HONG KONG, KOMPAS.com - Ketika hubungan dagang dengan Amerika Serikat (AS) masih dibayangi ketidakpastian, China menemukan sumber pertumbuhan baru bagi sektor ekspornya.

Ledakan investasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan percepatan transisi energi hijau di berbagai negara kini menjadi penopang utama perdagangan Negeri Tirai Bambu.

Dikutip dari China Daily, Selasa (9/6/2026), data Administrasi Umum Bea Cukai China menunjukkan ekspor China pada Mei 2026 tumbuh 19,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

PIXABAY/AWADPALESTINE Ilustrasi ekspor.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekspor April yang mencapai 14,1 persen.

Di saat yang sama, impor meningkat 27,4 persen secara tahunan, melampaui kenaikan 25,3 persen pada bulan sebelumnya.

Kinerja tersebut terjadi ketika ekonomi global masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari konflik geopolitik di Timur Tengah hingga dampak berkepanjangan dari perang dagang antara China dan AS.

Namun di tengah berbagai tekanan tersebut, permintaan global terhadap produk-produk yang terkait dengan AI dan energi bersih justru menjadi sumber kekuatan baru bagi ekspor China.

Ledakan AI dorong permintaan produk teknologi

Pesatnya perkembangan AI di berbagai negara mendorong peningkatan investasi pada pusat data, infrastruktur komputasi, dan perangkat keras teknologi.

Kondisi tersebut menciptakan permintaan besar terhadap berbagai produk manufaktur yang selama ini menjadi kekuatan utama China.

Kepala Ekonom Greater China ING Lynn Song mengatakan permintaan terhadap berbagai produk teknologi masih tetap kuat meski ekonomi global menghadapi ketidakpastian.

"Kapal, chip, mobil, dan baterai terus mengalami permintaan yang kuat di tengah booming teknologi global, dan harga yang lebih tinggi di sepanjang rantai pasokan teknologi telah membantu mendukung pertumbuhan nilai perdagangan," ujar Song seperti dikutip AP News.

SHUTTERSTOCK/AVIGATOR FORTUNER Ilustrasi ekspor Indonesia, kegiatan ekspor impor.

Menurut dia, kapal, semikonduktor, kendaraan, dan baterai masih menikmati permintaan yang tinggi seiring berkembangnya industri teknologi global.

Kenaikan harga di sepanjang rantai pasok teknologi juga ikut mendorong peningkatan nilai perdagangan.

Pandangan serupa disampaikan Kepala Ekonom China Morgan Stanley Robin Xing. Ia menilai sektor ekspor China saat ini menunjukkan ketahanan yang kuat berkat ledakan investasi AI global.

"Sektor ekspor China menunjukkan ketahanan yang luar biasa, didorong oleh booming investasi kecerdasan buatan global dan siklus super energi yang berkelanjutan," kata Xing kepada China Daily.

Xing berujar, belanja modal global untuk perangkat keras AI terus meningkat dan membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan China yang telah membangun daya saing di berbagai sektor pendukung teknologi tersebut.

Semikonduktor jadi bintang baru ekspor China

Manfaat dari ledakan AI terlihat jelas pada industri semikonduktor China.

Kamar Dagang China untuk Impor dan Ekspor Produk Mesin dan Elektronik mencatat nilai ekspor sirkuit terpadu atau integrated circuit tumbuh lebih dari 20 persen selama 13 bulan berturut-turut hingga April 2026.

Juru Bicara Kamar Dagang China untuk Impor dan Ekspor Produk Mesin dan Elektronik Gao Shiwang mengatakan volume ekspor sirkuit terpadu pada empat bulan pertama tahun ini meningkat 10,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Namun pertumbuhan dari sisi nilai jauh lebih tinggi, yakni mencapai 78,3 persen.

Bahkan pada April 2026 saja, nilai ekspor produk tersebut melonjak 92 persen secara tahunan.

"Kemampuan manufaktur dan rantai pasokan China yang matang memberikannya posisi unik dalam ekosistem perangkat keras AI global. Kami bukan hanya produsen utama, tetapi juga mata rantai penting dalam rantai nilai," tutur Gao.

SHUTTERSTOCK/CRYSTAL51 Ilustrasi bendera China.

Menurut dia, kemampuan manufaktur dan rantai pasok yang dimiliki China membuat negara tersebut tidak hanya menjadi produsen utama perangkat keras AI, tetapi juga bagian penting dalam rantai nilai industri tersebut.

Peningkatan kebutuhan terhadap chip juga tercermin dari sisi impor.

Impor semikonduktor China meningkat tajam seiring meningkatnya kebutuhan industri domestik terhadap komponen teknologi untuk mendukung pengembangan AI.

Transisi energi global menguntungkan China

Selain AI, tren transisi energi bersih turut memberikan dorongan signifikan bagi ekspor China.

Xing mengatakan kebutuhan energi yang terus meningkat, terutama dari pusat data AI, memperkuat investasi global pada berbagai teknologi energi baru.

Menurut dia, China saat ini telah mengambil posisi penting dalam rantai pasok transisi energi dunia, mulai dari komponen tenaga surya dan tenaga angin hingga peralatan jaringan listrik serta baterai penyimpanan energi.

Data Bea Cukai China menunjukkan ekspor kendaraan listrik meningkat 68,1 persen pada empat bulan pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada periode yang sama, ekspor baterai lithium naik 43,2 persen, sementara ekspor peralatan pembangkit listrik tenaga angin tumbuh 40,7 persen.

Kinerja tersebut menunjukkan bahwa produk-produk yang terkait dengan transisi energi kini menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru perdagangan luar negeri China.

Produsen kendaraan listrik terbesar China, BYD, juga mencatat peningkatan penjualan internasional yang signifikan.

Perusahaan tersebut menjual lebih dari 160.600 kendaraan di luar negeri pada Mei 2026, naik 80 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

SHUTTERSTOCK/APCHANEL Ilustrasi ekspor.

Perdagangan dengan AS belum pulih

Di tengah kuatnya kinerja sektor teknologi dan energi hijau, hubungan perdagangan China dengan AS masih belum sepenuhnya pulih.

Data bea cukai menunjukkan ekspor China ke AS turun 2,7 persen dalam lima bulan pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara impor dari AS turun 5,5 persen.

Penurunan tersebut menunjukkan dampak perang dagang yang masih terasa meski kedua negara telah melakukan sejumlah upaya perbaikan hubungan ekonomi.

Harapan baru muncul setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping bertemu di Beijing pada pertengahan Mei 2026.

Menurut AP, kedua pemimpin sepakat membentuk dewan perdagangan dan investasi sebagai bagian dari upaya memperbaiki hubungan ekonomi bilateral.

Meski demikian, perdagangan China saat ini tampak semakin ditopang oleh diversifikasi pasar ekspor dan meningkatnya permintaan global terhadap produk teknologi serta energi hijau.

Modal mencapai target pertumbuhan ekonomi

Pemerintah China menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen hingga 5 persen pada 2026.

Target tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan sasaran sekitar 5 persen pada tahun sebelumnya dan menjadi target pertumbuhan paling rendah sejak 1991.

Song menilai awal tahun yang kuat memberikan peluang bagi China untuk mencapai sasaran tersebut.

"Awal tahun yang kuat seharusnya membantu China tetap berada di jalur yang tepat untuk mencapai target pertumbuhan tahunannya," kata dia.

Data menunjukkan total perdagangan luar negeri China pada empat bulan pertama 2026 mencapai 16,23 triliun yuan, naik 14,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Nilai ekspor tercatat sebesar 9,33 triliun yuan atau meningkat 11,3 persen, sedangkan impor naik 20 persen menjadi 6,9 triliun yuan.

Di tengah perlambatan perdagangan dengan AS, lonjakan permintaan global terhadap teknologi AI, semikonduktor, kendaraan listrik, dan berbagai produk energi hijau kini menjadi penopang utama ekspor China serta membantu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - China akan mempertahankan aliran stimulus fiskal guna menopang pertumbuhan ekonominya pada 2026 di tengah berbagai tantangan domestik dan meningkatnya risiko geopolitik global.

Berdasarkan laporan kerja tahunan Kementerian Keuangan yang dikutip dari Bloomberg pada Kamis (5/3/2026), defisit anggaran 2026 China dipertahankan di kisaran 4% terhadap produk domestik bruto (PDB), tidak berubah dari rekor yang ditetapkan pada 2025.

Dengan rasio tersebut, pemerintah berencana membelanjakan 5,89 triliun yuan (sekitar US$854 miliar) lebih besar dari proyeksi pendapatan dalam pos anggaran umum. Pos ini merupakan yang terbesar dari empat kerangka anggaran China dan mencakup penerimaan pajak serta belanja untuk pendidikan, jaminan sosial, transportasi, hingga perlindungan lingkungan.

Kebijakan fiskal kini menjadi motor utama penggerak ekonomi, seiring menyempitnya margin keuntungan perbankan dan lemahnya permintaan kredit yang membatasi ruang pelonggaran moneter.

Keputusan mempertahankan rasio defisit terhadap PDB di level tertinggi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah menjaga keran fiskal tetap terbuka demi mengamankan target pertumbuhan 4,5%—5% pada tahun ini.

Zhaopeng Xing, Senior China Strategist ANZ Bank China Co., menilai keputusan itu menunjukkan kehati-hatian pemerintah.

“Meski terdapat dana sisa yang belum terpakai dari tahun lalu, rasio defisit tetap dipertahankan di 4%. Ini mencerminkan kekhawatiran atas penerimaan fiskal serta kebutuhan menjaga ruang kebijakan untuk merespons ketidakpastian perdagangan dan ketegangan ekonomi internasional tahun ini,” ujarnya.

Pasar merespons rencana fiskal tersebut dengan penurunan imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun pada perdagangan pagi. Sementara itu, yuan offshore menguat 0,2% terhadap dolar AS, melanjutkan reli sesi sebelumnya.

Selain defisit resmi, pemerintah juga berencana menghimpun 1,3 triliun yuan dari penerbitan obligasi negara tenor ultra-panjang untuk mendanai proyek infrastruktur nasional strategis, keamanan, serta program subsidi guna mendorong belanja konsumen dan korporasi.

Pemerintah juga akan menerbitkan 300 miliar yuan obligasi negara khusus untuk memperkuat permodalan bank-bank milik negara.

Sebanyak 250 miliar yuan dari obligasi ultra-panjang tersebut dialokasikan untuk subsidi pembelian smartphone, mobil, dan peralatan rumah tangga baru sebagai bagian dari program unggulan pemerintah untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga.

Di tingkat daerah, pemerintah memberikan kuota obligasi khusus baru sebesar 4,4 triliun yuan tahun ini—untuk pertama kalinya sejak 2022 tanpa kenaikan tahunan. Instrumen ini menjadi sumber pendanaan utama bagi investasi infrastruktur, pembelian rumah tak terjual dari pengembang properti, serta pengurangan utang di luar neraca.

Secara total, alokasi penerbitan obligasi tahun ini mencapai 6 triliun yuan, lebih rendah dibandingkan dengan 6,2 triliun yuan dalam anggaran tahun lalu.

Secara terpisah, pemerintah juga merencanakan pembiayaan kebijakan baru senilai 800 miliar yuan guna mendorong investasi, sebagaimana tercantum dalam Government Work Report. Instrumen tersebut berpotensi didukung bank sentral melalui kredit berbunga rendah, serta penerbitan utang oleh lembaga pembiayaan kebijakan milik negara.

Xing menilai instrumen ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menstabilkan investasi dan menghentikan tren penurunan. Dia memperkirakan bank sentral akan mendukung pendanaan melalui skema Pledged Supplemental Lending, instrumen yang pernah digunakan untuk menopang pasar properti yang melambat satu dekade lalu.

Sejak 2020, China telah lima kali menetapkan defisit resmi di atas 3% PDB, pertama kali untuk menyerap dampak pandemi, kemudian untuk mengatasi ketegangan perdagangan yang meningkat. Meski pertikaian dengan Amerika Serikat mereda setelah gencatan tarif pada Oktober, Beijing masih menghadapi berbagai risiko terhadap pencapaian target pertumbuhan tahun ini.

Kepercayaan konsumen dan pelaku usaha masih lemah, sementara investasi menyusut di tengah tekanan deflasi dan krisis properti yang berlangsung bertahun-tahun. Kendati ekspor menunjukkan ketahanan mengejutkan tahun lalu, konflik militer yang meluas di Timur Tengah berpotensi kembali mengganggu perdagangan serta stabilitas rantai pasok global.

Jika menggabungkan anggaran umum dan anggaran dana kelolaan pemerintah, total belanja tahun ini diperkirakan melampaui pendapatan hampir 14 triliun yuan, atau setara 9,5% PDB apabila pertumbuhan mencapai 5%.

Pelaksanaan anggaran sepanjang tahun akan menjadi faktor kunci dalam menentukan seberapa besar dampaknya terhadap perekonomian.

Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas China cenderung memberikan stimulus secukupnya untuk mencapai target pertumbuhan. Di sisi lain, menyusutnya penerimaan anggaran membatasi ruang pelonggaran lebih agresif setelah pendapatan pemerintah secara luas gagal memenuhi target resmi untuk keempat kalinya secara berturut-turut pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — China akan menerbitkan obligasi negara khusus untuk merekapitalisasi sejumlah bank terbesar di negaranya. Langkah ini menandai perluasan upaya Beijing dalam memperkuat sistem keuangan senilai US$69 triliun atau setara Rp1.166,85 kuadriliun (kurs jisdor Rp16.911) di tengah perlambatan ekonomi dan volatilitas pasar.

Menurut laporan Kementerian Keuangan China, sebesar 300 miliar yuan atau setara US$44 miliar (Rp744,08 triliun) obligasi pemerintah khusus akan dijual tahun ini untuk menambah modal inti (core tier-1 capital) bank-bank komersial besar, seperti dilansir dari Bloomberg, Kamis (5/3/2026).

Rencana ini diumumkan bersamaan dengan penetapan target pertumbuhan ekonomi China yang paling rendah dalam lebih dari tiga dekade. Langkah tersebut menyusul kebijakan serupa tahun lalu yang menyasar empat bank besar.

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. dan Agricultural Bank of China Ltd., yang tidak termasuk dalam putaran sebelumnya, akan mendapatkan tambahan modal pada tahap kali ini, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Indeks acuan domestik CSI 300 China naik 0,9% pada perdagangan pagi, sementara indeks perbankan China versi Bloomberg Intelligence menguat 1,1% di Hong Kong.

Meskipun lembaga keuangan papan atas milik negara saat ini memiliki rasio permodalan yang memadai, mereka menghadapi tekanan akibat tuntutan kebijakan yang saling bersaing. Pemerintah China mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit murah guna menopang perekonomian.

Injeksi modal baru ini dirancang untuk memberikan ruang bagi bank dalam menjaga margin keuntungan yang tergerus akibat penurunan suku bunga. Tambahan modal tersebut memungkinkan ekspansi kapasitas penyaluran kredit serta pembentukan cadangan yang lebih besar untuk mengantisipasi potensi kredit bermasalah.

Adapun, putaran pendanaan terbaru ini melanjutkan momentum sejak akhir 2024. Pada awal 2025, Bank of China Ltd. dan Postal Savings Bank of China Co. termasuk di antara empat bank yang menerima suntikan dana gabungan sebesar US$69 miliar atau setara Rp1.166,85 kuadriliun yang didanai melalui penerbitan obligasi negara.

Beijing juga kembali menegaskan komitmennya dalam mengatasi risiko keuangan, termasuk mempercepat penguatan modal lembaga keuangan guna menyelesaikan aset bermasalah (non-performing assets), menurut laporan kerja pemerintah.

“Lembaga keuangan berisiko tinggi akan ditangani secara tertib dengan pendekatan berbasis mekanisme pasar,” demikian laporan tersebut.

Pemerintah juga akan membentuk dana koordinasi fiskal-keuangan khusus sebesar 100 miliar yuan untuk mendorong ekspansi permintaan domestik melalui berbagai langkah, seperti subsidi bunga pinjaman, penjaminan pembiayaan, dan kompensasi risiko.

Upaya lain di sektor keuangan meliputi mengatur persaingan antar lembaga keuangan, mengonsolidasikan lembaga keuangan lokal skala kecil dan menengah, serta meningkatkan kinerjanya.

Kemudian, meningkatkan koordinasi pengawasan keuangan, serta mencegah dan menindak aktivitas keuangan ilegal. Selain itu, memperkuat pemantauan dan sistem peringatan dini untuk memastikan respons cepat terhadap risiko keuangan serta meningkatkan pencegahan dan pengendalian risiko sejak dini.

Menjaga stabilitas keuangan tetap menjadi prioritas utama Presiden Xi Jinping, khususnya saat China menghadapi rivalitas perdagangan dan teknologi yang berkepanjangan dengan Amerika Serikat (AS).

Beijing secara agresif berupaya membatasi risiko yang berasal dari sektor properti yang tengah tertekan serta lonjakan utang pemerintah daerah.

Data resmi menunjukkan bahwa kampanye ‘pengurangan risiko’ tersebut mulai membuahkan hasil. Jumlah lembaga keuangan berisiko tinggi di China hampir berkurang setengah dari puncaknya, menjadi 312 institusi per pertengahan 2025, berdasarkan data resmi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah China menargetkan pertumbuhan ekonomi tahunan pada rentang 4,5% hingga 5% pada tahun ini.

Dilansir Bloomberg, Kamis (5/3/2026), angka itu menjadi yang paling tidak ambisius sejak 1991. Target pertumbuhan ekonomi 2026 tercantum pada salinan laporan tahunan pemerintah yang dilihat oleh Bloomberg.

Meskipun sesuai dengan ekspektasi, ini adalah penurunan pertama sejak otoritas memangkasnya menjadi sekitar 5% pada 2023. Sementara, pada 2020 tidak ada target yang ditetapkan karena pandemi.

Pergeseran ini menandakan arah penyesuaian Pemerintah China dengan laju ekonomi yang lebih lambat sambil mencari pendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan untuk menggantikan investasi properti dan infrastruktur yang didanai utang.

Target yang lebih rendah juga mengurangi tekanan pada pejabat untuk menerapkan stimulus agresif meskipun lingkungan perdagangan global bergejolak.

Aktivitas Manufaktur

Sebelumnya dilaporkan Aktivitas manufaktur China terkontraksi lebih dalam dari perkiraan pada Februari 2026, seiring dengan periode libur Tahun Baru Imlek terpanjang yang pernah ada menekan kegiatan produksi dan konstruksi.

Berdasarkan data resmi Biro Statistik Nasional China yang dikutip dari Bloomberg, Rabu (3/3/2026), purchasing managers’ index (PMI) manufaktur Negeri Panda turun menjadi 49 pada bulan lalu dari 49,3 pada Januari.

Angka tersebut lebih rendah dari estimasi median ekonom dalam survei Bloomberg yang memperkirakan 49,2, sekaligus menyamai level terendah dalam empat bulan terakhir.

Sementara itu, PMI nonmanufaktur yang mencerminkan aktivitas sektor konstruksi dan jasa naik tipis menjadi 49,5, di bawah proyeksi 49,7. PMI konstruksi bahkan turun ke level terendah dalam enam tahun. Sebagai catatan, angka di bawah 50 menunjukkan kontraksi.

Prospek sektor manufaktur China masih dibayangi lemahnya permintaan domestik serta ketidakpastian terkait tarif Amerika Serikat (AS). Konflik militer yang meluas di Timur Tengah juga berpotensi mengganggu kembali perdagangan global dan meningkatkan biaya produksi bagi pelaku industri China.

“Angka-angka ini sebagian terdistorsi oleh jumlah hari kerja yang lebih sedikit,” ujar Raymond Yeung, kepala ekonom Greater China di Australia & New Zealand Group Ltd.

Meski demikian, terlepas dari faktor teknis tersebut, dia menilai aktivitas secara umum memang melambat. Perkembangan geopolitik dan ketidakpastian tarif menghadirkan tambahan risiko penurunan.

Bisnis.com, JAKARTA - Perekonomian China tersendat di awal 2026 setelah data PMI Januari menunjukkan perlambatan di luar ekspektasi. Hal ini memperkuat tekanan bagi pemerintah setempat untuk segera menggencarkan stimulus guna menopang permintaan domestik.

Melansir Bloomberg pada Selasa (3/2/2026), data purchasing managers index (PMI) manufaktur resmi yang dirilis akhir pekan lalu menunjukkan perlambatan yang tidak terduga dan bersifat luas pada Januari. Aktivitas sektor nonmanufaktur bahkan tercatat berkontraksi dengan laju terdalam sejak akhir 2022.

Sementara indikator PMI versi swasta yang dirilis pada Senin menunjukkan sinyal lebih positif bagi perusahaan manufaktur berorientasi ekspor, data tersebut mencerminkan struktur ekonomi yang timpang dan berisiko kehilangan momentum akibat lemahnya permintaan dalam negeri.

“Pesan dari survei bisnis ini menegaskan perlunya dukungan kebijakan secara mendesak untuk menstabilkan sentimen dan aktivitas ekonomi,” ujar ekonom Bloomberg Economics, Chang Shu dan David Qu.

Keduanya menilai akhir Februari menjadi jendela waktu paling awal yang masuk akal untuk pemangkasan suku bunga acuan.

Dalam beberapa bulan terakhir, momentum ekonomi China terus melemah, dengan sedikit indikasi bahwa pembuat kebijakan akan menggelontorkan stimulus besar-besaran, seiring upaya menekan risiko utang pemerintah daerah.

Beijing bahkan berpeluang menurunkan target pertumbuhan ekonomi nasional untuk pertama kalinya dalam empat tahun terakhir, sejalan dengan sinyal Presiden Xi Jinping yang menunjukkan toleransi lebih besar terhadap perlambatan pertumbuhan di sejumlah wilayah.

Kondisi China tersebut berbanding terbalik dengan sejumlah negara Asia lainnya yang justru mencatat ekspansi aktivitas manufaktur. Barometer ekonomi perdagangan seperti Taiwan dan Korea Selatan membukukan PMI masing-masing di level 51,7 dan 51,2, didorong oleh kuatnya permintaan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI), semikonduktor, dan otomotif.

Data PMI terbaru juga meningkatkan peluang penurunan rasio giro wajib minimum (reserve requirement ratio/RRR) pada kuartal I/2026 guna memperbesar ruang likuiditas perbankan, di tengah konsumsi yang masih lesu dan prospek perlambatan ekspor setelah China mencatat surplus perdagangan rekor pada 2025.

Mayoritas ekonom memperkirakan Bank Sentral China (People’s Bank of China/PBoC) akan memangkas RRR pada kuartal pertama, berdasarkan survei Bloomberg bulan lalu. Mereka juga memproyeksikan penurunan suku bunga kebijakan utama pada kuartal terakhir tahun ini.

“PMI yang lemah menambah peluang pelonggaran kebijakan yang lebih cepat,” ujar Kepala Ekonom Greater China ING Bank NV, Lynn Song.

Menurutnya, meski bukan satu-satunya faktor, data tersebut meningkatkan kemungkinan diumumkannya stimulus tambahan setelah sidang parlemen tahunan pada awal Maret.

Awal tahun yang rapuh tercermin jelas pada subindeks permintaan. Indeks pesanan baru merosot ke level 49,2—di bawah ambang batas ekspansi 50—sementara pesanan ekspor semakin dalam berada di zona kontraksi pada level 47,8.

Subindeks ekspektasi produksi juga turun 2,9 poin persentase, menjadi penurunan bulanan terdalam dalam lebih dari empat tahun, yang menyoroti melemahnya kepercayaan dunia usaha.

Upaya Beijing untuk mendongkrak konsumsi melalui subsidi senilai 62,5 miliar yuan (sekitar US$9 miliar) sejauh ini belum menunjukkan dampak signifikan. PMI barang konsumsi turun ke level 48,3 dari sebelumnya 50,4.

“Pencapaian PMI manufaktur dan nonmanufaktur yang jauh di bawah ekspektasi menunjukkan lemahnya permintaan fundamental,” ujar Kepala Ekonom China Nomura, Lu Ting.

Dia menilai konsumsi menghadapi tekanan besar akibat berkurangnya program insentif tukar tambah (trade-in) tahun ini.

Paradoks utama ekonomi China masih terlihat dari kesenjangan antara kuatnya ekspor dan kondisi sektor manufaktur secara keseluruhan. Meski manufaktur berteknologi tinggi tetap berada di zona ekspansi pada level 52, sektor manufaktur secara umum terbebani oleh lesunya investasi yang berkepanjangan.

Perbedaan mencolok antara PMI manufaktur resmi dan survei swasta RatingDog—yang mencatat angka 50,3—menegaskan kesenjangan tersebut. Sampel RatingDog lebih banyak mencakup perusahaan swasta di wilayah pesisir yang berorientasi ekspor, sehingga hasilnya cenderung lebih kuat dibandingkan survei resmi dalam beberapa bulan terakhir.

“Kunci bagi China adalah mendorong permintaan domestik. Pemulihan pasar properti sangat dibutuhkan,” ujar Kepala Ekonom Greater China ANZ, Raymond Yeung.

PMI konstruksi resmi tercatat turun dari 52,8 menjadi 48,8, level terendah di luar periode pandemi.

Di sisi lain, indikator harga memberikan sedikit kabar positif. Harga input dan output sama-sama naik tipis seiring meningkatnya biaya komoditas. Hal ini mengindikasikan kampanye pemerintah untuk menekan perang harga berlebihan mulai menunjukkan dampak, yang berpotensi memperbaiki margin perusahaan.

Kepala Ekonom China Credit Agricole CIB, Xiaojia Zhi, menilai pembuat kebijakan masih membutuhkan data tambahan sebelum mengambil langkah besar. Namun, dia memperkirakan stimulus lanjutan akan digulirkan dalam beberapa bulan ke depan.

“China perlu semakin memperkuat pelonggaran kebijakan pada 2026 jika ingin menjaga pertumbuhan PDB tetap pada level yang layak,” ujarnya.

DI balik gemerlap gedung pencakar langit Shanghai dan bayang-bayang dominasi kendaraan listriknya, China sebenarnya sedang berdiri di tepi jurang yang sebelumnya pernah menelan kejayaan ekonomi Jepang tiga dekade silam.

Jika diteliti secara mendalam, memang ada pola yang cukup identik di antara keduanya. China saat ini sedang menulis bab pembuka yang lumayan mirip dengan Jepang pra-krisis, namun dengan taruhan yang jauh lebih besar, yakni stabilitas ekonomi global.

Untuk memahami mengapa China dan dunia harus waspada, kita tentu perlu membedah anatomi krisis ekonomi Jepang terlebih dahulu melalui kacamata beberapa pemikir besar yang pernah mengulas gelembung ekonomi negeri Sakura tersebut.

Sederhananya, titik simpul dari semua pemikir ini adalah bahwa krisis ekonomi Jepang pada tahun1990-an bukan hanya soal nasib buruk, tapi hasil orkestrasi kebijakan yang kuran tepat. Paul Krugman, misalnya, dengan analisis "Jebakan Likuiditas"-nya (liquidity trap), melihat Jepang kala itu ibarat seorang pasien yang mengalami gejala mati rasa pada jaringan saraf ekonominya.

Ketika gelembung aset pecah, Bank of Japan (BoJ) memangkas suku bunga sampai ke titik nol. Namun anehnya, ekonomi Jepang tetap bergeming. Masyarakat Jepang, yang sudah terlanjur trauma melihat harga properti terjun bebas, justru memilih menyimpan uang di bawah bantal alias tidak mengalirkannya ke ekonomi riil.

Sehingga menurut Krugman, ketika ekspektasi deflasi telah berurat-berakar kuat di mana masyarakat berangapan bahwa harga besok akan lebih murah dibanding hari ini, maka stimulus moneter secanggih apa pun pada ujungnya akan tumpul. Uang mencair, tapi tidak mengalir ke sektor riil.

Sementara itu, Richard Koo memberikan perspektif yang lebih mendalam melalui konsep "Resesi Neraca" (Balance sheet recession). Menurut Koo, masalah Jepang bukan pada keengganan orang untuk belanja, tapi ketidakmampuan perusahaan untuk bernapas lebih dinamis.

Analoginya, bayangkan sebuah perusahaan yang memiliki aset tanah senilai 100 miliar yen dengan utang 80 miliar yen. Ketika harga tanah jatuh menjadi 20 miliar yen, perusahaan tersebut secara teknis bangkrut meskipun operasionalnya masih menghasilkan laba. Alih-alih melakukan ekspansi, seluruh keuntungan tentu akan digunakan untuk membayar utang demi memperbaiki neraca yang sudah terlanjur berantakan.

Kata Koo, inilah yang menyunat pertumbuhan ekonomi Jepang, yakni sektor swasta yang mendadak alergi terhadap utang. Walhasil, ekspansi terhenti, harga aset mendadak macet, terutama properti dan aset finansial.

Di sisi lain, Richard Werner, melalui karya provokatifnya Princes of the Yen, misalnya, menyalahkan mekanisme kontrol kredit atau Window Guidance dari BoJ. Werner melihat bahwa bank sentral Jepang memiliki "tangan besi" dalam mendikte bank komersial untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor spekulatif, sehingga menciptakan gelembung yang kemudian meledak secara sengaja agar terjadi reformasi struktural.

Tak lupa, ada juga pandangan dari ekonom Jepang sendiri, seperti Yukio Noguchi yang menyoroti betapa kaku dan usangnya sistem pajak pertanahan di Jepang yang menjadi penyebab spekulasi gila-gilaan.

Jika diperhatikan secara detail, keempat perspektif ini menuju pada sebuah kesimpulan yang hampir mirip, yakni gelembung aset di Jepang pecah karena kombinasi keserakahan atas aset, beban utang terselubung, dan respons kebijakan yang cenderung terlambat.

China dan Jepang

Diakui atau tidak, apa yang kita saksikan di China hari ini adalah refleksi dari Jepang tahun 1989. Sektor properti China, yang selama dua dekade menjadi mesin pertumbuhan utama, kini berubah menjadi beban yang terus menekan pertumbuhan ekonomi. Raksasa seperti Evergrande menjadi simbol dari pecahnya gelembung aset yang jauh lebih besar daripada yang pernah dialami Jepang.

Selain itu, juga ada fenomena "Resesi Neraca" versi Richard Koo yang mulai menjangkiti kehidupan ekonomi rumah tangga di China. Masyarakat kelas menengah yang kekayaannya 70% tertanam di sektor properti kini merasa lebih miskin karena nilai rumah dan properti yang mereka miliki merosot. Akibatnya, mereka berhenti belanja. Walhasil, ada ancaman deflasi yang mulai semakin jelas dan nyata.

Jika China masuk ke dalam spiral deflasi seperti yang digambarkan Krugman, maka utang-utang raksasa di sektor swasta dan pemerintah daerah akan semakin membebani perekonomian China karena nilai riil utang justru meningkat di saat harga-harga turun.

Namun, China punya kartu truf yang tidak dimiliki Jepang di tahun 1990an. Dengan sistem ekonomi yang dikelola secara terpusat, Beijing memiliki kendali penuh atas sektor perbankan. Sehingga negara bisa saja memerintahkan bank BUMN untuk terus memberikan nafas buatan kepada sektor-sektor yang dianggap strategis.

Selain itu, China juga memiliki tingkat urbanisasi yang masih menyisakan ruang untuk tumbuh, berbeda dengan Jepang yang sudah mencapai puncaknya pada tahun1990.

Meski demikian, China juga memikul beban ekonomi unik yang tak kalah berbahayanya, yakni menua sebelum kaya (getting old before getting rich). Jepang sudah menjadi negara berpendapatan tinggi saat krisis datang, sementara China masih terjebak di kluster kelas menengah dengan jaring pengaman sosial yang masih jauh dari mapan.

Selain itu, juga ada tekanan geopolitik. Jepang tahun 1990 adalah sekutu terdekat AS, sementara China hari ini sedang dikepung oleh pembatasan teknologi dan tarif dagang dari Dunia Barat. Kondisi ini membuat China agak sulit untuk menggunakan ekspor sebagai katup penyelamat seperti yang dilakukan Jepang di masa lalu.

Langkah Makroekonomi Xi Jinping 2026

Menjelang 2026, Presiden Xi Jinping melalui pidato terbarunya, menjanjikan kebijakan makro yang lebih "proaktif". Rencana stimulus yang dibiayai dari obligasi negara untuk skema tukar tambah barang konsumsi dan investasi infrastruktur masif senilai ratusan miliar yuan menunjukkan bahwa Beijing menyadari alarm bahaya sudah mulai berbunyi.

Namun, apakah ini cukup? Dari kacamata teori ekonomi, langkah Xi ini adalah upaya klasik untuk mencegah "Jebakan Likuiditas" ala Krugman dengan cara memompa permintaan secara paksa. Dengan memberikan subsidi untuk konsumsi, pemerintah berharap bisa memutus rantai psikologi deflasi.

Di sisi lain, investasi infrastruktur besar-besaran adalah aplikasi dari saran Richard Koo di mana pemerintah dituntut untuk menjadi "peminjam terakhir" di saat sektor swasta berhenti meminjam. Namun, di sinilah letak risikonya. Jika stimulus ini hanya difokuskan pada proyek fisik seperti jembatan atau gedung yang tidak produktif, China hanya akan menumpuk utang baru di atas utang lama.

Richard Werner mungkin akan memperingatkan bahwa tanpa adanya reformasi pada sistem penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif dan inovatif, uang tersebut hanya akan berakhir sebagai "zombie credit" yang tidak menciptakan nilai tambah.

Dalam hemat saya, langkah-langkah yang diambil Xi Jinping saat ini adalah langkah "penahan rasa sakit" (painkiller) yang sangat diperlukan, tetapi bukan obat penyembuh. Langkah ini mungkin bisa menjauhkan China dari bayang-bayang krisis mendadak seperti yang dialami Jepang di awal 1990-an.

Namun jika tidak diikuti oleh reformasi struktural yang berani, seperti penguatan jaring pengaman sosial agar warga berani belanja dan penyelesaian utang pemerintah daerah secara transparan, maka China hari ini sebenarnya hanya sedang memilih jalur krisis tapi secara perlahan.

Sehingga Beijing perlu menyadari bahwa pelajaran paling berharga dari Tokyo bukanlah bagaimana cara mencegah gelembung pecah, karena gelembung itu sebenarnya sudah pecah, tapi bagaimana cara mengakui kerugian secara terbuka, lalu mendistribusikan beban dan kerugiannya agar ekonomi bisa mengalami reset secara perlahan.

Jika Xi Jinping terus menyuntikkan likuiditas ke dalam kotak hitam utang properti, misalnya, maka "lost decades" versi China mungkin bukan lagi sebagai sebuah probabilitas, tapi sebuah posibilitas yang mungkin akan sulit terelakkan.

Pendeknya, dunia saat ini sejatinya sangat berharap China bisa keluar dari bayang-bayang krisis Jepang. Karena jika raksasa yang satu ini pun jatuh dengan cara yang sama seperti Jepang, guncangannya tidak hanya akan dirasakan di Tokyo atau Beijing, tetapi akan merambat hingga ke pelosok pasar tradisional Indonesia.

Karena itu, tak salah jika dikatakan bahwa kita sedang menonton sebuah pertunjukan ekonomi paling krusial di abad ini, mampukah sang naga terbang melintasi badai yang pernah menenggelamkan matahari terbit? Apakah pemerintah China perlu lebih berani dalam melakukan redistribusi kekayaan langsung ke masyarakat melalui subsidi tunai (direct cash transfer) ketimbang terus-menerus membangun infrastruktur beton? Mari kita tunggu

BEIJING, KOMPAS.com - Angka kelahiran di China tahun lalu merosot ke rekor terendah sepanjang masa. Hal ini menandakan krisis demografis yang semakin dalam di negeri Tirai Bambu tersebut.

Sementara, anak muda disebut menunda rencana pernikahan dan memiliki anak karena tekanan ekonomi yang meningkat.

Padahal pemerintah tengah berupaya untuk membalikan tren penurunan tersebut.

KOMPAS.com/DIO DANANJAYA Lalu lintas kendaraan di Kota Shanghai, China.

Data Wind Information mennjukkan, angka kelahiran di China tercatat menjadi 5,6 per 1.000 orang pada tahun 2025, atau turun dari 6,4 pada tahun 2023.

Laporan tersebut menandai tingkat terendah yang pernah tercatat, sejak tahun 1950-an.

Data Biro Statistik China melaporkan, terdapat sekitar 7,9 juta bayi lahir tahun lalu, atau jauh lebih sedikit daripada 9,5 juta pada tahun sebelumnya.

Hal itu terjadi, meskipun pemerintah China telah berupaya mendorong keluarga besar melalui perluasan subsidi dan cuti orang tua yang lebih panjang.

Sebagai catatan, China mulai melonggarkan kebijakan satu anak yang ketat hampir satu dekade lalu, angka kelahiran terus merosot, kecuali lonjakan singkat pada tahun 2024, ketika naik menjadi 6,77 per 1.000 orang.

Kepala ekonom di Economist Intelligence Unit Yue Su mengatakan, peningkatan tersebut secara luas dikaitkan dengan Tahun Naga, yang secara tradisional dianggap sebagai waktu yang baik untuk memiliki anak.

“Laju penurunan ini sangat mencolok, terutama tanpa adanya guncangan besar,” kata Su, dikutip dari CNBC, Rabu (21/1/2026).

Dia menambahkan bahwa dorongan dari langkah-langkah stimulus kesuburan telah memudar.

Kaum muda China menunda rencana pernikahan dan memiliki anak karena tekanan ekonomi yang meningkat dan persaingan yang semakin ketat di tempat kerja.

Pemerintah China telah meluncurkan berbagai insentif, termasuk hadiah uang tunai dan pengurangan pajak untuk rumah tangga dengan anak di bawah usia 3 tahun.

Pemerintah juga telah memperpanjang cuti melahirkan menjadi 158 hari, dari 98 hari pada 2024.

China menghadapi krisis populasi yang mengkhawatirkan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia.

Proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas meningkat menjadi 23 persen pada tahun 2025, naik dari 22 persen pada 2024.

Jumlah penduduk menurun untuk tahun keempat berturut-turut, berkurang sebesar 3,4 juta menjadi 1,405 miliar tahun lalu, menurut biro statistik.

Risiko ekonomi mengintai

Para ekonom memperingatkan bahwa menyusutnya angkatan kerja dan penuaan populasi menimbulkan risiko ekonomi yang besar bagi China.

Jumlah bayi yang lahir lebih sedikit berarti menyusutnya angkatan kerja di masa depan untuk menopang kelompok pensiunan yang berkembang pesat.

Ketika itu terjadi, China akan menghadapi tekanan pada sistem pensiun yang sudah terbebani.

Hal ini juga dapat memaksa peningkatan iuran jaminan sosial, sehingga mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan bagi pekerja muda.

“Penurunan jumlah penduduk berarti basis konsumen yang lebih kecil di masa depan, sehingga meningkatkan risiko ketidakseimbangan penawaran dan permintaan yang lebih luas,” kata Su.

SHUTTERSTOCK/CRYSTAL51 Ilustrasi bendera China.

Sebagai catatan, data Bank Dunia menunjukkan bahwa angka kesuburan, yang didefinisikan sebagai jumlah kelahiran per wanita, turun menjadi 1 di China pada 2023. Angka tersebut berada di bawah tingkat rata-rata global yaitu 2,2.

Angka kelahiran di China turun 17 persen

Populasi China menurun untuk tahun keempat berturut-turut pada 2025 karena angka kelahiran anjlok ke rekor terendah.

Dikutip dari The Guardian, jumlah kelahiran yang terdaftar turun menjadi 7,92 juta pada 2025, sebesar atau 5,63 untuk setiap 1.000 penduduk.

Jumlah ini turun 17 persen dari 9,54 juta pada tahun 2024, dan merupakan angka terendah sejak pencatatan dimulai pada 1949.

Biro Statistik Nasional China (NBS) melaporkan, populasi China turun sebesar 3,39 juta menjadi 1,405 miliar.

Sementara kematian meningkat menjadi 11,31 juta dari 10,93 juta pada 2024.

Ahli demografi Universitas Wisconsin-Madison Yi Fuxian, mengatakan bahwa angka kelahiran pada 2025 kira-kira sama dengan angka kelahiran pada tahun 1738.

"Ketika populasi China hanya sekitar 150 juta jiwa," ujar dia.

Penurunan ini terjadi meskipun selama bertahun-tahun pemerintah China telah menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan angka kelahiran yang lesu.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan 90 miliar yuan China untuk program subsidi perawatan anak nasional pertama, untuk anak-anak berusia di bawah tiga tahun.

Tak hanya itu, ada juga rencana untuk memperluas asuransi kesehatan nasional untuk mencakup semua biaya terkait persalinan.

Namun, kaum muda masih merasa bahwa memiliki anak terlalu mahal, terutama di tengah tingginya angka pengangguran dan melambatnya pertumbuhan ekonomi.

THINKSTOCKS Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi China

Pertumbuhan ekonomi China memang melambat ke laju terendah dalam hampir tiga tahun pada kuartal IV-2025, di tengah lemahnya permintaan domestik dan tekanan berkepanjangan dari sektor properti.

Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi China pada 2025 masih sejalan dengan target resmi pemerintah Beijing, meskipun ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) terus meningkat.

Dikutip dari CNBC, data Biro Statistik Nasional China yang dirilis Senin menunjukkan produk domestik bruto (PDB) China tumbuh 4,5 persen pada periode Oktober–Desember 2025.

Capaian tersebut melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi 4,8 persen pada kuartal III 2025 dan menjadi yang terlemah sejak kuartal I 2023, ketika ekonomi juga tumbuh 4,5 persen.

Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi China sepanjang tahun 2025 mencapai 5 persen.

Angka ini memenuhi target resmi pemerintah yang dipatok sekitar 5 persen, di tengah perlambatan global dan tekanan eksternal yang masih membayangi perekonomian negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut.

Sejumlah indikator ekonomi pada Desember 2025 menunjukkan kontras yang cukup tajam antara sektor konsumsi, investasi, dan manufaktur.

Penjualan ritel, yang merupakan indikator utama konsumsi rumah tangga, tumbuh 0,9 persen secara tahunan pada Desember 2025.

China mulai diversifikasi pasar di luar AS

Pada 2025, ekonomi China dinilai masih menunjukkan ketahanan tertentu. Ketahanan ini terutama ditopang oleh tarif yang lebih rendah dari perkiraan serta upaya para eksportir untuk mendiversifikasi pasar di luar AS.

Kondisi tersebut memberi ruang bagi pemerintah untuk menunda peluncuran stimulus fiskal dan moneter dalam skala besar.

China juga mencatatkan surplus perdagangan rekor hampir 1,2 triliun dollar AS tahun lalu. Surplus ini didorong lonjakan ekspor ke pasar non-AS, seiring produsen mengalihkan jalur pengiriman guna menghindari tarif AS yang lebih tinggi.

Direktur Pelaksana OCBC Bank Tommy Xie menilai, dampak negatif yang diperkirakan dari pengiriman barang di awal tahun, pengetatan kontrol transshipment, serta apresiasi mata uang masih relatif terbatas.

“Dampak negatif yang diperkirakan dari pengiriman di awal tahun, kontrol transshipment yang lebih ketat, dan apresiasi mata uang masih terbatas,” kata Xie.

Ia memperkirakan ekspor China masih akan tumbuh sekitar 3 persen pada 2026, meskipun lingkungan perdagangan global tetap menantang.

NEW YORK, KOMPAS.com — China mencatatkan tingkat kelahiran terendah sepanjang sejarah pada 2025, di saat ekonomi negara itu tetap tumbuh sesuai target pemerintah.

Data demografi dan ekonomi yang dirilis otoritas statistik pada awal pekan ini memperlihatkan dua tren yang berjalan beriringan, yakni stabilitas pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) secara tahunan dan pelemahan struktural yang kian terasa pada basis permintaan domestik, pasar tenaga kerja, serta prospek jangka panjang akibat penuaan penduduk.

Dikutip dari CNN, Senin (19/1/2026), Biro Statistik Nasional China atau National Bureau of Statistics of China melaporkan tingkat kelahiran turun menjadi 5,63 kelahiran per 1.000 penduduk pada 2025.

SHUTTERSTOCK/CRYSTAL51 Ilustrasi bendera China.

Angka ini berada di bawah rekor terendah sebelumnya pada 2023 sebesar 6,39 per 1.000 penduduk.

Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa kenaikan tipis jumlah kelahiran pada 2024 lebih merupakan anomali ketimbang pembalikan tren penurunan yang telah berlangsung sejak 2016.

Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi China mencapai 5 persen sepanjang 2025, sejalan dengan target pemerintah “sekitar 5 persen”.

Namun, kinerja ekonomi kuartal IV 2025 melambat, dengan pertumbuhan hanya 4,5 persen secara tahunan, terendah sejak akhir 2022, menegaskan tantangan yang dihadapi perekonomian terbesar kedua dunia itu.

Kelahiran anjlok, populasi China menyusut empat tahun berturut-turut

Data statistik menunjukkan, pada 2025 jumlah kelahiran mencapai 7,92 juta bayi, sementara jumlah kematian mencapai 11,31 juta jiwa. Selisih tersebut menyebabkan total populasi China menyusut 3,39 juta orang dalam setahun.

UNSPLASH/HANNY NAIBAHO Ilustrasi pemandangan di Nanjing Road, Shanghai, China.

Dengan demikian, populasi China, masih terbesar kedua di dunia setelah India, berada di kisaran 1,4 miliar jiwa pada 2025.

Penurunan populasi ini menandai tahun keempat berturut-turut penyusutan jumlah penduduk.

Bagi Beijing, tren tersebut menjadi tantangan besar karena terjadi bersamaan dengan penyusutan angkatan kerja dan membengkaknya populasi usia lanjut penerima pensiun.

Penuaan penduduk juga semakin dalam. Jumlah penduduk berusia di atas 60 tahun mencapai 323 juta orang pada 2025, atau sekitar 23 persen dari total populasi, naik satu poin persentase dibandingkan 2024.

Proyeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa hingga separuh populasi China berpotensi berusia di atas 60 tahun pada 2100, skenario yang membawa implikasi luas bagi pertumbuhan ekonomi, fiskal, hingga ambisi geopolitik China.

Warisan kebijakan satu anak dan perubahan sosial

Para pejabat China menilai perubahan demografi ini sebagai tantangan struktural. Selama puluhan tahun, China menerapkan kebijakan pengendalian penduduk yang ketat melalui kebijakan satu anak, yang baru dihapuskan pada 2016.

Kebijakan tersebut mempercepat tren yang juga terlihat di negara-negara Asia Timur lain seperti Jepang dan Korea Selatan, di mana tingkat kelahiran rendah dipengaruhi oleh meningkatnya pendidikan, perubahan pandangan terhadap pernikahan, urbanisasi cepat, serta tingginya biaya membesarkan anak.

Presiden China Xi Jinping berulang kali menyinggung pentingnya “keamanan populasi” dan menempatkan “pengembangan populasi berkualitas tinggi” sebagai prioritas nasional.

Di bawah kepemimpinannya, pemerintah juga mendorong otomatisasi dan peningkatan teknologi manufaktur untuk menggantikan tenaga kerja manusia dengan robot dan kecerdasan buatan.

AFP/POOL/NHAC NGUYEN Presiden China Xi Jinping melambaikan tangan saat bertemu Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam To Lam di Hanoi, 14 April 2025.

Sepanjang 2025, pemerintah China memperkenalkan berbagai insentif untuk mendorong kelahiran, mulai dari bonus tunai tahunan bagi keluarga dengan anak di bawah tiga tahun, penyederhanaan aturan pencatatan pernikahan, hingga program pendidikan prasekolah negeri gratis.

Pemerintah daerah menambah insentif berupa keringanan pajak, bantuan pembelian dan sewa rumah, cuti melahirkan lebih panjang, serta bantuan tunai langsung.

Namun, sejumlah analis menilai langkah-langkah tersebut belum cukup untuk membalikkan tren.

Faktor budaya juga disebut berperan. Tahun 2025 yang merupakan “Tahun Ular” dalam kalender zodiak China dianggap kurang menguntungkan untuk kelahiran dibandingkan “Tahun Naga” pada 2024, sehingga turut memengaruhi keputusan sebagian pasangan.

Dampak ekonomi langsung: konsumsi tertekan

Penurunan kelahiran tidak hanya berdampak jangka panjang, tetapi juga berpotensi menekan ekonomi dalam waktu dekat.

Yi Fuxian, pakar demografi dan ilmuwan senior di University of Wisconsin–Madison, Amerika Serikat (AS), menilai rendahnya angka kelahiran akan memperlemah permintaan domestik di China.

“Anak-anak adalah ‘konsumen super’. Dengan kelahiran yang sangat rendah, permintaan domestik China kemungkinan tetap lemah, sehingga ekonomi semakin bergantung pada ekspor,” kata Yi.

Data ekonomi China 2025 mendukung pandangan tersebut. Sepanjang tahun, konsumsi rumah tangga menunjukkan pemulihan yang rapuh.

Pada Desember 2025, penjualan ritel hanya tumbuh 0,9 persen, melambat dari 1,3 persen pada November, menandakan lemahnya belanja konsumen di tengah tekanan deflasi.

KOMPAS.com/Bill Clinten Ilustrasi: Salah satu sudut Kota Beijing di malam hari.

Pertumbuhan ekonomi China 5 persen, tetapi momentum melemah

Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi China pada 2025 mencapai 5 persen, sesuai sasaran pemerintah.

Kinerja ini ditopang lonjakan ekspor yang mengimbangi lemahnya konsumsi domestik dan ketegangan dagang dengan Amerika Serikat.

China mencatat surplus perdagangan rekor sebesar 1,2 triliun dollar AS pada 2025, meskipun menghadapi kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang naik-turun.

Ekspor China berhasil menembus pasar Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin ketika akses ke pasar AS tertekan.

Namun, data kuartal IV 2025 memperlihatkan perlambatan signifikan. Pertumbuhan ekonomi China 4,5 persen secara tahunan menjadi yang terendah sejak ekonomi dibuka kembali pascapandemi Covid-19.

Angka ini sedikit di atas perkiraan konsensus analis yang disurvei Reuters sebesar 4,4 persen, sehingga tetap memungkinkan pencapaian target tahunan 5 persen.

Kepala Biro Statistik Nasional China, Kang Yi, menyebut ekonomi menunjukkan “stabilitas yang luar biasa” di tengah “situasi eksternal yang kompleks dan berat serta tantangan domestik yang meningkat”.

“Pada 2025, ekonomi China mampu menahan tekanan dan mempertahankan kemajuan yang stabil, serta mencapai hasil baru dalam pembangunan berkualitas tinggi,” kata Kang dalam konferensi pers.

Investasi melemah, properti terus tertekan

Di balik capaian tahunan tersebut, sejumlah indikator menunjukkan tekanan yang meningkat pada sisi domestik.

AP Photo Pemerintah kota Beijing akan membatasi kendaraan bermotor dengan penerapan sistem ganjil genap untuk memerangi polusi udara.

Investasi di sektor perumahan, manufaktur, dan infrastruktur sepanjang 2025 mencatat kontraksi 3,8 persen. Ini merupakan penurunan tahunan pertama yang pernah tercatat.

Di dalamnya, investasi pengembangan properti anjlok 17,2 persen di tengah krisis berkepanjangan sektor properti.

Laba industri juga merosot tajam, mencerminkan lemahnya permintaan dan tekanan harga.

Sementara itu, belanja modal perusahaan cenderung tertahan karena ketidakpastian prospek ekonomi dan lemahnya konsumsi.

Analis Economist Intelligence Unit mencatat, salah satu titik terang ekonomi China pada 2025 adalah investasi di bidang kecerdasan buatan dan teknologi, serta aktivitas pasar keuangan yang relatif kuat.

“Otoritas tidak terburu-buru menggelontorkan stimulus pada akhir tahun karena target 5 persen sudah dalam jangkauan, terbantu oleh ekspor yang kuat,” tulis EIU dalam catatan analisnya.

Ketergantungan China pada ekspor dan risiko global

Kinerja ekspor yang kuat menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi China 2025, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran baru. Sejumlah negara mitra dagang semakin waspada terhadap pelebaran ketidakseimbangan perdagangan global.

Tarif AS terhadap produk China kini berada di kisaran 20 persen di atas tarif sebelumnya, setelah gencatan dagang yang dicapai pada akhir 2024.

Di dalam negeri, ketergantungan pada ekspor menyoroti lemahnya mesin pertumbuhan berbasis konsumsi. Para ekonom mencermati bahwa tanpa pemulihan belanja rumah tangga yang lebih kuat, pertumbuhan China akan tetap rapuh menghadapi guncangan eksternal.

KOMPAS.com/DIO DANANJAYA Lalu lintas kendaraan di Kota Shanghai, China.

Proyeksi ke depan dan perdebatan data

Ke depan, pemerintah China akan menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada Maret 2026, bersamaan dengan sidang legislatif tahunan.

Beijing juga dijadwalkan merilis cetak biru pembangunan ekonomi lima tahunan berikutnya yang akan menentukan prioritas kebijakan hingga paruh kedua dekade ini.

Organisasi internasional telah memberikan proyeksi yang lebih moderat. OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi China melambat menjadi 4,4 persen pada 2026 dan 4,3 persen pada 2027.

Sementara itu, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi China sekitar 4,5 persen pada 2026.

Adapun dalam laporanya, Rhodium Group menilai angka resmi PDB China mungkin terlalu optimistis. Kelompok riset tersebut memperkirakan ekonomi China hanya tumbuh antara 2,5 hingga 3 persen pada 2025, jauh di bawah angka resmi 5 persen.

Perdebatan mengenai akurasi data PDB ini bukan hal baru.

Sejumlah pengamat berpendapat bahwa pemerintah daerah memiliki insentif untuk melaporkan pertumbuhan lebih tinggi, meskipun Beijing dalam beberapa tahun terakhir berupaya meningkatkan transparansi statistik.

Antara stabilitas jangka pendek dan tantangan struktural

Perlambatan ekonomi kuartal IV-2025, lemahnya konsumsi, penurunan investasi, serta krisis demografi yang kian nyata menempatkan pemerintah China pada persimpangan jalan.

Di satu sisi, capaian pertumbuhan ekonomi 5 persen menunjukkan ketahanan ekonomi di tengah tekanan global.

Di sisi lain, penurunan angka kelahiran dan penuaan penduduk mempersempit ruang manuver jangka panjang, terutama dalam upaya mengalihkan mesin pertumbuhan dari ekspor ke konsumsi domestik.

Para analis memperkirakan pemerintah akan melanjutkan kombinasi kebijakan pro-pertumbuhan, dukungan terbatas bagi sektor properti, serta insentif demografi.

Namun, dengan angkatan kerja yang menyusut dan biaya sosial yang meningkat, tantangan yang dihadapi China pada dekade mendatang diperkirakan semakin kompleks.

Bisnis.com,JAKARTA – Perekonomian China mulai kehilangan momentum pada kuartal terakhir 2025, meskipun berhasil mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini mencerminkan pola pertumbuhan yang tidak seimbang dan dinilai sulit dipertahankan di tengah meningkatnya proteksionisme global.

Pada Desember 2025, produksi industri masih menunjukkan kinerja yang relatif solid. Kendati begitu, penjualan ritel dan investasi justru melemah lebih dalam dari perkiraan.

Secara tahunan, ekonomi China tumbuh 4,5% pada kuartal IV/2025, menjadi laju paling lambat sejak negara tersebut membuka kembali aktivitas ekonomi pasca-lockdown Covid-19 pada akhir 2022.

Untuk keseluruhan 2025, produk domestik bruto (PDB) China tumbuh 5%, sesuai dengan data yang dirilis Biro Statistik Nasional (NBS) pada Senin (19/1/2026). Angka tersebut mengonfirmasi pernyataan Presiden China Xi Jinping dalam pidato malam tahun baru, sekaligus sama dengan capaian pertumbuhan pada 2024.

Merespons data tersebut, saham China di pasar domestik menguat tipis, sementara obligasi pemerintah dan nilai tukar yuan relatif stabil.

Kepala Ekonom China di Macquarie Group Larry Hu menilai, meskipun target pertumbuhan tercapai, laju ekonomi China sepanjanh 2025 justru terus melemah dari kuartal ke kuartal. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan domestik masih rapuh.

“Kendati mencapai target pertumbuhan 5%, ekonomi China justru mencatatkan pertumbuhan tahunan yang semakin melemah dari kuartal ke kuartal sepanjang 2025. Ini menunjukkan permintaan domestik masih lemah,” kata Larry Hu, melansir Bloomberg, Senin (19/1/2026).

Menurutnya, tantangan utama China bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan, melainkan keluar dari pola pertumbuhan dua kecepatan, dengan sektor tertentu tumbuh jauh lebih cepat dibanding sektor lainnya.

Konsumsi masyarakat dan investasi dunia usaha masih tertahan, seiring pasar tenaga kerja yang lemah dan harga properti yang terus menurun.

Di sisi lain, sektor manufaktur tetap menjadi penopang utama ekonomi, ditopang daya saing industri dan ketahanan eksportir di tengah meningkatnya hambatan perdagangan global. Sepanjang 2025, pertumbuhan output industri tercatat tetap berada di atas 5%.

Kepala NBS Kang Yi menyebutkan bahwa ekspor bersih menyumbang sekitar sepertiga dari pertumbuhan ekonomi China pada 2025. Kontribusi ini menjadi yang tertinggi sejak 1997, ketika porsi ekspor bersih mencapai 42% dari pertumbuhan ekonomi.

Pola pertumbuhan yang timpang ini diperkirakan masih berlanjut pada 2026. Meski pemerintah China menunjukkan komitmen yang lebih besar untuk mendukung konsumsi masyarakat, Beijing dinilai belum akan menggelontorkan stimulus besar-besaran karena masih harus mengelola risiko utang pemerintah daerah.

Bloomberg Economics menilai, data terbaru menunjukkan perlambatan tajam permintaan domestik pada akhir 2025, yang seharusnya menjadi perhatian lebih besar dibanding sekadar tercapainya target pertumbuhan tahunan. Produksi dinilai masih bertahan berkat ekspor yang relatif kuat, sementara konsumsi terus melambat dan investasi mengalami kontraksi yang lebih dalam.

“Produksi masih bertahan, kemungkinan mencerminkan ketahanan ekspor. Sebaliknya, pelemahan permintaan domestik terlihat jelas, dengan konsumsi yang terus melambat dan investasi yang mengalami kontraksi lebih dalam,” tulis Chang Shu dan Eric Zhu.

Ke depan, pembuat kebijakan China menghadapi tantangan besar untuk mewujudkan target menjadikan China sebagai negara dengan tingkat pembangunan menengah pada 2035.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ekonomi China perlu tumbuh rata-rata 4,17% per tahun selama satu dekade ke depan.

Namun, kuartal I/2026 diperkirakan akan menjadi periode yang cukup berat, mengingat basis pertumbuhan yang tinggi pada awal 2025 akibat percepatan ekspor dan subsidi konsumsi.

NEW YORK, KOMPAS.com - Pertumbuhan ekonomi China melambat ke laju terendah dalam hampir tiga tahun pada kuartal IV 2025, di tengah lemahnya permintaan domestik dan tekanan berkepanjangan dari sektor properti.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomiChina pada 2025 masih sejalan dengan target resmi pemerintah Beijing, meskipun ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) terus meningkat.

Dikutip dari CNBC, Senin (19/1/2026), Data Biro Statistik Nasional China yang dirilis Senin menunjukkan produk domestik bruto (PDB) China tumbuh 4,5 persen pada periode Oktober–Desember 2025.

SHUTTERSTOCK/CRYSTAL51 Ilustrasi bendera China.

Capaian tersebut melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi 4,8 persen pada kuartal III 2025 dan menjadi yang terlemah sejak kuartal I 2023, ketika ekonomi juga tumbuh 4,5 persen.

Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi China sepanjang tahun 2025 mencapai 5 persen. Angka ini memenuhi target resmi pemerintah yang dipatok sekitar 5 persen, di tengah perlambatan global dan tekanan eksternal yang masih membayangi perekonomian negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut.

Sejumlah indikator ekonomi pada Desember 2025 menunjukkan kontras yang cukup tajam antara sektor konsumsi, investasi, dan manufaktur.

Penjualan ritel, yang merupakan indikator utama konsumsi rumah tangga, tumbuh 0,9 persen secara tahunan pada Desember 2025.

Angka ini meleset dari perkiraan ekonom yang memperkirakan pertumbuhan 1,2 persen, serta melambat dibandingkan pertumbuhan 1,3 persen pada bulan sebelumnya.

Sebaliknya, kinerja sektor manufaktur menunjukkan perbaikan. Produksi industri pada Desember 2025 naik 5,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya, melampaui ekspektasi pasar sebesar 5 persen dan meningkat dari 4,8 persen pada November 2025.

SHUTTERSTOCK/TENDO Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Tekanan paling berat terlihat pada investasi. Investasi aset tetap, yang mencakup sektor real estat, tercatat terkontraksi 3,8 persen sepanjang tahun lalu.

Penurunan ini lebih dalam dari perkiraan ekonom dalam jajak pendapat Reuters, yang memproyeksikan kontraksi sekitar 3 persen.

Sementara itu, tingkat pengangguran perkotaan tercatat stagnan di level 5,1 persen pada Desember, mencerminkan pasar tenaga kerja yang relatif stabil meskipun momentum pertumbuhan ekonomi melemah.

Pada 2025, ekonomi China dinilai masih menunjukkan ketahanan tertentu. Ketahanan ini terutama ditopang oleh tarif yang lebih rendah dari perkiraan serta upaya para eksportir untuk mendiversifikasi pasar di luar AS.

Kondisi tersebut memberi ruang bagi para pembuat kebijakan untuk menunda peluncuran stimulus fiskal dan moneter dalam skala besar.

China juga mencatatkan surplus perdagangan rekor hampir 1,2 triliun dollar AS tahun lalu. Surplus ini didorong lonjakan ekspor ke pasar non-AS, seiring produsen mengalihkan jalur pengiriman guna menghindari tarif AS yang lebih tinggi.

Direktur Pelaksana OCBC Bank Tommy Xie menilai, dampak negatif yang diperkirakan dari pengiriman barang di awal tahun, pengetatan kontrol transshipment, serta apresiasi mata uang masih relatif terbatas.

“Dampak negatif yang diperkirakan dari pengiriman di awal tahun, kontrol transshipment yang lebih ketat, dan apresiasi mata uang masih terbatas,” kata Xie.

Ia memperkirakan ekspor China masih akan tumbuh sekitar 3 persen pada 2026, meskipun lingkungan perdagangan global tetap menantang.

Di sisi lain, sejumlah ekonom menekankan perlunya reformasi struktural untuk menggeser mesin pertumbuhan ekonomi China ke arah konsumsi domestik, serta mengurangi ketergantungan berlebih pada ekspor dan investasi.

Freepik Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Model pertumbuhan saat ini dinilai menyimpan risiko jangka panjang.

“Penurunan investasi dan konsumsi rumah tangga yang lemah telah membuat ekonomi China semakin bergantung pada ekspor untuk mendorong pertumbuhan, situasi yang tidak berkelanjutan bagi China maupun ekonomi dunia,” tutur Eswar Prasad, profesor kebijakan perdagangan dan ekonomi di Cornell University.

Pemerintah Beijing sendiri telah berupaya mengendalikan kelebihan kapasitas industri dan menekan perang harga yang agresif. Dari sisi harga, inflasi konsumen tercatat meningkat menjadi 0,8 persen pada Desember 2025, laju tercepat dalam hampir tiga tahun.

Namun, harga produsen masih mengalami deflasi dengan penurunan 1,9 persen.

Tekanan deflasi yang lebih luas tercermin pada deflator PDB China, indikator harga paling komprehensif untuk barang dan jasa, yang tercatat negatif sejak 2023.

Kepala ekonom China di Macquarie, Larry Hu, memperkirakan deflator PDB akan kembali turun sekitar 0,5 persen pada 2026, yang berpotensi menjadi periode deflasi terpanjang yang pernah dialami China.

Di tengah lemahnya pengeluaran domestik dan kemerosotan sektor properti, penyaluran kredit juga menunjukkan tanda-tanda pelemahan.

Pinjaman bank baru pada 2025 menyusut ke level terendah dalam tujuh tahun, yakni sebesar 16,27 triliun yuan atau sekitar 2,33 triliun dollar AS.

Kondisi ini mencerminkan permintaan pinjaman yang lesu sekaligus meningkatkan tekanan terhadap pemerintah untuk menambah stimulus ekonomi.

Menanggapi situasi tersebut, bank sentral People's Bank of China (PBoC) pekan lalu mengumumkan serangkaian langkah pelonggaran kredit.

Kebijakan tersebut mencakup pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin pada berbagai instrumen pinjaman, serta peningkatan kuota program pembiayaan yang menyasar sektor-sektor prioritas seperti pertanian, teknologi, dan perusahaan swasta.

Sejumlah ekonom global memperkirakan pelonggaran moneter akan berlanjut.

Para ekonom di Goldman Sachs memproyeksikan PBoC akan memangkas rasio persyaratan cadangan sebesar 50 basis poin dan menurunkan suku bunga kebijakan sekitar 10 basis poin pada kuartal I 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan bergerak terkonsolidasi pada pekan depan, 19-23 Januari 2026. Sejumlah saham seperti JPFA, BBRI, dan AADI menjadi pilihan.

Equity Analyst Indo Premier Sekuritas Imam Gunadi menjelaskan IHSG bergerak positif selama sepekan terakhir ditutup menguat 1,55% ke level 9.075 pada akhir perdagangan, Kamis, 15 Januari 2026. Selama sepekan terakhir investor asing mencatatkan net buy sebesar Rp3,2 triliun.

“Arus dana asing yang kembali masuk ini mencerminkan respons positif terhadap stabilitas makro domestik di tengah volatilitas global,” tuturnya, Minggu (18/1/2026).

Dia menjelaskan memasuki pekan 19–23 Januari 2026, fokus pasar akan beralih pada serangkaian rilis data dan keputusan kebijakan global dan domestik. Dengan demikian, selama sepekan ke depan IHSG diprediksi cenderung ke fase konsolidasi dengan rentang support di 9.000 dan resistance pada level 9.200.

Dari China, perhatian utama tertuju pada rilis pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025, dengan konsensus memperkirakan pertumbuhan 4,4% yoy, yang akan menjadi indikator penting untuk menilai ketahanan ekonomi di tengah stimulus moneter yang berlanjut.

Menurutnya, data penjualan ritel dan tingkat pengangguran Desember juga perlu dicermati untuk membaca kekuatan konsumsi domestik dan kondisi pasar tenaga kerja.

Masih dari China, keputusan Loan Prime Rate (LPR) tenor 1 tahun dan 5 tahun juga akan menjadi sorotan, di tengah sinyal PBOC yang membuka ruang pelonggaran lanjutan, meskipun konsensus pasar memperkirakan suku bunga tetap.

Dari domestik, perhatian investor akan tertuju pada keputusan suku bunga Bank Indonesia. Pasar memperkirakan BI akan menahan suku bunga di level 4,75%, dengan fokus utama menjaga stabilitas nilai tukar di tengah tekanan eksternal.

Sementara itu, dari Amerika Serikat, rilis US Core PCE Price Index dengan konsensus 2,7% yoy akan menjadi indikator inflasi utama yang dicermati pasar, mengingat perannya sebagai acuan kebijakan moneter Federal Reserve.

Adapun sejumlah saham yang menjadi rekomendasi dari Indo Premier untuk pekan depan adalah JPFA, dengan Entry pada level Rp2.700, Target Price (TP) Rp2.880, dan Stop Loss di bawah Rp2.610.

Salah satu sentimen untuk JPFA adalah kenaikan alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 menjadi Rp335 triliun, melonjak lebih dari 5 kali lipat dibandingkan realisasi tahun lalu Rp51,5 triliun, menjadi katalis struktural yang sangat kuat bagi JPFA.

“Sebagai salah satu integrated poultry terbesar di Indonesia, JPFA berada di posisi strategis untuk menyerap lonjakan permintaan protein hewani, terutama ayam dan telur, yang merupakan komponen utama menu MBG,” tuturnya.

Saham kedua adalah Buy on Breakout BBRI dengan entry pada level Rp3.860, Target Rp4.060, dan Stop Loss di bawah level Rp3.760). Sentimen utama bagi BBRI datang dari arus dana asing.

Dalam sepekan terakhir, investor asing tercatat melakukan net buy BBRI sebesar Rp575,7 miliar, mencerminkan kembalinya kepercayaan investor global terhadap perbankan besar Indonesia di tengah volatilitas pasar regional.

Saham terakhir adalah AADI dengan rekomendasi Buy on Breakout, dengan Entry pada level Rp7.725, Target Rp8.300, dan Stop Loss di bawah Rp7.450.

“AADI direkomendasikan seiring penguatan harga batu bara yang mendekati US$110 per ton, mendekati level tertinggi satu bulan terakhir. Kenaikan harga terjadi di tengah persiapan China meluncurkan lebih dari 100 pembangkit listrik tenaga batu bara baru,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah China menghukum sebanyak 69 pejabat senior karena kasus korupsi sepanjang tahun lalu.

Dilansir Bloomberg pada Sabtu (17/1/2026) pejabat tersebut memiliki jabatan setingkat menteri, pejabat provinsi, dan di atasnya. Informasi ini disampaikan pada situs web Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin dan Komisi Pengawasan Nasional China.

"Lebih dari satu juta kasus korupsi diselidiki pada tahun 2025 dengan total 983.000 orang dihukum," kata lembaga pengawas anti-korupsi tersebut.

Presiden China Xi Jinping mengatakan awal pekan ini bahwa sangat penting untuk mempertahankan sikap tegas terhadap korupsi untuk memastikan pejabat korup. "Tidak punya tempat untuk bersembunyi," ujarnya dilansir kantor berita milik negara Xinhua.

Xi Jinping menuturkan bahwa tugas menghilangkan lahan dan kondisi yang menumbuhkan korupsi tetap berat. Xi pun memperingatkan bahwa korupsi merusak perkembangan Partai Komunis dan negara.

Pertumbuhan Ekonomi

Sebelumnya diberitakan Presiden Xi Jinping menyatakan ekonomi China siap mencapai target pertumbuhan pada 2025, setelah apa yang disebutnya sebagai tahun yang luar biasa.

Kantor Berita Xinhua memberitakan dalam pertemuan tahunan yang diadakan oleh badan penasihat politik tertinggi, Xi Jinping menyatakan produk domestik bruto China diperkirakan tumbuh sekitar 5% tahun ini.

"Ekonomi China terus maju di bawah tekanan, bergerak menuju inovasi dan kualitas, menunjukkan ketahanan dan vitalitas yang kuat. Tingkat pertumbuhan diperkirakan mencapai sekitar 5%, terus menempati peringkat tinggi di antara ekonomi utama dunia,” kata Xi dalam pertemuan tahunan Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China, sebagaimana diberitakan Bloomberg, Rabu (31/12/2025).

Xi sebelumnya menyatakan China telah mencapai target ekonomi dan pembangunan, tanpa menyebutkan target spesifik. Ekonomi China diketahui berkinerja cukup baik sepanjang tahun ini.

Ekspor yang meningkat pesat menjaga pertumbuhan tetap stabil tanpa stimulus besar tambahan, sementara para produsen meningkatkan nilai tambah mereka.

Namun, investasi menuju kontraksi tahunan pertama sejak 1998, pertumbuhan penjualan ritel mencapai laju terburuk di luar masa pandemi, dan harga rumah baru turun lebih jauh pada bulan November, terbebani oleh krisis properti.