Bisnis.com, BALIKPAPAN — Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggencarkan dorongan kemitraan bagi petani kelapa sawit sebagai benteng kepastian harga Tandan Buah Segar (TBS).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Usaha Dinas Perkebunan Kaltim, Taufiq Kurrahman menyatakan harga TBS di Kaltim terbagi dalam 2 skema.

Pertama, harga pekebun mitra yang ditetapkan secara resmi oleh Tim Penetapan Harga Provinsi sebanyak 2 kali per bulan.

Kedua, harga non-mitra yang lahir dari kesepakatan langsung antara perusahaan dan petani tanpa jaminan pemerintah.

"Melalui harga ketetapan ini, kami mendorong seluruh pekebun dan petani untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan perkebunan atau PKS," ujar Taufiq saat tampil sebagai pembicara dalam forum bertajuk Nasib TBS Sawit di Tengah Penguatan Dolar, belum lama ini.

Dia menambahkan, harga non-mitra merupakan hasil negosiasi langsung antara perusahaan dan masyarakat, sehingga pemerintah tidak memiliki ruang intervensi maupun instrumen untuk menjamin nilainya.

Sebaliknya, harga dalam skema kemitraan mengacu pada ketetapan resmi, sehingga memberikan perlindungan nyata bagi pekebun di tengah fluktuasi pasar global.

Sebagai ujung tombak fasilitasi, Dinas Perkebunan menargetkan pembentukan kemitraan baru setiap tahun.

Taufiq menjelaskan, pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya bagi petani yang ingin menghubungkan diri dengan perusahaan perkebunan atau Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di sekitar wilayah mereka.

"Oleh karena itu, Dinas Perkebunan provinsi maupun kabupaten/kota terus mendorong seluruh petani pekebun di Kalimantan Timur agar bermitra dengan PKS. Jika di sekitar lokasi pekebun terdapat perusahaan atau PKS yang berpotensi menjadi mitra, silakan laporkan kepada kami. Kami siap memfasilitasi dan menghubungkan dengan perusahaan terkait sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Dia menjelaskan seluruh proses kemitraan yang difasilitasi pemerintah harus tunduk pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang kemitraan usaha perkebunan.

Hal itu bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi hukum yang memastikan pekebun mendapatkan perlindungan substantif, bukan sekadar janji lisan.

Taufiq mengingatkan bahwa proses ini memerlukan tahapan, diawali dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat serta mekanisme skema tersebut.

Adapun syarat mutlak yang wajib dipenuhi pekebun untuk masuk dalam skema kemitraan adalah kepemilikan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), terutama bagi mereka yang mengelola lahan di bawah 25 hektare.

Dokumen inilah yang menjadi kunci pembuka akses menuju harga TBS yang terjamin.

"Bagi petani yang sudah memiliki STDB, permohonan kemitraan ke perusahaan perkebunan atau PKS pada dasarnya akan lebih mudah diproses. Tugas pemerintah adalah mendorong seluruh lahan pekebun memiliki STDB. Masyarakat cukup melapor, maka proses penerbitannya akan kami bantu," pungkasnya.

dana untuk menopang harga jual MinyaKita supaya tidak naik, bisa berasal dari dana PE yang dikelola BPDP

Jakarta (ANTARA) - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta kepada pemerintah untuk tidak menaikkan harga jual eceran (HET) minyak goreng rakyat MinyaKita karena hal itu akan semakin membebani masyarakat Indonesia, termasuk petani sawit yang kehidupannya juga sudah sulit.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menyatakan tantangan yang dihadapi masyarakat termasuk petani sawit saat ini adalah mahalnya harga bahan makanan hingga harga pupuk yang terus naik.

"Akibat beban berlebih yang diterima petani kelapa sawit, kehidupan petani sawit swadaya kian sulit sejahtera, sama seperti sebagian besar rakyat Indonesia," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, harga jual hasil panen sawit masih pajak bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE) yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sehingga mengurangi pendapatan petani.

Menurut dia, keberadaan aturan BK dan PE sejak 2015 tidak memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia, khususnya petani sawit karena pengelolaan dana PE hanya digunakan menyubsidi harga biodiesel dan diterima perusahaan besar sawit.

Oleh karena itu, dia mengingatkan agar harga jual MinyaKita yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu jangan sampai mengalami kenaikan harga.

Terkait hal itu SPKS menawarkan solusi untuk kenaikan harga jual MinyaKita yang diakibatkan kenaikan harga jual CPO di pasar global, yakni selisih harganya ditopang dari dari Dana PE yang dikelola BPDP.

Sebab, lanjut Sabarudin, pengelolaan perdagangan minyak sawit sudah sangat rumit, dimana ada banyak kewajiban yang harus dilakukan, seperti aturan Domestic market Obligation (DMO) dan Public Service Obligation (PSO).

Keberadaan DMO dan PSO, menurut dia juga harus dilakukan transparansi, sehingga jumlah MinyaKita yang dibutuhkan masyarakat kurang beruntung, dapat diketahui secara luas.

"Jika data DMO dan PSO transparan, maka kebutuhan dana untuk menopang harga jual MinyaKita supaya tidak naik, bisa berasal dari dana PE yang dikelola BPDP daripada hanya dinikmati oleh beberapa perusahaan besar semata," ujarnya.

Sebelumnya Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan pemerintah akan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng rakyat atau Minyakita dalam dua minggu ke depan.

Budi menyampaikan keputusan pemerintah untuk menaikkan HET Minyakita dipertimbangkan berdasarkan perkembangan harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil yang sempat mengalami kenaikan.

Tak hanya itu, Kemendag juga masih mengamati harga tandan buah segar (TBS) yang sempat mengalami penurunan. Menurutnya, HET baru bisa ditetapkan setelah harga CPO dan TBS cukup stabil.

"Jadi kita akan melihat harganya stabil ya, setelah itu baru ditetapkan berapa angka untuk kenaikan harga eceran tertinggi untuk Minyakita," katanya usai rapat koordinasi tingkat menteri bidang pangan di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Kamis (4/6). .

Mendag menargetkan HET Minyakita yang baru dapat ditetapkan dalam waktu 1-2 minggu ke depan.

Saat ini HET Minyakita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. Penyesuaian HET mendatang murni didorong oleh faktor kenaikan harga bahan baku CPO dan biaya produksi yang mempengaruhi perhitungan keekonomian produk minyak goreng rakyat tersebut.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) mendukung langkah pemerintah untuk menutup kebocoran devisa dan memperbaiki tata kelola perdagangan sawit nasional.

Namun, organisasi petani sawit itu mengingatkan agar setiap kebijakan baru, termasuk wacana ekspor satu pintu, dirancang secara hati-hati sehingga tidak mengganggu stabilitas ekosistem industri sawit yang melibatkan jutaan petani di seluruh Indonesia.

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto mengatakan, petani memahami pentingnya peningkatan devisa negara dan upaya pemerintah memberantas praktik-praktik yang merugikan penerimaan negara, termasuk dugaan under invoicing dalam perdagangan komoditas.

SHUTTERSTOCK/SAMSUL SAID Ilustrasi kelapa sawit, tandan buah segar kelapa sawit.

"Kami mendukung semangat pemerintah untuk meningkatkan devisa negara. Karena kami paham bila devisa negara meningkat, maka semakin banyak program pembangunan yang dapat dijalankan untuk kepentingan masyarakat," ujar Mansuetus dalam keterangan tertulis, Minggu (31/5/2026).

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan yang menyentuh tata niaga sawit harus mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh rantai pasok industri, terutama petani swadaya yang menjadi pemasok utama bahan baku sawit nasional.

Sebelumnya, pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), badan usaha milik negara (BUMN) yang ditugaskan memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.

DSI akan mengelola dan mengawasi transaksi ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam, seperti batu bara, minyak crude palm oil (CPO), dan ferro alloy.

Pembentukan perusahaan tersebut dimaksudkan untuk menutup potensi kerugian negara yang selama ini diduga muncul akibat praktik under invoicing dan transfer pricing dalam perdagangan ekspor.

Lebih lanjut, dia menyebut, industri sawit merupakan ekosistem yang kompleks dan saling terhubung, mulai dari petani, pabrik kelapa sawit, refinery, trader, eksportir, hingga pembeli internasional.

SHUTTERSTOCK/KYTan Ilustrasi sawit.

"Dampak langsung dari sebuah kebijakan sering kali tidak pertama kali dirasakan oleh pelaku industri besar, tetapi justru oleh petani swadaya yang berada di sektor paling hulu," katanya.

Mansuetus mengungkapkan, berdasarkan laporan dari sejumlah daerah, harga tandan buah segar (TBS) petani swadaya mengalami penurunan akumulatif sekitar Rp 1.000 hingga Rp 1.500 per kilogram dalam dua hari setelah muncul pengumuman terkait pembentukan DSI.

Sebelum itu, harga TBS petani swadaya secara nasional berada di kisaran Rp 3.500 hingga Rp 3.700 per kilogram.

"Dalam jangka pendek, penurunan harga yang mendekati 50 persen ini sangat memukul pendapatan petani swadaya. Kami khawatir apabila ketidakpastian berlangsung dalam jangka menengah dan panjang, harga TBS bisa kembali turun hingga di bawah Rp 1.000 per kilogram seperti yang pernah terjadi pada 2022," papar dia.

Menurut Mansuetus, kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri sawit sangat sensitif terhadap ketidakpastian di sektor hilir.

Ketika pelaku usaha mengambil sikap menunggu kejelasan kebijakan, aktivitas pembelian dan produksi cenderung melambat sehingga berdampak pada harga TBS di tingkat petani.

Dari total 17,6 juta hektar kebun sawit di Indonesia, sekitar 6,4 juta hektar atau hampir 40 persen merupakan kebun milik petani swadaya.

Karena itu, keberlangsungan industri sawit nasional sangat bergantung pada pasokan TBS dari petani rakyat.

"Produksi CPO nasional tidak dapat dipisahkan dari kontribusi petani swadaya. Ketika terjadi gangguan atau ketidakpastian di hilir, dampaknya langsung menekan serapan dan harga TBS sebagai bahan baku utama industri," kata Mansuetus.

Ia menjelaskan, kompleksitas industri sawit tidak hanya terletak pada proses produksi.

KOMPAS.com/Pandawa Borniat Ilustrasi sawit.

TBS diolah menjadi CPO di pabrik, kemudian dikirim ke refinery untuk diproses menjadi berbagai produk turunan sebelum dipasarkan ke pembeli internasional.

Namun dalam praktiknya, rantai bisnis tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari tempo pembayaran, kebutuhan modal kerja, efisiensi logistik, nilai tukar mata uang, hingga dinamika harga global.

Sebagai contoh, tidak semua daerah penghasil sawit memiliki fasilitas refinery. Akibatnya, pabrik harus menampung dan mengirim CPO ke wilayah lain menggunakan kapal sebelum memperoleh pembayaran dari pembeli berikutnya.

Kondisi ini membuat kebutuhan modal kerja dalam industri sawit menjadi sangat besar.

"Kejelasan tempo pembayaran menjadi faktor yang sangat penting. Dari sisi petani, hasil penjualan TBS digunakan untuk membayar tenaga pemanen, biaya angkut, dan operasional kebun. Karena itu, kelancaran arus kas di seluruh rantai pasok sangat menentukan keberlangsungan usaha petani," jelas dia.

Terkait pembentukan DSI, Mansuetus menilai pemerintah perlu memastikan kejelasan regulasi, tata kelola yang transparan, serta melakukan kajian mendalam dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan industri sawit.

"Kebijakan yang baik tidak cukup hanya dengan niat yang baik. Harus ada kepastian regulasi, jaminan integritas, tata kelola yang transparan, dan perhitungan yang matang terhadap dampak sosial maupun ekonomi di setiap mata rantai industri," katanya.

Menurut Mansuetus, apabila DSI nantinya memiliki peran aktif dalam mekanisme perdagangan atau ekspor sawit, lembaga tersebut juga harus mampu menjaga kelancaran pembayaran dan stabilitas harga agar tidak menimbulkan gejolak yang merugikan petani.

"Kejelasan dan kepastian regulasi adalah kunci. Stabilitas ekosistem industri harus menjadi prioritas agar kesejahteraan petani swadaya tetap terjaga di tengah berbagai upaya perbaikan tata kelola yang dilakukan pemerintah," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Petani kelapa sawit menyebut tidak semua pabrik kelapa sawit (PKS) menekan harga beli tandan buah segar (TBS).

Ketua Koperasi Petani Sawit Citra Sejahtera yang berkebun di Kayong, Kalimantan Barat, Morhaban mengatakan, pihak pabrik tetap membeli sesuai harga Disbun.

“Alhamdulillah, kondisi kami tetap bisa berusaha dengan tenang,” kata Morhaban dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/5/2026).

Dok. Berry Subhan Putra/Kompas.com Ilustrasi kelapa sawit. Negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia.

Adapun Koperasi Petani Sawit Citra Sejahtera merupakan plasma mitra PT Cipta Usaha Sejati (CUS), perusahaan yang terafiliasi Artha Graha Group.

Morhaban mengatakan, saat harga TBS sawit anjlok dengan rata-rata dari Rp 3.500 menjadi Rp 2.500 hingga Rp 2.700 per kilogram, pihaknya tidak merasakan gejolak tersebut.

Pihak perusahaan tetap membeli TBS sesuai harga Dinas Perkebunan (Disbun) Kalimantan Barat (Kalbar).

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, Disbun Pemerintah Provinsi Kalbar pada minggu keempat bulan Mei menetapkan harga TBS sawit usia tanaman 3 tahun Rp 2.533,78 per kilogram.

Kemudian, Rp 2.717,79 per kilogram untuk usia tanaman 4 tahun;

Rp 2.914,55 per kilogram untuk tanaman usia 5 tahun dan seterusnya.

Harga TBS tertinggi Rp 3.370,64 per kilogram yang dipanen dari tanaman berusia 10 hingga 20 tahun.

“PT CUS membeli TBS tidak berdasarkan harga pasar yang lebih rendah, tapi harga Disbun,” ujar Morhaban.

Harga TBS diketahui anjlok setelah pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI sebagai eksportir tunggal komoditas sawit.

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono alias Mas Dar dalam konferensi pers bersama asosiasi petani, pabrik kelapa sawit, dan eksportir di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono alias Mas Dar persoalan itu timbul karena faktor psikis.

Pemerintah telah menjelaskan PT DSI tidak akan membuat pungutan kepada para eksportir produk olahan sawit bertambah.

“Harusnya dengan adanya DSI ini pelaku usaha yang selama ini baik-baik saja (tidak curang) itu tidak akan ada imbas siapapun tidak akan ada perubahan,” ujar Mas Dar di kantornya, Jumat.

Mas Dar mengatakan, Kementerian Pertanian telah mengantongi 139 pabrik kelapa sawit (refinery) yang menurunkan harga TBS.

Setelah diperingatkan beberapa hari lalu, 16 pabrik di antaranya kembali membeli dengan harga normal.

Saat ini, masih terdapat 123 pabrik yang membeli TBS petani di bawah harga acuan.

Pihaknya pun mengingatkan pabrik kelapa sawit dan eksportir beroperasi seperti biasa.

Pembelian TBS telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 Tahun 2024.

“Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin,” tegas Mas Dar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono alias Mas Dar, mengaku telah mengantongi 139 pabrik kelapa sawit (PKS) yang menurunkan harga Tandan Buah Segar (TBS).

Harga TBS dilaporkan anjlok usai pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal produk kelapa sawit.

“Kami sudah mengidentifikasi ada 139 pabrik PKS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini yang menurunkan pembelian harga TBS-nya,” kata Mas Dar saat ditemui di Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Mas Dar mengatakan, pihaknya menerima sejumlah asosiasi petani sawit dan pengusaha guna membicarakan persoalan anjloknya harga TBS.

Menurutnya, harga TBS itu ambruk karena efek psikologis akibat pengumuman rencana ekspor satu pintu melalui PT DSI.

Persoalan itu diantaranya timbul karena banyak pelaku usaha yang khawatir lantaran tidak mengetahui tugas dan kewenangan PT DSI.

Setelah memberikan penjelasan itu, Mas Dar berharap pabrik kelapa sawit kembali membeli TBS dengan harga acuan yang disepakati di masing-masing wilayah.

Pihaknya berharap pemerintah tidak perlu sampai mengambil tindakan hukum maupun administratif kepada pabrik kelapa sawit.

“Yang jelas kami selalu punya hati iktikad baiklah, bahwa tidak semua orang itu kemudian punya niatan jahat lah,” ujar Mas Dar.

Meski demikian, jika pemerintah menemukan terdapat tindakan merugikan dan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja sehingga petani merugi akan ditindak.

“Apakah sanksi administratif dan lain-lain tadi itu,” tuturnya.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung, mengatakan penurunan harga TBS di setiap daerah bervariasi.

Namun, harga rata-rata TBS petani swadaya seharusnya Rp 3.600 per kilogram dan petani mitra industri Rp 4.000 per kilogram.

Namun, saat ini harga TBS di petani swadaya turun menjadi sekitar Rp 1.800 hingga Rp 2.200 per kilogram dan petani mitra Rp 3.600 per kilogram.

Sementara, Harga Pokok Produksi (HPP) TBS Rp 2.000 per kilogram.

Artinya, petani mengalami kerugian ketika TBS dihargai Rp 1.800 per kilogram.

“Rp 2.000 HPP itu biaya modal. Jadi tombok,” kata dia.

Gulat juga mengatakan saat ini sebenarnya harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar global sedang tinggi.

Di Malaysia dan Rotterdam, rata-rata harga CPO Rp 18.000 per liter.

“Masa kita 11.000? Yang bener aja. Kan gitu, dari mana alasannya?” ujar Gulat.

Bisnis.com, PEKANBARU - Empat asosiasi petani kelapa sawit nasional menyuarakan kekhawatiran atas anjloknya harga tandan buah segar (TBS) usai pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis, termasuk kepala sawit atau crude palm oil (CPO).

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Sawitku Masa Depanku (Samade), Serikat Petani Kelapa Sawit Indonesia (SPKSI), dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Pola Inti Rakyat (Aspekpir) menggelar pertemuan selama tiga jam guna membahas dampak kebijakan tersebut terhadap harga sawit di tingkat petani.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan sebelum pertemuan berlangsung, masing-masing asosiasi terlebih dahulu berdiskusi dengan dewan pakar internal untuk memetakan kondisi industri sawit nasional usai pidato Presiden Prabowo Subianto terkait aturan ekspor SDA di DPR RI beberapa hari lalu.

Menurutnya, sejak pemerintah mengumumkan rencana penataan tata kelola ekspor komoditas strategis, harga TBS di tingkat petani langsung mengalami tekanan signifikan.

“Di berbagai provinsi, penurunan harga TBS mencapai Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram,” ujar Gulat, dikutip Sabtu (23/5).

Ia menilai penurunan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan koreksi harga CPO di pasar. Berdasarkan perhitungan umum industri, setiap penurunan harga CPO sebesar Rp1.000 per kilogram biasanya hanya menekan harga TBS sekitar Rp300 per kilogram.

“Sementara saat ini, harga CPO terkoreksi sekitar Rp450-Rp600 per kilogram, tetapi harga TBS justru turun hingga Rp1.000 per kilogram. Ada indikasi kondisi ini dimanfaatkan oleh sejumlah pabrik kelapa sawit untuk membeli TBS petani dengan harga lebih murah,” katanya.

Gulat juga menyebutkan bahwa kepanikan mulai terjadi di kalangan petani sawit. Menurut dia, penurunan harga tersebut berdampak langsung terhadap daya beli dan kemampuan petani dalam menjaga produktivitas kebun.

Sebagai gambaran, penurunan harga TBS sebesar Rp800 per kilogram dapat menyebabkan kerugian sekitar Rp8 juta untuk setiap 10 ton hasil panen petani. Nilai tersebut, kata dia, setara dengan pembelian sekitar 14 sak pupuk urea subsidi dengan asumsi harga Rp600.000 per sak.

Meski demikian, empat asosiasi petani sawit itu menyatakan tetap mendukung langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola ekspor CPO dan produk turunannya. Namun, mereka meminta pemerintah memastikan stabilitas harga TBS di tingkat petani tetap terjaga.

Dalam pertemuan tersebut, asosiasi juga meminta PT Daya Sawit Indonesia (DSI) segera mengantisipasi potensi permainan harga oleh pabrik kelapa sawit, terutama dalam pembelian TBS petani dengan berbagai alasan teknis.

Selain itu, asosiasi mengusulkan penerapan konsep satu harga TBS nasional bagi petani sawit dari Aceh hingga Papua, dengan membedakan kategori petani bermitra dan petani swadaya.

“Ke depan, penetapan harga tidak lagi melalui masing-masing dinas perkebunan daerah, tetapi melalui sistem harga nasional yang ditetapkan DSI,” ujarnya.

Asosiasi juga mengusulkan agar DSI lebih difokuskan sebagai regulator, pengawas, dan satuan tugas pengendalian ekspor CPO, sementara fungsi operator perdagangan diserahkan kepada bursa ekspor komoditas yang dinilai lebih berpengalaman dan dipercaya pasar.

Menurut Gulat, mekanisme perdagangan melalui bursa komoditas akan mendukung transparansi tata kelola ekspor sebagaimana diinginkan pemerintah, sekaligus menekan potensi penyelewengan yang merugikan negara maupun petani.

“Harapan petani sederhana, yakni penerimaan negara sesuai dengan luasan dan produksi sawit nasional, harga TBS tetap terjaga, dan korporasi dapat bekerja lebih sehat dengan data yang transparan dan akurat,” katanya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Kalimantan Timur memperlihatkan tren kenaikan yang konsisten dalam beberapa pekan terakhir, seiring dengan penguatan crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah di pasar global.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perkebunan Kaltim, Ahmad Muzakkir, menyatakan reli harga mingguan ini dipicu oleh akselerasi harga CPO di bursa internasional serta lonjakan permintaan pasar.

"Harga rata-rata tertimbang CPO ditetapkan sebesar Rp15.293,70/kilogram, sedangkan harga kernel mencapai Rp14.681,40/kilogram," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (18/5/2026).

Merujuk pada penetapan harga periode 1–15 Mei 2026, nilai TBS sawit bervariasi berdasarkan umur tanaman.

Pohon berusia tiga tahun dihargai Rp3.190,48/kilogram, usia empat tahun Rp3.292/kilogram, usia lima tahun Rp3.382,77/kilogram, dan usia enam tahun Rp3.457,08/kilogram.

Sementara itu, tanaman berusia tujuh tahun dibanderol Rp3.507,07/kilogram, delapan tahun Rp3.563,83/kilogram, sembilan tahun Rp3.607,22/kilogram, dan mencapai puncaknya pada umur sepuluh tahun dengan harga Rp3.623,96/kilogram.

Kendati demikian, standar harga yang diumumkan tersebut hanya berlaku bagi petani yang telah menjalin kontrak kemitraan dengan pemilik pabrik kelapa sawit di Kaltim, khususnya dalam skema kebun plasma.

Dalam praktiknya, tidak semua petani menikmati harga acuan tersebut secara utuh.

Ahmad menekankan bahwa eksistensi kerja sama antara kelompok tani dengan pabrik minyak sawit (PMS) diharapkan mampu menjadi benteng proteksi agar harga TBS tidak lagi dikendalikan oleh tengkulak.

Dia pun berharap adanya kerja sama kelompok tani dengan pihak pabrik minyak sawit dapat membuat harga TBS petani sesuai dengan harga normal.

"Sehingga kesejahteraan kelompok tani kelapa sawit melalui kerja sama ini hendaknya dapat terwujud," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengharapkan dukungan pemerintah terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun karena keberadaannya mampu meningkatkan kesejahteraan petani sawit khususnya petani sawit swadaya.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung menyatakan kehadiran PKS Komersil atau PKS tanpa kebun menyebabkan tata niaga harga tandan buah segar (TBS) sawit petani bermitra dan swadaya menjadi lebih kompetitif dan sehat.

"Tata niaga harga TBS sawit berkeadilan sangatlah penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit, terkhusus petani sawit swadaya," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Namun, lanjutnya, saat ini pabrik kelapa sawit komersil (PKS Tanpa Kebun) satu-satunya harapan petani swadaya malahan mau ditutup karena adanya usulan pihak-pihak yang ingin memonopoli.

Gulat menyebutkan dari 6,87 juta ha kebun sawit yang dikelola oleh petani, hanya 6,8 persen petani bermitra sedangkan 93,2 persen adalah petani swadaya atau petani mandiri.

"Jika PKS komersil benar-benar ditutup dampaknya akan sangat dirasakan oleh jutaan petani swadaya. Apalagi, saat ini ada 6,87 juta hektar kebun sawit rakyat yang menghidupi 17 juta KK (belum termasuk anak istri) petani sawit dan pekerja sawit," ujarnya.

Menurut dia ada sejumlah manfaat yang diterima petani swadaya dengan kehadiran pabrik sawit komersial yakni pasar tata niaga TBS sawit menjadi lebih kompetitif karena secara langsung menjaga stabilitas dan daya saing harga di tingkat petani, baik bermitra maupun swadaya.

Kemudian, akses petani swadaya menjadi lebih mudah untuk menjual buah sawitnya karena kehadiran pabrik sawit komersial akan mengurangi antrian buah sawit ketimbang menjual ke pabrik sawit konvensional (inti-plasma).

"Sebabnya, pabrik sawit konvensional akan mengutamakan mengolah buah dari kebun sendiri dan membeli dari petani mitra," katanya.

Selain itu, kehadiran pabrik sawit komersial membuat kompetisi sehat, tidak ada monopoli oleh satu atau dua pabrik.

Pabrik sawit komersial, menurut dia juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sebab ada penyerapan tenaga kerja dan terciptanya investasi serta perputaran uang di masyarakat.

Gulat menegaskan saat ini yang dibutuhkan upaya agar semua PKS konvensional mematuhi regulasi pemerintah khususnya penetapan harga TBS provinsi, sedangkan untuk PKS komersil supaya minimal 20 persen bahan bakunya berasal dari mitra swadaya yang sudah diatur melalui Permentan 13/2024.

Apkasindo menyayangkan adanya wacana untuk melarang pabrik sawit tanpa kebun yang akhir-akhir ini bermunculan, sebab, pabrik sawit ini juga memiliki payung hukum melalui KBLI 10431 (Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit) berkaitan pengolahan di mana sesuai dengan norma perizinan tercantum pada PP No. 28 Tahun 2025 dan Permenperin No. 37 Tahun 2025.

Sebagai solusi, menurut dia, pemerintah mewajibkan semua pabrik sawit tanpa kecuali untuk bermitra dengan petani, minimal 20 persen dari kebutuhannya. Dengan bermitra, semua pasokan tandan buah segar (TBS) sawit dipastikan akan bersumber dari petani mitranya dan mendapatkan harga yang ditetapkan Disbun (dinas perkebunan).

“Usulan skema kemitraan dari Apkasindo menguntungkan semua pihak baik pabrik sawit konvensional, PKS komersil, petani sawit Swadaya dan plasma, yaitu adanya kepastian pasokan TBS," katanya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan Erwin Asmadi menyatakan dukungan keberadaan pabrik sawit tanpa kebun karena melindungi harga TBS sawit.

“Harga TBS sawit di Bangka Selatan yang diterima petani sangatlah rendah, di bawah Rp3.000/kg. Jauh di bawah ketetapan harga TBS provinsi,” ujarnya saat audiensi jajaran DPRD Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung dengan DPP Apkasindo.

Oleh karena itu dia menolak usulan larangan pabrik sawit tanpa kebun karena petani butuh keseimbangan harga dan tata niaga yang berkeadilan.

"Sebaiknya ada sinergi serta keseimbangan antara pabrik sawit dengan kebun dan tanpa kebun," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan untuk meninjau kembali alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit bagi daerah penghasil. Hal ini dinilai penting mengingat porsi yang diterima daerah saat ini masih belum mencerminkan kontribusi besar sektor sawit terhadap penerimaan negara.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menyampaikan bahwa selama ini daerah penghasil sawit memperoleh bagian yang relatif terbatas dibandingkan nilai ekonomi yang dihasilkan dari wilayahnya. Sementara itu, sektor sawit memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, antara lain melalui pungutan ekspor dan bea keluar.

“DBH Sawit adalah hak daerah penghasil. Namun kenyataannya, dana yang kembali ke daerah masih sangat kecil dibandingkan dengan nilai perdagangan sawit dan penerimaan negara dari sektor ini. Pemerintah pusat harus lebih adil dalam mendistribusikan manfaat ekonomi sawit kepada daerah,” ujar Sabarudin saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) SPKS Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.

Saat ini skema DBH Sawit diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2023 dan diperbarui melalui PMK Nomor 10 Tahun 2026. Dana ini bersumber dari penerimaan negara yang berasal dari bea keluar dan pungutan ekspor kelapa sawit, yang seharusnya dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung pembangunan daerah penghasil.

Namun SPKS menilai bahwa kebijakan fiskal sektor sawit saat ini masih belum mencerminkan prinsip keadilan bagi daerah penghasil.

SPKS menyoroti bahwa pemerintah terus meningkatkan pungutan dari sektor sawit. Pada tahun 2026, tarif Bea Keluar crude palm oil (CPO) mencapai USD 148 per metrik ton, sementara pungutan ekspor CPO juga meningkat menjadi USD 123,7035 per MT atau sekitar 12,5 persen dari harga referensi CPO periode April 2026.

Ironisnya, sebagian besar dana pungutan ekspor tersebut justru dialokasikan untuk subsidi program biodiesel, terutama untuk program mandatori biodiesel B40.

“Selama ini sekitar 90 persen dana pungutan ekspor sawit atau sekitar Rp50 triliun setiap tahun digunakan untuk subsidi biodiesel. Program ini memang penting bagi energi nasional, tetapi jangan sampai daerah penghasil sawit justru tidak mendapatkan manfaat yang adil dari kekayaan sumber daya yang berasal dari wilayah mereka,” tegas Sabarudin.

SPKS menilai bahwa sudah saatnya pemerintah pusat menyeimbangkan kebijakan tersebut dengan meningkatkan alokasi DBH Sawit bagi daerah penghasil agar manfaat ekonomi sawit dapat dirasakan secara lebih merata.

Sebagai contoh, Kabupaten Sekadau di Kalimantan Barat pada tahun 2026 hanya menerima sekitar Rp3 miliar per tahun dari DBH Sawit. Nilai ini dinilai sangat kecil dibandingkan dengan nilai perdagangan sawit dari wilayah tersebut yang mencapai ratusan miliar rupiah, serta kontribusi pajak dari sektor sawit yang mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa daerah penghasil sawit belum mendapatkan porsi yang adil dari kontribusi besar sektor sawit terhadap perekonomian nasional,” ujar Sabarudin.

Selain itu, SPKS juga menyoroti basis data yang digunakan oleh Kementerian Keuangan dalam menghitung alokasi DBH Sawit yang dinilai belum akurat. Selama ini perhitungan banyak mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), yang tidak selalu mencerminkan kondisi terbaru di lapangan.

“Kami meminta Kementerian Keuangan menggunakan data yang lebih mutakhir dari pemerintah daerah atau Kementerian Pertanian yang diperbarui setiap tahun. Pemerintah daerah harus dilibatkan dalam proses verifikasi data agar tidak terjadi ketimpangan alokasi dana,” jelasnya.

SPKS menegaskan bahwa peningkatan DBH Sawit sangat penting bagi daerah penghasil untuk memperbaiki infrastruktur perkebunan, terutama jalan produksi yang menghubungkan kebun petani dengan pabrik kelapa sawit. Infrastruktur yang buruk selama ini menyebabkan biaya transportasi yang tinggi bagi petani.

Saat ini banyak petani sawit harus menanggung biaya angkut hingga sekitar Rp1.000 per kilogram, yang secara langsung mengurangi pendapatan petani.

“Jika dana DBH ditingkatkan dan digunakan untuk memperbaiki jalan produksi, maka biaya angkut petani bisa ditekan, kualitas buah tetap terjaga, dan harga yang diterima petani bisa lebih baik,” tambahnya.

SPKS juga mendorong pemerintah daerah agar memanfaatkan dana DBH Sawit tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk memperbaiki tata kelola sektor sawit rakyat, termasuk percepatan pendataan petani melalui Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) serta pembinaan petani untuk memenuhi standar sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Menurut SPKS, penguatan data petani dan sertifikasi keberlanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa sawit rakyat semakin berdaya saing dan berkelanjutan di pasar global.

“Daerah penghasil sawit telah berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional. Sudah saatnya pemerintah pusat memberikan porsi yang lebih adil kepada daerah melalui peningkatan Dana Bagi Hasil Sawit,” pungkas Sabarudin.

Bisnis.com, PEKANBARU - Kenaikan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Riau yang kini menembus Rp4.047 per kilogram untuk TBS usia 10-20 tahun, ternyata belum sepenuhnya membawa angin segar bagi petani. Pasalnya, lonjakan harga pupuk justru menjadi beban baru yang menggerus keuntungan.

Sekretaris Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau Djono Albar Burhan mengatakan meski tren harga sawit sedang positif, kondisi di lapangan tidak sepenuhnya menguntungkan petani.

“Memang saat ini harga sawit sudah tembus Rp4.047 per kilogram, ini tentu menjadi berkah. Namun di tingkat petani, harga yang diterima hanya sekitar Rp3.000 sampai Rp3.200 per kilogram,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (15/4/2026).

Di sisi lain, kenaikan harga pupuk dinilai menjadi persoalan serius yang dihadapi petani saat ini. Menurutnya, harga pupuk justru ikut melonjak saat harga sawit naik, namun tidak ikut turun ketika harga sawit merosot.

“Ketika harga sawit naik, harga pupuk juga ikut naik. Sementara saat harga sawit turun, pupuk tidak ikut turun,” ungkapnya.

Dia menyebutkan, kondisi tersebut membuat sebagian petani mengurangi penggunaan pupuk karena keterbatasan biaya, yang berpotensi berdampak pada produktivitas ke depan.

“Harga pupuk yang tinggi mengurangi motivasi petani untuk membeli pupuk. Padahal itu sangat penting untuk menjaga produksi,” jelas Djono.

Menurutnya, kenaikan harga pupuk tidak terlepas dari ketergantungan pada bahan impor, khususnya untuk jenis KCL dan fosfat. Namun, ia mempertanyakan kenaikan harga pupuk urea yang diproduksi di dalam negeri.

“Yang menjadi pertanyaan kami, pupuk urea berasal dari dalam negeri, kenapa ikut naik padahal tidak impor,” katanya.

Sementara itu, dari sisi produksi, petani saat ini juga tengah menghadapi musim trek, meski tidak terlalu signifikan. Namun kondisi cuaca yang mulai membaik diharapkan dapat membantu pemulihan produksi.

“Kami bersyukur curah hujan cukup tinggi saat ini, sehingga bisa mengurangi titik panas dan diharapkan produktivitas sawit kembali meningkat,” tambahnya.

Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, pihaknya tetap berharap kenaikan harga sawit dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani, terutama jika diiringi dengan kebijakan yang mampu menekan biaya produksi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta pemerintah untuk kembali menaikkan dana bantuan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Rp60 juta menjadi Rp90 juta per hektare.

Kenaikan tersebut dinilai penting untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan program PSR selama ini.

Mayoritas petani sawit masih enggan mengikuti program PSR karena khawatir kehilangan pendapatan selama masa peremajaan kebun yang berlangsung sekitar 1–4 tahun hingga tanaman kembali menghasilkan.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menyampaikan bahwa peningkatan dana PSR diperlukan agar petani memiliki dukungan pembiayaan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan hidup selama masa peremajaan kebun.

Menurutnya, selama ini target program PSR sulit tercapai karena petani tidak memiliki jaminan penghasilan selama proses peremajaan berlangsung.

“Kami meminta pemerintah menaikkan dana PSR menjadi Rp90 juta per hektare agar petani memiliki dukungan yang cukup selama masa peremajaan kebun. Tanpa jaminan ekonomi, wajar jika petani ragu mengikuti program PSR,” ujar Sabarudin, Kamis (26/3/2026).

Ia juga menilai bahwa peningkatan dana PSR akan mempercepat realisasi program tersebut.

Pasalnya, dana sawit yang berasal dari pungutan ekspor selama ini sangat besar, namun pemanfaatannya untuk petani masih relatif kecil.

Dana yang dikelola melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berasal dari pungutan ekspor kelapa sawit yang secara tidak langsung mempengaruhi harga tandan buah segar (TBS) petani.

Setiap tahunnya, dana yang terkumpul dapat mencapai Rp30–50 triliun.

Namun, sebagian besar dana tersebut digunakan untuk subsidi program biodiesel yang nilainya sekitar Rp40 triliun setiap tahun.

“Artinya, dana tersebut lebih banyak menguntungkan perusahaan biodiesel yang sebagian besar merupakan kelompok usaha besar. Karena itu, sudah sewajarnya dana PSR dinaikkan untuk menciptakan keadilan dalam pengelolaan dana sawit,” tambahnya.

SPKS menilai program PSR sangat penting bagi masa depan produksi sawit nasional. Saat ini banyak kebun sawit petani yang telah berusia lebih dari 25 tahun sehingga produktivitasnya terus menurun dan membutuhkan peremajaan.

Selain itu, produktivitas kebun sawit petani saat ini rata-rata masih di bawah 12 ton TBS per hektare per tahun. Melalui program PSR, produktivitas tersebut berpotensi meningkat hingga 20–25 ton TBS per hektare per tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ribuan petani sawit rakyat dari berbagai daerah mendesak Mahkamah Agung (MA) untuk mengabulkan gugatan uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024. Aturan tersebut dinilai mengancam keberlangsungan hidup petani sawit kecil dan berpotensi memicu kemiskinan serta pengangguran baru di wilayah pedesaan.

Salah seorang perwakilan petani penggugat PP Nomor 45/2024 dari Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Edi Sabirin, menyebutkan bahwa dampak aturan tersebut sudah dirasakan ia dan masyarakatnya secara langsung.

“Di Kecamatan kami, Silat Hilir, sedikitnya 600 petani terdampak akibat klaim kawasan hutan terhadap lahan yang telah lama mereka Kelola,” ujar Edi di Jakarta, Senin (19/1/2026).

Ia menambahkan sebagian besar lahan petani dengan luas sekitar 1.600 hektare diklaim sebagai kawasan hutan dan masuk dalam rencana penertiban serta penerimaan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

“Moral dan mental kami terganggu. Lebih dari 600 keluarga terancam kehilangan mata pencaharian. Kami berharap negara melihat masalah ini dengan serius,” ujar Edi yang juga merupakan perwakilan suku Daya Kalbar ini.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), yang mewakili puluhan ribu petani sawit rakyat dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dalam gugatan uji materiil ini, menilai kebijakan tersebut sangat mengancam keberlangsungan hidup petani sawit kecil.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung akan menjadi penentu masa depan perkebunan sawit Indonesia sekaligus menjadi ujian keadilan agraria. Menurutnya, pengenaan denda Rp45 juta per hektare merupakan bentuk ketidakadilan nyata bagi petani sawit kecil.

“Ini bukan hanya soal sawit rakyat, tetapi juga soal kehidupan petani kecil,” tegas Sabarudin.

SPKS mendesak Mahkamah Agung segera mengabulkan gugatan uji materiil yang diajukan ribuan petani sawit rakyat. Menurut SPKS, langkah tersebut sejalan dengan fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.

“Jika petani kecil terpukul, maka rantai industri sawit dari hulu hingga hilir tentu akan ikut terdampak,” tutup Sabarudin.