Purwakarta (ANTARA) - Jasa Marga kembali melanjutkan pekerjaan pemeliharaan ruas jalan Tol Cipularang dan Padaleunyi selama beberapa hari ke depan, mulai Senin (3/11) hingga Sabtu (8/11), untuk memenuhi standar pelayanan minimal jalan tol.

Senior Manager Representative Office 3 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Agni Mayvinna dalam keterangannya di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa, menyampaikan kegiatan pemeliharaan jalan Tol Cipularang dan Padaleunyi dilaksanakan di sejumlah titik.

"Untuk pekerjaannya meliputi rekonstruksi perkerasan, scrapping filling overlay dan pengecatan marka jalan," ujarnya.

Di ruas Tol Cipularang arah Bandung, kata dia, dilakukan pekerjaan rekonstruksi rigid dan blacktop digelar di Lajur 1 dan Lajur Pendakian KM 88+178 sampai KM 115+701.

Di jalur arah Bandung, juga dilakukan pengecatan marka jalan, yakni di Lajur 1, KM 70+347 sampai KM 115+646.

Kemudian pekerjaan di ruas Tol Cipularang arah Jakarta, juga dilakukan pekerjaan rekonstruksi rigid dan blacktop di Lajur 1 KM 110+742 sampai KM 83+358. Selain itu juga di Lajur Bahu Luar, KM 100+400 sampai KM 99+539.

Lalu dikerjakan pula ramp dan akses di Lajur 1-2, Akses Keluar-Masuk Jatiluhur, GT Jatiluhur 2. Selain itu juga dilakukan pengecatan jalan di Lajur 1, KM 109+575 sampai KM 70+931.

Selain itu, pengerjaan pemeliharaan jalan tol juga dilakukan di ruas Tol Padaleunyi arah Cileunyi, di antaranya di Lajur 1, KM 121+185 sampai KM 124+889, bahu luar, KM 129+000 sampai KM 130+795 serta di sejumlah titik jalan tol lainnya.

Untuk di arah Padalarang, pengerjaan dilakukan Lajur 1, KM 131+400 sampai KM 131+362.

Seiring dengan adanya pekerjaan pemeliharaan ruas jalan Tol Cipularang dan Padaleunyi, menurut dia, maka lajur yang menjadi objek pekerjaan untuk sementara tidak dapat dilintasi selama pekerjaan berlangsung.

"Namun, lajur lainnya dapat digunakan sebagai lajur lalu lintas. Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat pekerjaan tersebut," ujarnya.

Dia juga mengimbau pengguna jalan agar tetap berhati-hati, memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan arahan petugas di lapangan.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terkait pemberdayaan masyarakat, di Istana Negara, Selasa (4/11/2025). Salah satu pembahasan di rapat itu adalah pemberdayaan para pedagang.

Prabowo melarang keras pedagang menjual pakaian bekas atau balpres impor. Larangan ini ditegaskan kembali oleh Menteri UMKM Maman Abdurachman seusai rapat kepada media.

Maman menjelaskan salah satu petunjuk dan arahan dari Presiden Prabowo yang diberikan dalam rapat, yakni meminta dirinya memikirkan solusi agar para pedagang pakaian bekas ini tetap bisa berjualan.

"Nah ditugaskan kepada kami, Kementerian UMKM, untuk segara menindaklanjuti subtitusi produk barang yang akan menggantikan para pengusaha di beberapa daerah-daerah thrifting ini untuk dia bisa berjalan produk-produk lokal, domestik kita" kata Maman.

Nantinya, lanjut Maman, Kementerian UMKM akan mendorong para penjual pakaian bekas ini bisa menyerap hasil pakaian dari produsen UMKM lokal.

"Itu petunjuk dan arahan dari Pak Presiden, artinya kita tetap memikirkan solusi bagaimana mereka juga bisa melanjutkan usahanya pada saat thrifting ini juga ditindaklanjuti," tegas Maman.

Maman menjelaskan bahwa secara aturan melakukan importasi pakaian besar tidak diperbolehkan. Selain itu pemerintah juga ingin mendorong para produsen pakaian lokal agar bisa berkembang.

"Jadi punya market dan bisa mendapatkan akses penjualan di dalam negeri," ujarnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

MAGELANG - Bareskrim Polri membongkar aktivitas penambangan pasir ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi , Magelang, Jawa Tengah, Senin (3/11/2025). Penindakan hukum ini dilakukan setelah menindaklanjuti laporan masyarakat dan informasi kementerian dan lembaga.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Moh Irhamni mengatakan, terdapat 36 titik lokasi tambang pasir illegal di kawasan tersebut. Selain itu ditemukan juga 39 depo pasir yang tersebar di lima kecamatan yaitu Srumbung, Salam, Muntilan, Mungkid, dan Sawangan.

Dalam operasi bersama ini, petugas menindak lokasi penambangan ilegal di Alur Sungai Batang, Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung, serta depo pasir di Tejowarno, Tamanagung, Muntilan, Kabupaten Magelang.

Lokasi-lokasi ini diketahui tidak memiliki izin usaha pertambangan dan berada dalam kawasan taman nasional. "Aktivitas tambang pasir ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi menimbulkan kerugian besar bagi negara dan merusak ekosistem yang seharusnya dilindungi. Kami tidak hanya menindak pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri jaringan yang terlibat dari hulu hingga hilir," ujar Irhamni, Senin (3/11/2025).

Polisi langsung menyita 6 unit excavator dan 4 unit dump truck dari lokasi. Aktivitas tambang tersebut diketahui telah beroperasi sekitar 1,5 tahun dengan luas bukaan lahan 6,5 hektare dan nilai transaksi keuangan mencapai Rp48 miliar.

Menurut dia, seluruh aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Magelang dalam dua tahun terakhir nilai transaksinya diperkirakan mencapai Rp3 triliun.

"Penertiban ini bukan semata penindakan, tapi juga memastikan kelestarian alam terjaga dan kekayaan negara dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat," ucapnya.

Dia turut mengapresiasi dukungan masyarakat dan tokoh lokal yang aktif memberikan informasi terkait aktivitas tambang ilegal di wilayahnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa siap melarang atau menindak tegas impor baju bekas ilegal dari luar negeri yang beredar di Indonesia.

"Jadi sekarang rupanya banyak barang ilegal, kita akan tutup. Nanti pakaian-pakaian itu juga yang ilegal-ilegal kita tutup semua," ujar Purbaya di Jakarta, Senin.

Dirinya akan memerintahkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai untuk bergerak lebih keras ke depan terhadap impor pakaian-pakaian bekas ilegal dari luar negeri, dalam rangka melindungi dan menghidupkan industri garmen dan tekstil domestik.

Purbaya mengatakan bahwa banyak pedagang pakaian thrifting yang mencari nafkah dari situ, namun keuntungan yang mereka peroleh hanya bersifat jangka pendek dan secara jangka panjang mematikan industri domestik yang memberikan lapangan kerja kepada banyak masyarakat.

"Kalau saya berubah saja, jadi barang-barang dalam negeri saja dengan peraturan yang sesuai, maka dia bisa berdagang itu nanti pelan-pelan. Industri domestik hidup, dan nantinya lapangan kerja lebih hidup, sehingga dia juga mungkin bisa usaha yang lain dengan ada konsumen yang beli karena daya beli masyarakat bagus ketika banyak pekerjaan di mana-mana," katanya.

Purbaya siap bertindak keras terhadap peredaran barang ilegal, terutama barang ilegal asing, dalam rangka melindungi pasar domestik yang mendominasi 90 persen arah kebijakan ekonomi nasional.

"Kalau kita buka semua untuk barang-barang produksi asing tadi yang ilegal, pasar kita dikuasai asing. Apa kita mau begitu? Nanti masyarakat kita komplain lagi kenapa tidak ada lapangan kerja, kenapa tidak ada ini dan itu. Tapi (begitu) kita akan tutup, sebagian pemain yang diuntungkan ribut," katanya.

Purbaya mengatakan bahwa kebijakannya untuk menindak keras impor pakaian bekas ilegal adalah untuk kebijakan nasional dalam rangka melindungi industri tekstil dan garmen dalam negeri.

"Kebijakannya untuk kebijakan nasional. Kalau tekstil kita mau hidup, kalau industri garmen domestik mau hidup, kita harus buat basis domestik (domestic base) yang kuat. Nanti kalau mereka makin kuat, daya saing mereka pasti makin bagus.
Baru kita buka serang pasar di luar negeri dengan produk dalam negeri kita," katanya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - BPOM mengungkap 23 produk kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang.

Temuan ini bukan sekadar angka. Di baliknya, terdapat ancaman nyata terhadap kesehatan konsumen. Dari hasil sampling dan pengujian, seluruh temuan tersebut positif mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen.

Bahan dilarang dan/atau berbahaya yang ditemukan, yaitu merkuri, asam retinoat, hidrokuinon, pewarna merah K3 dan K10, serta pewarna acid orange 7.

Efek yang ditimbulkan mulai dari risiko kesehatan ringan hingga berat. Merkuri dapat mengakibatkan terjadinya perubahan warna kulit berupa bintik-bintik hitam (ochronosis), reaksi alergi, iritasi kulit, sakit kepala, diare, muntah-muntah, bahkan kerusakan ginjal.

Asam retinoat dapat mengakibatkan kulit kering, rasa terbakar, dan perubahan bentuk atau fungsi organ janin bagi wanita hamil (bersifat teratogenik).

Kemudian bahaya hidrokuinon pada kosmetik yaitu dapat mengakibatkan hiperpigmentasi, ochronosis, serta perubahan warna kornea dan kuku. Timbal pada kosmetik dapat merusak fungsi organ dan sistem tubuh. Sementara bahan pewarna yang dilarang (merah K3, K10, dan acid orange 7) dapat menyebabkan kanker (bersifat karsinogenik), kerusakan hati, dan kerusakan sistem saraf serta otak.

Sebagian besar temuan ini masih didominasi kosmetik yang diproduksi berdasarkan kontrak produksi, yaitu sebanyak 15 produk. Sementara itu, 2 produk merupakan produk kosmetik lokal, 5 produk merupakan kosmetik impor, dan 1 produk merupakan kosmetik tanpa izin edar. Daftar 23 temuan produk kosmetik mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang dapat dilihat pada Lampiran.

“BPOM telah menindak tegas temuan kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang ini. BPOM telah mencabut izin edar produk serta melakukan penghentian sementara kegiatan (PSK), yang meliputi penghentian kegiatan produksi, peredaran, dan importasi,” tegas Kepala BPOM Taruna Ikrar dilansir dari laman resmi BPOM.

BPOM telah memerintahkan pelaku usaha untuk melakukan penarikan dan pemusnahan produk yang menjadi temuan.

“Selain itu, BPOM melalui 76 unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh Indonesia telah melakukan penertiban ke fasilitas produksi dan peredaran kosmetik, termasuk retail,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, BPOM juga melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap kegiatan produksi dan peredaran kosmetik mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang, khususnya kosmetik yang diproduksi oleh pihak tidak berhak atau tidak memiliki kewenangan. Jika ditemukan adanya indikasi pidana, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM akan menindaklanjuti melalui proses pro-justitia.

“Pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu, dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah.” urai Taruna Ikrar.

BPOM mengimbau seluruh pelaku usaha untuk menjalankan bisnis sesuai regulasi yang berlaku. Masyarakat juga diminta lebih cermat dan kritis dalam memilih produk kosmetik. Jangan tergoda oleh janji instan atau iklan/promosi yang mengorbankan kesehatan jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA - BPOM mengungkap 23 produk kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang.

Temuan ini bukan sekadar angka. Di baliknya, terdapat ancaman nyata terhadap kesehatan konsumen. Dari hasil sampling dan pengujian, seluruh temuan tersebut positif mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen.

Bahan dilarang dan/atau berbahaya yang ditemukan, yaitu merkuri, asam retinoat, hidrokuinon, pewarna merah K3 dan K10, serta pewarna acid orange 7.

Efek yang ditimbulkan mulai dari risiko kesehatan ringan hingga berat. Merkuri dapat mengakibatkan terjadinya perubahan warna kulit berupa bintik-bintik hitam (ochronosis), reaksi alergi, iritasi kulit, sakit kepala, diare, muntah-muntah, bahkan kerusakan ginjal.

Asam retinoat dapat mengakibatkan kulit kering, rasa terbakar, dan perubahan bentuk atau fungsi organ janin bagi wanita hamil (bersifat teratogenik).

Kemudian bahaya hidrokuinon pada kosmetik yaitu dapat mengakibatkan hiperpigmentasi, ochronosis, serta perubahan warna kornea dan kuku. Timbal pada kosmetik dapat merusak fungsi organ dan sistem tubuh. Sementara bahan pewarna yang dilarang (merah K3, K10, dan acid orange 7) dapat menyebabkan kanker (bersifat karsinogenik), kerusakan hati, dan kerusakan sistem saraf serta otak.

Sebagian besar temuan ini masih didominasi kosmetik yang diproduksi berdasarkan kontrak produksi, yaitu sebanyak 15 produk. Sementara itu, 2 produk merupakan produk kosmetik lokal, 5 produk merupakan kosmetik impor, dan 1 produk merupakan kosmetik tanpa izin edar. Daftar 23 temuan produk kosmetik mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang dapat dilihat pada Lampiran.

“BPOM telah menindak tegas temuan kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang ini. BPOM telah mencabut izin edar produk serta melakukan penghentian sementara kegiatan (PSK), yang meliputi penghentian kegiatan produksi, peredaran, dan importasi,” tegas Kepala BPOM Taruna Ikrar dilansir dari laman resmi BPOM.

BPOM telah memerintahkan pelaku usaha untuk melakukan penarikan dan pemusnahan produk yang menjadi temuan.

“Selain itu, BPOM melalui 76 unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh Indonesia telah melakukan penertiban ke fasilitas produksi dan peredaran kosmetik, termasuk retail,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, BPOM juga melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap kegiatan produksi dan peredaran kosmetik mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang, khususnya kosmetik yang diproduksi oleh pihak tidak berhak atau tidak memiliki kewenangan. Jika ditemukan adanya indikasi pidana, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM akan menindaklanjuti melalui proses pro-justitia.

“Pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu, dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah.” urai Taruna Ikrar.

BPOM mengimbau seluruh pelaku usaha untuk menjalankan bisnis sesuai regulasi yang berlaku. Masyarakat juga diminta lebih cermat dan kritis dalam memilih produk kosmetik. Jangan tergoda oleh janji instan atau iklan/promosi yang mengorbankan kesehatan jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap alasan belum memberikan restu kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) untuk menaikkan tarif Jalan Tol Cikampek - Purwakarta - Padalarang (Cipularang).

Sekretaris BPJT Kementerian PU, Ni Komang Rasminiati menjelaskan bahwa Tol Cipularang saat ini dalam tahap pemenuhan kriteria terkait kualitas jalan. Apabila usulan tersebut telah dipenuhi BUJT, maka penyesuaian tarif bakal segera dijalankan dalam waktu dekat.

"Saat ini Cipularang lagi melaksanakan tindak lanjut perbaikan hasil pemeriksaan SPM untuk usulan penyesuaian tarif. Targetnya kalau mereka bisa menindaklanjuti secepatnya, harusnya hak mereka untuk melakukan penyesuaian tarif setiap 2 tahun sekali itu bisa kita tindak lanjuti," jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (31/10/2025).

Untuk diketahui, penyesuaian tarif tol ini telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang No. 38/2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 15/2005 tentang Jalan Tol.

Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun sekali oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi.

Sementara pada kesempatan berbeda, manajemen Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division melalui Representative Office 3 mengaku tengah melaksanakan pemeliharaan jalan di Ruas Tol Cipularang.

Senior Manager Representative Office 3, Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Agni Mayvinna menyebut pemeliharaan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tetap terjaga.

Adapun, ruang lingkup perbaikan Tol Cipularang yang saat ini dikerjakan mencakup rekonstruksi perkerasan jalan hingga pengecatan marka.

"Pekerjaan pemeliharaan Jalan Tol Cipularang dan Padaleunyi yang dilakukan berupa rekonstruksi perkerasan, Scrapping Filling Overlay (SFO) dan Pengecatan Marka Jalan. Pekerjaan pemeliharaan jalan ini akan dilaksanakan mulai hari Minggu, 26 Oktober 2025 hingga Sabtu, 01 November 2025," pungkas Agni.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjelaskan alasan di balik belum naiknya tarif di Jalan Tol Cipularang. Hingga saat ini, ruas tol yang menghubungkan Jakarta-Bandung itu masih dalam proses pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang menjadi syarat utama sebelum penyesuaian tarif dapat dilakukan.

Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU Ni Komang Rasminiati mengatakan, pihak pengelola Tol Cipularang saat ini tengah menindaklanjuti hasil pemeriksaan terkait pemenuhan SPM, sebagai dasar pengajuan kenaikan tarif.

"Saat ini Cipularang lagi melaksanakan tindak lanjut perbaikan hasil pemeriksaan SPM untuk usulan penyesuaian tarif. Targetnya kalau mereka bisa menindaklanjuti secepatnya, harusnya hak mereka untuk melakukan penyesuaian tarif setiap 2 tahun sekali itu bisa kita tindak lanjuti," ujar Komang dalam Media Briefing di kantornya, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Ia menjelaskan, penyesuaian tarif tol pada prinsipnya dilakukan secara berkala setiap dua tahun sekali sesuai regulasi. Namun, setiap ruas tol memiliki waktu dan proses yang berbeda, tergantung dari hasil evaluasi dan pemenuhan SPM oleh masing-masing badan usaha jalan tol (BUJT).

"Mungkin itu kalau progres secara keseluruhan, dari seluruh ruas jalan tol yang sudah beroperasi, mereka secara reguler melakukan penyesuaian tarif reguler itu setiap 2 tahun sekali, dan itu berbeda-beda waktunya," jelasnya.

"Nanti kalau misalkan Bapak-Ibu ingin melihat progres pemeriksaan SPM, bisa mengakses website-nya www.bpjt.bu.go.id, di sana ada data-data terkait dengan hasil self-assessment yang mereka lakukan dan juga hasil pemenuhan terhadap perbaikan SPM dari aspek teknis yang sudah ditindaklanjuti oleh masing-masing BUJT," sambung dia.

Adapun penundaan penyesuaian tarif Tol Cipularang juga beriringan dengan kegiatan pemeliharaan besar yang tengah dilakukan oleh Jasa Marga melalui Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan layanan agar memenuhi SPM, termasuk rekonstruksi perkerasan, perbaikan lajur, hingga pengecatan marka jalan.

Berdasarkan keterangan resmi Jasa Marga, pemeliharaan di Tol Cipularang berlangsung sejak 26 Oktober hingga 1 November 2025. Di ruas Cipularang, pekerjaan mencakup rekonstruksi rigid dan blacktop di beberapa titik antara KM 67+410 hingga KM 115+701 arah Bandung, serta KM 87+899 hingga KM 107+989 arah Jakarta. Selain itu, juga dilakukan pengecatan marka jalan di sepanjang KM 84+050 hingga KM 115+500.

Selama pekerjaan berlangsung, beberapa lajur akan ditutup sementara namun lajur lainnya tetap bisa dilalui kendaraan.

Jasa Marga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang timbul, dan mengimbau pengguna jalan untuk berhati-hati serta memperhatikan rambu dan arahan petugas di lapangan.

"Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat pekerjaan tersebut. Dihimbau kepada pengguna jalan agar tetap berhati-hati, memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan arahan petugas di lapangan, mengatur waktu dan rute perjalanan, serta memastikan kecukupan saldo kartu uang elektronik guna kelancaran dalam perjalanan," tulis Jasa Marga dalam keterangan resminya, Senin (27/10/2025).

Dengan proses pemenuhan SPM dan pemeliharaan yang masih berjalan, tarif Tol Cipularang dipastikan belum akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat hingga seluruh persyaratan teknis dan administrasi dinyatakan terpenuhi.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan bank-bank milik negara (Himbara) agar tidak menyalurkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang sudah dikuras dari BI ke konglomerat.

Dana tersebut, kata dia, harus benar-benar diarahkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat, bukan memperkuat pelaku usaha besar atau memperlemah nilai tukar rupiah.

"Bank yang dikasih yang Rp200 triliun seperti apa? Sebetulnya kita minta ke perbankan, yang minta dana itu jangan Anda kasih ke konglomerat itu. Dan enggak boleh beli dolar, karena kalau enggak rupiahnya akan diperlemah. Tapi yang lain, ya bebas sebetulnya," ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10).

Ia menjelaskan kebijakan penempatan dana pemerintah di perbankan dilakukan dengan memanfaatkan keahlian sistem perbankan dalam menyalurkan kredit tanpa intervensi langsung dari pemerintah.

"Jadi sebetulnya yang saya jalankan adalah memindahkan uang ke sana. Harusnya saya enggak peduli apa-apa. Saya memakai ekspertis dari sistem perbankan untuk menyalurkan dana itu ke perekonomian tanpa intervensi saya sebetulnya, maunya begitu," ujarnya.

Purbaya menilai mekanisme ini seharusnya berjalan secara alami jika sistem perbankan nasional berfungsi dengan baik. Dana segar yang masuk ke bank akan mendorong kompetisi penyaluran kredit ke proyek-proyek produktif dan berdampak luas pada masyarakat.

"Kalau normal sistem perbankannya bagus, dia akan nyebar ke sistem perbankan pertama, kemudian ke kredit dan lain-lain. Itu akan menggerakkan perekonomian," kata dia.

Ia menambahkan pemerintah juga telah meminta Bank Indonesia (BI) untuk tidak menyerap dana tersebut agar peredaran uang di sistem keuangan tetap meningkat.

"Saya pesan ke bank sentral, jangan diserap ya dana itu. Jadi uangnya kan sekarang di brankas mereka banyak. Kalau mereka taruh di brankas terus rugi, dia bayar sama saya hampir 4 persen. Dia terpaksa menyalurkan uang itu mungkin pertama di InterBank, di tempat lain, di kredit, akhirnya pasti kredit," ucapnya.

Menurut Purbaya, persaingan antar bank dalam menyalurkan kredit justru berdampak positif bagi dunia usaha.

Bunga pinjaman turun karena bank berebut proyek-proyek yang layak, sementara bunga deposito ikut menurun sehingga masyarakat terdorong membelanjakan uangnya.

"Kredit pasti cari yang bagus-bagus, ada proyek-proyek bagus, banknya terbatas berebut. Bunga akan turun. Jadi saya ciptakan mereka untuk berkompetisi di perekonomian, supaya bunga banyak pinjaman. Sekarang udah turun cukup, bunga deposito juga turun sehingga orang yang punya uang banyak enggak sayang lagi naruh uangnya di bank, gue belanjain ya sekarang," paparnya.

Ia menilai dampak kebijakan ini sudah mulai terlihat dari meningkatnya konsumsi masyarakat.

"Itu salah satu impact dari turunnya opportunity cost of money. Dan kita lihat tadi, dia udah suka belanja lagi. Sepatunya baru kali sekarang baru beli kemarin. Karena sekarang bunganya lebih sedikit di bank sentral. Jadi itu utamanya, kita enggak intervensi macam-macam," tutur Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya menempatkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang selama ini mengendap di BI ke lima bank Himbara. Langkah ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian rakyat melalui ekspansi kredit.

Dana tersebut dibagi ke Bank Rakyat Indonesia (Rp55 triliun), Bank Negara Indonesia (Rp55 triliun), Bank Mandiri (Rp55 triliun), Bank Tabungan Negara (Rp25 triliun), dan Bank Syariah Indonesia (Rp10 triliun).

Purbaya menilai kebijakan tersebut telah meningkatkan peredaran uang primer (base money) hingga 13,5 persen pada September 2025. Ia menilai capaian itu menunjukkan arah kebijakan berjalan sesuai target. Menurutnya, selama ini dana pemerintah di BI hanya mengendap tanpa memberi manfaat bagi ekonomi riil.

pekerjaan pemeliharaan jalan ini berlangsung mulai Minggu (26/10) hingga Sabtu (1/11)

Purwakarta (ANTARA) - PT Jasamarga melanjutkan pemeliharaan sejumlah titik ruas Jalan Tol Cipularang dan Padaleunyi untuk meningkatkan kualitas layanan jalan tol sekaligus memenuhi standar pelayanan minimal jalan tol.

Senior Manager Representative Office 3 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Agni Mayvinna dalam keterangannya di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa, mengatakan pekerjaan pemeliharaan jalan ini berlangsung mulai Minggu (26/10) hingga Sabtu (1/11).

Pekerjaan pemeliharaan jalan Tol Cipularang dan Padaleunyi di antaranya kegiatan pengerjaan rekonstruksi perkerasan, scrapping filling overlay serta pengecatan marka jalan.

Di ruas Tol Cipularang arah Bandung pekerjaannya meliputi rekonstruksi rigid dan blacktop (arah Bandung) di lajur 1 dan lajur pendakian, di KM 67+410 sampai KM 84+623 serta di lajur bahu luar KM 115+646 sampai KM 115+701.

Kemudian di ruas Tol Cipularang arah Jakarta pekerjaan rekonstruksi rigid dan blacktop berlangsung di lajur satu KM 107+989 sampai KM 105+047, serta di lajur bahu luar KM 100+400 sampai KM 87+899.

Selain itu ada pula pengerjaan ramp dan akses di lajur bahu luar dan lajur 1-2, akses Keluar GT Jatiluhur, serta akses GT Kalihurip Utama 1, 2 dan 4 (satelit).

Pengerjaan lainnya ialah pengecatan marka jalan pada lajur 1, KM 115+500 sampai KM 84+050.

Kemudian di ruas Tol Padaleunyi, di antaranya pekerjaan rekonstruksi rigid dan blacktop di ramp dan akses Keluar GT Moch Toha, GT Kopo dan GT Padalarang dan GT Pasir Koja.

Selanjutnya pekerjaan scrapping, filling, dan overlay, ruas Tol Padaleunyi arah Cileunyi, dilaksanakan di lajur tiga, KM 145+813 sampai KM 145+943. Sedangkan di arah Padalarang, pengerjaan dilakukan di lajur dua KM 151+356 sampai KM 131+800.

Untuk pengecatan marka jalan dilaksanakan di lajur 1, KM 126+700 sampai KM 140+600 sebanyak 14 titik pekerjaan.

Agni mengatakan pekerjaan jalan di ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi ini dilaksanakan oleh pihak Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division melalui Representative Office 3 bekerja sama dengan PT Jasamarga Tollroad Maintenance.

Lajur yang menjadi objek pekerjaan untuk sementara tidak dapat dilintasi selama pekerjaan berlangsung. Namun, lajur lainnya dapat digunakan sebagai lajur lalu lintas.

Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat pekerjaan tersebut. Diimbau kepada pengguna jalan agar tetap berhati-hati, memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan arahan petugas di lapangan.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Hubungan antara Inggris dan Uni Eropa (UE) meradang. Keduanya panas karena keju dan susu.

Hal ini akibat larangan impor yang diberlakukan Inggris. Sejak April, Inggris melarang warganya membawa semua keju, produk susu dan berbagai macam daging dari UE, bahkan untuk konsumsi pribadi.

Larangan tersebut diperlukan untuk mencegah kemungkinan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di antara ternak Inggris. Wabah dilaporkan telah menyebar di Eropa awal tahun ini.

Para wisatawan Inggris yang bepergian ke benua Eropa telah diperingatkan untuk tidak membawa pulang bahan makanan seperti keju, chorizo, ham Serrano, atau roti lapis yang mengandung berbagai macam "produk terlarang". Ini pun berlaku bagi makanan yang disegel atau dibeli di toko bebas bea di bandara.

Larangan tersebut juga berlaku untuk kue, biskuit, dan cokelat yang mengandung produk susu mentah atau krim segar dalam jumlah tinggi. Mereka yang kedapatan membawa barang terlarang diberitahu bahwa mereka harus menyerahkannya di perbatasan atau barang tersebut akan disita dan dimusnahkan, dengan dikenakan denda sebesar £5.000 (sekitar Rp 111 juta).

Meski begitu, larangan yang diberlakukan Inggris tidak berlaku untuk impor pangan komersial. Karena produk tersebut harus menjalani persyaratan biosekuriti yang lebih ketat, seperti perlakuan panas dan sertifikat kesehatan hewan, kata Inggris.

Hal ini pun mendapat kecaman dari negara UE, Prancis misalnya. Toko-toko keju di Paris mengatakan pembatasan tersebut telah berdampak pada penjualan ke basis pelanggan yang vital.

"Turis sangat penting, terutama orang Inggris," ujar Alexandre Vilaca, pendiri dan manajer Fromagerie Ferdinand di Paris, mengutip CNBC International, Selasa (28/10/2025).

"Beberapa tahun terakhir ini, sangat penting untuk memiliki klien dari Inggris. Kami mengemas keju dalam vakum agar mereka dapat dengan mudah bepergian ke Inggris, dan kami mulai memiliki klien tetap yang biasa mampir ke toko kami untuk membawa beberapa hadiah kepada keluarga dan teman-teman ... Tetapi beberapa bulan yang lalu, klien memberi tahu saya bahwa membawa keju pulang dilarang," ujarnya.

"Dan itu berdampak besar pada penjualan kami kepada klien dari Inggris," tambahnya.

Ia mengatakan larangan tak masuk akal. Mengingat, otoritas Prancis sangat ketat dalam hal kontrol sanitasi dan pemeriksaan rutin terhadap produsen keju, produk, dan distribusi mereka.

"Produsen keju Inggris yang bekerja sama dengan Vilaca juga merasa kesal dengan larangan tersebut," ujarnya.

Larangan sementara masuk atau keluarnya produk makanan kontinental dari Inggris atau sebaliknya, bukanlah hal baru. UE juga pernah memberlakukan larangan permanen bagi warga Inggris yang membawa produk hewani dan susu, untuk konsumsi pribadi, ke blok tersebut setelah Brexit dengan alasan yang sama untuk mencegah penyebaran penyakit, di 2016.

PMK merupakan masalah serius bagi benua yang erat seperti Uni Eropa karena dapat menyebar dengan sangat cepat, terutama mengingat pasar pertanian yang saling terhubung dan beragamnya jalur penularan di kawasan tersebut. PMK tidak menimbulkan risiko bagi manusia, tetapi sangat menular pada sapi, domba, dan babi.

Penyakit ini dapat menyebar dengan cepat di antara ternak, dengan konsekuensi yang sangat buruk. Wabah PMK terkonfirmasi di Jerman, Hongaria, dan Slovakia awal tahun ini.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Uni Eropa kembali memperketat tekanan ekonomi terhadap Moskow dengan secara resmi mengadopsi paket sanksi ke-19 terhadap Rusia pada Kamis (23/10/2025), sebagai bagian dari respons atas perang yang terus berlangsung di Ukraina. Paket terbaru ini mencakup larangan impor gas alam cair (LNG) asal Rusia.

Keputusan ini diambil setelah 27 negara anggota Uni Eropa mencapai konsensus pada Rabu malam, menyusul keputusan Slovakia untuk mencabut keberatannya terhadap rancangan sanksi tersebut.

"Itu adalah paket yang signifikan karena menargetkan sumber pendapatan utama Rusia melalui langkah-langkah baru di sektor energi, keuangan, dan perdagangan," ujar Presidensi bergilir Uni Eropa dari Denmark dalam pernyataan resminya, dilansir Reuters.

Larangan impor LNG Rusia akan diberlakukan dalam dua tahap. Untuk kontrak jangka pendek, penghentian akan berlaku dalam waktu enam bulan ke depan. Sementara untuk kontrak jangka panjang, larangan penuh akan dimulai pada 1 Januari 2027.

Langkah ini mempercepat satu tahun lebih awal dari peta jalan Komisi Eropa yang sebelumnya menargetkan penghentian total ketergantungan terhadap bahan bakar fosil Rusia pada 2028.

Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, menyebut keputusan tersebut sebagai "langkah penting menuju penghentian total ketergantungan energi Uni Eropa terhadap Rusia."

Selain larangan LNG, paket sanksi ke-19 ini juga memperkenalkan sejumlah langkah baru yang menargetkan sumber keuangan dan jaringan dukungan Rusia di luar negeri.

Dalam pernyataannya di platform X, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengatakan bahwa sanksi ini menyasar bank-bank Rusia, bursa kripto, serta sejumlah entitas di India dan Tiongkok yang diduga membantu Moskow menghindari pembatasan ekonomi internasional.

"Uni Eropa membatasi pergerakan para diplomat Rusia untuk melawan upaya destabilisasi. Semakin sulit bagi Putin untuk mendanai perang ini," tulis Kallas.

Langkah tersebut termasuk pembatasan pergerakan diplomatik Rusia di dalam wilayah Uni Eropa, di mana diplomat Rusia kini hanya akan diizinkan melakukan perjalanan dalam radius tertentu dari lokasi kerja resminya.

Langkah ini dimaksudkan untuk menghambat aktivitas intelijen dan kampanye pengaruh Rusia di Eropa.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]