Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan ada tawaran bantuan pendanaan untuk Indonesia usai menggelar serangkaian pertemuan tingkat tinggi dengan lembaga keuangan multilateral di Washington D.C, Amerika Serikat pada Selasa (14/4/2026) waktu setempat.

Purbaya melangsungkan pertemuan bilateral dan courtesy meeting dengan Managing Director International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva, jajaran petinggi Bank Dunia (World Bank), serta perwakilan lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings.

Adapun, agenda utama dalam rangkaian pertemuan ini adalah menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan APBN di tengah bayang-bayang ketidakpastian global.

Purbaya memaparkan sejumlah bauran kebijakan yang tengah dieksekusi pemerintah beserta dampaknya terhadap postur anggaran dan prospek ekonomi makro. Dia mengklaim respons dari IMF, Bank Dunia, dan lembaga pemeringkat cenderung positif.

“Mereka menunjukkan antusiasme tinggi dan menggali lebih dalam terkait fundamental ekonomi dan kebijakan kita. Selama ini mereka mempertanyakan bagaimana Indonesia dapat tumbuh lebih cepat dengan anggaran yang tetap terkendali,” kata Purbaya dalam video keterangannya usai pertemuan.

Secara khusus dalam pertemuannya dengan IMF, Kristalina Georgieva sempat menyoroti ketidakpastian global yang masih akan menyelimuti perekonomian dunia dalam beberapa waktu ke depan, yang disulut oleh eskalasi ketegangan geopolitik serta volatilitas harga komoditas energi.

Merespons proyeksi tersebut, Purbaya percaya diri bahwa fiskal Indonesia masih solid sehingga APBN diyakini mampu menahan berbagai guncangan eksternal tersebut termasuk lonjakan harga minyak dunia.

“IMF tidak memiliki otoritas untuk mengurangi ketidakpastian global, tetapi menyediakan dukungan bagi negara yang membutuhkan. Indonesia tidak termasuk [membutuhkan dukungan dana], karena kondisi fiskal kita kuat dengan bantalan anggaran sekitar Rp420 triliun," katanya.

Sementara saat bertemu Bank Dunia dan S&P Global Ratings, Purbaya coba menepis keraguan terhadap kapasitas pemerintah dalam merawat disiplin fiskal sembari memacu roda ekonomi.

Menurutnya, Bank Dunia pun menyatakan minatnya untuk memperdalam kerja sama, khususnya dalam memuluskan pembiayaan proyek strategis jangka panjang dan program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Lebih lanjut, bendahara negara itu mengklaim adanya sinyal ketertarikan dari investor global terhadap instrumen pasar keuangan domestik, baik pada instrumen surat utang maupun saham.

Selama di AS, Purbaya menyatakan memang sudah berdialog dengan 18 investor jumbo yang di antaranya meliputi Fidelity Investments, Goldman Sachs Asset Management (GSAM), Eaton Vance, hingga MFS.

"Kami optimistis dalam waktu dekat aliran dana tersebut akan masuk dan turut mendorong penguatan pasar modal Indonesia,” ucap Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi membuka rekrutmen sebanyak 35.476 tenaga kerja untuk mengisi posisi manajerKoperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta pengelola Kampung Nelayan Merah Putih, seiring kebutuhan besar akan sumber daya manusia yang dinilai krusial dalam menggerakkan ekonomi desa.

Dari total kebutuhan tersebut, sebanyak 30.000 posisi dialokasikan untuk manajer koperasi desa atau kelurahan yang akan berada di bawah Agrinas Pangan Nusantara.

Sementara itu, 5.476 posisi lainnya diperuntukkan bagi pengelola Kampung Nelayan Merah Putih di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Seluruh tenaga kerja akan direkrut sebagai pegawai BUMN melalui skema perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan masa kontrak awal selama 2 tahun.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pendaftaran dibuka mulai 15 April hingga 24 April 2026 melalui satu-satunya kanal resmi panitia seleksi nasional di phtc.panselnas.go.id.

Ia menegaskan proses seleksi dilakukan secara transparan dan tanpa pungutan biaya.

“Tidak ada biaya apapun, tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, dan tidak ada pihak yang dapat menjamin kelulusan,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Zulkifli juga menekankan bahwa seluruh proses hanya dilakukan melalui platform resmi tersebut, bukan melalui kementerian atau pihak lain.

“Kalau ada yang mengatasnamakan dan meminta imbalan dengan janji lulus, itu menipu,” katanya.

Adapun, syarat pelamar manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih:

1. Lulusan D3, D4, hingga S1 dari seluruh jurusan

2. Usia maksimal 35 tahun

3. Indeks prestasi kumulatif minimal 2,75.

Zulkifli menegaskan agar calon peserta juga melakukan pendaftaran dengan melengkapi seluruh dokumen persyaratan yang ada dalam situs panselnas, seperti berikut ini:

• Pas foto formal berwarna dan terbaru paling lama 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4x6 dengan ketentuan berlatar belakang biru, berpakaian rapi menggunakan kemeja, wajah terlihat jelas, menghadap ke depan, seorang diri, dan bukan swafoto;

• Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Surat Keterangan Perekaman data E-KTP yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Instansi yang berwenang (e-KTP/Surat Keterangan Perekaman dipindai berwarna);

• Ijazah atau SKL asli (bukan legalisir) sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan persyaratan pada jabatan yang dilamar. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi (scan berwarna);

• Transkrip nilai asli (bukan legalisir) atau transkrip nilai sementara yang memberikan informasi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri terdapat konversi nilai IPK pada surat penyetaraan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi (scan berwarna);

• Surat Keterangan Sehat jasmani dan rohani dari dokter yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah;

• Surat pernyataan diketik menggunakan komputer dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi materai tempel atau e-meterai Rp.10.000,- Format surat pernyataan dapat diunduh pada laman https://panselnas.go.id (scan berwarna);

Dia juga menegaskan bahwa pemerintah juga membuka peluang prioritas bagi pelamar yang berdomisili dekat dengan lokasi penempatan, terutama apabila memiliki kualifikasi yang setara.

“Kalau nilainya sama, diutamakan yang lebih dekat ke koperasi tersebut,” ujar Zulkifli.

Menurutnya, posisi manajer memiliki peran strategis dalam memastikan operasional koperasi berjalan optimal, mengingat skala program yang cukup besar. Dia mengingatkan bahwa keberhasilan program ini menjadi taruhan penting bagi pemerintah.

“Kalau kali ini koperasi tidak berhasil, taruhannya terlalu besar,” ujarnya.

Melalui rekrutmen ini, pemerintah berharap dapat menjaring tenaga profesional yang siap ditempatkan di wilayah desa dan pesisir guna memperkuat fondasi ekonomi dari tingkat paling bawah.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) menyiapkan 15 pesawat untuk operasional penerbangan jemaah Ibadah Haji 1447 H/2026 M, dengan penerbangan perdana yang dijadwalkan pada 21 April 2026.

Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan menyampaikan bahwa maskapai akan melayani sedikitnya 102.502 jemaah haji yang terbagi dalam 278 kelompok terbang (kloter) dari 10 embarkasi pada musim haji tahun ini.

Kesepuluh embarkasi tersebut terdiri atas Jakarta, Banda Aceh, Medan, Padang, Solo, Yogyakarta, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan Lombok.

“Kepercayaan ini kami jawab melalui penguatan kesiapan operasional secara end-to-end , dengan memastikan seluruh aspek safety, keandalan armada, serta kualitas layanan berjalan optimal di setiap titik perjalanan jemaah,” ujar Glenny dalam keterangan resmi, Rabu (15/4/2026).

Pemberangkatan jemaah akan dilaksanakan secara bertahap mulai 21 April hingga 21 Mei 2026, dengan fase keberangkatan menuju Madinah pada 21 April hingga 6 Mei 2026 dan menuju Jeddah pada 7 hingga 21 Mei 2026.

Penerbangan perdana akan diawali dengan keberangkatan kloter pertama dari embarkasi Yogyakarta pada Selasa (21/4) pukul 23.40 WIB dengan nomor penerbangan GA 6501 menggunakan armada Airbus A330-300.

Sementara itu, fase pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 30 Juni 2026.

Garuda Indonesia menyiapkan pesawat berbadan lebar yang terdiri dari 8 pesawat milik Garuda Indonesia dan 7 pesawat sewa yang mencakup 6 Boeing 777-300ER, 6 Airbus A330-300, dan 3 Airbus A330-900neo.

Seluruh armada tersebut merupakan generasi pesawat dengan usia terbilang kompetitif yang dioptimalkan untuk penerbangan jarak jauh, serta dipastikan dalam kondisi prima melalui penerapan prosedur perawatan berlapis melalui program Aircraft Health Program, termasuk pemenuhan sertifikasi dari otoritas penerbangan Arab Saudi sebagai prasyarat utama operasional haji.

Adapun, Garuda Indonesia memastikan seluruh kesiapan operasional dijalankan secara terintegrasi, mulai dari kesiapan armada, awak pesawat, layanan darat, hingga pengalaman penerbangan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh jemaah.

Tahun ini, Garuda Indonesia melakukan penguatan layanan pada pemenuhan kebutuhan jemaah lansia, yang jumlahnya mencapai sekitar 18.000 orang atau sekitar 18% dari total jemaah yang dilayani serta jemaah berkebutuhan khusus.

Selain kesiapan armada dan layanan, Garuda Indonesia juga memastikan kesiapan sumber daya manusia dengan menyiapkan lebih dari 1.085 awak pesawat yang terdiri dari 731 awak kabin dan 354 awak kokpit, serta 139 petugas darat haji yang akan mendukung kelancaran mobilisasi jemaah di seluruh embarkasi.

Glenny menambahkan bahwa dengan berbagai kesiapan dan dukungan pemerintah yang dilakukan di tengah dinamika harga avtur sehingga biaya ibadah haji di tahun ini tetap stabil terjaga.

“Kami berharap para jemaah dapat fokus dalam mempersiapkan perjalanan ibadahnya secara maksimal,” tambahnya.

Sebelumnya, pemerintah telah memastikan tidak ada biaya tambahan haji yang dibebankan ke jemaah sebagai imbas dari kenaikan harga avtur.

Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan atau Gus Irfan bahkan mengemukakan bahwa pemerintah telah menurunkan biaya haji sebesar Rp7 juta per jemaah dalam kurun dua tahun.

Gus Irfan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkeinginan agar ongkos haji ditekan serendah-rendahnya. Pada 2025, ongkos haji pun bisa ditekan menjadi Rp89 juta per jemaah, dari tahun sebelumnya Rp94 juta per jemaah.

"Artinya ada turun Rp5 juta," kata Gus Irfan dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (15/4/2026).

Kemudian, pada tahun ini pemerintah dengan DPR mengkalkulasi untuk menekan kembali ongkos haji. Terdapat penurunan ongkos haji sebesar Rp2 juta per jemaah pada tahun ini menjadi Rp87 juta per jemaah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menemukan anomali dalam penyaluran bantuan Iuran BPJS Kesehatan, setelah integrasi data menunjukkan sebagian subsidi justru mengalir ke kelompok masyarakat mampu.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, konsolidasi data melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penyaluran bantuan skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang tidak tepat sasaran selama ini.

Dari total populasi Indonesia sebanyak 289,06 juta jiwa, sekitar 140,32 juta orang berada dalam kelompok 50% terbawah atau desil 1 hingga desil 5. Namun, jumlah peserta yang iurannya dibayarkan pemerintah mencapai 159,1 juta orang.

“Lebih dari 50% penduduk sudah dibayarkan preminya oleh pemerintah. Kita melihat ada anomali bahwa uang yang kita bayarkan itu tidak semuanya untuk 50% orang termiskin,” kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, hasil pemadanan data tersebut menunjukkan adanya penerima subsidi dari kelompok ekonomi atas, termasuk sebagian kecil dari desil 10 atau 10% terkaya.

Dalam skema PBI yang dikelola Kemenkes, terdapat sekitar 47.000 peserta yang tidak tepat sasaran dari total sekitar 96 juta penerima. Sementara itu, pada skema Pekerja Bukan Penerima Upah (PBU) yang dikelola pemerintah daerah, terdapat sekitar 35 juta peserta yang dinilai tidak sesuai kriteria.

Adapun, pada segmen PBU-PP kelas 3, jumlah peserta yang tidak tepat sasaran mencapai 11 juta orang. Oleh karena itu, pemerintah disebutnya mencanangkan adanya penataan ulang kategorisasi tersebut.

Budi mengungkapkan gambaran rencana untuk mengurangi alokasi kelompok masyarakat mampu, khususnya dari desil 10, dan mengalihkannya kepada kelompok yang lebih membutuhkan seperti desil 5 yang selama ini belum terjangkau skema PBI.

“Lebih baik kita kurangi yang desil 10, yang 10% terkaya, kita hapus, lalu dialihkan ke desil 5 yang masih banyak belum masuk,” kata Budi.

Dengan rencana ini, dia menyebut bahwa pemerintah berharap alokasi anggaran kesehatan dapat lebih efektif menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan perlindungan.

Bisnis.com,JAKARTA — Harga batu bara acuan (HBA) pada periode kedua April 2026 kompak menguat. Untuk batu bara kalori tinggi bahkan menyentuh level US$103,43 per ton.
HBA terbaru ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia lewat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 145.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Kedua Bulan April Tahun 2026.
Berdasarkan keputusan tersebut, HBA untuk batu bara kalori tinggi dalam kesetaraan nilai kalori 6.322 kcal/kg GAR pada periode kedua April 2026 dipatok US$103,43 per ton. Angka itu naik dibanding periode pertama April 2026 yang senilai US$99,87 per ton.
Kemudian, HBA untuk batu bara nilai kalori 5.300 kcal/kg GAR ditetapkan sebesar US$77,71 per ton. HBA jenis batu bara ini naik dibandingkan periode pertama April 2026 senilai US$72,28 per ton.
Untuk batu bara dengan kesetaraan nilai kalori 4.100 kcal/kg GAR, HBA dipatok sebesar US$52,84 per ton. Menguat tipis dibandingkan harga acuan periode pertama April 2026 di angka US$49,99 per ton.
HBA batu bara dengan kesetaraan nilai kalori 3.400 kcal/kg GAR juga naik ke level US$38,3 per ton. Harga acuan itu naik dari posisi periode pertama April 2026 di angka US$35,23 per ton.
Sementara itu, mayoritas harga acuan mineral logam melemah pada periode kedua April 2026.Harga mineral logam acuan (HMA) nikel dipatok US$16.933,57 per dmt, turun dibandingkan periode pertama April 2026 yang seharga US$17.092,67.
HMA kobalt juga naik tipis dari US$55.848 per dmt pada periode pertama April 2026 menjadi US$55.852,86 per dmt pada periode kedua April 2026.
HMA timbal turun menjadi US$1.874,5 per dmt dari periode pertama April 2026 US$1.877,13 per dmt. HMA seng turun menjadi US$3.145,71 per dmt dari periode pertama April 2026 US$3.180,9 per dmt.
HMA tembaga juga melemah dari US$12.958 per dmt pada periode pertama April menjadi US$12.134,21 per dmt pada periode kedua April ini. Sementara itu, HMA aluminium justru menguat ke US$3.407,96 per dmt dari periode pertama April 2026 di harga US$3.371,97 per dmt.

Bisnis.com, JAKARTA — Fluktuasi harga ayam dan telur di tengah pasokan yang relatif mencukupi mengungkap persoalan struktural di sektor perunggasan. Ketidakseimbangan produksi hingga tekanan biaya di sektor ini berisiko mendorong inflasi pangan secara lebih persisten.

Pergerakan harga yang tidak lagi sepenuhnya mengikuti pola musiman menunjukkan bahwa stabilitas pasar unggas belum sepenuhnya terbentuk. Meski harga di tingkat konsumen sempat turun, tekanan dari sisi hulu dan aspek permintaan berisiko membuat volatilitas berlangsung dalam jangka panjang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kelompok bahan makanan, termasuk telur ayam ras, menjadi salah satu penyumbang inflasi pada Maret 2026. Inflasi tahunan tercatat 3,48% dan secara bulanan 0,41%.

Di sisi lain, data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) menunjukkan harga daging ayam ras per 15 April 2026 berada di level Rp38.361 per kg, turun tipis dari hari sebelumnya. Harga telur ayam ras juga melemah menjadi Rp29.658 per kg.

Kondisi ini mencerminkan dinamika yang tidak sejalan antara produksi dan harga. Pasokan yang mencukupi tidak serta-merta menjamin stabilitas harga di pasar

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian Hary Suhada mengatakan pemerintah terus berupaya memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas tersebut.

“Kami terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan,” ujarnya, dikutip Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, termasuk melalui penyesuaian perencanaan produksi berbasis data.

Salah satu instrumen utama adalah implementasi National Stock Replacement (NSR) yang mulai dijalankan sejak awal 2026. Kebijakan ini mengatur waktu pemasukan dan distribusi bibit agar produksi lebih terkendali.

“Perencanaan dan realisasi pemasukan GPS terus kami sinkronkan dengan kebutuhan nasional, sehingga pengaturan produksi dapat berjalan lebih optimal,” kata Hary.

Penguatan tata kelola ini juga didukung oleh diversifikasi sumber impor bibit dari negara seperti Australia dan Inggris. Beragamnya pasokan diharapkan memperkuat ketersediaan pasokan di dalam negeri.

Namun, pelaku usaha masih berkutat pada persoalan siklus kelebihan pasokan yang berulang.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia Mukhlis Wahyudi menilai penurunan harga ayam hidup (livebird) saat ini dipicu oleh kondisi oversupply yang terjadi pasca-Lebaran.

“Kondisi ini tidak hanya karena oversupply, tetapi juga pola pasar yang berulang setiap tahun setelah Lebaran. Meskipun pasokan mulai terkendali, harga belum sepenuhnya pulih,” ujarnya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa intervensi di sisi produksi belum sepenuhnya mampu meredam siklus fluktuasi tahunan.

Sejalan dengan itu, Ketua Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) Dawami menilai stabilitas harga sangat bergantung pada ketepatan pengelolaan produksi.

“Dengan pengaturan produksi yang baik, stabilitas harga dapat tetap terjaga sehingga memberikan kepastian bagi peternak dan konsumen,” ujarnya.

Meski demikian, tekanan dari sisi biaya mulai menjadi faktor dominan yang membentuk harga ke depan.

Direktur Utama Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai fluktuasi harga ayam dan telur tidak lagi semata dipicu faktor musiman, tetapi juga kenaikan biaya produksi akibat gangguan rantai pasok global.

“Kenaikan harga bukan hanya karena musiman, tetapi juga dari sisi pakan ternak, biaya operasional, logistik, dan distribusi yang semuanya naik,” ujarnya.

Menurutnya, tekanan biaya tersebut dipicu oleh dinamika geopolitik yang mengganggu pasokan bahan baku seperti jagung dan bungkil kedelai, yang merupakan komponen utama pakan ternak.

Selain itu, peningkatan permintaan dari program makan bergizi gratis (MBG) juga berpotensi memperketat pasokan di pasar.

“Ini memicu perebutan pasokan karena program tersebut mengambil dari produsen dan distributor utama,” katanya.

Dia memperkirakan kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan harga di tingkat ritel dan memperbesar tekanan inflasi pangan. Inflasi tahunan diestimasi dapat meningkat 1% hingga 2% dibandingkan tren sebelumnya, seiring dengan tekanan biaya dan kebijakan energi.

Bhima menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas, terutama melalui pengamanan pasokan bahan baku pakan dan pengendalian biaya energi.

“Harus ada langkah untuk memastikan pasokan bahan baku, terutama jagung dan pakan ternak, serta menahan biaya distribusi,” ujarnya.

Dalam jangka panjang, tantangan juga datang dari risiko iklim seperti El Nino yang dapat mengganggu produksi jagung dan berdampak pada biaya pakan.

Dengan demikian, stabilitas harga ayam dan telur tidak hanya bergantung pada pengaturan produksi, tetapi juga pada kemampuan mengelola tekanan biaya dan permintaan secara simultan. Tanpa perbaikan struktural di seluruh rantai pasok, fluktuasi harga berisiko menjadi fenomena yang berulang dan makin persisten.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masuk dalam rantai pasok program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah menilai keterlibatan UMKM dalam program prioritas nasional akan menciptakan perputaran uang dalam negeri yang besar dan mendorong daya beli masyarakat. Menurutnya, konsumsi domestik tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, terutama melalui belanja pemerintah dan sektor ritel.

Dia menilai, dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, sektor perdagangan domestik berpotensi menjadi penyangga stabilitas ekonomi nasional. Untuk itu, Hippindo mendorong agar pusat perbelanjaan, restoran, hingga sektor industri tetap bergerak aktif dengan mengandalkan produk lokal.

“Jadi mendorong keterlibatan UMKM dalam program prioritas nasional. Jadi mendorong UMKM, MBG, Perumahan Rakyat, Sekolah Rakyat, pada saat uang berputar di dalam negeri jumlah besar, itu pasti terjadi daya beli,” kata Budihardjo saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, dengan meningkatnya perputaran uang di dalam negeri dalam jumlah besar, daya beli masyarakat diyakini akan ikut terdorong. Dia menilai sektor pemerintah dan ritel menjadi pihak yang paling diuntungkan, mengingat konsumsi rumah tangga, terutama belanja di sektor ritel, serta belanja pemerintah menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, Hippindo menilai pentingnya memperkuat konsumsi untuk mendorong produk domestik bruto (PDB) melalui peningkatan peredaran uang di dalam negeri. Upaya tersebut dilakukan dengan mempertemukan langsung kementerian dan lembaga dengan pelaku UMKM melalui ajang Inabuyer.

Budihardjo menilai langkah ini dinilai sejalan dengan regulasi yang ada, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri UMKM Nomor 9 Tahun 2025 yang mengatur alokasi 30% area bagi UMKM. Selain itu, pelaku ritel juga telah mengimplementasikan kebijakan serupa dengan memberikan ruang bagi produk lokal untuk masuk ke toko-toko ritel.

Inabuyer B2BG Expo 2026

Untuk mempertemukan UMKM dengan pasar, Hippindo mengandalkan ajang Inabuyer B2B2G Expo 2026 sebagai platform business matching antara pelaku usaha dengan kementerian/lembaga, BUMN, dan sektor swasta.

Melalui skema tersebut, UMKM diharapkan tidak hanya memperoleh akses pasar, melainkan juga terhubung dengan kebutuhan pengadaan yang bersifat konkret dan berkelanjutan.

Budihardjo memperkirakan potensi transaksi Inabuyer 2026 dapat meningkat sekitar 5%–10% dibandingkan tahun sebelumnya. Dia menambahkan realisasi transaksi biasanya tidak terjadi secara instan, melainkan berkembang dalam periode hingga satu tahun.

Dia menjelaskan Inabuyer B2B2G Expo 2026 akan menghadirkan berbagai agenda utama seperti business matching, pameran produk, diskusi panel, serta penandatanganan MoU dan kontrak kerja sama.

Adapun pada tahun ini, Inabuyer B2B2G Expo 2026 difokuskan pada keterlibatan langsung pengusaha UMKM dalam program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Perumahan Rakyat, dan Sekolah Rakyat.

Selain itu, ajang ini juga memperluas ruang partisipasi pengusaha UMKM ke sektor yang lebih luas, termasuk proyek infrastruktur publik serta ekosistem ritel modern seperti mal dan pusat perbelanjaan. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta membuka akses yang lebih besar bagi produk lokal untuk masuk ke pasar modern.

Di sisi lain, Hippindo mengakui adanya tekanan kenaikan harga dari pemasok, terutama pada produk berbasis plastik, makanan dan minuman, serta barang elektronik. Kenaikan harga tersebut disebut telah terjadi dalam beberapa pekan terakhir dengan kisaran 5%–10%.

Meski demikian, dia menyebut arus kas ritel masih terkendali karena sistem pembayaran kepada pemasok dilakukan secara termin, sementara transaksi penjualan berlangsung secara tunai. Namun, tantangan utama tetap terletak pada daya beli masyarakat

Hippindo menilai kondisi rantai pasok saat ini masih relatif aman, dengan ketersediaan bahan baku yang diperkirakan mencukupi untuk 1–2 bulan ke depan berdasarkan laporan dari pemasok. Namun demikian, pelaku ritel masih menghadapi kendala dalam impor barang jadi.

“Kalau ritel, kesulitan kami masih impor [barang jadi]. Justru dengan kondisi bahan baku ini harusnya kemudahan impor untuk barang jadi yang tidak diproduksi di Indonesia, harus cepat diberikan kemudahan oleh kementerian terkait,” ujarnya.

Menurut Hippindo, kemudahan impor penting untuk menjaga daya saing ritel domestik, terutama untuk segmen produk tertentu seperti tekstil bermerek dan barang premium yang menyasar konsumen kelas menengah atas.

Dengan begitu, konsumsi dapat tetap terjadi di dalam negeri dan tidak beralih ke luar negeri, sekaligus mendorong wisatawan asing untuk berbelanja di Indonesia.

“Kemudahan berusaha saja yang paling penting. Jadi jangan dipersulit lagi, jangan bikin izin-izin peraturan lagi. Nggak usah bikin peraturan apa-apa dulu sekarang, kasih kemudahan berusaha dulu,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua UmumAsosiasi Pertekstilan Indonesia(API) Jemmy Kartiwa menegaskan optimismenya terhadap ketahanan sektor tekstil dan garmen di Tanah Air dari dampak konflik geopolitik berkepanjangan di Timur Tengah yang dapat memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dia mengatakan, pelaku industri saat ini masih berupaya menjaga optimisme dengan terus berkomunikasi dengan pemerintah guna meminimalkan dampak negatif kondisi saat ini terhadap tenaga kerja di sektor tekstil dan garmen.

“Kita harus tetap optimistis, berkomunikasi terus dengan pemangku kebijakan, supayaharmful-nya se-minimizemungkin dan bisa segera pulih kembali,” ujar Jemmy saat ditemui usai pembukaan Indo Intertex 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, kondisi ketenagakerjaan di sektor tekstil pada awal tahun ini tidak sepenuhnya mencerminkan tekanan PHK yang masif. Dia mengungkapkan pada periode akhir 2025 hingga awal 2026, justru sejumlah pelaku industri mengalami kesulitan mendapatkan tenaga kerja.

“Kalau saya lihat Desember 2025, Januari hingga Februari 2026, teman-teman [pelaku industri tekstil] justru kesulitan mendapatkan pekerja,” katanya.

Sebelumnya dalam kata sambutan pembukaan Indo Intertex 2026, Jemmy menilai bahwa Indonesia memiliki kapasitas kuat untuk bertahan sebagai pemain utama dalam industritekstildan garmen global. Namun, keberlanjutan posisi tersebut bergantung pada kemampuan pelaku industri memperkuat kolaborasi dan mempercepat inovasi di tengah tekanan global.

Menurutnya, fondasi industri tekstil nasional sejatinya telah terbentuk kuat dari sisi pengalaman, kapasitas produksi, hingga ekosistem hulu ke hilir.

Meski demikian, tantangan global yang kian kompleks menuntut adanya perubahan pendekatan dalam menjalankan bisnis, termasuk peningkatan efisiensi dan adaptasi terhadap dinamika pasar internasional.

“Indonesia memiliki kapasitas, pengalaman, dan fondasi industri untuk tetap menjadi pemain penting dalam sektor tekstil dan garmen global. Yang kita butuhkan adalah kolaborasi yang berkelanjutan, inovasi yang terus tumbuh, dan keyakinan yang kuat terhadap masa depan bersama,” ujar Jemmy.

Adapun, Indo Intertex 2026 dihelat di JIExpo Kemayoran pada 15–18 April 2026. Pameran ini menghadirkan lebih dari 800 peserta dari 29 negara dengan lebih dari 1.500 merek global. Pameran yang merupakan penyelenggaraan ke-22 dan bertemaWhen Textile Meets Innovationtersebut menargetkan 35.000 pengunjung profesional.

Selain menampilkan rantai industri secara menyeluruh, jelasnya, ajang tahunan itu juga menghadirkaninisiatif Build Your Branduntuk mendukung pelaku usaha, khususnya segmen UMKM, dalam mengembangkan merek dan memperluas jaringan bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi pemerintah untuk mendirikan pusat keuangan pengelola aset kekayaan, atau family office, kembali mengemuka pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah gejolak geopolitik, pemerintah berencana meniru cara Abu Dhabi mengelola triliunan kekayaan keluarga dan menerapkannya di Bali.

Wacana pendirian family office awalnya muncul di akhir-akhir pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Saat itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang memimpin proses penjajakan. Kini, Purnawirawan Jenderal TNI ini memimpin Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Pada 2024, Luhut dan sejumlah pejabat pemerintah termasuk Kementerian Hukum (saat itu Kementerian Hukum dan HAM) berkunjung ke Uni Emirat Arab (UEA) guna membahas pembentukan family office. Pemerintah saat itu menyatakan bakal mempercepat penyusunan regulasi yang mengakomodasi hal tersebut.

Salah satu syarat pendirian family office adalah adopsi sistem hukum common law. Indonesia akan mengadopsi dan memodifikasi regulasi yang mengatur terkait dengan entitas badan usaha, perpajakan, jasa keuangan serta keimigrasian sesuai konteks lokal dan kepentingan Indonesia.

Penjajakan pun ikut dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyebut pemerintah sedang mengkaji berbagai aturan guna memastikan family office bisa benar-benar berjalan dan berfungsi.

"Ini sedang kami detailkan, tim kami cukup intens sekali malah antara DEN dan juga Kementerian Investasi. Kami kelihatannya lebih memakai sistem family office yang di Abu Dhabi karena itu salah satu yang paling sukses," terangnya kepada wartawan usai rapat dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (13/4/2026).

Selain mengenai adopsi common law, pemerintah Indonesia bersama Abu Dhabi juga ikut mengkaji berapa potensi dana yang bisa masuk ke Indonesia untuk dikelola. Menurut Rosan, pembicaraan kedua negara sudah cukup intens.

Pada Rapat Kerja Pemerintah pekan lalu, Rabu (8/4/2026), Presiden Prabowo Subianto mengaku telah mendengar proposal Luhut untuk mendirikan pusat keuangan khusus atau special financial center di Bali sejak lama.

"Rencana kami mau bikin special financial center. Kita lagi cari tempat, kalau pak Luhut sarankannya di Bali. Enggak tahu Pak Luhut senang banget Bali," terangnya di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo menyebut ide ini relevan dengan situasi yang sekarang terjadi di berbagai negara terdampak tensi geopolitik, termasuk negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Dengan modal stabilitas dan keamanan, Indonesia dinilai berpeluang menerima berbagai aset investasi yang masuk.

"Ternyata sekarang uang-uang yang di Timur Tengah dia mau ke mana? Negara mana yang tidakk perang sekarang, kasih tahu. Indonesia salah satu yang paling diminati," kata Prabowo.

Regulasi Disiapkan Sejak Lama

Sejatinya landasan hukum untuk family office telah difasilitasi pada Undang-Undang (UU) No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Omnnibus Law Sektor Keuangan itu mengatur ihwal pengelolaan instrumen keuangan dan/atau pengelolaan dana perwalian sebagai bentuk pengembangan pasar keuangan. Pengelolaannya melalui badan pengelola instrumen keuangan atau special purpose vehicle (SPV).

SPV dapat menerima penitipan dan pengelolaan (trust) atas harta milik penitip harta trust berdasarkan perjanjian tertulis antara penerima dan pengelola harta trust (trustee), dengan penitip harta (settlor) untuk kepentingan penerima manfaat (beneficial owner).

SPV juga melakukan sekuritisasi atas aset-aset dimaksud termasuk dengan menerbitkan surat berharga hasil sekuritisasi kepada investor. Ini menjadi salah satu alternatif skema pembiayaan.

Bentuk SPV nantinya merupakan perseroan terbatas (PT), sedangkan trustee dapat berbentuk badan hukum atau perseorangan. Keduanya harus memeroleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) menyebut pembentukan SPV dan Trustee ini akan ditindaklanjuti dengan produk hukum turunan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Di sisi lain, Trustee khususnya ditujukan untuk pengelolaan dana perwalian, yang berpotensi dimanfaatkan dalam pengelolaan dana filantropi, pengelolaan warisan, dan berbagai skema investasi.

Plt. Dirjen SPSK Kemenkeu Herman Saheruddin mengatakan, kehadiran instrumen SPV dan Trustee ini akan melengkapi instrumen keuangan yang telah ada saat ini dan diharapkan dapat mendorong pendalaman pasar keuangan Indonesia.

"Penyusunan RPP mengenai SPV dan Trustee saat ini masih berlangsung. Penajaman substansi dan konsultasi masih terus dilaksanakan, dengan turut melibatkan para pemangku kepentingan terkait," ujar Herman saat diminta konfirmasi oleh Bisnis, Selasa (14/4/2026).

Herman juga menyebut penyusunan RPP ini turut melibatkan berbagai kementerian/lembaga seperti OJK, Bank Indonesia (BI) serta DEN. Kerangka hukum pada RPP akan mengatur lebih umum mengenai operasionalisasi SPV dan Trustee, termasuk kriteria pihak yang dapat menjadi SPV/Trustee.

"Dan pengaturan yang lebih detail akan diatur dalam peraturan otoritas terkait, misalkan Peraturan OJK," lanjutnya.

Berdasarkan Global Family Office Report 2025 yang dirilis Citi Wealth, berbagai faktor memengaruhi prospek bisnis family office di seluruh dunia. Contohnya, meningkatnya penggunaan akal imitasi (AS), kebijakan moneter maupun pemerintah Amerika Serikat (AS) serta tensi geopolitik.

Pada tahun lalu, perang dagang menjadi kekhawatiran utama oleh 60% dari total responden Citi Wealth yakni 346 family office di total 45 negara. Jumlahnya meningkat secara eksponensial dari 338 pada 2024, 268 pada 2023 dan 126 pada 2022.

Nilai kekayaan yang dikelola family office mencapai US$2,1 miliar.

Pada 2025, sebelum meletusnya perang AS-Israel dan Iran pada Februari 2026 lalu, risiko perang di Timur Tengah maupun Rusia-Ukraina dinilai secara substansial berdampak paling minim kepada bisnis tersebut. Investor dinilai semakin terbiasa dengan kondisi dua perang tersebut tahun lalu.

Dari responden yang disurvei Citi Wealth, jumlah family office terbesar atau 41% berasal dari Amerika Utara. Kemudian, Eropa, Timur Tengah dan Afrika 23%; Asia Pasifik 29%; serta Amerika Latin 7%. Responden dengan kepemilikan aset yang dikelola (AUM) lebih dari US$500 juta sebesar 47%.

Keberadaan family office paling banyak berada di Amerika Utara, atau setara AUM melebihi US$500 juta. Sementara itu, proporsi terendah ada di kawasan Eropa, Timur Tengah dan Afrika yaitu 35% saja.

Proporsi family office di kawasan Eropa, Timur Tengah dan Afrika dan Asia Pasifik cukup mirip. Masing-masing kawasan lebih banyak mengelola aset atau AUM di bawah US$500 juta sebesar 65% dan 64%, sebaliknya AUM di atas US$500 juta hanya sekitar 35%.

Kepemilikan family office kemudian lebih terekam pada laporan yang diterbitkan PricewaterhouseCoopers (PwC) bertajuk Global Family Office Deald Study 2025. Pebisnis, keluarga konglomerat maupun industri dinasti merupakan pemilik family office terbesar yaitu 31%.

Sementara itu, laporan HSBC 2024 lalu mengungkap seperempat family office di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) muncul baru dalam lima tahun belakangan.

"Ini menyoroti kebangkitan keluarga super kaya di kawasan ini dan meningkatnya daya tarik family office," dikutip dari The Mena Family Office Landscape Report 2024.

Setengah dari populasi family office di kawasan tersebut diduga berpusat di Uni Emirat Arab (UEA). Sebesar 30% dari aset yang dapat diinvestasikan berlokasi di Dubai.

Di sisi lain, terdapat keunikan tersendiri pada family office di MENA. Sepertiga dari keluarga yang berpartisipasi pada institusi tersebut menerapkan prinsip investasi dalam koridor ajaran Islam.

Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menekankan imbauan agar kilang LPG swasta memprioritaskan penawaran penjualan kepada PT Pertamina Patra Niaga bertujuan untuk memastikan ketersediaan stok LPG harian di dalam negeri.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, ketersediaan LPG 3 kg di masyarakat menjadi prioritas pemerintah di tengah gejolak geopolitik global. Namun, dia tidak memerinci jumlah volume LPG yang ditargetkan dapat diamankan dari kilang swasta.

"Intinya kita targetnya adalah agar LPG itu stok hariannya selalu tersedia. Jadi enggak ada hitungan khusus untuk ini tapi stoknya harus tersedia," tutur Laode saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Selain itu, menurutnya, pengamanan pasokan LPG dari dalam negeri akan menekan biaya logistik daripada harus impor dari negara lain.

"Tentu ketentuan-ketentuan itu kita lihat lah, kita pertimbangkan. Tetapi karena ini adalah LPG dalam negeri, tentu kan tidak butuh biaya transportasi yang tinggi dan sudah tersedia. Ya kita imbau mereka [kilang LPG swasta] untuk bisa melakukan itu dan terlaksana sih," ucap Laode.
Imbauan agar kilang LPG swasta memprioritaskan penawaran penjualan produknya kepada Pertamina sebelumnya disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam dalam dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI yang disiarkan secara daring, Kamis (9/4/2026).
"Kami instruksikan kilang LPG swasta agar prioritaskan penawaran ke Pertamina Patra Niaga. Tadinya produksinya dijual ke industri, tapi kami memberi usulan ke LPG swasta prioritas diberikan penawaran pertama ke Pertamina Patra Niaga," ujar Rizwi.
Di samping itu, Rizwi mengatakan bahwa pemerintah juga tengah berburu pasokan LPG dari negara-negara lain di luar kawasan Timur Tengah, seperti Asia dan Asean.
"Kami juga mengupayakan sumber-sumber LPG lain di Asia dan Asean," tuturnya.
Strategi lain untuk mengamankan pasokan LPG adalah dengan mengoptimalisasi kilang-kilang dalam negeri untuk produksi BBM dan LPG. Rizwi mencontohkan, RDMP Balikpapan akan dioptimalkan untuk memproduksi LPG alih-alih propylene yang memiliki nilai jual lebih tinggi.
"RDMP Balikpapan yang menghasilkan propylene di mana produknya sebenarnya harganya lebih tinggi, produk ini dikurangi produksinya dan bahan baku nafta digeser untuk memperkaya produk LPG," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) melaporkan total volume arus peti kemas atau throughput sepanjang kuartal I/2026 sebanyak 850.768 TEUs. Tumbuh tipis 0,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sejumlah 843.187 TEUs.

Corporate Secretary IPC TPK Pramestie Wulandary menyampaikan arus bongkar muat tercatat sebanyak 250.352 TEUs pada periode Maret 2026. Jumlah tersebut terpantau turun sekitar 14% year on year (YoY), dari sebelumnya sebesar 290.923 TEUs.

Segmen domestik menunjukkan tren positif selama periode yang bertepatan dengan Ramadan dan Idulfitri, dengan volume tumbuh 3,5% dari 623.532 TEUs pada Maret 2025 menjadi 645.084 TEUs pada Maret 2026. Sebaliknya, arus peti kemas internasional turun dari 219.655 TEUs pada Maret 2025 menjadi 205.684 TEUs pada Maret 2026.

“Turun sekitar 6,4%, yang dipengaruhi oleh penyesuaian jadwal pelayaran global serta dinamika distribusi barang lintas negara selama periode tersebut,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (15/4/2026).

Meski demikian, Pramestie menyampaikan bahwa capaian ini menunjukkan resiliensi operasional perusahaan di tengah dinamika logistik selama momentum Idulfitri, salah satunya adalah pembatasan angkutan barang guna mendukung kelancaran arus mudik nasional.

Realisasi ini juga mencerminkan langkah antisipatif perusahaan dalam optimalisasi operasional secara terukur, baik sebelum maupun setelah periode pembatasan logistik.

Beberapa langkah yang diambil mencakup optimalisasi aktivitas bongkar muat menjelang periode pembatasan, serta memastikan percepatan arus barang pascapembatasan berakhir. Strategi ini memungkinkan kami menjaga kelancaran distribusi sekaligus meminimalkan risiko penumpukan di terminal.

IPC TPK juga memastikan adanya sinkronisasi operasional dengan kebijakan nasional terkait pengaturan angkutan barang selama periode Idulfitri. Koordinasi intensif dilakukan bersama regulator dan pemangku kepentingan guna menjaga keseimbangan antara kelancaran logistik dan mobilitas masyarakat.

Secara wilayah, pertumbuhan throughput tercatat merata di sejumlah area operasional IPC TPK, antara lain Area Tanjung Priok yang tumbuh sebesar 1%, Area Pontianak naik sebesar 1,6%, Area Panjang sebesar 2%, serta Area Teluk Bayur menorehkan pertumbuhan tertinggi sebesar 5,3%.

Menurutnya, pertumbuhan tersebut menunjukkan konsistensi kinerja perusahaan dalam mengelola arus barang di berbagai wilayah strategis Indonesia.

“Momentum Idulfitri menjadi peluang bagi kami untuk memperkuat sistem operasional yang adaptif dan terintegrasi. Ke depan, IPC TPK akan terus memperkuat kolaborasi dan perencanaan berbasis data guna memastikan kelancaran logistik nasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tutup Pramestie.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia akan menyerahkan secara resmi respons terhadap penyelidikan terkait dengan dugaan pelanggaran perdagangan pasal 301 (b) Undang-Undang (UU) tentang Perdagangan Amerika Serikat (AS) atau Trade Act 1974.

Kemenko Perekonomian menjelaskan bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Utusan Dagang AS atau United States Trade Representative (USTR) ini adalah mekanisme dari Presiden Donald Trump untuk memberlakukan skema tarif impor baru ke negara lain.

Sebagaimana diketahui, tarif impor yang awalnya diumumkan Presiden Trump pada awal 2025 lalu dibatalkan oleh Supreme Court of United States (Scotus) atau Mahkamah Agung AS. Tarif itu dilandasi oleh Undang-Undang Darurat Ekonomi Internasional (IIEPA).

"Kami akan upload data itu, hari ini tanggal 15 Mei," ujar Sekretaris Kemenko (Sesmenko) Perekonomian Susiwijono Moegiarso kepada wartawan saat ditemui di Djakarta Theater, Rabu (15/4/2026).

Susi, sapaannya, mengatakan bahwa pemerintah AS menggunakan berbagai landasan hukum lain untuk tetap mengenakan bea masuk impor kepada negara-negara mitra dagangnya. Hal ini tidak terkecuali Indonesia yang sebelumnya sudah menandatangani perjanjian dagang atau Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Selain penyelidikan berbasis pasal 301, pemerintahan Trump juga memberlakukan tambahan bea masuk impor terhadap negara lain secara global dan sama rata sebesar 15% untuk 150 hari. Tarif berlandaskan pasal 122 UU Perdagangan AS itu dijadwalkan berakhir pada Juli 2026 nanti.

Sejalan dengan itu, pemerintah AS juga menjalankan penyelidikan berbasis pasal 301 UU Perdagangan AS. Kepada Indonesia, Susi menyebut investigasi AS itu mencakup dua fokus yakni mengenai excess capacity dan praktik forced labor atau kerja paksa.

"Memang kata-katanya di Trade Act-nya melalui investigasi, tetapi lebih banyak mengonfirmasi. Ke semua negara, ke 16 negara bukan hanya ke Indonesia, yang membuat [neraca dagang] Amerika defisit memang harus melalui ini," terang Susi.

Adapun dokumen respons resmi pemerintah RI ke AS yang diunggah hari ini mencakup ihwal excess capacity dan forced labor. Susi menyebut AS meminta konfirmasi apabila ada kelebihan produksi di Indonesia sehingga memicu adanya transhipment.

Sebagai informasi, transhipment adalah proses membongkar muatan kargo dari satu angkutan (kapal, pesawat, truk dan kereta) kemudian memuatnya ke angkutan lain selama perjalan menuju tujuan akhir.

"Intinya Amerika mengantisipasi apakah ada transit-transhipment yang melalui Indonesia. Kami menjamin itu enggak ada, kami beda dengan beberapa negara peers, competitive kami yang selama ini menjadi transit-transhipment barang ke Amerika," lanjut mantan pejabat Bea Cukai Kemenkeu itu.

Di sisi lain, mengenai kerja paksa, Susi menyebut hal itu sudah sejatinya dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya, pelarangan industri mempekerjakan anak-anak. Berbagai aturan ILO juga disebut sudah dipatuhi oleh pemerintah.

Untuk itu, Susi menyatakan optimistis perihal tarif impor ini. Seluruh kekhawatiran AS sudah direspons oleh pemerintah melalui dokumen yang akan disampaikan hari ini.

Sebab, usai pengenaan tarif global 15% berakhir Juli 2025, pemerintah sudah memastikan bahwa AS tidak perlu mengkhawatirkan dugaan berbasis pasal 301. Di sisi lain, kedua negara sudah menandatangani ART yang mengecualikan sejumlah komoditas asli Indonesia dan produk industri dari tarif 19%.

Namun, sebaliknya, sebagian besar produk yang berasal dari AS bakal masuk ke Indonesia tanpa dikenai bea masuk alias 0%.

"Kalau ini nanti berlaku kita malah lebih baik lagi, karena kita sudah punya ART yang exemption/pengecualan tarif malah akan berlaku ke kita. Jadi akan sangat bagus," pungkasnya.