Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia mencapai US$433,4 miliar per kuartal I/2026 atau sekitar Rp7.366,37 triliun (kurs JISDOR 31 Maret 2026 sebesar Rp16.999 per dolar AS). Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia ini tumbuh 0,8%.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Indrayana menjelaskan ULN tersebut terbagi ke utang pemerintah dan swasta. Perinciannya, ULN pemerintah tercatat sebesar US$214,7 miliar atau tumbuh 3,8% secara tahunan (year on year/YoY).

"Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara [SBN] internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia," kata Denny dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).

Dia menyebut ULN pemerintah diarahkan untuk untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas, yang disebut untuk keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektornya, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,2%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,5%); hingga Transportasi dan Pergudangan (8,5%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah," paparnya.

ULN Swasta Susut

Sebaliknya, ULN swasta mencapai US$191,4 miliar pada kuartal I/2026, terkontraksi sebesar 1,8 YoY. Denny menjelaskan perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing turun 3,6% YoY dan 1,3% YoY.

Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4% terhadap total ULN swasta.

"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6% terhadap total ULN swasta," kata Anton.

Sejalan dengan itu, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 29,5% pada kuartal I/2026. Angka tersebut didominasi ULN jangka panjang sebesar 85,4% terhadap total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," tutup Denny.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia mencapai US$437,9 miliar pada Februari 2026 atau sekitar Rp7.347,5 triliun (kurs JISDOR 27 Februari 2026 sebesar Rp16.779 per dolar AS). Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia itu tumbuh 2,5%.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menjelaskan utang luar negeri tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri sektor publik khususnya bank sentral seiring dengan aliran masuk modal asing ke instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global," jelas Denny dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan ULN terbagi ke utang pemerintah dan swasta. Perinciannya, ULN pemerintah tercatat sebesar US$215,9 miliar atau naik 5,5% secara tahunan (year on year/YoY).

Dia menyebut ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas, yang disebut untuk keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektornya, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,3%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,6%); hingga Transportasi dan Pergudangan (8,5%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN pemerintah," paparnya.

Utang Luar Negeri Swasta Susut

Sebaliknya, ULN swasta mencapai US$193,7 miliar pada Februari 2025, turun sebesar 0,7% YoY. Denny menjelaskan perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing turun 2,8% YoY dan 0,2% YoY.

Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,3% terhadap total ULN swasta.

"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,0% terhadap total ULN swasta," kata Denny.

Sejalan dengan itu, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 29,8% pada Februari 2026, naik sedikit dibandingkan posisi Januari 2026 sebesar 29,6%. Angka tersebut didominasi ULN jangka panjang sebesar 84,9% terhadap total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," tutup Denny.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia mencapai US$431,7 miliar per kuartal IV/2025 atau sekitar Rp7.196,43 triliun (kurs JISDOR 31 Desember 2025 sebesar Rp16.670 per dolar AS).

Dibandingkan periode sebelumnya atau kuartal III/2025 sebesar US$427,6 miliar, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia itu naik 0,96%.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menjelaskan ULN terbagi ke utang pemerintah dan swasta. Perinciannya, ULN pemerintah tercatat sebesar US$214,3 miliar atau naik dari periode sebelumnya sebesar US$210,1 miliar.

"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara [SBN] internasional," jelas Denny dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026).

Dia menyebut ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas, yang disebut untuk keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektornya, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,8%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,7%); hingga Transportasi dan Pergudangan (8,6%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah," paparnya.

ULN Swasta Susut

Sebaliknya, ULN swasta menurun dari US$194,5 miliar pada kuartal III/2025 menjadi sebesar US$192,8 miliar per kuartal IV/2025. Denny menjelaskan dipengaruhi oleh penurunan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).

Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9% terhadap total ULN swasta.

"ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3% terhadap total ULN swasta," kata Denny.

Sejalan dengan itu, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 29,9% per kuartal IV/2025, naik dibandingkan periode sebelumnya sebesar 29,5%. Angka tersebut didominasi ULN jangka panjang sebesar 85,7% terhadap total ULN, menurun dari kuartal III/2025 sebesar 86,1%.

"Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutup Denny.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia mencapai US$423,9 miliar per akhir Oktober 2025 atau sekitar Rp7.059 triliun (asumsi kurs JISDOR 13 Desember 2025 sebesar Rp16.652 per dolar AS).

Dibandingkan bulan sebelumnya atau September 2025 sebesar US$425,6 miliar, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia itu turun 0,4%. Sementara secara tahunan (year on year/YoY), posisi utang eksternal itu meningkat 0,3%.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menjelaskan ULN terbagi ke utang pemerintah dan swasta. Perinciannya, ULN pemerintah tercatat sebesar US$210,5 miliar atau tumbuh 4,7 YoY.

"Perkembangan ULN [pemerintah] tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara [SBN] internasional," jelas Denny dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).

Dia menyebut ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.

Berdasarkan sektornya, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,2% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,6%); Jasa Pendidikan (16,4%); Konstruksi (11,7%); hingga Transportasi dan Pergudangan (8,6%).

"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," paparnya.

Swasta Tahan Ekspansi Utang Luar Negeri

Meski ULN pemerintah meningkat, ULN swasta justru terus menurun dari US$192,5 miliar pada September 2025 menjadi sebesar US$190,7 miliar per akhir Oktober 2025.

Perkembangan itu melanjutkan tren penurunan ULN swasta pada bulan sebelumnya: dari US$194,2 miliar pada Agustus 2025 menjadi US$192,5 miliar per September 2025

"Secara tahunan, ULN swasta [juga] mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,9%," ungkap Denny.

Perinciannya, kontraksi pertumbuhan terjadi kepada ULN lembaga keuangan atau financial corporations yakni 4,7% YoY. Sementara itu, ULN bukan lembaga keuangan atau nonfinancial corporations terkontraksi 1,2% YoY.

Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,9% terhadap total ULN swasta.

Sejalan dengan itu, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) turun menjadi 29,3% per akhir Oktober 2025, relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 29,5%. Dominasi ULN jangka panjang juga sebesar 86,2% terhadap total ULN, sedikit meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 86,1%.

"Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutup Denny.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri aliran uang dari kasus suap kepada Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya sebesar Rp5,75 miliar.

Pasalnya, Rp5,25 miliar dari dugaan suap itu digunakan untuk membayar utang kampanye Pilkada 2024. Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto mengatakan tim lembaga antirasuah menelusuri aliran dana menggunakan teknik follow the money.

Dia menjelaskan pengusutan ini bagian dari memaksimalkan aset recovery kepada negara.

"Kita akan menelusuri dengan metode follow the money, bagaimana uang yang diterima asalnya dari mana, kemudian larinya kemana, digunakan untuk apa, dan tidak tertutup kemungkinan mungkin ada sebagian sudah digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik yang lain," kata Mungki, Kamis (11/12/2025).

Penyidik KPK, katanya, sudah bergerak menelusuri aliran dana dan melacak aset di perkara yang melibatkan Anggota DPRD Lampung Tengah ini.

Mungki mengatakan KPK bekerja sama dengan PPATK guna mengetahui kemana saja uang tersebut mengalir, termasuk siapa saja pihak yang mendapatkannya.

"Bagaimana tekniknya? Tekniknya tentu berbagai macam teknik kita gunakan, bekerjasama dengan PPATK tentu saja, kemudian juga dengan pihak perbankan dan pihak-pihak lainnya yang terkait," ungkap Mungki.

Pada perkara ini, Ardito meminta Riki, Anggota DPRD Lampung Tengah untuk memenangkan vendor guna menangani proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog.

Ironinya pengkondisian berlangsung setelah Ardito dilantik sebagai Bupati. Dia sudah mengatur vendor yang mengerjakan proyek PBJ itu, yakni perusahaan milik keluarga atau tim kampanye dirinya saat bertarung di Pilkada 2024.

Dari pengkondisian itu, dia mendapatkan fee Rp5,25 miliar. Tak hanya itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan setempat, dia juga mendapatkan fee Rp500 dari Direktur PT Elkaka Mandiri (PT EM) karena telah memenangkan perusahaan itu untuk menjalankan 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar.

Bisnis.com, BATUSANGKAR - Bank Indonesia perkirakan pada kuartal IV-2025 ada peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatra Barat seiring adanya momen liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 di penghujung tahun nanti.

Kepala BI Sumbar, M. Abdul Majid Ikram mengatakan Ranah Minang yang terkenal dengan keindahan alamnya akan menjadi daya tarik dan pilihan bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk liburan Nataru ke Sumbar.

"Sektor pariwisata, UMKM, dan transportasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumbar pada penutupan tahun 2025 nanti," katanya, Jumat (21/11/2025).

Majid menyampaikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal III-2025 tumbuh sebesar 3,36% yoy dibanding triwulan III-2024 yang ditopang adanya sektor lapangan usaha jasa lainnya serta lapangan usaha industri pengolahan.

Di mana sektor lapangan usaha jasa lainnya serta lapangan usaha industri pengolahan ini secara berurutan mengalami pertumbuhan yang paling tinggi yaitu sebesar 10,10% dan 9,06%. Diikuti lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 7,69%, serta lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6,93%.

"Jadi di kuartal IV-2025 yang tengah berjalan ini, peluang sektor pariwisata menjadi harapan mencapai target pertumbuhan ekonomi Sumbar sebesar 4% pada 2025 ini," tegasnya.

Melihat dari pertumbuhan ekonomi Sumbar pada kuartal IV-2025 ini sebesar 3,36% yoy, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi secara qtq minimal 1%, dengan demikian target 4% pertumbuhan ekonomi Sumbar di tahun ini bisa terwujud.

"Jadi target ini kami tidak tinggi-tinggi dan realitas dengan kondisi Sumbar saat ini. Saya berharap dengan adanya geliat pertanian, perkebunan, dan di dorong pariwisata nantinya, secara angka bisa lebih dari target," harap Majid.

Terpisah, Kepala BPS Sumbar Sugeng Arianto menyampaikan selain adanya sektor lapangan usaha jasa lainnya serta lapangan usaha industri pengolahan ini secara berurutan mengalami pertumbuhan yang paling tinggi, untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan juga memiliki peran yang dominan pada pertumbuhan ekonomi triwulan III-2025 yakni tumbuh sebesar 2,83%.

Dia menjelaskan melihat pada ekonomi Sumbar triwulan III-2025 dibandingkan dengan triwulan III-2024 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 3,36% yoy. Pertumbuhan tertinggi dialami oleh komponen impor luar negeri yaitu sebesar 52,18%.

Perlu diingat, kata Sugeng, bahwa komponen ini adalah faktor pengurang PDRB.

Kemudian untuk komponen ekspor luar negeri tumbuh sebesar 38,53%, komponen PK-LNPRT tumbuh sebesar 6,08%, dan komponen PK-RT tumbuh sebesar 1,64%.

Sebaliknya, komponen yang mengalami kontraksi yaitu komponen PK-P sebesar 0,61%, dan komponen PMTB yang terkontraksi sebesar 1,16%.

Menurutnya, untuk struktur PDRB Sumbar menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan III- 2025 secara kontribusi tidak menunjukkan banyak perubahan.

Di mana untuk perekonomian Sumbar didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 21,79% diikuti oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 17,10%, lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 10,62%, lapangan usaha konstruksi sebesar 9,65%, dan lapangan usaha Industri pengolahan sebesar 9,04%.

“Jadi peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumbar mencapai 68,20%,” sebutnya.

Kemudian bila dilihat pada kondisi triwulan III-2025 terhadap triwulan II-2025 (qtq), pertumbuhan ekonomi Sumbar mengalami kontraksi sebesar 0,10%.

Lapangan usaha yang mengalami kontraksi paling dalam adalah lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 21,04%, diikuti lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 5,64%.

Sugeng menjelaskan untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki peran dominan juga terkontraksi sebesar 0,11%.

Adapun pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan sebesar 8,81%, serta lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 7,82%.

Selain itu, secara regional Sumatra, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 7,48%, diikuti oleh Sumatera Selatan sebesar 5,20%, Lampung sebesar 5,04%, Riau sebesar 4,98%, Jambi sebesar 4,77%, Bengkulu sebesar 4,56 %, Sumatera Utara 4,55%, Aceh sebesar 4,46%, Sumatera Barat sebesar 3,36%, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,21%.

Melihat kondisi ini, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyoroti pentingnya memperkuat strategi ekspor dan relasi antar wilayah agar Sumbar memperoleh nilai tambah ekonomi yang lebih besar.

Dia juga menilai perlunya langkah relokasi industri ke daerah-daerah potensial seperti Kabupaten Lima Puluh Kota, guna mendekatkan produsen dengan sumber bahan baku.

“Kalau bisa, industri ini jangan semuanya terpusat di Padang. Sebagian sebaiknya diarahkan ke daerah yang punya potensi bahan baku supaya rantai pasoknya lebih efisien dan nilai tambahnya kembali ke daerah,” ujar Mahyeldi.

Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya validitas data dalam mendukung arah kebijakan pembangunan daerah.

“Kami perlu memastikan semua transaksi dan data ekonomi terekam dengan baik. Ini jadi dasar untuk mengambil kebijakan yang tepat,” tutupnya.