BANDUNG - Dicoding, platform edukasi teknologi terdepan di Indonesia menyelenggarakan ajang tahunan bergengsi: Dicoding Developer Conference (DDC) 2026. Mengusung tema "Built by Humans, Accelerated by AI", konferensi ini menegaskan bahwa meskipun kecerdasan buatan (AI) menjadi akselerator produktivitas yang luar biasa, peran manusia tetap menjadi sentral dalam inovasi teknologi.

Penyelenggaraan DDC tahun ini menjadi sangat istimewa dengan peluncuran laporan Indonesia Developer Outlook (IDO) 2026. Survei yang melibatkan 3.163 talenta digital ini mengungkap bahwa 9 dari 10 developer profesional telah merasakan lonjakan produktivitas sebesar 20% hingga lebih dari 50% berkat penggunaan AI generatif dalam alur kerja mereka.

Selain itu, dalam sesi keynote-nya, CEO Dicoding Narenda Wicaksono mengungkapkan temuan lain bahwa 75% developer profesional yang telah bekerja percaya bahwa teknologi dan skills praktis perlu dipelajari di luar kampus.

“Sebanyak 63% developer sangat mengandalkan online course sebagai sumber belajar utama. Oleh karenanya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para developer yang telah sebelas tahun mendukung kami untuk memberdayakan talenta digital dengan pembelajaran yang berdampak, sehingga Dicoding dapat memberikan dampak ekonomi pada Indonesia sebesar 6,5 triliun rupiah,” kata Narenda, Sabtu (25/4/2026).

Menindaklanjuti hal tersebut, Chief Learning Officer Dicoding Oon Arfiandwi, memaparkan temuan menarik dari IDO 2026 mengenai relevansi belajar teknologi di tengah maraknya fenomena layoff. Data menunjukkan bahwa peluang karier IT justru tetap terbuka lebar di luar sektor teknologi tradisional.

"Temuan kami dalam IDO 2026 menunjukkan bahwa perusahaan non-IT kini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar bagi talenta digital. Di era disrupsi AI, pertanyaan 'apakah belajar teknologi masih relevan?' terjawab dengan mutlak: Ya, tetapi cara kita belajar harus bertransformasi,” kata Oon Arfiandwi.

“Kita melihat tren di mana online course kini menjadi sumber belajar utama bagi lebih dari 63% developer profesional. Kita harus melatih diri menjadi spesialis, membangun portofolio yang kuat, dan mendorong produktivitas menggunakan generative AI," sambungnya.

Acara ini juga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif yang memandang pentingnya penguasaan AI untuk mendorong ekonomi kreatif nasional.

Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam, menyebutkan bahwa "Kementerian Ekraf/Badan Ekraf mendukung Dicoding Developer Conference 2026 sebagai ajang peningkatan kapasitas dan perluasan jejaring developer Indonesia. Kami optimis akan kiprah para developer di industri masing-masing, dengan bantuan AI sebagai akseleratornya.”

Selain keynote yang disampaikan oleh CEO Dicoding, CLO Dicoding, serta perwakilan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, perwakilan dari DBS Foundation Indonesia, Ibu Nazla Mariza, selaku salah satu industri mitra Dicoding, turut mengisi keynote tentang dukungan kolaborasi DBS Foundation dengan Dicoding Indonesia dalam melaksanakan program Coding Camp powered by DBS Foundation yang telah memberikan dampak kepada lebih dari 227 ribu kaum muda di Indonesia.

Diskusi panel yang melibatkan jajaran perwakilan pemerintahan, akademisi, praktisi industri, serta alumni-alumni Dicoding turut dihadirkan dalam rangkaian acara DDC 2026 untuk memberikan perspektif segar mengenai cara membentuk talenta digital yang humanis dan transisi ke dunia profesional dalam era AI.

Untuk menambah wawasan para peserta, DDC 2026 juga menghadirkan tiga track teknologi utama: Gen AI & Data Science, Modern App Dev (Web/Mobile) with AI, serta AI for Cloud Infra & DevOps. Dengan dukungan mitra strategis, seperti DBS Foundation, IBM, Indosat Ooredoo Hutchison, dan Lintasarta, Dicoding berkomitmen terus mencetak talenta digital unggul yang siap menjawab tantangan global dalam era AI-first.

BEIJING - Robot yang berlari setengah maraton di Beijing telah membuat media Barat takjub, karena mesin tersebut tidak hanya menyamai tetapi bahkan melampaui performa manusia.

Sebuah peristiwa teknologi luar biasa di Beijing mengejutkan media internasional ketika serangkaian robot humanoid berpartisipasi dalam lomba lari setengah maraton dan mencapai hasil yang melampaui atlet profesional sekalipun.

Robot tercepat menyelesaikan jarak 21 km hanya dalam waktu sedikit lebih dari 50 menit, lebih cepat dari rekor terbaru yang dipecahkan oleh atlet manusia, menciptakan kejutan besar mengenai kemampuan mesin.

Perangkat unggulan yang dikembangkan oleh Honor ini, dengan waktu tempuh 50 menit dan 26 detik, menunjukkan lompatan signifikan dalam desain mekanis, kemampuan navigasi mandiri, dan efisiensi energi.

Dibandingkan dengan pengujian sebelumnya, di mana robot sering kali bergantung pada kendali jarak jauh, hampir setengah dari robot kali ini mampu beroperasi sepenuhnya secara otonom, beradaptasi dengan medan, dan mempertahankan kecepatan yang stabil sepanjang perlombaan.

Para insinyur mengatakan keberhasilan ini berasal dari peningkatan struktur kaki biomimetik dan sistem pendingin yang terinspirasi oleh teknologi ponsel pintar, yang membantu robot mempertahankan kinerja dalam jangka waktu yang lama.

Namun, para ahli percaya bahwa kinerja yang mengesankan ini belum dapat diterjemahkan ke dalam aplikasi industri yang luas, karena robot masih terbatas dalam keterampilan motorik halus dan kemampuan untuk memahami lingkungan yang kompleks.

Acara ini juga mencerminkan tujuan ambisius Tiongkok untuk memimpin bidang robotika humanoid, dengan sejumlah perusahaan seperti Unitree dan UBTech yang berpartisipasi dalam pengembangan teknologi tersebut.

Terlepas dari banyaknya tantangan di depan, perlombaan maraton ini dipandang sebagai tonggak penting, yang menunjukkan bahwa robot humanoid dengan cepat maju menuju masa depan di mana mereka dapat mengubah cara manusia bekerja dan berinteraksi dengan teknologi.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan presiden Filipina Rodrigo Duterte akan menjalani persidangan atas kejahatan kemanusiaan di Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Keputusan itu muncul setelah para hakim ICC mengonfirmasi dakwaan Duterte.

Duterte, yang kini berusia 81 tahun, dituduh melakukan pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing) terhadap ribuan orang dalam program “perang melawan narkoba” ketika dia menjabat sebagai Presiden Filipina, seperti dilansir dariBBC News, Jumat (24/4/2026). Tindakan tersebut terjadi antara 2011 dan 2019.

Para hakim praperadilan mengonfirmasi secara bulat dakwaan tersebut. ICC pada Kamis (23/4/2026) mengatakan bahwa para hakim memiliki “alasan yang kuat untuk meyakini” bahwa Duterte telah melakukan dugaan kejahatan tersebut.

MengutipDeutsche Welle, belum ada tanggal pasti mengenai pelaksanaan persidangan tersebut.

Konfirmasi persidangan Duterte ini muncul setelah dia beberapa kali melakukan upaya banding agar dirinya dibebaskan dari penahanan. Duterte memang telah ditahan di Den Haag (The Hague), Belanda selama lebih dari setahun.

Duterte telah menolak untuk mengakui proses persidangan ICC. Alasannya, saat masa kepresidenannya pada 2019, Filipina telah keluar dari Statuta Roma, yaitu perjanjian pendirian ICC.

Meski begitu, pada Rabu (24/4/2026), hakim-hakim di Kamar Praperadilan ICC memutuskan bahwa pengadilan tersebut masih dapat menyidangkan kasus Duterte. Hal itu disimpulkan karena dugaan kejahatan tersebut terjadi antara tahun 2011 dan 2019, ketika Filipina masih menjadi anggota ICC.

Para hakim juga telah memberikan izin kepada lebih dari 500 korban untuk ikut serta dalam proses persidangan tersebut, kata ICC.

Di lain pihak, tim kuasa hukum Duterte mengatakan kepada media Filipina bahwa mereka akan meminta izin untuk mengajukan banding atas putusan Kamar Praperadilan tersebut pada Kamis (24/4/2026).

Sebelumnya, pengacara-pengacara Duterte berargumen bahwa sang mantan presiden tersebut tidak layak untuk berpartisipasi dalam proses persidangan ICC. Para pengacara menilai Duterte mengalami gangguan kognitif.

Para hakim ICC menolak argumen tersebut. Mengutip pendapat para ahli medis, para hakim mengatakan bahwa mereka meyakini Duterte dalam keadaan sehat dan mampu untuk mengikuti proses persidangan. Duterte juga dinilai dapat menjalankan hak-hak proseduralnya secara efektif.

Respons Positif

Persidangan ICC ini telah dipuji sebagai momen yang bersejarah oleh para pengkritik tindakan keras Duterte yang mematikan terhadap narkoba.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Filipina Leila de Lima, yang juga merupakan salah satu pengkritik Duterte yang paling keras, mengatakan bahwa konfirmasi atas dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan ini menandai sesuatu yang baik bagi mereka yang mencoba melawan tindakan-tindakan nirpidana.

“Hari yang luar biasa bagi para pejuang yang menentang impunitas dan kekerasan yang disponsori negara,” katanya.

Inti dari persidangan Duterte di ICC adalah adalah program “perang melawan narkoba” Duterte. Menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia, aksi rezim Duterte tersebut telah menargetkan dan membunuh pengedar narkoba kelas teri, tetapi justru gagal menangkap gembong narkoba utamanya.

Duterte membantah tuduhan tersebut dan mengecam dakwaan terhadap dirinya sebagai “kebohongan yang keterlaluan”. Kepolisian Filipina pun bersikeras bahwa mereka hanya membunuh sebagai upaya membela diri.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia memperkirakan terdapat 30.000 orang yang tewas selama enam tahun masa jabatan Duterte. Sementara itu kepolisian Filipina melaporkan 6.000 kasus kematian. Para tersangka sering dieksekusi secara sewenang-wenang tanpa melalui proses pengadilan, seperti dikutip dariDeutsche Welle.

Amnesty International mengatakan bahwa polisi “mengikuti daftar yang belum terverifikasi berisi nama-nama orang yang diduga menggunakan atau menjual narkoba, menyerbu rumah mereka, dan menembak mati orang-orang yang tidak bersenjata, termasuk mereka yang tidak menimbulkan ancaman maupun tidak melawan saat ditangkap.”

Jaksa-jaksa penuntut pun mengatakan bahwa polisi dan kelompok yang main hakim sendiri melakukan pembunuhan atas perintah Duterte. Mereka didorong oleh janji uang atau, bahkan, untuk menghindari dirinya sendiri menjadi sasaran.

Di samping respons positif terhadap pengadilan itu, Duterte masih memiliki basis pendukung setia yang terus menggelar protes untuk menentang penahanannya.

Duterte datang ke Den Haag pada tahun lalu, setelah ia ditangkap di bandara Manila, Filipina. Penangkapan itu bisa terjadi setelah dia berselisih dengan putrinya, Sara, yang merupakan Wakil Presiden Filipina, dan juga dengan presiden petahana Ferdinand Marcos Jr. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong regenerasi sumber daya manusia dan inovasi teknologi pertanian untuk mencapai target swasembada pangan. Langkah ini diambil guna memastikan keberlanjutan sektor agraris di tengah tantangan pergeseran demografi petani yang didominasi oleh kelompok usia senior.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa regenerasi petani merupakan pilar strategis dalam mewujudkan swasembada pangan yang tangguh. Saat ini, Jawa Tengah tercatat memiliki sekitar 630.000 petani milenial yang diharapkan menjadi motor penggerak transformasi sektor pertanian di wilayah tersebut.
"Regenerasi ini menjadi kunci. Dengan Sumber Daya Manusia (SDM) baru yang lebih adaptif terhadap teknologi dan inovasi, kita optimistis pertanian akan semakin efisien dan produktif," ujar Sumarno dalam Apel Siaga Penyuluh Pertanian dan Petani Milenial di Soropadan, Jumat (24/04/2026).
Sumarno menambahkan bahwa keterlibatan generasi muda sangat krusial mengingat mayoritas petani saat ini berada pada rentang usia 40 hingga 60 tahun. Selain fokus pada SDM, Pemprov Jawa Tengah tengah memproses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk memperkuat perlindungan lahan pertanian.
Kebijakan ini bertujuan mengunci fungsi lahan agar tidak mudah beralih fungsi, sehingga kapasitas produksi pangan tetap terjaga dalam jangka panjang. Pengelolaan sumber daya air dan kelestarian daerah tangkapan air juga menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Ketua Umum Petani Milenial, Rayndra Syahdan Mahmudin, menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya menghapus stigma negatif profesi petani di mata pemuda. Menurutnya, citra pertanian yang identik dengan kondisi kotor dan tidak menarik harus diubah menjadi profesi yang produktif dan bergengsi. Sejak 2019, jaringan petani muda di Jawa Tengah telah berkembang pesat mencapai hampir 35.000 orang.
"Stigma anak muda terhadap pertanian memang identik dengan kotor, kucel, kumuh, tidak keren gitu ya. Itulah upaya kami dari Duta Petani Milenial untuk mengubah stigma itu," tutur Rayndra. Ia berharap kolaborasi antara 300 penyuluh pertanian dan 300 Duta Petani Milenial yang hadir dalam apel tersebut mampu memberikan kontribusi nyata bagi swasembada pangan nasional.
Dari sisi teknis produksi, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, memaparkan data optimisme capaian 2026. Target luas tanam padi tahun ini ditetapkan sebesar 2,38 juta hektare, dengan realisasi saat ini telah menyentuh angka 683.782 hektare. Setiap harinya, terdapat penambahan luas tanam rata-rata 7.000 hingga 8.000 hektare di seluruh wilayah Jawa Tengah. Produksi padi hingga Mei 2026 diproyeksikan mencapai 4,69 juta ton gabah kering giling (GKG).
Angka ini merupakan bagian dari target total tahunan sebesar 10,55 juta ton. Selain padi, Jawa Tengah juga mengukuhkan posisinya sebagai kontributor utama bawang putih nasional dengan pangsa pasar mencapai 63,9%, serta mencatatkan produksi komoditas lain seperti cabai sebesar 80.892 ton dan daging sapi sebanyak 245.747 ton.
Guna mencapai target ambisius tersebut, Dinas Pertanian menerapkan inovasi sistem percepatan tanam berkelanjutan yang dikenal dengan pola "sepur". Pola ini mengintegrasikan proses panen hingga tanam kembali secara cepat untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan secara intensif.
"Ini adalah optimalisasi lahan untuk intensifikasi dan percepatan luas tambah tanam di Jawa Tengah," pungkas Defransisco. Berbagai strategi adapatasi terhadap perubahan iklim juga terus diimplementasikan untuk memitigasi risiko kegagalan panen.

Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno (kiri) melihat hasil panen bawang putih milik salah satu petani dalam gelaran PADI 2026 pada Jumat (24/4/2026). /Foto: Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengaturan BUMN atau BP BUMN menegaskan peran perusahaan pelat merah yang harus selalu aktif sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Kepala BP BUMN dan Chief Operation Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan bahwa arah besar transformasi badan usaha milik negara (BUMN) sekaligus menegaskan peran strategis BUMN sebagai bagian dari pemerintah.
Dia mengingatkan bahwa seluruh insan BUMN merupakan bagian dari aparatur negara yang bertanggung jawab menjalankan sekaligus mengkomunikasikan kebijakan negara.
“Saya ingin mengingatkan satu hal pada kesempatan yang baik ini, bahwa kita semua yang ada di dalam ruangan ini adalah pegawai negara, kita adalah bagian daripada pemerintah,” ujar Dony dalam keterangan resminya, Rabu (22/4/2026).
Dony mengatakan, di tengah munculnya segelintir kalangan yang menebar sentimen negatif ke pemerintah, BUMN harus berada di garis depan untuk memberikan penjelasan yang utuh dan komprehensif.
Dia menekankan bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah memiliki dasar berpikir yang jelas dan tujuan jangka panjang bagi bangsa.
“Sebagai bagian daripada pemerintah, saya betul-betul mengharapkan seluruh insan BUMN mampu memberikan klarifikasi dan menjelaskan kenapa kebijakan dilakukan oleh Pemerintah,” tegasnya.
Dia menyampaikan keyakinannya terhadap arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan transformasi ekonomi nasional. Menurutnya, tidak mungkin pemerintah mengambil kebijakan yang merugikan rakyat, mengingat komitmen dan pengabdian yang telah ditunjukkan.
“Tidak mungkin satu pemerintah, apalagi dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo yang mau mengorbankan hidupnya untuk negara, melakukan sesuatu yang tidak baik,” ujar Dony.
Lebih lanjut, Dony menjelaskan bahwa berbagai kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah saat ini bertujuan mendorong transformasi dari pertumbuhan ekonomi semu menuju pertumbuhan yang fundamental dan merata.
Pemerintah, terangnya, ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia melalui penguatan ketahanan pangan, energi, dan sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional.
Menurut Dony, pemahaman terhadap dasar kebijakan menjadi kunci agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik.
“Kalau kita paham dasar berpikirnya, why itu dilakukan? Kita jadi tahu bahwa ini memang diperlukan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa kita,” ujarnya.
Dia menegaskan, BUMN harus berperan aktif sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini agar kebijakan ekonomi yang dijalankan dapat dipahami secara utuh sebagai upaya nyata untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. (*)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap capaian dan catatan strategis dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025. Pemeriksaan menyoroti ketahanan pangan dan pembangunan manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan hal tersebut saat penyerahan IHPS II Tahun 2025 kepada pimpinan DPR di Jakarta, Selasa (21/4/2026). “Hasil pemeriksaan mengungkap permasalahan signifikan beserta rekomendasi yang bersifat lintas K/L/BUMN untuk menyinergikan kebijakan yang terfragmentasi,” kata Isma.

Pada sektor ketahanan pangan, BPK mencatat produksi beras 2025 mencapai 34,71 juta ton atau meningkat 13,36 persen dibanding 2024. Pemerintah juga menyerap 3 juta ton beras dalam negeri untuk cadangan beras pemerintah tanpa impor.

Meski pemerintah mencatat capaian positif, BPK menilai penguatan koordinasi dan sistem data masih menjadi pekerjaan rumah. BPK merekomendasikan Menko Pangan mempercepat penyusunan Rencana Pangan Nasional 2025–2029 serta Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi.

BPK juga meminta kementerian dan lembaga terkait menyempurnakan sistem informasi agar terbentuk ekosistem data pangan yang terintegrasi. Selain itu, perencanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi riil serta didukung infrastruktur irigasi.

Pada sektor pembangunan manusia, BPK mencatat upaya percepatan penanganan tuberkulosis mulai berjalan di daerah. Pemerintah daerah menjadikan indikator penemuan, pengobatan, dan pencegahan TBC sebagai target program.

BPK menilai desain kebijakan masih perlu diperkuat, terutama dalam koordinasi lintas sektor. Menko PMK diminta menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah.

Dalam bidang kesehatan, BPK merekomendasikan penguatan koordinasi antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Kemendagri untuk memperjelas mekanisme kapitasi di fasilitas kesehatan daerah 3T. Sementara di sektor pendidikan, peningkatan pemanfaatan data Dapodik menjadi fokus untuk mendukung kebijakan daerah.

Selain itu, IHPS II 2025 juga memuat pemeriksaan sektor energi, pupuk, hingga kinerja BUMN. Ketua BPK menyebut pemeriksaan investigatif menemukan indikasi kerugian negara Rp274,6 miliar dan nilai kerugian negara Rp6,8 triliun.

IHPS II 2025 merangkum 685 laporan hasil pemeriksaan. Dari jumlah tersebut, BPK mencatat potensi penyelamatan keuangan negara sebesar Rp42,87 triliun melalui pengungkapan kerugian, potensi kerugian, serta ketidakefisienan anggaran.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan capaian positif hasil pemeriksaan tematik terkait pilar strategis pembangunan nasional, yakni ketahanan pangan dan pembangunan manusia yang menjadi bagian dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025.

“Hasil pemeriksaan mengungkap permasalahan signifikan beserta rekomendasi yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga/BUMN untuk menyinergikan kebijakan yang terfragmentasi sehingga efektivitas program atau kegiatan pemerintah dapat lebih optimal,” kata Ketua BPK Isma Yatun dalam penyerahan IHPS II Tahun 2025 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikutip dari keterangan resmi BPK RI di Jakarta, Selasa.

Hasil pemeriksaan tematik nasional ketahanan pangan menunjukkan beberapa capaian positif dari program tersebut, antara lain produksi beras pada tahun 2025 sebanyak 34,71 juta ton atau naik sebesar 13,36 persen dibandingkan tahun 2024 dan tanpa impor. Kemudian juga kebijakan serap gabah tahun 2025 berhasil menyerap beras dalam negeri untuk cadangan beras pemerintah sebanyak 3 juta ton.

Seiring dengan capaian positif, BPK turut merekomendasikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan agar melakukan koordinasi dengan semua Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait untuk mendapatkan masukan atas konsep pembangunan data dan sistem informasi lebih terstruktur.

Menko Pangan disarankan pula mempercepat penetapan dokumen Rencana Pangan Nasional (RPN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) Tahun 2025-2029.

Pihaknya juga merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Menteri Pertanian (Mentan), dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) untuk menyempurnakan sistem informasi yang dimiliki masing-masing kementerian, sehingga terwujud ekosistem data pangan yang saling berbagi pakai. Rekomendasi lainnya terhadap Mentan perihal kebutuhan untuk menetapkan perencanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian berdasarkan kebutuhan dan kondisi riil, serta berkoordinasi dengan Kementerian PU terkait irigasi.

Untuk pemeriksaan tematik nasional pembangunan manusia, IHPS ini mencatat sejumlah capaian strategis yang telah diraih. Salah satunya ialah pemerintah daerah (pemda) telah melakukan upaya percepatan penuntasan tuberkulosis (TBC) dengan menjadikan target indikator penemuan, pengobatan, dan pencegahan TBC yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai target kegiatan penuntasan TBC di daerah.

Terkait desain kebijakan pada pemeriksaan tematik pembangunan manusia, BPK merekomendasikan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) berkoordinasi dengan pimpinan K/L untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Penetapan NSPK untuk mengatur hubungan kerja dan koordinasi lintas K/L, pemda, dan pemangku kepentingan terkait secara lebih berkelanjutan dalam penyelenggaraan pembangunan manusia bidang kesehatan dan pendidikan.

Dalam bidang kesehatan, pihaknya merekomendasikan Menteri Kesehatan melakukan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini dilakukan guna memperjelas regulasi dan mekanisme pemberian kapitasi (metode pembayaran di muka/pre-payment) khusus untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di daerah 3T serta Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK).

Mengenai sektor pendidikan, BPK merekomendasikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyusun kesepakatan bersama Menteri Dalam Negeri untuk meningkatkan peran pemda dalam peningkatan kualitas dan pendayagunaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk kebijakan bidang pendidikan di daerah.

Sejalan dengan upaya memperkuat akuntabilitas publik, IHPS II Tahun 2025 turut memuat hasil pemeriksaan signifikan lainnya, antara lain pemeriksaan atas ketahanan energi sektor minyak dan gas bumi; pemeriksaan atas kebijakan, tata kelola, dan strategi ketersediaan pupuk; pemeriksaan pendapatan, biaya, dan investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN); serta perhitungan bagi hasil migas pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Petronas Carigali Ketapang II, dan KKKS PT Pertamina EP.

Selain itu, lanjut Isma, BPK juga berperan dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara, di antaranya melalui dukungan pemberantasan korupsi serta penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan.

“Upaya ini dilaksanakan melalui pemeriksaan investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara sebesar Rp274,6 miliar dan hasil penghitungan kerugian negara dengan nilai kerugian negara sebesar Rp6,8 triliun, serta pengungkapan illegaldrilling yang dilakukan oleh masyarakat, yang kemudian dibeli dan dibebankan sebagai costrecovery ke negara sebesar Rp1,71 triliun,” ungkap dia.

IHPS II Tahun 2025 memuat ringkasan 685 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 7 LHP Keuangan, 237 LHP Kinerja, dan 441 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

Berdasarkan 685 LHP tersebut, BPK telah mendukung penyelamatan keuangan negara sebesar Rp42,87 triliun, melalui pengungkapan permasalahan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp18,53 triliun, serta pengungkapan permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp24,34 triliun.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA - Memperingati Hari Kartini Tahun 2026, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu, sekaligus mendorong peran strategis perempuan dalam pembangunan di berbagai sektor.

Ajakan ini sejalan dengan tema Hari Kartini 2026, yaitu “Bergerak Bersama Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)”, yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam melindungi keselamatan ibu sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.

Menurut Gubernur Khofifah, upaya penurunan angka kematian ibu tidak dapat dilepaskan dari penguatan peran perempuan sebagai subjek utama pembangunan, mulai dari lingkup keluarga hingga tingkat global. Spirit perjuangan R.A. Kartini, lanjutnya, harus terus diaktualisasikan dalam bentuk langkah nyata yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup perempuan.

“Spirit perjuangan Kartini harus kita wujudkan melalui langkah konkret, salah satunya dengan memastikan kesehatan ibu sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia yang unggul,” ujar Khofifah di Surabaya, Selasa (21/4).

Ia menegaskan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam meningkatkan kualitas generasi bangsa, memperkuat ketahanan keluarga, serta menjaga keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan akses serta kualitas layanan kesehatan ibu dan anak menjadi prioritas utama.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan layanan kesehatan, yang turut berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu dan bayi serta perbaikan status gizi masyarakat. Selain itu, penguatan layanan kesehatan terus dilakukan melalui pengembangan stroke center, jantung center, dan onkologi center, serta layanan kesehatan bergerak untuk menjangkau wilayah kepulauan.

“Pemanfaatan teknologi juga terus kita dorong, salah satunya melalui aplikasi e-Desi untuk deteksi dini faktor risiko hipertensi, yang menjadi bagian penting dalam pencegahan komplikasi pada ibu hamil,” jelasnya.

Capaian tersebut sejalan dengan penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta prevalensi stunting di Jawa Timur yang berhasil ditekan hingga 14,7 persen pada tahun 2025. Meski demikian, Khofifah menegaskan bahwa upaya penurunan AKI harus terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor, termasuk edukasi kesehatan, peningkatan kualitas layanan, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

“Penurunan angka kematian ibu bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan gerakan bersama seluruh elemen bangsa,” tegasnya.

Dalam konteks pembangunan gender, Jawa Timur menunjukkan tren yang semakin positif. Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2025 tercatat sebesar 93,29 berdasarkan komponen Umur Harapan Hidup (UHH) hasil SP2020, meningkat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 92,19 dan tetap melampaui rata-rata nasional. Capaian ini mencerminkan semakin membaiknya kualitas hidup perempuan di Jawa Timur, termasuk dalam akses terhadap layanan kesehatan.

Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Jawa Timur juga menunjukkan perbaikan signifikan dengan capaian 0,347, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 0,421. Selain itu, keterwakilan perempuan di legislatif telah mencapai sekitar 20 persen, dan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja tercatat sebesar 60,64 persen.

Meski capaian tersebut positif, Khofifah mengingatkan bahwa berbagai tantangan masih perlu dihadapi secara bersama, di antaranya kekerasan terhadap perempuan dan anak, pernikahan usia dini, serta stunting yang turut berkontribusi terhadap risiko kesehatan ibu.

“Perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi pelaku utama pembangunan. Karena itu, kualitas hidup perempuan harus terus kita tingkatkan secara berkelanjutan,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat perlindungan perempuan melalui optimalisasi peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di berbagai daerah. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat dukungan sosial dan keluarga dalam menjaga kesehatan dan keselamatan ibu.

Dalam konteks global, Khofifah juga menyoroti peran perempuan Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia, salah satunya melalui inisiatif organisasi Muslimat NU yang mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, António Guterres.

Surat tersebut memuat sembilan poin imbauan, antara lain penghentian konflik bersenjata, penguatan diplomasi damai, perlindungan warga sipil, serta peningkatan peran perempuan dalam proses perdamaian dunia.

“Ini menunjukkan bahwa perempuan Indonesia tidak hanya berperan di tingkat lokal dan nasional, tetapi juga memiliki kontribusi strategis dalam membangun peradaban dunia yang damai dan berkeadilan,” ujarnya.

Di akhir, Khofifah mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk terus bergerak bersama, berkontribusi, dan berkhidmat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, hingga dunia, dengan menjadikan kesehatan ibu sebagai prioritas utama.

“Selamat Hari Kartini. Mari kita jadikan momentum ini untuk bergerak bersama menurunkan angka kematian ibu, memperkuat peran perempuan, dan menghadirkan generasi yang sehat, kuat, serta berdaya saing,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Para ilmuwan di China mengaitkan sebuah virus dengan kasus yang dapat menyebabkan kebutaan permanen, yang dikenal sebagai hipertensi okular persisten virus anterior uveitis, atau POH-VAU.

Mereka menemukan bukti adanya nodavirus mortalitas tersembunyi (CMNV) di jaringan mata orang-orang dengan POH-VAU, yang banyak di antaranya melaporkan paparan baru-baru ini terhadap makanan laut mentah atau hewan laut.

“Studi ini mengungkapkan bahwa virus hewan air dikaitkan dengan penyakit manusia yang muncul,” tulis para ilmuwan dalam makalah yang diterbitkan di jurnal Nature Microbiology.

Para peneliti China melakukan studi yang menilai kasus 70 individu yang didiagnosis dengan POH-VAU pada suatu waktu antara Januari 2022 dan April 2025. Para ilmuwan menemukan bukti partikel virus yang menyerupai CMNV.

Jika dikonfirmasi, ini akan menjadi virus asli kehidupan akuatik pertama yang dikaitkan dengan penyakit mata pada manusia.

Para peneliti menggunakan antibodi spesifik untuk CMNV untuk mengkonfirmasi bahwa partikel-partikel ini adalah CMNV dan menemukan kemiripan sebesar 98,96%.

Sekitar 75% pasien yang dievaluasi melaporkan sering menangani dan mengonsumsi makanan laut mentah.

"Bahwa virus ini dapat menginfeksi invertebrata, ikan, dan mamalia cukup luar biasa. Saya tidak dapat membayangkan virus dengan jangkauan inang yang begitu luas," kata Profesor Edward Holmes, seorang ahli penyakit menular di Universitas Sydney di Australia, kepada New Scientist.

Holmes menambahkan bahwa "sangat mungkin virus tersebut akan ada pada spesies lain yang belum kita ambil sampelnya".

Bisnis.com, JAKARTA — Transformasi perusahaan menuju tenaga kerja agentic menyimpan problematika besar pada sisi keamanan sehingga membuat perusahaan lambat dalam mengadopsi agen AI atau generasi selanjutnya dari kecerdasan buatan (AI).

Berdasarkan survei terbaru Cisco terhadap pelanggan enterprise utama, ditemukan fakta kontradiktif. Sebanyak 85% responden melaporkan telah bereksperimen dengan agen AI, tetapi hanya 5% yang benar-benar berani menerapkannya dalam lingkungan produksi.

Ketimpangan ini dipicu oleh keraguan mendalam mengenai tata kelola dan perlindungan data saat mesin mulai mengambil keputusan tanpa intervensi langsung manusia.

President dan Chief Product Officer Cisco Jeetu Patel mengatakan masalah utama dalam ekosistem agentic AI adalah ketidaksiapan infrastruktur keamanan lama dalam mengenali identitas non-manusia.

Sebagian besar perusahaan saat ini bahkan tidak mengetahui agen mana yang sedang berjalan di jaringan mereka, apalagi menentukan siapa pihak yang bertanggung jawab jika terjadi kegagalan atau penyalahgunaan tindakan.

Laporan 2025 Cisco Talos Year in Review menunjukkan penyerang secara dominan menargetkan komponen autentikasi dan perantara kepercayaan antar-sistem.

Fokus serangan terhadap identitas ini diprediksi meningkat seiring maraknya beban kerja berbasis agen. Sistem keamanan tradisional yang dirancang untuk pengguna manusia kini menghadapi titik buta karena tidak mampu memahami konteks di balik permintaan otomatis yang dilakukan oleh agen AI.

“Agen AI bukan hanya mempercepat pekerjaan yang sudah ada, mereka adalah tenaga kerja baru yang secara signifikan dapat memperluas pencapaian organisasi,” ujar Jeetu dikutip Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, untuk membuka adopsi agentic AI di korporasi, tim keamanan memegang kunci penting untuk memastikan tenaga kerja.

Adapun untuk mendorong adopsi agentic AI yang lebih halus di perusahaan, Cisco memperkenalkan perluasan konsep Zero Trust Access yang dikhususkan bagi agen. Melalui fitur Agent Identity Management pada Duo IAM, setiap agen kini diberikan identitas terverifikasi yang terhubung langsung dengan pemilik manusia yang bertanggung jawab. Hal ini memungkinkan setiap tindakan agen dapat dilacak secara akurat.

Langkah ini diperkuat dengan penerapan kebijakan Model Context Protocol (MCP). Protokol tersebut berfungsi sebagai gerbang (gateway) yang mengarahkan lalu lintas data agen, memastikan setiap izin yang diberikan bersifat sangat spesifik (fine-grained) dan hanya berlaku untuk tugas tertentu dalam waktu singkat. Strategi ini bertujuan menghilangkan celah manipulasi dari dunia luar terhadap logika internal agen.

Sementara itu, CISO North America di Insight Jeremy Nelson, berpendapat banyak organisasi sangat antusias mengadopsi AI, namun mereka perlu melakukannya tanpa menimbulkan celah perlindungan.

Tanpa perombakan fondasi keamanan yang mampu bergerak secepat mesin, ambisi perusahaan untuk mengintegrasikan agen AI dalam rantai bisnis utama berisiko terhenti pada tahap eksperimen semata. Efektivitas teknologi ini pada akhirnya sangat bergantung pada sejauh mana organisasi mampu memitigasi risiko otonomi mesin di dalam jaringan mereka.

"Zero Trust Access untuk agen AI memberikan visibilitas terhadap identitas agen dan membatasi akses hanya pada kebutuhan yang benar-benar diperlukan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengecam kasus pelecehan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI).

Arifah mengatakan, tindakan tersebut tidak hanya merendahkan martabat perempuan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak aman, khususnya di ruang akademik.

Terlebih, kata Arifah, pelecehan seksual, termasuk yang dilakukan melalui percakapan tertutup di ruang digital, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan tidak dapat ditoleransi dalam kondisi apa pun.

“Kami mengecam keras segala bentuk pelecehan terhadap perempuan, termasuk yang dilakukan melalui grup percakapan digital," ujar Arifah dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2025).

Dia menegaskan, Kemen PPPA berkomitmen mengawal penanganan kasus ini agar memperoleh perlindungan, pendampingan, dan keadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, Arifah juga memastikan dalam penangan kasus ini korban harus mendapatkan layanan pendampingan, baik secara psikologis maupun hukum. Adapun, korban juga harus terlindungi dari stigma, intimidasi dan reviktimisasi.

"Penanganan kasus ini perlu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual [UU TPKS]” imbuhnya.

Di lain sisi, Arifah meminta agar UI bisa melakukan pengusutan secara menyeluruh. Selain itu, penerapan sanksi tegas juga diperlukan untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku.

“Kami mendorong pihak Universitas Indonesia untuk melakukan penelusuran dan penanganan secara menyeluruh melalui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi [PPKPT], termasuk memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti terlibat," pungkasnya.

Sekadar informasi, Kemen PPPA mengimbau masyarakat yang mengetahui atau menyaksikan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa melapor melalui hotline Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 atau WhatsApp 08111-129-129.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kalimantan Timur (Kaltim) mencatatkan pencapaian signifikan dalam pembangunan manusia dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 79,39, melampaui rata-rata nasional pada tahun 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim Anik Nurul Aini menyatakan harapan lama sekolah tercatat 14,04 tahun, sementara rata-rata lama sekolah mencapai 10,10 tahun. Usia harapan hidup penduduk menyentuh angka 75,28 tahun.

Namun, tantangan stunting masih memerlukan perhatian serius dengan prevalensi 15,94%. Percepatan penurunan stunting dilakukan melalui intervensi lintas sektor yang terintegrasi dan berkelanjutan di seluruh kabupaten/kota.

Kemudian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 5,18%, sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) mencapai 61,41.

Prestasi paling mencolok terletak pada sektor pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kaltim meraih posisi tertinggi nasional dengan perolehan 95,59, mengonfirmasi komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan.

Hasil itu merupakan buah manis dari program strategis yang digulirkan Pemprov Kaltim. Program Bangga Kencana yang berkolaborasi dengan BKKBN menjadi garda terdepan dalam membangun keluarga berkualitas melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja, calon pengantin, hingga keluarga dengan balita dan lansia.

Sementara itu, pelayanan keluarga berencana terus diperkuat dengan penyediaan akses alat dan obat kontrasepsi serta peningkatan literasi masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga.

"Tidak kalah penting, penguatan ketahanan keluarga dilakukan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Implementasinya melalui berbagai program edukasi, pembinaan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga diharapkan mampu menciptakan keluarga yang tangguh, mandiri, dan sejahtera," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (11/4/2026).

Anik menegaskan transformasi pembangunan tidak sekadar mengejar pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi semata.

Kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama yang harus dibangun dari level terkecil keluarga.

"Kualitas tersebut dibentuk dari keluarga yang kuat, sehat, dan sejahtera. Pembangunan keluarga harus menjadi prioritas bersama, karena dari sanalah akan lahir generasi yang mampu bersaing, adaptif, dan berkarakter," pungkasnya.