REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mempersilakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi memeriksa langsung kondisi gudang beras pemerintah guna memastikan kebenaran stok nasional yang mencapai sekitar 5,2 juta ton. Ia menyatakan seluruh gudang penyimpanan beras di Indonesia terbuka bagi mahasiswa untuk melakukan pengecekan langsung sebagai bentuk transparansi pemerintah terhadap pengelolaan cadangan pangan nasional.

"BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) seluruh Indonesia, kami bebaskan bertanya kepada gudang-gudang karena gudang kita sudah full, itu stok beras kita tertinggi selama (Indonesia) merdeka, itu 5,2 juta ton," kata Mentan dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Menurutnya, jumlah stok beras saat ini menjadi yang tertinggi sejak Indonesia merdeka karena sebelumnya cadangan pemerintah hanya berada pada kisaran sekitar 2,6 juta ton. "Stok beras (saat ini) itu 5,2 juta ton, dulu hanya 2,6 juta ton," ujarnya.

Amran menjelaskan peningkatan stok tersebut terjadi meski kapasitas gudang nasional sebelumnya hanya mampu menampung sekitar 3 juta ton, sehingga kondisi penyimpanan saat ini dinilai sangat tinggi.

"Kapasitas gudang hanya 3 juta ton, sekarang 5 juta ton. Ini luar biasa," tutur Amran.

Amran menegaskan capaian stok beras nasional diraih tanpa impor karena seluruh kebijakan impor harus melalui persetujuan pemerintah dan hingga kini tidak ada tambahan pasokan dari luar negeri.

"Ada yang mengatakan, ini diragukan. Gimana diragukan? Impor tidak ada. Tanda tangannya kan (persetujuan impor) dari saya dengan Menteri Perdagangan. Tidak ada (impor beras), clear, kan?," beber Amran.

Selain itu, data peningkatan produksi pangan nasional juga didukung lembaga independen seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) serta Departemen Pertanian Amerika Serikat atau United States Department of Agriculture (USDA).

Amran menilai berbagai laporan internasional tersebut membuktikan keberhasilan peningkatan produksi dan cadangan pangan nasional sehingga keraguan terhadap data stok beras pemerintah dinilai tidak berdasar. Dia menegaskan itu menyoroti adanya pihak yang meragukan capaian swasembada pangan yang diraih saat ini.

"Mereka yang mengatakan (tidak swasembada). Masa ahli pertanian sedunia mau disalahkan oleh satu orang individu oknum? Enggak mungkin," kata Amran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, memastikan pasokan bahan pangan pokok aman dan harga stabil menjelang Idul FItri 2026.

Amran menyebut, data Neraca Pangan dan Proyeksi Produksi, mayoritas komoditas strategis surplus sampai April 2026.

Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog misalnya, saat ini mencapai 3,5 juta ton dan akan terus meningkat 15 persen pada Maret ini, seiring proses panen yang tengah berjalan.

“Kalau tren ini bertahan sampai akhir bulan, hampir pasti stok kita tembus 6 juta ton,” kata Amran dalam keterangan resmi, Senin (2/3/2026).

Jika produktivitas itu konsisten dan terjaga sampai akhir tahun, pemerintah memproyeksikan stok CBP mencapai 9 juta ton.

Menurutnya, stok dan produksi beras sangat kuat menjaga stabilitas pasokan dan harga di masyarakat.

“Kami pastikan stok beras nasional dalam kondisi surplus,” tutur Amran.

Selain beras, produksi dan stok jagung juga dalam kondisi baik. Saat ini ketersediaan jagung mencapai 10,751 juta ton. Sementara, kebutuhan 5,899 juta ton. Dengan demikian, produksi jagung dalam negeri surplus 4,852 juta ton.

Komoditas lainnya, gula konsumsi juga tercatat surplus 595 juta ton, cabai rawit besar surplus 74 ribu ton, dan cabai rawit surplus 105 ribu ton.

“Insyaallah, jelang Lebaran 2026 kebutuhan pokok aman. Data neraca pangan menunjukkan kita dalam posisi surplus untuk komoditas utama. Beras kita sangat cukup, jagung cukup, gula konsumsi cukup. Masyarakat tidak perlu khawatir,” ujar Amran.

Beberapa komoditas lain, kata Amran, bahkan sudah diekspor ke luar negeri. Minyak goreng misalnya, tercatat surplus 3,556 juta ton; daging ayam surplus 728 ribu ton; telur ayam surplus 349 ribu ton; dan bawang merah surplus 57 ribu ton.

“Ini bukti bahwa produksi dalam negeri kuat dan mampu menopang kebutuhan nasional, bahkan untuk ekspor,” kata Amran.

Selain memastikan produksi dan stok bahan pangan aman, pemerintah terus memantau proses distribusi dan memperkuat pasokan di seluruh wilayah.

Kementerian Pertanian memantau proses tersebut dari hari ke hari dengan melibatkan Penyuluh Pertanian Lapangan.

“Ini kami pantau harian. Jadi, stok ada, produksi jalan, distribusi kita kawal. Target kita sederhana, Lebaran tenang, harga stabil, masyarakat tersenyum,” kata Amran.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyidak ribuan karung bawang bombay selundupan yang tidak berizin dan terindikasi membawa penyakit.
Dia mengungkapkan, barang bukti yang diamankan mencapai 6.172 karung bawang bombay dengan total berat sekitar 133,5 ton.
Menurutnya, bawang bombay ilegal yang ditemukan di Semarang itu masuk tanpa dokumen resmi, tidak membayar pajak, dan berpotensi membawa bakteri berbahaya bagi pertanian nasional.
“Pajak-pajaknya tidak masuk, nyelundup masuk, merusak ekosistem kita karena ada bakteri dibawa, penyakit, dan seterusnya. Ini harus kami minta PM (Polisi Militer) dampingi, Kapolres turun, diusut dan dibongkar sampai akar-akarnya. Harus dikasih efek jera,” ujar Amran melalui keterangan resmi, Sabtu (10/1/2026).
Amran pun menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap praktik impor ilegal pangan yang merugikan petani dan mengancam ekosistem pertanian nasional. Amran menekankan bahwa dalam konteks pertanian, jumlah bukan satu-satunya ukuran bahaya.
“Bukan soal tonnya. Satu ton dengan seribu ton sama kalau bawa penyakit. Satu kilo dengan satu juta kilo sama. Dampaknya besar, karena ini menyangkut psikologi dan semangat petani,” ujarnya.
Dia menuturkan, praktik impor ilegal pangan merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan produksi nasional dan kesejahteraan petani. Amran menyebut, Indonesia memiliki sekitar 160 juta petani, serta 4–5 juta peternak, yang tidak boleh dikorbankan hanya demi kepentingan segelintir oknum.
“Masa mau korbankan 100 juta orang hanya karena 10 atau 20 orang? Ini tidak benar. Tidak boleh ada ampun,” katanya.
Dia juga mengingatkan bahwa Indonesia saat ini telah swasembada beras dan tengah memperkuat produksi pangan strategis lainnya. Masuknya pangan ilegal, meski dalam jumlah kecil, dapat menimbulkan dampak psikologis besar bagi petani, menurunkan motivasi produksi, dan membuka kembali ketergantungan impor.
“Kalau petani tahu ada impor beras satu ton saja, dampaknya ke 29 juta petani beras dan keluarganya bisa 115 juta orang. Petani bisa berhenti, lalu impor lagi. Ini yang harus dijaga ketat," imbuhnya.
Amran mengingatkan bahwa bahwa pengawasan tidak hanya berlaku untuk bawang, tetapi juga komoditas strategis lain seperti beras, gula, dan pangan pokok lainnya. Ia mengaku telah menerima banyak laporan terkait penyelundupan pangan, pupuk ilegal, hingga mesin pertanian.
“Ini semua akan kita bongkar. Coba saja satu sampai dua minggu ke depan, kita bongkar semua,” ujarnya.
Lebih lanjut, Amran menuturkan bahwa bahaya laten penyakit hewan dan tumbuhan akibat penyelundupan, dengan menyinggung kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang pernah masuk dan menimbulkan kerugian besar bagi peternak.
“Satu atau dua ekor ternak terjangkit bisa merusak jutaan ekor ternak. Kerugiannya bukan negara, tapi petani. Bisa ratusan triliun. Ini nyata dan pernah terjadi,” ungkapnya.
Amran menyebut, penentuan pihak-pihak yang terlibat akan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Namun, dia memastikan Kementerian Pertanian akan berada di garis depan dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.
“Ini bukan soal hari ini, tapi dampaknya ke depan dan saya tidak akan berhenti sampai praktik-praktik seperti ini benar-benar dihentikan,” pungkasnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan siap menjalankan solusi permanen bagi penguatan sektor pertanian di dua wilayah strategis Indonesia, yakni Sabang dan Batam, menyusul pertemuan dengan Wali Kota Sabang dan Wali Kota Batam sejak pukul 06.00 WIB di Jakarta, Rabu (26/11).

"Kita diskusi penuh keakraban, kekeluargaan, dan menghasilkan solusi permanen untuk Sabang dan Batam," kata Mentan Amran.

Untuk Sabang, Amran akan memberikan bantuan pengembangan padi gogo, kelapa, dan kakao, termasuk bantuan alsintan dan pompa. Mentan juga berkoordinasi langsung dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pengembangan desa nelayan merah putih di Sabang, Aceh.

"Nah ini yang menarik, ada permintaan kakao, kemudian kelapa, padi gogo, pompa, desa nelayan. Kami langsung telepon Menteri KKP, sahabatku yang luar biasa, langsung beliau penuhi permintaan. Jadi ini adalah Rabu berkah, seluruh permintaan dipenuhi semua. Ini demi untuk rakyat Aceh, demi untuk rakyat Sabang," jelas Amran.

Amran juga menyatakan dukungan kepada masyarakat Batam terkait pengembangan hortikultura dan jagung. Ia mendorong agar Batam dapat menjadi penyuplai hortikultura bagi negara tetangga seperti Singapura.

"Kemudian kami dukung hortikultura untuk Batam, nanti menyuplai ke Singapura. Ini yang benar, cara-cara ini yang diinginkan Bapak Presiden, cara-cara yang diinginkan pusat," katanya.

Dukungan untuk ekspor juga diberikan kepada Sabang agar dapat mengakselerasi ekspor cokelat di pasar global. Menurut Amran, penguatan industri olahan kakao di Sabang mampu memberikan nilai tambah hingga 37 kali lipat.

"Jadi ini yang kita dorong industri, kami siapkan bibit unggul, nanti Kepala Dinas menindaklanjuti. Berapa saja Bapak minta, insya Allah kita penuhi untuk Sabang," tuturnya.

Ia mencontohkan, keberhasilan ekspor daerah lain sebagai pembuktian kemampuan Indonesia. Menurut Amran, hal serupa diterapkan di Kalimantan Barat, yakni ekspor jagung dan kelapa ke negara tetangga.

Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas dukungan pemerintah pusat.

"Kami dari Aceh, dari Sabang, tentunya sebuah kehormatan yang luar biasa bisa diterima oleh Pak Menteri pada pagi yang berbahagia ini. Tentunya kami dari sebagai kepala daerah, yang disampaikan Pak Menteri tentunya harus kami taati. Jadi oleh karenanya bantuan dari Pak Menteri tadi alhamdulillah bisa kami dapat berikan untuk masyarakat," ujarnya.

Senada, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, juga mengapresiasi tinggi sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas pangan dan memperkuat komoditas unggulan.

"Semua spirit kita bagaimana agar berkontribusi untuk negara yang kita cinta ini. Merah putih, itu kata kunci yang kita tangkap pada pagi hari ini. Kalaulah komunikasi antara daerah dengan pusat bisa terbangun seperti ini, Insya Allah akan sangat kuat Republik ini ke depan," pungkas Amsakar.

Komisi IV DPR RI memberi apresiasi besar kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman atas lonjakan kinerja sektor pangan dalam waktu singkat, seperti yang disampaikan dalam Rapat Kerja pada Senin (24/11).

Seluruh fraksi menilai capaian Kementerian Pertanian (Kementan) termasuk peningkatan produksi dan stabilitas stok, serta kenaikan kesejahteraan petani, perbaikan tata kelola, hingga respons cepat terhadap persoalan lapangan.

Endang Setyawati Thohari dari Fraksi Gerindra mengaku bahwa perubahan di sektor pertanian sangat terasa. Ia mendorong konsolidasi kelembagaan penyuluh, serta keberlanjutan pengembangan komoditas strategis seperti sorgum.

"Selama 30 tahun saya di Kementan, baru kali ini merasakan gebrakan yang nyata. Ke depan kami berharap ada grand strategy agar capaian ini berkelanjutan dan tidak berubah setiap pergantian pimpinan," kata Endang.

Dari Fraksi PDI Perjuangan, Rokhmin Dahuri menilai capaian swasembada beras dengan produksi 34,77 juta ton sebagai tonggak penting. Ia berharap, swasembada dapat diperluas ke jagung, kedelai, dan tebu serta diperkuat dengan varietas yang tahan perubahan iklim.

"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya. NTP naik dari 111 menjadi 124,3 dan realisasi anggaran diproyeksikan 93,8 persen di tahun 2025, ini kinerja yang patut diapresiasi," kata Rokhmin.

Pujian serupa datang dari Fraksi Golkar lewat Firman Subagyo yang menilai kinerja Kementan sebagai prestasi luar biasa. Ia juga menyinggung tantangan seperti anomali cuaca, alih fungsi lahan, serta pentingnya menarik minat generasi muda untuk bertani.

"Kami mengapresiasi serapan anggaran yang sudah mencapai 72 persen. Ini harus diteruskan dan diarahkan pada sektor produktif untuk mendukung swasembada pangan," katanya.

Dari Gerindra, Darori Wonodipuro menyoroti data BPS yang menunjukkan kenaikan produksi nasional.

"Kami membaca data BPS, produksi naik 13,5 persen. Ini capaian yang luar biasa," katanya.

Sementara, anggota Fraksi NasDem, Muhammad Habiburokhman, menilai capaian tahun ini sebagai warisan penting. Ia pun mendorong agar komoditas lain dapat segera menyusul di jalur swasembada. Adapun Hindun Anisah dari PKB mengapresiasi kenaikan NTP dan predikat WTP, sambil mengingatkan tentang konsistensi realisasi anggaran agar kinerja tetap stabil.

Apresiasi juga datang dari PAN, Demokrat, dan fraksi lainnya. Mereka menyoroti keberhasilan menjaga produksi, memperkuat stok, serta mendorong stabilitas harga komoditas rakyat seperti kopi. Sejumlah anggota DPR juga menilai perlunya roadmap yang lebih kuat untuk bawang putih, kedelai, dan cabai agar Indonesia memiliki fondasi kemandirian lebih baik di masa depan.

Menutup rapat, Mentan Amran menyatakan bahwa capaian ini adalah hasil arahan Presiden dan sinergi lintas sektor.

"Keberpihakan kepada petani tidak berhenti pada capaian tahun ini. Program akan diperkuat secara berkelanjutan, sinkron, dan berbasis kebutuhan lapangan," tutup Amran.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang mengepalai Kementerian Pertanian (Kementan) mendapatkan apresiasi dari Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) atas capaian sektor pertanian yang terus membaik dan berhasil memperoleh penghargaan dari FAO.

"Kami atas nama Komisi IV sampaikan penghargaan atas Kementan yang sudah mencapai indikator penilaian, membaik, bahkan dapat penghargaan dari FAO," kata Titiek dalam Rapat Kerja bersama Kementan terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran 2025 serta rencana program tahun 2026, Senin (24/11).

Titiek menyebut, sektor pertanian menghadapi tantangan serius, mulai dari perubahan iklim yang sulit diprediksi, kekeringan, organisme pengganggu tanaman, hingga pola tanam yang berpengaruh pada produktivitas.

Menurutnya, arahan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan harus diikuti percepatan program strategis di lapangan, termasuk optimalisasi lahan, penyediaan irigasi, benih unggul, pupuk subsidi, hingga modernisasi alsintan.

"Upaya swasembada tidak boleh terhambat satu pihak. Ini menuntut kerja bersama pemerintah pusat, daerah, lembaga teknis, BUMN, pelaku usaha hingga petani," ujarnya.

Sementara itu, Mentan Amran menyatakan bahwa Kementan bergerak cepat menghadapi tantangan pangan dan memastikan ketersediaan secara berkelanjutan.

"Pada tahun 2025 Kementan fokus pada cetak sawah, oplah, pompanisasi, pengembangan padi gogo, dan irigasi bersama PU," jelas Mentan Amran.

Ia menyatakan, pagu alokasi 2025 sebesar Rp31,91 triliun dengan pagu efektif Rp31,12 triliun telah dioptimalkan untuk menjalankan berbagai program strategis. Antara lain, tambahan anggaran sebagai tindak lanjut untuk peningkatan komoditas perkebunan strategis seperti tebu, kelapa, kakao, mete, lada, dan pala.

Amran menambahkan bahwa progres realisasi anggaran hingga 20 November 2025 mencapai 72,29 persen dan diproyeksikan minimal mencapai 93 persen pada akhir tahun.

"Kami terus berupaya untuk meningkatkan serapan anggaran dan diproyeksikan realisasi penyerapan sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai minimal 93 persen melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan dengan tetap menjaga pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan secara akuntabel," tutur Amran.

Dalam raker, Amran memaparkan rencana kerja pada 2026 dengan pagu anggaran Rp40,145 triliun, sejalan dengan tema kerja tahun depan yang diarahkan untuk kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif.

Sejalan, Kementan menegaskan komitmennya untuk menjaga percepatan produksi, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memastikan swasembada dapat dicapai secara berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menelusuri dugaan penyelundupan 250 ton beras ilegal asal Thailand yang masuk melalui Sabang, Aceh, dengan indikasi adanya penerbitan izin sebelum rapat koordinasi resmi pemerintah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menduga pelaku memang sengaja merencanakan impor tanpa persetujuan pemerintah pusat.

Ia mengatakan menerima laporan bahwa izin impor dari Thailand telah terbit sebelum rapat koordinasi mengenai impor beras digelar pada 14 November 2025.

"Rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan," ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (23/11/2025).

Sementara itu, Amran juga telah mengkonfirmasi ke seluruh anak buahnya di Kementerian Pertanian (Kementan) dan mereka mengaku tidak memberikan izin impor beras pada rakor tersebut.

"Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi, Bapanas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan," ungkapnya.

Dia juga telah memastikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga tidak memberikan izin impor beras pada kasus ini.

"Kami telpon Menteri Perdagangan tadi langsung, beliau katakan bahwa tidak ada, tidak izin," kata Amran.

Amran menjelaskan, kasus ini bermula dari laporan yang masuk sekitar pukul 14.00 WIB tadi bahwa ditemukan 250 ton beras impor ilegal di sebuah gudang di Sabang, Aceh.

Gudang tersebut merupakan milik perusahaan swasta PT Multazam Sabang Group, perusahaan yang dilaporkan melakukan impor tanpa izin pemerintah pusat.

Setelah dilakukan penelusuran, Amran segera berkoordinasi dengan Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam untuk menghentikan aktivitas di lokasi.

Pemerintah kemudian memerintahkan penyegelan untuk memastikan beras ilegal tersebut tidak beredar keluar.

Mentan Amran menekankan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah tidak membuka keran impor karena stok nasional mencukupi, pernah menyentuh angka 4,2 juta ton dan saat ini sekitar 3,8 juta ton.

"Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh import karena stok kita banyak. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya," tegasnya.

PT Pupuk Indonesia terlibat secara langsung dalam penguatan pengawasan distribusi pupuk oleh Kementerian Pertanian (Kementan), menyusul kebijakan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk sebesar 29 persen mulai 22 Oktober lalu.

Sebelumnya, Menteri Pertanian/Kepala Bapanas Amran Sulaiman menyampaikan salah satu strategi pengawasan dilakukan dengan menyampaikan laporan terbaru yang berisi pengaduan masyarakat di setiap pekan.

"Setiap hari Jumat kami mengumumkan atau menyampaikan, menindaklanjuti laporan seluruh masyarakat tani Indonesia, tentang pupuk, alat mesin pertanian dan lain-lain," kata Amran di Jakarta, Jumat (21/11).

Pengawasan ini secara khusus berfokus terhadap kepatuhan pada HET pupuk subsidi. Amran menjelaskan, pada pekan ini tercatat ada 115 distributor yang menjual pupuk subsidi di atas HET. Ia pun meminta kepada Pupuk Indonesia untuk mencabut penetapan izin jual.

"Tetapi kami prioritas masalah HET, harga eceran tertinggi pupuk. Sekarang ini masih ada, satu minggu ini ada 115 itu harga di atas HET. Dan hari ini juga kita tindaklanjuti meminta kepada Pupuk Indonesia untuk izinnya dicabut," ujar Amran.

Selain temuan harga di atas HET, pengawasan juga menemukan 136 pihak yang mempersulit petani menebus pupuk hanya dengan menggunakan KTP.

"Kemudian yang kedua adalah masih ada saudara kita dari seluruh Indonesia, 136 yang melarang atau mempersulit untuk menebus pupuk dengan menggunakan KTP. Kalau ini 136 kami minta ditegur. Jadi teguran, tapi kalau minggu depan masih terjadi, izinnya juga kita cabut," tambahnya.

Sejak kebijakan dijalankan, tren pengaduan pun dilaporkan menurun signifikan, dari sekitar 2 ribu pengaduan kini hanya tersisa sekitar 115.

"Jadi ini sudah menurun tinggal 5 persen dari total laporan. Yang dulunya 2 ribu sekarang tinggal 115, berarti 5 persen. Ini alhamdulillah sudah membaik," tutur Amran.

Amran memastikan pemerintah tidak akan memberi toleransi bagi pelanggar. Ia menegaskan, izin langsung dicabut saat pelanggaran terverifikasi.

"Itu nanti semua yang diverifikasi. Ini kan ribuan. Semua yang diverifikasi, sudah terbukti, langsung dicabut. Itu enggak ada ampun," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah, menilai sejumlah kebijakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mulai memberi dampak positif bagi sektor pertanian nasional. Ia menyebut gaya kepemimpinan Amran yang tegas dan bersih menjadi inspirasi tidak hanya bagi petani, tetapi juga para santri.

Toto menyampaikan pandangan itu kepada pers di Jakarta, Jumat (14/11/2025). Ia mengatakan dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap berbagai langkah Amran membuat dunia pertanian “naik kelas” dan terasa lebih bergairah.

Menurut Toto, apresiasi kepada Amran datang dari beragam kelompok masyarakat. Di kalangan santri, Amran bahkan dipandang sebagai figur yang tegas melawan praktik korupsi, terutama di lingkup Kementerian Pertanian.

“Dalam berbagai survei, publik merindukan figur yang berani melawan korupsi. Sikap seperti ini memang tidak mudah karena mengundang risiko dan musuh. Namun Pak Amran tetap memilih jalan itu,” ujar Toto.

Ketua Umum Alumni Pondok Pesantren YLPI Tegalega Sukabumi itu menilai keberanian Amran bisa muncul dari dua faktor. Pertama, keyakinan spiritual yang membuatnya mantap melawan penyimpangan. Kedua, posisi ekonomi pribadi Amran yang dianggap sudah “selesai”, sehingga tidak memiliki kepentingan untuk memperkaya diri melalui jabatan.

Toto menambahkan, pengalaman Amran yang pernah hidup dalam kondisi ekonomi sulit turut membentuk perspektifnya sebagai pejabat publik. Menurut dia, hal itu membuat Amran tidak ingin mengambil kebijakan atau tindakan yang menyusahkan rakyat.

“Justru karena pernah hidup susah, ketika mendapat jabatan, ia memilih menekan praktik korupsi yang merugikan masyarakat,” kata Toto.

Di ruang publik, citra tersebut membuat Amran mendapatkan julukan “Mr Clean” dari sebagian warganet. Istilah itu pernah dilekatkan kepada Menteri Keuangan Mar’i Muhammad pada era sebelumnya.

Toto menyebut ada dua alasan mengapa santri memberikan apresiasi tinggi terhadap Amran. Pertama, aspek ketegasan, keberanian, dan integritasnya. Kedua, komitmennya terhadap sektor pertanian, yang dalam tradisi pesantren dianggap bagian dari imarotul ard atau upaya memakmurkan bumi, sebagaimana pesan dalam Alquran.

Ia menuturkan, bertani juga dipandang sebagai bentuk ibadah sosial (muamalah), yang memiliki posisi penting dalam ajaran Islam. “Dalam pandangan para santri, salah satu cara memakmurkan masjid adalah dengan memakmurkan bumi melalui pertanian,” ujarnya.

Dengan berbagai persepsi tersebut, Toto menilai kehadiran Amran memberi harapan baru bagi kelompok santri maupun petani yang mendambakan pejabat publik berintegritas dan berpihak pada rakyat.

Subang, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa pengecer dan distributor di Subang, Jawa Barat pada Rabu (12/11/2025). Salah satunya yakni distributor pupuk Indo Tani 3 Sukamandi, Subang.

Amran mengungkapkan harga pupuk sudah turun 20% sesuai aturan, sama seperti beberapa provinsi yang juga telah disidaknya.

"Alhamdulillah, setelah kami keliling dari 7 provinsi, semua patuh pada arahan pusat (pada) arahan Bapak Presiden. Turun 20% harga pupuk, di seluruh Indonesia," kata Amran setelah sidak di salah satu gudang pupuk di Subang, Rabu (12/11/2025).

Selain itu, Amran juga menuturkan dirinya turut melakukan pengecekan terhadap distributor yang belum menurunkan harga. Hasilnya, masih ada beberapa distributor yang belum mentaati aturan di beberapa provinsi.

Foto: Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa pengecer dan distributor di Subang, Jawa Barat pada Rabu (12/11/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata) Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa pengecer dan distributor di Subang, Jawa Barat pada Rabu (12/11/2025). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata)

"Kita sudah cabut izinnya, yang melanggar. Ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Utara," lanjutnya.

Adapun dari segi laporan mengenai adanya pengecer atau distributor yang belum menurunkan harga pupuk, Amran mendapat lebih dari 2.039 laporan. Setidaknya ada 190 izin pengecer atau distributor yang sudah dicabut.

"Yang saya lihat laporan 2.039, kemudian ada 190 yang terakhir (dicabut), kita evaluasi mingguan," jelas Amran.

Amran sudah menegaskan tidak ada toleransi bagi pengecer yang bermain curang dengan menahan atau menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET). Ia menyebut sisa barang yang dijajakan pelanggar akan dialihkan kepada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Pihaknya juga akan memecat jajaran manajer PT Pupuk Indonesia (Persero) yang tidak menindak tegas pengecer atau distributor pupuk yang tak menurunkan harga 20%.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta kepada para peternak di seluruh Indonesia untuk tidak khawatir merespons pembentukan sistem pembibitan nasional yang dikawal oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai penyangga utama kebutuhan bibit.

Mentan Amran menegaskan, penguatan sektor pembibitan oleh BUMN bukan mengambil alih peran peternak, melainkan untuk memastikan ketersediaan bibit unggul dan pakan yang terjamin di seluruh Indonesia. Ia menyampaikan, seluruh kebijakan ini justru dirancang untuk memperkuat posisi peternak rakyat sebagai pelaku utama di lapangan.

"Peternak rakyat jangan khawatir. Justru sekarang saatnya peternak rakyat bangkit. Pemerintah hadir untuk memastikan mereka tidak sendirian. Kita siapkan dukungan bibit, pakan, teknologi, bahkan akses pembiayaan," tutur Amran usai mengikuti upacara Hari Pahlawan di Kantor Pusat Kementan, Jakarta pada Senin (10/11).

Amran menjelaskan, pemerintah berkomitmen agar proses budidaya tetap di tangan rakyat, sementara BUMN berperan sebagai penyangga strategis untuk memastikan keberlanjutan pasokan dan kestabilan harga di pasar.

Untuk itu, ia mengaku optimistis, bahwa kolaborasi ini akan menciptakan model ekonomi baru yang berpihak kepada peternak, sekaligus meningkatkan daya saing sektor peternakan unggas nasional.

"Kita bangun ekosistem, bukan sekadar proyek. Tujuan akhirnya adalah kemandirian, dan itu hanya bisa dicapai kalau peternak kecil ikut tumbuh bersama," ujarnya.

"Pembibitan harus di-back up oleh BUMN agar peternak kecil tidak kesulitan bibit dan pakan. Tapi budidaya tetap dilakukan oleh peternak rakyat. Inilah ekosistem yang sehat, saling menopang," lanjut Amran.

Selain mendorong peningkatan produktivitas, Mentan juga menilai program ini akan membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor pendukung, seperti logistik, pakan, transportasi, dan pengolahan hasil peternakan.

"Peternakan itu bukan hanya soal ternak, tapi soal martabat ekonomi rakyat. Saat peternak rakyat bangkit, maka ketahanan pangan nasional ikut kuat," kata Amran.

Saat ini, dalam upaya membangun ekosistem peternakan nasional yang kokoh dan berkelanjutan, Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong pembangunan pakan dan sistem pembibitan nasional yang didukung investasi mencapai Rp20 triliun.

Amran memaparkan, strategi ini akan menerapkan rantai nilai yang kuat dari hulu ke hilir. Dengan pembibitan nasional di bawah BUMN, kualitas genetik ternak dan produktivitas meningkat, dengan risiko kekurangan pasokan dapat ditekan. Sementara itu, peternak kecil tetap menjadi tulang punggung budidaya, memastikan pemerataan ekonomi di pedesaan di seluruh Indonesia.

"Kita ingin agar peternak kecil tidak hanya bertahan, tapi naik kelas. Pemerintah hadir untuk membangun ekosistem, bukan untuk menggantikan peran mereka," katanya.

Adapun investasi itu direncanakan untuk memperkuat rantai pasok pembibitan, pemeliharaan atau budidaya, serta industri pakan lokal. Dana tersebut akan digunakan dalam pembangunan pusat-pusat pembibitan modern, laboratorium genetik, serta fasilitas distribusi bibit dan pakan yang terintegrasi dengan sistem logistik nasional.

Amran menyampaikan, langkah besar ini merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia berdaulat pangan dan mandiri protein hewani berbasis pulau. Dengan sistem yang terintegrasi, Indonesia diharapkan tak lagi bergantung pada impor bakalan atau bibit unggul dari luar negeri.

"Kalau bibit dan pakan kita kuat, peternakan nasional pasti mandiri. Kuncinya ada pada kolaborasi antara negara, BUMN, dan rakyat," pungkas Amran.

Nama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menempati peringkat teratas dalam survei Indikator Politik Indonesia terkait kinerja sejumlah pejabat tinggi negara usai satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang disampaikan beberapa waktu lalu.

Dalam evaluasi tersebut, Mentan Amran mencatat tingkat kepuasan publik tertinggi, yakni sebesar 84,9 persen.

"Yang menarik, Pak Amran Sulaiman justru mencatat tingkat kepuasan paling tinggi di antara pejabat tinggi negara," ujar Prof. Burhanuddin Muhtadi selaku pimpinan Indikator Politik Indonesia saat memaparkan hasil survei di Jakarta.

Burhanuddin menjelaskan, kepuasan itu didominasi oleh kalangan petani yang merasakan langsung kebijakan dan kepemimpinan Mentan Amran dalam mendukung sektor pertanian nasional.

"Di antara yang mengenal Pak Amran, umumnya tingkat kepuasannya sangat tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah petani yang merasa diayomi dan dilayani dengan baik," katanya.

Selain Amran Sulaiman, survei juga mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap pejabat lainnya. Urutan tingkat kepuasan tersebut adalah sebagai berikut:

Andi Amran Sulaiman - Menteri Pertanian (84,9%)Teddy Indra Wijaya - Sekretaris Kabinet (84,5%)Purbaya Yudhi Sadewa - Menteri Keuangan (84,1%)Nasaruddin Umar - Menteri Agama (83,4%)Prasetyo Hadi - Menteri Sekretariat Negara (82,9%)Agus Harimurti Yudhoyono - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan (82,3%)Tengku H. Najat Subijanto - Kepala Badan/Pimpinan terkait pembangunan nasional (82,2%)Hanif Faisal Nurofiq - Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (81,1%)Brian Yuliarito - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (80,4%)Abdul Mu'ti - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (79,2%)

Burhanuddin menyatakan, hasil ini menjadi bukti bahwa popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan kepuasan publik terhadap kinerja pejabat.

"Ada pejabat yang mungkin tidak sering tampil di media, tetapi kerja-kerjanya dirasakan langsung oleh masyarakat yang menjadi basis penerima manfaat," tutur Burhanuddin.

Survei evaluasi setahun pemerintahan Prabowo-Gibran ini melibatkan ribuan responden dari berbagai latar belakang sosial ekonomi di seluruh Indonesia. Penilaian mencakup berbagai aspek kinerja pejabat tinggi negara, mulai dari efektivitas kebijakan hingga dampaknya terhadap kelompok masyarakat penerima manfaat.

Temuan mengenai tingginya kepuasan terhadap Mentan Amran Sulaiman menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap menjadi salah satu fokus utama pemerintahan saat ini. Kementerian Pertanian dinilai berhasil menjaga kepercayaan publik, terutama dari kalangan petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan nasional.