Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto membeberkan pembicaraan yang dilakukan bersama mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, kemarin, Senin (3/11/2025). Pertemuan itu berlangsung hingga dua jam lebih.

Menurut Prabowo keduanya melakukan diskusi terkait banyak hal, dan saling memberikan pandangan terhadap banyak hal.

"Ya kita tukar-menukar pandangan, ya. Beliau, saya kira tokoh, tokoh bangsa. Jadi saya senang selalu bertemu dan tukar menukar pandangan dalam banyak hal," kata Prabowo.

Prabowo juga membenarkan bahwa dalam pertemuan itu melakukan pembahasan terkait kereta cepat Jakarta - Bandung, atau Whoosh. "Ya, kita bicara selalu," kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu Prabowo juga mengungkapkan keinginan Kereta Cepat juga terus berlanjut hingga Banyuwangi, Jawa Timur. "Saya minta tidak hanya Surabaya. Banyuwangi, Banyuwangi. Surabaya itu zaman dulu, sekarang Banyuwangi," tuturnya.

Sebelumnya usai pertemuan, Jonan membeberkan dalam pertemuan itu hanya melakukan diskusi terkait program yang dijalankan saat ini. Program yang dimaksud seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga sekolah rakyat, yang dinilai Jonan memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

Selain program sosial, Jonan juga menyampaikan pandangannya mengenai kiprah Presiden Prabowo di kancah internasional dan peran aktif BUMN dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Ia memuji langkah Presiden yang dinilainya berhasil menyeimbangkan diplomasi luar negeri dengan pembangunan ekonomi dalam negeri.

"Kami juga sharing tentang peran serta beliau yang sangat bagus dan aktif di diplomasi luar negeri, juga di pengembangan BUMN dan partisipasi BUMN untuk bangsa dan negara yang lebih banyak," tutur Jonan.

Pada kesempatan itu Jonan juga menampik bahwa pertemuan itu membahas polemik Kereta Cepat Jakarta - Bandung.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan ke Istana Kepresidenan, Senin (3/11/2025). Prabowo menyatakan, pertemuan tersebut hanya bertukar pandangan.

"Ya, kita tukar-menukar pandangan, ya. Beliau, saya kira, tokoh, tokoh bangsa. Jadi, saya senang selalu ketemu dan tukar-menukar pandangan dalam banyak hal," kata Prabowo kepada wartawan di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

Prabowo menyebutkan, banyak hal yang dibahas. Salah satunya soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh. "Ya, kita bicara selalu," ujarrnya.

Sebelumnya, Ignasius Jonan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. "Saya nggak tahu ya. Kalau soal Whoosh beliau nggak ada nanya ke saya pandangannya atau bagaimananya, nggak. Beliau punya kebijakan sendiri mengenai ini," kata Jonan seusai pertemuan dengan Prabowo di Istana, Jakarta, Senin (3/11/2025). Pertemuan berlangsung sekitar dua jam.

Jonan menilai operasional Kereta Cepat yang diberi nama Whoosh itu sebetulnya sudah bagus. Soal masalah utang dan lain-lain, Jonan tak mau ambil pusing. Dia memilih untuk tidak berpendapat apa-apa. Sebab, Jonan mengaku dalam pertemuan dengan Prabowo tidak ada pembahasan soal masalah kereta cepat.

"Kan secara operasional bagus, kalau yang lain-lain, nggak. Tanya beliau sendiri deh. Kayak soal utangnya, dan lain-lain, nggak dibahas juga," ujarnya.

Jonan menegaskan, pertemuan dengan Prabowo hanya berdiskusi soal program-program pemerintah. "Kami sebenarnya memang minta waktu untuk sharing sebagai rakyat dan warga negara untuk berdiskusi tentang program yang dijalankan beliau. Puji Tuhan, beliau mau mendengarkan dan diskusi dan menerimalah beberapa masukan," jelas Jonan.

Presiden Prabowo Subianto mengakui pertemuannya dengan mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kemarin sore, salah satunya membahas polemik kereta cepat Whoosh.

Ia memanggil Jonan ke Istana untuk membahas banyak hal. Prabowo menilai Jonan merupakan salah tokoh bangsa, sehingga ia ajak bertukar pandangan.

"Kita tukar-menukar pandangan. Beliau, saya kira, tokoh, tokoh bangsa. Jadi, saya senang selalu ketemu dan tukar-menukar pandangan dalam banyak hal,"  kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).

Saat ditanya apakah pertemuan mereka membahas kereta cepat, Prabowo pun membenarkan.

"Ya, kita bicara, selalu," imbuhnya.

Kemarin, Jonan membantah membahas persoalan polemik kereta cepat Whoosh saat bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, sore ini, Senin (3/11).

Ia mengaku pertemuan selama kurang lebih dua jam dengan Prabowo sama sekali tak membicarakan soal permasalahan Whoosh.

"Enggak, saya enggak diminta masukan kok soal itu," kata Jonan usai pertemuan.

Ketika ditanyai pandangannya soal polemik utang Whoosh yang belakangan mengemuka, Jonan juga menolak berkomentar. Ia mengaku sudah tak menjabat sebagai menhub, sehingga tak berkapasitas untuk berkomentar perihal itu.

Jonan mengaku kedatangannya itu sebagai warga negara biasa, dan berdiskusi dengan Prabowo perihal program-program prioritas pemerintah saat ini, termasuk makan bergizi gratis (MBG).

"Itu misalnya MBG, ada Kopdes Merah Putih, lalu Sekolah Rakyat, yang multiplier effect ekonominya menurut saya secara perlahan mungkin akan tumbuh. Memang kalau diminta sempurna dari awal, mungkin tidak mungkin," kata Jonan.

Jonan menjabat menhub pada 2014-2016, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada 27 Juli 2016, posisi Jonan sebagai Menhub digantikan oleh Budi Karya Sumadi.

Saat menjabat menhub, Jonan cukup alot menggolkan proyek kereta cepat Whoosh. Salah satu persyaratan yang diminta Jonan kepada penggarap proyek Whoosh adalah masalah standar keselamatan penumpang.

"Keselamatan itu tidak bisa ditawar karena keselamatan itu harus single standard. Standarnya itu tunggal, jadi bukan soal harga, ini keselamatan," ujar Jonan di Istana Kepresidenan, Rabu (2/9/2015).

Jonan tidak peduli dengan nilai investasi atau harga proyek kereta cepat yang ditawarkan China dan Jepang. Menurutnya, selisih harga yang ditawarkan kedua kompetitor asing tersebut tidak mencerminkan tingkat jaminan keselamatan calon penumpang.

"Apa kita berani soal keselamatan: oh ini lebih murah, tapi selamat tidak selamat dikit tidak apa-apa, kan tidak. Ini saya sebagai menteri teknis ya. Yang bertugas mengurus transportation safety saya," tuturnya.

Jepang dan China saat itu bersaing memperebutkan proyek kereta cepat. Masing-masing mengajukan proposal penawaran dengan spesifikasi dan harga proyek yang berbeda.

Jepang, yang sejak 2014 telah melakukan studi kelaikan, mengajukan penawaran nilai proyek sebesar US$ 6,2 miliar. Jepang berjanji akan menciptakan kereta berkecepatan 320 km per jam dalam waktu lima tahun (2016-20121).

Sementara China, pada Maret 2015 tiba-tiba memasukan penawaran, dengan nilai proyek sebesar US$ 5,5 miliar. Dengan harga proyek yang lebih murah dari Jepang, China bermimpi menghadirkan kereta berkecepatan 350 km per jam dalam jangka waktu hanya dua tahun (2016-2018).

Usai China keluar sebagai pemenang tender dan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) terbentuk, Jonan mewajibkan 9 syarat perjanjian penyelenggaraan prasarana (konsesi) proyek kereta cepat agar proyek bisa jalan.

Salah satunya, pembiayaan proyek tidak boleh memakai dana APBN. Ada juga klausul soal pemerintah tidak memberikan jaminan terhadap kegagalan pembangunan maupun pengoperasian kereta cepat yang disebabkan oleh KCIC. Apabila KCIC tidak bisa memenuhi 9 persyaratan konsesi, proyek tersebut tidak bisa berjalan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menerima mantan Menteri Perhubungan dan Direktur Utama PT KAI (Persero) Ignasius Jonan untuk hadir di Istana Negara, Senin (3/11/2025). Pertemuan itu berlangsung hingga 2 jam lebih.

Setelah pertemuan selama dua jam, Jonan mengungkapkan isi dialognya dengan Presiden Prabowo yang ternyata diinisiasi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Kami diterima bapak presiden yang diprakarsai oleh bapak Seskab (Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya) selama kurang lebih 2 jam," kata Jonan, usai pertemuannya di Istana Negara.

Jonan mengatakan dalam kesempatan itu hanya melakukan diskusi dan memberikan masukan kepada presiden terkait program yang dijalankan saat ini. Program yang dimaksud seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga sekolah rakyat, yang dinilai Jonan memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

"Memang kalau diminta sempurna dari awal mungkin, tidak mungkin. Tapi kan ini perbaikannya pelan-pelan gitu ya. Mestinya jalan sih selama ini. jadi diskusinya itu aja sih, nggak ada yang lain," kata Jonan.

Selain program sosial, Jonan juga menyampaikan pandangannya mengenai kiprah Presiden Prabowo di kancah internasional dan peran aktif BUMN dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Ia memuji langkah Presiden yang dinilainya berhasil menyeimbangkan diplomasi luar negeri dengan pembangunan ekonomi dalam negeri.

"Kami juga sharing tentang peran serta beliau yang sangat bagus dan aktif di diplomasi luar negeri, juga di pengembangan BUMN dan partisipasi BUMN untuk bangsa dan negara yang lebih banyak," tutur Jonan.

Dalam kesempatan itu Jonan juga menampik bahwa pertemuan itu membahas polemik Kereta Cepat Jakarta - Bandung.

Foto: Mantan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11/2025). (Dok. BPMI Sekretariat Presiden) Mantan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11/2025). (Dok. BPMI Sekretariat Presiden)

Ditawari Masuk Kabinet?

Dalam pertemuan itu Jonan menegaskan hanya sekedar melakukan diskusi. Dia juga menampik bawa dalam pembicaraan itu ada tawaran dirinya untuk masuk dalam Kabinet Merah Putih.

"Oh nggak, ngga ada (tawaran) kita diskusi aja. Saya diskusi sharing pandangam saya sebagai rakyat. Itu aja kok. Boleh dong," kata Jonan.

Namun Jonan mengaku siap jika diminta untuk masuk kabinet.

"Kalau sebagai warga negara, kalau diminya untuk bekerja untuk negara ya mesti siap, kalau mampu. Lalau saya mampu sih ya. Itu aja sih. Terhagantun yang ngasih tuhas," kata Jonan.

(emy/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan buka-bukaan soal pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto selama dua jam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Jonan mengaku hanya berdiskusi terkait dengan program-program pemerintah saat berbicara dengan Presiden Prabowo. Dia menyebut hanya berdiskusi seputar berbagai program prioritas pemerintah yang bersifat populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), maupun aktivitas diplomasi Presiden.

Ketika ditanya oleh wartawan, Jonan pun membantah adanya tawaran untuk bergabung ke Kabinet Merah Putih. Sebagaimana diketahui, Jonan menjabat dua pos menteri ketika bekerja di pemerintahan periode pertama Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

"Nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada tawaran [masuk kabinet]. Ini cuma diskusi," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (4/11/2025).

Namun demikian, Jonan menyampaikan siap apabila diberikan tugas untuk bekerja kepada negara. Itu pun juga apabila dia menilai dirinya mampu, tanpa memerinci lebih lanjut dalam tugas atau kapasitas sebagai apa.

"Kalau sebagai warga negara, kalau diminta untuk bekerja untuk negara ya mestinya siap, kalau mampu. Kalau saya mampu sih ya. Itu aja sih. ya tergantung yang ngasih tugas," tuturnya.

Jonan, yang juga pernah menjabat Menteri Perhubungan (Menhub) pada Kabinet Kerja, mengaku tidak dimintai pendapat soal polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Sebagaimana diketahui, proyek strategis nasional (PSN) itu sudah dibahas sejak dia menjabat Menhub.

Dia juga enggan memberikan pendapat terkait dengan proyek yang menelan biaya investasi sekitar US$7 miliar itu, dan meninggalkan utang triliunan rupiah dengan pihak China.

"Enggak ada sama sekali [pembahasan]. Saya pikir sih, mestinya beliau kan pasti punya kebijakan sendiri ya mengenai ini. Kan Whoosh-nya sendiri secara operasional bagus. Kalau yang lain-lain ya mungkin tanya beliau sendiri deh. Ya misalnya soal pengelolaannya bagaimana, utangnya bagaimana, mungkin boleh tanya sendiri sih. Karena tadi enggak dibahas," terangnya.

Untuk diketahui, pertemuan Jonan dan Presiden kemarin di Istana berbarengan juga dengan pertemuan Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono serta Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin.

Usai rapat dengan Presiden di hari yang sama, pria yang akrab disapa AHY itu menyebut pemerintah dan APBN akan ikut memastikan proses penanganan utang proyek serta biaya bengkaknya (cost overrun) diselesaikan.

Akan tetapi, AHY enggan memerinci lebih lanjut seperti apa peran pemerintah dan APBN dimaksud.

"Itulah nanti yang saya sampaikan, bahwa pemerintah APBN juga pasti akan menjadi bagian, tetapi untuk seperti secara spesifiknya, nanti akan kami sampaikan pada kesempatan yang lain. Yang jelas kami tadi berbicara, infrastruktur seperti halnya di banyak negara, infrastruktur transportasi termasuk kereta, itu juga tentunya negara hadir di situ," terang pria yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah memanggil Menteri Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, hingga mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan ke Istana Negara, pada Senin (3/11/2025).

Ketiganya tercatat memiliki keterkaitan dengan isu yang tengah hangat sejak Agustus lalu, yakni penyelesaian utang kereta cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh.

Menko AHY terang-terangan menyampaikan tujuannya menghadap RI 1 untuk melaporkan skema restrukturisasi utang kereta cepat tersebut.

"Tentu kita ingin melihat berbagai isu ya, termasuk KCIC Jakarta Bandung, ada permasalahan-permasalahan yang harus kita carikan solusinya juga dengan sejumlah opsi tentunya," pungkasnya di Kompleks Istana.

Pasalnya, kabar terakhir dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pada akhir Oktober lalu, menyebutkan bahwa pihak China telah setuju terkait skema restrukturisasi dengan perpanjangan waktu menjadi 60 tahun hingga 2085.

Meski demikian, belum ada kepastian yang diumumkan secara resmi terkait penyelesaian utang dari proyek senilai US$7,26 miliar atau setara Rp119,79 triliun (dengan kurs Rp16.500/per dolar AS).

Menyusul AHY, mantan Menteri Perhubungan era Jokowi (2014-2016) turut hadir ke Istana Negara. Namun, dirinya tak secara gamblang menyebutkan akan membahas penyelesaian kereta cepat.

Sebagai informasi, saat menjabat sebagai Menhub, Jonan sempat meminta pengembangan kereta cepat untuk dilakukan pengkajian ulang. Khususnya kajian terkait pengadaan lahan proyek tersebut.

“Hadir diundang Pak Seskab, mau ngobrol aja. Mungkin [akan bahas whoosh], saya sudah pensiun jadi nggak ngikutin," jelasnya singkat.

Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Bobby Rasyidin mengaku kehadirannya di Istana Negara lebih kepada membahas pelayanan kereta api, khususnya KRL Jabodetabek.

“Terus terang tadi tidak banyak mengenai itu. Beliau sedikit menyinggung, bahwa ini akan segera dibicarakan untuk kereta cepat ini,” ungkapnya.

Saat ditanya terkait rencana pelunasan utang kereta cepat, apakah melalui restrukturisasi atau penambahan tenor, Bobby pun mengaku hal tersebut tidak dibahas. Dirinya menuturkan, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Danantara selaku holding KAI.

Bom Waktu Utang Whoosh

Polemik utang Whoosh kembali memanas usai Bobby Rasyidin, Dirut KAI yang menggantikan Didiek Hartantyo pada 12 Agustus lalu mengatakan, pihaknya tengah mempelajari berbagai kendala yang dialami oleh perseroan.

Termasuk, proyek Kereta Cepat Whoosh yang sudah beroperasional selama dua tahun, disebutnya sebagai 'bom waktu'.

"Terutama kami dalami juga masalah KCIC seperti yang disampaikan tadi memang ini bom waktu," ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Rabu (20/8/2025).

Untuk diketahui, konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang membentuk PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan konsorsium perusahaan perkeretaapian China, melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd membentuk perusahaan patungan yang dinamakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

KCIC beroperasi tanpa bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun jaminan Pemerintah Indonesia.

Pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh diperoleh dari dana pinjaman China Development Bank (75%). Sedangkan 25% merupakan setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) (60%) dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. (40%).

Komposisi pemegang saham PSBI yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero) 58,53%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 33,36%, PT Perkebunan Nusantara I 1,03%, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08%. Adapun komposisi pemegang saham Beijing Yawan HSR Co. Ltd yaitu CREC 42,88%, Sinohydro 30%, CRRC 12%, CRSC 10,12%, dan CRIC 5%.

Artinya, total pinjaman PSBI ke CBD adalah sekitar US$2,72 miliar (sekitar Rp44,92 triliun) belum ditambah dengan beban bunga yang diperkirakan mencapai US$120 juta—US$130 juta per tahun atau setara hampir Rp2 triliun hanya untuk membayar bunga.

Dalam perkembangannya, pemerintah merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 89/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

Penjaminan pemerintah dirancang dengan sejumlah mitigasi agar tidak berdampak langsung ke APBN. Pemerintah, kala itu, tercatat memiliki Dana Cadangan Penjaminan yang besarnya sekitar Rp11,51 triliun, sebagai cadangan apabila terjadi klaim.

Sayangnya, belum ada keputusan final yang diumumkan pemerintahan Prabowo terkait penyelesaian utang ratusan triliun tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemunculan Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (KAI) 2009-2014, Ignasius Jonan di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (3/11/2025) mengundang tanda tanya.

Datang dengan tas jinjing dan pakaian lengkap, Jonan mengaku diundang Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya untuk menghadap Presiden Prabowo Subianto.

Sebelum bertemu presiden, sosok yang dianggap berjasa dalam transformasi Kereta Api Indonesia itu mengaku tidak tahu apa yang akan dibicarakan presiden.

Selebihnya, ia menolak memberi komentar terkait sengkarut Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh.

"Wih saya enggak komentari itu. Mungkin (bahas kereta cepat), saya sudah pensiun jadi nggak ngikutin. Saya nggak tahu," kata Jonan sembari meninggalkan wartawan.

Riwayat Jonan Menolak Whoosh

Ingatan publik tentang Jonan memang lekat dengan Woosh. Bukan sebagai penggagas, melainkan sosok yang dengan tegas menolak megaproyek itu.

Sejak awal Jonan sudah tegas menolak pembangunan kereta cepat.

Saat didapuk sebagai Menteri Perhubungan (Menhub) pada periode pertama Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), Jonan tegas melarang dana APBN digunakan untuk membiayai kereta cepat.

Ia bahkan menolak menerbitkan izin trase karena masalah konsesi. Permintaan pihak PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) agar konsesi KCJB 50 tahun sejak beroperasi dinilai melanggar aturan.

Seharusnya, konsesi dimulai sejak penandatanganan kontrak.

Jonan tetap teguh memegang Perpres Nomor 107 Tahun 2015 dan UU Nomor 23 Tahun 2007.

Catatan Harian KOMPAS edisi 1 Februari 2016, proyek itu sempat terkatung-katung lantaran Kementerian Perhubungan tidak mau menerbitkan izin trase.

Namun, belakangan konsesi KJB justru menjadi 80 tahun.

"Saya kira publik tidak pernah memahami UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan peraturan menteri yang mengikutinya. Kalau mereka tahu, mereka akan mengerti saya hanya menjalankan undang-undang," kata Jonan saat itu.

AHY Datang, Lapor Whoosh

Beberapa waktu sebelum Jonan tiba, Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah tiba terlebih dahulu di istana.

Kepada awak media, AHY mengaku hendak melapor dan meminta arahan dari presiden terkait masalah kereta cepat.

"Mau melaporkan tentunya sekaligus meminta arahan-arahan dari beliau, dari Bapak Presiden tentang banyak. Termasuk kereta cepat," kata AHY, Senin

Pembicaraan yang dilakukan mencakup restrukturisasi utang proyek Woosh.

Iya, tentunya kita ingin mendapatkan sejumlah guidance (arahan) dari Bapak Presiden.

"Iya, tentunya kita ingin mendapatkan sejumlah guidance (arahan) dari Bapak Presiden. Ya tentu kita ingin melihat berbagai isu, ya, termasuk KCIC Jakarta-Bandung, ada permasalahan-permasalahan yang harus kita carikan solusinya juga dengan sejumlah opsi tentunya," ujar AHY.

2 Jam Pertemuan Jonan dan Prabowo

Setelah dua jam memasuki Istana, Jonan akhirnya keluar pada saat hari sudah petang. Ia pun mengakui pertemuan berlangsung sangat lama.

Meski demikian, Jonan membantah pertemuannya dengan Prabowo membahas kereta cepat.

“Enggak, saya nggak diminta masukan kok soal itu," kata Jonan.

Ia berdalih, pertemuannya dengan Prabowo untuk berdiskusi seputar program pemerintahan saat ini.

Selain itu, pembicaraan juga meliputi diplomasi luar negeri presiden, pengembangan BUMN, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG).

Saat kembali dikonfirmasi terkait Woosh, Jonan tetap tak mau berkomentar.

Menurutnya, Prabowo juga tidak menanyakan persoalan Woosh yang dibebani utang besar.

"Saya kira kalau, saya enggak tahu ya, soal Whoosh sih beliau enggak tanya ke saya pandangannya apa segala, enggak. Saya enggak komentar soal yang begituan. Wong saya udah pensiun, enggak punya kewenangan kok. enggak, jangan. Enggak boleh," bantahnya lagi.

Pemerintah Akan Hadir Selesaikan Utang Woosh

Sementara itu, ditemui usai pertemuan AHY menyebut, pemerintah akan hadir untuk menyelesaikan polemik utang KCJB.

Arahan itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas (Ratas).

“Kami membahas bagaimana kereta cepat yang selama ini juga atau beberapa waktu terakhir ini menjadi hangat diperbincangkan,” ujar AHY setelah pertemuan.

“Kita pastikan, tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, tentu negara, pemerintah akan hadir," lanjutnya.

AHY mengaku, sebelum menghadap Prabowo, ia sudah menggelar rapat koordinasi terbatas (Rakortas) lintas kementerian dan lembaga.

Rapat diikuti CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani dan jajarannya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, hingga pejabat Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

Rapat sepakat mencari solusi terbaik dan paling bisa dilakukan pemerintah.

“Semua ingin mengambil peran, mengambil bagian, mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung," ucap AHY.

Berapa total Utang Whoosh?

Diketahui, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Woosh membebani keuangan beberapa perusahaan BUMN.

Sebanyak empat BUMN tergabung dalam konsorsium PT KCIC dan terlibat dalam megaproyek itu.

Sejak digarap pada 2016, biaya proyek tersebut membengkak atau cost overrun sebesar 1,2 miliar dollar Amerika Serikat (AS), setara dengan Rp 18,02 triliun.

Belakangan, hasil audit Indonesia dan China mencatat total pembengkakan proyek itu menjadi 7,27 dollar AS atau Rp 108,14 triliun.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemunculan Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (KAI) 2009-2014, Ignasius Jonan di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (3/11/2025) mengundang tanda tanya.

Datang dengan tas jinjing dan pakaian lengkap, Jonan mengaku diundang Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya untuk menghadap Presiden Prabowo Subianto.

Sebelum bertemu presiden, sosok yang dianggap berjasa dalam transformasi Kereta Api Indonesia itu mengaku tidak tahu apa yang akan dibicarakan presiden.

Selebihnya, ia menolak memberi komentar terkait sengkarut Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Woosh.

"Wih saya enggak komentari itu. Mungkin (bahas kereta cepat), saya sudah pensiun jadi nggak ngikutin. Saya nggak tahu," kata Jonan sembari meninggalkan wartawan.

Riwayat Jonan Menolak Woosh

Ingatan publik tentang Jonan memang lekat dengan Woosh. Bukan sebagai penggagas, melainkan sosok yang dengan tegas menolak megaproyek itu.

Sejak awal Jonan sudah tegas menolak pembangunan kereta cepat.

Saat didapuk sebagai Menteri Perhubungan (Menhub) pada periode pertama Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), Jonan tegas melarang dana APBN digunakan untuk membiayai kereta cepat.

Ia bahkan menolak menerbitkan izin trase karena masalah konsesi. Permintaan pihak PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) agar konsesi KCJB 50 tahun sejak beroperasi dinilai melanggar aturan.

Seharusnya, konsesi dimulai sejak penandatanganan kontrak.

Jonan tetap teguh memegang Perpres Nomor 107 Tahun 2015 dan UU Nomor 23 Tahun 2007.

Catatan Harian KOMPAS edisi 1 Februari 2016, proyek itu sempat terkatung-katung lantaran Kementerian Perhubungan tidak mau menerbitkan izin trase.

Namun, belakangan konsesi KJB justru menjadi 80 tahun.

"Saya kira publik tidak pernah memahami UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan peraturan menteri yang mengikutinya. Kalau mereka tahu, mereka akan mengerti saya hanya menjalankan undang-undang," kata Jonan saat itu.

AHY Datang, Lapor Woosh

Beberapa waktu sebelum Jonan tiba, Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah tiba terlebih dahulu di istana.

Kepada awak media, AHY mengaku hendak melapor dan meminta arahan dari presiden terkait masalah kereta cepat.

"Mau melaporkan tentunya sekaligus meminta arahan-arahan dari beliau, dari Bapak Presiden tentang banyak. Termasuk kereta cepat," kata AHY, Senin

Pembicaraan yang dilakukan mencakup restrukturisasi utang proyek Woosh.

Iya, tentunya kita ingin mendapatkan sejumlah guidance (arahan) dari Bapak Presiden.

"Iya, tentunya kita ingin mendapatkan sejumlah guidance (arahan) dari Bapak Presiden. Ya tentu kita ingin melihat berbagai isu, ya, termasuk KCIC Jakarta-Bandung, ada permasalahan-permasalahan yang harus kita carikan solusinya juga dengan sejumlah opsi tentunya," ujar AHY.

2 Jam Pertemuan Jonan dan Prabowo

Setelah dua jam memasuki Istana, Jonan akhirnya keluar pada saat hari sudah petang. Ia pun mengakui pertemuan berlangsung sangat lama.

Meski demikian, Jonan membantah pertemuannya dengan Prabowo membahas kereta cepat.

“Enggak, saya nggak diminta masukan kok soal itu," kata Jonan.

Ia berdalih, pertemuannya dengan Prabowo untuk berdiskusi seputar program pemerintahan saat ini.

Selain itu, pembicaraan juga meliputi diplomasi luar negeri presiden, pengembangan BUMN, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG).

Saat kembali dikonfirmasi terkait Woosh, Jonan tetap tak mau berkomentar.

Menurutnya, Prabowo juga tidak menanyakan persoalan Woosh yang dibebani utang besar.

"Saya kira kalau, saya enggak tahu ya, soal Whoosh sih beliau enggak tanya ke saya pandangannya apa segala, enggak. Saya enggak komentar soal yang begituan. Wong saya udah pensiun, enggak punya kewenangan kok. enggak, jangan. Enggak boleh," bantahnya lagi.

Pemerintah Akan Hadir Selesaikan Utang Woosh

Sementara itu, ditemui usai pertemuan AHY menyebut, pemerintah akan hadir untuk menyelesaikan polemik utang KCJB.

Arahan itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas (Ratas).

“Kami membahas bagaimana kereta cepat yang selama ini juga atau beberapa waktu terakhir ini menjadi hangat diperbincangkan,” ujar AHY setelah pertemuan.

“Kita pastikan, tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, tentu negara, pemerintah akan hadir," lanjutnya.

AHY mengaku, sebelum menghadap Prabowo, ia sudah menggelar rapat koordinasi terbatas (Rakortas) lintas kementerian dan lembaga.

Rapat diikuti CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani dan jajarannya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, hingga pejabat Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

Rapat sepakat mencari solusi terbaik dan paling bisa dilakukan pemerintah.

“Semua ingin mengambil peran, mengambil bagian, mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung," ucap AHY.

Berapa total Utang Woosh?

Diketahui, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Woosh membebani keuangan beberapa perusahaan BUMN.

Sebanyak empat BUMN tergabung dalam konsorsium PT KCIC dan terlibat dalam megaproyek itu.

Sejak digarap pada 2016, biaya proyek tersebut membengkak atau cost overrun sebesar 1,2 miliar dollar Amerika Serikat (AS), setara dengan Rp 18,02 triliun.

Belakangan, hasil audit Indonesia dan China mencatat total pembengkakan proyek itu menjadi 7,27 dollar AS atau Rp 108,14 triliun.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

JAKARTA - Mantan Menteri Perhubungan dan Menteri ESDM Ignasius Jonan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam pertemuan dua jam itu, Jonan menyampaikan membahas sejumlah hal, seperti diplomasi luar negeri presiden selama satu tahun ini dan pengembangan perusahaan BUMN.

"Kami juga sharing tentang peran serta beliau yang sangat bagus dan aktif di diplomasi luar negeri. Juga di pengembangan BUMN dan partisipasi BUMN untuk bangsa dan negara yang lebih banyak. Juga program-program yang sifatnya itu kerakyatan. Jadi seperti ya keberpihakan kepada keadilan sosial kalau menurut saya ya," kata Jonan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/11/2025).

Saat ditanya apakah sempat ada tawaran untuk bergabung ke kabinet, Jonan mengatakan tidak ada pembicaraan tersebut. "Oh, nggak, nggak ada, kita diskusi aja. Saya diskusi sharing pandangan saya sebagai rakyat. Itu aja kok. Boleh dong," ucap Jonan.

Namun, Jonan menegaskan akan bersedia berkontribusi di pemerintahan jika diberi tugas. "Ya, itu saya kira setiap warga negara ya, kalau ditugaskan ya, kalau selama saya bisa pasti mau sih. Kalau saya bisa," jelasnya.

Jonan juga mengatakan, soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh , dirinya tidak tahu. "Kalau soal Whoosh beliau nggak ada nanya ke saya pandangannya atau bagaimananya, nggak. Beliau punya kebijakan sendiri mengenai ini," kata Jonan.

Jonan menilai operasional Kereta Cepat yang diberi nama Whoosh itu sebetulnya sudah bagus. Soal masalah utang dan lain-lain Jonan tak mau ambil pusing, dia memilih tidak untuk berpendapat apa-apa. Sebab, Jonan mengaku dalam pertemuan dengan Prabowo tidak ada pembahasan soal masalah kereta cepat. "Tanya beliau sendiri deh. Kayak soal utangnya, dan lain-lain, nggak dibahas juga," ujar mantan Dirut PT KAI itu.

Jonan juga tak mau banyak bicara soal proyek Whoosh. "Saya sudah pensiun, nggak sampaikan pendapatlah."

JAKARTA - Mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Apakah pertemuan itu membahas isu Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh?

“Saya nggak tahu ya. Kalau soal Whoosh beliau nggak ada nanya ke saya pandangannya atau bagaimananya, nggak. Beliau punya kebijakan sendiri mengenai ini," kata Jonan usai pertemuan dengan Prabowo sekitar dua jam di Istana, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Jonan menilai operasional Kereta Cepat yang diberi nama Whoosh itu sebetulnya sudah bagus. Soal masalah utang dan lain-lain Jonan tak mau ambil pusing, dia memilih tidak untuk berpendapat apa-apa.

Sebab, Jonan mengaku, dalam pertemuan dengan Prabowo tidak ada pembahasan soal masalah kereta cepat. "Kan secara operasional bagus, kalau yang lain-lain, nggak. Tanya beliau sendiri deh. Kayak soal utangnya, dan lain-lain, nggak dibahas juga," ujar dia.

Ia tak mau banyak bicara soal proyek Kereta Cepat. Dia menuturkan, dirinya sudah pensiun dari sektor transportasi tanah air dan tidak mau memberikan pendapat.

"Saya sudah pensiun, nggak sampaikan pendapat lah. Saya masa ngasih komentar, kan udah pensiun," ungkap dia.

Dia menegaskan, pertemuannya hanya dilakukan untuk berdiskusi soal program-program pemerintah saja.

"Kami sebenarnya memang minta waktu untuk sharing sebagai rakyat dan warga negara untuk berdiskusi tentang program yang dijalankan beliau. Puji Tuhan, beliau mau mendengarkan dan diskusi dan menerimalah beberapa masukan," jelas Jonan.

Mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan membantah membahas persoalan polemik Kereta Cepat Jakarta Bandung alias Whoosh saat bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, sore ini, Senin (3/11).

Ia mengaku pertemuan selama kurang lebih dua jam dengan Prabowo sama sekali tak membicarakan soal permasalahan Whoosh.

"Enggak, saya enggak diminta masukan kok soal itu," kata Jonan usai pertemuan.

Ketika ditanyai pandangannya soal polemik utang Whoosh yang belakangan mengemuka, Jonan juga menolak berkomentar. Ia mengaku sudah tak menjabat sebagai menhub, sehingga tak berkapasitas untuk berkomentar perihal itu.

Jonan mengaku kedatangannya itu sebagai warga negara biasa, dan berdiskusi dengan Prabowo perihal program-program prioritas pemerintah saat ini, termasuk makan bergizi gratis (MBG).

"Itu misalnya MBG, ada Kopdes Merah Putih, lalu Sekolah Rakyat, yang multiplier effect ekonominya menurut saya secara perlahan mungkin akan tumbuh. Memang kalau diminta sempurna dari awal, mungkin tidak mungkin," kata Jonan.

Kedatangan Jonan ke Istana Kepresidenan ini bersamaan dengan mencuatnya permasalahan utang Whoosh. Pada hari yang sama, turut hadir juga ke istana, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono dan Dirut PT KAI Bobby Rasyidin.

Berbeda dengan Jonan, AHY menyebut pertemuan dengan Prabowo pada hari ini salah satunya membahas soal persoalan utang Whoosh.

Namun, usai menghadap Prabowo, AHY menyebut pertemuannya dengan Prabowo itu berbeda sesi dengan Jonan.

Utang Whoosh belakangan menjadi polemik. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tak akan memakai APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat itu.

Ia meminta Danantara menangani utang tersebut. Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menegaskan perwakilan Pemerintah Indonesia akan segera ke China untuk melakukan negosiasi utang Whoosh.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh dikelola PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia China). Sebanyak 75 persen pendanaan proyek ini berasal dari dana pinjaman China Development Bank (CDB). Sisa 25 persen lainnya dari ekuitas/dana sendiri pihak konsorsium.

Terpisah, Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut Prabowo telah mengeluarkan perintah khusus ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan juga Danantara terkait utang KCJB Whoosh. Ia berkata perintah diberikan Prabowo pada rapat terbatas dengan tim ekonomi.

Prasetyo menyebut Prabowo meminta Purbaya dkk mencari cara dan melihat berbagai opsi untuk menyelesaikan utang kereta cepat, tanpa gejolak ke perekonomian.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Menteri Perhubungan dan Direktur Utama PT KAI (Persero) Ignasius Jonan untuk hadir di Istana Negara, Senin (3/11/2025).

Setelah pertemuan selama dua jam, Jonan mengungkapkan isi dialognya dengan Presiden Prabowo yang ternyata diinisiasi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Kami diterima bapak presiden yang diprakarsai oleh bapak Seskab (Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya) selama kurang lebih 2 jam," kata Jonan, usai pertemuannya di Istana Negara.

Jonan mengatakan dalam kesempatan itu hanya melakukan diskusi dan memberikan masukan kepada presiden terkait program yang dijalankan saat ini. Program yang dimaksud seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga sekolah rakyat, yang dinilai Jonan memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

"Memang kalau diminta sempurna dari awal mungkin, tidak mungkin. Tapi kan ini perbaikannya pelan-pelan gitu ya. Mestinya jalan sih selama ini. jadi diskusinya itu aja sih, nggak ada yang lain," kata Jonan.

Saat ditanya mengenai melakukan pembahasan terkait proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung, Jonan menampik hal itu.

"Nggak, nggak, saya nggak diminta masukan soal itu (Kereta Cepat)," ujar Jonan.

Menurut Jonan, presiden juga tidak bertanya pandangannya terkait proyek yang tengah menjadi sorotan saat ini. Namun menurutnya operasional Whoosh sudah berjalan cukup bagus.

"Saya pikir beliau kan pasti punya kebijakan sendiri ya mengenai ini. Kan Whoosh-nya sendiri secara operasional bagus, kalau yang lain-lain ya mungkin tanya beliau sendiri deh. Misalnya soal pengelolaannya bagaimana, hutangnya bagaimana, mungkin boleh tanya sendiri deh, tadi gak dibahas," kata Jonan.

Sayangnya, Jonan enggan membeberkan pandangannya terkait proyek yang memakan biaya mencapai US$ 7,27 miliar atau setara Rp 117,3 triliun.

"Saya nggak komentar soal begituan. saya sudah pensiun, nggak punya kewenangan kok," tutur Jonan.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]