Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto optimistis penerimaan pajak tetap tumbuh sepanjang 2026.

Optimisme Bimo bukan tanpa alasan. Pada Januari-Februari, laju penerimaan pajak tumbuh 30,4 persen (yoy). Kemudian, penerimaan masih melaju 20,7 persen pada Januari-Maret.

"Sepanjang tahun pernah tumbuh 30 persen kemudian 20 persen, jadi silakan dihitung. Kami optimistis tidak ada perlambatan," ujar Bimo di KPP Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4).

Menurut Bimo, hingga 29 April 2026, kinerja penerimaan pajak masih tumbuh di atas 18 persen. Ia menilai ini angka yang wajar karena adanya penurunan aktivitas ekonomi sementara akibat libur panjang dari beberapa hari besar keagamaan.

"Libur panjang dari umat Islam, Nasrani, dan Hindu di bulan yang sama pasti ada slowing down economic activity, tapi angka sementara sampai 29 April masih di atas 18 persen," ujar Bimo.

Guna mencapai target penerimaan pajak 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun, ia menyiapkan sejumlah strategi. Bimo menekankan upaya memperluas basis pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang sudah ada.

Ia menyebut seluruh jajaran DJP, mulai dari pemeriksa hingga penyuluh, difokuskan untuk mendorong kepatuhan tersebut.

"Strateginya memperluas basis dan membuat basis yang sudah ada semakin patuh. Anggota kami di lapangan semuanya kerja keras," ujar Bimo.

Selain itu, ia mengatakan DJP juga mengoptimalkan sistem Coretax yang telah dilengkapi fitur prepopulated data. Melalui sistem ini, data transaksi wajib pajak sudah terintegrasi dari berbagai sumber, sehingga pelaporan menjadi lebih transparan.

Menurut dia, SPT sekarang sulit direkayasa karena informasi transaksi sudah tersedia dari pemberi kerja, supplier, konsumen, hingga lembaga jasa keuangan.

"Kita bisa melihat teman-teman bisa mendapat pengalaman bahwa SPT sudah sulit untuk, dalam tanda kutip direkayasa, karena informasi-informasi terkait dengan transaksi sudah ada di situ semua," ucap Bimo.

DJP disebut juga mulai mengarahkan penggalian penerimaan ke sektor ekonomi digital. Langkah ini mencakup pemajakan transaksi digital hingga pengawasan pada aset dan mata uang digital.

Di sisi lain, penegakan hukum juga diperkuat untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan. Bimo memastikan kinerja penegakan hukum pajak akan terus ditingkatkan dan dilaporkan secara berkala.

"Untuk deterrent effect, kita juga menegakkan banyak sekali penegakan hukum. Kami akan rilis untuk kuartal satu terkait dengan kinerja kita di berbagai bisnis proses di Direktorat Jenderal Pajak," ujar Bimo. 

Bank Indonesia (BI) optimistis pertumbuhan kredit perbankan dapat mencapai kisaran 8 hingga 12 persen pada 2026.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan prospek tersebut sejalan dengan tren penurunan suku bunga perbankan serta likuiditas yang masih memadai.

"Pertumbuhan kredit 2026 bakal di kisaran 8-12 persen dipengaruhi sisi permintaan dan penawaran," ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (22/4).

Menurut Perry, penurunan suku bunga menjadi salah satu pendorong utama. Per Maret 2026, suku bunga kredit tercatat turun menjadi 8,76 persen atau menyusut 44 basis poin dibandingkan periode sebelumnya.

Sementara itu, suku bunga deposito turun lebih dalam menjadi 4,19 persen atau turun 62 basis poin.

Menurut Perry, upaya penurunan suku bunga tersebut juga dilakukan melalui koordinasi untuk mengurangi pemberian special rate kepada deposan besar yang saat ini mencapai 26,3 persen dari total dana pihak ketiga (DPK).

Seiring dengan itu, pertumbuhan kredit perbankan menunjukkan tren peningkatan. Hingga Maret 2026, kredit tumbuh 9,49 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan Februari yang sebesar 9,37 persen.

Ia menambahkan, dari sisi permintaan, ruang ekspansi kredit masih terbuka lebar, tercermin dari besarnya undisbursed loan yang mencapai Rp2.527,46 triliun atau 22,59 persen dari total plafon kredit.

Sementara dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan perbankan dinilai tetap kuat, ditopang oleh pertumbuhan DPK yang mencapai 13,55 persen pada Maret 2026.

"Dari sisi penawaran kapasitas pembiayaan bank memadai, DPK masih tumbuh 13,55 persen," terang Perry.

Presiden Prabowo Subianto optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 mampu melampaui level 5 persen. Pemerintah saat ini menggerakkan perekonomian dari tingkat akar rumput sebagai fondasi penguatan kinerja nasional.

Hal ini tercermin dari arus investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) menunjukkan tren yang sangat sehat. Tahun lalu, Indonesia mencatatkan realisasi FDI sebesar US$53 miliar yang dinilai sebagai bentuk kepercayaan nyata asing terhadap potensi ekonomi, stabilitas politik, serta arah kebijakan dalam negeri.

"Ekonomi kami tumbuh stabil di angka 5 persen lebih. Kami akan terus menjaga lintasan ini, dan secara pribadi saya yakin pertumbuhan kami akan jauh lebih tinggi tahun ini. Indikator nyata sudah mulai terlihat, kami menggerakkan ekonomi dari tingkat akar rumput," ujar Prabowo dalam acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2).

Lebih lanjut, Prabowo menekankan strategi ekonomi pemerintah difokuskan pada kemampuan mempertahankan pertumbuhan jangka panjang. Salah satu kuncinya adalah mengendalikan dan mengelola pemanfaatan sumber daya alam secara sehat dan berkelanjutan.

Ia juga mengakui masih ada sejumlah kelemahan struktural yang harus dibenahi. Persoalan tata kelola, korupsi, dan lemahnya kinerja institusi menjadi tantangan serius.

"Strategi ekonomi kami sangat terfokus. Pertama, kami ingin memiliki kemampuan untuk mempertahankan pertumbuhan. Namun, kami perlu mengendalikan ekonomi dalam arti mengontrol penggunaan sumber daya alam kami secara sehat," jelasnya.

Prabowo menyoroti maraknya penyelundupan dan kegiatan ekonomi ilegal, mulai dari pertambangan ilegal, penangkapan ikan ilegal, hingga korporasi yang mengelola perkebunan di kawasan hutan lindung. Ia menyebut persoalan tersebut sebagai masalah lama yang harus dihadapi secara langsung.

"Saya tidak ingin menyerahkan kedaulatan pemerintah Indonesia kepada kartel-kartel ilegal yang terus menyebabkan hilangnya pendapatan negara yang seharusnya menjadi hak pemerintah dan rakyat Indonesia," tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah telah menghitung kerugian akibat tata kelola yang lemah dan salah urus ekonomi tersebut dalam jumlah yang sangat besar. Karena itu, pembenahan struktural dinilai menjadi bagian penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

"Kami menghitung kerugian akibat tata kelola yang lemah dan salah urus ekonomi ini sangatlah besar," pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 bisa mencapai 6 persen. Angka itu jauh di atas target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yakni 5,4 persen, sementara capaian tahun lalu masih di bawah target pemerintah.

Perekonomian Indonesia sepanjang 2025 cuma tercapai 5,11 persen, di bawah target pemerintah 5,2 persen dalam APBN. Begitu juga dengan pertumbuhan kuartal IV 2025 yang hanya 5,39 persen, di bawah harapan Purbaya 5,6 persen.

"Saya optimis terus. Kita coba, walaupun di APBN 5,4 persen, kita coba dorong ke arah 6 persen, kalau bisa untuk 2026," ujarnya ditemui di Istana Negara, Kamis (5/2).

Menurut Purbaya meski pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 tercatat di bawah target yang ia tetapkan sebelumnya. Namun, menurutnya capaian tersebut tetap menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

"Kuartal keempat tumbuhnya 5,39 persen ya. Di bawah target saya 5,6-5,75 persen, tapi pada dasarnya udah lumayan lah," jelasnya.

Pertumbuhan perekonomian di akhir tahun tersebut dinilai sangat lebih baik dari kondisi yang seharusnya. Ia yakin kondisi tersebut akan lanjut pada tahun ini.

"Kita lihat arah perbaikan ekonomi yang clear, yang tadinya mau begini kan (gerakan tangan ke bawah), rupanya terus berjalan. Sekarang pertumbuhan (kuartal) keempat sudah cukup bagus 5,36 persen, cukup bagus. Yang penting arahnya membalik ke arah perbaikan dan ke depan akan semakin membaik," jelasnya.

Purbaya bahkan sangat yakin tren pertumbuhan positif tersebut akan berlanjut pada awal 2026 dan akan semakin menguat pada periode berikutnya seiring dorongan kebijakan fiskal pemerintah.

"Saya pikir kuartal pertama tahun ini, tren pertumbuhan yang kemarin akan terus berlangsung, dan nanti akan semakin cepat di kuartal-kuartal berikutnya," pungkasnya.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo yakin ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 5,7 persen tahun ini, jauh di atas target 2025 sebesar 5,5 persen.

Hal ini disampaikan Perry saat Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2025 di Gedung BI yang ditayangkan melalui kanal Youtube Bank Indonesia, Rabu (28/1).

"Tahun 2026 ini kami perkirakan pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4,9 persen sampai 5,7 persen dengan titik tengah 5,3 persen," ujar Perry.

Optimisme pertumbuhan perekonomian ini dinilai akan terus meningkat tahun-tahun berikutnya. Bahkan, angkanya bisa mendekati 6 persen pada 2027.

"Akan meningkat lagi menjadi 5,1 persen sampai 5,9 persen pada 2027 dengan tentu saja titik tengah yang lebih tinggi 5,5 persen. Mari kita bangun optimisme ini, keyakinan itu yang akan membawa ekonomi kita akan lebih tinggi," jelasnya.

Menurutnya, optimisme ini muncul dengan melihat kinerja perekonomian tahun lalu yang diprediksi tumbuh cukup kuat di kisaran 5,5 persen.

"Setelah melewati 2025 dengan kinerja yang baik, yakinlah insyaallah 2026 dan 2027 ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi," terangnya.

Sementara, untuk inflasi tahun ini dan 2027 diperkirakan akan terjaga di kisaran 2,5 persen plus 1 persen. Berbagai langkah akan dilakukan, termasuk sinergi dengan pemerintah agar harga-harga bisa terjaga stabil.

"Kami Bank Indonesia dan pemerintah akan memastikan inflasi stabilitas harga tidak terganggu," pungkasnya.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo optimistis nilai tukar rupiah akan terus menguat ke depan. Bahkan, kurs mata uang garuda berpeluang bergerak ke kisaran Rp16.700 per dolar AS.

Menurut Perry, penguatan rupiah bukan bersifat sementara, melainkan didukung fundamental ekonomi yang kuat.

"Secara fundamental, nilai tukar rupiah itu akan terus menguat," ujar Perry dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (27/1).

Ia menilai level rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamental (undervalue). Optimisme tersebut ditopang oleh inflasi domestik yang rendah, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap solid, serta aliran investasi asing yang masih masuk ke dalam negeri.

Selain faktor fundamental, Perry juga menekankan komitmen bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar melalui berbagai kebijakan.

"Tentu saja adalah bagaimana komitmen Bank Indonesia untuk menstabilkan rupiah dan mengarahkan rupiah ke arah yang lebih kuat," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Perry juga mengungkapkan sejumlah faktor yang menyebabkan rupiah sempat tertekan hingga mendekati level Rp17 ribu per dolar AS dalam beberapa hari terakhir.

Ia mencatat, pada 23 Januari 2026, nilai tukar rupiah melemah hingga mencapai Rp16.815 per dolar AS, dari posisi akhir Desember 2025 di kisaran Rp16.675 per dolar AS.

"Hingga 23 Januari 2026, nilai tukar rupiah tercatat Rp16.815 per dolar AS atau melemah 0,83 persen dibanding level akhir Desember 2025," jelas Perry.

Menurutnya, tekanan terhadap rupiah dipicu oleh ketidakpastian pasar global yang mendorong aliran keluar modal asing. Selain itu, peningkatan permintaan valuta asing oleh perbankan dan korporasi domestik turut menambah tekanan terhadap nilai tukar.

Meski demikian, Perry menegaskan kebijakan stabilisasi yang konsisten dilakukan BI telah mendorong rupiah kembali menguat. Sepanjang perdagangan hari ini, rupiah sempat melemah ke level Rp16.780 per dolar AS sebelum berbalik menguat hingga penutupan.

"Dipastikan ke depan stabil dan kecenderungan menguat, didukung inflasi yang rendah dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia," terangnya.

Mengacu data Refinitiv, rupiah pada perdagangan hari ini ditutup menguat 0,06 persen ke level Rp16.760 per dolar AS. Penguatan tersebut memperpanjang tren apresiasi rupiah menjadi lima hari perdagangan berturut-turut.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan sejumlah kementerian/lembaga (K/L) mengembalikan anggaran sekitar Rp4,5 triliun ke kas negara.

Purbaya mengatakan anggaran itu dikembalikan lantaran K/L tak bisa membelanjakannya sampai akhir tahun.

Ia menyebutkan sebelumnya anggaran belanja yang tak terserap oleh K/L dan dikembalikan ke Kemenkeu sebesar Rp3,5 triliun. Namun, data terbaru sudah menjadi Rp4,5 triliun dan diyakini akan terus bertambah.

"Cuma ada lagi yang balikin yang kita belum rekapitulasi, belum dijumlahkan semua totalnya," ujar Purbaya ditemui di Istana Negara, Selasa (16/12).

Menurut Purbaya, banyaknya anggaran yang tak terserap membuat defisit APBN tetap terjaga di bawah 3 persen meski penerimaan pajak diperkirakan di bawah target Rp2.189,3 triliun.

"Kalau nggak salah masih ada yang mengembalikan anggaran ke kita. Ini kan ada beberapa yang nggak bisa belanja. Kita lihat, harusnya sih masih aman di bawah 3 persen (defisit)," imbuhnya.

Menurutnya, dari data beberapa tahun terakhir memang tidak pernah ada K/L yang penyerapan belanjanya sampai 100 persen. Oleh sebab itu, ia pede defisit akan terjaga aman meski penerimaan tidak maksimal.

"Begini, setiap tahun nggak pernah ada yang pernah 100 persen keserap. Kita asumsikan awal 99 persen keserap, itu pun nanti ada yang kembalikan lagi. Jadi mungkin di bawah itu nanti (defisitnya)," terangnya.

Tahun ini, pemerintah memang menyusun target APBN maksimal 2,78 persen dalam outlook terbaru. Hal ini disebabkan oleh penerimaan pajak yang diperkirakan mengalami shortfall tahun ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap sekitar Rp4,5 triliun anggaran negara dikembalikan kementerian/lembaga (K/L) lantaran tak bisa dibelanjakan hingga akhir tahun.

Menurut Purbaya, banyaknya anggaran yang tak terserap membuat defisit APBN tetap terjaga di bawah 3 persen meski penerimaan pajak diperkirakan di bawah target Rp2.189,3 triliun.

"Kalau nggak salah masih ada yang mengembalikan anggaran ke kita. Ini kan ada beberapa yang nggak bisa belanja. Kita lihat, harusnya sih masih aman di bawah 3 persen (defisit)," kata Purbaya ditemui di Istana Negara, Selasa (16/12).

Ia menyebutkan sebelumnya anggaran belanja yang tak terserap oleh K/L dan dikembalikan ke Kemenkeu sebesar Rp3,5 triliun. Namun, data terbaru sudah menjadi Rp4,5 triliun dan diyakini akan terus bertambah.

"Cuma ada lagi yang balikin yang kita belum rekapitulasi, belum dijumlahkan semua totalnya," jelasnya.

Menurutnya, dari data beberapa tahun terakhir memang tidak pernah ada K/L yang penyerapan belanjanya sampai 100 persen. Oleh sebab itu, ia pede defisit akan terjaga aman meski penerimaan tidak maksimal.

"Begini, setiap tahun nggak pernah ada yang pernah 100 persen keserap. Kita asumsikan awal 99 persen keserap, itu pun nanti ada yang kembalikan lagi. Jadi mungkin di bawah itu nanti (defisitnya)," terangnya.

Tahun ini, pemerintah memang menyusun target APBN maksimal 2,78 persen dalam outlook terbaru. Hal ini disebabkan oleh penerimaan pajak yang diperkirakan mengalami shortfall tahun ini.

Menteri Pertanian (Mentan) merangkap Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyebut Indonesia akan mencapai swasembada pangan pada akhir tahun.

Amran menyampaikan itu usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/11) hari ini.

"Kami laporkan tentang perkembangan pangan, khusus untuk beras. Pangan kita khusus beras, Insyaallah, Insyaallah, 31 Desember jam 12.00, kalau tidak ada aral melintang, 30 hari lebih, 40 hari ke depan, Indonesia swasembada pangan," ujar Amran di Istana Kepresidenan Jakarta.

Amran mengatakan pencapaian ini jauh lebih cepat dari target awal yang dipatok Prabowo.

Ia mengatakan, mulanya, Prabowo menargetkan swasembada pangan tercapai dalam waktu empat tahun.

Namun, target itu sempat berubah menjadi tiga tahun dan kembali berubah lagi menjadi hanya dalam waktu satu tahun.

Amran menyebut swasembada pangan ini merupakan gagasan besar yang diusung Prabowo.

"Berkat dukungan penuh dari segi regulasi, kemudian pembiayaan, alhamdulillah kita bisa capai dalam waktu singkat," ujarnya.

Amran pun berharap pencapaian ini dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan pokok.

"Kita setop impor untuk beras dan mudah-mudahan jagung menyusul tahun ini kita kurangi, tahun depan mudah-mudahan tidak ada impor lagi untuk jagung. Tapi, beras kita akan pertahankan, bila perlu tingkatkan, dan mudah-mudahan ke depan bisa ekspor," ucap dia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dapat menembus level 9.000 pada akhir tahun ini.

Ia juga memproyeksikan dalam jangka panjang indeks berpotensi menembus 32 ribu dalam sepuluh tahun ke depan, seiring pulihnya kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.

"Coba Anda lihat IHSG, kan waktu itu dibilang akan hancur. Orang pasar itu pintar-pintar. Mereka akan menganalisa perkataan saya seperti apa, kebijakan saya seperti apa, dan mereka implementasikan dalam bentuk posisinya di portofolio," kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10).

"Kalau ditanya gimana indeks? 'To the moon', saya bilang. Akhir tahun ini berapa? '9.000'. Sepuluh tahun lagi ke depan berapa? '32 ribu'," tambahnya.

Ia menjelaskan membangun kepercayaan publik merupakan kunci utama untuk mendorong ekspektasi positif terhadap ekonomi.

Merujuk konsep self-fulfilling prophecy, Purbaya menilai ketika masyarakat dan pelaku usaha memiliki harapan ekonomi yang baik, mereka akan terdorong untuk berbelanja dan berinvestasi, sehingga pertumbuhan benar-benar terwujud.

"Ketika orang menganggap atau berharap ekonomi bagus, bisnis akan ekspansi, konsumen juga akan belanja. Jadi saya umumkan waktu itu bukan mau gaya-gayaan," ujarnya.

Menurut Purbaya, langkah konkret untuk menumbuhkan optimisme tersebut diwujudkan melalui penempatan Rp200 triliun ke dalam sistem keuangan nasional. Kebijakan itu, kata dia, bertujuan menambah likuiditas agar perekonomian kembali bergerak dan kepercayaan masyarakat pulih.

Ia menegaskan kebijakan tersebut bukan hanya membangun harapan, tetapi juga menciptakan dampak langsung terhadap perekonomian.

"Begitu saya umumkan, dalam dua hari uang masuk ke sistem. Itu ekspektasi berubah jadi real impact yang langsung menggerakkan ekonomi," katanya.

Purbaya melihat perbaikan kepercayaan ini mulai tercermin dari pergerakan pasar modal. Menurutnya, meskipun ada saham berisiko tinggi, mayoritas emiten besar dengan fundamental kuat tetap menjadi penopang utama penguatan IHSG.

Purbaya pun memperkirakan tren penguatan IHSG akan berlanjut dalam jangka panjang. Berdasarkan pengalamannya memantau pasar selama dua dekade, ia menilai indeks berpotensi tumbuh hingga empat hingga lima kali lipat dalam satu siklus bisnis.

"Dari awal sampai akhir siklus bisnis, pertumbuhannya biasanya empat sampai lima kali. Jadi saya pikir behavioral system enggak berubah, kira-kira segitulah," ujarnya.

Ia berpandangan ilmu ekonomi bukan sekadar teori kaku, melainkan kemampuan membaca perilaku dan ekspektasi pasar.

"Kalau Anda belajar dengan baik, Anda bisa mencapai level yang tinggi sekali, yang seolah-olah mendekati dukun," pungkasnya.