Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau meminta pemerintah mengevaluasi peran Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) karena dinilai terlalu fokus menyalurkan subsidi biodiesel bagi korporasi besar dibanding mempercepat program peremajaan sawit rakyat (PSR).

“Keberadaan BPDP disoroti karena dianggap terlalu fokus pada subsidi biodiesel untuk korporasi besar,” tegas Ketua ISEI Riau Herman Boedoyo dalam keterangan resmi yang diterimaBisnis, Sabtu (9/5/2026).

Menurutnya, ISEI Riau merekomendasikan untuk mengalihkan sebagian subsidi biodiesel yang ‘tak sepatutnya’ mendominasi anggaran untuk dialokasikan langsung ke program percepatan PSR, peningkatan sarana prasarana petani, dan pembangunan industri hilir.

Selain itu, alokasi subsidi biodiesel itu dinilai lebih layak dialokasikan untuk program beasiswa dan penelitian di daerah.

“...bukan sekadar menjadi penyokong utama subsidi biodiesel untuk korporasi besar,” ungkapnya.

Adapun, usulan itu telah disuarakan ISEI Riau dalam Sosialisasi dan Diskusi Publik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.10/2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit di Pekanbaru, Selasa (6/5/2026).

Dalam kesempatan itu, ISEI Riau juga mendesak pemerintah merevisi formula DBH Sawit karena skema pembagian 96% untuk pusat dan 4% untuk daerah dinilai memperparah ketimpangan fiskal di wilayah penghasil kelapa sawit, termasuk ‘Bumi Lancang Kuning’ sebagai penyumbang sawit terbesar nasional.

ISEI Riau menilai formula dana bagi hasil (DBH) sawit dalam PMK No.10/2026 belum mencerminkan kontribusi besar daerah penghasil sawit terhadap penerimaan negara maupun ekspor nasional. Daerah justru menanggung beban kerusakan infrastruktur jalan dan dampak lingkungan akibat aktivitas industri sawit.

Selain itu, ISEI Riau mengusulkan agar pemerintah memasukkan komponen biodiesel B50 dan produk hilir sawit dalam variabel perhitungan DBH. Langkah itu dinilai penting agar daerah penghasil turut menikmati manfaat hilirisasi sawit yang selama ini lebih banyak terkonsentrasi di pusat.

Di satu sisi, program biodiesel B50 berpotensi menghemat devisa impor solar hingga Rp157,28 triliun sampai Rp172,35 triliun pada 2026. Namun, di sisi lain pengalihan CPO untuk kebutuhan domestik dinilai berpotensi menekan ekspor sawit dan mengurangi penerimaan pungutan ekspor yang menjadi basis DBH sawit.

“Program biodiesel akan mengurangi volume ekspor CPO, dengan potensi penurunan nilai ekspor hingga Rp190,5 triliun, yang akan berdampak langsung pada berkurangnya pungutan ekspor dan bea keluar, yang otomatis DBH Sawit akan ikut berkurang,” jelas Herman.

Untuk itu, ISEIRiau mengajak seluruh elemen pemerintah daerah dan pengurus ISEI di daerah penghasil sawit se-Indonesia untuk bersinergi melakukan tekanan kebijakan (policy pressure) agar pusat melakukan revisi terhadap skema DBH tersebut.

"Daerah penghasil sawit dan Riau tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di tengah kejayaan industri sawit nasional. Reformulasi ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang dihasilkan dari tanah daerah benar-benar kembali untuk menyejahterakan rakyat di daerah tersebut," pungkas Herman.

Bisnis.com, RIAU - PT EMP Tunas Energi melatih kelompok wanita tani di dua desa sekitar wilayah operasi migas di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, untuk mendorong penguatan ekonomi rumah tangga masyarakat melalui pengembangan hortikultura skala rumahan.

Program yang dijalankan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) perusahaan itu dilaksanakan di Desa Beligan, Kecamatan Seberida, dan Desa Talang Suka Maju, Kecamatan Rakit Kulim, pada 7–8 Mei 2026, dengan melibatkan masing-masing 50 peserta dari kelompok masyarakat dan kelompok wanita tani (KWT).

Di Desa Beligan, program diikuti oleh 26 anggota KWT Seroja dan difokuskan pada pembibitan jahe merah. PT EMP Tunas Energi menyerahkan bantuan 500 polybag jahe merah kepada kelompok binaan tersebut. Jahe merah ditargetkan untuk mulai memasuki masa produksi dalam waktu 8 hingga 12 bulan dan dalam jangka panjang diarahkan untuk pengembangan produk olahan berbasis jahe merah.

Sementara di Desa Talang Suka Maju, program diikuti oleh 20 anggota KWT Maju Jaya dengan fokus budidaya cabai rawit dan terong. Dalam program tersebut, perusahaan menyerahkan bantuan 200 bibit cabai rawit dan 200 bibit terong kepada kelompok binaan masyarakat.

Tanaman hortikultura itu diperkirakan mulai memasuki masa panen dalam waktu tiga hingga empat bulan dan diharapkan dapat membantu kebutuhan konsumsi sekaligus mendukung tambahan pendapatan masyarakat desa.

Program pelatihan dan pendampingan dilaksanakan bersama Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) setempat sebagai bagian dari penguatan kapasitas budidaya masyarakat di sekitar wilayah operasi energi perusahaan.

CSR Officer PT EMP Tunas Energi, Nor Stiawan, mengatakan pengembangan hortikultura rumah tangga menjadi salah satu upaya perusahaan dalam mendorong aktivitas ekonomi produktif masyarakat desa di sekitar kawasan operasi migas.

Menurutnya, penguatan kapasitas masyarakat diperlukan agar warga sekitar memiliki peluang pengembangan usaha berbasis pertanian yang dapat dijalankan secara mandiri dan berkelanjutan.

“Melalui pelatihan ini, masyarakat diharapkan memiliki keterampilan budidaya yang dapat dikembangkan menjadi aktivitas ekonomi produktif,” ujar Nor Stiawan.

Kepala Desa Beligan, Juli Suprianto, mengatakan program budidaya jahe merah tersebut dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai usaha rumah tangga masyarakat desa karena dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi maupun pengembangan produk olahan di masa mendatang.

Dikatakan, pengembangan hortikultura skala rumahan dapat membantu membuka peluang tambahan pendapatan bagi masyarakat di sekitar wilayah pedesaan.

CSR & Communication Division Manager EMP, Iman Soerjasantosa, mengatakan pengembangan program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi energi perlu diarahkan pada sektor yang memiliki nilai ekonomi dan dapat tumbuh secara berkelanjutan di tingkat rumah tangga masyarakat.

Menurutnya, sektor hortikultura memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai aktivitas ekonomi tambahan masyarakat desa, terutama di wilayah sekitar kawasan operasi migas yang memiliki aktivitas ekonomi cukup dinamis.

“Keberadaan industri energi di daerah diharapkan tidak hanya memberi dampak terhadap operasional, tetapi juga mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan,” kata Iman.

Kegiatan tersebut turut melibatkan pemerintah desa, BPP Kecamatan Seberida dan Rakit Kulim, kelompok wanita tani, serta perwakilan perusahaan.*

Kerja sama ini menjadi langkah awal untuk memperluas jaringan outlet Bright Gas melalui toko-toko SRC di berbagai wilayah Indonesia,

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga, melalui PT Pertamina Retail, memperluas akses energi bagi masyarakat melalui keberadaan outlet Bright Gas di jaringan toko Sampoerna Retail Community (SRC).

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat mengatakan, kolaborasi ini merupakan bagian dari sinergi pengembangan jaringan distribusi LPG Bright Gas sekaligus penguatan peran UMKM dalam menghadirkan akses energi yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat.

"Kerja sama ini menjadi langkah awal untuk memperluas jaringan outlet Bright Gas melalui toko-toko SRC di berbagai wilayah Indonesia," ujarnya.

Peresmian outlet Bright Gas berlangsung di SRC YD Makmur Jaya, Bandung, Jabar, Kamis (7/5/2026).

"Outlet Bright Gas ini adalah salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi Pertamina Patra Niaga. Kami ingin mengembangkan outlet Bright Gas ini menjadi lebih luas lagi," jelas Eko Ricky.

Pada tahap awal implementasi, program ini mencakup lima outlet yang aktif melayani penjualan Bright Gas Family yakni Bright Gas 5,5 kg, Bright Gas 12 kg, dan Bright Gas Can 220 gr.

Bandung Raya ditetapkan sebagai wilayah pilot project dengan target pengembangan hingga 50 outlet dan secara nasional program ini ditargetkan dapat menjangkau hingga 1.500 outlet di seluruh Indonesia.

"Pertamina Patra Niaga berharap dengan SRC nanti akan menjadi suatu hubungan yang baru dan bisa memperluas lagi jaringan outlet Bright Gas, tidak hanya di Kota Bandung sebagai salah satu pilot, nanti juga di kota-kota lainnya," jelas Eko Ricky.

Sementara itu, Direktur Utama PT Sampoerna Retail Community Indonesia Sembilan (SRCIS) Romulus Sutanto menyampaikan bahwa kerja sama lintas sektor ini merupakan bentuk nyata dukungan kepada program pemerintah untuk memperluas dan meratakan akses energi bagi masyarakat.

Jaringan toko yang tersebar dan bersinggungan langsung dengan komunitas masyarakat dapat berperan sebagai perpanjangan layanan dalam menghadirkan akses energi yang lebih dekat dan inklusif.

"Kehadiran Bright Gas ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar maupun pelaku UMKM, dan bagi ekonomi bangsa," jelas Romulus.

Melalui kolaborasi ini, tambah Eko Ricky, Pertamina Patra Niaga bersama Pertamina Retail dan SRC Indonesia Sembilan berharap dapat terus memperluas akses energi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM melalui penguatan jaringan ritel yang lebih dekat dengan komunitas.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Auto2000 secara resmi menambah armada unit layanan bergerak Mobil Kesehatan Auto2000 (MOKES2000). Langkah ini diambil untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan dasar dan edukasi medis secara gratis bagi masyarakat luas.

Kehadiran armada tambahan ini difokuskan untuk membantu warga yang berada di wilayah dengan akses fasilitas kesehatan yang masih terbatas. Program ini merupakan bagian dari pilar kesehatan dalam skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) Auto2000.

Saat ini, empat unit MOKES2000 telah disiapkan untuk beroperasi di berbagai wilayah strategis di Indonesia. Pembagian unit tersebut mencakup area DKI Jakarta-Jawa Barat, Sumatera, Jawa Timur-Bali, serta wilayah Kalimantan.

Chief Executive Auto2000, Anton Jimmi Suwandy, menyatakan penambahan armada ini juga menjadi langkah nyata perusahaan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) ke-3: 'Kehidupan Sehat dan Sejahtera' dalam Astra 2030 Sustainability Aspirations pilar Community Development.

"Kami meyakini keberlanjutan bisnis harus berjalan beriringan dengan kontribusi sosial yang bermakna. Kehadiran Mobil Kesehatan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk turut menjawab tantangan pemerataan akses kesehatan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dalam Semangat Astra Terpadu untuk Indonesia (SATU Indonesia)," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5).

Sepanjang 2026 Auto2000 menargetkan 14 program MOKES2000 di berbagai wilayah. Lebih dari 1.400 orang diharapkan dapat menikmati layanan pemeriksaan dan edukasi kesehatan gratis dari program ini.

Target tersebut jauh melampaui pencapaian sebelumnya. HCGS Division Head Auto2000, Zuriaty, menyebut angka ini naik hingga tiga kali lipat dari yang sudah dicapai Auto2000 sebelumnya.

"Target penerima manfaat dari MOKES Auto2000 naik hingga tiga kali lipat dari yang sudah dicapai Auto2000 sebelumnya. Dan ini bukan hanya sekadar angka, tapi merupakan komitmen kehadiran Auto2000 dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia," ucap dia.

Sebagai informasi, MOKES2000 pertama kali beroperasi pada 2024 menggunakan kendaraan Toyota Hi-Ace. Pada tahun pertamanya, program ini menjangkau 208 pengemudi taksi online di Pool TPI BSD Serpong dan 145 warga Desa Sukasari, Pandeglang, Banten.

Pada 2025, MOKES2000 memperluas jangkauannya ke Lampung Rajabasa, Bogor Dramaga, Surabaya Kenjeran, Bali Sanur, dan Cirebon. Total penerima manfaat pada tahun itu mencapai 480 orang.

Di samping MOKES2000, di pilar Pendidikan Auto2000 menjalankan program Auto2000 Mengajar yang mempertemukan dunia industri dengan siswa SMA/SMK melalui pembelajaran otomotif berbasis pengalaman nyata.

Ada pula program Student Goes to Bengkel, yang mengajak anak-anak usia dini mengunjungi cabang Auto2000 untuk mengenal langsung lingkungan dan aktivitas operasional otomotif.

Sepanjang 2025, Auto2000 Mengajar telah memberikan manfaat kepada 425 siswa, sementara Student Goes to Bengkel menjangkau 149 siswa. Auto2000 juga menginisiasi program link and match bagi guru serta mendukung sekolah menuju predikat Adiwiyata.

Pada pilar Kesehatan, selain MOKES2000, Auto2000 aktif mendukung kegiatan Posyandu dan Posbindu, memberdayakan kader kesehatan, serta menjalankan program pencegahan penyakit menular dan tidak menular.

Di pilar Lingkungan, Auto2000 mengedukasi masyarakat, menggerakkan aktivitas penghijauan, dan membina program bank sampah yang mengolah bahan daur ulang menjadi produk bernilai ekonomis. Konsistensi program lingkungan Auto2000 berbuah penghargaan, yakni KBA Depok meraih ProKlim Lestari, penghargaan tertinggi atas pengelolaan Program Kampung Iklim.

Auto2000 juga membina komunitas melalui program Kampung Berseri Astra (KBA), dimulai dari Kampung Setaman RW 07, Kelurahan Ratujaya, Kota Depok sejak 2024, lalu berkembang ke Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondokmelati, Kota Bekasi pada 2025. Di setiap KBA, program pengembangan difokuskan pada keempat pilar CSR Auto2000 secara terintegrasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menggenjot pembangunan program Sekolah Rakyat (SR). Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut 93 SR permanen siap beroperasi pada pertengahan tahun ini.

Gus Ipul mengatakan bahwa 93 sekolah tersebut merupakan SR tahap II, yakni sekolah permanen yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

Secara rinci, pembangunan 69 sekolah ditargetkan rampung sepenuhnya pada 20 Juni mendatang. Sementara, 24 sekolah sisanya merupakan sekolah fungsional, yakni sekolah yang konstruksinya belum selesai sepenuhnya. Meskipun, sekolah tersebut sudah dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Sekolah fungsional itu setidaknya telah memiliki lima sarana utama, yakni asrama, ruang kelas, rumah ibadah, dapur dan ruang makan, serta ruang guru.

"Ini adalah pembangunan yang sedang berlangsung di 93 titik dengan melibatkan lebih dari 70.000 pekerja," kata Gus Ipul dalam konferensi pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Rabu (6/5/2026).

Selain mempercepat pembangunan 93 SR permanen, pemerintah juga menambah 10 SR rintisan. Seluruh sekolah tersebut akan tersebar di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

SR rintisan sendiri merupakan sekolah yang dirancang menjadi model pemerataan pendidikan guna menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hingga saat ini, telah terdapat 166 SR rintisan yang tersebar di 131 kabupaten/kota dan 34 provinsi.

"Jadi ini adalah tambahan sekolahan rintisan. Ada nanti menggunakan gedung milik Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, dan juga ada yang dari BNN dan dari Kementerian Pertanian," kata Gus Ipul.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan program penyediaan pendidikan gratis dari jenjang SD hingga SMA bagi keluarga pada desil 1 atau sangat miskin dan desil 2 berkategori miskin, mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Hingga 2029, pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat yang diharapkan dapat menampung 500.000 siswa.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia melalui program Sekolah Rakyat.

“Keinginan Bapak Presiden [Presiden RI Prabowo Subianto] adalah bagaimana seluruh anak Indonesia punya cita-cita, punya kesempatan melalui pendidikan yang layak, sehingga ke depan bisa memperbaiki kehidupan kita semua,” ujar Teddy saat meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat di Kampus Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pejompongan, Jakarta Pusat akhir bulan lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rencana pengenaan pajak daerah terhadap kendaraan listrik menuai kritik karena dinilai berpotensi menghambat percepatan transisi energi nasional. Kebijakan tersebut dianggap muncul saat pasar kendaraan listrik di Indonesia belum mencapai tahap matang.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai langkah pemerintah memasukkan kendaraan listrik sebagai objek pajak daerah terlalu prematur dan berisiko menekan pertumbuhan industri yang masih dalam fase awal.

Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR Dion Arinaldo mengatakan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang membuka peluang pengenaan kembali Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi kendaraan listrik merupakan kebijakan yang belum tepat waktu.

Polemik muncul setelah aturan tersebut kembali memasukkan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Padahal, naskah akademik sebelumnya merekomendasikan pembebasan pajak hingga pasar mencapai tipping point sekitar 25 persen dari total penjualan kendaraan.

Dion mengatakan, tekanan fiskal pemerintah daerah akibat berkurangnya transfer dana pusat memang mendorong daerah mencari sumber pendapatan baru. Namun, menurutnya, pengenaan pajak kendaraan listrik saat ini justru kontraproduktif terhadap target pengembangan ekosistem kendaraan rendah emisi.

“Kalau alasannya untuk menaikkan pendapatan daerah, tunggulah sampai populasi kendaraan listrik tumbuh dulu. Saat ekosistemnya sudah kuat dan harga bukan lagi hambatan, baru pajak bisa dipertimbangkan,” kata Dion dalam media briefing di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Data IESR menunjukkan adopsi kendaraan listrik masih timpang antarwilayah. Sekitar 60 persen populasi kendaraan listrik terkonsentrasi di Jabodetabek. Di Jakarta jumlah kendaraan listrik mencapai sekitar 150.000 unit, sementara di wilayah lain pertumbuhannya masih sangat terbatas.

Dion mencontohkan Banten yang memiliki sekitar satu juta kendaraan bermotor, tetapi hanya sekitar 1.600 unit mobil listrik. Menurutnya, potensi tambahan pendapatan daerah dari pajak kendaraan listrik saat ini belum signifikan.

“Jika dikenakan pajak sekarang, tambahan pendapatan daerahnya pun tidak signifikan, namun dampaknya justru merusak minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan berbasis fosil,” ujarnya.

Sebagai alternatif, IESR mengusulkan skema pembagian manfaat dari penghematan subsidi bahan bakar minyak. Berdasarkan perhitungan lembaga tersebut, setiap unit kendaraan listrik dapat menghemat subsidi BBM hingga puluhan juta rupiah, sehingga sebagian nilai penghematan itu dapat dialokasikan kepada pemerintah daerah sebagai insentif pengganti pajak.

“Daerah harus diberikan insentif untuk mendukung adopsi, misalnya melalui kemudahan perizinan infrastruktur pengisian daya. Jadi, daerah mendapatkan bagi hasil dari penghematan subsidi negara, bukan dengan membebani konsumen di saat ekosistem belum siap,” kata Dion.

IESR mengingatkan inkonsistensi kebijakan antara pusat dan daerah berpotensi menghambat upaya penurunan emisi serta pengurangan ketergantungan terhadap subsidi energi fosil.

Dion meminta pemerintah melakukan analisis biaya dan manfaat secara menyeluruh sebelum kebijakan pajak kendaraan listrik diterapkan secara efektif.

JAKARTA - Head of Corporate & Regulatory Affairs Bentoel Group, Dian Widyanarti meraih penghargaan Outstanding Leader in Regulatory Advocacy and Responsible Industry Policy dalam ajang Indonesia Leading Women Awards 2026. Penghargaan ini diberikan atas peran kepemimpinan Dian Widyanarti dalam memperkuat advokasi kebijakan yang bertanggung jawab.

Ia juga dinilai konsisten dalam membangun dialog konstruktif dengan regulator dan berbagai pemangku kepentingan industri. Lebih dari dua dekade pengalaman di bidang corporate affairs, Dian dikenal sebagai pemimpin yang mampu menjembatani kepentingan industri dan kebutuhan kebijakan publik melalui pendekatan kolaboratif. Bentoel Group Perkuat UMKM Perempuan lewat Empower Academy Batch 2

Termasuk dalam memperkuat komunikasi strategis dengan pemerintah pada isu-isu regulasi yang kompleks. Sekaligus memastikan posisi perusahaan senantiasa selaras dengan prinsip tata kelola yang bertanggung jawab.

Di bawah kepemimpinannya, fungsi Corporate & Regulatory Affairs Bentoel Group dinilai berhasil mendorong pendekatan regulasi yang lebih berbasis data, seimbang, dan mendukung keberlanjutan industri dalam kerangka kepatuhan yang kuat. Pendekatan ini juga memastikan bahwa upaya advokasi tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang lebih luas.

Hal ini tercermin dalam penguatan dan ekspansi program Empower Academy sebagai inisiatif pengembangan kapasitas yang mendorong pemberdayaan masyarakat dan inklusi ekonomi di berbagai daerah. Dian Widyanarti mengatakan, penghargaan ini didedikasikan untuk seluruh tim dan para pemangku kepentingan yang selama ini telah berkolaborasi dalam mendorong kebijakan yang bertanggung jawab.

Peran timnya tidak hanya berhenti pada proses advokasi, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa setiap dialog kebijakan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik, berbasis data, serta mampu menjawab kebutuhan industri dan kepentingan publik secara seimbang. Ia percaya regulasi yang efektif hanya dapat terwujud melalui keterbukaan, kepercayaan, dan dialog yang konstruktif lintas sektor. ”Dengan demikian pada akhirnya dapat menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat dan ekosistem industri secara keseluruhan,” katanya dalam siaran tertulis, Rabu (6/5/2026). Siapa Catherine Connolly? Presiden Terpilih Irlandia yang Vokal Memperjuangkan Palestina

Penghargaan ini menjadi refleksi komitmen Bentoel Group dalam menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Termasuk penerapan tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, serta pendekatan yang mengedepankan transparansi dan dialog konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan.

Hal ini juga mencerminkan kontribusi berkelanjutan Bentoel Group terhadap pembangunan berkelanjutan melalui dorongan praktik industri yang lebih seimbang dan inklusif. Juga penguatan inisiatif pemberdayaan yang memperluas akses peningkatan kapasitas dan inklusi ekonomi di berbagai daerah.

Jakarta: Upaya membangun generasi muda yang sehat terus digencarkan, salah satunya lewat langkah nyata di dunia pendidikan. PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) menghadirkan program edukasi kesehatan sekaligus pemeriksaan gratis bagi pelajar di sekitar kawasan industrinya.

Hyundai dorong kesadaran kesehatan sejak dini

HMMIkembali menunjukkan komitmennya dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) melalui kegiatan kepedulian kesehatan bagi masyarakat di sekitar area operasional.

Dalam rangka memperingati World Health Day, HMMI menyelenggarakan program edukasi kesehatan yang menyasar generasi muda, khususnya para pelajar sekolah menengah kejuruan (SMK) di wilayah Kabupaten Bekasi.

Program berjudul “Hyundai Connect: Jaga Kesehatan Generasi Penerus Bangsa,”yang dilaksanakan di Aula SMK Ananda Mitra Industri, Cikarang, Rabu, 29 April 2026 ini menghadirkan rangkaian program yang komprehensif, meliputi seminar kesehatan dengan fokus pada peningkatan kesadaran terhadap HIV serta pentingnya menjaga kesehatan secara menyeluruh.
Selain itu, peserta juga mendapatkan fasilitas mini medical check-up serta sesi konsultasi kesehatan langsung bersama tenaga medis profesional dari RS EMC Cikarang.

Presiden Direktur PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, Hyunchul Bang, dalam siaran pers menyampaikan, pihaknya menyadari kesehatan merupakan dasar dari semua upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas.

"Kegiatan hari ini, mencerminkan kepedulian Hyundai pada generasi muda, khususnya di sektor Pendidikan, berjalan secara berkelanjutan. Kami harap, para siswa dapat menjadi duta Kesehatan di sekolahnya dan menyebarkan edukasi bermanfaat ke lingkungannya masing-masing,” katanya dikutip pada Selasa, 5 Mei 2026.

Libatkan tujuh sekolah

Sebanyak tujuh sekolah turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, yaitu SMK N 1 Cikarang Pusat, SMK N 1 Cikarang Selatan, SMK N 1 Cikarang Barat, SMK N 1 Cikarang Utara, SMK PGRI Bojongmangu, SMK N 1 Cibarusah, serta SMK Ananda Mitra Industri. Keterlibatan para siswa dari berbagai sekolah ini diharapkan dapat memperluas dampak positif program, sekaligus mendorong terciptanya generasi muda yang lebih sadar akan pentingnya kesehatan sejak dini.

Hyunchul Bang melanjutkan, bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi pilar CSR Engagement, yang berfokus pada penguatan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

Lebih lanjut, dirinya juga menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan edukasi kesehatan, tetapi juga sebagai upaya mempererat hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar perusahaan.

Dengan membangun komunikasi yang positif dan berkelanjutan, HMMI berharap dapat terus tumbuh bersama masyarakat serta memberikan manfaat yang lebih luas.

Sebagai perusahaan manufaktur otomotif yang terus berkembang di Indonesia, HMMI berkomitmen untuk tidak hanya berkontribusi pada sektor industri, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif.

Melalui berbagai program CSR yang berkelanjutan, HMMI akan terus berupaya mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, sejalan dengan visi perusahaan dalam menciptakan nilai bersama bagi Indonesia.

Bagi Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, kegiatan sosial secara langsung dengan Masyarakat merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan dampak positif bagi lingkungan sosial di sekitar pabrik.

Sebagai perusahaan manufaktur otomotif yang beroperasi di Indonesia, Hyundai percaya bahwa keberhasilan industri tidak hanya diukur dari produksi dan inovasi teknologi, tetapi juga dari kontribusi nyata kepada masyarakat.

(ANN)

JAKARTA, KOMPAS.com – Wacana penggunaan compressed natural gas (CNG) sebagai pengganti liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji 3 kilogram (kg) untuk rumah tangga mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai, meski memiliki potensi besar, CNG belum siap untuk langsung menggantikan elpiji subsidi secara luas.

Dalam unggahan di akun Twitter resminya, Minggu (3/5/2026), IESR menyebut pemanfaatan CNG memang dapat menekan impor LPG sekaligus menurunkan emisi, tetapi implementasinya perlu dilakukan secara bertahap dan selektif.

“CNG bisa kurangi impor LPG dan emisi. CNG bagus sebagai substitusi LPG untuk pelanggan komersial, dapur besar, UMKM kuliner, hotel/restoran, dan kawasan yang pasokannya dekat dengan infrastruktur gas,” tulis IESR.

Menurut IESR, segmen-segmen tersebut dinilai lebih siap karena memiliki volume konsumsi energi yang besar, sehingga investasi infrastruktur seperti tabung bertekanan tinggi, skid, hingga pressure reducing system (PRS) menjadi lebih ekonomis.

Namun demikian, IESR menegaskan bahwa CNG belum siap menjadi pengganti langsung elpiji 3 kg di sektor rumah tangga.

“Tapi belum siap jadi pengganti langsung LPG 3 kg,” tulis IESR.

Tantangan teknis dan keselamatan

IESR juga menyoroti sejumlah tantangan teknis dalam implementasi CNG, terutama jika diterapkan di sektor rumah tangga yang memiliki karakteristik penggunaan berbeda dengan sektor komersial.

“Tantangannya: tabung bertekanan tinggi, kompor/regulator baru, distribusi rumit, dan standar keselamatan ketat,” tulis IESR.

Penggunaan CNG membutuhkan tabung dengan tekanan sangat tinggi, berbeda dengan LPG yang selama ini digunakan masyarakat. Selain itu, diperlukan perangkat tambahan seperti kompor dan regulator khusus yang kompatibel dengan karakteristik CNG.

IESR juga menekankan pentingnya aspek keselamatan dalam pengembangan energi alternatif ini.

“Hitung biaya dan risikonya. Lakukan uji coba sebelum implementasi luas. Jangan gegabah, people safety should be no. 1,” lanjut IESR.

Pernyataan ini menempatkan aspek keamanan sebagai prioritas utama dalam setiap tahap pengembangan dan implementasi CNG.

Pemerintah dorong pengembangan CNG

Di sisi lain, pemerintah tetap mendorong pengembangan CNG sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi dan penguatan ketahanan energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan pengembangan CNG dalam tabung 3 kg sebagai alternatif LPG subsidi.

“Untuk yang 3 kilogramnya ini baru mau dibuat. Dan ini ongkosnya lebih murah 30 sampai 40 persen,” ujar Bahlil saat menghadiri acara Himpunan Alumni IPB di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Menurut Bahlil, pemanfaatan CNG saat ini sudah mulai diterapkan di sejumlah sektor, seperti hotel, restoran, hingga dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah kini bersiap memperluas penggunaannya ke sektor rumah tangga.

Ketergantungan LPG impor masih tinggi

Dorongan pengembangan CNG tidak lepas dari tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Kementerian ESDM mencatat konsumsi elpiji nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 1,6 juta hingga 1,7 juta ton.

Artinya, sebagian besar kebutuhan LPG masih harus dipenuhi melalui impor.

Secara global, LPG merupakan produk turunan dari industri minyak dan gas, yang dihasilkan dari pengolahan gas alam serta proses penyulingan minyak mentah. LPG terdiri dari campuran propana dan butana yang disimpan dalam bentuk cair bertekanan.

Sebagian besar LPG dunia berasal dari pemrosesan gas alam, sementara sisanya merupakan produk samping dari kilang minyak.

Karakteristik ini membuat LPG relatif mudah didistribusikan dan menjadi pilihan utama untuk kebutuhan rumah tangga, terutama di wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa gas.

CNG sebagai alternatif berbasis gas domestik

Berbeda dengan LPG, CNG merupakan gas alam yang dikompresi hingga tekanan tinggi sekitar 200–250 bar dan disimpan dalam tabung khusus.

Gas ini sebagian besar terdiri dari metana, yang berasal langsung dari sumber gas alam domestik.

Pemanfaatan CNG dinilai memiliki keunggulan karena tidak bergantung pada impor, sehingga dapat membantu mengurangi tekanan terhadap neraca energi nasional.

Selain itu, CNG juga dikenal menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan LPG, sehingga dinilai lebih ramah lingkungan.

Perbedaan karakteristik CNG dan LPG

Perbedaan antara CNG dan LPG tidak hanya terletak pada sumbernya, tetapi juga pada sifat fisik dan cara penyimpanannya.

CNG disimpan dalam bentuk gas bertekanan tinggi, sementara LPG disimpan dalam bentuk cair dengan tekanan lebih rendah.

Dari sisi keamanan, CNG memiliki sifat lebih ringan dari udara sehingga akan cepat menyebar jika terjadi kebocoran. Sebaliknya, LPG yang lebih berat dari udara cenderung mengendap di permukaan rendah.

Namun, LPG memiliki nilai kalor yang lebih tinggi per satuan massa, sehingga selama ini lebih efisien untuk kebutuhan memasak rumah tangga.

Infrastruktur dan distribusi jadi kunci

Pemanfaatan CNG sebagai substitusi LPG sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur distribusi.

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) melalui anak usahanya, PT Gagas Energi Indonesia, menjadi salah satu pihak yang aktif dalam pengembangan ekosistem CNG.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan, PGN siap berperan dalam pengembangan CNG sebagai solusi energi nasional.

“Sebagai bagian dari ekosistem energi nasional, PGN siap berperan aktif dalam pengembangan CNG sebagai solusi energi yang efisien, aman, dan ramah lingkungan,” ujar Fajriyah.

Saat ini, PGN Gagas mengoperasikan 14 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di tujuh provinsi, dengan rata-rata pengisian sekitar 2.200 kendaraan per hari.

Total penyaluran bahan bakar gas untuk transportasi mencapai 1,63 BBTUD hingga September 2025.

Untuk sektor industri dan komersial, layanan Gaslink telah melayani sekitar 600 pelanggan, dengan total penyaluran mencapai 10,85 BBTUD.

“PGN terus mengembangkan infrastruktur untuk menyalurkan CNG ke pelanggan yang belum terhubung langsung dengan pipa gas bumi,” kata Fajriyah.

“CNG menjadi solusi agar semakin banyak masyarakat merasakan manfaat energi yang efisien, praktis, dan ramah lingkungan,” lanjutnya.

Menjangkau wilayah tanpa jaringan pipa

Salah satu keunggulan CNG adalah kemampuannya menjangkau wilayah yang belum terhubung jaringan pipa gas melalui skema “virtual pipeline”.

Dalam skema ini, gas dikompresi dan didistribusikan menggunakan tabung bertekanan tinggi ke lokasi pengguna.

Pendekatan ini dinilai dapat menjadi solusi atas keterbatasan infrastruktur pipa gas di Indonesia.

Pemanfaatan CNG juga telah diterapkan dalam sejumlah proyek, termasuk penyediaan energi dapur untuk program Makan Bergizi Gratis di Batam, Bogor, dan Boyolali.

Selain itu, PGN Gagas juga membangun Mother Station CNG di Medan dengan kapasitas 1 MMSCFD untuk melayani kebutuhan industri dan UMKM di Sumatera Utara.

Tekanan terhadap APBN dan peluang efisiensi

Di sisi lain, penggunaan CNG juga dinilai dapat membantu mengurangi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya dari sisi subsidi energi.

Anggota Komisi XII DPR RI Yulisman menilai, CNG dapat menjadi solusi transisi yang realistis karena berbasis gas domestik.

“CNG ini bisa menjadi solusi transisi yang realistis. Kita punya sumber gas domestik yang cukup besar, tinggal bagaimana kita distribusikan secara efektif ke masyarakat dan sektor usaha,” ujar Yulisman.

Ia juga menilai, pemanfaatan CNG berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.

“Daerah-daerah penghasil gas seperti Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan itu sangat potensial,” kata Yulisman.

“Di sana kita bisa mulai dari skala industri, UMKM, hingga perumahan melalui skema CNG atau yang dikenal sebagai virtual pipeline,” lanjutnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

SLEMAN - Environesia Group menggelar donor darah bertajuk Donor Darah Berbagi Kehidupan, yang melibatkan seluruh unit usaha di bawah naungan grup sebagai wujud kepedulian sosial terhadap sesama, Jumat (1/5/2026). Kegiatan yang berlangsung di Grha Environesia, Sleman, DIY ini diikuti karyawan, mitra, serta masyarakat umum, dengan semangat berbagi dan kontribusi nyata bagi kebutuhan darah nasional yang terus meningkat.

Dalam kegiatan untuk merayakan 1 dekade perjalanan, seluruh entitas dalam Environesia Group turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Mulai dari Environesia Consultant, Greenlab Indonesia, Bikin.co, Greenskill.id, hingga LSP Praktisi Lingkungan Indonesia. Ikuti Donor Darah MNC Peduli, Peserta: Sekalian Cek Kesehatan

Direktur Environesia Group, Saprian mengatakan, kegiatan ini merupakan refleksi dari perjalanan panjang perusahaan yang dak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada dampak sosial. “Satu dekade Environesia bukan hanya tentang capaian bisnis, tetapi tentang bagaimana kami bisa memberi manfaat yang lebih luas. Kami percaya bahwa perusahaan yang baik bukan hanya yang tumbuh secara finansial, tetapi juga yang hadir dan peduli terhadap sesama,” katanya.

Pria yang akrab disapa Bangsap ini melanjutkan, aksi donor darah ini merupakan bagian dari rangkaian Hajatan Akbar 1 Dekade Environesia. Dirancang tidak hanya sebagai seremoni, tetapi juga sebagai gerakan sosial yang membawa nilai kebermanfaatan nyata.

“Kami ingin memastikan bahwa setiaap langkah Environesia selalu memiliki makna. Donor darah ini adalah simbol bahwa di balik ak vitas bisnis, ada tanggung jawab sosial yang terus kami jaga,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Environesia Group kembali menegaskan bahwa pertumbuhan perusahaan dak semata diukur dari ekspansi bisnis, tetapi juga dari seberapa besar kontribusi yang dapat diberikan kepada masyarakat. Dengan semangat satu dekade perjalanan, Environesia terus melangkah sebagai perusahaan yang dak hanya berkelas dunia, tetapi juga berjiwa kemanusiaan.

Bisnis, JAKARTA — Sertifikasi pesawat tanpa awak kargo kelas berat pesawat Hongyan (HY-100) asal Cina membuka peluang percepatan distribusi logistik udara di Indonesia, terutama untuk wilayah terpencil, di tengah kebutuhan efisiensi biaya dan konektivitas yang belum merata.

Validasi Type Certificate pesawat tanpa awak tersebut oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menjadi langkah awal integrasi teknologi Large Unmanned Aircraft System (LUAS) ke dalam ekosistem logistik nasional.

Proses ini mengacu pada regulasi CASR Part 21 dan Part 22 guna memastikan kesesuaian standar keselamatan dan kelaikudaraan di Indonesia.

Langkah ini menandai kesiapan regulator dalam mengakomodasi model distribusi baru berbasis drone kargo, yang selama ini terbatas oleh aspek keselamatan dan regulasi.

Kasubdit Operasi Pesawat Udara DKPPU Reymon Palapa menyatakan sertifikasi tersebut merupakan bagian dari adopsi teknologi baru secara terukur.

Sementara itu, Kepala Tim Engineering & Emerging Technology DKPPU Capt. Meddy Yogastoro menegaskan proses validasi dilakukan menyeluruh, mulai dari dokumen hingga uji terbang.

“Validasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa teknologi UAS kelas berat dapat diintegrasikan dengan ekosistem penerbangan nasional tanpa mengabaikan aspek keselamatan,” ujarnya dalam keterangan, Rabu (29/4/2026).

Dari sisi industri, kehadiran HY-100 dinilai dapat menjadi solusi atas tantangan geografis Indonesia yang selama ini bergantung pada moda transportasi konvensional dengan biaya tinggi dan waktu tempuh yang panjang.

Pesawat ini memiliki bobot lepas landas maksimum 5,25 ton, kapasitas muatan hingga 1,9 ton, jangkauan 1.800 kilometer, serta mampu beroperasi lebih dari 10 jam nonstop. Kemampuan lepas landas di landasan pendek dan non-aspal memperluas potensi layanan logistik ke wilayah 3T.

HY-100 tercatat sebagai pesawat udara tanpa awak (UAS) kelas berat pertama di dunia yang telah beroperasi dan mengantongi serangkaian sertifikasi dari Civil Aviation Administration of China (CAAC), meliputi Type Certificate (TC), Production Certificate (PC), Airworthiness Certificate (AC), hingga Operation Certificate (OC). Sertifikasi ini menandakan bahwa pesawat telah memenuhi standar keselamatan dan operasional penerbangan sipil internasional.

Keberhasilan sertifikasi ini juga mendorong ekspansi HY-100 ke pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia. PT Ursa Aero Indonesia ditunjuk sebagai mitra strategis untuk distribusi dan pengembangan operasional di dalam negeri.

Country Director PT Ursa Aero Indonesia Tendi Febrian menyebut teknologi ini sebagai infrastruktur baru dalam distribusi barang.

“HY-100 bukan sekadar pesawat tanpa awak, melainkan solusi infrastruktur udara,” ujarnya.

Masuknya teknologi ini juga membuka potensi efisiensi rantai pasok, terutama untuk distribusi barang bernilai tinggi atau kebutuhan mendesak seperti logistik bencana dan layanan kesehatan.

Ke depan, PT Ursa Aero Indonesia juga tengah menyiapkan rencana pembangunan bandara khusus pesawat udara tanpa awak (UAS) seluas 43 hektar di wilayah Simpenan, Sukabumi.

Proyek ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri low-altitude economy di Indonesia sekaligus mendorong Indonesia menjadi salah satu pemain utama untuk pengembangan teknologi pesawat udara tanpa awak di kawasan Asia Tenggara.

Langkah ini menunjukkan bahwa adopsi drone kargo tidak hanya berhenti pada teknologi, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur dan model bisnis baru di sektor logistik.

Ke depan, keberhasilan implementasi akan sangat bergantung pada kesiapan regulasi lanjutan, integrasi dengan sistem penerbangan eksisting, serta keekonomian operasional dibanding moda konvensional.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melalui Refinery Unit VII Kilang Kasim terus memperkuat komitmen dalam mendukung kemandirian masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui bantuan pengembangan program masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH) di area penyangga konservasi Pulau Waigeo Timur, Kampung Waifoi, Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada 25 April 2026.

Program ini berfokus pada pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, salah satunya melalui pembangunan homestay yang dikelola langsung oleh warga. Inisiatif tersebut dinilai mampu mengoptimalkan potensi alam Raja Ampat tanpa mengabaikan kearifan lokal dan kelestarian lingkungan.

Komisaris PT Pertamina (Persero), Nanik S. Deyang, menyampaikan apresiasinya terhadap potensi alam Kampung Waifoi yang masih terjaga. Menurutnya, program CSR Pertamina di wilayah tersebut menjadi contoh pengembangan ekonomi masyarakat yang selaras dengan karakter alam setempat.

“Ini luar biasa, karena program sosialnya benar-benar disesuaikan dengan alam. Menitikberatkan pada pengelolaan homestay oleh masyarakat dan menjadi milik masyarakat,” ujar Nanik.

Nanik menambahkan, keberadaan homestay dengan delapan kamar dan tarif sekitar Rp550 ribu per malam dapat menjadi tambahan penghasilan kelompok masyarakat pengelola. Pendapatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan warga, termasuk pendidikan anak-anak setempat.

“Ini contoh CSR yang tepat sasaran. Memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan budaya,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Hutan Saupon Adventure Village, Zakaria, menjelaskan bahwa keterlibatan Pertamina di kampung tersebut berawal dari rekomendasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat.

Dukungan Pertamina diberikan melalui pembangunan homestay, dapur, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti mesin tempel kapal dan diesel.

“Pertamina membantu kami melalui pembangunan homestay, dapur, serta fasilitas lain. Sejak mulai berkembang pada 2018, homestay ini terus berjalan hingga sekarang,” jelas Zakaria.

Menurut Zakaria, program tersebut memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan fasilitas, akses transportasi, dan sumber penghasilan warga. Selain itu, masyarakat juga semakin terdorong untuk menjaga lingkungan, termasuk mangrove dan kawasan hutan.

“Sebagian besar penghasilan masyarakat sekarang bergantung pada homestay ini. Kami juga semakin sadar untuk menjaga lingkungan seperti mangrove dan hutan agar tetap lestari,” ujarnya.

Zakaria berharap program ini tetap dikelola secara mandiri oleh masyarakat lokal agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga.

Vice President CSR & SMEPP Management Pertamina Rudi Ariffianto menyatakan, bantuan pemberdayaan masyarakat di sektor wisata ini sekaligus menjadi upaya untuk menjaga pelestarian alam.

“Kami merencanakan program ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal, agar potensi alam dapat dinikmati wisatawan tanpa mengganggu kehidupan dan tradisi yang sudah ada,” jelas Rudi.

Selain mendukung pengembangan ekowisata, Pertamina juga menyalurkan bantuan sembako bagi masyarakat Kampung Klayas serta tas sekolah bagi anak-anak di sekitar wilayah operasi Kilang Kasim. Bantuan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pertamina dalam mendukung pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui program CSR ini, Pertamina berharap potensi alam Raja Ampat dapat terus dikelola secara berkelanjutan, sehingga tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga menjadi sumber ekonomi yang inklusif bagi masyarakat lokal.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.