Sebanyak 27 negara bergerak menyiapkan instrumen krisis untuk mengakses pendanaan cepat dari program-program Bank Dunia alias World Bank sejak perang antara Iran dan Amerika Serikat (AS) pecah.

Informasi tersebut tercantum dalam dokumen Bank Dunia yang dilihat Reuters.

Sayangnya dokumen itu tidak merinci negara-negara yang dimaksud maupun total nilai dana yang berpotensi diajukan. Bank Dunia pun menolak memberi komentar.

"Dokumen itu menunjukkan tiga negara telah menyetujui instrumen baru sejak konflik Timur Tengah dimulai pada 28 Februari, sedangkan negara-negara lainnya masih menyelesaikan prosesnya," tulis Reuters dalam laporannya yang dikutip Senin (25/5).

Pejabat di Kenya dan Irak telah mengonfirmasi kalau pihaknya tengah mengajukan dukungan keuangan cepat dari Bank Dunia untuk meredam dampak perang.

Di Kenya, tekanan muncul imbas lonjakan harga bahan bakar. Sementara di Irak, perang memicu penurunan tajam pendapatan minyak negara tersebut.

[Gambas:Youtube]

Adapun 27 negara yang dikabarkan mengajukan utang dari World Bank merupakan bagian dari 101 negara yang memiliki akses terhadap berbagai instrumen pembiayaan, sebagaimana telah disiapkan sebelumnya oleh Bank Dunia dan bisa digunakan saat krisis.

Dari total 101 negara, 54 negara telah bergabung dalam Rapid Response Option, skema yang memungkinkan negara menggunakan maksimal 10 persen dari pembiayaan yang belum dicairkan.

Bulan lalu, Presiden Bank Dunia Ajay Banga mengatakan perangkat krisis yang dimiliki lembaganya memungkinkan negara-negara menarik pembiayaan kontinjensi yang telah disiapkan, memanfaatkan saldo proyek yang masih tersedia, serta instrumen pencairan cepat.

Melalui skema tersebut, negara-negara disebut bisa mengakses dana sekitar US$20 miliar hingga US$25 miliar.

Ajay juga menyebut Bank Dunia dapat mengalihkan sebagian portofolionya, sehingga total dukungan bisa mencapai 60 miliar dolar AS dalam enam bulan. Dalam jangka lebih panjang, nilainya bahkan berpotensi meningkat hingga sekitar 100 miliar dolar AS.

Di sisi lain, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva memperkirakan sekitar belasan negara akan mencari bantuan jangka pendek senilai US$20 miliar hingga US$50 miliar ke pihaknya.

Namun, menurut tiga sumber Reuters yang mengetahui persoalan tersbut, hingga kini baru sedikit permintaan yang tercatat mengajukan ke IMF.

"Negara-negara jelas masih dalam mode wait and see," kata salah satu sumber yang enggan disebut namanya.

Direktur Global Development Policy Center di Boston University Kevin Gallagher menilai banyak negara lebih memilih mencari pendanaan ke Bank Dunia dibanding dengan IMF.

Menurut dia, program IMF umumnya mensyaratkan kebijakan penghematan fiskal yang berisiko memperparah gejolak sosial, seperti yang terjadi di Kenya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI) dan PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA) mulai mencermati dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) terhadap pasar properti, terutama terkait potensi penyesuaian bunga kredit pemilikan rumah (KPR) oleh perbankan dalam beberapa bulan mendatang.

Kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% dinilai berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat, mengingat mayoritas pembelian rumah di Indonesia masih mengandalkan fasilitas KPR.

Direktur Corporate Finance ASRI Edward Tanuwijaya mengatakan perseroan masih melakukan asesmen terhadap dampak penuh kenaikan BI Rate tersebut. Menurutnya, penyesuaian bunga KPR maupun kredit pemilikan apartemen (KPA) oleh perbankan umumnya tidak terjadi secara langsung.

Perseroan menyebut hingga saat ini belum terdapat perubahan signifikan pada bunga KPR untuk produk-produk yang dipasarkan. Meski demikian, dampak kenaikan suku bunga diperkirakan baru akan terlihat dalam satu hingga dua bulan ke depan.

“Dampaknya mungkin baru terlihat satu sampai dua bulan ke depan. Kita coba akan sesuaikan dengan harga produk-produk yang ada,” katanya kepada Bisnis, dikutip Senin (25/5/2026).

Di tengah ketidakpastian suku bunga dan pelemahan nilai tukar rupiah, pengembang kawasan Alam Sutera tersebut kini lebih selektif menentukan fokus produk yang dipasarkan. Perseroan menilai segmen rumah dengan harga Rp1 miliar hingga Rp3 miliar masih menjadi pasar yang potensial.

“Kita coba konsentrasi ke produk Rp1 miliar sampai Rp3 miliar karena market-nya masih cukup banyak menyerap,” jelasnya.

ASRI juga mengakui adanya potensi kenaikan harga material akibat pelemahan rupiah dan dinamika geopolitik global. Kendati demikian, sebagian kenaikan biaya tersebut dinilai masih dapat diteruskan kepada konsumen, meski berpotensi menekan margin keuntungan.

Pada 2026, ASRI menargetkan marketing sales sebesar Rp2,8 triliun. Penjualan masih didominasi segmen rumah tapak yang menyumbang sekitar 70%-80% dari total target, sedangkan sisanya berasal dari produk komersial seperti lahan kavling dan ruko.

Dalam lima tahun terakhir, porsi pembelian menggunakan KPR tercatat berada di kisaran 50%-70%. Khusus pada kuartal I/2026, sekitar 70% pembeli rumah menggunakan fasilitas KPR karena transaksi produk komersial relatif lebih sedikit.

Perseroan juga memanfaatkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk mendorong penjualan rumah stok atau inventory yang dapat diserahterimakan hingga akhir 2026. Namun, insentif tersebut hanya berlaku untuk rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar sehingga tidak mencakup segmen hunian premium perseroan.

Sementara itu, Direktur MTLA Olivia Surodjo menilai kenaikan BI Rate menjadi 5,25% akan memengaruhi bunga KPR, meski efeknya diperkirakan baru terasa dalam tiga hingga enam bulan mendatang.

“Dengan kenaikan suku bunga agresif BI, tentu berpengaruh bagi sektor properti, terutama pada suku bunga KPR. Namun, kami melihat kenaikan suku bunga KPR dengan kenaikan BI Rate ke 5,25% masih cukup terkendali,” ujarnya.

MTLA mengungkapkan lebih dari 80% pembeli hunian di proyek-proyek Metland merupakan pembeli rumah pertama yang menggunakan fasilitas KPR. Kondisi tersebut membuat pergerakan suku bunga menjadi faktor penting yang memengaruhi minat beli masyarakat, khususnya pada segmen rumah tapak menengah.

Meski demikian, perseroan tetap optimistis mengejar target marketing sales tahun ini melalui strategi pemasaran yang adaptif dan penyediaan produk sesuai kebutuhan pasar.

“MTLA terus memantau perkembangan pasar dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Saat ini MTLA masih mengejar target marketing sales tahun 2026 melalui strategi pemasaran yang adaptif dan produk yang sesuai kebutuhan pasar,” tulis manajemen.

Untuk menjaga momentum penjualan pada kuartal II/2026, MTLA mengandalkan sejumlah strategi, termasuk memanfaatkan insentif PPN DTP serta memperkuat kerja sama dengan perbankan agar konsumen tetap memperoleh akses pembiayaan yang kompetitif.

Selain itu, perseroan tetap fokus mengembangkan proyek berjalan dan meluncurkan produk baru yang menyasar kebutuhan pasar saat ini.

Analis Kiwoom Sekuritas Adrian Djie mengatakan kenaikan BI Rate berisiko memicu kenaikan bunga KPR yang pada akhirnya dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap properti.

“Kenaikan BI Rate berisiko mendorong kenaikan suku bunga KPR, yang pada akhirnya dapat mengurangi daya beli masyarakat terhadap properti,” ujarnya.

Selain memengaruhi sisi permintaan, kenaikan suku bunga juga dinilai dapat meningkatkan biaya pendanaan atau cost of debt emiten properti, khususnya perusahaan dengan eksposur utang yang cukup besar. Kombinasi kedua faktor tersebut berpotensi menekan margin dan pertumbuhan laba bersih.

Di tengah tren suku bunga tinggi, Kiwoom menilai emiten properti dengan basis pendapatan berulang atau recurring income akan lebih defensif dibandingkan emiten yang sangat bergantung pada marketing sales.

Pendapatan berulang dari pusat perbelanjaan, perkantoran, hotel, hingga sewa properti dinilai mampu memberikan visibilitas arus kas yang lebih stabil di tengah risiko perlambatan pasar properti residensial.

“Dalam kondisi suku bunga yang lebih tinggi, kami cenderung lebih positif terhadap emiten properti dengan basis pendapatan berulang dibandingkan emiten yang lebih bergantung pada marketing sales,” jelasnya.

Salah satu saham yang dinilai menarik dicermati adalah PWON. Secara teknikal, Kiwoom menilai saham PWON telah memasuki area oversold berdasarkan indikator Relative Strength Index (RSI).

Dia mengatakan apabila terjadi technical rebound, saham PWON berpeluang bergerak menuju area target jangka pendek di kisaran level 310.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengusulan penggunaan sistem berbasis teknologi untuk mengelola data ekspor impor sumber daya alam (SDA).

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, hal ini mengingat banyaknya transfer pricing atau kebijakan penetapan harga transaksi antar perusahaan afiliasi yang terjadi di Indonesia.

Untuk itu, Luhut telah mengusulkan penggunaan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (Simbara) dalam Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

"Kita gunakan juga Simbara, traceabillity sudah ada, dengan badan ini memakai sistem itu, dan itu link langsung ke National Single Window," ucap dia usai acara Seminar ASEAN Regional Economics Outlook and Fiscal Policy, Senin (25/5/2026).

"Orang tidak akan bisa lari dari situ," timpal Luhut.

Menurut Luhut, penggunaan Simbara dapat meningkatkan penerimaan negara hingga 40 persen.

Ia menambahkan, perbaikan akan selalu dilakukan untuk dapat mengoptimalisasi sistem tersebut.

Usulan tersebut juga dinilai lebih efisien karena tidak adanya biaya yang dikeluarkan.

"Anak-anak muda Indonesia sampai hari ini bisa membuat software-nya, dan itu kreasi putra-putri Indonesia," ungkap dia.

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan, teknologi pemeritah atau Government Technology (Govtech) berbasis Artificial Intelligence (AI) akan banyak membuat penyederhanaan sistem.

"Dan akan mengurangi korupsi," ucap dia.

Sebagai informasi, Menteri Investasi yang juga Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani mengatakan, pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) bertujuan mencegah praktik curang dalam kegiatan ekspor.

PT DSI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baru dibentuk pemerintah untuk mencegah praktik under invoicing dan underpricing.

Dua praktik tersebut dilakukan dengan memanipulasi data ekspor sehingga penerimaan negara menjadi lebih kecil.

“Platform yang kami sudah set up, saya bilangnya: It’s one platform, multiple benefit. The world is happy, Indonesians are happier,” kata Rosan di DPR RI, sebagaimana dikutip dari keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kamis (21/5/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Biznet, perusahaan infrastruktur digital terintegrasi di Indonesia, mengimplementasikan WaveLogic 5 Extreme (WL5e) dari Ciena (NYSE: CIEN) pada jalur internasional melalui kabel bawah laut Biznet Nusantara Cable System-1 (BNCS-1). Infrastruktur ini menghubungkan konektivitas antar Pulau Jawa, Sumatra dan Bangka.

Peningkatan infrastruktur ini dilakukan untuk menghadirkan layanan berkecepatan tinggi 400G, koneksi Internet yang lebih cepat dan andal, sekaligus mendukung digitalisasi di Indonesia melalui penguatan kapasitas jalur koneksi yang menghubungkan jaringan lokal ke jaringan internasional.

President Director Biznet, Adi Kusma mengatakan di tengah dunia yang semakin terhubung, Biznet berkomitmen terus menghadirkan inovasi layanan dan memberikan pengalaman digital yang optimal kepada pelanggan.

“Kami telah bekerja sama dengan Ciena sejak lama, dan teknologi WaveLogic dari Ciena memungkinkan Biznet untuk terus mewujudkan komitmen kami dalam menghadirkan layanan yang lebih cepat dan andal untuk dapat menjawab segala tantangan di era digital saat ini serta mendorong digitalisasi di Indonesia,” ujar Adi.

Dalam implementasinya, Ciena Services dan partner Ciena, Terrabit Networks bersama-sama mendukung proses perancangan hingga penerapan perangkat Ciena 6500 berbasis WL5e guna memastikan integrasi dengan infrastruktur jaringan Biznet Fiber lainnya berjalan dengan lancar.

Adi mengatakan di era AI saat ini, koneksi Internet bukan lagi sekedar kebutuhan, melainkan fondasi utama untuk menghadirkan pengalaman digital yang cepat, stabil dan tanpa hambatan. "Karena itu, pengembangan infrastruktur jaringan dan peningkatan konektivitas yang kami lakukan bersama Ciena menjadi langkah strategis untuk memastikan pelayanan yang lebih optimal,” ucap Adi.

Biznet menggunakan Ciena Navigator Network Control Suite untuk memanfaatkan kapabilitas dalam mengelola jaringan yang ada, mulai dari mengakses kemampuan kontrol, hingga perencanaan dan otomasi. Hasilnya, operasional menjadi lebih efisien dan penyediaan layanan dapat dilakukan secara lebih cepat.

“Indonesia sendiri telah menjadi pusat konektivitas di wilayah Asia Tenggara, dengan kebutuhan akan jaringan yang berkapasitas tinggi dan latensi rendah yang terus meningkat pesat seiring berkembangnya era Artificial Intelligence (AI),” ujar Alex Wong, Regional Managing Director, ASEAN, Ciena.

Melalui peningkatan pada jaringan fiber optik kabel bawah laut BNCS-1, Biznet saat ini mampu menghadirkan layanan berkecepatan lebih tinggi, mengoptimalkan efisiensi spektrum jaringan, serta mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Inisiatif ini juga menjadi kelanjutan kolaborasi antara Biznet dengan Ciena dalam mendukung pengembangan jaringan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Pulau Jawa, Bali, Sumatra, Batam, Bangka, Kalimantan, Sulawesi dan Flores. Tidak hanya meningkatkan kapasitas pada jalur BNCS-1, kolaborasi ini juga membawa peningkatan kapasitas pada jalur Batam–Singapura. Kolaborasi ini mampu menunjang kapasitas besar ke arah gateway internasional, mempercepat akses ke berbagai layanan global, serta menghadirkan koneksi yang lebih stabil dan andal bagi pelanggan.

WASHINGTON - Intelijen Amerika Serikat (AS) menunjukkan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei bersembunyi di lokasi yang sangat rahasia, dengan akses yang sangat terbatas ke dunia luar. Dia hanya dapat dihubungi melalui "jaringan kurir yang rumit".

Laporan baru dari CBS News mengungkap hal itu, dengan mengutip para pejabat intelijen AS yang tidak disebutkan namanya.

“Para pejabat Iran yang diberi wewenang untuk bekerja sama dengan pemerintahan Trump mengalami kesulitan berkomunikasi di dalam sistem pemerintahan mereka sendiri, dan ini merupakan alasan utama mengapa detail kesepakatan potensial dengan Iran, dan perjanjian sebelumnya, lambat muncul,” tulis media Amerika itu dalam laporannya, Senin (25/5/2026).

“Ketika AS mengirimkan detail yang diusulkan, kesulitan untuk menghubungi pemimpin tertinggi berarti dapat terjadi penundaan yang lama sebelum AS menerima tanggapan," lanjut laporan tersebut.

Lebih lanjut, laporan itu menyebutkan bahwa Mojtaba Khamenei, yang terluka sebelumnya dalam serangan di awal perang, “mengambil tindakan ekstrem” untuk menjaga dirinya tetap aman.

Dia masih belum terlihat atau terdengar di depan umum sejak perang melawan AS dan Israel dimulai 28 Februari. Sesekali, pernyataan yang dikaitkan dengannya dilaporkan melalui media pemerintah Iran.

“Secara sengaja, bahkan para pejabat di tingkat tertinggi pemerintah Iran pun tidak tahu di mana dia berada dan tidak memiliki cara untuk menghubunginya secara langsung,” sambung laporan CBS.

“Sebaliknya, pesan-pesan disampaikan melalui jaringan kurir yang dibuat untuk menyembunyikan lokasinya.”

Salah satu pejabat yang dikutip, yang terdengar agak kesal, mengatakan: “Setiap informasi yang dia terima sudah ketinggalan zaman dan ada banyak keterlambatan dalam tanggapannya."

"Inilah mengapa Anda melihat orang-orang mengatakan hal-hal seperti, 'Pemimpin tertinggi telah menyetujui kerangka kerja', atau 'Kami menunggu kabar tentang poin-poin kesepakatan akhir'," ujarnya.

Mojtaba Khamenei mengambil alih peran Pemimpin Tertinggi pada Maret 2026, dipilih oleh ulama senior di Majelis Pakar.

Seorang juru bicara Gedung Putih menolak untuk berkomentar tentang intelijen mengenai keberadaan Mojtaba Khamenei atau pun metode komunikasi Iran.

Seorang pejabat senior pemerintahan Presiden Donald Trump mengatakan bahwa Mojtaba Khamenei telah menyetujui garis besar draf perjanjian saat ini, dan Presiden Trump mem-posting di Truth Social bahwa dia mengantisipasi keputusan akhir dalam beberapa hari ke depan.

Pejabat AS mengatakan intelijen AS dan Israel yang diperoleh dari dalam pemerintahan Iran telah memungkinkan untuk menemukan dan melenyapkan sebagian besar pemimpin senior republik Islam selama perang.

Pada titik ini, sebagian besar pemimpin Iran tidak melihat cahaya matahari, menghabiskan waktu berminggu-minggu di dalam bunker yang sangat dibentengi dan menghindari berbicara satu sama lain kecuali benar-benar diperlukan.

"Melihat mereka berusaha mencari cara untuk berkomunikasi satu sama lain hampir seperti menonton sitkom. Mereka benar-benar frustrasi," kata pejabat tersebut.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menargetkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait ekspor sumber daya alam (SDA) lewat BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) rampung hari ini, Senin (25/5).

"Hari ini mudah-mudahan selesai ya Permendagnya," ujar Budi di Kementerian Perdagangan, Jakarta, dikutip Antara.

Ia menyebut per Juni 2026, tiga komoditas ekspor yakni minyak sawit (CPO), batu bara, dan paduan besi (ferroalloys) dikelola DSI.

Budi menjelaskan implementasi kebijakan itu dilakukan bertahap melalui masa transisi selama enam bulan.

Pada tiga bulan pertama masa transisi, pelaku usaha yang selama ini menjalankan ekspor tetap dapat melakukan kegiatan seperti biasa. Namun, seluruh pelaporan nantinya dilakukan kepada DSI.

"Tiga bulan pertama kita evaluasi, transisi ini yang ekspor itu adalah eksportir yang eksisting sekarang, tapi nanti laporannya ke PT DSI," ujarnya.

Kemudian, pada periode 1 September hingga 31 Desember 2026, eksportir yang telah siap dapat sepenuhnya mengalihkan kegiatan ekspornya pada DSI.

Budi menekankan per 1 Januari 2027 seluruh ekspor untuk ketiga komoditas tersebut wajib dilakukan oleh DSI.

Ia juga memastikan seluruh ketentuan dan tata cara ekspor yang selama ini berlaku tidak berubah, termasuk kewajiban domestic market obligation (DMO) untuk komoditas CPO.

"Kemudian aturan-aturan yang selama ini berjalan misalnya persyaratan ekspornya, kewajiban ekspor seperti DMO untuk CPO dan lain-lain tetap berjalan. Jadi sifatnya hanya yang ekspor dari pihak swasta yang selama ini kemudian berubah menjadi PT DSI," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto mewajibkan ekspor sejumlah komoditas SDA strategis RI melalui BUMN yang ditunjuk. Komoditas itu antara lain kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys).

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam.

"Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi feroalloys, kita wajibkan penjualannya harus melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal," ujar Prabowo saat menyampaikan "Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027" dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5).

"Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yg ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut," sambungnya.

Prabowo mengungkapkan tujuan utama kebijakan baru tersebut adalah untuk memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktik kurang bayar, underinvoicing, praktik pemindahan harga (transfer pricing), hingga pelarian Devisa Hasil Ekspor (DHE).

"Kebijakan ini akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan SDA kita. Kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, Filipina, dan negara-negara tetangga kita," ujarnya.

Bisnis.com, BATAM — Transaksi jual beli tanah kerap dianggap selesai setelah pembayaran dilakukan. Padahal, tanpa proses administrasi dan legalitas yang benar, transaksi tersebut berisiko menimbulkan persoalan hukum hingga sengketa kepemilikan di kemudian hari.

Humas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam, Yudo, mengingatkan masyarakat untuk memastikan status tanah sejak awal sebelum transaksi dilakukan.

“Masyarakat perlu memastikan status tanah jelas sejak awal, termasuk keabsahan dokumen dan pastikan tidak tersangkut sengketa, agar proses jual beli dapat berjalan aman dan terhindar dari permasalahan di kemudian hari,” ujarnya belum lama ini.

Kata Yudo, proses jual beli tanah dimulai dari kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait objek tanah, harga, serta syarat transaksi lainnya.

"Pada tahap awal ini, pembeli disarankan melakukan pengecekan menyeluruh terhadap legalitas tanah, termasuk memastikan sertifikat asli dan tidak dalam status sengketa," kata dia.

Dalam proses administrasi, pembeli wajib menyiapkan sejumlah dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sementara itu, penjual harus melengkapi dokumen berupa sertifikat tanah asli, KTP, KK, NPWP, bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), persetujuan pasangan bagi yang telah menikah, serta bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPh).

Setelah seluruh dokumen lengkap, proses dilanjutkan dengan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)," ujar dia.

Pada tahap ini, PPAT akan memeriksa keabsahan dokumen serta kesesuaian data sertipikat sebelum menuangkan kesepakatan kedua pihak ke dalam AJB sebagai dasar hukum peralihan hak atas tanah.

Usai AJB ditandatangani, pembeli harus mengajukan proses balik nama sertipikat ke Kantor Pertanahan di kabupaten atau kota setempat.

"Melalui proses ini, data pemegang hak dalam buku tanah dan sertipikat akan diperbarui dari nama penjual menjadi nama pembeli," ujar dia.

Sementara dokumen yang perlu disiapkan untuk pengajuan balik nama antara lain formulir permohonan yang telah ditandatangani di atas materai, surat kuasa bila diwakilkan, fotokopi identitas pemohon dan kuasa, sertifikat tanah asli, AJB dari PPAT, fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan PBB tahun berjalan, serta bukti pembayaran BPHTB dan biaya pemasukan saat pendaftaran hak.

BPN juga mendorong masyarakat memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku untuk memperoleh informasi pertanahan secara lengkap, termasuk persyaratan peralihan hak jual beli tanah dan simulasi biaya layanan.

“Untuk simulasi tarif PNBP, masyarakat bisa cek langsung di aplikasi Sentuh Tanahku,” kata Yudo.

Aplikasi tersebut dapat diunduh secara gratis melalui Play Store maupun App Store. Selain itu, masyarakat juga dapat berkonsultasi langsung ke Kantor Pertanahan setempat guna memperoleh pendampingan dan informasi lebih lanjut terkait layanan pertanahan.

Kemudian aturan-aturan yang selama ini berjalan misalnya persyaratan ekspornya, kewajiban ekspor seperti DMO untuk CPO dan lain-lain tetap berjalan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan kewajiban domestic market obligation (DMO) untuk eksportir minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) tetap berlaku meski tata kelola ekspor komoditas strategis nantinya dilakukan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Budi menekankan seluruh aturan, persyaratan, dan tata cara ekspor yang selama ini berjalan tidak mengalami perubahan dengan adanya kebijakan baru tersebut. Menurutnya, perubahan hanya terjadi pada pihak yang melakukan ekspor, yakni eksportir swasta menjadi DSI yang dimulai secara bertahap mulai 1 Juni 2026.

"Kemudian aturan-aturan yang selama ini berjalan misalnya persyaratan ekspornya, kewajiban ekspor seperti DMO untuk CPO dan lain-lain tetap berjalan," ujar Budi di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan baru tersebut hanya mengubah mekanisme pelaksana ekspor tanpa mengubah regulasi yang selama ini telah diterapkan kepada eksportir.

Selain kewajiban DMO, Budi juga memastikan pungutan ekspor (PE) dan bea keluar (BK) tetap diberlakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku saat ini.

Nantinya, kewajiban pembayaran pungutan ekspor akan menjadi tanggung jawab DSI apabila seluruh ekspor telah dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan tersebut.

"Pungutan ekspor, bea keluar kalau selama ini kan dikenakan ke eksportir. Artinya nanti kalau sudah sepenuhnya oleh PT DSI ya otomatis ke PT DSI," katanya.

Ia menambahkan, kewenangan penerbitan izin ekspor tetap berada di bawah Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan tidak berubah meski ekspor dilakukan melalui DSI.

Selain itu, masa transisi pengalihan ekspor akan berlangsung hingga akhir 2026, termasuk penyesuaian terhadap kontrak-kontrak ekspor yang selama ini berjalan.

"Selama transisi itu sebetulnya proses itu berjalan. Dengan harapan transisi ini adalah proses pengalihan dan segala macamlah sehingga mulai tanggal 1 Januari itu sudah sepenuhnya oleh PT DSI," imbuh Budi.

Untuk tahap awal, pemerintah menetapkan tiga komoditas strategis yang masuk dalam skema ekspor DSI, yakni batu bara, CPO, dan ferroalloy.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membuka peluang peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan digantikan sistem digital berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Luhut mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan integrasi sistem pengawasan perdagangan dan ekspor berbasis AI yang terkoneksi dengan National Single Window (NSW) dan berbagai kementerian maupun lembaga.

Nantinya, sistem ini akan mengawasi seluruh proses ekspor secara otomatis, mulai dari perizinan, pembayaran royalti, hingga pelunasan pajak.

“Kalau memang nanti enggak perlu ya ngapain pakai Bea Cukai. Atau, tugasnya Bea Cukai ada tapi semua berbasis AI,” kata Luhut di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Senin (25/5).

Luhut mengatakan, sistem tersebut dirancang untuk meminimalkan interaksi langsung antarmanusia dalam proses birokrasi dan pengawasan ekspor.

Menurutnya, pendekatan dengan AI ini lebih efektif untuk menekan praktik korupsi dan manipulasi data.

“Kalau pertemuan orang ke orang, pakai pakta integritas enggak ada yang benar itu satu pun. Pasti ada bermasalah,” kata dia.

Luhut menjelaskan, pemerintah saat ini telah mengembangkan sistem pengawasan komoditas melalui platform Simbara yang sebelumnya diterapkan pada ekspor batu bara. Sistem itu, kata dia, akan diperluas ke komoditas lain seperti timah dan sawit.

Melalui sistem tersebut, seluruh data eksportir akan terintegrasi sejak awal penerbitan izin, termasuk data cadangan komoditas, volume ekspor, pembayaran royalti, hingga kewajiban pajak. Jika ada kewajiban yang belum dipenuhi, sistem otomatis akan menolak proses ekspor.

“Begitu mau ekspor itu dicek. Kalau belum bayar royalti ya enggak bisa. Mau tentara, polisi, siapa pun enggak bisa mempengaruhi sistem ini,” kata Luhut.

Seluruh Data Kementerian akan Terhubung Mulai 1 Juni 2026

Luhut mengatakan, seluruh data kementerian dan lembaga ditargetkan mulai terhubung penuh pada 1 Juni 2026. Selanjutnya, AI akan mulai membaca dan mengelola data secara otomatis dalam ekosistem digital pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, National Single Window selama ini berfungsi sebagai platform integrasi berbagai perizinan dan rekomendasi lintas kementerian dan lembaga dalam kegiatan perdagangan internasional.

“Window itu maksudnya satu platform di mana seluruh lembaga dan kementerian memasukkan seluruh datanya,” kata dia.

Menurut pemerintah, digitalisasi dan integrasi data tersebut diharapkan meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan ekspor sumber daya alam.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeklaim harga sejumlah komoditas pangan strategis masih relatif stabil menjelang Hari Raya Iduladha 2026. Beberapa komoditas seperti Minyakita, telur ayam ras, hingga daging sapi masih berada di bawah harga eceran tertinggi (HET).

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pemantauan terbaru melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) menunjukkan harga pangan nasional masih terkendali meskipun terdapat kenaikan di sejumlah wilayah.

“Di SP2KP tadi Minyakita harganya Rp15.854. Kemudian, telur harganya Rp27.000, berarti di bawah HET. Kemudian daging sapi tadi Rp137.000, HET-nya Rp140.000,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Selain itu, harga cabai juga dinilai masih berada dalam rentang wajar meskipun mulai mengalami kenaikan di sejumlah daerah.

“Cabai ada yang Rp55.000, tapi masih HET di sini. Jadi harga stabil,” ujarnya.

Meski demikian, Kemendag mengakui masih terdapat sejumlah wilayah dengan harga pangan yang relatif tinggi, terutama di kawasan timur Indonesia seperti Papua. Pemerintah pun meminta pemasok untuk memperkuat distribusi ke daerah-daerah tersebut agar pasokan tetap terjaga menjelang Iduladha.

“Memang yang mungkin di daerah-daerah seperti Papua, ada beberapa komoditas yang tinggi. Karena kita minta kepada parasupplieruntuk memasok, terutama yang di daerah-daerah, tapi semua terkendali,” tutur Budi.

Berdasarkan data SP2KP Kemendag per 22 Mei 2026, harga sejumlah komoditas pangan nasional bergerak variatif dengan mayoritas masih mengalami kenaikan tipis.

Harga Minyakita tercatat naik 0,02% dari Rp15.851 per liter pada 21 Mei menjadi Rp15.854 per liter pada 22 Mei. Kenaikan juga terjadi pada minyak goreng sawit kemasan premium sebesar 0,09% menjadi Rp22.208 per liter, serta minyak goreng sawit curah yang naik 0,21% menjadi Rp19.645 per liter.

Di kelompok protein hewani, harga daging sapi paha belakang naik tipis 0,02% menjadi Rp139.687 per kilogram, sementara daging ayam ras meningkat 0,01% menjadi Rp37.330 per kilogram. Sebaliknya, harga telur ayam ras turun 0,23% dari Rp27.957 menjadi Rp27.893 per kilogram.

Sementara itu, komoditas hortikultura mencatat kenaikan lebih tinggi. Harga cabai rawit merah naik 1,28% menjadi Rp67.518 per kilogram, cabai merah besar meningkat 0,92% menjadi Rp50.465 per kilogram, dan cabai merah keriting naik 0,68% menjadi Rp46.942 per kilogram.

Kemudian, untuk harga bawang merah juga mengalami kenaikan 0,89% menjadi Rp44.624 per kilogram, sedangkan harga bawang putih honan turun 0,33% menjadi Rp34.582 per kilogram.

Adapun, beberapa komoditas lainnya terpantau relatif stabil cenderung menurun. Harga gula pasir curah turun tipis 0,01% menjadi Rp18.277 per kilogram, begitu pula tepung terigu yang melemah 0,01% menjadi Rp12.493 per kilogram. Di sisi lain, harga kedelai impor masih naik 0,10% menjadi Rp13.636 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mengebut konstruksi Sekolah Rakyat Tahap II yang mencatatkan rata-rata progres fisik 59%. Proyek ini ditargetkan mulai dapat beroperasi pada Juli 2026.

Seiring hal itu, Menteri PU Dody Hanggodo menuturkan, seluruh konstruksi fisik bangunan dibidik tuntas pada 20 Juni 2026.

Dia juga menegaskan langkah akselerasi yang dilakukan di lapangan sama sekali tidak boleh mengorbankan mutu dan ketahanan jangka panjang bangunan penunjang pendidikan tersebut.

"Kalau melihat progres strategis saat ini rata-rata 59% dari 93 Sekolah Rakyat bisa selesai," ujar Dody dalam keterangan tertulis, Senin (25/5/2026).

Dody memproyeksikan sisa pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu berkat kesiapan rantai pasok material dan pengawasan mutu konstruksi yang diperketat dari aspek teknis.

Dalam laporannya, wilayah dengan progres fisik tertinggi berada di Kabupaten Sragen, Semarang, Bengkulu, Ogan Komering Ilir (OKI), dan Kota Medan.

Sebaliknya, titik pengerjaan yang memerlukan percepatan khusus meliputi wilayah Singkawang, Cilacap, Maluku Utara, Brebes, hingga Kabupaten Dharmasraya.

Guna memangkas durasi pengerjaan, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan menerapkan metode konstruksi struktural berbasis baja, metal deck, wire mesh, hingga teknologi hollow core slab pada plat lantai.

Selain itu, BUMN Karya dan penyedia jasa konstruksi diinstruksikan menambah jam kerja lembur serta mengerahkan alat berat secara paralel di atas lahan proyek seluas 5–10 hektare.

Dody menekankan, proyek pusat pendidikan terpadu tingkat SD, SMP, hingga SMA ini turut menggerakkan sirkulasi ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja daerah secara masif.

“Kami mendorong penyelesaian berbagai kendala teknis di lapangan mulai dari akses konstruksi, mobilisasi material, hingga kesiapan infrastruktur pendukung guna memastikan seluruh proyek berjalan sesuai target dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat,” pungkasnya.

Bisnis.com, CIREBON - WargaDesa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon mendatangi Kantor Bupati Cirebon pada Senin (25/5/2026) pagi menuntut langkah konkret pemerintah daerah dalam menangani banjir rob yang semakin parah.

Massa datang dengan membawa sejumlah poster berisi protes terhadap kerusakan lingkungan pesisir dan mandeknya solusi pemerintah.

Mereka juga menyuarakan keberatan atas kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tetap berjalan meskipun lahan mereka sudah tidak dapat digunakan.

Aksi ini merupakan kelanjutan dari audiensi warga dengan DPRD pada 24 Juli 2025, namun hingga kini persoalan banjir rob dan intrusi air laut disebut belum ditangani secara sistematis.

"Kami sudah lebih dari setahun menunggu tindak lanjut. Tetapi yang kami terima hanya janji dan survei berulang,” kata Sanuri, perwakilan warga Ambulu, dalam orasinya di depan kantor bupati.

Menurut catatan warga, sekitar 70% pemukiman di Desa Ambulu terendam rob dengan ketinggian air antara 20 hingga 50 sentimeter. Sebagian rumah mengalami kerusakan pada pondasi akibat terendam terus-menerus.

Kerusakan paling parah menimpa lahan tambak. Lebih dari 700 hektare atau sekitar 80% area tambak dilaporkan tenggelam dan tidak lagi bisa digarap. Lahan yang sebelumnya menjadi sumber nafkah utama warga kini berubah menjadi genangan air asin yang tidak produktif.

Situasi tidak berbeda pada areal persawahan. Intrusi air laut mengubah struktur tanah sehingga seluruh sawah di desa tersebut tidak dapat ditanami lagi. Para petani mengaku sudah tidak sanggup menanggung biaya produksi karena hasil panen tak lagi memungkinkan.

“Kami ini hidup dari tambak dan sawah. Kalau semuanya tenggelam, pemerintah mau kasih kami makan apa?” ujarnya.

Banjir rob bukan hanya memutus mata pencarian warga. Dalam aksi tersebut, warga juga menyoroti dampak kesehatan dan pendidikan yang memburuk.

Sejumlah keluarga melaporkan meningkatnya penyakit kulit, sesak napas, serta sanitasi yang memburuk karena air rob yang menggenang setiap hari. Selain itu, akses pendidikan terganggu karena sebagian jalan menuju sekolah tidak lagi bisa dilalui pada pagi hari.

"Anak-anak sering terlambat atau tidak masuk karena jalannya terendam. Bahkan ada yang harus digendong untuk bisa lewat,” kata Sanuri.

Dalam aksinya, warga juga menuntut penghentian sementara PBB bagi wilayah yang terdampak parah. Mereka menilai pungutan pajak tidak adil diterapkan ketika lahan yang menjadi objek pajak telah kehilangan fungsi akibat bencana ekologis.

“Kami tidak menolak pajak. Tetapi bagaimana mau bayar kalau lahannya sudah hilang? Negara jangan hanya menagih, tapi juga harus hadir,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mengatakan, pemerintah daerah akan segera memberikan solusi. Pasalnya, beberapa kebijakan hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Intinya, kami pemerintah daerah hadir untuk masyarakat dan akan membawa aspirasi ini kepada pemerintah pusat. Bagaimana pun, Ambulu adalah bagian dari Kabupaten Cirebon," katanya.