Presiden KSPI sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menyampaikan dua pabrik komponen otomotif asal Jepang yakni PT JAI di Pasuruan dan PT SAI di Mojokerto batal memindahkan produksinya secara besar-besaran ke Vietnam.

Kedua perusahaan tersebut merupakan merupakan bagian dari Grup Yazaki, yakni perusahaan multinasional asal Jepang yang memproduksi suku cadang otomotif.

Said mengatakan semula kedua produsen itu berencana memindahkan sekitar 50 persen lini produksi tersebut ke Vietnam, sebagaimana dilansir dari DetikFinance, Minggu (28/6).

Rencana tersebut kemudian batal dilakukan berkat dialog antara manajemen dan serikat pekerja, rencana itu berhasil ditekan sehingga hanya sekitar tiga hingga lima lini produksi yang akhirnya dipindahkan.

"Yang rencananya besar-besaran, hanya 50 persen enggak jadi. Hanya 3 sampai 5 line saja, line produksi yang dipindahkan ke Vietnam," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers yang secara daring, Minggu (28/6).

Adapun jika terjadi pengurangan karyawan, Said Iqbal mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi secara alamiah melalui tidak diperpanjangnya sebagian kontrak kerja yang berakhir, bukan melalui PHK massal. Hal ini diketahui Said berdasarkan business plan perusahaan hingga 2030 yang dijelaskan kepada dirinya.

[Gambas:Youtube]

"Sampai 2030 kalaulah terjadi perampingan jumlah karyawan sampai tahun 2030, itu lebih, apa namanya, secara alamiah. Yaitu karyawan-karyawan kontrak yang habis kontraknya, maka mereka tidak memperpanjang kontraknya," ujarnya.

Ia juga menambahkan potensi perpanjang kontrak memungkinkan untuk dilakukan jika terjadi peningkatan permintaan pasar selama periode terkait.

"Tetapi bila ada permintaan pasar yang meningkat, terutama di grup Toyota, yang nomor satu biasanya grup Toyota dan perusahaan-perusahaan mobil lainnya, maka bisa saja perpanjangan karyawan kontrak tetap dilakukan. Tapi sampai 2030, jadi hanya pengurangan secara alamiah, mungkin sekitar 20 persen sampai 30 persen itu akan berkurang sampai 2030," sambungnya.

Dr. Selamat Ginting

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas)

RENCANA Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) membangun 750 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) hingga 2029 dengan target 150 batalyon per tahun merupakan salah satu agenda pertahanan terbesar sejak reformasi. Kebijakan ini bukan sekadar penambahan pasukan biasa, melainkan bagian dari perubahan besar cara negara memandang ancaman, ketahanan nasional, dan geopolitik global yang terus bergerak menuju situasi penuh ketidakpastian.

Di tengah rivalitas Amerika Serikat-China, memanasnya Laut China Selatan, perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, hingga ancaman perang siber dan disinformasi, Indonesia menyadari pertahanan negara tidak lagi cukup hanya mengandalkan kekuatan tempur konvensional. Negara membutuhkan struktur pertahanan yang mampu menjangkau rakyat, wilayah, logistik, pangan, hingga stabilitas sosial-politik di daerah. Di sinilah pembangunan Yonif TP menjadi relevan sekaligus kontroversial.

Sishankamrata

Secara historis, konsep pertahanan Indonesia memang berbeda dengan negara-negara liberal Barat. Indonesia menganut sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), yaitu melibatkan seluruh rakyat, wilayah, dan sumber daya nasional sebagai bagian dari kekuatan pertahanan negara. Doktrin ini lahir dari pengalaman perang kemerdekaan ketika TNI tidak bertempur sendirian, tetapi menyatu dengan rakyat.

Sebelum terbentuknya Yonif TP jumlah personel TNI sekitar 500 ribu, sedangkan jumlah penduduk Indonesia sekitar 285 juta jiwa. Itu artinya personel militer kita hanya sekitar 0,175 persen. Padahal sebagai negara kepulauan, kita memiliki lebih dari 17 ribu pulau. Dari perspektif pertahanan keamanan negara, jumlah ini sangat tidak memadai atau lebih tegasnya: tidak masuk akal.

Maka kehadiran Yonif TP ingin menghidupkan kembali konsep tersebut dalam bentuk modern. Batalyon ini tidak hanya disiapkan untuk perang konvensional, tetapi juga untuk mendukung pembangunan wilayah, penguatan ketahanan pangan, penanggulangan bencana, stabilisasi daerah rawan konflik, hingga pengamanan wilayah strategis nasional. Yonif TP terdiri dari tiga kompi senapan infanteri, satu kompi zeni, satu kompi medis, satu kompi pertanian, satu kompi peternakan, satu kompi perikanan, satu kompi markas, dan satu kompi bantuan.

Artinya, TNI sedang mengejar tiga sasaran besar sekaligus. Pertama, memperkuat kontrol teritorial negara. Indonesia adalah negara kepulauan raksasa dengan ribuan pulau dan banyak wilayah minim kehadiran negara. Dalam perspektif pertahanan keamanan negara, ruang kosong adalah ancaman. Wilayah yang tidak dijaga berpotensi menjadi titik masuk separatisme, terorisme, penyelundupan, infiltrasi asing, hingga konflik sosial. Pembangunan Yonif TP membuat negara memiliki “mata dan telinga” lebih kuat di daerah.

Kedua, membangun kesiapan menghadapi perang non-konvensional. Perang masa depan tidak selalu berupa invasi militer terbuka. Ancaman bisa datang melalui sabotase ekonomi, krisis pangan, perang informasi, konflik identitas, hingga operasi intelijen asing. Oleh karena itu, TNI ingin membangun struktur yang tidak hanya mampu bertempur, tetapi juga bertahan dalam situasi krisis nasional berkepanjangan.

Ketiga, menciptakan efek deterensi geopolitik. Dalam geopolitik modern, jumlah dan penyebaran pasukan tetap menjadi pesan politik. Ketika Indonesia memperluas infrastruktur militer hingga ke daerah, itu mengirimkan sinyal bahwa negara serius menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional. Ini penting di tengah meningkatnya persaingan kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik.

Situasi Global

Ada beberapa faktor yang mendorong percepatan pembangunan Yonif TP. Pertama adalah perubahan ancaman global. Dunia kini memasuki era multipolar yang lebih berbahaya. Persaingan Amerika Serikat, China, dan Rusia membuat Asia Tenggara berpotensi menjadi arena perebutan pengaruh.

Indonesia berada di jalur strategis dunia, terutama ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia), Laut Natuna Utara, dan kawasan Pasifik. Dalam situasi seperti itu, negara membutuhkan kehadiran pertahanan keamanan yang lebih merata.

Kedua, pemerintah ingin memperkuat stabilitas nasional jangka panjang. Ketidakmerataan pembangunan, konflik agraria, radikalisme, separatisme, dan potensi kerusuhan sosial dipandang sebagai ancaman keamanan nasional. Yonif TP diproyeksikan menjadi instrumen stabilisasi di tingkat lokal.

Ketiga, ada kebutuhan mempercepat respons terhadap bencana alam. Indonesia merupakan salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Dalam praktiknya, TNI selalu menjadi institusi paling cepat bergerak saat terjadi gempa, banjir, atau konflik sosial. Dengan lebih banyak satuan teritorial, respons negara menjadi lebih cepat.

Keuntungan Masyarakat

Bila dijalankan secara profesional dan terukur, pembangunan Yonif TP memiliki sejumlah keuntungan bagi masyarakat.

Pertama, memperkuat kehadiran negara di daerah. Banyak wilayah terpencil minim infrastruktur dan pelayanan negara. Kehadiran Yonif TP bisa mendorong pembangunan jalan, komunikasi, kesehatan, hingga distribusi logistik.

Kedua, membantu ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Konsep “teritorial pembangunan” mengindikasikan keterlibatan dalam sektor produktif seperti pertanian, irigasi, dan logistik pangan. Ini bisa memperkuat ekonomi desa bila dilakukan tepat sasaran.

Ketiga, respons cepat terhadap bencana. Keberadaan satuan militer di daerah mempercepat evakuasi dan bantuan kemanusiaan saat bencana.

Keempat, efek keamanan dan stabilitas. Daerah rawan konflik biasanya lebih stabil ketika negara hadir secara aktif. Stabilitas keamanan sering menjadi syarat utama investasi dan pembangunan ekonomi.

Risiko dan Kekhawatiran

Namun di sisi lain, pembangunan besar-besaran Yonif TP juga memunculkan sejumlah kekhawatiran dari masyarakat yang mungkin tidak memahami filosofi kehadiran satuan tersebut.

Pertama, potensi meluasnya militerisasi sipil. Kritik terbesar adalah kemungkinan makin dominannya pendekatan keamanan dalam kehidupan sipil. Jika tidak diawasi, ruang sipil bisa menyempit karena terlalu banyak urusan publik ditangani pendekatan militer. Hal ini menjadi sensitif karena Indonesia memiliki pengalaman panjang Dwifungsi ABRI pada masa lalu.

Kedua, beban anggaran negara. Membangun 750 batalyon membutuhkan anggaran sangat besar, seperti markas batalyon, personel, kendaraan, senjata, logistik, hingga operasional. Publik tentu akan mempertanyakan keseimbangan antara kebutuhan pertahanan keamanan negara dan kebutuhan sosial seperti pendidikan atau kesehatan.

Ketiga, risiko tumpang tindih dengan institusi sipil. Jika Yonif TP terlalu masuk ke sektor pembangunan sipil, bisa muncul benturan kewenangan dengan pemerintah daerah maupun kementerian teknis.

Keempat, persepsi internasional. Di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap demokrasi dan HAM, ekspansi besar struktur teritorial militer dapat dibaca sebagian pihak dari kacamata demokrasi liberal sebagai gejala remiliterisasi negara. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting.

Penutup

Terlepas dari pro dan kontra, pembangunan Yonif TP menunjukkan satu hal penting, yakni Indonesia sedang bersiap menghadapi dunia yang semakin tidak stabil. Negara menyimpulkan ancaman masa depan tidak hanya datang dari tank dan rudal, tetapi juga dari krisis pangan, konflik sosial, perang informasi, perebutan sumber daya, hingga infiltrasi geopolitik asing.

Dalam konteks itu, TNI tidak lagi diposisikan semata sebagai alat perang, tetapi sebagai instrumen ketahanan nasional. Pertanyaannya bukan lagi apakah pembangunan Yonif TP diperlukan atau tidak, melainkan bagaimana memastikan kekuatan besar itu tetap berada dalam koridor demokrasi, profesionalisme, dan kepentingan rakyat.

Sejarah menunjukkan, militer yang kuat dapat menjadi benteng negara. Tetapi tanpa kontrol sipil yang sehat, kekuatan yang terlalu besar juga dapat berubah menjadi ancaman bagi demokrasi itu sendiri.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sekeluarga batal melakukan ibadah Haji yang mulanya dijadwalkan berangkat pada Kamis (21/5).

"Enggak jadi. Belum saatnya mungkin," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/5).

Purbaya tak merinci mengapa ia batal berangkat haji pada tahun ini. Ia hanya mengatakan mungkin memang tahun ini belum saatnya bagi ia untuk datang ke tanah suci.

Purbaya mengaku perasaannya bercampur aduk usai batal berangkat tahun ini. Ia pun berharap agar bisa berangkat haji pada musim haji tahun depan.

"Ya sedih sedih enggak sedih lah," ujar dia.

Purbaya sebelumnya berencana menunaikan ibadah haji pada (21/5) hari ini.

[Gambas:Youtube]

Beberapa hari lalu, ia mengaku tengah mempersiapkan diri, termasuk mengikuti pembekalan agar dapat menjalankan ibadah haji dengan baik.

Selain persiapan teknis, Purbaya juga menyiapkan doa yang akan dipanjatkan di Tanah Suci.Salah satunya, Purbaya hendak mendoakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bertumbuh semakin cepat dan kuat.

"(Berangkat tanggal) 21 kalau jadi. Insyaallah. Nanti malam mau latihan tuh, katanya malam saya mau ditentir gimana cara melakukan haji yang baik," kata Purbaya ketika ditemui di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (6/5).

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa batal menunaikan ibadah haji di tahun ini. Ia pun mengaku sedih namun menerima keputusan itu dengan lapang dada.

"Ya sedih-sedih nggak sedih lah. Karena emang belum saatnya mungkin," ucap Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026) sore.   Padahal, Purbaya telah mengungkapkan akan berangkat ke Tanah Suci pada Kamis (21/5/2026). Ia pun menilai bahwa dirinya belum mendapat kesempatan tahun ini. 

"Nggak apa-apa, Belum saatnya mungkin," sambung dia.

Sementara itu, saat ditanya apakah pembatalan itu berkaitan dengan permintaan Presiden Prabowo Subianto atau tugas negara, Purbaya membantahnya. 

Baca Juga

Jelang Puncak Haji, Jemaah Diimbau Jaga Kesehatan dan Stamina 

"Nggak, nggak. Belum rezekinya," ujarnya.

Ia pun berharap tahun depan dapat kembali merencanakan keberangkatan haji tanpa kendala. 

Baca Juga

Terungkap! Trump Tunda Serang Iran karena Pelaksanaan Haji

"Tahun depan lah naik hajinya. Doain tahun depan nggak batal lagi," kata Purbaya

Editor: Puti Aini Yasmin

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad batal menyambangi Bank Indonesia (BI) pada Selasa (19/5).

Sedianya, Dasco akan mengunjungi BI pada pukul 14.00 WIB, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang tembus level Rp17.700 per dolar AS. Namun, hingga pukul 17.00 WIB ia tak kunjung tiba.

Beredar kabar, Dasco membatalkan kedatangan ke BI. Namun, tak ada alasan lemgkapnya.

Dasco sebelumnya mengungkap bakal mendatangi bank sentral untuk membahas rupiah. Hal itu disampaikan saat menyambangi Bursa Efek Indonesia (BEI) pagi ini.

"Kalau Rupiah kita abis ini mau ke BI," ujar Dasco singkat usai pertemuan di BEI.

Dalam kunjungannya ke BEI, Dasco mengatakan telah berdiskusi banyak dengan pimpinan BEI dan OJK untuk memperkuat posisi bursa saham dalam negeri di tengah berbagai gejolak politik global.

"Kami tadi sudah banyak berdiskusi tadi di atas bagaimana kita meyakinkan untuk menguatkan investor global yang akan masuk di bursa dan sekarang di bursa," kata Dasco dalam konferensi pers.

Nilai tukar rupiah bertengger di level Rp17.706 per dolar AS pada penutupan perdagangan sore ini. Mata uang Garuda melemah 38 poin atau 0,22 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya.

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan pada 2026, ditargetkan seluruh kabupaten di wilayah Jawa sudah dikawal oleh satu Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan.

"Kita targetkan setiap tahun 150 batalyon untuk memenuhi 514 Kabupaten. Insya Allah di tahun 2026 seluruh kabupaten di wilayah Jawa sudah dikawal oleh satu Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan," katanya, saat rapat bersama Komisi I DPR Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026)

Sjafrie mengungkapkan, adanya Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan diharapkan mampu membantu menekan angka kriminal di masyarakat terutama aksi begal. Sebab, tugas dari Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan melakukan patroli keliling dengan kendaraan yang disiapkan oleh industri pertahanan baik

itu kendaraan listrik maupun kendaraan non-listrik.

Sjafrie berharap keberadaannya mampu membangun sistem keamanan lingkungan (Siskamling), yang sebelumnya sudah menurun aktivitasnya.

"Tapi setelah kita berada di situ, membuat pangkalan, dan pangkalan itu sudah jadi, dengan latihan, kemampuan dan sebagainya. Ini begal kriminal di situ yang tadinya minus sekian persen, sekarang menjadi plus sekian persen kriminalnya hilang, sudah di atas 50%," ujarnya.

Kemudian, adanya Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat terutama UKM.

Lihat video: Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Kunjungi Markas Yonif TP 821/SB Pulau Buru, Makan Siang Bareng Prajurit



"Contoh gaji yang paling kecil untuk seorang prajurit itu Rp6 juta satu orang. Kalau dia seribu orang dalam satu batalyon dan dia belanjakan Rp1 juta setiap bulan, berarti dia Rp1 miliar di desa dan di kecamatan tempat mereka. Itu menimbulkan UKM," tuturnya.

Lalu, keberadaan batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan juga ditujukan untik membantu akses kesehatan, yakni satu prajurit rela untuk donor darah tiga kali setahun.

"Sehingga kita bikin bank darah sendiri untuk penampung siapa yang ingin mengambil memerlukan darah dari rakyat yang berada di bawah. Dan tidak dipungut bayaran. Darah yang dari prajurit gratis untuk kebutuhan kaum dhuafa. Hanya memang kita beri profilaksis setelah ambil darah ada bantuan-bantuan supaya mereka tetap sehat-sehat saja. Nah ini keberadaan dari Batalyon Teritorial Pembangunan ini," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo menyatakan kekecewaannya atas gagalnya pertandingan Persija vs Persib di Jakarta.

Pramono menyampaikan bahwa dirinya juga merasakan rasa kecewa yang sama seperti yang dialami suporter The Jakmania.

"Saya termasuk yang kecewa. Jadi bukan hanya The Jakmania atau siapa, saya termasuk yang kecewa. Dan kemarin teman-teman juga tahu saya menerima (tamu) Kapolda. Jadi intinya saya juga kecewa," katanya kepada jurnalis di kantornya, Rabu (6/5/2026).

Namun, dia memahami bahwa alasan batalnya pertandingan di Jakarta pasti memiliki alasan tertentu. Dia menyebut sebagai gubernur akan menerima alasan agar Jakarta tetap aman dan tentram.

"Tetapi apa pun yang menjadi keputusan bersama, tidak dipertandingkan di Jakarta, saya sebagai gubernur, karena ada reasoning atau alasan yang menurut saya sangat-sangat masuk akal, bagaimanapun saya lebih baik menjaga Jakarta tetap adem, ayem, tentram, itu yang lebih utama," ujarnya.

Diketahui, mulanya pertandingan akan diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu (10/5/2026). Akan tetapi laga kompetisi dipindahkan ke Kalimantan Timur.

Direktur Utama I.League Ferry Paulus menyatakan alasan pertandingan tersebut batal digelar di Jakarta karena berkaitan dengan keamanan. Hal tersebut ditetapkan usai pihaknya bertemu dengan pihak kepolisian.

"Sehingga liga memutuskan untuk digelar di Kalimantan Timur, ya di Samarinda tepatnya. Waktunya sama, tanggal 10, jamnya tetap 15.30 WIB," ujar Ferry di Mabes Polri, Rabu (6/5/2026).

Ferry menjelaskan bahwa Mei merupakan bulan yang lumayan sibuk dengan sejumlah agenda, apalagi di Jakarta sebagai kota metropolitan.

Salah satu rentetan agenda itu yakni hari buruh. Setelah berbincang dengan pihak keamanan, Ferry mengungkap ada sejumlah agenda besar lainnya yang berpotensi digelar di Jakarta. Alhasil, laga Persija vs Persib dinilai rawan tetap digelar di Jakarta.

"Nah, oleh karena itu liga punya tanggung jawab untuk tetap digelar mengingat setelah agenda ini akan banyak agenda-agenda yang jauh lebih besar daripada di luar daripada kompetisi liga sendiri," ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung menyampaikan permohonan maaf serta duka cita mendalam atas insiden kecelakaan yang terjadi di wilayah Stasiun Bekasi Timur, Daerah Operasi 1 Jakarta, pada Senin (27/4/2026) malam.

Peristiwa yang terjadi pukul 20.52 WIB tersebut berdampak pada terganggunya sejumlah jadwal perjalanan kereta api di lintas wilayah Daop 1 Jakarta dan Daop 2 Bandung.

Manager Humasda KAI Daop 2 Bandung Kuswardojo menyatakan keprihatinan atas kejadian tersebut dan memastikan pihaknya tengah melakukan penanganan intensif untuk memulihkan kondisi operasional dengan mengedepankan aspek keselamatan.

Akibat insiden ini, sejumlah perjalanan KA Parahyangan relasi Bandung–Gambir (PP) mengalami pembatalan, baik sebagian maupun secara keseluruhan.

"KAI Daop 2 Bandung menyampaikan turut berduka cita atas insiden operasional yang terjadi di wilayah Bekasi Timur. Kami juga memohon maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terdampak termasuk juga pelanggan KA Parahyangan yang ikut mengalami gangguan perjalanan akibat kejadian ini. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan Daop 1 Jakarta untuk memastikan penanganan pelanggan berjalan optimal," ujar Kuswardojo.

Berdasarkan pantauan operasional, perjalanan KA Parahyangan (139) relasi Bandung–Gambir pada Senin (27/4/2026) sempat tertahan di Stasiun Karawang dan terpaksa dibatalkan sebagian untuk lintas Karawang–Gambir.

Langkah serupa terjadi pada KA Parahyangan (140) relasi Gambir–Bandung keberangkatan pukul 23.05 WIB, yang mengalami pembatalan perjalanan sebagian pada lintas Gambir–Karawang guna menyesuaikan kondisi di lapangan.

Dampak gangguan tersebut berlanjut hingga Selasa (28/4/2026), di mana dua jadwal perjalanan KA Parahyangan dibatalkan sepenuhnya. Perjalanan yang terdampak adalah KA Parahyangan (137) relasi Bandung–Gambir dan KA Parahyangan (138) relasi Gambir–Bandung.

Kuswardojo menambahkan bahwa pelanggan diharapkan untuk terus memantau perkembangan informasi melalui kanal resmi perusahaan, aplikasi Access by KAI, Contact Center 121, maupun petugas resmi di area stasiun.

"Kami mengimbau pelanggan untuk mengikuti arahan petugas di lapangan. KAI berkomitmen memberikan pelayanan terbaik serta memastikan keselamatan dan keamanan perjalanan sebagai prioritas utama," tutupnya.

23 Perjalanan KA di Daop 3 Cirebon Terganggu

Manajer Humas Daop 3 Cirebon Muhibbuddin menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat insiden tersebut. Ia mengatakan, gangguan operasional tidak dapat dihindari karena proses evakuasi dan penanganan di lokasi kejadian masih berlangsung.

“Kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang dialami. Saat ini petugas di lapangan masih fokus melakukan evakuasi dengan mengutamakan keselamatan semua pihak,” ujar Muhibbuddin, Selasa (28/4/2026).

Akibat kejadian itu, sedikitnya enam perjalanan kereta api tujuan Jakarta yang melintasi wilayah Daop 3 Cirebon mengalami keterlambatan antara 10 hingga 30 menit. Selain itu, sejumlah perjalanan kereta jarak jauh juga terpaksa dibatalkan, baik pada keberangkatan Senin malam maupun Selasa.

Pada Senin malam, terdapat 10 perjalanan kereta yang dibatalkan, di antaranya KA Gunungjati relasi Gambir–Cirebon, KA Argo Muria relasi Gambir–Semarang Tawang, serta KA Gumarang relasi Pasar Senen–Surabaya Pasarturi.

Sementara pada Selasa, tercatat 13 perjalanan kereta lainnya juga dibatalkan, termasuk KA Madiun Jaya relasi Madiun–Pasar Senen, KA Argo Sindoro relasi Semarang Tawang–Gambir, serta KA Singasari relasi Blitar–Pasar Senen.

Muhibbuddin menjelaskan, pembatalan dan keterlambatan tersebut merupakan dampak langsung dari terganggunya jalur operasional akibat kecelakaan di wilayah Daop 1 Jakarta. Hingga kini, proses penanganan masih terus dilakukan secara intensif oleh petugas gabungan.

Berdasarkan data sementara hingga pukul 02.00 WIB, insiden tersebut mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan 79 orang lainnya mengalami luka-luka. Seluruh korban telah dievakuasi dan mendapatkan penanganan di sejumlah rumah sakit rujukan di sekitar lokasi kejadian.

Sementara itu, seluruh penumpang KA Argo Bromo Anggrek yang berjumlah 240 orang dilaporkan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Petugas juga terus memastikan keamanan dan keselamatan penumpang lainnya yang terdampak gangguan perjalanan.

Muhibbuddin menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mempercepat pemulihan jalur dan meminimalkan dampak gangguan terhadap perjalanan kereta api, khususnya di wilayah Daop 3 Cirebon.

“Kami akan terus memberikan pembaruan informasi kepada pelanggan terkait perkembangan situasi di lapangan,” katanya.

Bisnis.com, CIREBON — PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 3 Cirebon menyampaikan permohonan maaf atas dampak insiden operasional di wilayah Stasiun Bekasi Timur, Daop 1 Jakarta, yang mengganggu perjalanan kereta api, termasuk di wilayah Cirebon.

Insiden tersebut menyebabkan sejumlah perjalanan dibatalkan, keterlambatan, serta korban jiwa dan luka.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa berdasarkan data terbaru hingga pukul 08.45 WIB, Selasa (28/4/2026), tercatat 14 orang meninggal dunia dalam tabrakan kereta KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur.

Sementara itu, seluruh 240 penumpang KA Argo Bromo Anggrek berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.

Manager Humas Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin, mengatakan pihaknya menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan yang timbul akibat kejadian tersebut.

Ia memastikan, penanganan di lapangan masih terus berlangsung dengan mengedepankan keselamatan.

“Kami sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan. Saat ini proses evakuasi terus dilakukan oleh petugas dengan mengutamakan keselamatan semua pihak,” ujar Muhibbuddin, Selasa (28/4/2026).

Dampak insiden tersebut cukup luas, terutama terhadap perjalanan kereta api jarak jauh.

Berikut ini adalah daftar yang terganggu akibat insiden tersebut:

KA Batal tanggal 27 April 2026 malam

1. KA 120B Gunungjati Relasi Gambir - Cirebon

2. KA 22 Argo Muria Relasi Gambir - Semarang Tawang

3. KA 76B Mataram Relasi Pasar Senen - Solo Balapan

4. KA 164 Gumarang Relasi Pasar Senen - Surabaya Pasarturi

5. KA 150 Singasari Relasi Pasar Senen - Blitar

6. KA 92 - 93 Jayabaya Relasi Pasar Senen - Malang

7. KA 64B Manahan Relasi Gambir - Solo Balapan

8. KA 258 Progo Relasi Pasar Senen - Lempuyangan

9. KA 30F Anjasmoro Relasi Gambir - Surabaya Pasarturi

10. KA 180B Tawangjaya Premium Relasi Pasar Senen - Semarang Tawang

KA Batal tanggal 28 April 2026

1. KA 117B Gunungjati Relasi Cirebon - Gambir

2. KA 56F - 53F Purwojaya Relasi Cilacap - Gambir

3. KA 58F - 59F Purwojaya Relasi Gambir - Cilacap

4. KA 143B Madiun Jaya Relasi Madiun - Pasar Senen

5. KA 17 Argo Sindoro Relasi Semarang Tawang - Gambir

6. KA 75B Mataram Relasi Solo Balapan - Pasar Senen

7. KA 163 Gumarang Relasi Surabaya Pasarturi - Pasar Senen

8. KA 149 Singasari Relasi Blitar - Pasar Senen

9. KA 94 - 91 Jayabaya Relasi Malang - Pasar Senen

10. KA 61B Manahan Relasi Solo Balapan - Gambir

11. KA 257 Progo Relasi Lempuyangan - Pasar Senen

12. KA 29F Anjasmoro Relasi Surabaya Pasarturi - Gambir

13. ⁠KA 175 Menoreh Relasi Semarang Tawang - Pasar Senen

Bisnis.com, JAKARTA — Perjalanan KA Argo Parahyangan relasi Bandung-Gambir (PP) terpaksa dibatalkan imbas kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, pada Senin (27/4/2026) malam.

Manajer Humas KAI Daop 2 Bandung Kuswardojo mengatakan keputusan pembatalan perjalanan tersebut diambil usai terjadinya insiden pada pukul 20.52 WIB tersebut, yang berdampak langsung pada kelancaran lalu lintas kereta api.

"Dua perjalanan KA Parahyangan 139B dari Bandung pukul 19.25 WIB dan KA Parahyangan 140B dari Gambir 23.05 WIB kami batalkan sebagian perjalanannya untuk lintas Karawang-Gambir PP," kata Kuswardojo seperti dilansir dari Antara, Selasa (28/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa saat ini, tim teknis masih berupaya melakukan penanganan di lokasi kejadian dengan memprioritaskan keamanan seluruh pihak yang terlibat di area terdampak.

"Saat ini, penanganan masih terus dilakukan dengan mengutamakan keselamatan pengguna jasa dan petugas di lapangan," katanya.

Atas gangguan perjalanan tersebut, KAI menyampaikan permohonan maaf dan duka cita terkait dengan peristiwa kecelakaan kereta itu.

KAI mengimbau calon penumpang untuk terus memantau perkembangan operasional kereta api melalui kanal komunikasi resmi perusahaan guna mendapatkan informasi yang akurat.

Sebelumnya, Vice President Corporate Communication PT Kereta Api Indonesia (KAI) Anne Purba mengatakan perseroan bergerak cepat dengan menggandeng Basarnas, TNI, Polri, serta tim medis untuk memastikan seluruh korban mendapatkan pertolongan.

"Seluruh penumpang KA Argo Bromo Anggrek yang berjumlah 240 orang telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat," katanya dalam pernyataan resmi, Senin (27/4/2026) malam.

Sementara itu, lanjutnya, sebanyak 38 penumpang KRL telah dirujuk ke sejumlah rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Mereka tersebar di beberapa fasilitas kesehatan di sekitar lokasi kejadian, antara lain RSUD Bekasi, Primaya Hospital Bekasi Timur, Mitra Plumbon Cibitung, dan RSU Bella Bekasi.

Di sisi lain, data sementara menunjukkan terdapat empat orang penumpang KRL yang meninggal dunia akibat insiden tersebut.

Kalau ini diberlakukan, sentra tembakau di Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB hingga Jawa Barat akan tergulung. Petani tidak bisa lagi memproduksi sesuai karakter tembakau yang ada,

Temanggung (ANTARA) - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) minta pemerintah batalkan rencana pembatasan kadar tar dan nikotin dalam produk rokok yang tengah digodok pemerintah pusat, kebijakan tersebut dinilai berpotensi memukul sektor pertanian tembakau termasuk di Kabupaten Temanggung.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APTIAgus Parmuji di Temanggung, Selasa mengatakan, rencana pembatasan kadar tar maksimal 10 miligram dan nikotin 1 miligram dinilai tidak berpihak pada kondisi riil pertembakauan di Indonesia.

Menurut dia, jika aturan tersebut dipaksakan maka sentra-sentra tembakau nasional akan terdampak serius.

"Kalau ini diberlakukan, sentra tembakau di Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB hingga Jawa Barat akan tergulung. Petani tidak bisa lagi memproduksi sesuai karakter tembakau yang ada," katanya di Bumi Makukuhan, Kecamatan Bulu.

Ia menilai, kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan aspek budaya dan sejarah panjang pertembakauan di Indonesia.

Selain itu, aturan itu juga berpotensi mengancam mata pencaharian petani serta tenaga kerja yang bergantung pada sektor tembakau.

Ia menuturkan, APTI pun telah menyampaikan penolakan melalui berbagai forum. Termasuk rapat di kementerian dan surat resmi kepada Presiden RI. Pihaknya meminta pemerintah mengkaji ulang bahkan membatalkan rencana regulasi tersebut.

"Kami mengetuk hati Presiden agar melihat langsung dampaknya. Ini bukan hanya soal tembakau, tapi juga ekonomi, tenaga kerja, dan budaya," katanya.

Selain itu, APTI menyoroti tingginya impor tembakau yang dinilai sudah melebihi batas kewajaran. Saat ini impor tembakau mencapai lebih dari 140 ribu ton, sedangkan produksi dalam negeri sekitar 200 ribu ton.

"Kalau impor sudah lebih dari 50 persen, ini bentuk penjajahan ekonomi. Harus segera dibatasi," katanya.

Bupati Temanggung Agus Setyawan mendukung terhadap langkah APTI dalam menolak rencana pembatasan tersebut, kebijakan tersebut berpotensi mengancam keberlangsungan petani tembakau di daerahnya.

"Kalau itu terjadi, sangat membahayakan mata pencaharian petani. Apalagi kadar tar dan nikotin tembakau Temanggung memang di atas ketentuan yang sedang dibahas," katanya.

Pemkab Temanggung, katanya, telah mengirimkan surat resmi kepada kementerian terkait untuk meminta peninjauan ulang terhadap rancangan peraturan tersebut.

Selain itu, pihaknya juga akan menjalin komunikasi dengan sejumlah industri rokok di berbagai daerah seperti Kudus, Malang, dan Kediri untuk memastikan keberlanjutan penyerapan tembakau dari Temanggung.

"Kami berharap pabrik bisa kembali membeli langsung tembakau Temanggung agar pasar kembali bergairah," katanya.

Ia berharap, kebijakan yang diambil pemerintah pusat tetap mempertimbangkan keberlangsungan sektor pertanian tembakau. Termasuk tembakau di Kabupaten Temanggung yang menjadi salah satu penopang ekonomi daerah.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden bidang Haji, Muhadjir Effendy mengungkapkan skenario terburuk pelaksanaan haji 2026 saat gejolak geopolitik di Timur Tengah sedang memanas.

Dia mengatakan, tidak menutup kemungkinan ibadah haji batal dilaksanakan ketika situasi dinilai mengancam keselamatan jemaah haji Indonesia.

"Kalau di dalam Al-Qur'an itu wa atimmul hajja wal umrata lillah, fa in uhshirtum famas-taysara minal hadyi. Itu sudah jadi kalau jalannya itu terganggu atau tidak aman maka tidak boleh dilaksanakan haji," katanya usai salat id di halaman Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa pihaknya tengah merancang berbagai rencana penyelenggaraan haji untuk menimbang berbagai aspek sehingga menguntungkan bagi jemaah haji Indonesia.

Nantinya rencana tersebut akan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia berharap kondisi segera pulih agar jemaah haji dapat menunaikan ibadah secara nyaman dan selamat.

Termasuk, katanya, mengantisipasi lonjakan pembiayaan akomodasi perjalanan ibadah haji.

"Mudah-mudahan itu tidak sampai kepada titik yang sangat ekstrem yaitu bahwa tidak ada haji ya. Tapi kita terus memantau ini perkembangannya," ujar Muhadjir.

Kendati demikian, Kementerian Haji dan Umrah telah menyiapkan tiga skenario. Pertama, ibadah haji tetap berangkat di tengah situasi konflik, dengan kondisi Arab Saudi membuka penyelenggaraan ibadah haji yang negara Indonesia memutuskan memberangkatkan meski kemungkinan berisiko tinggi.

Melalui skenario tersebut akan melakukan mitigasi jalur berupa pengalihan jalur penerbangan untuk menghindari wilayah Iraq, Suriah, Iran, Israel, UAE, dan Qatar.

Skenario kedua, kemungkinan Pemerintah Indonesia membatalkan keberangkatan, walaupun Pemerintah Arab Saudi tetap mengizinkan. Keputusan diambil jika kondisi tidak kunjung mereda dan berisiko besar mengancam keselamatan jemaah haji.

Skenario ketiga, pemerintah Saudi menutup layanan haji dan Indonesia membatalkan pemberangkatan karena situasi tidak terkendali. Dalam skenario ini Pemerintah Indonesia perlu melakukan penyelamatan dana layanan yang telah dibayar.