MODENA berpartisipasi dalam Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2025, sebuah forum kolaborasi lintas sektor yang bertujuan mempercepat transisi rendah karbon. Dalam acara ini, MODENA memperkenalkan sejumlah inisiatif dan inovasi sebagai bagian dari perkembangannya, dari produsen elektronik rumah tangga menjadi penyedia solusi untuk mendukung gaya hidup yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Keterlibatan MODENA sejalan dengan tujuan IISF 2025 untuk memperkuat kerja sama dalam mencapai target Net Zero Emission 2060. Perusahaan memfokuskan pada penyediaan solusi yang tidak hanya meningkatkan efisiensi energi, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konsumsi dan produksi berkelanjutan, baik untuk skala rumah tangga maupun komersial.

Akselerasi Transisi Energi Melalui Solusi Panel Surya Sebagai bagian dari komitmen menuju energi bersih, MODENA Energy hadir sebagai unit bisnis di bawah MODENA Group yang berfokus pada pengembangan energi terbarukan. Salah satu inovasi utamanya adalah MODENA SolarPad, paket panel surya yang tersedia dalam beragam kapasitas dan spesifikasi sesuai kebutuhan pengguna, mulai dari rumah tangga hingga sektor komersial. MODENA Energy menawarkan pendekatan menyeluruh, mulai dari pembiayaan, desain, instalasi, hingga pemeliharaan jangka panjang.

MODENA Energy menjadi salah satu kontribusi pengembangan energi terbarukan lewat solusi panel surya untuk rumah tangga dan komersial Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, efisiensi energi di rumah bisa menghemat hingga 30% total konsumen energi. Sementara sektor komersial dan industri terus menghadapi tekanan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi. Energi berbasis tenaga surya menjadi solusi strategis tidak hanya untuk menekan biaya listrik, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional.

“Klien kami rata-rata mencatat penghematan estimasi hingga Rp125 juta per bulan dari biaya listrik, serta pengurangan emisi hingga 100.000 kg CO₂ per bulan untuk setiap instalasi sistem Solar PV berkapasitas 1 MWp. Penggunaan MODENA SolarPad tidak hanya meningkatkan efisiensi energi di rumah tangga, tapi juga memberi dampak signifikan bagi bisnis komersial dalam mendukung transisi energi nasional,” ungkap Muhammad Agiya Fersya, Head of MODENA Energy.

Solusi Rumah Pintar yang Hemat Energi dan Efisien Selain dari sisi energi, MODENA juga memperkuat keberlanjutan melalui MODENA Seamless IoT, lini produk smart home yang terhubung dengan aplikasi MODENA Seamless. Dengan ekosistem ini, pengguna dapat mengontrol, memantau, dan mengoptimalkan penggunaan perangkat rumah tangga secara efisien langsung dari smartphone. Teknologi connected appliances ini membuka peluang besar bagi keberlanjutan. Konsumen dapat melacak konsumsi daya, mengaktifkan mode hemat energi (eco mode) pada jam tertentu, hingga mengatur automasi penggunaan berdasarkan rutinitas harian untuk menghindari pemborosan energi. Ketika dikombinasikan dengan energi surya dari MODENA Energy, dampak keberlanjutan dapat meningkat secara signifikan.

Akses Berlangganan Elektronik Rumah Tangga yang Lebih Berkelanjutan Melengkapi dua inovasi sebelumnya, Seamless Go Subscription Service, layanan berlangganan peralatan elektronik rumah tangga dari MODENA menawarkan alternatif konsumsi secara konvensional. Melalui sistem berlangganan, konsumen cukup membayar biaya bulanan tetap untuk menikmati berbagai produk MODENA lengkap dengan layanan perawatan dan servis berkala. Skema ini bukan hanya lebih praktis, tetapi juga membawa nilai keberlanjutan dengan mengurangi waste ownership, memperpanjang umur produk melalui perawatan rutin, serta mendorong penggunaan sumber daya secara lebih efisien. Dalam jangka panjang, model ini mendukung ekonomi sirkular dengan memastikan setiap perangkat digunakan secara optimal sepanjang siklus hidupnya. Dengan tiga pilar inovasinya, energi terbarukan, rumah pintar, dan sistem berlangganan, MODENA menegaskan langkah konkret dalam membangun masa depan yang cerdas dan efisien, sejalan dengan misi IISF 2025 untuk menciptakan perubahan berkelanjutan bagi masyarakat.

Sepanjang Acara IISF 2025, MODENA menghadirkan water refill station melalui inisiatif MODENA Pure Hub “Kami melihat IISF sebagai momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mencapai target keberlanjutan nasional. MODENA akan terus memperluas ekosistem inovasi kami agar dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung perjalanan Indonesia menuju net zero emission2060.” tutup Nicole. Untuk informasi lebih lanjut mengenai bagaimana MODENA menginspirasi gaya hidup cerdas dan berkelanjutan, kunjungi situs resmi www.modena.com.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerapan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dinilai harus lebih selektif dan konsisten agar tidak menjadi hambatan bagi investasi manufaktur, terutama di sektor berteknologi tinggi.

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Arshintya Damayati menerangkan bahwa dari kacamata industri, TKDN menjadi angin segar untuk memastikan manufaktur dalam negeri mendapatkan porsi yang lebih besar dalam rantai nilai global.

“Dari sisi pelakunya mereka juga merasa ada masalah pada konsistensi ya karena suka berubah gitu dan buat manufaktur memang ketidakpastian seperti ini tuh berat,” kata dalam bincang-bincangFactoryHub Bisnis Indonesia, dikutip Senin (13/10/2025).

Sebagaimana diketahui, baru-baru ini, pemerintah melakukan reformasi kebijakan penghitungan TKDN yang dilakukan dalam rangka penyederhanaan atau deregulasi.

Deregulasi TKDN tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 35 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan yang akan berlaku mulai Desember 2025. Aturan ini menggantikan Permenperin No 6/2011.

Namun, Arshintya mengingatkan bahwa pelaku industri masih menghadapi tantangan besar terkaitinkonsistensi kebijakan. Aturan TKDN yang sering berubah dianggap menciptakan ketidakpastian dan membebani perencanaan bisnis manufaktur, yang umumnya membutuhkan horizon investasi jangka panjang.

“Masalahnya adalah inkonsistensi. Aturan yang sering berubah membuat pelaku industri ragu karena manufaktur memerlukan kepastian jangka panjang,” ujarnya.

Dia juga menyebut, penerapan TKDN sebaiknya tidak diberlakukan sama rata untuk semua sektor. Sebab, untuk industri berteknologi tinggi seperti semikonduktor, farmasi, atau elektronik canggih, kebijakan yang terlalu ketat justru bisa kontraproduktif.

“Terlalu ketat memaksa TKDN bisa kontraproduktif karena sebagian besar komponennya belum ada di Indonesia. Ini justru bisa menghambat investasi dan transfer teknologi,” terangnya.

Arshintya menegaskan pentingnya adanya roadmap TKDN yang jelas dan konsisten antarindustri. Peta jalan ini harus memuat target pencapaian tahunan serta pembedaan penerapan antara sektor padat karya dan sektor berteknologi tinggi.

"TKDN perlu punya roadmap yang jelas, berapa targetnya tahun ini, tahun depan, dan seterusnya, serta diferensiasi antarindustri. Dengan begitu, TKDN bisa benar-benar menjadi instrumen untuk memperkuat manufaktur, bukan sebaliknya,” pungkasnya.

KEMENTERIAN Perindustrian mencatat nilai ekspor perhiasan dan barang berharga Indonesia mencapai US$4,05 miliar atau sekitar Rp 62 triliun sepanjang periode Januari–Juni 2025. Angka ini tumbuh 23 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$3,29 miliar.

“Sebagai negara dengan tradisi panjang dalam pembuatan perhiasan, Indonesia mampu melahirkan produk yang tidak hanya diminati pasar domestik, tetapi juga menarik perhatian pasar internasional,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 13 Oktober 2025.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan capaian tersebut menunjukkan potensi besar industri perhiasan nasional. Ia menilai potensi itu didukung oleh kekayaan budaya, sumber daya alam seperti emas, perak, dan batu mulia, serta kreativitas tinggi para perajin lokal.

Agus menambahkan, salah satu dukungan Kemenperin dalam memperkuat industri perhiasan, yakni melalui Surabaya International Jewellery Fair (SIJF) 2025. Ajang tersebut merupakan pameran internasional yang menjadi wadah promosi utama bagi pelaku industri nasional.

Kegiatan tersebut digelar oleh Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI) dan merupakan penyelenggaraan ke-28 kalinya. Peserta pameran ini diikuti oleh dari produsen, pemasok bahan baku, hingga calon pembeli, yang berlangsung di Surabaya pada 9-12 Oktober 2025.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita mengapresiasi APEPI atas konsistensinya menyelenggarakan tiga pameran perhiasan internasional sepanjang 2025, yakni Jakarta International Jewellery Fair (JIJF), Bandung Jewellery Fair (BJF), dan SIJF.

“Pameran ini menjadi sarana penting dalam memperluas akses pasar dan memperkuat promosi produk perhiasan nasional. Kami berharap kegiatan seperti ini terus mendorong pertumbuhan industri perhiasan Indonesia,” kata Reni.

Reni menambahkan, pada 2024 pangsa pasar ekspor perhiasan dan barang berharga Indonesia mencapai 2,5 persen, menempatkan Indonesia di posisi ke-12 dunia. Negara tujuan utama ekspor meliputi Swiss, Hong Kong, India, Uni Emirat Arab (UEA), dan Yordania.

Kinerja positif ini, menurut Reni, sejalan dengan meningkatnya minat pasar terhadap produk perhiasan emas dalam negeri. Untuk memperkuat ekosistem industri, pemerintah meluncurkan Bank Bullion pada Februari 2025. Program ini bertujuan untuk memperkuat likuiditas, mempermudah akses pembiayaan emas, serta mengefisienkan rantai pasok.

“Kemenperin terus mengawal implementasi ekosistem Bank Bullion agar pelaku IKM perhiasan dapat lebih mudah memperoleh bahan baku emas dan menjadi bagian penting dari rantai industri nasional,” kata Reni.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) serapan dana pemerintah telah mencapai Rp 10,5 triliiun atau 42% dari total penempatan Rp 25 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan capaian ini setelah menghadiri investor meeting dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, di Jakarta Selatan, Senin (13/10/2025).

Dari total tersebut, Nixon menegaskan total realisasi penarikan debitur mencapai Rp 4,5 triliun.

"Jadi gini, kita itu sudah sampai September Rp 10,5 triliun. Cuma baru disburse Rp 4,5 triliun," kata Nixon.

Angka ini, kata Nixon, sudah dilaporkan ke Menteri Keuangan. Nixon pun mengungkapkan BTN akan merapihkan data debiturnya terlebih dahulu, baru akan mencairkan komitmennya yang sudah tercatat.

Nixon menargetkan dana ini akan habis terserap pada November. Menurut Nixon, penempatan ini disalurkan ke Kredit Perumahan Rakyat (KPR), baik subsidi dan non-subsidi.

"Konsumer lah, KPR. Ada subsidi, ada non-subsidi, ada macam-macam," paparnya.

Terkait serapan BTN yang lebih rendah jika dibandingkan BRI, Bank Mandiri dan BNI, Nixon mengatakan segmen korporasi dalam debitur BTN tidak sebanyak bank BUMN lain yang menerima penempatan dana pemerintah. Selain itu, Nixon mengungkapkan rata-rata serapan kredit BTN memang sekitar Rp 10 triliun. Namun, dia yakin jelang akhir tahun serapan akan tumbuh kencang.

"Emang BTN rata-rata segitu sebulan, Rp 10 triliun tapi jelang akhir tahun biasanya kenceng ya. Kan kita ada pipeline-nya gak kemana-mana," kata Nixon.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa program magang untuk para lulusan perguruan tinggi akan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, bukan hanya berhenti pada 2025.

Yassierli mengungkapkan keputusan tersebut dilakukan sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi sudah ada arahan dari Pak Presiden bahwa ini akan dilakukan juga pada 2026 dan seterusnya,” kata Yassierli dalam konferensi pers di kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Saat ini, Yassierli masih akan fokus pada gelombang pertama program magang yang akan ditutup pada 15 Oktober 2025. Selanjutnya, pemerintah akan mengevaluasi program tersebut.

Kemudian hasil evaluasi akan ditindaklanjuti pada pelaksanaan gelombang kedua yang rencananya akan dibuka pada pertengahan November nanti, maupun pada gelombang-gelombang selanjutnya pada tahun depan.

Evaluasi juga dilakukan terhadap sebaran peserta magang, apakah sudah terdistribusi merata di provinsi seluruh Indonesia atau belum. Termasuk upaya memperluas kesempatan bagi tempat magangnya, yang tidak hanya di perusahaan tapi juga kementerian, lembaga, dan badan.

Pertimbangan lainnya, yakni variasi dari program studi lulusannya. Harapannya, jangan sampai hanya satu program studi saja yang diterima di satu perusahaan, tetapi harus merata untuk jurusan lainnya.

“Di situlah nanti kita akan atur nanti terkait dengan [kuota] untuk kementerian berapa, untuk lembaga berapa, badan berapa dan seterusnya,” tambahnya.

Kesiapan Anggaran

Dalam pelaksanaannya, Yassierli memastikan bahwa anggaran untuk memberikan uang saku maupun tunjangan lainnya bagi para peserta magang, telah siap. Mengingat, bantuan program magang bagi para lulusan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

“Anggarannya karena ini sudah diminta arahan dari Pak Presiden, artinya anggarannya akan ada,” ujar Yassierli.

Mengacu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 8/2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi, nantinya peserta akan mendapatkan uang saku alias gaji yang besarannya ditetapkan oleh Menaker, dalam hal ini Yassierli.

Di mana Yassierli telah menyampaikan bahwa besaran uang saku akan setara dengan upah minimum kota/kabupaten (UMK). Nantinya, uang saku akan langusng ditransfer ke rekening penerima manfaat oleh bank penyalur, dalam hal ini Himbara.

“Kecuali kalau kota/kabupaten tersebut tidak memiliki UMK, maka berlaku adalah UMP. Jakarta misalnya sebesar Rp5,3 juta satu bulan, itu adalah uang saku,” tutur Menaker.

Selain mendapatkan uang saku, pemagang juga mendapatkan manfaat seperti BPJS Ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JK).

Iuran untuk program jaminan sosial nantinya akan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Angagran (DIPA) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan.

Pada gelombang pertama, pemerintah menyediakan kuota sebanyak 20.000 orang. Sementara untuk gelombang kedua, akan dibuka untuk 80.000 orang. Dengan demikian pada tahun ini akan ada kuota sebanyak 100.000 peserta yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menurut perhitungan Bisnis, apabila mengambil rata-rata UMK senilai Rp3,3 juta per bulan, artinya anggaran yang dibutuhkan unutuk gelombang pertama mencapai Rp66 miliar per bulan atau Rp396 miliar untuk enam bulan.

Sementara untuk gelombang kedua, pemerintah harus merogoh kocek senilai Rp1,58 triliun untuk enam bulan.

Meski demikian, Yassierli belum dapat menyampaikan seberapa banyak kuota yang akan dibuka pada tahun depan—yang berdampak pada jumlah anggaran—maupun waktu pelaksanaannya.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mengungkapkan gerai dan gudang Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih selain sebagai tempat jual beli juga akan menjadi pusat logistik dan edukasi ekonomi desa.

Ini disampaikan Wamenkop saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) membahas sinkronisasi kebijakan dan strategi untuk percepatan operasional Koperasi yang dihadiri oleh lintas kementerian, lembaga, dan perwakilan BUMN di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, setelah fasilitas fisik siap, tahapan berikutnya adalah penguatan kelembagaan koperasi melalui pelatihan manajemen, digitalisasi transaksi, dan integrasi dengan sistem pemasaran nasional.

“Kami ingin produk desa bisa menembus pasar kota, bahkan ekspor. Itu sebabnya, tata niaga dan logistik harus kuat sejak awal,” katanya, dikutip dari siaran pers Kemenkop, Senin (13/10).

Di sisi lain Kementerian Koperasi (Kemenkop) telah menetapkan Business Asistant dan Project Manager Officer yang nantinya ditempatkan di Kopdes ataupun di Dinas Koperasi untuk membantu mengkoordinasikan seluruh rangkaian ekosistem bisnis dan operasionalisasi Kopdes di setiap daerah.

Untuk itu, Kemenkop telah memulai mengucurkan dana dekonsentrasi untuk menopang kerja-kerja mereka termasuk untuk program pengembangan SDM para pengelola Koperasi.

"Hari ini kami sudah mulai menggelontorkan dana dekonsentrasi, mungkin di pertengahan Oktober sudah diterima oleh Dinas Koperasi untuk mendukung perencanaan, penggajian pendamping dan lainnya," ujar Wamenkop Farida.

Sebagai penutup, Farida menegaskan kembali bahwa percepatan operasionalisasi Kopdes/ Kel Merah Putih adalah wujud nyata komitmen pemerintah untuk membangun ekonomi yang merata dari desa.

"Kita saat ini menghitung waktu untuk memastikan seluruh aspek kelengkapan administratif dan juga operasionalisasi kopdes dapat segera dilakukan maka kita perlu melakukan pendampingan secara maksimal," ucapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah China menyatakan siap mengambil langkah tegas dan terukur jika Amerika Serikat tetap melanjutkan rencana untuk memberlakukan tarif tambahan sebesar 100 % terhadap barang-barang asal China pada 1 November mendatang.

Simak informasi selengkapnya dalam program Manufacture Check CNBC Indonesia, Senin (13/10/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Produsen alat berat asal China Liugong Indonesia akan berinvestasi USD 317 Juta atau setara Rp 5,2 Triliun untuk membangun pabrik yang memproduksi alat berat di kawasan Industri Artha Industrial Hill, Karawang Barat.

Simak informasi selengkapnya dalam program Manufacture Check CNBC Indonesia, Senin (13/10/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Demi mewujudkan program nasional swasembada pangan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman resmi mencabut 2039 kios distributor pupuk yang terbukti menaikkan harga.

Simak informasi selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Senin (13/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendorong inisiasi RUU Pengelolaan Perubahan Iklim untuk memperkuat dasar hukum dalam menghadapi krisis iklim.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan pentingnya upaya menghadapi krisis iklim sebagai prioritas nasional. Di antara upaya itu adalah Fraksi PAN DPR RI mengusulkan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.

“Kami terus memperjuangkan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim ini merupakan awal dari perjalanan Legislatif untuk memiliki regulasi sebagai dasar hukum kita melakukan aksi iklim. Tentu menghadapi ancaman krisis iklim yang semakin terasa, kita akan perjuangkan RUU ini untuk bisa disahkan secepatnya,” kata Eddy, dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).

Keberadaan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim diharapkan dapat memperkuat kebijakan pengelolaan perubahan iklim terutama dalam aspek Policy Clarity, Policy Consistency dan Policy Coordination.

Sebelumnya, Eddy juga berharap hadirnya satu otoritas tunggal yang memiliki mandat lintas sektor agar kebijakan transisi energi dan mitigasi krisis iklim dapat berjalan terpadu.

“Langkah ini penting agar Indonesia memiliki instant credibility di mata dunia untuk serius menghadapi dampak krisis iklim sekaligus membuka peluang ekonomi dan pembiayaan baru dari investasi maupun komitmen global menghadapi perubahan iklim,” kata Eddy dikutip Antara, Minggu (12/10/2025).

Anggota Komisi XII DPR RI ini menilai kehadiran lembaga tersebut diperlukan lantaran dampak perubahan iklim kini semakin terasa di Indonesia.

"Mulai dari anomali iklim, banjir besar yang terjadi di berbagai tempat, indeks kualitas udara yang buruk hingga masalah sampah. Di sisi lain, upaya percepatan transisi energi belum memaksimalkan potensi energi terbarukan di Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, pengelolaan energi dan penanganan perubahan iklim di Indonesia menghadapi persoalan mendasar di tingkat kebijakan.

Ia menyebut adanya tiga tantangan utama yang perlu segera dibenahi, yakni policy coordination, policy clarity, dan policy consistency. Eddy juga menyoroti masih tumpang tindihnya koordinasi antarkementerian dalam pengembangan ekonomi karbon.

“Untuk masuk ke sektor karbon, pelaku usaha harus berurusan dengan empat kementerian koordinator dan dua belas kementerian teknis. Oleh karena itu perlu upaya khusus untuk menjadi pemimpin global di bidang iklim, sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo” ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah tiba di Red Sea Hotels, Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10/2025) waktu setempat. Prabowo bersama sejumlah pemimpin dunia akan menghadiri Sharm el-Sheikh Summit For Peace yang akan diikuti dengan penandatanganan kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza, Palestina.

Tampak kedatangannya disambut langsung oleh tuan rumah, yaitu Presiden Mesir Abdul Fattah Said Hussein Khalil as-Sisi. Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia melalui siaran langsung Times News, Prabowo mengenakan songkok berwarna hitam dan jas serta celana panjang berwarna abu-abu. Setelah bersalaman, Prabowo lantas masuk ke dalam lokasi pertemuan.

Sharm el-Sheikh Summit For Peace digelar di bawah kepemimpinan bersama Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan itu dihadiri lebih dari 20 kepala negara dan pejabat tinggi dunia, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, Raja Yordania Abdullah II, Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al Thani, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengatakan KTT ini bertujuan "mengakhiri perang di Jalur Gaza, memperkuat upaya perdamaian, dan membuka babak baru stabilitas regional." Adapun tahap pertama gencatan senjata di Gaza telah mulai berlaku sejak Jumat lalu, berdasarkan rencana perdamaian yang diinisiasi Washington.

Sejak meletusnya konflik pada Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Situasi ini menjadikan wilayah Gaza hampir tidak layak huni.

Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam keterangan pertamanya sebagai Kepala Bapanas Amran Sulaiman langsung menargetkan swasembada pangan dalam 2-3 bulan ke depan.

Simak informasi selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Senin (13/10/2025).