama kepolisian akan menindak langsung setiap pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

"Bila dikasih peringatan tidak diindahkan, izinnya akan dicabut, dikawal oleh Dirkrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) seluruh Indonesia atas perintah Pak Kapolri. Jadi kami sudah sepakat mengimbau distributor, pedagang, pengecer, tolong patuhi regulasi yang ada, yaitu mengikuti HET, harga eceran tertinggi," ujarnya.

Tak hanya menyoroti soal harga, Amran juga memberi peringatan keras bagi pihak-pihak yang menimbun beras. Pemerintah, kata dia, akan melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh jenis beras, baik medium, premium, maupun beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).

"Pasti (penindakan untuk yang menimbun). Jadi semua beras, bukan SPHP saja, beras itu ada medium dan premium semua sudah ada HET-nya, ada regulasinya," kata dia.

Bentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras Tahun 2025

Sebagai bagian dari langkah pengawasan, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras Tahun 2025. Satgas ini terdiri dari lintas kementerian dan lembaga, termasuk aparat kepolisian, untuk memastikan harga beras di seluruh daerah tetap sesuai dengan HET dan pasokan tetap terjaga.

Menurut Amran, Satgas tersebut merupakan bentuk kerja sama besar antara Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Bapanas, Perum Bulog, serta pemerintah daerah. Koordinasi di tingkat daerah akan dijalankan oleh Satgas Pangan Polri.

"Baru saja kita rapat bersama Pak Kapolri, Pak Mendagri, Pak Mendag, Pak Wamen, kita beserta Bulog dan seluruh Dirkrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) seluruh Indonesia, Dinas Perdagangan seluruh Indonesia. Kemudian Pimwil Bulog se-Indonesia. Kita akan operasi pasar. Ada dua cara. Pertama adalah operasi pasar besar-besaran. Yang kedua adalah menjaga HET. (Pedagang) itu harus menjual beras di bawah HET," jelasnya.

Amran menambahkan, kebijakan ini penting karena subsidi untuk sektor pangan, khususnya beras, merupakan yang terbesar di antara seluruh sektor.

"Kami menyasar ke seluruh beras yang disubsidi oleh pemerintah. Dan ingat, subsidi pemerintah sektor pangan, khususnya beras, itu yang paling tinggi. Subsidinya itu Rp150 triliun. 1 kilogram beras itu Rp4.900 atau kurang lebih Rp5.000 per kg. Nah sehingga ini harus dijaga, harus diintervensi karena kita menjaga produsen, juga harus menjaga konsumen. Oleh karena itu, kami sepakat kita kolaborasi, operasi pasar, imbauan, dan terakhir penindakan," tegas Amran.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang turut hadir menegaskan dukungannya terhadap langkah tersebut. Ia menyebut, Satgas akan menyiapkan mekanisme penegakan hukum, mulai dari teguran hingga sanksi administratif bagi pedagang yang melanggar aturan.

"Hasil rapat tadi kita sepakat, dan Pak Menteri sekaligus Kepala Bapanas, membentuk Satgas untuk menjaga agar harga beras utamanya tetap sesuai dengan harga HET," kata Listyo.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana mencetak lahan sawah baru khususnya di kawasan timur Indonesia sebagai langkah menekan harga beras yang masih bertahan tinggi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Senin (20/10/2025) pukul 15.30 WIB, harga beras premium di zona 3 tercatat mencapai Rp18.528 per kilogram (kg) di tingkat konsumen. Padahal, HET beras premium di wilayah tersebut ditetapkan Rp15.800 per kilogram. Terjadi disparitas 17,27% dari HET. Kondisi serupa juga terjadi pada beras medium yang dijual rata-rata Rp16.329 per kg, lebih tinggi dari HET Rp15.500 per kg.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman mengatakan, solusi jangka panjang dari mahalnya harga beras di wilayah timur adalah memperkuat produksi lokal dengan mencetak sawah baru.

"Solusi permanen itu gubernurnya sudah datang, cetak sawah. Ada satu gubernur minta 20.000 tahun depan, saya katakan tahun ini pun ada. Tapi mintanya tahun depan, mungkin Januari, itu solusi permanen. Jadi ini adalah semacam ad hoc, sementara," ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Amran menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan agar setiap daerah mencapai kemandirian pangan, sehingga tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar wilayah.

"Arahan Bapak Presiden, semua pulau-pulau, swasembada beras, swasembada nantinya minyak goreng, protein, dan seterusnya. Sehingga biaya yang ngangkut itu tidak ditanggung biaya setempat," terang dia.

Amran mencontohkan keberhasilan Kalimantan yang kini telah mandiri pangan setelah sebelumnya bergantung pada pasokan dari Surabaya dan Sulawesi Selatan. Pemerintah kini menargetkan pencetakan sawah baru di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.

"Tinggal kami kejar lagi, bangun cetak sawah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Total seluruh Indonesia tahun depan 225.000 hektare bisa jadi bertambah untuk daerah Papua. Tapi daerah khusus yang kita, food estate itu bisa 200.000 hektare tahun depan di Merauke. Jadi totalnya bisa 400.000 hektare," jelasnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut harga beras di zona 1 dan zona 2 relatif stabil, meskipun masih ada satu provinsi di masing-masing zona yang mencatat harga di atas HET. Namun, zona 3 dinilai masih memerlukan perhatian khusus karena faktor logistik yang membuat harga beras lebih mahal.

"Mungkin yang memang perlu kita garap adalah di wilayah zona 3 atau wilayah timur yang memang butuh dukungan untuk masalah biaya logistik agar harga bisa sama," ujar Sigit dalam kesempatan yang sama.

Ia menambahkan, dari 59 kabupaten yang sempat melaporkan harga beras di atas HET, kini tinggal 20 kabupaten yang masih mencatatkan harga tinggi. Bahkan, terdapat empat kabupaten yang mengalami kenaikan harga, namun masih berada di bawah HET.

"Secara umum, dari laporan 59 kabupaten yang kemarin harganya di atas HET setelah kita lakukan pendalaman, hanya ada 20 kabupaten yang harganya di atas HET. Ada yang naik namun harganya tetap di bawah HET, itu 4 kabupaten," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Harga beras di sebagian besar provinsi telah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) menyusul langkah intervensi melalui operasi pasar dan pengawasan ketat Satgas Pangan Polri di lapangan, menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Listyo mengatakan dari 11 provinsi yang sebelumnya tercatat memiliki harga beras di atas HET, kini hanya tersisa satu provinsi di masing-masing Zona 1 dan Zona 2 yang masih melampaui batas tersebut. Sedangkan sebagian besar wilayah telah menunjukkan penurunan harga.

“Zona 1 dan Zona 2 rata-rata sudah sesuai HET, bahkan banyak yang di bawah HET. Hanya satu provinsi di masing-masing zona yang masih di atas HET,” ujar Listyo dalam konferensi pers usai rapat koordinasi lintas kementerian di Jakarta, Senin.

Untuk Zona 3, yang mencakup wilayah timur Indonesia seperti Papua, Maluku, dan NTT, Listyo mengakui masih terdapat tantangan logistik yang mempengaruhi harga beras.

"Yang memang perlu kita garap secara khusus adalah di wilayah Zona 3 atau wilayah timur yang memang butuh dukungan untuk masalah biaya logistik agar harga bisa sama," ujar dia.

Namun secara umum, Listyo mengatakan dari 59 kabupaten yang sebelumnya dilaporkan mengalami lonjakan harga, hasil pendalaman menunjukkan hanya 20 kabupaten yang masih berada di atas HET.

Sebagai tindak lanjut, Listyo mengatakan telah disepakati pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk menjaga agar harga beras tetap sesuai HET. Satgas ini akan bekerja sama dengan Satgas Pangan Polri, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Pasar, dan jajaran Bulog.

Ia menyebut pengawasan akan dilakukan langsung di pasar tradisional dan modern, untuk mendeteksi wilayah yang melampaui HET dan segera mengambil langkah korektif, mulai dari teguran, sanksi administratif, hingga penegakan hukum.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah akan mencabut izin usaha bagi distributor, pedagang dan pengecer beras yang tidak mematuhi aturan Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Kami sudah sepakat mengimbau distributor, pedagang, dan pengecer beras agar patuh pada regulasi HET. Imbauan ini berlaku dua minggu. Jika tidak diindahkan, izinnya akan kami cabut,” kata Amran di Jakarta, Senin.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional per 19 Oktober 2025, rata-rata harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) nasional di tingkat konsumen tercatat Rp12.531 per kilogram (kg), sedikit di atas HET nasional sebesar Rp12.500 per kg.

Rinciannya, harga rata-rata di Zona 1 sebesar Rp12.197 per kg, Zona 2 Rp12.785 per kg, dan Zona 3 Rp13.330 per kg.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan menambah program cetak sawah sebagai solusi jangka panjang untuk menekan harga beras khususnya di Zona 3 yang mencakup wilayah Indonesia timur seperti Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan selain melanjutkan operasi pasar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pemerintah akan mempercepat pembangunan sawah baru di daerah-daerah yang selama ini mengalami lonjakan harga akibat keterbatasan produksi dan tingginya biaya logistik.

“Daerah-daerah seperti Papua, kita akan bangun cetak sawah. Solusi permanen ke depan,” kata Amran dalam konferensi pers usai rapat koordinasi lintas kementerian di kantornya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, operasi pasar SPHP akan tetap berlangsung hingga Januari atau Februari 2026, dengan stok yang masih tersedia sebanyak 1 juta ton.

Namun, ia menekankan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto adalah mendorong swasembada pangan di seluruh pulau, tidak hanya beras, tetapi juga minyak goreng, protein, dan komoditas lainnya, sehingga wilayah tersebut menjadi mandiri dan tidak terbebani biaya angkut.

Amran mencontohkan Kalimantan sebelumnya bergantung pada pasokan beras dari Surabaya dan Sulawesi Selatan. Namun, kini Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat telah mencapai swasembada pangan.

Ia mengatakan kementeriannya akan mengejar cetak sawah di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur untuk melengkapi kemandirian pangan di wilayah tersebut.

"Kalsel, Kalteng, Kalbar, itu sudah swasembada. Tinggal kami kejar lagi, bangun cetak sawah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur," ujar dia.

Secara nasional, Amran menargetkan cetak sawah seluas 225.000 hektare pada tahun ini. Jumlah tersebut diproyeksikan bertambah menjadi 400.000 hektare pada 2026, termasuk pengembangan food estate di Merauke, Papua, yang direncanakan mencapai 200.000 hektare.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional per 19 Oktober 2025, rata-rata harga beras SPHP nasional di tingkat konsumen tercatat Rp12.531 per kilogram (kg), sedikit di atas HET nasional sebesar Rp12.500 per kg.

Rinciannya, harga rata-rata di Zona 1 sebesar Rp12.197 per kg, Zona 2 Rp12.785 per kg, dan Zona 3 Rp13.330 per kg.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025