Bisnis.com, JAKARTA — Entitas spin off unit syariah PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) mencatatkan performa penyaluran KPR Subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 16.523 unit per April 2026. Realisasi tersebut setara dengan total plafon pembiayaan senilai Rp2,7 triliun.

Direktur Utama Bank BSN, Alex Sofjan Noor mengatakan kinerja kuat per April 2026 tersebut didorong program perumahan rakyat. Sebelumnya pada 2025 realisasi KPR subsidi sebesar 59.463 unit, tahun ini BSN menargetkan sebanyak 73.700 unit.

"Kami akan meningkatkan realisasi kinerja realisasi KPR Subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah setiap tahunnya untuk mendukung Program 3 Juta Rumah," ujarnya, Kamis (14/5/2026).

Lebih lanjut, pencapaian Bank BSN hingga akhir April 2026 menempatkan perseroan pada posisi kedua secara nasional dengan pangsa pasar perumahan KPR Subsidi sebesar 23,4%.

Adapun segmen perbankan syariah, Bank BSN menempati posisi pertama dan menguasai pangsa pasar KPR Subsidi Syariah mencapai 84% atau setara 16.523 unit.

"Kami menargetkan penyaluran KPR Subsidi skema FLPP sebanyak 73.700 unit di tahun 2026 ini melalui berbagai inovasi layanan digital dan penguatan kolaborasi dengan ekosistem properti," imbuh Alex.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan sejalan dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjalankan program pro Rakyat, saat ini tengah dilakukan simulasi opsi tenor panjang hingga 40 tahun.

Opsi ini ditujukan terutama bagi pekerja muda seperti PNS, TNI, dan Polri yang baru memulai karier. Sosialisasi ke sektor perbankan terkait skema ini akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Bank BSN ini sudah nomor dua sesudah BTN, jadi ini perdana untuk penggarapan Kota Baru nanti," ungkap Menteri yang akrab disapa Ara tersebut.

Guna mengejar target akhir tahun dan mendukung program strategis pemerintah, Bank BSN didorong melalui Program KUR Perumahan senilai Rp500 miliar.

Proses KUR Perumahan ini akan dijalankan sepenuhnya oleh Bank BSN dengan persiapan yang sudah matang dan diproyeksikan mulai berjalan paling lama dua bulan ke depan setelah mendapat dukungan penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, Bank BSN juga bersiap masuk ke pembiayaan rumah tapak dan rumah susun subsidi sesuai aturan terbaru. Proyek mercusuar yang akan digarap adalah rencana pengembangan Kota Baru di Kabupaten Tangerang menggunakan lahan dari Kementerian Hukum seluas 3 hingga 4 hektar.

"Proses KUR Perumahan akan dijalankan oleh Bank BSN. Persiapannya sudah sangat matang. Nanti juga ada langkah untuk rumah tapak dan rumah susun subsidi yang aturannya sudah dikeluarkan," tambah Alex.

Kota Baru tersebut nantinya akan menjadi contoh kawasan terpadu mencakup fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, hingga olahraga bagi MBR dan menengah tanggung.

Tadi kita bahas, sudah rapat, kita ngobrol berdua. Nomor satu untuk target yang 73 ribu (rumah subsidi) saya optimistis. Saya sudah melihat langkah-langkah, SDM-nya dipersiapkan, juga peta jalan, dan nanti juga ada langkah untuk rumah tapak yang tahu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melibatkan PT Bank Syariah Nasional (BSN) dalam pembiayaan 73 ribu rumah subsidi guna memperluas akses hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Indonesia.

"Tadi kita bahas, sudah rapat, kita ngobrol berdua. Nomor satu untuk target yang 73 ribu (rumah subsidi) saya optimistis. Saya sudah melihat langkah-langkah, SDM-nya dipersiapkan, juga peta jalan, dan nanti juga ada langkah untuk rumah tapak yang tahun lalu, cukup bagus," kata Ara usai rapat bersama Direktur Utama Bank BSN Alex Sofjan Noor di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan, dengan capaian penyaluran rumah subsidi pada tahun sebelumnya yang dilakukan BSN mencapai sekitar 59 ribu unit, maka hal itu menjadi modal penting dalam mempercepat realisasi target rumah subsidi pada tahun ini.

Ara menilai jajaran direksi dan tim BSN bekerja solid serta mampu menyiapkan langkah strategis untuk memperluas akses pembiayaan dan pembangunan hunian subsidi di Indonesia.

Ia menyebut, posisi BSN kini menjadi salah satu bank penyalur pembiayaan perumahan terbesar setelah BTN sehingga diyakini mampu mempercepat program pembangunan rumah subsidi nasional bagi masyarakat.

Selain pembiayaan rumah subsidi, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan juga menyiapkan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat atau KUR sektor perumahan yang segera dijalankan oleh BSN dalam waktu dekat.

Ara mengatakan, dirinya telah menghubungi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi (kiki). Yang mana lembaga itu mendukung penuh pelaksanaan KUR perumahan, termasuk penyesuaian sistem SLIK guna mempercepat akses pembiayaan masyarakat serta pelaku usaha sektor properti.

Ia menuturkan, program KUR perumahan merupakan kebijakan baru pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung UMKM, pengembang, kontraktor, hingga toko bangunan melalui pembiayaan berbunga rendah bersubsidi pemerintah.

Dalam skema tersebut, pelaku usaha sektor perumahan dapat memperoleh pembiayaan hingga Rp20 miliar dengan bunga rendah, sedangkan pinjaman di bawah Rp100 juta tidak memerlukan jaminan tambahan.

"Ibu Kiki (Ketua OJK) sangat mendukung proses untuk KUR perumahan yang akan dijalankan oleh BSN. Ini persiapannya sudah sangat matang. Mudah-mudahan paling lama dua bulan lagi sudah bisa jalan," ujar Ara.

Ara menambahkan, pemerintah juga membahas rencana pengembangan kota baru yang mencakup hunian MBR, kawasan menengah, fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, hingga sarana olahraga terpadu bagi masyarakat.

Ia mengungkapkan, Menteri Hukum telah merekomendasikan lahan sekitar empat hingga lima hektare di Kabupaten Tangerang untuk menjadi salah satu lokasi percontohan pengembangan kota baru bersama BSN.

Pemerintah bersama Satgas Perumahan dan sejumlah kementerian terkait saat ini terus melakukan survei lokasi strategis guna mendukung pembangunan kota baru serta rumah susun subsidi secara berkelanjutan di berbagai daerah.

Sementara itu, Direktur Utama Bank BSN, Alex Sofjan Noor menegaskan, pihaknya siap mendukung penuh program pemerintah dan menjadi pemain utama dalam program KPR subsidi nasional.

"BSN berkomitmen untuk dapat menyalurkan KPR Subsidi skema FLPP sebanyak 73.700 unit di tahun 2026 ini melalui berbagai inovasi layanan digital dan penguatan kolaborasi dengan ekosistem properti," kata Alex.

Ia menuturkan, konsistensi dan komitmen BSN dalam menyalurkan KPR subsidi untuk MBR terus tercermin pada peningkatan kinerja realisasi setiap tahunnya. Sebelumnya di 2025 realisasi KPR subsidi sebesar 59.463 unit, lalu menjadi 73.700 unit di 2026.

"Ini bentuk komitmen BSN untuk mendukung program 3 juta rumah (yang dicanangkan pemerintah)," tutur Alex.

Lebih lanjut, pencapaian Bank BSN hingga akhir April 2026 menempatkan perseroan pada posisi kedua secara nasional dengan pangsa pasar perumahan KPR Subsidi sebesar 23,4 persen.

Adapun segmen perbankan syariah, BSN menempati posisi pertama dan menguasai pangsa pasar KPR Subsidi Syariah mencapai 84 persen atau setara 16.523 unit.

"Kebetulan ini jadi core bisnis kami," kata Alex.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Kalimantan Selatan hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp5,43 triliun atau 29,89% dari pagu Rp18,17 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo menyatakan Dana Alokasi Umum (DAU) mendominasi 64,67% dari total realisasi.

Dia menambahkan, penyaluran terbesar berasal dari DAU yang mencapai Rp3,51 triliun atau 32,46% dari pagu komponen.

"Dominasi DAU ini sejalan dengan komposisi alokasi TKD tahun 2026, di mana DAU menjadi komponen terbesar dan disalurkan secara rutin melalui skema block grant untuk mendukung belanja pegawai serta operasional layanan publik di daerah," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

Catur mengungkapkan, Kota Banjarbaru memuncaki daftar dengan realisasi 31,89%, sementara Kabupaten Balangan berada di posisi terendah dengan capaian 27,93%.

Di sisi lain, Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi Rp898,57 miliar atau 21,98%, dengan kontribusi utama bersumber dari sektor minerba.

Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik masih mencatatkan angka nol atau belum ada penyaluran hingga penutupan kuartal pertama.

Sebaliknya, DAK Non Fisik telah mencapai Rp862 miliar atau 32,24%, terutama dialokasikan untuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan tunjangan guru ASN daerah.

Kendati demikian, persoalan paling mendesak justru terletak pada Dana Desa. Dari pagu yang telah disesuaikan menjadi Rp531,65 miliar, baru Rp158,54 miliar atau 29,82% yang tersalurkan.

Lebih mengkhawatirkan, sebanyak 636 dari 1.871 desa di 10 kabupaten belum menerima penyaluran tahap pertama.

"Masih terdapat 636 desa yang belum menerima penyaluran dan ini menjadi fokus percepatan pada periode berikutnya agar manfaat Dana Desa dapat segera dirasakan masyarakat," tegas Catur.

Dia menuturkan penyesuaian kebijakan dan dinamika penyaluran pada awal tahun merupakan bagian dari upaya penguatan kualitas belanja daerah agar lebih terarah dan berdampak langsung kepada masyarakat.

"Kami terus mendorong pemerintah daerah untuk menjaga kesiapan dokumen dan kelengkapan persyaratan penyaluran, sehingga realisasi TKD pada triwulan berikutnya dapat berjalan lebih optimal, tepat waktu, dan akuntabel," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp600 ribu untuk karyawan swasta masih terus dicari jadwal pencairannya.

Adapun dari pemerintah sendiri, telah menyalurkan BSU pada Agustus 2025. BSU tersebut diberikan kepada pekerja dengan penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan.

Namun hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan kapan BSU akan kembali dicairkan untuk karyawan swasta pada 2026.

Pencairan BSU pada 2026 pun masih belum bisa dikonfirmasi karena pemerintah tak memberikan pengumuman apapun.

Syarat Penerima BSU Rp600.000

Mengacu pada ketentuan program sebelumnya, terdapat sejumlah syarat umum penerima BSU yang perlu dipenuhi pekerja.

Berikut syarat penerima BSU:

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
• Memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta atau sesuai UMK/UMP
• Bukan ASN, TNI, atau Polri
• Tidak sedang menerima bantuan sosial tertentu lainnya
• Pemerintah dapat melakukan perubahan syarat apabila program BSU kembali dibuka pada 2026.

Cara Cek Status Penerima BSU Rp600.000

Meski belum ada kepastian pencairan terbaru, masyarakat tetap dapat melakukan pengecekan data melalui kanal resmi Kemnaker.

Berikut langkah-langkah cek BSU secara online:

• Buka situs resmi bsu.kemnaker.go.id
• Masukkan NIK sesuai dengan KTP
• Isi nama lengkap sesuai identitas
• Masukkan nama ibu kandung
• Isi nomor HP dan alamat email aktif
• Ketik kode keamanan yang muncul
• Klik tombol “Cek Status”
• Sistem nantinya akan menampilkan informasi apakah data pekerja terdaftar sebagai calon penerima bantuan atau tidak.

Jika dinyatakan lolos sebagai penerima, dana bantuan biasanya disalurkan melalui bank Himbara, Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk mempercepat pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan proses pengangkatan tersebut dapat dilakukan secara bertahap.

“Kami ingin usulkan ya karena sekarang ini kan sudah darurat guru, diangkatlah menjadi ASN, menjadi PNS,” ujar Cucun di kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Ia menambahkan DPR selama ini terus menerima aspirasi dari para guru honorer dan mendorong pemerintah untuk memenuhi hak mereka, termasuk pendataan untuk pemberian insentif.

Cucun juga menyebut usulan pengangkatan tidak hanya mencakup guru di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi juga guru agama di bawah Kementerian Agama.

“Baik guru yang di lingkungan Kemendikdasmen maupun guru yang di lingkungan Kemenag, semua mereka kalau kita ingin usulkan ya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, anggota DPR dari Fraksi PKB itu menegaskan bahwa guru honorer yang diangkat menjadi ASN harus siap ditempatkan di berbagai daerah.

“Dengan syarat tadi, mau ditempatkan di daerah mana pun atau ditempatkan di wilayah mana pun kalau sudah menjadi ASN, menjadi abdi negara,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu kali dalam sepekan mulai memengaruhi denyut ekonomi di kawasan perkantoran pemerintahan.

Pelaku usaha kecil seperti warung makan, kantin, kedai kopi, hingga jasa transportasi harian mulai merasakan penurunan omzet akibat berkurangnya mobilitas pegawai.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira mengatakan, dunia usaha pada prinsipnya memahami kebijakan fleksibilitas kerja ASN sebagai upaya pemerintah meningkatkan efisiensi, adaptasi digital, dan modernisasi pola kerja birokrasi.

Namun, implementasi kebijakan tersebut dinilai perlu mempertimbangkan dampak ekonomi turunannya terhadap pelaku UMKM dan sektor jasa yang selama ini menggantungkan pendapatan dari aktivitas di kawasan perkantoran pemerintahan.

“Implementasinya perlu memperhatikan dampak ekonomi turunannya, terutama terhadap pelaku UMKM dan sektor jasa yang selama ini hidup dari aktivitas kawasan perkantoran,” ujar Anggawira saat dihubungi Kompas.com, Senin (11/5/2026).

Dampak kebijakan WFH ASN dinilai mulai dirasakan oleh pelaku usaha yang bergantung pada aktivitas harian pegawai kantor.

Meski penurunannya belum tergolong drastis, di sejumlah kawasan perkantoran sudah terlihat adanya penurunan omzet pada hari-hari tertentu.

Kondisi tersebut terutama dirasakan oleh pelaku usaha makanan, kedai kopi, transportasi lokal, hingga berbagai jasa pendukung yang mengandalkan ramainya lalu lalang ASN dan pekerja kantor setiap hari.

“Penurunannya mungkin belum drastis, tetapi di beberapa kawasan terlihat adanya penurunan omzet pada hari-hari tertentu, khususnya untuk usaha makanan, kopi, transportasi lokal, hingga jasa pendukung perkantoran,” paparnya.

Menurutnya, apabila penerapan WFH hanya dilakukan satu hari dalam seminggu, maka secara umum dampaknya masih dinilai relatif aman terhadap aktivitas ekonomi.

Namun, efeknya akan menjadi lebih terasa apabila kebijakan tersebut diterapkan secara serentak dalam skala besar tanpa pola pengaturan yang fleksibel.

“Jika hanya satu hari dalam seminggu, secara umum masih relatif aman bagi aktivitas ekonomi. Namun, efeknya menjadi lebih terasa apabila dilakukan serentak dalam skala besar tanpa pola pengaturan yang fleksibel. Karena ekonomi kawasan perkantoran sangat bergantung pada mobilitas manusia dan konsumsi harian,” beber Anggawira.

Adapun sektor yang paling terdampak umumnya merupakan usaha dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap keramaian kantor pemerintahan.

Mulai dari usaha kuliner di sekitar kantor, kantin, warung kopi, transportasi harian, parkir, laundry, jasa fotokopi dan alat tulis kantor (ATK), hingga UMKM informal.

Lebih jauh, dampak kebijakan WFH ASN dinilai cukup terasa bagi usaha kuliner dan UMKM di sekitar kawasan perkantoran pemerintahan karena mereka sangat mengandalkan volume pembelian rutin harian dari pegawai kantor.

Ketika jumlah ASN yang datang ke kantor berkurang dalam satu hari, maka omzet pelaku usaha otomatis ikut terkoreksi.

Bagi usaha kecil yang memiliki margin keuntungan tipis, penurunan pendapatan dalam satu hari cukup memengaruhi arus kas atau cash flow mingguan mereka.

“Dampaknya cukup terasa bagi usaha kuliner dan UMKM sekitar kantor pemerintahan karena mereka mengandalkan volume pembelian rutin harian. Ketika traffic ASN berkurang satu hari, maka omzet otomatis ikut terkoreksi. Bagi usaha kecil dengan margin tipis, penurunan satu hari itu cukup berpengaruh terhadap cash flow mingguan,” tukas dia.

Untuk skala besar, kondisi ini mungkin belum terlalu memengaruhi produksi nasional secara keseluruhan.

Namun, bagi UMKM dan usaha mikro, mereka mulai melakukan berbagai penyesuaian stok agar tidak terjadi over supply maupun makanan terbuang akibat permintaan yang menurun.

Karena itu, pola produksi kini menjadi lebih berhati-hati dan berbasis prediksi harian.

Selain itu, pola permintaan konsumen juga dinilai menjadi lebih fluktuatif dan terkadang sulit diprediksi.

Pelaku usaha dituntut lebih adaptif dalam membaca pola ramai dan sepi, terutama di kawasan yang sangat bergantung pada aktivitas ASN dan pekerja kantor.

“Betul, pola permintaan menjadi lebih fluktuatif dan kadang lebih sulit diprediksi. Pelaku usaha harus lebih adaptif membaca pola ramai dan sepi, terutama di kawasan yang sangat bergantung pada aktivitas ASN,” lanjut Anggawira.

Sebagai bentuk penyesuaian operasional, dia menyebut sebagian pelaku usaha mulai mengurangi stok pada hari penerapan WFH, mengatur shift pegawai, memperkuat layanan delivery, hingga mengubah jam operasional agar lebih efisien dan sesuai dengan kondisi permintaan pasar.

Dunia usaha pun menyarankan kebijakan fleksibilitas kerja perlu diimbangi dengan mitigasi terhadap dampak ekonomi lokal.

Dunia usaha pada dasarnya mendukung modernisasi sistem kerja pemerintah, namun ekosistem ekonomi kecil di sekitar pusat pemerintahan juga perlu menjadi perhatian agar transformasi pola kerja tidak menurunkan daya hidup UMKM dan ekonomi rakyat.

“Kami melihat kebijakan fleksibilitas kerja perlu diimbangi dengan mitigasi dampak ekonomi lokal. Dunia usaha mendukung modernisasi sistem kerja pemerintah, tetapi ekosistem ekonomi kecil di sekitar pusat pemerintahan juga perlu menjadi perhatian agar transformasi kerja tidak menurunkan daya hidup UMKM dan ekonomi rakyat,” kata dia.

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Ilustrasi Warung Tegal.

WFH berdampak bagi okupansi mal?

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, menilai WFH bagi ASN dipastikan berdampak terhadap sektor usaha penopang di sekitar kawasan perkantoran pemerintah.

Dampak tersebut terjadi karena waktu operasional usaha secara efektif berkurang satu hari atau sekitar 20 persen.

Kondisi itu terjadi karena aktivitas usaha yang sebelumnya berjalan selama lima hari kerja menjadi hanya empat hari akibat penerapan kebijakan.

Aturan itu juga berdampak terhadap pusat perbelanjaan alias mal.

Namun, dampaknya tidak terlalu signifikan karena kontribusi pengunjung dari segmen ASN relatif kecil dibandingkan total keseluruhan pengunjung pusat perbelanjaan.

“Tentunya berdampak terhadap pusat perbelanjaan tetapi tidak akan signifikan karena pengunjung dari segmen ASN relatif tidak terlalu banyak dibandingkan terhadap total jumlah pengunjung di suatu pusat perbelanjaan,” ungkap Alphonzus kepada Kompas.com.

Ia menambahkan, program WFH ASN diperkirakan juga tidak akan mendorong peningkatan penjualan ritel secara signifikan.

Menurutnya, tujuan utama kebijakan tersebut justru berkaitan dengan upaya penghematan di tengah kenaikan biaya energi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

“Program WFH ASN juga diperkirakan tidak akan meningkatkan penjualan ritel secara signifikan dikarenakan pada dasarnya program WFH ASN dimaksudkan justru untuk penghematan,” ucap dia.

Peningkatan transaksi ritel yang terjadi kemungkinan hanya bersifat perpindahan lokasi konsumsi.

Aktivitas belanja yang sebelumnya terjadi di sekitar kawasan kantor pemerintahan diperkirakan akan bergeser ke area tempat tinggal masing-masing ASN yang menjalankan WFH.

Sebulan telah berlalu sejak pemerintah resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat mulai 1 April 2026.

Pemerintah juga mendorong sektor swasta ikut menerapkan WFH di luar layanan esensial melalui Surat Edaran M/6/HK.04/III/2026.

Hanya saja penerapan WFH di sektor swasta merupakan imbauan dan bersifat tidak wajib.

Secara umum, pemerintah menargetkan WFH setiap Jumat bagi ASN, di luar sektor kesehatan dan keamanan, dan memperkirakan kebijakan itu dapat menghemat Rp 6,2 triliun subsidi BBM.

Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Budi Frensidy mengatakan, penghematan energi dari kebijakan WFH dari pemerintah belum bisa dikatakan sudah signifikan.

"Karena kebijakan ini baru berjalan sekitar satu bulan dan pemerintah sendiri menyatakan evaluasinya dilakukan setelah dua bulan," kata dia kepada Kompas.com, Sabtu (9/5/2026).

Ia berpandangan, yang ada saat ini lebih tepat disebut potensi penghematan, bukan hasil final.

Ia berpandangan, yang ada saat ini lebih tepat disebut potensi penghematan, bukan hasil final.

"Menurut saya, kebijakan ini sebaiknya dijalankan dulu minimal 3–6 bulan agar datanya cukup untuk menilai dampak terhadap BBM, listrik kantor, perjalanan dinas, produktivitas, dan layanan publik," ucap dia.

Kebijakan WFH bisa dibuat permanen

Budi menjelaskan, kalau hasilnya nyata, kebijakan WFH tersebut bisa dibuat permanen sebagai model kerja hibrida satu hari seminggu, bukan sekadar respons sementara terhadap harga minyak.

Sebenarnya, pemerintah memang merancang WFH ASN setiap Jumat, disertai pembatasan kendaraan dinas dan perjalanan dinas.

Lebih lanjut, Budi bilang, agar dampaknya lebih besar ke penghematan anggaran, WFH tidak cukup berdiri sendiri.

WFH sebaiknya disertai dengan pengurangan nyata biaya operasional gedung, listrik, AC, perjalanan dinas, rapat fisik, kendaraan dinas, dan sewa fasilitas.

“Kalau kantor tetap menyala penuh, perjalanan dinas tetap tinggi, dan rapat tetap offline, WFH hanya berubah menjadi simbol hemat energi, bukan instrumen penghematan fiskal," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (GTK Kemendiksasmen) Nunuk Suryani menegaskan, pemerintah tak bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap guru berstatus non-ASN pada akhir 2026.

Saat ini Kemendikdasmen tengah merumuskan kebutuhan guru ke depan.

Selagi proses perumusan berjalan, guru non-ASN tetap bertugas seperti biasanya.

"Intinya guru-guru ya tetap bertugas saja sebagaimana mestinya sambil penataan terus dilakukan," jelas Nunuk dikutip dari Kompas.com, Senin (11/5/2026).

Tenaga guru non-ASN masih dibutuhkan, karena setiap daerah banyak kekurangan pengajar.

Sebagai informasi, yang tak diperbolehkan pemerintah ialah status non-ASN di tahun 2027, sehingga dengan formulasi yang tengah dibahas bisa memberikan masa depan lebih baik.

"Sebenarnya menurut Pemda sendiri mereka masih sangat membutuhkan guru-guru tersebut. Jadi yang tidak boleh itu adalah status non-ASN lagi di tahun depan, bukan gurunya tidak boleh mengajar," jelas Nunuk.

Kemudian, guru non-ASN bisa mengikuti seleksi sesuai ketentuan untuk memperjelas statusnya.

"Jadi terkait dengan ke depannya sekarang ini Bu Menpan (Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokorasi) Rini Widyantini juga menyampaikan akan ada seleksi, jumlahnya berapa kan masih dirumuskan, masih dibahas," tuturnya.

Hitung kebutuhan guru

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah menghitung kebutuhan dan ketersediaan guru di Indonesia.

"Pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, harus menghitung ulang secara akurat jumlah kebutuhan dan ketersediaan guru di seluruh Indonesia, baik guru ASN maupun Non-ASN," ujar Lalu dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Menurutnya, guru merupakan pondasi utama membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

Kesejahteraan mereka perlu ditingkatkan untuk memberikan ruang lebih bagi tenaga pendidik berkonsentrasi mendidik generasi masa depan bangsa.

"Guru adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, negara harus memberikan kepastian status, karier, dan kesejahteraan secara setara bagi seluruh guru," katanya.

Lalu meminta agar hanya ada satu status guru nasional yakni PNS.

"Kami meminta Presiden Prabowo untuk menghapus kastanisasi guru. Tidak boleh lagi ada pengelompokan status guru yang menimbulkan disparitas. Ke depan, harus ada satu status guru nasional, yaitu PNS. Tidak ada lagi guru PPPK maupun PPPK Paruh Waktu," bebernya.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Kemendikdasmen Pastikan Tak Ada PHK Massal Guru Non-ASN di 2027" dan "Polemik Guru Non-ASN, Pemerintah Diminta Hitung Kebutuhan Guru di Indonesia"

PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) resmi mengoperasikan Satelit Nusantara Lima (N5) untuk memperluas jangkauan konektivitas internet di Indonesia sekaligus memperkuat ekspansi layanan satelit ke kawasan Asia Tenggara, termasuk Filipina dan Malaysia. Satelit berkapasitas lebih dari 160 Gbps itu diprioritaskan untuk mendukung pemerataan akses internet di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Direktur Utama PSN Adi Rahman Adiwoso mengatakan pengoperasian Satelit Nusantara Lima menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat kemandirian infrastruktur digital nasional di tengah meningkatnya kebutuhan konektivitas dan dinamika geopolitik global.

“Hari ini kami dengan bangga meresmikan operasional Satelit Nusantara Lima sebagai simbol penting bagi Indonesia dalam mempertahankan kemandirian nasional,” ujar Adi dalam acara peresmian di Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026).

Adi menjelaskan mayoritas kapasitas satelit difokuskan untuk pasar domestik, terutama mendukung pemerataan internet di berbagai wilayah Indonesia. Namun, PSN juga mulai memperluas pemanfaatan layanan ke pasar regional.

Perseroan mengalokasikan masing-masing 20 Gbps kapasitas untuk kebutuhan konektivitas di Filipina dan Malaysia. Saat ini, layanan satelit telah mulai dimanfaatkan di Filipina, sementara peluang kerja sama dengan Malaysia masih dalam tahap penjajakan.

Menurut Adi, meningkatnya perhatian negara-negara di kawasan terhadap infrastruktur konektivitas menunjukkan satelit kini menjadi bagian penting dari ketahanan digital dan ekonomi.

“Ini bukti bahwa negara-negara tetangga kita mementingkan kemandirian konektivitas di tengah dinamika global politik dunia saat ini,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) menilai pembangunan bandar antariksa di Biak, Papua, menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian antariksa nasional di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global dan persaingan teknologi dunia. Direktur Utama PSN Adi Rahman Adiwoso mengatakan akses menuju luar angkasa kini menjadi kebutuhan penting bagi setiap negara yang ingin menjaga kedaulatan dan ketahanan nasionalnya.

“Antariksa bukan lagi menjadi sekadar pilihan,” ujar Adi saat peresmian operasi Satelit Nusantara Lima (SNL) atau N5 di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Menurut Adi, globalisasi dan perkembangan teknologi telah mengubah peta geopolitik dunia. Sejumlah negara bahkan mulai membatasi layanan komunikasi, navigasi, hingga akses citra penginderaan jauh dari satelit.

Dengan kondisi saat ini, kata Adi, teknologi satelit menjadi salah satu indikator kekuatan dan kemandirian bangsa. Adi menilai Indonesia harus berani mengandalkan kapasitas sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain.

Ia menegaskan negara-negara besar kini berlomba membangun sistem, jaringan, dan teknologi satelit sendiri karena infrastruktur digital bukan lagi sekadar urusan bisnis.

“Mereka membangun sistem sendiri, satelit sendiri, teknologi sendiri, jaringan sendiri. Mengapa? Karena mereka memahami infrastruktur digital dan komunikasi masa depan bukan hanya soal bisnis, tetapi juga mencakup masalah pertahanan, keamanan, dan masa depan negara itu sendiri,” sambung Adi.

Dalam konteks itu, Adi menyebut pembangunan bandar antariksa nasional menjadi sangat penting. Ia mengatakan posisi Indonesia di garis khatulistiwa memberikan keuntungan strategis untuk peluncuran satelit orbit ekuatorial maupun geostasioner.

“Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang merupakan lahan parkir paling strategis untuk meluncurkan satelit orbit ekuatorial, termasuk geostasioner,” lanjut dia.

Adi menyambut positif rencana pembangunan bandar antariksa di Biak melalui kerja sama internasional bersama Rusia, India, dan Turki. Adi mengatakan Biak memiliki keunggulan teknis dibanding sejumlah lokasi peluncuran satelit lain di dunia.

“Peluncuran dari Biak dapat menghemat bahan bakar sampai 15 persen dan menambah berat muatan hingga 25 persen, apalagi dibandingkan dengan lokasi peluncuran seperti Cape Canaveral, Florida,” ungkap Adi.

Namun demikian, Adi menegaskan pembangunan akses menuju luar angkasa tidak bisa dilakukan sendiri oleh sektor swasta. Menurut dia, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, industri, dan mitra internasional.

“Access to space adalah hal yang tidak dapat diperjuangkan oleh pihak swasta sendiri. Misi besar ini memerlukan orkestrasi bersama,” ucap Adi.

Adi mengatakan PSN selama ini telah berinvestasi besar di sektor antariksa nasional. Dalam 10 tahun terakhir, perusahaan telah menjalankan tiga program satelit geostasioner dengan nilai investasi lebih dari Rp 23 triliun.

“Menuju kemandirian antariksa, kita tidak bisa tetap menjadi pengguna, namun harus menjadi pemain,” kata Adi.

IDXChannel - Perum Bulog berencana menyiapkan proposal pemberian tunjangan bagi TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bentuk beras. Usulan ini disampaikan untuk memanfaatkan stok beras pemerintah yang melimpah.

Direktur Bisnis Bulog, Febby Novita, mengatakan pihaknya akan menyusun proposal tersebut dengan mempertimbangkan kesiapan anggaran pemerintah dan kondisi fiskal.

"Ya mungkin nanti kita akan coba bikinkan proposal, soalnya kan itu berkaitan juga ke ketersediaan anggaran nanti, bagaimana fiskalnya," kata Febby Novita saat dijumpai di Kantor Bulog, Jakarta Selatan pada Senin (11/5/2026).

Menurut Febby, skema penyaluran beras sebagai tunjangan sebenarnya sudah diterapkan di sejumlah wilayah Indonesia timur. Di daerah tersebut, Bulog telah menyalurkan beras untuk kebutuhan ASN.

"Karena sebenarnya saat ini sudah ada tuh di daerah timur, yang kita salurin beras-beras untuk ASN-nya," lanjutnya.

Sebelumnya, wacana tunjangan ASN menggunakan beras disampaikan Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani. Menurutnya, langkah ini dapat menjadi solusi untuk mempercepat penyerapan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini melimpah.

"Mumpung beras Bulog itu berlimpah kami sarankan untuk ke depannya TNI, Polri, dan ASN juga mendapat beras Bulog seperti natura zaman-zaman dahulu waktu kita masih kecil-kecil,” ujar Rizal beberapa waktu lalu.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan nasib guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) hingga akhir 2026 masih aman. Meski demikian, skema baru terkait status dan penugasan guru non-ASN mulai 2027 masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan belum diputuskan secara final.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan keputusan sementara terkait guru non-ASN berlaku hingga 31 Desember 2026. Setelah itu, pemerintah membuka kemungkinan adanya perubahan pola pengangkatan guru.

“Keputusan sementara sampai 31 Desember. Setelah itu kita belum tahu, nanti ditunggu saja karena kemungkinan akan ada perubahan skema pengangkatan guru di tahun 2027,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5/2026).

Ia menegaskan bahwa detail perubahan skema tersebut masih belum bisa diumumkan karena masih dalam tahap pembahasan pemerintah.

“Perubahannya belum bisa kami share karena belum diputuskan,” katanya.

Pernyataan itu sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat, termasuk isu mengenai kemungkinan penggunaan skema vendor dalam pengelolaan tenaga guru non-ASN. Namun, Abdul Mu’ti belum memberikan kepastian terkait isu tersebut.

“Belum tahu, belum bisa kami share karena belum diputuskan,” ucapnya.

Menurut Abdul Mu’ti, kebijakan akhir terkait status guru non-ASN bukan hanya menjadi kewenangan Kemendikdasmen, melainkan dibahas bersama kementerian lain dengan koordinasi utama berada di Kementerian PAN-RB.

“Kami bersama-sama, tetapi leading-nya ada di beliau (Menteri PAN-RB),” jelasnya.

Di tengah kekhawatiran guru honorer mengenai kemungkinan dirumahkan pada 2027, Kemendikdasmen menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Pemerintah justru mengakui kebutuhan terhadap guru non-ASN masih sangat besar, terutama untuk menutupi kekurangan tenaga pengajar di berbagai daerah.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan saat ini terdapat lebih dari 200 ribu guru non-ASN yang masih tercatat di Dapodik dan mengajar di sekolah negeri.

“Jadi ada 200 ribu lebih Guru Non-ASN yang terdata di Dapodik, mereka itu belum berstatus ASN dan mengajar di sekolah negeri. Nah, menurut data kami, kami itu masih membutuhkan keberadaan mereka,” kata Nunuk di Provinsi NTT, Selasa pagi.

Pernyataan tersebut disampaikan saat mendampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam kegiatan Peletakan Batu Pertama Revitalisasi Satuan Pendidikan di SD Inpres Noelbaki, Kabupaten Kupang.

Sebagai bentuk kepastian sementara, Kemendikdasmen telah menerbitkan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Surat edaran ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperpanjang masa kerja dan penggajian guru non-ASN hingga 31 Desember 2026.

Kebijakan itu juga disesuaikan dengan amanat UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mengatur penataan tenaga non-ASN paling lambat selesai pada Desember 2024.

Dalam surat edaran tersebut, pemerintah membagi skema penghasilan guru non-ASN ke dalam beberapa kategori. Guru non-ASN yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja tetap memperoleh tunjangan profesi guru sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, guru non-ASN yang memiliki sertifikat pendidik tetapi belum memenuhi beban kerja akan menerima insentif dari Kemendikdasmen. Adapun guru non-ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik juga tetap mendapatkan insentif dari kementerian.

“Kami mengeluarkan surat edaran ini karena pemda membutuhkan rujukan surat edaran agar tetap bisa memperpanjang para guru non-ASN,” ujar Nunuk.

Kemendikdasmen menilai keberadaan guru non-ASN masih sangat penting, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang hingga kini masih mengalami kekurangan guru.

Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan skema baru untuk 2027 agar keberlanjutan masa kerja maupun penggajian guru non-ASN tetap terjamin. Meski rincian skema tersebut belum diumumkan, Kemendikdasmen memastikan para guru non-ASN masih akan dibutuhkan pada tahun depan.

“Di dalam edaran ini memang kesepakatannya diatur sampai tahun 2026 karena akan ada skema baru yang masih dibahas lagi dengan penugasan mereka, kan tahun depan mereka masih dibutuhkan,” kata Nunuk di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pemutusan masa kerja guru non-ASN secara massal seperti yang ramai diperbincangkan di media sosial.

“Jadi masyarakat jangan bikin hal yang meresahkan. Sementara untuk guru non-ASN yang penting kerja dulu sampai setahun ini karena pasti tidak akan ada pemutusan masa kerja. Kami terus perjuangkan guru non-ASN,” tegasnya.

Dengan demikian, hingga saat ini skema guru non-ASN masih berlaku normal sampai akhir 2026 melalui payung Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Sementara untuk tahun 2027, pemerintah masih menggodok formulasi baru terkait pola penugasan, pengangkatan, hingga sistem penggajian guru non-ASN yang disesuaikan dengan kebutuhan nasional dan kebijakan reformasi birokrasi di sektor pendidikan.