Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja industri pengolahan nasional pada April 2026 menunjukkan perlambatan di tengah dinamika global dan domestik. Hal ini tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang tercatat sebesar 51,75 atau turun tipis 0,11 poin dibandingkan Maret 2026 yang sebesar 51,86. Secara tahunan, IKI juga melemah 0,15 poin dari posisi April 2025 yang mencapai 51,90.

Secara struktur, dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, sebanyak 16 subsektor berada pada fase ekspansi dan 7 subsektor mengalami kontraksi.

Subsektor yang masih tumbuh ini memiliki kontribusi dominan, yakni sekitar 78,9% terhadap PDB industri pengolahan nonmigas, mencerminkan bahwa basis utama industri nasional masih relatif kuat.

Dua subsektor dengan kinerja tertinggi pada April 2026 berasal dari industri pengolahan tembakau dan industri kertas serta barang dari kertas. Kinerja industri kertas dinilai sejalan dengan tren substitusi kemasan dari plastik ke material berbasis kertas.

Sementara itu, subsektor yang mengalami kontraksi antara lain industri minuman, tekstil, industri kayu dan produk turunannya, bahan kimia, barang galian nonlogam, barang logam nonmesin, serta alat angkut lainnya.

Dari sisi komponen pembentuk IKI, variabel pesanan baru tercatat melambat 0,77 poin menjadi 51,43. Variabel produksi juga turun 0,21 poin ke level 51,34. Sebaliknya, persediaan produk justru meningkat 1,66 poin menjadi 53,13, mengindikasikan adanya penumpukan stok di tengah permintaan yang melambat.

Berdasarkan orientasi pasar, industri berorientasi ekspor masih mencatatkan ekspansi dengan IKI sebesar 52,28, meski turun 0,45 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun industri yang berfokus pada pasar domestik menunjukkan perbaikan dengan IKI naik menjadi 50,90 dari sebelumnya 50,44.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief menerangkan, beberapa subsektor memang memanfaatkan dinamika global untuk meningkatkan pesanan dan produksi yang berorientasi ekspor. Subsektor dengan kinerja ekspor paling menonjol antara lain industri pengolahan tembakau dan industri pakaian jadi (garment).

Febri menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena industri pakaian jadi yang beroperasi di kawasan berikat memperoleh kemudahan akses bahan baku impor sehingga mampu menjaga keberlanjutan produksi dan ekspor. Berbeda dengan industri tekstil yang saat ini ditantang kesulitan bahan baku.

“Subsektor hilirnya, industri pakaian jadi, justru kinerjanya sangat bagus. Nomor dua terbaik di antara 23 subsektor industri,” jelasnya di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Selain tembakau dan garmen, subsektor lain yang mencatatkan kinerja ekspor positif adalah industri kertas dan barang dari kertas. Kinerja ekspor juga terpantau kuat pada industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional.

Lebih lanjut, subsektor industri barang logam bukan mesin dan peralatannya, industri komputer, barang elektronik dan optik, serta industri peralatan listrik turut menunjukkan peningkatan ekspor pada periode yang sama.

Febri menilai, capaian ini menunjukkan bahwa sebagian industri nasional mampu beradaptasi dan menangkap peluang di tengah ketidakpastian global. Pemerintah pun mendorong pelaku industri untuk memanfaatkan momentum tersebut guna memperkuat basis ekspor nasional.

“Sesuai dengan arahan Bapak Menteri bahwa kita harus memanfaatkan kesulitan, tantangan gejolak geopolitik ini untuk memperkuat basis ekspor kita,” tutur Febri.

Kertas Solid....

Kinerja Industri Kertas Solid

Subsektor industri kertas dan barang dari kertas mencatatkan kinerja paling solid pada April 2026 dengan nilai Indeks Kepercayaan Industri (IKI) tinggi, ditopang lonjakan permintaan kemasan berbasis kertas di tengah tren substitusi dari plastik serta penguatan pasar ekspor.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menjelaskan, industri kertas semakin strategis seiring pergeseran penggunaan material kemasan dari plastik ke kertas.

Dia memaparkan, dalam struktur industri kemasan nasional, kemasan berbahan plastik jenis flexible packaging masih mendominasi sekitar 48%. Namun, porsi kemasan berbasis kertas terus meningkat dan kini mencapai kisaran 32% hingga 35%.

Oleh karena itu, pemerintah akan mendorong substitusi bahan kemasan melalui berbagai inisiatif, termasuk kegiatan business matching antara produsen dan pengguna. Upaya ini mulai menunjukkan hasil, tercermin dari meningkatnya minat pelaku industri untuk beralih ke kemasan berbasis kertas.

“Jadi banyak perusahaan industri yang berminat dan ini mungkin akan terus berproses. Kita juga sudah ada investasi untuk yang namanya aseptic packaging,” sebut Putu.

Dia menerangkan, kemasan aseptik menjadi pilihan lantaran memungkinkan produk minuman disimpan pada suhu ruang dengan daya tahan hingga sekitar 11 bulan tanpa mengalami kerusakan, sehingga membuka peluang pasar yang lebih luas.

Tidak hanya itu, pemerintah juga tengah menjajaki pemanfaatan material alternatif lain seperti kaca untuk kemasan, sebagai bagian dari upaya diversifikasi dan substitusi.

Dari catatan kementerian, kebutuhan nasional akan kemasan aseptik diperkirakan mencapai sekitar 8,3 miliar kemasan per tahun, dengan sekitar 4,8 miliar di antaranya berasal dari segmen susu dan produk dairy, serta sisanya dari minuman berbasis teh dan kopi dan tanaman berbasis tumbuhan seperti santan, oat milk, kacang hijau dll (plant based).

Sementara itu, industri pulp dan kertas nasional memiliki fondasi kuat untuk mendukung transformasi kemasan. Pada 2025, industri ini didukung 113 perusahaan dengan kapasitas produksi pulp mencapai 14,48 juta ton per tahun dan kertas 25,37 juta ton per tahun. Nilai ekspornya mencapai US$8,2 miliar, sekaligus menyerap sekitar 1,48 juta tenaga kerja.

Waspada Berbalik Kontraksi

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, perlambatan industri pengolahan bisa terus berlanjut bila harga energi masih bertahan tinggi dan belum ada deeskalasi konflik geopolitik.

Tidak dipungkiri, kenaikan harga energi global terus meningkatkan beban biaya produksi di sektor industri, terutama sektor logam dan tekstil. Kondisi ini memaksa pelaku usaha melakukan penyesuaian, yang pada akhirnya menahan ekspansi.

“Jika harga energinya itu masih relatif tinggi, maka ada potensi perlambatan lebih lanjut di bulan-bulan berikutnya,” sebut Yusuf.

Selain faktor biaya, dia juga menyoroti melemahnya sisi permintaan. Pada kuartal I/2026, industri masih ditopang momentum musiman seperti Ramadan dan Idulfitri. Namun, memasuki April dan seterusnya, dorongan permintaan tersebut mulai mereda.

Kondisi ini dinilai akan menekan kinerja industri secara keseluruhan, mengingat sektor manufaktur memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Di sisi lain, Yusuf menilai kinerja positif sejumlah subsektor seperti garment, tembakau, dan beberapa industri hilir lainnya belum tentu sepenuhnya dipicu oleh peluang ekspor akibat konflik global. Menurutnya, ketahanan subsektor tersebut bisa jadi ditopang oleh kuatnya permintaan domestik atau kemampuan pelaku industri menyerap kenaikan biaya tanpa menaikkan harga secara signifikan.

Meski demikian, perbaikan kinerja industri berpotensi terjadi pada paruh kedua tahun ini, terutama jika konflik geopolitik mereda dan harga energi kembali stabil. “Ini sangat akan tergantung dari seberapa lama konflik ini akan terjadi dan eskalasi dari kenaikan harga minyaknya,” tuturnya.

Di sisi lain, Yusuf menilai langkah pemerintah melonggarkan bea masuk impor bahan baku, seperti plastik, merupakan sinyal positif untuk menjaga daya tahan industri. Namun, dia mengingatkan ruang fiskal pemerintah yang terbatas dapat menjadi kendala dalam memberikan stimulus lanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) bersama PT Agrinas Pangan Nusantara mendorong penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako untuk bergabung dalam Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Melansir akun Instagram resmi Kemensos, kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mendorong penerima manfaat bansos agar terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan.

“Kalau yang bansos itu hanya menekan pengeluaran rumah tangga, sementara yang pemberdayaan bersama Kopdes ini adalah meningkatkan pendapatan. Jadi dengan adanya Kopdes ini, keluarga penerima manfaat harus meningkat pendapatannya,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam video yang diunggah pada Selasa (28/4/2026) tersebut.

Saifullah, yang akrab disapa Gus Ipul, bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan dukungannya terhadap kolaborasi ini dalam pertemuan dengan PT Agrinas Pangan Nusantara di Jakarta Timur pada Selasa (28/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menilai bahwa keikutsertaan dalam Kopdes Merah Putih dapat mendorong penerima bantuan sosial untuk bertransformasi menjadi pelaku ekonomi. Keterlibatan keluarga penerima manfaat sebagai bagian dari tenaga kerja koperasi juga dinilai mampu membuka peluang kerja baru sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi mereka.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyampaikan bahwa koperasi ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa membebani anggotanya dengan kewajiban iuran.

“Koperasi ini nanti adalah koperasi yang dibangun oleh negara untuk rakyat, sehingga seluruh warga negara tidak perlu membayar iuran dan tidak perlu membuat simpan pinjam yang harus setiap bulan dipotong atau ditaruh di gerai-gerai tersebut. Tetapi negara yang dimediakan, negara yang disuplai dan rakyat tinggal mengelola bersama-sama dengan Agrinas,” jelasnya.

Untuk mendukung keberlangsungan program ini, Gus Ipul bersama jajarannya juga telah meninjau command center pembangunan Koperasi Merah Putih sebagai pusat pemantauan progres pembangunan secara real time di seluruh Indonesia. Melalui inisiatif ini, pemerintah berharap bantuan sosial tidak hanya berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi langkah awal menuju kemandirian ekonomi masyarakat. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) faksi Andi Gani (KSPSI AGN) menyebut pemerintah akan segera mengumumkan peraturan baru terkait pembatasan alih daya (outsourcing).

Presiden KSPSI AGN, Andi Gani Nena Wea, menyebut aturan outsourcing terbaru itu akan diumumkan pemerintah sebelum perayaan hari buruh atau May Day pada 1 Mei 2026.

"Soal outsourcing, sudah 99% selesai dan tinggal menunggu diumumkan. Kami sudah menyampaikan harapan kalau itu dapat diumumkan maksimal besok, untuk bisa menyampaikan kepada publik apa keputusan pemerintah outsourcing," kata Andi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Andi menjelaskan, secara garis besar, peraturan terbaru itu akan kembali ke Undang-Undang (UU) No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dia mengatakan, regulasi terbaru itu diantaranya akan mengatur pembatasan jenis pekerjaan yang dapat menggunakan alih daya hingga masa kontrak.

Dia melanjutkan, regulasi terbaru juga akan mengatur pemberian sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melanggar.

Menurutnya, aturan tersebut kemungkinan akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang mengacu pada UU No. 13/2003.

Adapun, Andi mengatakan banyak konferensi buruh yang meminta aturan terkait outsourcing kembali mengacu pada UU No. 12/2003. Dia juga mengapresiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mengakomodir permintaan para buruh.

"Tentu ini bentuk kepedulian Presiden (Prabowo Subianto) pada gerakan buruh. Jadi betul-betul Pak Prabowo tidak ada beban menyampaikan bahwa yang penting buruh benar-benar sejahtera dan dlindungi hak-haknya," kata Andi.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memberikan ‘kado’ dalam peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 pada Jumat (1/5/2026) mendatang.

Menurut Yassierli, Prabowo akan hadir langsung dalam giat May Day 2026 di Silang Monas, Jakarta Pusat untuk mengumumkan sejumlah kebijakan ketenagakerjaan.

“Nanti Pak Presiden akan menyampaikan beberapa kado untuk teman-teman buruh dan pekerja,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker.

Namun demikian, dirinya enggan memberikan bocoran mengenai kebijakan yang akan diumumkan Prabowo. Yassierli hanya meminta seluruh pihak menunggu penyampaian tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengawasan terhadap ekspor batu bara Indonesia dinilai perlu diperketat demi optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Temuan lembaga riset NEXT Indonesia Center menunjukkan adanya selisih pencatatan nilai ekspor batu bara atau trade misinvoicing dalam kurun panjang. Sepanjang 2015 hingga 2024, selisih tersebut mencapai US$20 miliar.

Bahkan, jika ditarik lebih jauh sejak 2000 hingga 2024, angkanya bahkan menyentuh US$39,5 miliar.

Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis mengatakan, selisih pencatatan ini bukan sekadar anomali statistik, melainkan potensi bagi Indonesia untuk meningkatkan penerimaan negara dalam skala besar.

“Jika dirata-rata, ada transaksi sekitar US$1,6 miliar per tahun dalam 25 tahun atau sekitar US$2 miliar per tahun dalam 10 tahun terakhir yang tidak tercatat optimal,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (27/4/2026).

Ade menjelaskan, praktik misinvoicing umumnya terjadi dalam dua pola. Pertama, under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya untuk menekan kewajiban pajak dan royalti.

Kedua, over-invoicing, yakni pelaporan nilai lebih tinggi untuk kepentingan tertentu seperti pemindahan dana lintas negara.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menilai, secara sistem pemerintah sebenarnya telah memiliki instrumen pengawasan yang relatif memadai.

Melalui implementasi RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya), Minerba Online Monitoring System (MOMS), serta integrasi dengan sistem e-PNBP di Kementerian Keuangan, seluruh aktivitas produksi hingga ekspor seharusnya dapat dipantau secara real time. Ini termasuk kewajiban pembayaran royalti, pajak, hingga pemenuhan domestic market obligation (DMO).

"Jika masing masing pihak bertanggungjawab menjalankan kewajiban pengendalian dan pengawasan dalam sistem yang sudah dijalankan harusnya setiap penyimpangan sejak dini terdeteksi," ucap Yusri kepada Bisnis, Rabu (29/4/2026).

Namun, realitas di lapangan dinilai berkata lain. Dia menduga adanya penyimpangan yang melibatkan oknum lintas lembaga, mulai dari sektor teknis hingga aparat penegak hukum.

Salah satu contoh yang disorot adalah kasus tambang PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) yang izinnya telah dicabut sejak 2017, tetapi diduga masih melakukan aktivitas produksi dan ekspor hingga 2025 dengan menggunakan dokumen perusahaan lain.

"Pertanyaannya mengapa APH [aparat penegak hukum] tidak serius mengusut kebocoran ini?" imbuh Yusri.

Lebih lanjut, Yusri mengatakan bahwa kekhawatiran terhadap praktik menyimpang semakin menguat seiring temuan terbaru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada April 2026 yang mencatat adanya 251 izin usaha pertambangan (IUP) tanpa RKAB.

Kondisi ini membuka ruang praktik yang oleh sejumlah pihak disebut sebagai “ilegal dalam koridor”, yakni aktivitas yang secara administratif tampak sah, tetapi secara substansi melanggar ketentuan.

Jika dikaitkan dengan potensi misinvoicing, lemahnya pengawasan terhadap produksi dan ekspor berpotensi memperbesar ruang manipulasi nilai transaksi.

Yusri pun mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada perbaikan sistem ke depan, tetapi juga menuntaskan kasus-kasus lama guna menciptakan efek jera.

"Menindak kasus lama agar ada efek jera dan memperketat pengawasan di masa mendatang," katanya.

Harga dan Transfer Pricing

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar melihat akar persoalan terletak pada celah dalam mekanisme pengawasan harga dan integrasi data antar instansi.

Menurutnya, praktik manipulasi nilai kerap dilakukan melalui skema transfer pricing dengan memanfaatkan perusahaan afiliasi di luar negeri. Dalam skema ini, harga jual dapat diatur sedemikian rupa sehingga tidak mencerminkan nilai pasar sebenarnya.

"Ini terjadi karena ada celah pengawasan, perbedaan harga acuan, dan praktik transfer pricing dalam perdagangan internasional. Ini dilakukan dengan modus penggunaan perusahaan afiliasi di luar negeri untuk manipulasi nilai," tutur Bisman.

Dia menambahkan, meski instrumen seperti bea keluar dapat dipertimbangkan untuk menekan praktik tersebut, kebijakan itu tidak bisa berdiri sendiri.

Menurut Bisman, solusinya tetap pada penguatan pengawasan, transparansi data, dan audit yang konsisten.

Ke depan, perbaikan tata kelola dinilai harus difokuskan pada integrasi data lintas lembaga secara real time. Dengan sistem yang terhubung dan transparan, anomali dalam volume maupun harga ekspor dapat lebih cepat terdeteksi.

Selain itu, penegakan hukum yang tegas serta penataan ulang tata niaga batu bara menjadi krusial untuk menutup celah manipulasi.

"Pemerintah perlu memperkuat integrasi data dan pengawasan real time agar jika ada gejala ekspor yang menyimpang bisa cepat terdeteksi. Penting jug penegakan hukum dan transparansi dan pelaporan harga harus diperketat," kata Bisman.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyambut positif penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Dunia industri berharap kebijakan lingkungan ke depan lebih selaras dengan kebutuhan pertumbuhan sektor manufaktur.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai pengalaman Jumhur di bidang ketenagakerjaan dan hubungan industrial menjadi modal penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan keberlanjutan industri.

“Dunia industri berharap kebijakan lingkungan dapat berjalan seiring dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga perlu menjamin ketersediaan bahan baku dan mempermudah perizinan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi,” ujar Salehn dalam siaran pers, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, pemahaman Jumhur terhadap dinamika manufaktur diharapkan mampu menjawab tantangan pelaku usaha, khususnya dalam menjaga produktivitas dan efisiensi di tengah tekanan global.

Kadin juga mendorong pengelolaan limbah industri dan bahan baku daur ulang sebagai peluang ekonomi melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular. Pemanfaatan limbah dinilai sejalan dengan tren global menuju target net zero emission melalui pendekatan reduce, reuse, recycle (3R).

“Tidak boleh ada material yang terbuang sia-sia. Semua harus bisa didaur ulang menjadi sumber daya bernilai tambah,” kata Saleh.

Ia menambahkan, konsistensi kebijakan tersebut akan memperkuat daya saing industri nasional sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja baru.

Kadin optimistis sinergi antara kebijakan lingkungan dan kebutuhan industri dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Selamat kepada Pak Jumhur. Kami berharap beliau sukses menjalankan tugas di tengah dinamika global yang penuh tantangan,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong perusahaan tambang mineral dan batu bara (minerba) untuk segera mengajukan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) agar tetap dapat beroperasi.

Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilowati mengatakan, pihaknya mengumpulkan 106 perusahaan mineral dan batu bara (minerba) untuk membahas mengenai pengajuan dan revisi RKAB 2026.
Pengumpulan para pengusaha itu bertujuan untuk menyelesaikan segala permasalahan dan hambatan dalam evaluasi RKAB.
"Pokoknya yang RKAB-nya masih dalam proses dan khawatir mungkin takut belum sesuai atau apa, nah kami sudah sediakan coaching nih maksudnya agar semuanya bisa segera disetujui beres gitu," ujar Siti ditemui di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Dia mengatakan, sejumlah kendala yang dialami pengusaha dalam mengajukan RKAB umumnya terkait kelengkapan dokumen hingga tak paham birokrasi.
Siti pun berharap usai coaching semua permasalahan ihwal RKAB bisa segera tuntas. Namun, dia belum bisa membocorkan berapa kuota produksi minerba yang bakal disetujui dalam RKAB 2026.
"Harapannya setelah coaching itu enggak ada yang salah lagi, jadi semuanya bisa segera mendapatkan RKAB," kata Siti.
Dia pun menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh melakukan kegiatan penambangan jika belum mendapatkan persetujuan RKAB.
"Kemarin, Pak Dirjen [Minerba Tri Winarno] juga sudah memberikan edaran ke seluruh perusahaan yang selama belum memiliki RKAB tidak boleh melakukan kegiatan. Kalau kegiatan yang rutinitas pemeliharaan enggak apa-apa, tapi untuk nambang itu enggak boleh," tutur Siti.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) saat ini sedang menyiapkan payung hukum untuk memperkuat pelindungan pelaku UMKM di pasar digital.

Berdasarkan siaran pers, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa inisiatif penyusunan regulasi ini merupakan respons atas berbagai aspirasi dan keluhan pelaku usaha, khususnya terkait meningkatnya beban tarif yang dikenakan oleh platform digital. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan daya saing UMKM di tengah pesatnya pertumbuhan ekosistem e-commerce.

“Negara harus hadir menjawab tantangan ini. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara komprehensif melindungi sekaligus menjaga daya saing pengusaha UMKM dalam ekosistem digital,” katanya, dikutip pada Rabu (29/4/2026).

Selain itu, Maman menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberikan pelindungan, tetapi juga mendorong peningkatan daya saing UMKM yang beraktivitas di pasar digital.

“Pemerintah berkomitmen memastikan pelindungan dan peningkatan daya saing pengusaha UMKM yang berjualan di platform e-commerce. Selama ini, belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur hal tersebut,” ujar Maman.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa regulasi tersebut saat ini telah memasuki tahap sinkronisasi dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah menargetkan aturan ini dapat segera diterbitkan dalam waktu dekat sebagai langkah konkret menghadapi dinamika perdagangan digital.

Menurut Maman, aturan yang disusun tidak hanya bersifat imbauan, melainkan akan menjadi payung hukum yang wajib diterapkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelindungan yang kuat dan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang berjualan di platform digital.

“Aturan yang kami dorong adalah payung hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan jangka panjang bagi pengusaha mikro dan kecil di e-commerce, bukan sekadar insentif yang situasional,” ucap Maman.

Dia menambahkan, kehadiran regulasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih adil, sehat, dan kompetitif. Dengan begitu, pelaku UMKM tidak hanya terlindungi, tetapi juga memiliki kepastian hukum yang memadai untuk terus mengembangkan usahanya di tengah persaingan di platform digital. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional relatif terkendali menjelang Iduladha, tetapi lonjakan harga minyak goreng yang belum menyentuh harga eceran tertinggi (HET) memaksa perlunya intervensi pemerintah.

Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan mengatakan mayoritas komoditas pangan masih berada dalam kondisi stabil seiring dengan permintaan yang belum meningkat signifikan.

Beras, misalnya, masih bergerak di sekitar harga eceran tertinggi (HET). Sementara itu, sejumlah komoditas hortikultura justru mulai mengalami penurunan harga di wilayah Jabodetabek.

Harga cabai rawit merah tercatat di kisaran Rp71.000—Rp72.000 per kilogram, sedangkan cabai merah besar berada di level Rp59.000. Bawang merah dijual sekitar Rp51.000 dan bawang putih Rp42.000 per kilogram.

Di sisi protein, harga ayam menurun ke kisaran Rp42.000 per ekor, telur stabil di Rp29.000 per kilogram, sementara daging sapi masih relatif tinggi di kisaran Rp142.000—Rp143.000 per kilogram.

Reynaldi menilai kondisi harga tersebut masih wajar karena permintaan masyarakat belum memasuki fase puncak menjelang hari besar keagamaan.

“Permintaannya masih normal. Belum berlipat seperti biasanya mendekati satu minggu sebelum Idul Adha,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Rabu (29/4/2026).

Namun demikian, minyak goreng bersubsidi Minyakita masih menjadi anomali di tengah stabilitas komoditas lain. Harga minyak goreng curah tercatat di kisaran Rp22.000—Rp22.500 per liter, belum mendekati HET yang ditetapkan pemerintah.

“Minyakita ini masih relatif tinggi dan tidak menuju HET maka harus ada solusi alternatif,” kata Reynaldi.

Menurutnya, tingginya harga minyak goreng turut dipengaruhi oleh biaya produksi, terutama akibat bahan baku kemasan yang masih bergantung pada impor. Kondisi ini berpotensi menekan harga di tingkat konsumen.

Di sisi lain, perilaku belanja masyarakat dinilai masih cenderung konservatif. Konsumen memilih membeli dalam jumlah terbatas sesuai kebutuhan harian, sehingga tekanan permintaan belum signifikan.

Meski kondisi pasar masih terkendali, Ikappi mengingatkan pemerintah untuk segera mengantisipasi potensi lonjakan harga menjelang puncak permintaan Idul Adha.

Distribusi pasokan, terutama untuk komoditas krusial seperti minyak goreng, dinilai perlu diperkuat di wilayah dengan tingkat konsumsi tinggi seperti Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

“Minyakita perlu dilakukan suplai yang cukup masif di beberapa titik yang rawan,” ujarnya.

Ikappi menyatakan siap mendukung distribusi pemerintah untuk memastikan pasokan merata di pasar tradisional seluruh Indonesia guna menjaga stabilitas harga menjelang periode permintaan tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memproyeksikan implementasi mandatori biodiesel B50 akan menyerap tambahan minyak sawit mentah (CPO) hingga 1,5–1,7 juta ton pada 2026, di tengah tren produksi yang stagnan dalam beberapa tahun terakhir.

Seperti diketahui, pemerintah menargetkan penggunaan B50 di seluruh Indonesia akan dimulai pada 1 Juli 2026 mendatang.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan rencana pemerintah menerapkan mandatori B50 diperkirakan akan mengubah peta perdagangan minyak sawit nasional. Menurutnya, implementasi kebijakan tersebut akan meningkatkan serapan domestik, dengan tambahan kebutuhan pada 2026 yang diperkirakan hingga 1,7 juta ton.

“Kalau B50 tahun ini saja kira-kira sekitar penambahan ya, saya bilang penambahan 1,5–1,7 juta ton. Kalau 1 tahun diimplementasikan kira-kira penambahannya sekitar 3 sampai dengan 3,5 juta ton. Kalau secara produksi cukup,” kata Eddy saat ditemui seusai Syukuran HUT dan Launching Buku 45 Tahun Gapki di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (29/4/2026).

Namun demikian, dalam lima tahun terakhir industri kelapa sawit menghadapi tren produksi yang stagnan, bahkan cenderung menurun. Di sisi lain, kebutuhan dalam negeri, baik untuk biodiesel maupun pangan, terus meningkat setiap tahun, terutama untuk program biodiesel.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius apabila tidak diimbangi dengan upaya peningkatan produktivitas dan produksi, salah satunya melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Dia juga mengingatkan, stagnasi produksi berpotensi membuat Indonesia kesulitan memenuhi lonjakan permintaan ekspor jika terjadi peningkatan dari negara importir. Meski demikian, dia menegaskan pemenuhan kebutuhan dalam negeri tetap menjadi prioritas utama.

Lebih lanjut, Eddy menyebut peningkatan produktivitas dan produksi merupakan syarat mutlak agar implementasi B50 dapat berkelanjutan. Adapun untuk menjaga keberlanjutan program tersebut, bahkan membuka peluang peningkatan campuran ke level lebih tinggi, Indonesia membutuhkan produksi CPO yang aman di kisaran 60 juta ton atau lebih.

Dia menilai target tersebut sebenarnya dapat dicapai, asalkan program PSR berjalan optimal. Namun, realisasi PSR hingga kini masih sangat lambat dan menjadi salah satu penyebab stagnasi produksi.

“Kemarin terjadi kenaikan sedikit karena memang cuaca mendukung, dan juga ada replanting-replanting yang dilakukan oleh perusahaan sudah mulai panen. Nah, kita berharap tahun ini segera peremajaan sawit rakyat harus ditingkatkan. Jangan lagi ada kendala di situ, harus kita lihat kendalanya apa,” ujarnya.

Eddy menambahkan, tingginya permintaan global terhadap minyak sawit harus dimanfaatkan dengan meningkatkan produksi dan produktivitas domestik agar Indonesia tidak tertinggal dalam memenuhi kebutuhan pasar. Dia menegaskan, peluang tersebut terbuka lebar mengingat permintaan dunia terhadap minyak sawit masih tinggi.

Tertekan EUDR hingga Harga Pupuk

Di sisi lain, berbagai tekanan eksternal juga membayangi industri sawit nasional. Gapki menilai kebijakan Uni Eropa melalui regulasi deforestasi atau EUDR, serta dinamika harga global, menjadi tantangan tersendiri bagi ekspor.

“Mau tidak mau, industri sawit nasional harus bersiap diri untuk menghadapi implementasi dari EUDR tersebut. Bagaimanapun juga, Uni Eropa merupakan salah satu pasar utama minyak sawit Indonesia selain China dan India,” lanjutnya.

Selain itu, dampak konflik geopolitik turut mendorong kenaikan biaya produksi. Eddy mengungkap harga pupuk tercatat naik hingga 30% disertai kelangkaan pasokan. Sementara itu, biaya bahan bakar industri melonjak signifikan dari sekitar Rp15.000 menjadi Rp29.000–Rp30.000 per liter.

Kenaikan tersebut berdampak luas terhadap biaya operasional, mulai dari angkutan tandan buah segar (TBS), pengapalan CPO, hingga penggunaan alat berat. Biaya logistik ekspor juga meningkat, terutama ke Eropa, akibat perubahan rute pelayaran dan kenaikan premi asuransi.

“Waktu awal perang sebelum kemarin terjadi gejatan senjata, bahkan harus memutar melalui Afrika. Ini menyebabkan biaya transport sangat tinggi. Kemudian biaya asuransi juga naik dan rata-rata kenaikan ini sekitar 50%,” ungkapnya.

Di sisi lain, dia menilai ekspor ke kawasan Timur Tengah berpotensi mengalami penurunan, padahal kontribusi pasar tersebut tergolong besar dengan volume ekspor Indonesia yang mencapai sekitar 3 juta ton pada tahun lalu.

Gapki juga mengingatkan potensi penurunan produksi akibat faktor cuaca. Fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi berpotensi menekan produksi sawit hingga 1–2 juta ton pada tahun ini, dengan dampak yang lebih besar pada 2027.

“Yang ada kemungkinan bukan terjadi kenaikan [produksi CPO], malah penurunan. Yang kami khawatirkan itu seperti masyarakat petani tidak memupuk. Memang betul, pupuk itu efeknya baru 6 bulan kemudian,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga pupuk global akibat konflik Timur Tengah mulai membuka risiko baru bagi ketahanan pangan dunia, tetapi di Indonesia justru memunculkan paradoks antara klaim surplus pasokan dan tekanan nyata di tingkat petani.

Gangguan rantai pasok pupuk yang dipicu konflik, termasuk potensi disrupsi di Selat Hormuz, mendorong kenaikan harga signifikan di berbagai negara. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mencatat hampir sepertiga kebijakan pangan global pada Maret 2026 terkait respons terhadap gangguan energi dan pupuk.

Harga urea di Amerika Serikat, misalnya, melonjak 41,1% dalam dua bulan terakhir dan 48,7% secara tahunan. Kenaikan ini terjadi saat harga komoditas pertanian relatif lebih rendah, mempersempit kemampuan petani menyerap biaya produksi.

Situasi tersebut meningkatkan risiko penurunan produksi pangan global. Kawasan Teluk, yang selama ini menyumbang sekitar 36% ekspor urea dunia, menjadi titik krusial. Gangguan terhadap ekspor dari Iran, Qatar, dan Arab Saudi berpotensi mengerek harga pupuk sekaligus mengganggu pasokan.

Dalam jangka menengah, tekanan ini dapat merambat ke harga pangan, terutama untuk komoditas yang sangat bergantung pada pupuk nitrogen seperti padi dan gandum.

Namun, di tengah tekanan global tersebut, pemerintah Indonesia menilai posisi domestik relatif aman.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut produksi pupuk nasional mencapai 7,8 juta ton, sementara kebutuhan dalam negeri sekitar 6 juta ton.

“Empat negara meminta langsung, India, Australia, Filipina, dan Brasil. Kita kemungkinan lepas Rp1 juta ton, nanti kita lihat mana yang terbaik untuk bangsa,” ujarnya, dikutip Rabu (29/4/2026)

Dia mengungkap bahwa Indonesia bahkan mulai dilirik sebagai pemasok alternatif di tengah ketatnya pasar global. Australia telah diputuskan menerima pasokan awal 250.000 ton urea.

Masih Impor

Meski demikian, ketahanan tersebut tidak sepenuhnya bebas risiko, terutama dari sisi bahan baku.

Direktur Operasi PT Pupuk Indonesia (Persero) Dwi Satryo Annurogo mengungkapkan ketergantungan terhadap impor masih menjadi titik lemah industri pupuk nasional.

Sekitar 32,9% bahan baku impor perusahaan berasal dari Timur Tengah. Bahkan, untuk sulfur, yang merupakan komponen penting dalam produksi pupuk, sebagian pasokan berasal dari kawasan yang terdampak konflik.

“Sulfur walaupun hanya 5%, itu kami dapatkan dari negara-negara yang terdampak konflik,” ujarnya.

Sebagai mitigasi, perusahaan mulai mengalihkan ketergantungan dari sulfur ke asam sulfat melalui kerja sama dengan produsen domestik.

“Kalau tidak dapat sulfur, kami dapatkan asam sulfat. Ini kami sudah membuat perjanjian dan akan berlanjut,” katanya.

Selain itu, diversifikasi sumber pasokan juga mulai dijajaki ke negara lain seperti Kanada. Namun, tingginya permintaan global menciptakan persaingan ketat antarnegara.

Akses Sulit

Di tengah klaim ketahanan pasokan pupuk tersebut, kondisi di tingkat petani menunjukkan dinamika berbeda.

Kepala Badan Perbenihan Nasional dan Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Kusnan menyebut ketersediaan pupuk secara nasional tidak selalu sejalan dengan akses di lapangan.

“Secara administratif stok mungkin aman, tapi di level petani tidak selalu mudah diakses,” ujarnya kepada Bisnis.

Menurutnya, kendala distribusi dan administrasi masih menjadi hambatan utama, mulai dari sistem penebusan hingga ketidaksesuaian data kebutuhan.

Di sisi harga, pupuk non-subsidi mengalami kenaikan 10%–15% dalam dua bulan terakhir, seiring naiknya harga gas dan bahan baku impor.

Kondisi ini menekan petani yang tidak masuk dalam skema subsidi, terutama di sektor hortikultura.

“Bahkan di beberapa wilayah toko kosong,” katanya.

Ketergantungan terhadap pupuk subsidi juga masih sangat tinggi, mencapai 80%–90%. Dengan margin usaha yang tipis, kenaikan biaya pupuk tanpa diimbangi harga jual gabah berpotensi langsung menggerus keuntungan petani.

Dampak Terlihat

Dalam pola tanam, dampaknya mulai terasa. Petani mulai mengurangi dosis pemupukan untuk menekan biaya, yang berisiko menurunkan produktivitas dan kualitas hasil panen.

“Akibat dosis tidak optimal, produktivitas per hektar terancam menurun,” ujarnya.

Kekhawatiran terbesar juga muncul jika gangguan global berlanjut hingga musim tanam berikutnya.

Petani menghadapi risiko “kelangkaan di tengah musim”, ketika pupuk sulit didapat atau harganya melonjak di luar jangkauan.

“Petani takut tidak bisa menutup modal kerja saat panen nanti,” kata Kusnan.

Situasi ini menunjukkan bahwa ketahanan pupuk nasional tidak hanya ditentukan oleh volume produksi, tetapi juga oleh distribusi, akses, dan stabilitas harga di tingkat petani.

Di tengah tekanan global yang semakin intens, celah pada rantai pasok domestik berpotensi menjadi titik lemah yang menentukan keberlanjutan produksi pangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Dunia (World Bank) memproyeksikan harga energi pada 2026 akan naik sebesar 24%. Kenaikan ini didorong utamanya oleh harga minyak yang diprakirakan bertengger di level US$86 per barel rata-rata sepanjang tahun.

Dalam laporan Commodity Markets Outlook April 2026, secara umum Bank Dunia merevisi proyeksi indeks harga komoditas sebelumnya. Disrupsi akut yang terjadi akibat konflik di negara-negara Teluk akan memicu kenaikan rata-rata indeks seluruh harga komoditas sekitar 16% (yoy) pada tahun ini atau dari 130,8 ke 151,1.

Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bahwa fase paling akut dari disrupsi rantai pasok akibat perang berakhir Mei 2026. Setelah itu, volume pengiriman barang melalui Selat Hormuz diprakirakan akan pulih secara perlahan dan stabil kembali ke level sebelum perang pada kuartal IV//2026.

Menurut Bank Dunia, ini menunjukkan bahwa guncangan yang terjadi disebabkan bukan oleh hal fundamental melainkan hambatan akses sementara terhadap produksi global yang memadai.

"Di bawah asumsi-asumsi ini, yang mana dipengaruhi oleh ketidakpastian yang tinggi, Indeks harga komoditas Grup Bank Dunia diproyeksikan naik 16% (yoy) pada 2026, menandakan kenaikan pertama harga-harga komoditas sejak 2022," dikutip dari laporan tersebut, Rabu (29/4/2026).

Berdasarkan data Bank Dunia sebelumnya, yakni Global Economic Prospects yang terbit Januari 2026, kenaikan indeks harga komoditas terakhir kali terjadi pada 2022 yakni ke 189,4. Kemudian, empat tahun berikutnya turun termasuk pada 2026 ke 120,8.

Pada laporan itu, indeks harga komoditas baru diproyeksikan naik pada 2027 ke 125.

Namun, pada laporan Global Commodity Markets April 2026, Bank Dunia merevisi proyeksinya. Indeks harga komoditas yang sebelumnya diproyeksikan melandai pada 2026, menjadi naik pada publikasi terbaru yaitu ke 151,1 atau sekitar 16% (yoy).

Apabila dibandingkan dengan indeks Januari 2026, terjadi kenaikan 25% dari 120,8 ke 151,1.

Harga Energi Jadi Pendongkrak

Secara terperinci, indeks harga energi diprakirakan menjadi pendorong indeks keseluruhan harga komoditas. Indeks harga diproyeksikan naik 24% (yoy) pada 2026 menjadi 154,9 dari tahun sebelumnya, yaitu 125,4. Kenaikan harga berdasarkan indeks terbaru April 2026 ini hampir 40% lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya pada awal tahun ini.

Pada laporan Global Economic Prospects yang diterbitkan Januari 2026, saat itu harga energi justru diprakirakan melandai dari 125,4 pada 2025 ke 111,2 pada 2026.

"Dibandingkan dengan ekspektasi pada Januari 2026, proyeksi garis dasar merepresentasikan guncangan hampir 40% dalam harga energi kepada ekonomi global tahun ini. Tahun depan, harga komoditas diprakirakan menurun secara substansial dengan index turun 17%," tulis Bank Dunia.

Laporan itu menilai bahwa pendorong utama dari prakiraan harga energi ini adalah harga minyak. Setelah rata-rata harga bertengger di level US$69 per barel Januari-Februari 2026, nilainya naik ke sekitar US$100 per barel pada Maret dan April.

"Harga minyak Brent diprakirkan tetap tinggi dalam waktu dekat, menahan konsumsi minyak, sementara itu volume ekspor dari Timur Tengah masih sangat kurang," ujar Bank Dunia.

Ke depan, harga minyak Brent dalam sisa tahun 2026 diprakirakan bertengger di rata-rata US$86 per barel. Level ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan awal tahun.

Proyeksi ini didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu penurunan harga minyak terjadi di semester II/2026, dan pemulihan ekspor minyak mentah dari negara-negara Teluk, serta sisa-sisa kerusakan infrastruktur produksi minyak akibat perang di kawasan itu relatif kecil.

"Atas dasar ini, harga minyak Brent diprakirakan rata-rata sebesar US$86 per barel pada keseluruhan 2026, naik tajam dari US$69 per barel pada 2025, sebelum akhirnya turun ke US$70 per barel pada 2027," ujar Bank Dunia.

Indeks harga logam dan mineral juga diprakirakan naik. Bedanya, harga metal dan mineral pada laporan Januari 2026 diprakirakan naik tipis hanya 0,86% (yoy). Sementara itu, kenaikan pada laporan terbaru April 2026 melonjak lebih tinggi, yaitu 16,6% (yoy).

Di sisi lain, indeks harga produk pertanian pada laporan terbaru April diproyeksikan turun 5,59% (yoy) atau lebih dalam dari proyeksi Januari yaitu 2,09% (yoy).

Bisnis.com, CILACAP — PT Pertamina (Persero) resmi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek kilang bensin di Cilacap, Jawa Tengah, dan Dumai, Riau, sebagai upaya menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

Direktur Infrastruktur, Proyek, dan Asset Integrity PT Pertamina Patra Niaga Setyo Pitoyo mengungkapkan nilai investasi untuk dua proyek kilang bensin tersebut diperkirakan mencapai US$1,2 miliar atau sekitar Rp20,4 triliun (asumsi kurs Rp17.000 per dolar AS).

"Masing-masing kilang itu investasinya sekitar US$600 juta sehingga totalnya akan sekitar US$1,2 miliar. Kurang lebih ya, itu belum termasuk misalkan kami harus melakukan upgrade fasilitas dan lain-lainnya," ujar Setyo di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Adapun, fasilitas kilang Pertamina di Dumai dan Cilacap ditargetkan memiliki kapasitas gabungan 62.000 barel per hari. Proyek tersebut diperkirakan mampu menggantikan impor BBM hingga 2 juta kiloliter per tahun serta menyerap ribuan tenaga kerja.

"Berdasarkan pengalaman, ketika kita membangun [kilang] seperti itu, menyerap sekitar 2.000 orang dalam jangka waktu 1 sampai 2 tahun. Kemudian, kalau untuk dampak ekonomi kami harus lakukan perhitungan lebih komprehensif," jelasnya.

Pembangunan kilang di Cilacap dan Dumai itu juga disebut berpotensi menekan impor BBM sekitar US$1,25 miliar per tahun, dengan target mulai beroperasi pada 2030.

Selain proyek kilang di Cilacap dan Dumai oleh Pertamina, sejumlah proyek lain turut melaksanakan groundbreaking pada hari yang sama, salah satunya fasilitas pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatra Selatan oleh MIND ID dan Pertamina.

Tak hanya itu, terdapat pula pengembangan fasilitas produksi slab baja karbon berbahan bijih besi di Cilegon, Banten oleh Krakatau Steel, serta pembangunan ekosistem dan fasilitas produksi Aspal Buton di Karawang, Jawa Barat oleh Jasa Marga dan WIKA.

Secara keseluruhan, terdapat 13 proyek yang memulai tahap konstruksi dalam seremoni groundbreaking kali ini. Proyek-proyek tersebut berasal dari berbagai sektor hilirisasi di sejumlah wilayah dengan total nilai investasi Rp116 triliun.