Presiden KSPI sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menyampaikan dua pabrik komponen otomotif asal Jepang yakni PT JAI di Pasuruan dan PT SAI di Mojokerto batal memindahkan produksinya secara besar-besaran ke Vietnam.

Kedua perusahaan tersebut merupakan merupakan bagian dari Grup Yazaki, yakni perusahaan multinasional asal Jepang yang memproduksi suku cadang otomotif.

Said mengatakan semula kedua produsen itu berencana memindahkan sekitar 50 persen lini produksi tersebut ke Vietnam, sebagaimana dilansir dari DetikFinance, Minggu (28/6).

Rencana tersebut kemudian batal dilakukan berkat dialog antara manajemen dan serikat pekerja, rencana itu berhasil ditekan sehingga hanya sekitar tiga hingga lima lini produksi yang akhirnya dipindahkan.

"Yang rencananya besar-besaran, hanya 50 persen enggak jadi. Hanya 3 sampai 5 line saja, line produksi yang dipindahkan ke Vietnam," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers yang secara daring, Minggu (28/6).

Adapun jika terjadi pengurangan karyawan, Said Iqbal mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi secara alamiah melalui tidak diperpanjangnya sebagian kontrak kerja yang berakhir, bukan melalui PHK massal. Hal ini diketahui Said berdasarkan business plan perusahaan hingga 2030 yang dijelaskan kepada dirinya.

[Gambas:Youtube]

"Sampai 2030 kalaulah terjadi perampingan jumlah karyawan sampai tahun 2030, itu lebih, apa namanya, secara alamiah. Yaitu karyawan-karyawan kontrak yang habis kontraknya, maka mereka tidak memperpanjang kontraknya," ujarnya.

Ia juga menambahkan potensi perpanjang kontrak memungkinkan untuk dilakukan jika terjadi peningkatan permintaan pasar selama periode terkait.

"Tetapi bila ada permintaan pasar yang meningkat, terutama di grup Toyota, yang nomor satu biasanya grup Toyota dan perusahaan-perusahaan mobil lainnya, maka bisa saja perpanjangan karyawan kontrak tetap dilakukan. Tapi sampai 2030, jadi hanya pengurangan secara alamiah, mungkin sekitar 20 persen sampai 30 persen itu akan berkurang sampai 2030," sambungnya.

Bisnis.com,MALANG — Realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di wilayah kerja (Wilker) KPPN Malang mencapai Rp2,822 triliun sampai dengan Mei 2026.

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan realisasi KUR sebesar itu diperuntukkan untuk 41.530 debitur yang berarti naik 21,21% (penyaluran) dan 2,27% (debitur) secara tahunan.“Daerah yang paling banyak menyerap KUR, Kab. Malang, yang mencapai Rp1,478 Triliun,” katanya, Senin (8/6/2026).

Penyaluran KUR di Kab. Malang sebanyak itu, kata dia, diperuntukkan 21.982 debitur, naik 14,86% (penyaluran), namun turun 0,08% (dari sisi debitur).

Kab. Pasuruan, menyerap Rp643,824 miliar untuk 11.238 debitur, naik 18,55% (penyaluran) dan 4,36% (debitur). Kota Malang Rp445,140 miliar untuk 5.380 debitur, naik 52,76% (penyaluran) dan 14,37% (debitur).

Kota Batu Rp180,639 miliar untuk 1.855 debitur, naik 24,35% (penyaluran) dan 1,78% (debitur). Kota Pasuruan Rp73,620 miliar untuk 1.075 debitur, naik 20,93% (penyaluran), namun turun -5,57% (debitur).

Sedangkan untuk realisasi kredit Ultra Mikro (UMi), kata Rusna, secara total mencapai Rp133,277 miliar untuk 23.565 debitur, naik 90,76% (penyaluran) dan 60,99% (debitur).

Daerah yang paling banyak menyerap UMi, yakni Kab. Malang sebanyak Rp62,4 miliar untuk 11.097 debitur, naik 69,74% (penyaluran) dan 41,60% (debitur).

Kab. Pasuruan Rp47,393 miliar untuk 8.300 debitur, naik 135,33% (penyaluran) dan 105,45% (debitur). Kota Malang Rp11,665 miliar untuk 2.112 debitur, naik 46,40% (penyaluran) dan 17,40% (debitur).

Kota Pasuruan Rp8,281 miliar untuk 1.422 debitur, naik 131,86% dan 106,99% (debitur). Kota Batu Rp3,537 miliar untuk 634 debitur, naik 147,90% (penyaluran) dan 130,55%.

“Volume penyaluran KUR di semua daerah naik, hanya jumlah debitur di Kab. Malang dan Kab. Pasuruan justru turun,” ujarnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai intermediasi perbankan melalui penyaluran kredit KUR maupun UMi yang meningkat mengindikasikan bahwa UMKM masih resilien terhadap gejolak rupiah, meskipun ke depan terdapat beberapa potensi tantangan yang akan menghambat kinerja UMKM, misalnya kenaikan harga bahan baku yang berasal dari impor.

Karena itu, dia berpendapat, hal ini menjadi tugas dari pemerintah daerah dan sinergi sampai pemerintah pusat untuk memberikan kepastian pasokan dan perlindungan tarif bagi impor bahan baku yang dibutuhkan oleh UMKM seperti kedelai, bahan baku industri alas kaki, dan lainnya.

Kondisi ini juga menjadi momen untuk memperkuat industri substitusi impor sehingga ketergantungan terhadap bahan baku impor semakin berkurang dan relatif aman jika terjadi gejolak depresiasi rupiah.Di sisi lain, kata Joko, program kredit murah seperti KUR harus terus dilakukan dan penerima manfaat semakin diperluas dengan meningkatkan pendampingan pada UMKM untuk bisa naik kelas. (K24)

Bisnis.com, MALANG — Realisasi penyaluran KUR di Wilker KPPN Malang mencapai Rp2,261 triliun sampai dengan April 2026.

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan realisasi KUR sebesar Rp2,261 triliun diperuntukkan 33.573 debitur, naik 21,89% dari sisi volume dan 4,5% dari sisi debitur bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Daerah di wilker KPPN Malang yang paling banyak menyerap KUR, yakni Kab. Malang yang mencapai Rp1,181 triliun,” ujarnya di sela-sela rilis kinerja APBN Data sampai dengan April 2026 dan Penganugerahan Penghargaan Satker Berkinerja Terbaik Lingkup KPPN Malang (PRISMA) Triwulan I/2026, Selasa (12/5/2026).

Penyaluran KUR di Kab. Malang sebesar itu, kata dia, diperuntukkan 17.696 debitur, naik 14,21% (volume) dan 0,94% (debitur).

Selanjutnya, Kab. Pasuruan mencapai Rp515,757 miliar untuk 9.149 debitur, naik 21,39% (volume) dan 7,23% (debitur). Kota Malang Rp358,944 miliar untuk 4.341 debitur, naik 56,13% (volume) dan 16,63% (debitur).

Kota Batu mencapai Rp144,176 miliar untuk 1.502 debitur, naik 24,30% (volume) dan 3,87% (debitur). Kota Pasuruan Rp60,788 miliar untuk 885 debitur, naik 22,12% (volume), namun turun 1,12% (debitur).

Untuk kredit ultra mikro (UMi), tersalur Rp132,301 miliar untuk 23.362 debitur, naik 186,22% (volume) dan 143,30% (debitur).

Menurut Rusna, daerah yang menyerap UMi, yakni Kab. Malang sebesar Rp61,971 miliar untuk 10.996 debitur, naik 155,45% (volume) dan 113,47% (debitur).

Kabupaten Pasuruan, 47,194 miliar untuk 8,250 debitur, naik 244,77% (volume) dan 203,98% (debitur). Kota Malang Rp11,502 miliar untuk 2.094 debitur, naik 129,77% (volume) dan 87,63% (debitur).

Kota Pasuruan Rp8,201 miliar untuk 1.414 debitur, naik 242,14% (volume) dan 207,39% (debitur); dan Kota Batu Rp3,432 miliar untuk 608 debitur, naik 293,35% (volume) dan 277,64% (debitur).

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai penyaluran KUR dan UMi yang mengalami kenaikan mengindikasikan bahwa perekonomian daerah masih tetap atraktif. Hal ini sejalan dengan capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61% pada triwulan I/2026.

Dalam hal ini, kata dia, sebagai upaya meningkatkan akses permodalan bagi UMKM di daerah dan mampu menyerap KUR maupun UMi, pemerintah daerah harus terus mempersiapkan UMKM untuk lebih feasible dan bankable.

Selain itu, kata Joko, pendampingan dalam meningkatkan standar kualitas produk, aspek legalitas usaha, fasilitasi promosi, sertifikasi halal dan berbagai program pemberdayaan lainnya harus terus dilakukan. Hal yang layak diapresiasi, Kabupaten Malang terus melakukan upaya jemput bola untuk pengurusan perizinan UMKM, dimana Disperindag turun langsung ke desa-desa untuk membantu pengurusan legalitas UMKM seperti NIB.

“Bentuk-bentuk inovasi seperti ini dapat dipraktikkan di berbagai daerah, khususnya akses UMKM yang jauh dari pusat pemerintahan,” ucap Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.(K24)

Bisnis.com, MALANG—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Kepala Kantor OJK Malang, Farid Faletehan, mengatakan upaya tersebut sejalan dengan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Pasuruan serta rangkaian Kampanye Nasional Bulan Literasi Keuangan bertema “Cerdas Literasi Keuangan Digital, Hidup Sejahtera Menuju Indonesia Emas”.

Menurutnya, pemahaman keuangan yang baik akan membantu masyarakat dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara bijak. Sukses itu lahir dari persiapan dan keberuntungan.

“Karena itu, mari mulai membiasakan menabung dan mempersiapkan diri dari sekarang, sebab kita tidak pernah tahu kapan kesempatan dan keberuntungan datang,” ujarnya pada Penguatan Literasi dan Inklusi Keuangan Guna Mendukung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan UMKM di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kota Pasuruan, Senin (11/5/2026).

Wali Kota Pasuruan. Adi Wibowo, mengapresiasi OJK Malang dan seluruh lembaga jasa keuangan yang telah mendukung kegiatan edukasi keuangan di Kota Pasuruan.

“Sinergi antara pemerintah daerah, OJK, dan sektor jasa keuangan sangat penting dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat dan UMKM,” ucapnya.

Dalam kegiatan tersebut, 240 peserta yang mayoritas berasal dari komunitas dan pelaku UMKM perempuan memperoleh edukasi mengenai pengelolaan keuangan, pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan formal, serta peningkatan kewaspadaan terhadap berbagai aktivitas keuangan ilegal dari OJK Malang dan perencana keuangan Bareyn Mochaddin.

Kegiatan turut diramaikan dengan booth layanan dan pameran UMKM serta partisipasi berbagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Melalui booth tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi layanan keuangan, konsultasi produk keuangan, akses pembiayaan, hingga layanan pembukaan rekening dan edukasi keuangan secara langsung.

Menurut Farid, acara hari ini juga merupakan bagian dari implementasi Program Kerja Unggulan TPAKD Kota Pasuruan, yaitu P4-LK (Penguatan, Pemanfaatan, Pemerataan dan Pemahaman Layanan Keuangan) sebagai program terpadu dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, kata dia, Pemerintah Kota Pasuruan bersama OJK Malang berharap masyarakat semakin memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, mampu memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara bijak, serta terhindar dari berbagai aktivitas keuangan ilegal.

“Kegiatan ini juga diharapkan menjadi sarana peningkatan kapasitas ekonomi keluarga dan pelaku UMKM Kota Pasuruan,” ucapnya.(K24)

Bisnis.com, PASURUAN – PT Satoria Aneka Industri (Satoria Pharma) resmi mengoperasikan mesin produksi (line) ke-4 di pabriknya, jalan Raya Kejayan-Purwosari Km 16, Kabupaten Pasuruan, JawaTimur. Dengan begitu perusahaan mencatatkan diri sebagai produsen cairan infus terbesar di Indonesia.
Peresmian yang dilaksanakan pada Selasa (28/4/2026) tersebut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) William Adi Teja, Bupati Pasuruan H. M. Rusdi Sutejo, serta jajaran pejabat pemerintah daerah.

CEO & Founder Satoria Group, Alim Satria dalam sambutannya menyampaikan dengan beroperasinya Line ke-4 tersebut kapasitas produksi perusahaan mencapai 230 juta botol per tahun.

"Dengan kapasitas tersebut, kami menjadi pabrikan infus terbesar di Indonesia. Ini sejalan dengan pertumbuhan bisnis kami yang konsisten di kisaran 25 persen per tahun, serta meningkatnya kebutuhan pasar infus nasional," ujarnya.

Alim Satria menegaskan ekspansi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi kemandirian industri farmasi nasional sekaligus memastikan ketersediaan produk yang berkualitas dan terjangkau.

Satoria Pharma juga telah menyiapkan rencana pembangunan Line ke-5 dengan kapasitas tambahan 170 juta botol per tahun. Jika terealisasi pada 2028, total kapasitas produksi akan mencapai 400 juta botol per tahun.

"Peresmian ini bukan hanya soal peningkatan kapasitas, tetapi juga kemajuan dalam manufaktur cerdas dan pengendalian kualitas. Ke depan, kami akan mengembangkan infus terapeutik tingkat tinggi dan infus nutrisi," papar Alim Satria.

Satoria Pharma juga menargetkan penawaran saham perdana (IPO) pada 2027 guna memperkuat struktur permodalan dan memperluas penetrasi ke pasar ethical serta sektor alat kesehatan.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM, William Adi Teja, menyambut positif langkah ekspansi Satoria Pharma. "Kebutuhan cairan infus di Indonesia cukup besar. Dengan populasi sekitar 280 hingga 300 juta jiwa, kebutuhan mencapai 388 juta botol per tahun. Ini peluang besar sekaligus tantangan untuk meningkatkan kemandirian industri farmasi," jelasnya.
William mengungkapkan meskipun 70-80 persen bahan baku obat masih bergantung pada impor, cairan infus menjadi salah satu produk yang memiliki potensi bahan baku lokal, seperti garam farmasi. Saat ini terdapat empat industri garam farmasi nasional, dimana tiga di antaranya berada di Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyebut ekspansi Satoria Pharma tersebut sebagai bagian dari upaya substitusi impor dan penguatan ekonomi daerah.

"Satoria merupakan kekuatan ekonomi bagi Pasuruan. Kami berharap ekspansi ini terus berkembang dan mampu mendukung kebutuhan rumah sakit, khususnya milik Pemprov Jawa Timur," ujarnya.

Khofifah menambahkan, Pemprov Jawa Timur saat ini mengelola 14 rumah sakit, termasuk RSUD Dr. Soetomo, yang memiliki kapasitas tempat tidur terbesar di Indonesia. Untuk itu ia mendorong adanya kerja sama strategis dalam pemenuhan kebutuhan infus bagi fasilitas kesehatan tersebut.

Managing Director Satoria Pharma, Adi Pranoto Alim menyebut saat ini perusahaan telah memasok sekitar 50 persen kebutuhan infus nasional dan menjangkau sekitar 2.700 dari total 3.400 rumah sakit di Indonesia.
"Jika kapasitas sudah optimal dan kebutuhan dalam negeri terpenuhi, kami akan memperluas pasar ekspor ke Vietnam, Kamboja, dan Filipina. Permintaan dari luar negeri sebenarnya sudah cukup tinggi," jelasnya.
Keunggulan produk Satoria adalah penggunaan teknologi ESBM (Extrusion Stretch Blow Molding) memungkinkan efisiensi biaya produksi hingga 40-50 persen dibandingkan teknologi konvensional, sehingga meningkatkan daya saing produk di pasar global.

PASURUAN - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan unsur pemda, kades, dan perangkat desa mengedepankan transparansi serta akuntabilitas soal Dana Desa. Menurutnya, Dana Desa bersumber dari uang negara, sehingga penggunaannya harus tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan secara profesional.

"Dana Desa adalah bagian dari APBN yang memiliki tanggung jawab besar. Setiap rupiah yang digunakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun substansi," ujar Misbakhun dalam Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (30/4/2026). Kegiatan hasil kerja sama DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu diikuti para kades se-Kabupaten Pasuruan.

Dalam acara yang dihadiri jajaran pemda dan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) Kabupaten Pasuruan itu, Misbakhun menuturkan, dana desa merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memperkuat pembangunan dari tingkat paling bawah. Dana Desa juga sebagai upaya nyata untuk mengatasi kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan.

Wakil rakyat asal Kabupaten Pasuruan itu lantas menceritakan soal Dana Desa sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sejak UU itu diberlakukan, pemerintah pusat memberikan perhatian besar kepada desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan mengatur dan mengelola masyarakatnya.

Pemerintah pun terus berupaya meningkatkan alokasi dana desa dari tahun ke tahun. "Peningkatan ini menunjukkan komitmen negara dalam membangun dari desa," ucap legislator Partai Golkar tersebut.

Namun, Misbakhun juga mewanti-wanti tentang pentingnya kapasitas pengelolaan yang memadai seiring peningkatan anggaran untuk masyarakat desa. Menurutnya, saat ini masih ada berbagai kendala di lapangan dalam penggunaan Dana Desa, seperti lemahnya dokumentasi, kurangnya transparansi, ketidaksesuaian antara perencanaan, dan realisasi anggaran.

"Kepala desa tidak dipilih karena keahlian administrasi, tetapi karena ketokohan di masyarakat. Oleh karena itu, pendampingan, bimbingan teknis, dan edukasi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahan yang berujung pada persoalan hukum," kata mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ini.

Misbakhun menekankan pentingnya peran BPK sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan dan penghitungan kerugian negara. Ia mendorong para kades aktif membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemda dan BPK, guna memperoleh arahan serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Ia mengingatkan bahwa desa merupakan ujung paling depan dalam pelayanan pemerintahan. Oleh karena itu, Misbakhun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga integritas dan kualitas pengelolaan Dana Desa demi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

"Tujuan utama Dana Desa ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," tutur Ketua Umum Depinas SOKSI ini.

Dalam sosialisasi itu, Misbakhun juga membuka ruang untuk menyerap aspirasi dari para kades, terutama mengenai program-prgram pemerintah bagi masyarakat perdesaan. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar itu pun menegaskan dukungannya atau berbagai upaya penguatan perekonomian di perdesaan desa, termasuk melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto.

"Koperasi desa bisa menjadi bagian dari upaya pendistribusian barang dan jasa yang lebih merata di masyarakat," ujarnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Seorang jemaah haji asal Pasuruan, Jawa Timur, dikabarkan wafat saat tiba di Madinah, Arab Saudi. Jemaah yang diketahui bernama Kamariyah (85) tersebut menghembuskan napas terakhirnya pada Minggu (26/4/2026) waktu Arab Saudi.

Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Mohammad As’adul Anam menjelaskan jemaah lanjut usia tersebut tercatat tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 8 Embarkasi Surabaya.

Dia menerangkan berdasarkan laporan sementara yang diterima pihaknya, penyebab kematian Kamariyah berkaitan dengan gangguan kesehatan pada sistem pernapasan.

“Jadi sesak nafas di sana, sakitnya seperti itu. Kemudian meninggal dunia di sana,” beber Anam kepada awak media di Asrama Haji Embarkasi Sukolilo, Surabaya, Senin (27/4/2026).

Terkait pemenuhan rukun haji mendiang, Anam menyatakan pihak panitia akan mengambil alih melalui proses badal haji. Pihak terkait akan menunjuk petugas atau orang yang berkompeten untuk menggantikan kedudukan almarhumah dalam menunaikan rangkaian prosesi haji.

Selain hak ibadah, ahli waris almarhumah juga dipastikan akan menerima asuransi kematian dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Namun, Anam mengungkapkan proses pencairan dana tersebut masih harus menunggu dokumen resmi dari otoritas setempat.

“Asuransi diproses setelah Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan Certificate of Death (COD),” tambahnya.

Mengenai besaran nominal asuransi yang akan diterima, Anam masih enggan untuk memberikan angka pasti. Menurutnya, panitia masih harus menyesuaikan dengan regulasi teranyar yang diterbitkan tahun ini mengenai asuransi kematian jemaah haji.

“Mohon maaf kita belum tahu, kalau tahun kemarin kan saya nilai dengan BPH (Badan Penyelenggara Haji). Apakah tahun ini [sama dengan] BPH, mohon maaf saya belum bisa memberikan keterangan,” jelasnya.

Di sisi lain, Anam membeberkan kondisi terkini kesehatan para calon jemaah haji (CJH) Embarkasi Surabaya. Terkini, terdapat empat jemaah yang terpaksa menunda keberangkatan menuju Tanah Suci karena masalah kesehatan.

Tiga CJH diketahui tengah menjalani perawatan intensif di RS Haji Surabaya, sementara satu jemaah lainnya menjalani pemulihan di rumah.

“Yang stroke, yang tidak berangkat [ke Asrama Haji Embarkasi Surabaya], yang rata-rata di sini (RS Haji Surabaya) adalah darah tinggi,” ungkapnya

Meski demikian, saat inikondisi kesehatan dari dua dari tiga jemaah yang dirawat di RS Haji Surabaya dilaporkan telah membaik. Mereka telah dinyatakan petugas medis telah layak terbang dan menjalani rangkaian perjalanan spiritual menuju Arab Saudi.

“Dua sudah siap berangkat tinggal menunggu seat yang kosong seperti itu,” pungkasnya.

Berdasarkan data hingga Senin (27/4), Embarkasi Surabaya tercatat telah memberangkatkan total 7.593 jemaah. Adapun total rencana pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Surabaya pada musim haji tahun ini sebanyak 44.080 orang yang terdiri atas 42.109 jemaah.

Kemudian, 464 petugas, 162 Petugas Haji Daerah (PHD), serta 140 Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (PIH KBIHU), yang terbagi dalam 116 kelompok terbang (kloter).

Bisnis.com, MALANG — BULOG Malang menggerojok Minyakita di pasar tradisional, sejalan dengan tren tingginya permintaan agar harga tetap terkendali.

Pemimpin Cabang BULOG Malang M. Nurjuliansyah Rachman memastikan pasokan Minyakita tetap aman di sekitar Kota Pasuruan.

“BULOG bahkan kembali menggelontor 9.600 liter Minyakita ke wilayah tersebut guna memperkuat distribusi dan menjaga ketersediaan di tengah lonjakan permintaan,” katanya, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, tambahan pasokan tersebut setara 800 karton yang disalurkan ke sejumlah pasar di Kota Pasuruan. Distribusi difokuskan pada titik-titik dengan perputaran tinggi agar pasokan di tingkat pengecer tetap stabil.

“Untuk memperkuat pasokan di Pasuruan, hari ini kami kembali menggelontorkan 800 karton atau setara 9.600 liter Minyakita ke pasar di Kota Pasuruan, seperti Pasar Besar, Pasar Karangketug, Pasar Gadingrejo, dan Pasar Kebonagung," katanya.

Hingga saat ini distribusi Minyakita di Kota Pasuruan, kata dia, telah mencapai 70.056 liter. Penyaluran dilakukan melalui beragam kanal, yakni pasar SP2KP 13.404 liter, toko/agen 29.748 liter, ritel modern 12.000 liter, KDKMP 3.000 liter, serta RPK 11.904 liter.

"Pola distribusi tersebut menunjukkan upaya pemerataan pasokan melalui jalur tradisional maupun modern," jelasnya.

Penambahan pasokan Minyakita dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Adapun sebagai bagian wilayah kerja BULOG Malang, total penyaluran Minyakita di Malang Raya dan Pasuruan Raya telah mencapai 726.506 liter.

Malang Kota tercatat sebagai penerima terbesar dengan 314.971 liter, disusul Kabupaten Malang 157.183 liter, Kabupaten Pasuruan 139.308 liter, Kota Pasuruan 70.056 liter dan Kota Batu 44.988 liter.

“Jika di lapangan masih ditemukan keterbatasan, hal itu lebih dipengaruhi tingginya permintaan dalam waktu bersamaan serta distribusi di tingkat pengecer yang belum merata,” ujarnya.

Menurutnya, BULOG masih memiliki cadangan stok Minyakita yang siap disalurkan, yakni 18.780 liter kemasan 1 liter dan 1.800 liter kemasan 2 liter. Masyarakat diimbau berbelanja sesuai kebutuhan agar distribusi tetap terjaga.

“Kami pastikan stok tersedia dan distribusi terus kami perkuat agar masyarakat bisa memperoleh Minyakita sesuai ketentuan,” ungkapnya.

Meski begitu, lanjutnya, sinergitas antar berbagai pihak sangat diperlukan agar harga tetap terkendali. Untuk itu, BULOG mengimbau para distributor Minyakita untuk turut aktif menggelontorkan ke pasar.

"Bagi para pedagang, kami juga menegaskan agar menjual Minyakita sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter," tegasnya.

Sementara, BULOG juga terus berkoordinasi dengan Tim Satgas Pangan untuk memastikan harga di tingkat konsumen tetap sesuai ketentuan. Jika ditemukan adanya pelanggaran harga, maka akan ada penindakan tegas oleh Satgas Pangan.

PT Pertamina Patra Niaga menggelontorkan 22 ribu tabung LPG 3 kg tambahan untuk wilayah Kota dan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai langkah mitigasi menyusul kabar kelangkaan di wilayah tersebut.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi mengatakan berdasarkan monitoring lapangan bersama pemerintah daerah, kelangkaan dipicu oleh lonjakan konsumsi yang signifikan.

"Kondisi yang terjadi, lonjakan konsumsi masih terjadi. Stok di pangkalan masih ada namun langsung habis dan di beberapa titik yang dilaporkan kosong sedang dalam proses pengiriman," kata Ahad dalam keterangannya, Minggu (12/4).

Penyaluran ekstra ini, kata dia, dibagi menjadi dua wilayah, yakni 2.240 tabung untuk Kota Pasuruan, kemudian 20.160 tabung untuk Kabupaten Pasuruan. Jumlah tambahan ini setara dengan 30 persen dari alokasi normal harian di masing-masing daerah.

"Sebagai mitigasi, pekan ini Pertamina laksanakan penyaluran tambahan di Kabupaten dan Kota Pasuruan, yakni masing-masing Kota Pasuruan sebanyak 2.240 tabung dan Kabupaten Pasuruan sebanyak 20.160 tabung, yang mana jumlah ini mencapai 30 persen dari alokasi normal penyaluran masing-masing daerah," ucapnya.

Selain menambah pasokan, Pertamina juga memperpanjang jam operasional Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) untuk mempercepat distribusi. Di tingkat agen, pengiriman diprioritaskan ke titik-titik yang mengalami kendala stok.

Ahad menegaskan, pangkalan wajib menjual LPG 3 kg sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp18 ribu per tabung. Pihaknya juga meminta pangkalan memprioritaskan penjualan langsung kepada konsumen akhir (end user) sesuai kuota, untuk menekan praktik spekulan di tingkat pengecer.

"Agen dan pangkalan juga diimbau agar mengedukasi masyarakat untuk tidak panic buying dengan adanya berita beredar yang belum bisa dipastikan kebenarannya,,"!ujarnya.

Pertamina memperingatkan seluruh rantai distribusi untuk disiplin dalam menyalurkan LPG bersubsidi agar tepat sasaran. Pengawasan ketat dilakukan baik secara internal maupun eksternal dengan melibatkan stakeholder terkait.

Ahad mengatakan Pertamina tidak segan memberikan sanksi berat bagi agen atau pangkalan yang kedapatan melanggar aturan, mulai dari skorsing pasokan hingga pemutusan kontrak.

"Ketika ada salah satu ketentuan yang tidak dipatuhi oleh pihak agen/pangkalan resmi Pertamina, maka akan diberikan sanksi berupa stop alokasi sampai dengan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU)," tegasnya.

Masyarakat pun diimbau untuk membeli LPG di pangkalan resmi untuj menjamin harga dan kualitas produk. Lokasi pangkalan terdekat dapat dicek melalui laman resmi MyPertamina atau menghubungi Call Center 135.

Surabaya (ANTARA) - PT Jasamarga Gempol Pasuruan (JGP) menyebut volume lalu lintas (lalin) kendaraan yang masuk dan keluar di Ruas Gempol–Pasuruan pada periode H-10 hingga H+6 Idul Fitri 1447 Hijriah atau 11–28 Maret 2026 mencapai 307.984 kendaraan.

Angka tersebut naik 4,86 persen dibandingkan lalin normal sebesar 293.710 kendaraan serta meningkat 10,82 persen dibandingkan periode Lebaran 2025 sebesar 277.903 kendaraan.

“Kami mengimbau kepada pengguna jalan tol untuk mempersiapkan perjalanan sebaik mungkin,” kata General Manager Teknik dan Operasi PT Jasamarga Gempol Pasuruan Leonardo Chandra di Surabaya, Sabtu.

Secara lebih rinci, ia mengatakan distribusi volume lalu lintas pada masing-masing Gerbang Tol (GT) di Ruas Gempol–Pasuruan meliputi GT Bangil dengan kendaraan keluar 31.596 naik 17,78 persen dari normal 26.826 dan 31.380 kendaraan masuk naik 9,97 persen dari normal 28.535.

GT Rembang sebanyak 21.394 kendaraan keluar turun 27,53 persen dari normal sebanyak 29.522 kendaraan serta 20.628 kendaraan masuk turun 29,00 persen dari lalu lintas normal sebanyak 29.052 kendaraan.

GT Pasuruan sebanyak 76.996 kendaraan keluar naik 14,24 persen dari normal 67.399 kendaraan serta 79.925 kendaraan masuk naik 11,69 persen terhadap lalu lintas normal sebanyak 71.558 kendaraan.

GT Grati sebanyak 27.595 kendaraan keluar naik 22,01 persen terhadap lalu lintas normal sebanyak 22.617 kendaraan serta 38.559 kendaraan masuk naik 2,43 persen dari normal sebanyak 37.645 kendaraan.

PT Jasamarga Gempol Pasuruan mengimbau pengguna jalan tol untuk mempersiapkan perjalanan sebaik mungkin dengan memastikan kendaraan dalam kondisi prima serta mengisi daya dan bahan bakar sebelum melakukan perjalanan.

Kemudian diharapkan juga mengisi saldo kartu uang elektronik, menyiapkan perbekalan yang memadai serta beristirahat apabila lelah berkendara.

Hubungi One Call Center 24 jam Jasa Marga di nomor 133 dan aplikasi Travoy untuk pengguna iOS dan Android jika butuh bantuan dan informasi seputar jalan tol milik Jasa Marga Group.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MALANG — Realisasi penyaluran KUR di wilayah kerja (Wilker) KPPN Malang mencapai Rp1,126 triliun sampai Februari 2026.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, Muhammad Rusna, mengatakan realisasi penyaluran KUR mencakup kepada 17.192 debitur, naik 16,93% secara tahunan dari sisi volume dan 3,57% dari sisi debitur.

“Penyaluran KUR terbesar diserap Kabupaten Malang sebesar Rp583,792 miliar,” ujarnya, Senin (9/3/2026).

Penyaluran KUR di Kab. Malang sebesar itu, diperuntukkan 9.001 debitur, naik 10% (volume) dan 0,99% (debitur).

Kabupaten Pasuruan Rp253,958 miliar untuk 4.697 debitur, naik 13,21% (volume) dan 4,82% (debitur); Kota Malang Rp183,994 miliar untuk 2.221 debitur, naik 56,27% (volume) dan 12,86% (debitur).

Selanjutnya, Kota Batu Rp75,863 miliar untuk 803 debitur, naik 21,32% (volume) dan 5,66% (debitur); Kota Pasuruan Rp28,805 miliar untuk 470 debitur, 2,70% (volume) dan turun 1,67% (debitur).

Untuk penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi), kata dia, mencapai Rp31,627 miliar untuk 5.164 debitur, naik 11,16% (volume) dan turun 17,24% (debitur).

Daerah yang paling banyak UMi, yakni Kab. Malang mencapai Rp14,21 miliar untuk 2.360 debitur, turun 12,81% (volume) dan -34,84 (debitur); Kab. Pasuruan Rp10,929 miliar untuk 1.713 debitur, naik 50,09% (volume) dan 12,11% (debitur).

Kota Malang Rp2,819 miliar untuk 482 debitur, turun 11,20% (volume) dan -35,82% (debitur); Kota Pasuruan Rp2,338 miliar untuk 370 debitur, naik 103,97% (volume) dan 59,48% (debitur), dan Kota Batu Rp1,330 miliar untuk 239 debitur, naik 140,38% (volume) dan 123,36% (debitur).

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai peningkatan penyaluran KUR ini menjadi angin segar bagi perekonomian daerah karena UMKM terus bergeliat menyambut peningkatan konsumi pada momen Ramadan dan Idulfitri 2026.

Dengan pendampingan yang dilaksanakan oleh lembaga penyalur KUR maupun pemerintah daerah, kata dia, maka diharapkan UMKM yang baru tumbuh maupun yang sudah berkembang dapat berjalan secara berkelanjutan dan memiliki resiliensi yang tinggi terhadap gejolak ekonomi.

Meski saat ini dihantui oleh kenaikan bahan baku maupun energi sebagai dampak agresi Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran, Joko berharap pemerintah mampu memberikan jaminan keamanaan energi maupun kelancaran bahan baku impor karena hal dapat memicu inflasi yang bersumber dari imported inflation.

“Momen Ramadan dan Lebaran ini diharapkan mampu melahirkan embrio-embrio usaha mikro baru yang akan terus tumbuh dan berkembang menyangga perekonomian daerah,” ucapnya. (K24)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan pembangunan tanggul untuk Kelompok Pembudi Daya Ikan atau Pokdakan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) oleh dua bank negara mewujudkan ketahanan pangan melalui perikanan.

Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan CSR tanggul yang dibangun oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri ini sejalan dengan tekad Presiden Prabowo Subianto mewujudkan ketahanan pangan nasional.

"Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bertekad mewujudkan ketahanan pangan. CSR berupa tanggul ini adalah sebagai salah satu upaya mewujudkan ketahanan pangan melalui perikanan," kata Misbakhun.

Politisi daerah pemilihan Pasuruan, Jawa Timur, itu meninjau langsung program CSR tanggul tersebut di Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, yang dirangkai dengan kegiatan safari Ramadhan.

Tanggul CSR BRI memiliki panjang 1.600 meter yang dikerjakan selama 60 hari, untuk dimanfaatkan oleh Pokdakan Makmur Bersama.

Sedangkan tanggul CSR yang dibangun Bank Mandiri memiliki panjang 1.500 meter. Penerima manfaat proyek Pokdakan Maju Sejahtera Kelurahan Kepel mengerjakan pembangunan selama 45 hari.

Misbakhun mengharapkan pembangunan dan penguatan tanggul tersebut mampu melindungi tambak nelayan budi daya dari banjir bandang.

"Semoga keberadaan tanggul membantu petambak dalam budi daya ikan, sehingga perekonomian dari perikanan terus bergerak," imbuhnya.

Dalam rangkaian Safari Ramadhan di Kabupaten Pasuruan, juga diisi dengan dialog dan serap aspirasi.

Pada kesempatan itu, doktor ilmu ekonomi itu memaparkan soal gejolak ekonomi dan geopolitik yang akhir-akhir ini terjadi berdampak pada stabilitas energi dunia.

Misbakhun menekankan, bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah antisipasi agar pasokan energi nasional tetap terjamin di tengah konflik di Timur Tengah.

"Pemerintah terus memastikan ketersediaan energi nasional baik bahan bakar maupun listrik tetap terjaga sehingga masyarakat tidak perlu khawatir di tengah dinamika global yang berkembang," ujarnya.

Dia juga memaparkan upaya Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional, yang menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan ketahanan energi tetap terjaga bagi masyarakat.

"Menteri ESDM Bapak Bahlil telah menyampaikan bahwa pemerintah siap menghadapi berbagai kemungkinan situasi global demi menjaga pasokan energi nasional," katanya.

Mantan pegawai Kementerian Keuangan itu menegaskan bahwa menjaga stabilitas energi dan ekonomi merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam melindungi kepentingan masyarakat di tengah tantangan global yang terus berkembang.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026