Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebut kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter (KL) per tahun.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah kini bersiap mengimplementasikan program bauran bioetanol E20. Di mana, pemerintah membutuhkan 4 juta KL etanol untuk dicampurkan ke dalam konsumsi bensin nasional tersebut, sebagaimana dilansir dari keterangan resmi Kementerian ESDM, Minggu (28/6).

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

"Kebutuhan bensin kita itu kurang lebih 40 juta kiloliter, dan dari 40 juta kiloliter itu, kapasitas produksi kita itu hanya 14,3 juta kiloliter jadi impornya hampir 25 juta kiloliter," ujar Bahlil dalam acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di Jakarta, Sabtu (27/6).

Bahlil menjelaskan begitu kilang Balikpapan diresmikan pada Januari 2026 maka produksi bertambah 5,5 juta kiloliter bensin, sehingga menyisakan impor bensin sekitar 20 juta kiloliter.

Meski tambahan kapasitas produksi dari Kilang Balikpapan akan menekan kebutuhan impor, pemerintah masih harus memenuhi kekurangan pasokan bensin sekitar 20 juta KL per tahun.

[Gambas:Youtube]

Untuk itu, pemerintah menyiapkan Program E20 yang mengombinasikan bensin dengan 20 persen etanol sebagai salah satu upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor.

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut dirancang dengan mengacu pada keberhasilan program biodiesel berbasis kelapa sawit yang berkembang dari B10 hingga B50 pada sektor solar. Pendekatan serupa akan diterapkan pada sektor bensin melalui pengembangan industri bioetanol dalam negeri.

"Untuk mengurangi impor yang tersisa 20 juta kiloliter maka kita akan menerapkan Program E20 yang idenya berangkat dari kesuksesan Program B10 hingga B50. Kita bikin etanol dengan bahan bakunya dari tebu, singkong dan jagung dengan total produksi yang diperlukan 4 juta kiloliter. Pemerintah akan menjadi off taker produksi etanol yang dihasilkan petani," ungkapnya.

Bahlil menjelaskan, kebutuhan etanol tersebut akan dipenuhi dari komoditas pertanian seperti tebu, singkong, dan jagung. Pemerintah juga akan berperan sebagai pembeli utama (off-taker) untuk menjamin penyerapan produksi etanol yang dihasilkan petani dan pelaku usaha di sektor hulu.

Selain mengurangi impor bensin, implementasi Program E20 juga diharapkan memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian dan industri bioenergi nasional. Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) tengah menyusun peta jalan riset nasional yang akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga 2045. Dokumen tersebut diharapkan dapat mengarahkan riset nasional sekaligus menjadi panduan bagi strategi industrialisasi jangka panjang.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Arif Satria, mengatakan BRIN terus berkolaborasi dengan Kemendiktisaintek untuk mempersiapkan riset-riset unggulan yang mampu mendukung agenda pembangunan nasional.

"BRIN selalu bersama-sama dengan Kemendiktisaintek untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa men-support," ujar Arif usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Menurut Arif, peta jalan riset tersebut direncanakan akan diluncurkan di Surabaya dalam waktu dekat. Dokumen itu akan menjadi rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan agenda riset nasional.

"Insyaallah akan kami luncurkan di Surabaya nanti. Peta jalan riset ini yang akan diluncurkan di Surabaya nanti menjadi acuan untuk riset Indonesia hingga 2045," katanya.

Ia menjelaskan penyusunan peta jalan riset merupakan hasil kolaborasi antara BRIN dan Kemendiktisaintek yang bertujuan memastikan seluruh riset strategis di Indonesia berjalan dalam satu arah yang terintegrasi.

Menurut Arif, keberadaan peta jalan tersebut penting agar para peneliti memiliki panduan yang jelas mengenai prioritas riset nasional di masa mendatang.

"Kerja sama antara Kemendiktisaintek dengan BRIN merupakan langkah yang sangat bagus sehingga riset strategis yang akan dilakukan oleh para peneliti di Indonesia ini bisa mengacu pada arah yang sudah kita buat," ujarnya.

Lebih jauh, Arif menuturkan bahwa peta jalan riset tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi kegiatan penelitian, tetapi juga memberikan proyeksi mengenai perkembangan teknologi masa depan.

Dengan demikian, arah industrialisasi Indonesia ke depan dapat disusun berdasarkan data dan proyeksi perkembangan teknologi, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan konvensional.

"Arah riset ini sekaligus bisa memberikan pandangan teknologi apa ke depan yang akan dikembangkan sehingga itu sekaligus menjadi panduan arah industrialisasi kita ke depan," kata Arif.

Ia menambahkan pendekatan berbasis proyeksi teknologi menjadi penting agar industri nasional tetap relevan dan mampu bertahan menghadapi perubahan global yang semakin cepat.

"Industrialisasi kita ke depan tidak didasarkan pada sekadar common sense, tetapi didasarkan pada data proyeksi teknologi apa yang berkembang sehingga industri kita juga akan survive dan relevan terhadap kebutuhan-kebutuhan," tandas Arif.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (Zurich) mencatat jumlah pemegang polis muda di rentang usia 25–40 tahun mencapai lebih dari 3,29 juta atau tumbuh 10% secara tahunan.

Direktur Zurich Indonesia Tini Nurianto mengatakan nasabah pada kelompok usia tersebut cenderung memilih produk perlindungan yang mendukung mobilitas dan aktivitas sehari-hari, seperti asuransi kendaraan bermotor roda dua, asuransi kecelakaan diri, serta asuransi kendaraan roda empat.

“Pertumbuhan ini turut memberikan andil dalam peningkatan kontribusi kanal digital, dengan perolehan premi bruto (Gross Written Premium/GWP) yang tumbuh lebih dari 7% secara tahunan pada Mei 2026,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6/2026).

Untuk menjangkau segmen tersebut, Zurich berpartisipasi dalam Semasa Piknik 2026 yang berlangsung di Taman Lapangan Banteng, Jakarta, pada 26–28 Juni 2026. Festival kreatif dan bazar urban itu dimanfaatkan perseroan untuk memperkenalkan produk perlindungan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

“Melalui Semasa Piknik 2026, kami ingin menghadirkan perlindungan dengan cara yang lebih relevan dan mudah diterima oleh masyarakat, khususnya generasi muda,” kata Tini.

Dalam kegiatan tersebut, Zurich menyediakan perlindungan Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident/PA) secara gratis bagi tenant dan peserta aktivitas tertentu selama acara berlangsung.

Manfaat perlindungan meliputi santunan meninggal dunia dan cacat tetap akibat kecelakaan hingga Rp50 juta, serta penggantian biaya pengobatan akibat kecelakaan hingga Rp5 juta.

Menurut Tini, keikutsertaan Zurich dalam Semasa Piknik 2026 juga sejalan dengan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM lokal.

“Dengan menjadi bagian dari ekosistem ini, kami berharap dapat mendukung para pelaku usaha kreatif agar dapat berkarya dengan lebih percaya diri, sekaligus memperluas literasi asuransi di tengah masyarakat,” tegasnya.

Ke depan, Zurich berkomitmen menghadirkan berbagai inisiatif yang menggabungkan edukasi perlindungan dengan pengalaman langsung agar semakin banyak masyarakat memahami pentingnya proteksi dan manfaatnya.

BERN, KOMPAS.com — Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bern, Swiss, membangun ekosistem layanan digital atau Smart Embassy Service Ecosystem untuk meningkatkan pelayanan bagi warga negara Indonesia (WNI) di Swiss dan Liechtenstein. Transformasi ini dilakukan seiring bertambahnya jumlah WNI di Swiss yang berdasarkan data resmi State Secretariat for Migration (SEM) mencapai 2.685 orang per 31 Maret 2026.

Data KBRI Bern juga mencatat jumlah WNI yang melakukan registrasi mencapai 2.782 orang per Januari 2026. Namun, KBRI menggunakan data SEM sebagai acuan karena mencatat WNI yang memiliki izin tinggal aktif di Swiss.

"WNI kita itu sebanyak 2.685, ini data terbaru. Tapi memang menurut catatan lapor diri itu lebih banyak, 2.782. Tapi yang jadi pegangan adalah yang dari SEM," ujar Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Swiss Purnowidodo kepada delegasi jurnalis Kompas Gramedia (KG) Grup, termasuk Kompas.com di Bern, Swiss, Jumat (26/6/2026).

"Karena kalau lapor diri itu kadang-kadang lapor diri pas masuk, tapi pulangnya enggak lapor diri," lanjutnya.

Berdasarkan data KBRI Bern, jumlah WNI di Swiss meningkat dari 2.250 orang pada 2021 menjadi 2.685 orang pada Maret 2026, atau tumbuh 19,3 persen dalam periode tersebut dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 3,8 persen per tahun.

Sebagian besar WNI di Swiss merupakan pemegang izin tinggal B sebanyak 1.665 orang atau 62,0 persen, disusul izin tinggal permanen C sebanyak 690 orang atau 25,7 persen, izin tinggal jangka pendek L sebanyak 212 orang atau 7,9 persen, izin lintas batas F sebanyak 80 orang atau 3,0 persen, serta kategori izin lainnya sebanyak 38 orang atau 1,4 persen.

Dilihat dari persebarannya, komunitas WNI terbesar berada di Zurich sebanyak 809 orang atau 30,1 persen, disusul Kanton (Provinsi) Vaud atau Lausanne 412 orang (15,3 persen), Jenewa 371 orang (13,8 persen), Bern 246 orang (9,2 persen), Basel-Stadt 167 orang (6,2 persen), dan kanton lainnya 680 orang (25,4 persen).

Menurut profil umum KBRI Bern, komunitas Indonesia di Swiss didominasi kalangan profesional dan tenaga ahli, akademisi, peneliti, mahasiswa, pegawai organisasi internasional, tenaga kesehatan, pelaku usaha dan UMKM, serta keluarga hasil perkawinan Indonesia-Swiss.

Purnowidodo mengatakan, secara umum permasalahan WNI di Swiss tidak tergolong berat karena mayoritas mematuhi hukum. Namun, lebih dari 50 persen layanan kekonsuleran yang ditangani berkaitan dengan kehilangan paspor.

"Bukan berarti Swiss itu negara yang tidak aman, tetapi kecerobohan kita juga kadang-kadang mengundang permasalahan buat kita," katanya.

Inovasi Layanan Digital, dari BINA hingga SIGAP

Untuk menjawab tingginya kebutuhan informasi masyarakat di tengah keterbatasan jumlah staf, KBRI Bern membangun Smart Embassy Service Ecosystem yang mengintegrasikan layanan digital, akses informasi, hingga pembayaran dalam satu ekosistem.

Salah satu inovasinya adalah BINA (Bern Intelligent Assistant), chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memberikan layanan informasi selama 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu melalui WhatsApp.

"Kita buat BINA, Bern Intelligent Assistant. Itu AI chatbot layanan 24 jam seminggu untuk melengkapi hotline yang memang sudah ada," ujar Purnowidodo.

"Cukup beberapa klik di nomor WhatsApp, mereka dapat semua informasi yang mereka butuhkan," lanjutnya.

Melalui layanan tersebut, WNI yang kehilangan paspor dapat mengetahui dokumen yang harus disiapkan, mengirimkan persyaratan melalui surat elektronik, hingga membuat janji kedatangan ke KBRI.

Selain BINA, KBRI Bern menghadirkan PINTAR (Pusat Informasi Terpadu Akses RI) berupa kios layar sentuh yang mengintegrasikan informasi kekonsuleran, keimigrasian, perdagangan, investasi, pariwisata, hingga layanan lapor diri dalam satu titik pelayanan.

KBRI Bern juga menjalankan SIGAP (Sistem Gerak Cepat Pelayanan Kekonsuleran) melalui layanan jemput bola ke berbagai kota di Swiss. Menurut Purnowidodo, layanan tersebut ditujukan bagi WNI yang tinggal jauh dari Bern maupun mereka yang sudah lanjut usia dan tidak lagi mudah bepergian.

"Kita yang datangin, selain untuk menjemput bola dan juga bagaimana KBRI bisa hadir di tengah-tengah mereka mengayomi masyarakat," ujarnya.

Di sisi pembayaran, KBRI Bern menerapkan TEPAT (Transaksi Elektronik Pembayaran yang Akurat dan Transparan) berupa sistem pembayaran digital, real time, dan cashless.

"Jangan dilihat bahwa inovasi itu harus yang high tech. Tapi kita membuat inovasi itu hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita di sini," kata Purnowidodo.

Inovasi Akses Informasi: Media Sosial hingga Podcast

Koordinator Fungsi Penerangan, Sosial, dan Budaya KBRI Swiss Dahlia Kusuma Dewi mengatakan inovasi tersebut dibuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperluas akses pelayanan publik.

"Tujuannya juga adalah untuk memberikan kemudahan akses sebenarnya kepada masyarakat, baik itu kemudahan tidak hanya akses tetapi juga pelayanan," ujar Dahlia.

Menurut dia, media sosial menjadi salah satu kanal utama penyampaian informasi kepada masyarakat. Jumlah pengikut Instagram KBRI Bern meningkat dari 6.883 pada September 2025 menjadi sekitar 14.400 pada awal Juni 2026.

KBRI Bern juga menyiapkan podcast INSIS (Indonesia Swiss Stories) yang melibatkan warga Swiss dan warga asing peserta program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) sebagai pembawa acara.

"Harapannya adalah dengan menjadi host ini langsung kawan-kawan pelajar BIPA mendapatkan informasi dari kami mengenai hal-hal yang ingin mereka ketahui," kata Dahlia.

Selain pelayanan kepada masyarakat, KBRI Bern juga membangun sistem administrasi internal SIAP (Sistem Inovasi untuk Pelayanan Perkantoran) yang mendukung proses pengajuan cuti, lembur, peminjaman kendaraan dinas, hingga pengelolaan arsip secara digital dan paperless.

"Harapannya adalah kita bisa juga membangun integritas dari staf-staf KBRI itu sendiri, profesionalitasnya, integritasnya," ujar Dahlia.

Purnowidodo mengatakan, berbagai inovasi tersebut turut mendorong peningkatan penilaian masyarakat terhadap pelayanan KBRI Bern. Skor Google Review KBRI Bern naik dari 3,8 menjadi 4,2 dalam satu tahun terakhir.

Selain itu, KBRI Bern secara berkala juga melakukan survei kepuasan masyarakat, survei persepsi antikorupsi, survei pelayanan kekonsuleran dan keimigrasian, serta survei citra Indonesia.

Dahlia menjelaskan, hasil survei menunjukkan sektor pariwisata memperoleh penilaian sekitar 4,3 dari skala 5. Sementara aspek good governance serta ekonomi dan perdagangan masih berada di kisaran 3,5 hingga 3,6.

Menurut dia, persepsi masyarakat Swiss terhadap Indonesia tidak terlepas dari pemberitaan media yang mereka konsumsi. Karena itu, KBRI Bern terus memperbanyak penyebaran informasi positif melalui media sosial, kegiatan budaya, resepsi diplomatik, podcast, hingga kerja sama dengan media lokal.

Dalam promosi pariwisata, Dahlia mengatakan wisatawan Swiss umumnya membutuhkan informasi yang jelas mengenai akses menuju destinasi serta kepastian biaya perjalanan.

"Orang Swiss ini tipikalnya adalah mereka ingin tahu kalau saya mau ke Labuan Bajo berapa sih budget yang harus saya siapkan," ujarnya.

Sementara itu, untuk layanan visa, KBRI Bern menerapkan standar waktu penyelesaian selama lima hari kerja. Selain melalui KBRI, pengajuan visa juga dapat dilakukan melalui e-visa maupun visa on arrival, dengan masa berlaku visa on arrival selama 30 hari.

Adapun untuk paspor elektronik, KBRI Bern menyatakan belum memperoleh akses pencetakan e-paspor dari Direktorat Jenderal Imigrasi, meski kebutuhan masyarakat dinilai semakin tinggi seiring mobilitas WNI di kawasan Schengen.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut sebanyak 40 perusahaan terbuka atau emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mulai menjalani uji coba penyampaian laporan keuangan secara terpusat ke Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK). Rencananya, tahap uji coba akan dimulai semester II/2026.

Aturan mengenai financial reporting single window ini sebelumnya sudah tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No.43/2025 tentang Laporan Keuangan. Regulasi turunan ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang tentang Pengembangan dan Sektor Keuangan (P2SK).

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Herman Saheruddin mengatakan, pihaknya berupaya mengimplementasikan laporan keuangan terpusat pada wadah PBPK di 2027. Sebagai langkah awal, penerapannya baru akan difokuskan terlebih dahulu kepada Perusahaan Terbuka (Emiten).

Alasannya tidak lain karena perusahaan yang melantai di bursa saham ini telah memiliki ekosistem dan kesiapan infrastruktur pelaporan keuangan digital yang relatif lebih matang. Untuk saat ini, Herman menyebut DJSPSK tengah fokus menyelesaikan pembangunan sistem dan menyempurnakan Taksonomi Nasional Laporan Keuangan secara paralel.

"Rangkaian uji coba akan dilaksanakan mulai semester II tahun 2026 secara bertahap yang rencananya akan melibatkan sekitar 40 emiten di tahap awal, guna menguji keandalan sistem serta kesiapan proses bisnis secara menyeluruh," terang Herman pada keterangan tertulis kepada Bisnis, dikutip Minggu (28/6/2026).

Selain kesiapan teknis, DJSPSK turut melaksanakan manajemen perubahan (change management) dan sosialisasi kepada seluruh ekosistem terkait, mulai dari pelaku usaha, profesi intermediaris, dan kementerian dan lembaga.

Tujuannya agar implementasi platform bersama ini dapat terwujud secara efektif dan membawa manfaat optimal bagi semua pemangku kepentingan.

Meski PBPK berada di bawah Kemenkeu, pengembangan wadah ini turut melibatkan kolaborasi lintas kementerian/lembaga maupun otoritas.

Unit internal Kemenkeu lainnya ikut terlibat seperti Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan (BaTII) serta Direktorat Jenderal Pajak.

"DJSPSK berperan sebagai koordinator pengembangan kebijakan dan implementasi PBPK, Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan (BaTii) berperan dalam pembangunan sistem PBPK, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendukung integrasi pemanfaatan data pelaporan keuangan untuk kebutuhan administrasi perpajakan," jelas Herman.

Di luar Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan dalam penyelarasan kebutuhan pelaporan sektor jasa keuangan dan pengalaman implementasi pelaporan keuangan digital pada Emiten.

Sementara itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan dukungan berdasarkan pengalaman pengelolaan pelaporan Emiten dan penyusunan taksonomi, serta kementerian/lembaga lainnya yang memberikan dukungan sebagai regulator dari pelaku usaha sesuai kewenangannya masing-masing secara sektoral.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya telah memastikan bahwa bakal ikut mengawal implementasi PBPK. Namun, saat ini dia menyebut mekanisme pelaporan existing masih dilakukan ke OJK dan BEI.

"Sementara kalau untuk mekanisme pelaporan ke keterbukaan informasi publik, pengaturan kami tidak menghilangkan kewajiban mereka tetap harus lapor, baik ke bursa maupun ke OJK, secara triwulanan. Yang audited tentu dua kali setahun, yang triwulanan unaudited," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Namun demikian, Hasan menyampaikan bahwa para emiten akan tetap diminta menyampaikan laporannya ke BEI dan OJK.

Informasi keterbukaan ini juga akan tetap dapat diakses oleh publik yang bisa dimanfaatkan oleh para investor untuk menilai kinerja fundamental sesuai laporan dan kondisi terakhir dari setiap emiten.

"Saya kira platform itu untuk menggugurkan kewajiban mereka sebagai perusahaan PT yang juga merupakan wajib pajak. Tetapi kalau di tempat kami, karena mereka juga adalah perusahaan publik yang mencatatkan saham atau obligasinya di bursa, maka tetap kami minta kewajiban pelaporan melalui Bursa Efek dan OJK tetap dilakukan. Dan itu akan menjadi konsumen informasi publik," pungkas Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) sudah melakukan komunikasi terhadap berbagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) jelang penunjukan sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) pedagang lokapasar atau merchant.

Namun demikian, otoritas pajak masih enggan memberi konfirmasi apabila pemberlakuannya akan mulai 1 Juli. Keputusannya nanti akan berdasarkan kewenangan Menteri Keuangan.

"Apakah akan diberlakukan 1 Juli, mohon ditunggu pengumuman resminya. Kami masih menunggu, keputusannya merupakan kewenangan Pak Menteri [Purbaya Yudhi Sadewa]," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, Minggu (28/6/2026).

Adapun landasan hukum pengenaan PPh bagi merchant marketplace yang dipungut melalui perusahaan PMSE, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain, sudah tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.37/2025. Implementasi aturan ini sempat ditunda sebelumnya dengan pertimbangan kondisi ekonomi dalam negeri.

Dalam PMK itu, otoritas fiskal mengatur penunjukan pihak lain yang dalam hal ini adalah perusahaan PMSE alias marketplace sebagai pemungut PPh pasal 22 pedagang PMSE dalam negeri.

Untuk ditunjuk sebagai perusahaan PMSE, entitas dimaksud harus memiliki rekening eskro atau escrow account. Data DJP terkait dengan perusahaan pemungut PPN PMSE, terdapat total 233 entitas yang sudah ditunjuk otoritas sebagai pemungut PPN.

Inge masih enggan mengungkap lebih lanjut ihwal jumlah perusahaan PMSE yang ditunjuk untuk memungut PPh merchant di marketplace. Akan tetapi, fiskus sudah melakukan komunikasi dengan pihak terkait.

"Saat ini sudah dilakukan komunikasi dengan beberapa marketplace sambil dicek kesiapannya untuk implementasi. Namun berapa yang akan ditunjuk masih akan dilakukan asesmen sambil menunggu kepastian berlakunya," pungkas Inge.

Di sisi lain, Inge turut memastikan bahwa tarif pajak UMKM bagi merchant UMKM yang akan dipungut pajak penghasilannya melalui perusahaan PMSE akan merujuk pada aturan terbaru yakni Peraturan Pemerintah (PP) No.20/2026.

Pelaku UMKM yang mendapatkan tarif insentif 0,5% masih berlaku untuk omzet dari pengusaha dengan peredaran bruto Rp500 juta sampai Rp4,8 miliar setahun. Hanya saja, dengan beleid itu, kini penerima manfaat insentif ini hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP), perseroan perseorangan serta koperasi.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto memastikan kesiapan pihaknya untuk mengimplementasikan PMK No.37/2025.

Bimo menegaskan bahwa pajak ini bukan skema baru, sebab sebelumnya sudah ada penunjukan PMSE pemungut PPN. Hanya saja, kini belum ada pemungutan bagi PPh untuk merchant yang berusaha di lokapasar.

Skema pemungutan pajak melalui marketplace sudah dilakukan untuk pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE).

Beberapa perusahaan PMSE untuk memungut PPN meliputi Tokopedia, Lazada, Shopee maupun Blibli. Perusahaan multinasional yang menyediakan layanan digital di Indonesia juga termasuk dalam daftar tersebut seperti Google, Netflix, Spotify, Disney dan lain-lain.

Oleh sebab itu, Bimo menilai pelaku marketplace maupun pelaku UMKM di berbagai platform online seharusnya sudah siap untuk menyambut kebijakan baru ini. Sebab, tujuan dari pemungutan PPh melalui marketplace adalah untuk menciptakan keseimbangan antara UMKM yang berjualan secara offline maupun online.

"Harusnya mereka lebih siap juga, karena kan sebenarnya ini untuk level playing field ya. Keadilan antara yang offline sama yang online," jelas Bimo saat ditemui di DPR pekan lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memberikan santunan Rp50 juta kepada keluarga peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer (Latsarmil).

Mereka mengikuti latihan sebelum dikukuhkan sebagai manajer baik untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) maupun Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

"Kita memberikan santunan ya setiap orang itu Rp50 juta," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia saat jumpa pers, Sabtu (27/6/2026).

Selain memberikan santunan, Kemenhan juga membantu proses pengantaran jenazah hingga pemakaman sebagai bentuk tanggungjawab sebagai pihak penyelenggara.

"Kita juga membantu proses mulai dari pemakaman, termasuk juga ada santunan yang diberikan kepada keluarga yang bersangkutan langsung sampai pengantaran mulai dari proses di kejadian di tempat sampai dengan pemakaman sebagai bentuk tanggung jawab," jelasnya.

Pihaknya juga memastikan tetap menjalin komunikasi dengan keluarga korban dan terus melakukan koordinasi lebih lanjut.

Tak hanya itu, Ketut menegaskan bahwa atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh khususnya pada aspek kesehatan.

Langkah mitigasi yang diterapkan meliputi pengawasan medis ketat, profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta dengan faktor risiko.

"Bagi peserta yang berdasarkan pemeriksaan lanjutan diketahui memiliki kondisi khusus, termasuk kehamilan atau kondisi medis tertentu, penyelenggara mengambil langkah sesuai rekomendasi tenaga kesehatan dengan mengutamakan kesehatan peserta," tegasnya.

Sebagai tindakan preventif lanjutan, penyelenggara melakukan observasi dan isolasi terhadap peserta yang memerlukan penanganan, serta berkoordinasi intensif dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan TNI guna memastikan pelayanan kesehatan berjalan cepat dan optimal.

Ke depannya, Kemenhan berkomitmen agar kegiatan latsarmil SPPI dikonsep lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang menggembirakan. Evaluasi dan penyempurnaan program akan terus dilakukan agar penyelenggaraan berjalan aman, profesional, dan akuntabel.

Sebagai informasi, korban terbaru adalah Nola Diasari yang mengikuti Latsarmil di Satuan Pendidikan Dudik Bela Negara Kalimantan.

Sebelumnya, empat peserta lain yang meninggal dunia adalah Yonanda Muhammad Taufiq pada 17 Juni 2026, Anisa Muyassaroh pada 18 Juni 2026, Novia Rahmadhani Sihotang pada 22 Juni 2026, dan Muhammad Rifki Renaldi Gunawan pada 25 Juni 2026.

Bisnis.com, KEBUMEN — Sebanyak 1.500 orang pelari meramaikan gelaran Kebumen Geopark Trail Run (KGTR) 2026 yang digelar pada Minggu, (28/6/2026). Melalui event ini, peserta diajak menjelajah rute yang memadukan panorama pantai, perbukitan, sungai, hingga kawasan gua yang menjadi bagian dari warisan geologi Kebumen.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno merasakan langsung pengalaman tersebut saat membuka kategori 17K di Pantai Karangbolong Kebumen dan kemudian mengikuti trail run. Ia mengaku terkesan dengan karakter rute KGTR yang menawarkan pemandangan berbeda dari event trail run pada umumnya. Ia menilai event tersebut menjadi salah satu cara mengenalkan potensi wisata Kebumen, terutama kekayaan alam yang terbentuk secara alami.

“Tadi masuk gua juga. Geopark ini adalah warisan kekayaan dan destinasi wisata bukan buatan. Kita tidak bisa membuat ini. Itu ciptaan Allah, mari kita cintai, kita jaga, dan kita lestarikan,” ujarnya dalam siaran pers.

Dengan tingginya antusiasme peserta yang mengikuti event tahunan ini, Sumarno berharap warga sekitar semakin memanfaatkan peluang ekonomi yang bergerak. Ia mendorong agar rumah-rumah warga dapat dikembangkan menjadi homestay, sehingga wisatawan dan peserta event memiliki lebih banyak pilihan tempat tinggal.

Menurut Sumarno, konsep tersebut telah berjalan di sejumlah kawasan wisata, salah satunya Borobudur, dengan melibatkan masyarakat sebagai tuan rumah bagi wisatawan.

“Yang dilakukan teman-teman di sekitar kawasan Borobudur itu mengedukasi masyarakat bagaimana rumahnya menjadi tuan rumah yang baik, bagaimana menghormati tamu, sehingga banyak wisatawan yang menginap di rumah-rumah warga,” ujarnya.

Race Director KGTR 2026, Leonardus Bagus, mengatakan tahun ini terdapat empat kategori, yakni 7K, 17K, 30K, dan 50K dengan total peserta mencapai lebih dari 1.500 orang. Kategori 50K menjadi tantangan paling ekstrem karena peserta tidak hanya melewati jalur alam, tetapi juga masuk ke dalam dua gua, yakni Gua Petruk sepanjang sekitar 300 meter dan Gua Wora-Wari di Pantai Lampon sepanjang 187 meter.

“Yang membuat event ini berbeda, rutenya paling komplet. Pelari mendapatkan rute pantai, gunung, pasir, sungai, sampai gua. Ini satu-satunya event di Indonesia yang ada segmen masuk gua,” jelas Leo.

Sementara kategori 17K yang diikuti Sekda Sumarno membawa peserta melewati sejumlah lanskap wisata Kebumen, mulai dari Karangbolong, Sagara, Watubalang, Surumanis, Lampon, hingga Pantai Pecaron.

Menurut Leo, keindahan rute menjadi alasan tingginya minat peserta. Bahkan panitia harus membatasi jumlah peserta karena kapasitas penginapan di sekitar lokasi masih terbatas.

Dari sisi ekonomi, KGTR 2026 juga memberikan dampak bagi Kebumen. Leo menyebut perputaran uang dari biaya pendaftaran mencapai sekitar Rp900 juta. Jika ditambah belanja peserta untuk penginapan, konsumsi, dan kebutuhan lainnya, nilai ekonomi yang berputar diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar.

Bagi peserta, tantangan jalur justru menjadi bagian yang paling menarik. Raivan Gustian Santiko asal Purworejo yang finish kategori 17K mengaku terkesan dengan pengalaman pertamanya mengikuti trail run.

Ia menyebut dukungan warga sepanjang jalur menjadi energi tambahan ketika tenaga mulai terkuras. “Walaupun capek, ada supporter yang memberi semangat. Jadi lebih bergairah lagi,” ujarnya.

Peserta kategori 7K asal Solo, Elang Arya, juga mengaku terkesan dengan panorama yang disuguhkan. Meski harus menghadapi tanjakan berat, pemandangan laut menjadi penyemangat selama perjalanan. “Pemandangannya indah banget. Kalau lagi capek, lihat laut jadi semangat lagi,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel untuk pencampuran dengan solar 50% (B50) yang bakal diluncurkan Juli 2026.
Ketentuan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak Berupa Minyak Solar Sebesar 50% dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan.
Dalam lampiran beleid tersebut, pemerintah menetapkan sedikitnya 24 parameter uji yang wajib dipenuhi biodiesel sebelum digunakan sebagai campuran B50.
Beberapa parameter utama yang diatur antara lain massa jenis pada suhu 40 derajat Celsius sebesar 850–890 kg/m³, viskositas kinematik 2,3–6,0 centistokes (cSt), serta angka setana minimal 51. Selain itu, titik nyala (flash point) ditetapkan minimal 130 derajat Celsius guna menjamin aspek keselamatan dalam penyimpanan maupun distribusi.
Pemerintah juga membatasi kandungan belerang maksimal 10 mg/kg, fosfor maksimal 4 mg/kg, angka asam maksimal 0,40 mg KOH/gram, gliserol bebas maksimal 0,02% massa, dan gliserol total maksimal 0,24% massa.
Adapun kadar ester metil sebagai komponen utama biodiesel dipatok minimal 96,5% massa, sedangkan angka iodium ditetapkan maksimal 115 g-I2/100 gram.
Selain parameter kimia, regulasi juga mengatur aspek performa bahan bakar. Kestabilan oksidasi ditetapkan minimal 900 menit melalui metode Accelerated Method atau 67,5 menit menggunakan metode Rapid Small Scale Oxidation Test (RSSOT).
Sementara itu, kadar air dibatasi maksimal 300 ppm, nilai Cold Filter Plugging Point (CFPP) maksimal 15 derajat Celsius, total kontaminan maksimal 20 mg/liter, serta parameter cleanliness yang wajib dilaporkan sesuai metode pengujian yang berlaku.
Standar tersebut mengacu pada SNI 7182:2024 beserta perubahannya, dengan metode pengujian yang merujuk pada standar internasional seperti ASTM, EN, dan AOCS.

Masa Transisi B40 ke B50 dan Sanksi Administratif

Mengingat lompatan persentase pencampuran ini cukup masif dari program sebelumnya yakni B40, Kementerian ESDM memberikan kelonggaran masa transisi bagi pelaku usaha.
"Badan usaha BBM yang masih memiliki persediaan BBN jenis biodiesel untuk pencampuran sebesar 40% [B40] dapat menyalurkan biosolar sampai dengan tanggal 30 September 2026," bunyi Diktum kesembilan huruf a regulasi tersebut dikutip Minggu (28/6/2026).
Namun, lepas dari masa transisi tersebut, pemerintah siap menindak tegas pelaku usaha yang tidak patuh. Badan usaha BBM yang mangkir dari kewajiban pencampuran maupun badan usaha BBN yang tidak menyalurkan biodiesel sesuai target minimal 50% akan dijatuhi sanksi administratif.
Adapun sanksi administratif itu berupa teguran tertulis, penghentian sementara operasional, hingga pencabutan perizinan berusaha.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) memutuskan untuk menebar dividen tunai senilai Rp286,97 miliar dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Kamis (25/6/2026). Nilai tersebut setara 50% dari laba bersih Allo Bank tahun buku 2025.

Plt. Direktur Utama Allo Bank Ari Yanuanto Asah menyampaikan, pemegang saham dalam RUPST 2026 menyepakati pembagian dividen dalam rangka memberikan nilai tambah kepada seluruh stakeholder Bank.

“Hal ini mencerminkan kekuatan dari bisnis model kami dan bahwa Allo Bank telah berada pada jalan yang tepat untuk terus tumbuh secara kompetitif dan berkelanjutan,” kata Ari dalam keterangannya, dikutip pada Minggu (28/6/2026).

Selain menyetujui pembagian dividen untuk tahun buku 2026, rapat turut menyetujui enam agenda lainnya. Perinciannya, persetujuan dan pengesahan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Terkait mata acara pertama ini, pemegang saham juga menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

Rapat turut membahas informasi rencana kerja dan rencana aksi keuangan berkelanjutan bank 2026, memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan tahun buku 2026 serta menyetujui penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Bank, serta pembagian tugas dan wewenang Direksi.

Selain itu, rapat juga menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan nomenklatur KBLI 2025 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menyetujui pengkinian rencana aksi pemulihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun sesuai dengan tema Laporan Tahunan BBHI Tahun Buku 2025, perseroan memfokuskan upaya selama 2025 untuk memperkuat pondasi bisnis yang dimiliki. Tujuannya agar perseroan mampu meraih pertumbuhan secara berkelanjutan yang kompetitif di masa depan dengan mengembangkan berbagai inisiatif strategis.

Hal tersebut diwujudkan melalui pengembangan portofolio produk dan layanan perbankan digital yang komprehensif, baik untuk segmen ritel maupun korporasi, dengan proses layanan yang dirancang secara digital end-to-end guna meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan kualitas pengalaman nasabah dalam bertransaksi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi atau Bright Gas ukuran 5,5 kilogram (kg) dan 12 kg masih berlaku sama di seluruh Indonesia hingga Minggu (28/6/2026).

Berdasarkan informasi resmi Pertamina, pembaruan harga terakhir dilakukan pada 18 April 2026. Harga tersebut merupakan harga jual ex-agen yang sudah termasuk margin agen, PPN, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Bright Gas mulai 18 April 2026. Saat itu, harga Bright Gas 5,5 kg naik sekitar 18 persen, sedangkan Bright Gas 12 kg juga mengalami kenaikan dengan besaran yang hampir sama.

Meski demikian, hingga akhir Juni 2026 belum ada perubahan harga baru, sehingga masyarakat masih mengacu pada tarif yang berlaku sejak April lalu.

Berikut daftar harga resmi Bright Gas 5,5 kg dan Bright Gas 12 kg di berbagai provinsi di Indonesia.

Daftar harga LPG 5,5 kg dan 12 kg di setiap provinsi

Berdasarkan informasi resmi Pertamina, berikut harga Bright Gas per tabung yang berlaku hingga Minggu (28/6/2026).

1. Aceh

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

2. Sumatera Utara

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

3. Sumatera Barat

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

4. Riau

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

5. Kepulauan Riau

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

6. Free Trade Zone (FTZ) Batam

• Bright Gas 12 kg: Rp 208.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 100.000

7. Jambi

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

8. Bengkulu

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

9. Sumatera Selatan

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

10. Bangka Belitung

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

11. Lampung

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

12. DKI Jakarta

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

13. Banten

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

14. Jawa Barat

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

15. Jawa Tengah

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

16. DI Yogyakarta

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

17. Jawa Timur

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

18. Bali

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

19. Nusa Tenggara Barat (NTB)

• Bright Gas 12 kg: Rp 228.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 107.000

20. Nusa Tenggara Timur (NTT)

• Belum tersedia SPBE.

ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi Pekerja memasang segel pada tabung gas 12 kg di distributor gas nonsubsidi di Bandung, Jawa Barat, Senin (20/4/2026). PT Pertamina Patra Niaga menetapkan harga baru produk Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi untuk tabung 5,5 kg naik sebesar Rp17.000 atau menjadi Rp107.000 per tabung, dan tabung 12 kg menjadi Rp228.000 atau mengalami kenaikan Rp36.000 dari harga sebelumnya.

21. Kalimantan Barat

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

22. Kalimantan Tengah

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

23. Kalimantan Selatan

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

24. Kalimantan Timur

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

25. Kalimantan Utara (Tarakan)

• Bright Gas 12 kg: Rp 265.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 124.000

26. Sulawesi Utara

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

27. Gorontalo

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

28. Sulawesi Tengah

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

29. Sulawesi Tenggara

• Bright Gas 12 kg: Rp 238.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 114.000

30. Sulawesi Selatan

• Bright Gas 12 kg: Rp 230.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 111.000

31. Sulawesi Barat

• Belum tersedia SPBE.

32. Maluku (Ambon)

• Bright Gas 12 kg: Rp 285.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 134.000

33. Maluku Utara

• Belum tersedia SPBE.

34. Papua (Jayapura)

• Bright Gas 12 kg: Rp 285.000
• Bright Gas 5,5 kg: Rp 134.000

35. Papua Barat

• Belum tersedia SPBE.

36. Papua Selatan

• Belum tersedia SPBE.

37. Papua Pegunungan

• Belum tersedia SPBE.

38. Papua Tengah

• Belum tersedia SPBE.

39. Papua Barat Daya

• Belum tersedia SPBE.

DOK. PERTAMINA Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri beserta tim relawan Pertamina Peduli, mengawal pengiriman 144 tabung LPG Bright Gas 12 kilogram (KG) ke Kabupaten Bener Meriah, salah satu lokasi terdampak bencana di wilayah Aceh Timur, yang saat ini masih terisolir.

Ketentuan harga Bright Gas

Pertamina menjelaskan, harga yang tercantum merupakan harga jual ex-agen yang berlaku untuk wilayah dengan radius maksimal 60 kilometer dari SPBE.

Untuk lokasi yang berada di luar radius tersebut, harga dapat bertambah sesuai biaya distribusi yang dikenakan secara wajar.

Selain itu, harga jual Bright Gas sudah mencakup margin agen, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlu diketahui pula, hingga saat ini belum tersedia SPBE untuk distribusi Bright Gas di sejumlah wilayah, yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

Bisnis.com, JAKARTA— Layanan internet tetap nirkabel atau Fixed Wireless Access (FWA) berbasis 5G diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru industri telekomunikasi global, termasuk di Indonesia. Layanan ini akan masuk ke wilayah yang sulit dijangkau oleh serat optik atau layanan fiber to the home (FTTH).

Di tengah rendahnya penetrasi jaringan serat optik (fiber) ke rumah tangga yang baru mencapai sekitar 21%, teknologi FWA dinilai mampu memperluas akses broadband dengan kualitas yang mendekati layanan fiber sekaligus membuka peluang pendapatan baru bagi operator telekomunikasi.

Head of Network Solutions Ericsson South East Asia Stanislaus Bawono mengatakan tren industri telekomunikasi global saat ini mulai bergerak ke arah layanan broadband rumah berbasis 5G FWA.

“Jadi memang trennya itu adalah menuju ke 5G FWA broadband-nya. Jadi kita lihat ini akan menjadi salah satu bigger tren selain differentiated connectivity, yaitu Fixed Wireless Access,” kata Stanislaus dalam pemaparan Ericsson Mobility Report 2026.

Menurutnya, peluang pengembangan FWA 5G di Indonesia masih sangat besar mengingat penetrasi broadband tetap masih relatif rendah. Kondisi tersebut membuat masih banyak rumah tangga yang belum terjangkau layanan internet berbasis fiber.

“Jadi banyak peluang sebenarnya bahwa dari seluruh populasi kita tuh untuk bisa dicover oleh 5G Fixed Wireless Access juga,” ujarnya.

Dia menjelaskan layanan FWA berbasis 5G mulai berkembang dari model sebelumnya yang banyak memanfaatkan jaringan 4G dan berbasis kuota. Kini, sejumlah operator di berbagai negara menawarkan layanan dengan komitmen kecepatan tertentu sehingga semakin mendekati pengalaman penggunaan internet fiber.

“Jadi sebetulnya banyak operator di seluruh dunia menjual fiber-like connection yang menggunakan teknologi 5G,” katanya.

Permintaan terhadap layanan tersebut juga terus meningkat di berbagai negara. Di Amerika Serikat, layanan FWA menjadi salah satu motor pertumbuhan pelanggan broadband rumah. Tiga operator besar, yakni T-Mobile, Verizon, dan AT&T, secara kolektif telah mengakuisisi lebih dari 14 juta pelanggan FWA hingga awal 2026. Sementara itu, di India jumlah pelanggan FWA telah mencapai hampir 17 juta pada kuartal I/2026.

Stanislaus menilai perkembangan FWA tidak terlepas dari perluasan cakupan jaringan 5G, terutama pada spektrum mid-band seperti 2,6 GHz dan 3,5 GHz yang dinilai paling optimal untuk menghadirkan kemampuan penuh teknologi 5G.

Dia menjelaskan cakupan populasi jaringan 5G mid-band secara global saat ini telah mencapai sekitar 55%-60%. Namun, tingkat adopsinya berbeda-beda di setiap wilayah. China dan India telah mencatat cakupan populasi 5G mendekati 95%, sedangkan kawasan Asia Pasifik di luar kedua negara tersebut masih berada di kisaran 35%.

Menurutnya, kombinasi spektrum mid-band dengan spektrum low-band yang saat ini telah digunakan operator dapat meningkatkan kualitas layanan, memperluas cakupan jaringan, serta memperbaiki pengalaman pengguna saat berpindah lokasi. Selain itu, ketersediaan spektrum mid-band yang memadai juga memungkinkan operator menghadirkan berbagai layanan baru yang lebih bernilai tambah.

“Kalau kita punya mid-band yang cukup luas, kita bisa menggunakan layanan yang berbeda sehingga operator bisa mendapatkan potential revenue yang berbeda,” ujarnya.

Trafik FWA Melonjak

Ericsson Mobility Report Juni 2026 mencatat kontribusi trafik FWA terhadap total trafik data seluler global akan meningkat dari sekitar 27% pada 2025 menjadi lebih dari 36% pada 2031.

Secara keseluruhan, trafik data seluler global diproyeksikan melonjak dari 203 exabyte (EB) per bulan pada 2025 menjadi 515 EB per bulan pada 2031. Dari jumlah tersebut, trafik FWA diperkirakan meningkat dari sekitar 55 EB menjadi 187 EB per bulan atau tumbuh sekitar 240% dalam enam tahun.

Pertumbuhan trafik FWA tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan trafik data seluler non-FWA yang diproyeksikan meningkat dari 146 EB menjadi 328 EB per bulan pada periode yang sama.

Ericsson juga memperkirakan porsi trafik data yang berjalan di jaringan 5G akan meningkat dari 48% pada 2025 menjadi 85% pada 2031. Peningkatan tersebut didorong oleh semakin luasnya penggunaan aplikasi berbasis kecerdasan buatan generatif (generative artificial intelligence/GenAI), perangkat extended reality (XR), layanan video streaming, serta ekspansi FWA di wilayah yang belum terjangkau jaringan broadband tetap berbasis fiber.

Di sisi lain, Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur ICT Institute Heru Sutadi menilai potensi FWA 5G di Indonesia cukup besar, terutama untuk memperluas akses broadband di wilayah yang belum terjangkau jaringan fiber optik. Menurutnya, dibandingkan membangun jaringan kabel, FWA dapat diimplementasikan lebih cepat dengan investasi yang relatif lebih efisien.

“Ini bisa menjadi salah satu sumber pendapatan baru bagi operator. Namun saya tidak melihat FWA sebagai satu-satunya penopang pengembalian investasi 5G,” kata Heru kepada Bisnis, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, operator juga perlu mengembangkan sumber monetisasi lain dari jaringan 5G, mulai dari layanan enterprise, sektor industri, Internet of Things (IoT), hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Dengan demikian, pemanfaatan 5G tidak hanya bergantung pada layanan broadband rumah.

Heru menilai tantangan pengembangan FWA di Indonesia berasal dari kombinasi sejumlah faktor, tetapi yang paling mendasar adalah ketersediaan spektrum dan cakupan jaringan 5G yang masih terbatas. Tanpa spektrum yang memadai, kualitas layanan FWA akan sulit optimal.

Di sisi lain, pada wilayah yang telah dilayani jaringan fiber optik, FWA harus mampu menawarkan keunggulan yang jelas agar dapat bersaing. Sebaliknya, di daerah yang belum terjangkau fiber, FWA justru memiliki peluang pertumbuhan yang besar.

“Jadi keberhasilan FWA sangat bergantung pada strategi operator dalam memilih pasar yang tepat, didukung kebijakan spektrum yang memadai dari pemerintah,” katanya.