JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti pentingnya reformasi tata kelola sektor kebandarudaraan nasional demi memperkuat konektivitas di Indonesia.

Fokus utama pembenahan ini diarahkan untuk menuntaskan ego sektoral serta ketersekat-sekat koordinasi yang selama ini dinilai menghambat efisiensi pelayanan bandara di seluruh tanah air.

Menurut AHY, selama ini tantangan terbesar dalam memajukan infrastruktur bandara adalah belum optimalnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kondisi ini harus segera diatasi agar operasional bandara dapat memberikan pelayanan prima yang berstandar dunia.

"Tujuan utama rapat ini adalah untuk menguatkan tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penguatan regulasi dan kolaborasi lintas sektor yang selama ini masih berjalan sendiri-sendiri," ungkap AHY dalam rapat koordinasi terbatas dengan jajaran kementerian di bawah koordinasinya dan sejumlah pimpinan BUMN, di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Kata AHY, sebagai langkah konkret, pemerintah kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi slot management dan pemberian kewenangan kepada operator bandara. Langkah ini mencakup penyusunan kebijakan bagi maskapai, pelaporan deklarasi sebelum keberangkatan, hingga integrasi sistem pengelolaan berbasis digital untuk meningkatkan transparansi serta efisiensi.

AHY menekankan bahwa peningkatan peringkat Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang kini berada di posisi 25 dunia menjadi bukti nyata bahwa perbaikan sistem membuahkan hasil. Ia optimistis dengan terus membenahi tata kelola, Indonesia mampu melompat ke jajaran 10 besar bandara terbaik di dunia dalam waktu dekat.

"Kenapa tidak Bandara Soekarno Hatta ini bisa menjadi 10 bandara terbaik di dunia? Sebetulnya dari tahun ke tahun telah terjadi peningkatan kualitas dan peringkat dibandingkan sejumlah bandara internasional secara negara sahabat," tambah AHY.

AHY juga menyoroti kompleksitas faktor eksternal yang memengaruhi industri penerbangan, termasuk dinamika geopolitik global dan fluktuasi harga minyak yang menyumbang 40% biaya operasional maskapai. Pemerintah telah menyiapkan skenario mitigasi untuk merespons ketidakpastian tersebut, termasuk menjaga stabilitas harga energi yang krusial bagi keberlangsungan industri penerbangan.

"Kita harus tetap membumi pada realitas dunia hari ini, di mana dinamika ekonomi global berpengaruh sedikit banyak pada industri penerbangan termasuk harga bahan bakar," jelas AHY.

Meski menghadapi tantangan pertumbuhan penumpang global yang diproyeksikan melambat, pemerintah tetap berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional melalui konektivitas udara. AHY menekankan soal setiap kebijakan yang diambil harus bermuara pada pemerataan ekonomi dan peningkatan standar layanan bagi seluruh pengguna jasa bandara.

"Sekali lagi competitiveness itu adalah ukuran dari prestasi kualitas layanan bandara, dan kita harus memastikan sektor kebandarudaraan menjadi pengungkit konektivitas nasional," ucap AHY.

Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) mendorong perbaikan tata kelola impor bahan baku pakan dan rantai pasok, guna menstabilkan harga ayam serta menjaga keberlanjutan usaha peternakan rakyat.

Ketua Umum Permindo, Kusnan menilai rendahnya harga ayam hidup (live bird/LB) yang berlangsung berkepanjangan saat ini tidak dapat dijelaskan hanya faktor kelebihan pasokan (over supply) semata.

"Di balik jatuhnya harga ayam di tingkat peternak, terdapat persoalan struktural yang saling berkaitan mulai dari tata kelola impor bahan baku pakan, tekanan likuiditas industri pakan, hingga melemahnya posisi tawar peternak rakyat," katanya dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Saat ini harga ayam hidup di berbagai sentra produksi berada pada kisaran Rp15.000-Rp17.000 per kilogram, sedangkan biaya pokok produksi (HPP) telah mencapai sekitar Rp22.000 per kilogram.

Di sisi lain, harga pakan sebagai komponen biaya terbesar meningkat menjadi Rp8.600-Rp9.500 per kilogram atau naik sekitar Rp1.000 per kilogram dibandingkan periode sebelumnya.

Kondisi tersebut membuat peternak rakyat mengalami kerugian sekitar Rp5.000-Rp7.000 per kilogram ayam yang dijual atau mencapai Rp8.000-Rp10.000 per ekor dengan rata-rata bobot panen 2 kilogram.

Permindo menyebut situasi tersebut sebagai cost-price squeeze, yakni ketika biaya produksi terus meningkat sementara harga jual justru menurun, sehingga margin usaha peternak tergerus dan mengancam keberlanjutan usaha.

Menurut Kusnan, peternak rakyat tidak hanya menghadapi krisis harga ayam, tetapi juga krisis margin usaha akibat kenaikan harga pakan yang tidak terkendali.

Permindo menilai akar persoalan juga dipicu perubahan mekanisme pengadaan bahan baku pakan impor yang semakin terkonsentrasi melalui satu pintu dengan sistem cash before delivery (CBD).

Mekanisme itu meningkatkan kebutuhan modal kerja industri pakan, terutama bagi pabrik skala menengah dan kecil yang memiliki keterbatasan likuiditas.

Tekanan tersebut kemudian mendorong percepatan penagihan kepada peternak sehingga banyak peternak terpaksa menjual ayam lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan pembayaran pakan, bibit ayam (day old chicken/DOC), obat-obatan, tenaga kerja, dan operasional kandang.

Praktik panic selling yang terjadi secara bersamaan di berbagai sentra produksi membuat posisi tawar peternak semakin lemah dan harga ayam hidup semakin tertekan hingga berada di bawah harga acuan pemerintah.

Permindo menilai kondisi ini mencerminkan teori bullwhip effect dalam rantai pasok, yaitu gangguan di sektor hulu yang menghasilkan dampak lebih besar di sektor hilir.

Organisasi itu pun meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola impor bahan baku pakan, menyediakan pembiayaan rantai pasok, membentuk buffer stock nasional, memperkuat program serapan ayam hidup dan karkas.

Selain itu membangun sistem data perunggasan yang lebih transparan guna menjaga keberlanjutan peternak rakyat dan ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai kepastian hukum tetap menjadi faktor utama yang dipertimbangkan investor untuk berinvestasi, meskipun pemerintah tengah menyiapkan berbagai instrumen baru seperti Patriot Bond, Merah Putih Bond, family office, hingga Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) untuk menarik arus modal ke dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan daya tarik Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak hanya ditentukan oleh nama instrumen maupun perlakuan hukum yang diberikan pemerintah.

“Terkait Patriot Bond dan Merah Putih Bond, faktor utama yang akan menentukan minat investor maupun pelaku usaha bukan semata-mata nama instrumennya atau perlakuan hukum khusus yang diberikan, melainkan kombinasi antara kepastian hukum, kualitas proyek yang dibiayai, tata kelola yang baik, transparansi, serta tingkat imbal hasil yang kompetitif dibandingkan instrumen investasi lainnya,” kata Erwin ketika dihubungi, Selasa (23/6/2026).

Menurut dia, perlindungan hukum memang penting untuk memberikan rasa aman bagi investor. Namun dalam praktiknya, kualitas proyek dan prospek imbal hasil tetap menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan investasi.

“Investor ingin mengetahui secara jelas ke mana dana digunakan, bagaimana mekanisme pengelolaannya, bagaimana mitigasi risikonya, serta bagaimana peluang memperoleh imbal hasil yang menarik dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Kendati demikian, dunia usaha menyambut positif upaya pemerintah memperluas sumber pembiayaan pembangunan dan menarik arus modal jangka panjang, termasuk melalui pembentukan pusat keuangan internasional, skema family office, Patriot Bond, maupun Merah Putih Bond yang diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Erwin menilai pemerintah juga perlu memenuhi sejumlah prasyarat apabila ingin menarik dana swasta dalam skala besar, termasuk melalui instrumen yang dikelola Danantara.

Prasyarat tersebut antara lain tata kelola berstandar internasional, transparansi dan akuntabilitas yang kuat, proyek yang layak secara ekonomi dan komersial, serta kepastian regulasi yang konsisten dalam jangka panjang.

Menurutnya, kehadiran pusat finansial internasional maupun instrumen pembiayaan baru merupakan langkah yang positif. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada implementasi kebijakan di lapangan.

“Investor global tidak hanya melihat insentif yang diberikan, tetapi juga menilai kualitas institusi, kepastian penegakan hukum, kemudahan transaksi, stabilitas kebijakan, serta kemudahan keluar-masuk modal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kadin menilai Patriot Bond dan Merah Putih Bond sebaiknya tidak hanya diposisikan sebagai instrumen penghimpun dana, melainkan juga sebagai instrumen pembiayaan produktif yang mendukung pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, transisi energi, ketahanan pangan, dan sektor strategis lainnya yang memiliki efek berganda bagi perekonomian.

Erwin berpandangan insentif dapat menjadi faktor pendukung dalam menarik investor. Namun, keputusan investasi jangka panjang umumnya lebih banyak ditentukan oleh kekuatan rule of law, kepastian kontrak, konsistensi kebijakan, dan kredibilitas institusi.

Kadin pun menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu tujuan utama arus modal global di kawasan apabila mampu memperkuat fondasi-fondasi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah ekonom menilai ketentuan dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menerbitkan Patriot Bond dan Merah Putih Bond perlu dikaji ulang.

Pasalnya, beleid tersebut memberikan perlindungan hukum berupa kekebalan dari tuntutan pidana umum, pidana khusus, termasuk perpajakan, serta gugatan perdata bagi investor pembelinya.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menilai, meskipun instrumen tersebut berpotensi menambah sumber pembiayaan dan likuiditas bagi perekonomian, terdapat risiko besar dari sisi tata kelola.

Menurutnya, ketentuan dalam Pasal 50A UU P2SK memuat pelonggaran yang terlalu luas sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip beneficial ownership serta upaya pencegahan pencucian uang (anti-money laundering).

"Kalau kita lihat pasal per pasal, saya lebih khawatir terhadap risiko tata kelola. Ada pengecualian atau pelonggaran yang sangat berlebihan sehingga berisiko berlawanan dengan prinsip beneficial ownership dan anti-money laundering," ujar Media kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Dia khawatir Indonesia justru berpotensi dipersepsikan sebagai safe haven bagi dana-dana bermasalah apabila ketentuan tersebut diterapkan tanpa pengawasan yang ketat.

Media menilai, di tengah meningkatnya perhatian investor global terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance atau ESG), kebijakan tersebut dapat memunculkan persepsi negatif terhadap komitmen Indonesia dalam menjaga integritas sistem keuangan.

"Investor asing sangat memperhatikan aspek ESG dan kepatuhan terhadap standar internasional. Kalau instrumen ini justru membuka ruang bagi pencucian uang, penghindaran sanksi, atau penyembunyian aset hasil korupsi, tentu ini berbahaya," katanya.

Selain berpotensi memunculkan praktik pencucian uang, Media menilai kebijakan tersebut juga dapat menimbulkan moral hazard dalam tata kelola keuangan negara.

"Dari prinsip keadilan keuangan, ini jelas moral hazard. Seakan-akan negara menjamin kejahatan keuangan melalui instrumen hukum," ujarnya.

Senada, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan dampak Patriot Bond terhadap iklim investasi nasional akan sangat bergantung pada desain dan implementasinya.

Dari sisi positif, Yusuf menilai instrumen tersebut berpotensi memperluas sumber pembiayaan pembangunan, mengurangi ketergantungan terhadap APBN dan utang konvensional, serta memperdalam pasar keuangan domestik.

Namun demikian, manfaat tersebut, kata dia, harus dibarengi dengan tata kelola yang kuat karena pasar keuangan pada dasarnya dibangun di atas kepercayaan, transparansi, dan kepastian hukum.

"Ketika muncul ketentuan yang membatasi penggunaan data transaksi untuk kepentingan penegakan hukum atau perpajakan, wajar apabila timbul pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip transparansi keuangan modern," kata Yusuf.

Dia menegaskan bahwa kekhawatiran utama bukan terletak pada instrumen obligasinya, melainkan pada potensi munculnya persepsi adanya perlakuan khusus yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan.

Menurut Yusuf, apabila persepsi tersebut berkembang, Indonesia berisiko menghadapi pertanyaan dari investor global mengenai komitmennya terhadap tata kelola yang baik, pencegahan pencucian uang, dan integritas sistem keuangan.

"Investor yang berkualitas umumnya tidak hanya mencari insentif, tetapi juga kepastian bahwa suatu negara memiliki sistem hukum dan pengawasan yang kuat," ujarnya.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh ketentuan terkait pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pelaporan transaksi keuangan tetap berlaku tanpa pengecualian.

Selain itu, Yusuf menilai diperlukan mekanisme pelaporan dan audit yang transparan, keterbukaan penggunaan dana hasil penerbitan obligasi, serta pengawasan yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Direktorat Jenderal Pajak.

"Semakin jelas tata kelola dan akuntabilitasnya, semakin besar pula kepercayaan investor terhadap instrumen tersebut," katanya.

Sementara itu, Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai ketentuan mengenai imunitas hukum bagi investor Patriot Bond berpotensi memperburuk tata kelola investasi di Indonesia.

"Ini akan memperburuk tata kelola karena ada special treatment di mata hukum untuk investor Patriot Bond. Padahal penegakan hukum seharusnya dilakukan setara, baik kepada investor maupun non-investor Patriot Bond," ujar Riefky.

Menurut dia, ketentuan mengenai perlakuan khusus tersebut sebaiknya dihapus agar prinsip kesetaraan di hadapan hukum tetap terjaga.

"Saya rasa perlu dihilangkan special treatment terkait penegakan hukum," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) resmi kembali menyandang status persero, efektif sejak 10 Juni 2026.

Penguatan status ini momentum penting bagi ITDC untuk semakin memperkuat perannya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang mempunyai mandat strategis mengembangkan destinasi pariwisata berkelas dunia, mengelola aset negara secara profesional, sekaligus mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata.

Perubahan status menandai penggunaan nomenklatur resmi perusahaan menjadi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) dalam seluruh kegiatan usaha, korespondensi, dan dokumen resmi perusahaan.

Langkah ini bagian dari penyesuaian terhadap ketentuan dan kebijakan pemerintah terkait tata kelola BUMN sekaligus mempertegas identitas dan mandat strategis ITDC sebagai BUMN pengembang dan pengelola kawasan pariwisata nasional.

Plt Direktur Utama ITDC, Ahmad Fajar menyampaikan, kembalinya status persero semakin memperkuat kontribusi ITDC dalam mendukung pembangunan nasional melalui pengembangan sektor pariwisata berkualitas, berkelanjutan, serta berdaya saing global.

Ia menjelaskan, kembalinya status persero semakin mempertegas peran ITDC sebagai BUMN yang memiliki mandat strategis mengembangkan destinasi pariwisata kelas dunia sekaligus mengoptimalkan pengelolaan aset negara melalui pendekatan profesional dan berkelanjutan.

‘’Dengan fondasi tata kelola yang kuat, kami akan terus mendorong terciptanya kawasan yang bisa menarik investasi, menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka peluang usaha, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah," ujar Ahmad, dalam keterangan Selasa (23/6/2026).

Dalam menjalankan mandat itu, ITDC mengembangkan model bisnis yang mengintegrasikan perencanaan kawasan, pembangunan infrastruktur, pengelolaan aset, pengembangan investasi, serta penciptaan ekosistem pariwisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Sebagai bagian dari Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung, InJourney, ITDC memiliki peran strategis sebagai master developer dan asset manager dalam pengembangan destinasi pariwisata nasional.

Melalui peran itu, ITDC tidak hanya bertanggung jawab dalam merencanakan dan mengembangkan kawasan pariwisata yang terintegrasi, juga memastikan pengelolaan aset dilakukan secara optimal guna menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan bagi negara.

Saat ini, ITDC mengelola aset dan mengembangkan tiga kawasan pariwisata unggulan nasional, yaitu The Nusa Dua di Bali dengan luas ±350 hektare (ha), The Mandalika di Nusa Tenggara Barat seluas ±1.175 hektare (ha), serta The Golo Mori di Nusa Tenggara Timur seluas ±20 hektare (ha).

ITDC berperan sebagai master developer dan asset manager yang memastikan setiap kawasan berkembang secara terintegrasi, berkelanjutan, dan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi bagi negara, daerah, serta masyarakat.

Menurut Ahmad, penguatan status persero sejalan dengan transformasi BUMN yang terus didorong pemerintah, yakni untuk menciptakan perusahaan yang makin profesional, adaptif, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan nasional.

Perubahan status ini juga sejalan dengan agenda transformasi BUMN di bawah Danantara Indonesia yang menekankan penguatan tata kelola perusahaan, optimalisasi pemanfaatan aset negara, serta penciptaan nilai ekonomi jangka panjang guna mendukung pertumbuhan nasional yang berkelanjutan.

Dengan status persero, ITDC memiliki landasan kelembagaan yang semakin kuat dalam menjalankan pengembangan kawasan dan pengelolaan aset secara lebih optimal.

‘’Kami optimistis langkah ini semakin meningkatkan kepercayaan investor, mitra usaha, dan para pemangku kepentingan, sehingga mampu memperluas dampak ekonomi yang dihasilkan dari setiap kawasan yang kami kembangkan dan kelola," ucapnya.

Perubahan nomenklatur perusahaan dilandaskan pada UU Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS) tanggal 20 April 2026 yang menyetujui perubahan nama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia menjadi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero).

Keputusan tersebut lalu dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 53 tanggal 20 Mei 2026 yang dibuat di hadapan Desman, SH, M.Hum, notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, dan memperoleh persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0037365.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 10 Juni 2026 dan telah diterima dan dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Pemberitahuan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0164231 tanggal 10 Juni 2026 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar.

Dengan kembali menyandang status persero, ITDC optimistis dapat semakin memperkuat perannya sebagai katalis pengembangan pariwisata nasional melalui pengelolaan aset yang profesional, pengembangan kawasan yang terintegrasi, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Penguatan peran tersebut diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan sektor pariwisata yang berkualitas sekaligus memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Ke depan, ITDC akan terus mengedepankan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), pengelolaan risiko secara terintegrasi, inovasi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai fondasi dalam setiap pengembangan kawasan.

Melalui fondasi yang semakin kuat, dan komitmen terhadap keberlanjutan, ITDC berupaya menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi negara, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan melalui pengembangan destinasi yang berdaya saing global, inklusif, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) menekankan kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 5,75% belum mengubah arah strategi pendanaan perusahaan.

Corporate Secretary BRI Finance, Aditia Fakhri Ramadhani mengatakan justru kenaikan BI Rate mendorong perusahaan untuk lebih selektif dan efisien dalam pengelolaan pendanaan. Pasalnya, hal itu menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam menyusun strategi pendanaan perusahaan.

“Di tengah kondisi suku bunga yang lebih tinggi, BRI Finance terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan menjaga struktur pendanaan yang optimal, memperkuat likuiditas, serta melakukan diversifikasi sumber pendanaan agar biaya dana tetap kompetitif dan risiko dapat dikelola dengan baik,” katanya kepada Bisnis, Senin (22/6/2026).

Dia meneruskan, BRI Finance terus mempertimbangkan alternatif pendanaan, baik melalui pinjaman perbankan maupun pasar modal. Pemilihan sumber pendanaan akan disesuaikan dengan kondisi pasar, biaya dana, profil jatuh tempo, serta kebutuhan likuiditas perusahaan.

“Saat ini, pinjaman perbankan masih menjadi salah satu sumber pendanaan utama karena menawarkan fleksibilitas yang baik dan hubungan yang kuat dengan para mitra perbankan,” beber Aditia.

Kendati demikian, lanjutnya, BRI Finance tetap terbuka untuk memanfaatkan instrumen obligasi apabila kondisi pasar dinilai mendukung dan dapat memberikan struktur biaya yang lebih optimal.

Di sisi lain, Aditia mengatakan kenaikan BI Rate tentunya membuat perusahaan semakin disiplin dalam mengelola pertumbuhan dan kualitas aset. Namun, hal itu tidak mengurangi komitmen perusahaan untuk terus bertumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

“Strategi ekspansi dilakukan secara selektif dengan mengedepankan prinsip manajemen risiko yang prudent serta fokus pada segmen pembiayaan yang memiliki kualitas baik dan potensi pertumbuhan yang positif,” jelasnya.

Lebih jauh, dia turut mengungkapkan saat ini BRI Finance tetap fokus pada pembiayaan konsumer dan komersial, termasuk segmen yang memiliki keterkaitan dengan ekosistem BRI Group.

Bisnis.com, JAKARTA — Klausul jaminan perlindungan hukum bagi pembeli instrumen surat utang khusus dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menuai kritik.

Berdasarkan dokumen UU P2SK, negara secara eksplisit memberikan jaminan dan perlindungan mutlak bagi pihak yang melakukan pembelian instrumen surat utang khusus dari berbagai bentuk tuntutan hukum.

Rigiditas pasal itu memastikan pembeli terbebas dari penuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk hukum perpajakan, hingga gugatan secara perdata.

Pemerhati BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menilai regulasi perlindungan hukum tersebut sangat mengkhawatirkan karena memberikan berbagai fasilitas yang mengorbankan penegakan hukum nasional.

Adanya proteksi mutlak dinilai memunculkan kesan adanya indikasi tata kelola yang kurang sehat sejak awal perencanaan penerbitan instrumen.

“Seperti ada kekhawatiran mendalam pada surat utang khusus itu sehingga diperlukan fasilitas yang mengorbankan penegakan hukum,” ujar Herry saat dihubungi Bisnis, Senin (22/6/2026).

Herry membeberkan klausul proteksi ini berisiko memicu moral hazard, salah satunya membuka celah bagi para pelaku kejahatan keuangan untuk menjadikan surat utang khusus tersebut sebagai instrumen pencucian uang.

Pasalnya, seluruh transaksi pembelian surat berharga itu secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai basis alat bukti yang sah di dalam proses pengadilan.

Selain isu pencucian uang, dia menyebutkan bahwa instrumen utang khusus tersebut juga dinilai berisiko dimanfaatkan wajib pajak nakal sebagai sarana penghindaran kewajiban perpajakan secara terstruktur.

Melalui sistem pelaporan pajak yang bersifat self-assessment, wajib pajak dapat dengan mudah menempatkan dana bermasalah mereka ke dalam instrumen utang khusus yang datanya bersifat tertutup demi menghindari beban pajak.

“Apalagi, datanya tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak maupun alat bukti dalam proses peradilan,” ucap Herry.

Dari sisi tata kelola, biaya pengorbanan yang diberikan otoritas demi menarik pembiayaan bagi Danantara Indonesia disebut terlampau besar dan justru mengorbankan kepentingan negara yang lebih luas.

Jika kebijakan pembebasan pidana ini tetap dipaksakan tanpa adanya penjelasan yang rasional kepada publik, hal tersebut dipastikan memicu persepsi negatif bahwa pemerintah sengaja menghimpun dana yang bermasalah.

Dampak dari runtuhnya reputasi tata kelola ini pada akhirnya tidak hanya akan merugikan kredibilitas kelembagaan Danantara selaku pengelola aset strategis, melainkan juga merusak kredibilitas pemerintah di mata investor global.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyelenggara fintech P2P lending, PT Sahabat Mikro Fintek (Samir) mengungkapkan saat ini seluruh pendanaan perusahaan berasal dari 11 pemberi dana (lender) institusi.

Direktur Utama PT Sahabat Mikro Fintek (Samir), Handy Juniandri mengungkapkan tiga di antaranya berasal dari sektor perbankan, yakni PT Bank Neo Commerce Tbk, PT Super Bank Indonesia Tbk, dan PT Bank Sahabat Sampoerna.

Menurutnya, kehadiran tiga lender institusi dari sektor perbankan menunjukkan bahwa kepercayaanmu korporasi terhadap infrastruktur dan mitigasi risiko Samir semakin kuat.

“Samir sebagai layanan pindar yang sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan [OJK] selalu membuka diri untuk melakukan kolaborasi dengan perbankan dan layanan keuangan lainnya,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (22/6/2026).

Handy menjelaskan, keterbukaan itu bertujuan memperluas akses pembiayaan secara inklusif dan berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan (good corporate governance/GCG) yang baik dan perlindungan terhadap konsumen dalam kolaborasi lintas lembaga keuangan.

Samir, katanya, berharap sinergi itu dapat memperluas alternatif pembiayaan bagi masyarakat, khususnya UMKM, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Adapun, total penyaluran pembiayaan Samir dari Januari hingga April 2026 mencapai Rp1,4 triliun, atau sudah mencakup 50% dari total pembiayaan di sepanjang 2025.

“Secara total kumulatif, Samir sudah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp6,6 triliun hingga 31 Mei 2026. Kondisi ini tentu menjadi catatan yang cukup menggembirakan karena tren penyaluran pembiayaan Samir masih tetap positif dan berada di on the right track,” tegas Handy.

Lebih jauh, Handy kembali menekankan bahwa ke depannya Samir akan membangun kemitraan strategis dengan lender institusi lainnya termasuk dari perbankan dengan skema channeling untuk menciptakan ekosistem pendanaan yang lebih stabil, efisien, dan tumbuh berkelanjutan.

“Tentu saja dengan tetap memperhatikan penguatan manajemen risiko, tata kelola yang baik dan selalu mengedepankan prinsip perlindungan terhadap konsumen,” tutupnya.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan per April 2026, lender perbankan masih mendominasi pendanaan di industri pinjaman daring (pindar) atau pinjol.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan pendanaan dari perbankan mencapai Rp66,25 triliun atau dengan porsi sebesar 75,59%.

“Dominasi ini antara lain dipengaruhi oleh kapasitas pendanaan yang cukup besar serta stabilitas likuiditas,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, Minggu (7/6/2026).

Sementara itu, nilai pendanaan industri pindar yang berasal dari lender individu tercatat sebesar Rp3,33 triliun. Menurut Agusman, sumber pendanaan industri Pindar ke depan akan semakin beragam, baik dari lender individu maupun institusi.

“Sejalan dengan penguatan peran Lender Profesional, Penyelenggara juga berpotensi memperluas basis pendanaan dari lender institusi guna mendukung kualitas dan keberlanjutan pendanaan di industri Pindar,” sebutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Prinsip meritokrasi dinilai perlu menjadi fokus utama dalam penunjukan Luke Thomas Mahony menjadi Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) alih-alih status kewarganegaraannya.

Pakar manajemen sumber daya manusia (SDM), Yodhia Antariksa menilai pengisian jabatan strategis seharusnya berlandaskan prinsip meritokrasi. Integritas, kompetensi, rekam jejak, dan kapasitas kepemimpinan menjadi pertimbangan yang lebih penting dibandingkan kewarganegaraan seseorang.

Menurutnya, apabila Luke Thomas memiliki pengalaman panjang di sektor sumber daya alam serta memahami rantai pasok ekspor komoditas, penunjukan tersebut dapat dipandang sebagai langkah menghadirkan kepemimpinan yang profesional di DSI.

"Jika Luke Thomas memang memiliki pengalaman panjang di sektor sumber daya alam dan memahami rantai pasok ekspor komoditas, maka penunjukan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan kepemimpinan yang profesional," kata Yodhia dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).

Dia menjelaskan DSI akan mengelola aktivitas ekonomi bernilai sangat besar yang berkaitan langsung dengan penerimaan negara. Pengelolaannya harus ditopang sistem yang kuat, tata kelola yang baik, pengambilan keputusan berbasis data, serta akuntabilitas yang tinggi.

Menurutnya, profesionalisme menjadi fondasi penting agar keputusan bisnis tidak dipengaruhi kepentingan jangka pendek maupun kepentingan kelompok tertentu. Praktik penggunaan talenta global juga telah menjadi hal yang lazim diterapkan berbagai perusahaan milik negara maupun sovereign wealth fund di sejumlah negara.

Meski demikian, Yodhia mengingatkan kualitas pemimpin hanya menjadi salah satu faktor keberhasilan DSI. Jika pembentukan DSI ditujukan memperkuat pengawasan ekspor dan menutup kebocoran penerimaan negara, faktor penentu utamanya tetap berada pada tata kelola dan sistem yang dibangun sejak awal.

Dia menilai desain SDM DSI harus mengedepankan meritokrasi melalui rekrutmen berbasis kompetensi dan integritas, target kinerja yang terukur, sistem remunerasi yang kompetitif, serta budaya organisasi yang menjunjung transparansi dan profesionalisme.

"Keberhasilan DSI nantinya tidak akan ditentukan oleh satu orang pemimpin, tetapi oleh kualitas tim, tata kelola, dan sistem yang dibangun sejak awal," katanya.

Sebelumnya, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan pemilihan Luke Thomas dilakukan setelah mempertimbangkan rekam jejaknya di industri pertambangan dan perdagangan komoditas global.

Sebelum ditunjuk memimpin DSI, Luke menjabat sebagai SEVP Business Performance & Optimization Danantara Indonesia sejak September 2025 serta pernah menjadi Direktur sekaligus Chief Strategy and Technical Officer PT Vale Indonesia Tbk. pada 2024–2025.

Bisnis.com, ENDE — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar BGN tidak melakukan pengadaan yang diperlukan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan Gibran saat melakukan kunjungan kerja di SDN Wolomoni, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (18/6/2026).

Mulanya, Gibran menjelaskan bahwa dirinya secara pribadi mendukung kelanjutan program MBG, khususnya di daerah tertinggal, terluar dan terdepan alias 3T.

"Kalau sekali lagi kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T," ujar Gibran

Namun demikian, orang nomor dua di Indonesia itu menyatakan bahwa program ini masih banyak kekurangan, bahkan mantan pucuk pimpinan BGN telah terseret kasus hukum.

Oleh sebab itu, program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini bisa terus diperbaiki, lebih khusus dengan menghilangkan praktik-praktik korupsi.

"Tata kelolanya diperbaiki, biar lebih efisien, jangan lagi ada pengadaan-pengadaan barang yang tidak sesuai, dan yang paling penting praktek-praktek korupsinya harus dihilangkan," imbuhnya.

Adapun, Gibran menekankan bahwa pemerintah baik itu kepolisian, TNI, pemerintah daerah bakal terus membantu untuk menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto.

"Kita semua di sini, Kapolda, pangdam, Gubernur, Wakil Gubernur Bupati, Kepala Desa, semua ini adalah kepanjangan tangannya dari Pak Presiden. Saya ini pembantu Presiden, kita ingin memastikan programnya Pak Presiden berjalan dengan baik," pungkasnya.

Kunjungan Gibran ke NTT merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan Papua untuk meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam agenda tersebut, pemerintah juga melibatkan mahasiswa guna memperkuat pengawasan, tata kelola, dan transparansi program prioritas agar tepat sasaran serta bebas dari praktik korupsi.

Bisnis.com, JAKARTA — BP BUMN dan Danantara Indonesia menargetkan proses konsolidasi perusahaan-perusahaan asuransi milik negara yang berada di bawah naungan Indonesia Financial Group (IFG) dapat rampung pada 2026.

“Konsolidasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat industri asuransi BUMN agar lebih sehat, efisien, dan kompetitif,” ujar Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria dalam keterangan resminya dikutip dari Antara, Kamis (18/6/2026).

Untuk membahas perkembangan proses tersebut, Dony menggelar pertemuan dengan Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko pada 17 Juni 2026.

Dalam pertemuan itu, pembahasan difokuskan pada integrasi bisnis, penguatan tata kelola, optimalisasi permodalan, serta pengembangan sinergi antarentitas yang akan menjadi bagian dari struktur perusahaan hasil konsolidasi.

Selain itu, dibahas pula berbagai langkah strategis untuk memastikan proses integrasi berjalan efektif dan memberikan nilai tambah jangka panjang.

Dony mengatakan, konsolidasi tersebut diharapkan menjadi fondasi pembentukan ekosistem asuransi BUMN yang lebih terintegrasi dan mampu menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang.

Transformasi ini juga diharapkan menghasilkan skala usaha yang lebih kuat, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat kapasitas underwriting dan investasi, serta memperluas kemampuan perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat maupun dunia usaha.

Melalui penguatan industri asuransi BUMN, BP BUMN dan Danantara berharap sektor asuransi dapat berperan lebih besar dalam mendukung stabilitas sistem keuangan, meningkatkan penetrasi asuransi nasional, serta menunjang pembiayaan dan pembangunan ekonomi Indonesia.

JAKARTA - Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN) Sudirman Said mengajak para pengurus negara mengantisipasi krisis tata kelola dengan berhenti memuja personifikasi kekuasaan dan kembali bersandar pada nilai serta institusi. Ia merangkum ajakan itu dalam satu kalimat sederhana: jangan bersandar pada god father, bersandarlah pada God.

Yang ia maksud godfather bukan semata bos kartel di layar lebar, melainkan watak kuasa yang dipusatkan pada satu sosok. Sudirman menyebut deretan nama yang pernah menggenggam kuasa besar di zamannya seperti Pablo Escobar, Al Capone, Don Corleone, hingga Hitler pada akhirnya berlalu.

"Para godfather memudar, sementara tatanan yang baik justru menetap. Karena itu kesetiaan kita semestinya pada nilai yang abadi, bukan pada figur yang fana," ujar Sudirman dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD PKS Se-Kalimantan di Jakarta, pada Sabtu (13/6/2026).

Menurut Sudirman, godaan personifikasi kekuasaan justru menguat ketika politik kehilangan orientasi jangka panjang. Ia merujuk ekonom Dambisa Moyo yang dalam Edge of Chaos menilai politisi kini lebih sibuk memenangi pemilu ketimbang merawat kesehatan jangka panjang negaranya. Kondisi itu melahirkan mediokrasi, di mana politik yang dikejar kepentingan jangka pendek alih-alih kebijakan yang substantif. "Di ruang yang miskin gagasan jangka panjang itulah sosok menggantikan sistem, dan loyalitas personal menggeser akuntabilitas publik," tutur Sudirman.

Ia kemudian menawarkan ukuran untuk membedakan pemimpin sejati dari sekadar penguasa. Mengutip tangga etika yang disusun Paul Webley, Sudirman menjelaskan perilaku bernegara bergerak dari lantai paling rendah—amoral yang hanya tunduk pada keserakahan, lalu legalistik yang merasa cukup asal tidak melanggar hukum—menuju lantai yang lebih tinggi, yakni responsif, beranjak etis, hingga benar-benar etis ketika kebijakan yang dijalankan berdiri di atas nilai inti.

"Banyak penguasa berhenti di lantai legalistik. Padahal kepemimpinan sejati menuntut kita terus mendaki sampai setia pada kebaikan," katanya.

Sudirman menegaskan etika bernegara butuh jangkar, dan jangkar itu adalah spiritualitas. Namun ia mengingatkan spiritualitas yang dimaksud bukan ritual yang menumpuk, melainkan sikap yang membumi. Ia merinci lima sikap: pertama sudahi sibuk pada ritual yang berujung pada ritual itu sendiri, kedua tahan diri dari kegemaran mengekspos panggung belakang layar, ketiga hentikan kontradiksi antara ucapan dan perbuatan, keempat jangan merusak tatanan serta tetap prioritaskan kebutuhan rakyat di atas hal yang remeh, dan kelima fokus pada tugas pokok masing-masing.

"Spiritualitas itu garam, bukan gincu. Ia tidak terlihat, tetapi terasa. Pemimpin yang berspiritualitas bekerja dalam diam, bukan memanggungkan kesalehan," ujarnya.

Sebagai antitesis dari kepemimpinan godfather, Sudirman menawarkan model kepemimpinan yang menggerakkan dengan tiga pilar: pertama kepemimpinan institusional, bukan populis, kedua kepemimpinan kolektif, bukan personal, serta kepemimpinan intrinsik, bukan nominal.

Kemerosotan Tata Kelola akibat Resentralisasi

Sementara itu, akademisi Yanuar Nugroho menilai personifikasi kekuasaan berdampak pada kemerosotan tata kelola negara. "Kemerosotan tata kelola ditandai dengan menguatnya vested interest, dan conflict of interest di antara para pengurus negara," ujarnya.

Yanuar menyoroti satu wujud konkret dari kemerosotan tersebut berupa kecenderungan menarik kembali kendali ke pusat. Ia menilai gejala resentralisasi justru memperdalam krisis tata kelola karena berlawanan dengan semangat reformasi. "Gejala resentralisasi, memusatkan kendali pada pemerintah pusat, harus dihentikan, karena melawan prinsip-prinsip otonomi daerah," tegasnya.

Karena itu, Yanuar mendorong para kepala daerah dan wakil rakyat di tingkat lokal merapatkan barisan untuk menegakkan kembali otonomi. "Bupati, Wali Kota, Gubernur, anggota DPRD harus merapatkan barisan untuk mengembalikan wibawa otonomi. Karena Indonesia terlalu besar kalau dipaksakan diurus secara sentralistik," ujarnya.

Bagi Yanuar, menjaga otonomi daerah adalah salah satu cara menahan laju personifikasi kuasa. Sebab kekuasaan yang tersebar dalam institusi lebih sulit dibajak oleh kepentingan satu sosok.