Pemerintah dapat memaksimalkan momentum krisis energi akibat perang Iran kali ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang distribusi energi ke masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai pemerintah perlu mempercepat kinerja Badan Pengelola Investasi Danantara untuk mendorong investasi di sektor energi, khususnya energi terbarukan di tengah tekanan krisis energi global.

“Pemerintah dapat memaksimalkan momentum krisis energi akibat perang Iran kali ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang distribusi energi ke masyarakat,” demikian rekomendasi laporan tersebut.

Salah satu yang didorong adalah percepatan pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan impor LPG. Hingga saat ini, realisasi sambungan jargas baru mencapai sekitar 900 ribu rumah tangga.

Menurut CORE, Indonesia memiliki potensi investasi besar di sektor hulu energi, namun pengembangan sektor hilir masih tertinggal. Untuk itu, percepatan investasi di sisi hilir dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi domestik.

Selain itu, Danantara juga dinilai dapat memainkan peran strategis dalam mendorong investasi energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang memiliki potensi besar di Indonesia.

Di sisi lain, CORE mencatat eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah mendorong harga minyak dunia melonjak hingga mencapai 112 dolar AS per barel pada kuartal I-2026, jauh di atas asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2026 sebesar 70 dolar AS per barel.

Kenaikan tersebut langsung menekan ruang fiskal pemerintah. Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja subsidi dan kompensasi energi hingga Februari 2026 mencapai Rp51,5 triliun atau naik 382,6 persen secara tahunan.

Tekanan eksternal juga tercermin dari penurunan cadangan devisa menjadi 151,9 miliar dolar AS pada Februari, capital outflow sebesar 1,1 miliar dolar AS pada Maret, serta kenaikan imbal hasil surat berharga negara (SBN) ke level 7,5 persen dengan spread terhadap US Treasury melebar menjadi 243 basis poin.

Dalam simulasi CORE, defisit APBN berpotensi melebar dari baseline Rp689 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB menjadi Rp801 triliun jika harga minyak berada di kisaran 100 dolar AS per barel.

Bahkan, defisit dapat meningkat hingga Rp914 triliun atau 3,55 persen terhadap PDB jika harga minyak bertahan di level 112 dolar AS per barel.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) menekankan pentingnya keadilan (fairness) dalam mendukung investasi pengembangan proyek-proyek energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

Direktur Manajemen Risiko PLN Adi Lumakso dalam acara Economic Briefing 2026 di Jakarta, Kamis, mengatakan aspek ini krusial karena dalam pengembangan proyek EBT memerlukan sinergi yang melibatkan pemerintah hingga pihak swasta.

“PLN juga akan menciptakan iklim investasi yang menarik, artinya ada fairness disini. Ada fairness itu, ya, memang ini ada porsinya masing-masing, kemudian dipastikan para pihak yang terkait itu juga akan menjalankan return yang memadai, supaya dapat investasi,“ kata Adi.

Lebih lanjut, ia mengatakan hal ini juga senada dengan upaya penguatan konektivitas jaringan antarpulau. Misalnya, kondisi di mana pasokan listrik yang berlebih di Pulau Jawa bisa diintegrasikan dengan sistem kelistrikan Pulau Sumatera.

“Memang program (pengembangan EBT) ini besar sekali, karena memang mengubah (transisi energi) ini, diperlukan investasi yang luar biasa. Itu emang besar sekali, terkait sama kapasitas yang dibangun juga besar, apalagi negara kita negara kepulauan,” ujar dia.

Adi mengatakan, PLN memastikan investasi pengembangan EBT pun didukung dengan regulasi penunjang dari pemerintah dan keterlibatan mitra-mitra strategis lainnya.

“PLN tidak akan sendiri. PLN masih menggandeng pemerintah (terkait) regulasi, kemudian juga dari swasta untuk sama-sama, dan juga para mitra strategis di instansi pemerintah dan juga swasta agar bisa kolaborasi, sinergi untuk memastikan ini bisa jadi bagus,” katanya.

Sementara itu, pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam percepatan transisi energi menuju sistem kelistrikan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan 76 persennya berasal dari energi terbarukan seperti surya, air, angin, dan panas bumi, serta didukung oleh sistem penyimpanan energi (baterai dan pumped-storage hydropower).

Lebih rinci, target energi terbarukan dalam RUPTL tersebut mencakup 42,6 GW dari EBT yang meliputi 17,1 GW tenaga surya, 11,7 GW air, 7,2 GW angin, dan 5,2 GW panas bumi.

Komitmen ini semakin diperkuat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 GW dalam waktu relatif singkat, sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus mendukung target ambisius 100 persen listrik dari energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dukungan fiskal untuk ketahanan energi sebesar Rp402,4 triliun pada 2026.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) hingga implementasi mandatori biodiesel B50 dinilai menjadi momentum strategis untuk mempercepat transisi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan P. Roeslani menyatakan pemerintah memanfaatkan kebijakan tersebut untuk mendorong investasi di sektor energi bersih. Langkah ini menjadi bagian dari agenda transformasi nasional yang lebih luas.

“Di satu sisi kami mengambil momentum ini untuk mengakselerasi beberapa kebijakan dari segi investasi dalam rangka mempercepat penggunaan renewable energy baru terbarukan seperti geothermal, solar, untuk elektrifikasi, hydro dan lainnya,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026).

Menurut Rosan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari “8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional” yang juga mencakup sektor energi. Pendekatan ini diharapkan memberikan dampak positif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap konsumsi energi nasional.

Salah satu kebijakan utama adalah penerapan WFH bagi ASN pusat dan daerah setiap hari Jumat. Sementara itu, sektor swasta akan menyesuaikan dengan ketentuan dari Kementerian Ketenagakerjaan sesuai karakteristik masing-masing industri.

Selain itu, pemerintah juga mendorong efisiensi mobilitas melalui pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik. Penggunaan transportasi publik juga menjadi fokus dalam upaya penghematan energi.

Efisiensi turut diterapkan pada perjalanan dinas, dengan pengurangan hingga 50% untuk dalam negeri dan 70% untuk luar negeri. Langkah ini dinilai mampu menekan konsumsi energi berbasis fosil secara signifikan.

“Ini merupakan satu langkah secara komprehensif, baik jangka pendek, menengah, dan panjang, yang tentunya akan menimbulkan dampak positif terhadap penggunaan energi,” tambah Rosan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan respons adaptif terhadap dinamika global sekaligus upaya memperkuat kemandirian energi nasional.

Pemerintah juga akan mulai menerapkan kebijakan B50 pada 1 Juli 2026. Program ini diproyeksikan mampu mengurangi konsumsi bahan bakar fosil secara signifikan.

Menurut Airlangga, implementasi B50 yang didukung oleh kesiapan Pertamina berpotensi menekan penggunaan BBM fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun.

“Dan ini dalam satu tahun, tentu dalam 6 bulan ada penghematan dari fosil dan ada penghematan subsidi dari biodiesel yang nilainya diperkirakan Rp48 triliun,” ujarnya.

Dengan kombinasi kebijakan efisiensi dan akselerasi EBT, pemerintah optimistis transisi energi dapat berjalan lebih cepat sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Angin segar berembus dari lanskap pembiayaan energi terbarukan di Indonesia. Komitmen pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia naik dari US$21,4 miliar menjadi US$21,8 miliar atau setara Rp368 triliun (asumsi kurs Rp16.875 per US$).

Kabar ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belum lama ini. Dia mengatakan, dari total angka tersebut, pendanaan yang telah terealisasi mencapai US$3,4 miliar atau Rp57,39 triliun per Januari 2026.

Menurutnya, hal ini mencerminkan kemajuan nyata dari komitmen yang telah disepakati bersama mitra internasional. Komitmen pendanaan itu juga ditandai dengan penandatanganan dan capaian dua program unggulan JETP yang didukung Jerman.

Dua program tersebut yakni Green Energy Corridor Sulawesi (GECS) dan Green Bond Development Facility (GBDF).

"Kedua program ini merupakan hasil kolaborasi erat antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman, yang mencerminkan kemitraan strategis yang kuat serta kepercayaan bersama dalam mendorong transisi energi yang berkelanjutan,” kata Airlangga melalui keterangan resmi, akhir pekan lalu.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau (Satgas TEH) itu menjelaskan bahwa program GECS difokuskan pada penguatan infrastruktur transmisi listrik. Hal ini guna mendukung integrasi energi terbarukan skala besar.

Sementara itu, GBDF bertujuan memperkuat ekosistem pembiayaan hijau melalui pengembangan pasar obligasi hijau, sosial, dan berkelanjutan di Indonesia.

Airlangga menyebut, program GECS memperoleh dukungan pembiayaan pinjaman konsesional senilai 300 juta euro melalui kerja sama antara PT PLN (Persero) dan KfW Development Bank.

Program ini dinilainya menjadi sangat penting mengingat Sulawesi tengah berkembang sebagai pusat pertumbuhan utama industri, termasuk kawasan pengolahan nikel dan mineral, smelter, serta ekosistem industri kendaraan listrik.

Sementara itu, GBDF merupakan kemitraan berbasis hibah antara KfW Development Bank dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Menurutnya, program ini berperan penting dalam memperkuat ekosistem pembiayaan hijau Indonesia.

Hal ini khususnya melalui pengembangan pasar obligasi hijau dan berkelanjutan, peningkatan kualitas dan kredibilitas penerbitan, serta penguatan kesadaran dan infrastruktur pasar untuk memperluas permintaan dan pasokan investasi berkelanjutan.

Airlangga pun menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atas penyelesaian perjanjian pinjaman dan hibah yang memastikan kredibilitas dan keberlanjutan pembiayaan proyek JETP.

Dia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia turut menghargai dukungan pemerintah Jerman serta kontribusi berkelanjutan dari seluruh mitra dalam International Partners Group (IPG) yang dipimpin bersama oleh Jerman dan Jepang.

Pencabutan Izin Proyek EBT

Kabar dukungan pembiayaan EBT ini mengemuka ketika salah satu proyek energi hijau di Tanah Air disorot. Sebagaimana diketahui, pemerintah mengumumkan pencabutan izin usaha PT North Sumatra Hydro Energy yang merupakan pengelola PLTA Batang Toru dan PT Biomass Andalan Energi.

Izin kedua perusahaan ini dicabut karena indikasi pelanggaran dalam pengelolaan kawasan yang berimbas pada kerusakan ekosistem dan berbuntut pada bencana hidrometeorologi banjir dan longsor di Sumatra pada November 2026.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pencabutan izin usaha PT North Sumatra Hydro Energy (PLTA Batang Toru) dan PT Biomass Andalan Energi berpotensi memicu reaksi investor di sektor EBT.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menilai langkah ini akan berdampak signifikan terhadap persepsi risiko investor di sektor energi terbarukan. Menurutnya, dampak dari pencabutan izin ini sangat bergantung pada transparansi dan dasar hukum yang digunakan pemerintah.

Dia berpendapat, ada dua skenario besar yang akan ditangkap oleh pasar global dan domestik. Fabby menyebut bahwa jika pencabutan izin didasarkan pada bukti pelanggaran lingkungan yang konkret, hal ini justru akan menguntungkan iklim investasi dalam jangka panjang.

"Jika alasannya jelas bahwa perusahaan melanggar aturan lingkungan atau tidak melaksanakan pengendalian risiko sesuai Amdal, maka pencabutan itu wajar. Ini mengirimkan sinyal bagus kepada investor bahwa pengembang tidak boleh main-main dengan pengelolaan lingkungan," ujar Fabby kepada Bisnis.

Dia menekankan bahwa penegakan hukum yang konsisten akan memastikan bahwa hanya perusahaan dengan standar environmental, social, and governance (ESG) tinggi yang dapat beroperasi di Indonesia sehingga menciptakan kompetisi yang sehat.

Di sisi lain, Fabby memperingatkan potensi sentimen negatif jika kebijakan ini diambil tanpa akuntabilitas yang jelas. Dia menyoroti keterlibatan modal besar dan kemitraan strategis, seperti pada proyek PLTA Batang Toru besutan PT North Sumatra Hydro Energy yang melibatkan investor asal China dan anak usaha PT PLN (Persero).

"Kalau dicabut tanpa alasan jelas, itu akan menimbulkan persepsi risiko baru. Investor akan ragu-ragu. Kita tidak ingin ini hanya sekadar menunjukkan populisme karena ada bencana lalu mencari 'kambing hitam'. Itu akan jadi masalah bagi iklim investasi kita," kata Fabby.

Khusus untuk PLTA Batang Toru, Fabby menyayangkan pencabutan ini. Pasalnya, proyek berkapasitas sekitar 510 MW tersebut sudah masuk fase konstruksi dan memiliki peran vital bagi sistem kelistrikan Sumatra.

Dia menjelaskan, PLTA Batang Toru dirancang untuk menyuplai listrik pada saat beban puncak, bukan sebagai pembangkit base-load 24 jam. Oleh karena itu, pencabutan izin secara mendadak berpotensi mengganggu perencanaan sistem kelistrikan di Sumatra Utara.

Fabby juga mempertanyakan fungsi pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) selama ini. Padahal, proyek sebesar ini sudah mengantongi izin amdal dan diawasi secara bertahap.

Oleh sebab itu, adanya pelanggaran yang berujung pencabutan izin menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas monitoring pemerintah sebelum bencana terjadi.

"Jika terbukti bersalah, tidak hanya izin yang dicabut, mereka bahkan harus dipaksa membayar denda atas kerusakan yang diakibatkan. Namun, pemerintah harus adil dalam melihat apakah bencana tersebut murni kesalahan perusahaan atau faktor hulu lainnya," kata Fabby.

Bisnis.com, JAKARTA — Perkembangan komitmen iklim global sepanjang 2025 cenderung berjalan di tempat. Emisi gas rumah kaca global terus meningkat, sementara target penurunan emisi di banyak negara belum bergerak signifikan dan masih jauh dari jalur aman untuk mencegah krisis iklim yang lebih parah.

Ironi tersebut tampak makin jelas dengan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang secara terbuka menarik kembali sejumlah agenda iklim dan menentang transisi energi bersih. Namun demikian, di balik stagnasi kebijakan dan tekanan politik tersebut, 2025 tetap mencatat sejumlah kemajuan monumental dalam upaya dekarbonisasi global.

Secara struktural, Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU) mencatat bahwa dunia bergerak lebih cepat menuju ekonomi rendah karbon dibandingkan dengan satu dekade lalu. Investasi global untuk transisi energi bersih, mulai dari energi surya, angin, baterai, hingga penguatan jaringan listrik, diperkirakan mencapai rekor baru sebesar US$2,2 triliun pada 2025. Arus modal ini mencerminkan perubahan fundamental dalam sistem energi global, meski belum cukup untuk sepenuhnya menahan laju pemanasan global.

“Apakah ini cukup untuk menjaga kita tetap aman? Jelas belum. Namun, jika dibandingkan dengan arah yang kita tuju sepuluh tahun lalu, ini adalah kemajuan yang sangat signifikan,” kata Gareth Redmond-King, international lead di ECIU, dikutip dari Bloomberg.

Tahun ini juga menjadi tonggak ketika kapasitas pembangkit energi terbarukan mencapai rekor baru, harga baterai makin terjangkau, dan perlindungan terhadap laut lepas memasuki fase yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Di sisi lain, pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) mempercepat riset iklim dan meningkatkan akurasi prakiraan cuaca. Di tengah dampak perubahan iklim yang kian nyata, masyarakat dan perekonomian global juga mulai memiliki lebih banyak instrumen untuk memitigasi risiko.

Berikut adalah sejumlah kemajuan dalam aspek iklim yang dihimpun oleh Bloomberg.

Booming Energi Bersih

Investasi global pada teknologi bersih tercatat jauh melampaui pendanaan untuk industri berbasis bahan bakar fosil. Setiap US$1 yang dialokasikan untuk proyek fosil, sekitar US$2 mengalir ke energi bersih. Pada negara-negara pengemisi terbesar dunia seperti China, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan India, rasio tersebut bahkan mencapai US$2,6.

Pada paruh pertama 2025, aliran dana ke sektor energi terbarukan kembali mencetak rekor dan meningkat 10% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan nilai mencapai US$386 miliar menurut kalkulasi BloombergNEF. Pertumbuhan energi surya dan angin bahkan mampu memenuhi seluruh tambahan kebutuhan listrik global pada tiga kuartal pertama 2025.

Dalam tiga tahun terakhir, kapasitas energi terbarukan tumbuh rata-rata hampir 30%. Laju ini menempatkan dunia pada jalur yang relatif dekat dengan target untuk melipatgandakan kapasitas energi bersih pada 2030.

China menjadi motor utama pertumbuhan ini dengan kontribusi sekitar dua pertiga dari penambahan kapasitas surya dan angin global sepanjang 2025. Perkembangan signifikan juga terjadi di sejumlah negara Asia, Eropa, dan Amerika Selatan.

Peran AI dalam Transisi Iklim

Lonjakan kebutuhan listrik akibat pesatnya perkembangan AI turut menghidupkan kembali minat investasi pada teknologi hijau. Sepanjang tiga kuartal pertama 2025, investasi global untuk teknologi bersih yang didominasi oleh reaktor nuklir generasi baru, energi terbarukan, dan solusi pendukung pusat data telah melampaui total investasi sepanjang 2024. Angka ini menjadi kenaikan tahunan pertama sejak puncaknya pada 2022.

Antusiasme pasar juga mendorong peningkatan investasi pada infrastruktur jaringan listrik, tulang punggung transisi energi global. Selain itu, AI berperan penting dalam menghadirkan solusi iklim baru, mulai dari optimalisasi rute kendaraan listrik otonom, perlindungan infrastruktur dari cuaca ekstrem, hingga pemantauan keanekaragaman hayati dan peningkatan akurasi prakiraan cuaca.

Harga Baterai Terus Turun

Harga baterai yang selama ini menjadi kendala utama elektrifikasi terus mengalami penurunan. Pada 2025, harga baterai per kilowatt-jam (kWh) turun 8% menyentuh rekor terendahnya di US$108 dan diperkirakan turun lagi pada 2026. Penurunan ini didorong oleh efisiensi manufaktur, formulasi kimia yang lebih murah, serta kelebihan kapasitas produksi.

Turunnya harga baterai memperbaiki keekonomian berbagai produk, mulai dari kendaraan listrik hingga sistem penyimpanan energi skala besar. Penyimpanan energi dinilai menjadi kunci untuk menampung listrik dari pembangkit surya dan angin, lalu menyalurkannya kembali saat beban puncak.

Kemajuan Kerja Sama Global

Di tengah mundurnya kebijakan iklim di sejumlah negara, komunitas global tetap mencatatkan kemajuan penting. Perjanjian perlindungan laut lepas akhirnya memperoleh ratifikasi yang cukup dan akan mulai berlaku pada awal 2026. Kehadiran perjanjian ini bakal membuka jalan bagi perlindungan sekitar 60% wilayah laut dunia yang berada di luar yurisdiksi negara mana pun.

Selain itu, Mahkamah Internasional mengeluarkan putusan penasihat yang menegaskan bahwa negara dapat dianggap melanggar hukum internasional jika tidak berupaya menahan pemanasan global pada ambang 1,5 derajat Celsius. Putusan ini dinilai berpotensi memperkuat tekanan terhadap pemerintah untuk meningkatkan aksi iklim.

Adaptasi Iklim Mulai Menguat

Pendanaan untuk adaptasi perubahan iklim juga menunjukkan tren meningkat. Komitmen pendanaan baru diarahkan untuk memperkuat ketahanan petani, infrastruktur, dan komunitas rentan. Instrumen keuangan seperti obligasi bencana (catastrophe bonds) mulai dimanfaatkan tidak hanya untuk menutup kerugian, tetapi juga untuk mendanai upaya pencegahan dan adaptasi terhadap cuaca ekstrem.

Secara keseluruhan, meski 2025 menegaskan bahwa dunia masih jauh dari jalur aman iklim, tahun ini juga memperlihatkan fondasi transisi energi dan adaptasi yang makin kuat. Tantangannya kini adalah memastikan laju kemajuan tersebut mampu mengejar urgensi krisis iklim yang terus membesar.

Bisnis.com, JAKARTA – Saham-saham emiten berportofolio energi baru terbarukan (EBT) masih bergerak moderat sepanjang 2025, meskipun prospek pertumbuhan jangka panjang sektor ini dinilai tetap solid. Kondisi tersebut membuat valuasi sejumlah saham EBT terlihat tertinggal dibandingkan potensi ekspansi bisnisnya ke depan.

Berdasarkan data penutupan perdagangan Jumat (12/12/2025), sejumlah saham emiten EBT mencatatkan kenaikan harga yang relatif terbatas dengan valuasi yang masih rasional. Saham PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) misalnya, naik 24,60% year to date (YtD) dengan rasio price to earnings (PE) tahunan 21,36 kali dan price to book value (PBV) 1,46 kali. Sementara itu, saham PT Kencana Energi Lestari Tbk. (KEEN) menguat 77,87% YtD dengan PE 17,70 kali dan PBV 1,31 kali.

Adapun emiten yang mengembangkan proyek EBT sebagai diversifikasi bisnis juga menunjukkan valuasi relatif rendah. Saham PT Cikarang Listrindo Tbk. (POWR) hanya naik 0,72% YtD dengan PE 8,98 kali dan PBV 0,93 kali, sedangkan PT Sumber Global Energy Tbk. (SGER) menguat 11,52% YtD dengan PE 26,77 kali dan PBV 3,02 kali.

Di sisi lain, sebagian saham EBT telah diperdagangkan pada valuasi yang jauh lebih premium. PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) tercatat naik 3,23% YtD dengan PE 549,56 kali dan PBV 124,61 kali. Saham PT Arkora Hydro Tbk. (ARKO) melesat 459,78% YtD dengan PE 237,33 kali dan PBV 30,30 kali, sementara PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) melonjak 187,16% YtD dengan PE 211,15 kali dan PBV 27,65 kali.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menilai prospek jangka panjang emiten EBT masih terbuka lebar, seiring meningkatnya transisi energi global. Menurutnya, valuasi PGEO, KEEN, POWR, dan SGER relatif lebih menarik dibandingkan saham-saham EBT yang telah diperdagangkan pada level premium seperti BREN dan ARKO.

Dia juga menilai tren global EBT yang kian menguat memberikan fondasi pertumbuhan jangka panjang yang lebih jelas. Emiten EBT dinilai memiliki visibilitas pertumbuhan yang lebih terukur dengan risiko euforia yang relatif lebih rendah.

"Idealnya [masuk investasi] awal 2026 ketika sentimen suku bunga longgar, capex EBT global naik, dan proyek PLN/IPP makin jelas. Buat investor longterm, akumulasi bertahap dari sekarang juga bisa karena valuasi masih murah dan belum premium," kata Wafi kepada Bisnis, Senin (15/12/2025).

Meski demikian, Wafi mengingatkan bahwa potensi kenaikan saham EBT dalam jangka panjang tetap disertai sejumlah risiko. Ekspektasi pertumbuhan yang terlalu agresif dapat berhadapan dengan tantangan struktural di lapangan.

"Risiko utamanya adalah regulasi PLN atau pricing yang lambat, IRR proyek turun karena capex mahal, kompetisi teknologi, funding cost naik kalau Fed hawkish lagi, dan eksekusi proyek yang mundur," tandasnya.

Dari sisi global, peluang jangka panjang sektor EBT juga tercermin dari peningkatan investasi energi bersih. Riset perusahaan konsultan energi global Rystad Energy mencatat porsi energi bersih meningkat dari sekitar 9% pada 2015 menjadi lebih dari 14% pada 2025. Total penambahan kapasitas angin dan surya pada periode 2024–2025 diperkirakan melampaui 700 gigawatt (GW).

Saat ini, teknologi rendah karbon menarik investasi lebih dari US$900 miliar per tahun, melampaui minyak dan gas yang sebesar US$735 miliar. Selisih investasi ini diproyeksikan melebar menjadi US$391 miliar pada 2030, yang dinilai akan menentukan arah sistem energi global hingga 2040.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Valuasi saham emiten berportofolio energi baru terbarukan (EBT) masih relatif murah dibandingkan dengan peluang pertumbuhan dalam jangka panjang. Kinerja saham ekonomi hijau ini sepanjang tahun juga relatif moderat.

Menggunakan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per Jumat (12/12/2025), sejumlah saham EBT tersebut di antaranya PGEO yang harganya naik 24,60% year to date (YtD), memiliki rasio price to earnings atau PE (annualised) 21,36 kali dan price to book value (PBV) 1,46 kali. Lalu, saham KEEN yang naik 77,87% YtD, mempunyai rasio PE 17,70 kali dan PBV 1,31 kali.

Berikutnya, saham emiten yang memulai proyek EBT sebagai diversifikasi bisnis mereka, antara lain ada POWR yang harga sahamnya hanya naik 0,72% YtD dengan PE 8,98 dan PBV 0,93, atau SGER yang naik 11,52% YtD dengan PE 26,77 kali dan PBV 3,02 kali.

Selain itu, ada pula saham emiten EBT yang valuasinya lebih premium dengan rasio PE di atas 100, seperti BREN yang naik 3,23% YtD dengan PE 549,56 kali dan PBV 124,61 kali, kemudian ARKO yang melesat 459,78% YtD mencerminkan PE 237,33 kali dengan PBV 30,30 kali, serta DSSA yang sahamnya melesat 187,16% YtD memiliki PE 211,15 kali dengan PBV 27,65 kali.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi mengatakan prospek jangka panjang emiten EBT masih terbuka lebar. Menurutnya, valuasi PGEO, KEEN, POWR dan SGER relatif lebih 'murah' jika dibandingkan dengan BREN dan ARKO.

Sementara itu, dia melihat potensi EBT global semakin kuat, yang menandakan upside jangka panjang solid. Menurutnya, emiten EBT punya growth visibility dan risiko hype yang lebih kecil.

"Idealnya [masuk investasi] awal 2026 ketika sentimen suku bunga longgar, capex EBT global naik, dan proyek PLN/IPP makin jelas. Buat investor longterm, akumulasi bertahap dari sekarang juga bisa karena valuasi masih murah dan belum premium," kata Wafi kepada Bisnis, Senin (15/12/2025).

Sebagaimana lazimnya berinvestasi, Wafi mengingatkan bahwa ekspektasi saham-saham EBT akan melesat pesat dalam jangka panjang tak terjamin 100%. Menurutnya, potensi EBT ke depan juga dibarengi dengan risiko-risiko.

"Risiko utamanya adalah regulasi PLN atau pricing yang lambat, IRR proyek turun karena capex mahal, kompetisi teknologi, funding cost naik kalau Fed hawkish lagi, dan eksekusi proyek yang mundur," tandasnya.

Bicara ihwal peluang jangka panjang emiten EBT, perusahaan riset dan konsultan energi global Rystad Energy mencatat porsi energi bersih meningkat dari sekitar 9% pada 2015 menjadi lebih dari 14% pada 2025. Total penambahan kapasitas angin dan surya pada 2024–2025 diperkirakan melampaui 700 GW.

Saat ini, teknologi rendah karbon menarik investasi lebih dari US$900 miliar per tahun, dibandingkan US$735 miliar untuk minyak dan gas. Selisih sebesar US$181 miliar ini diperkirakan melebar menjadi US$391 miliar pada 2030. Aliran modal ini disebut akan menentukan sistem energi dunia pada 2040.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT) Indonesia pada semester 1-2025 mencapai sekitar US$ 1,3 miliar atau sekitar Rp 21,64 triliun (asumsi kurs Rp 16.651 per US$).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan bahwa target investasi EBT untuk tahun ini dipatok sebesar US$ 1,5 miliar. Oleh sebab itu, ia pun optimistis target tersebut akan tercapai.

"Kita saat ini per semester satu capaian kita US$ 1,3 miliar dan target kita di akhir tahun US$ 1,5 miliar. Dan saya rasa ini akan segera bisa tercapai," kata Eniya dalam program Prabowonomics CNBC Indonesia, dikutip Senin (3/11/2025).

Lebih lanjut, Eniya mengungkapkan minat investor terhadap sektor EBT terus meningkat, terutama pada proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan panas bumi (geothermal).

Menurut dia, kedua sektor tersebut menjadi penyumbang terbesar dalam portofolio investasi energi hijau Indonesia tahun ini. "Dan dari sisi minat ya, minat investasi saat ini pembangkit listrik tenaga surya terbesar dan juga panas bumi. Panas bumi juga investasinya, akselerasinya luar biasa," tambahnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan target investasi dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) mencapai Rp 1.682 triliun dalam 10 tahun ke depan.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan target investasi tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat transisi energi menjadi lebih bersih dan berkelanjutan.

"Kita menargetkan dalam 10 tahun ke depan investasi dari energi baru terbarukan itu bisa mencapai Rp 1.682 triliun," kata Eniya dalam program Prabowonomics CNBC Indonesia, Jumat (31/10/2025).

Bahkan, pemerintah mencatat penambahan hampir 1 GW kapasitas energi hijau, sekaligus mendorong porsi energi bersih dalam bauran nasional naik menjadi 16%. Nilai investasi yang masuk selama setahun sudah mencapai US $1,5 miliar atau sekitar Rp 24 triliun.

Menurutnya, komitmen pemerintah untuk mendorong EBT kini semakin kuat, terutama sejak diterbitkannya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 10 tahun 2025 yang menjadi dasar percepatan transisi energi nasional.

"Kita saat ini sudah mengeluarkan Peraturan Menteri nomor 10 untuk transisi energi. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi seluruh potensi sumber daya alam kita menjawab tantangan transisi energi," ujarnya.

Kebijakan tersebut juga tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, di mana pemerintah menargetkan tambahan kapasitas listrik nasional didominasi berasal dari energi terbarukan.

"Upaya kita untuk meningkatkan energi baru terbarukan menjadi salah satu tools untuk masa transisi ini sangat fokus ya. Fokus dan juga sangat terarah," jelasnya.

Dengan rencana investasi jumbo tersebut, pemerintah menegaskan bahwa arah transisi energi bukan hanya soal bauran energi, tapi juga menciptakan nilai ekonomi dari sumber daya alam yang lebih ramah lingkungan.

Bisnis.com, PADANG - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatra Barat mencatat realisasi investasi di daerah ini hingga kuartal III/2025 telah mencapai 80,4% atau Rp8,6 triliun dari target yang diberikan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2025 ini sebesar Rp10,7 triliun.

Sekretaris Dinas DPMPTSP Sumbar Yudhi Ichsan menjelaskan kinerja hingga kuartal III/2025 itu merupakan data-data dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Selanjutnya DPMPTSP akan melakukan validasi capaian realisasi tersebut. Namun, biasanya angka dari pemerintah pusat tersebut tidak akan jauh berbeda setelah dilakukan validasi.

“Melihat capaian kinerja ini, kami optimis target investasi Rp10,7 triliun bisa tercapai. Karena pergerakan investasi yang ada selama ini di Sumbar terus dilakukan penambahan, seperti pada kegiatan eksplorasi energi baru terbarukan (EBT),” katanya, Selasa (28/10/2025).

Dia menjelaskan saat ini proyek eksplorasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Unit 2 PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML) di Kabupaten Solok Selatan dan juga ada kegiatan PLTP di Bonjol, Kabupaten Pasaman, telah dimulai. Jadi, realisasi dari kinerja ini akan tercatat pada triwulan IV/2025 nanti.

Adanya kegiatan investasi EBT ini, lanjut Yudhi, dari data realisasi investasi Sumbar, dibuktikan bahkan investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang jadi penggerak adanya capaian kinerja pada kuartal III/2025 ini, di mana nilai realisasinya sebesar Rp4,6 triliun, dan untuk penanaman modal asing (PMA) senilai Rp1,7 triliun.

“Kalau untuk sektor usaha mikro dan kecil (UMK) ini baru bisa dilihat hingga semester I/2025 dan nilainya cukup besar,” ujarnya.

Dia mengatakan tidak dapat dipungkiri bahwa PMDN menjadi penggerak tumbuh positifnya kinerja realisasi investasi Sumbar hingga triwulan III/2025 ini, karena memang untuk investasi baru, belum ada yang masuk hingga penutupan tahun 2025.

Artinya data-data pertumbuhan investasi itu, merupakan perusahaan yang telah ada, dan kemudian melakukan pengembangan usaha, seperti perusahaan energi yang ada di Solok Selatan itu yaitu PT SEML.

“Kami dari Pemprov Sumbar tentu terus berupaya agar investasi-investasi terus berdatangan. Karena sampai saat ini berbagai upaya promosi potensi investasi terus kami lakukan melalui kolaborasi berbagai pihak,” sebutnya.

Selain itu, positifnya pertumbuhan kinerja investasi di Sumbar hingga triwulan III/2025 ini, bila dibandingkan tahun 2024 lalu, bahkan kinerja di tahun ini terbilang lebih baik. Melihat pada target kinerja tahun 2024 lalu itu sebesar Rp9,4 triliun telah terlaksana dengan baik, dan kemudian di tahun 2025 target naik sekitar 13% menjadi Rp10,7 triliun.

“Capaian realisasi investasi Rp8,6 triliun hingga triwulan III/2025 ini terbilang bagus, artinya pada penutupan tahun atau triwulan IV/2025 nanti target Rp10,7 triliun itu bisa tercapai 100%,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) merespons saran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mendorong dana pensiun memperluas instrumen investasi dengan underlying di sektor energi baru dan terbarukan (EBT).

Ketua ADPI Abdul Hadi berpendapat saran itu sejalan dengan sifat dana pensiun yang memang seharusnya melakukan investasi yang bersifat keberlanjutan.

“Karena beban kita, tanggung jawab kita itu panjang sampai dengan seluruh peserta. Dengan demikian, ada instrumen investasi yang berbasis ESG gitu ya itu sangat selaras dengan kebutuhan jangka panjang kita,” ucapnya dalam konferensi pers Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) 2025, di Tangerang Selatan, Kamis (23/10/2025).

Sebab itu, menurutnya, dana pensiun bisa melirik opsi instrumen yang bersifat berkelanjutan untuk strategi investasinya. Meskipun, di satu sisi dia turut menyoroti adanya risiko tertentu.

Dalam kesempatan yang sama, PT Taspen (Persero) mengaku sudah mulai menjajaki produk investasi yang bersifat Environmental, Social, and Governance (ESG).

“Salah satunya itu green bond atau proyek-proyek yang sifatnya global energy, tapi kita enggak langsung masuk proyeknya, tapi masukin surat utang underlying-nya project renewable energy,” kata Direktur Utama Taspen, Rony Hanityo Aprianto.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti mayoritas saat ini alokasi investasi dana pensiun (dapen) sukarela masih sangat terkonsentrasi pada instrumen yang bersifat fixed income seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan deposito di perbankan.

Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria Kemenkeu, Ihda Muktiyanto berpendapat fokus itu membuat manajemen risiko terkelola baik. Namun, di satu sisi dia khawatir imbal hasil untuk kebutuhan jangka panjang peserta dapen bisa terbatas.

Sebab demikian, dia menilai perlu adanya strategi investasi yang lebih berimbang supaya dana pensiun bisa memperluas instrumen investasinya yang memiliki nilai tambah.

“Termasuk di dalamnya instrumen-instrumen yang memiliki underlying energi baru dan terbarukan, instrumen hijau,dan tentunya instrumen lain yang memiliki kemampuan untuk bisa meningkatkan return dari hasil investasinya dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian,” katanya dalam acara Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) 2025, di Tangerang Selatan, Kamis (23/10/2025).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Perusahaan rokok PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) mengumumkan pembelian obligasi yang diterbitkan oleh Danantara Indonesia, yaitu Patriot Bond senilai Rp500 miliar. Informasi tersebut disampaikan melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Danantara Indonesia, melalui holding investasi PT Danantara Investment Management (DAM), menawarkan Surat Utang Jangka Panjang (SUJP) tanpa melalui penawaran umum secara bertahap tahun 2025 tahap I, yang dikenal sebagai Patriot Bond.

Sekretaris Perusahaan HMSP, Andy Revianto, menjelaskan bahwa HMSP melakukan pembelian SUJP Danantara Indonesia dalam dua seri, yaitu:

• Pertama, SUJP Seri A senilai Rp250 miliar dengan bunga 2 persen per tahun dan periode jatuh tempo hingga 22 Oktober 2030.
• Kedua, SUJP Seri B senilai Rp250 miliar dengan bunga 2 persen per tahun dan periode jatuh tempo hingga 21 Oktober 2032.

“Total nilai investasi ini sebesar 1,76 persen dari ekuitas perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2024,” ujar Andy.

Ia memastikan bahwa investasi ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 17/POJK.04/2020 tertanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Andy menegaskan, investasi tersebut tidak berdampak material terhadap kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha perseroan.

“Partisipasi ini mencerminkan komitmen perseroan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan program pemerintah dalam pengelolaan lingkungan,” ujar Andy.

Danantara Indonesia saat ini tengah menghimpun dana melalui penawaran Patriot Bond yang akan digunakan untuk proyek energi baru dan terbarukan (EBT), serta konversi sampah menjadi energi (waste to energy).

Patriot Bond merupakan surat utang perdana yang diterbitkan oleh Danantara Indonesia dengan target total dana sebesar Rp50 triliun. Surat utang tersebut diterbitkan dalam dua seri, masing-masing dengan tenor lima tahun dan tujuh tahun, keduanya menawarkan imbal hasil sebesar 2 persen per tahun.