REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengingatkan pemerintah mengenai sejumlah risiko dalam rencana pengaktifan kembali bond stabilization fund (BSF), mulai dari moral hazard hingga ketergantungan pasar.

“Saya melihat BSF ini efektif sebagai alat stabilisasi jangka pendek, tetapi tidak bisa dijadikan solusi permanen. Yang juga perlu diperhatikan adalah risikonya,” kata Yusuf di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Terkait risiko moral hazard, Yusuf menjelaskan ekspektasi investor terhadap kehadiran pemerintah yang selalu menjaga harga obligasi dapat mendorong perilaku pengambilan risiko yang lebih agresif.

Dalam kondisi tersebut, sebagian pelaku pasar cenderung masuk saat imbal hasil (yield) tinggi dan keluar ketika pasar kembali stabil. Akibatnya, negara berpotensi menjadi penyangga bagi perilaku spekulatif.

Risiko kedua adalah distorsi harga. Yusuf mengingatkan pasar obligasi seharusnya berfungsi sebagai sarana pembacaan risiko yang jujur melalui pergerakan yield.

Namun, jika intervensi dilakukan terlalu dominan, harga obligasi berpotensi tidak lagi sepenuhnya mencerminkan fundamental ekonomi.

“Dalam jangka pendek mungkin terlihat tenang, tetapi pasar kehilangan fungsi price discovery-nya,” ujar Yusuf.

Selain itu, Yusuf menilai terdapat risiko tekanan fiskal. Menurut dia, terdapat paradoks ketika pemerintah justru menambah beban fiskal demi menjaga stabilitas pasar utang. Jika BSF digunakan secara agresif, langkah tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap APBN.

Yusuf juga menyoroti risiko kaburnya batas antara kebijakan fiskal dan moneter.

Meskipun BSF berada di ranah fiskal, dampaknya dinilai menyerupai operasi pasar bank sentral.

“Kalau koordinasinya tidak jelas, pasar bisa mulai membaca adanya dominasi fiskal terhadap kebijakan moneter, dan itu justru bisa menaikkan premi risiko,” kata dia.

Selain itu, ia menilai terdapat risiko ketergantungan pasar ketika investor menganggap intervensi pemerintah sebagai hal yang normal.

Dalam kondisi tersebut, saat dukungan dikurangi, pasar dapat bereaksi negatif. Karena itu, strategi keluar (exit strategy) perlu dirancang sejak awal.

Dalam situasi seperti itu, kehadiran pemerintah sebagai pembeli bisa membantu menghentikan kepanikan dan mengembalikan likuiditas pasar,

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai pengaktifan kembali bond stabilization fund (BSF) dapat efektif menjaga stabilitas pasar surat utang negara apabila tekanan pasar bersifat teknis dan sementara.

Tekanan dimaksud seperti terjadinya aksi jual karena investor mengalami kerugian harga jangka pendek, aksi jual berantai yang sebenarnya tidak sepenuhnya mencerminkan fundamental ekonomi.

“Dalam situasi seperti itu, kehadiran pemerintah sebagai pembeli bisa membantu menghentikan kepanikan dan mengembalikan likuiditas pasar,” kata Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Instrumen ini juga dinilai efektif ketika pasar mengalami kekeringan pembeli akibat sikap wait and see. Selain itu, BSF penting untuk mencegah risiko rambatan ke sistem keuangan yang lebih luas, mengingat kepemilikan SBN yang besar oleh bank, asuransi, dan dana pensiun.

“Tetapi saya juga harus jujur, efektivitas BSF menjadi jauh lebih terbatas kalau sumber tekanannya berasal dari fundamental,” imbuh Yusuf.

Ia mencontohkan, jika pasar mulai khawatir terhadap arah fiskal, beban bunga utang, atau konsistensi kebijakan ekonomi, maka pembelian obligasi di pasar sekunder tidak serta-merta menghilangkan kekhawatiran investor.

Menurutnya, sebagian tekanan saat ini mengarah ke arah tersebut, dengan pasar mencermati pelebaran defisit, pelemahan primary balance, serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan pemerintah. Dengan kata lain, kekhawatiran pasar tidak lagi sekadar volatilitas jangka pendek, melainkan arah kebijakan ke depan.

“Belum lagi faktor global. Selama suku bunga AS masih tinggi, yield US Treasury tetap menarik, dan dolar masih kuat, emerging market memang akan menghadapi tekanan. Dalam kondisi seperti itu, kemampuan BSF juga terbatas karena ia tidak bisa melawan gravitasi pasar global,” katanya.

Secara umum, Yusuf memandang BSF sebagai instrumen yang dapat disiapkan sebagai “payung” stabilisasi sebelum risiko membesar.

Menurutnya, akan lebih baik apabila instrumen tersebut sudah tersedia dan siap digunakan meski tidak selalu diaktifkan, dibandingkan baru disiapkan saat pasar telah memasuki fase kepanikan.

“Tekanan di pasar memang ada. Yield SBN 10 tahun naik cukup cepat dari sekitar 5,9 persen di akhir tahun lalu ke kisaran 6,7 persen pada April 2026. Arus keluar dana asing dari pasar obligasi juga mulai terlihat dan ikut memberi tekanan ke rupiah. Tetapi kalau dibandingkan episode krisis sebelumnya, skalanya sebenarnya masih relatif terkendali,” jelas dia.

Belajar dari pengalaman negara lain, menurutnya, Korea Selatan menjadi contoh paling relevan dalam penggunaan BSF. Negara tersebut pernah memanfaatkan BSF setelah krisis Asia dan kembali menyiapkannya saat krisis global 2008.

“Instrumen itu cukup efektif meredam kepanikan jangka pendek. Tetapi yang menarik, Korea tidak hanya mengandalkan stabilisasi pasar,” ujar Yusuf.

Ia menjelaskan, Korea Selatan juga melakukan reformasi besar di sektor keuangan dan korporasi. BSF, dalam hal ini, hanya digunakan sebagai instrumen sementara sambil melakukan pembenahan fundamental.

“Dan justru setelah situasi lebih stabil, dana stabilisasi itu lebih sering hanya diumumkan keberadaannya tanpa benar-benar digunakan besar-besaran. Artinya, efek psikologis dan kredibilitas kebijakan sering kali lebih penting daripada intervensinya sendiri,” imbuh dia.

Yusuf menambahkan bahwa sebaliknya, Indonesia juga dapat mengambil pelajaran dari Jepang dan China. Jepang terlalu lama menopang pasar obligasinya melalui pengendalian yield sehingga pada akhirnya mengalami kesulitan untuk melakukan normalisasi ketika siklus global berubah.

Sementara itu, China pernah terlalu agresif menopang pasar sahamnya, yang kemudian menimbulkan distorsi karena harga aset tidak lagi sepenuhnya mencerminkan fundamental ekonomi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengingatkan pemerintah mengenai sejumlah risiko dalam rencana pengaktifan kembali bond stabilization fund (BSF) mulai dari moral hazard hingga ketergantungan pasar.

"Saya melihat BSF ini efektif sebagai alat stabilisasi jangka pendek, tetapi tidak bisa dijadikan solusi permanen. Yang juga perlu diperhatikan adalah risikonya," kata Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Pada risiko moral hazard, Yusuf menjelaskan bahwa ekspektasi investor terhadap kehadiran pemerintah yang selalu menjaga harga obligasi dapat mendorong perilaku pengambilan risiko yang lebih agresif.

Dalam kondisi tersebut, sebagian pelaku pasar cenderung masuk saat imbal hasil (yield) tinggi dan keluar ketika pasar kembali stabil, sehingga pada akhirnya negara berpotensi menjadi penyangga bagi perilaku spekulatif.

Risiko kedua adalah distorsi harga. Yusuf mengingatkan bahwa pasar obligasi seharusnya berfungsi sebagai sarana pembacaan risiko yang jujur melalui pergerakan yield.

Namun, jika intervensi dilakukan secara terlalu dominan, maka harga obligasi berpotensi tidak lagi sepenuhnya mencerminkan fundamental ekonomi

"Dalam jangka pendek mungkin terlihat tenang, tetapi pasar kehilangan fungsi price discovery-nya," ujar dia.

Kemudian, risiko ketiga adalah tekanan fiskal. Ia menilai terdapat paradoks bahwa pemerintah bisa saja menambah beban fiskal demi menjaga stabilitas pasar utang, sehingga jika BSF digunakan secara agresif justru berpotensi menambah tekanan terhadap APBN.

Selanjutnya, Yusuf juga menyoroti risiko kaburnya batas antara kebijakan fiskal dan moneter.

Meskipun BSF berada di ranah fiskal, dampaknya menyerupai operasi pasar bank sentral.

"Kalau koordinasinya tidak jelas, pasar bisa mulai membaca adanya dominasi fiskal terhadap kebijakan moneter, dan itu justru bisa menaikkan premi risiko," kata dia.

Selain itu, ia menilai terdapat risiko ketergantungan pasar, yakni ketika investor menganggap intervensi pemerintah sebagai hal yang normal.

Dalam kondisi tersebut, ketika dukungan dikurangi, pasar dapat bereaksi negatif, sehingga strategi keluar (exit strategy) perlu dirancang sejak awal.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengaktifkan BSF guna menjaga pasar surat utang tetap stabil dan tidak mudah digoyang investor asing.

Langkah tersebut juga diharapkan dapat mencegah gejolak di pasar keuangan domestik dan membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Dana ini disiapkan untuk menstabilkan pasar surat utang dengan membeli kembali (buyback) SBN di pasar sekunder yang dilepas oleh investor.

Strategi itu dilakukan untuk menjaga yield SBN agar tetap stabil, sehingga investor asing yang menyimpan surat utang tidak mengalami kerugian modal (capital loss).

Purbaya juga menyebut BSFdapat melibatkan sumber pendanaan dari lembaga di bawah Kementerian Keuangan, termasuk special mission vehicle (SMV).

"Kalau fund betulan kan, desain lamanya itu ada beberapa lembaga yang terlibat, antara lain Kementerian Keuangan dan seluruh SMV yang di bawah Kementerian Keuangan, itu bisa ikut membantu ketika kita melakukan stabilisasi harga bond. Itu utamanya. Jadi, bukan SAL saja," kata Purbaya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

pada akhirnya investor tetap melihat kredibilitas fiskal, stabilitas ekonomi, dan arah kebijakan pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menilai pengaktifan kembali bond stabilization fund (BSF) oleh pemerintah sebaiknya diposisikan sebagai bantalan stabilisasi jangka pendek untuk menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN).

Ia mengingatkan bahwa efektivitas BSF akan terbatas jika tekanan berasal dari faktor fundamental. Jika defisit fiskal melebar, beban bunga utang meningkat, rupiah terus melemah, atau kepercayaan investor turun, maka BSF tidak akan cukup kuat menahan tekanan pasar.

“Karena pada akhirnya investor tetap melihat kredibilitas fiskal, stabilitas ekonomi, dan arah kebijakan pemerintah,” kata Rizal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Rizal juga mengingatkan risiko moral hazard dan distorsi pasar yang perlu dijaga agar investor tidak bergantung pada intervensi pemerintah.

“Fondasi utamanya tetap memperkuat fiskal, menjaga stabilitas rupiah, dan memperdalam pasar keuangan dan basis investor domestik,” kata dia.

Meski begitu, Rizal memandang pembentukan BSF cukup relevan di tengah tekanan pasar keuangan saat ini.

Nilai tukar rupiah sempat melemah hingga sekitar Rp17.400 per dolar AS, sementara imbal hasil (yield) SBN 10 tahun bergerak di kisaran 6,7-7 persen.

Di sisi lain, kepemilikan asing di SBN turun menjadi sekitar 12,7 persen per April 2026, jauh lebih rendah dibanding beberapa tahun lalu yang sempat di atas 30 persen.

Kondisi ini membuat pasar obligasi domestik lebih sensitif terhadap capital outflow dan gejolak global.

Rizal menjelaskan bahwa BSF dapat menjadi shock absorber ketika terjadi tekanan jual berlebihan di pasar SBN. Instrumen ini membantu menjaga agar lonjakan yield tidak terlalu ekstrem sehingga biaya utang pemerintah tetap terkendali.

“Bahkan hingga April 2026, Bank Indonesia tercatat sudah membeli SBN sekitar Rp111,5 triliun untuk menjaga stabilitas pasar dan rupiah, sehingga kebutuhan instrumen stabilisasi tambahan memang mulai terlihat,” kata Rizal.

Dihubungi terpisah, Global Markets Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto juga memandang pembentukan BSF merupakan langkah positif untuk menjaga stabilitas pasar surat utang negara, terutama saat kondisi pasar keuangan bergejolak dan kapasitas intervensi Bank Indonesia (BI) terbatas.

“Kalau untuk BSF ini boleh saja, menurut saya. Ini bisa menjadi suatu solusi. Jadi tidak hanya BI yang kelihatannya terus-terusan intervensi secara aktif,” kata Myrdal.

Ia menilai BSF efektif digunakan saat terjadi turbulensi kuat di pasar keuangan, sehingga pemerintah dapat meminimalkan dampak aksi jual investor di pasar obligasi dan menjaga stabilitas yield SBN.

Namun, Myrdal mengingatkan efektivitas BSF sangat bergantung pada kapasitas fiskal pemerintah dan ketersediaan dana, baik dari saldo anggaran lebih (SAL) maupun sumber lainnya. Jika tekanan pasar tinggi sementara alokasi dana BSF terbatas, intervensi dinilai berisiko tidak optimal.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kapasitas fiskal tetap terjaga agar inisiatif BSF tidak justru membebani keuangan negara. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi pemerintah dengan BI dan otoritas lain dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam pelaksanaan BSF.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengaktifkan bond stabilization fund guna menjaga pasar surat utang tetap stabil dan tidak mudah digoyang investor asing.

Langkah tersebut juga diharapkan dapat mencegah gejolak di pasar keuangan domestik dan membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Dana ini disiapkan untuk menstabilkan pasar surat utang dengan membeli kembali (buyback) SBN di pasar sekunder yang dilepas oleh investor.

Strategi itu dilakukan untuk menjaga yield SBN agar tetap stabil, sehingga investor asing yang menyimpan surat utang tidak mengalami kerugian modal (capital loss).

Purbaya juga menyebut, bond stabilization fund dapat melibatkan sumber pendanaan dari lembaga di bawah Kementerian Keuangan, termasuk special mission vehicle (SMV).

"Kalau fund betulan kan, desain lamanya itu ada beberapa lembaga yang terlibat, antara lain Kementerian Keuangan dan seluruh SMV yang di bawah Kementerian Keuangan, itu bisa ikut membantu ketika kita melakukan stabilisasi harga bond. Itu utamanya. Jadi, bukan SAL saja," kata Purbaya dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Kamis (7/5).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah berencana mengaktifkan Bond Stabilization Fund (BSF) guna membantu menjaga stabilitas Surat Berharga Negara (SBN) dan nilai tukar rupiah di tengah potensi gejolak pasar keuangan.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menjelaskan Bond Stabilization Fund pada dasarnya bagian dari Bond Stabilization Framework yang pernah digunakan pemerintah saat terjadi tekanan besar di pasar obligasi negara.

“Pada kondisi di mana tekanannya tinggi terhadap pasar bond kita atau pasar SBN kita, maka ada mekanisme melakukan pembelian terhadap SBN yang kita miliki,” ujar Juda kepada wartawan, Kamis (7/5).

Ini adalah dana khusus yang dibentuk untuk mengendalikan suku bunga dan biaya utang sekaligus menjaga suku bunga. Dana ini digunakan untuk membeli SBN di pasar sekunder guna menjaga stabilitas harga obligasi dan menahan kenaikan imbal hasil (yield) agar tidak melonjak terlalu tinggi.

“Tujuannya untuk menjaga agar yield tidak berdongkrak naik terlalu signifikan,” katanya.

Juda menegaskan, skema ini belum diaktifkan karena kondisi pasar saat ini masih dinilai normal dan mekanisme pasar masih berjalan baik. Namun, pemerintah tetap menyiapkan instrumen tersebut sebagai langkah antisipatif jika volatilitas meningkat.

Menurutnya, pengaktifan Bond Stabilization Fund tidak harus menunggu kondisi krisis untuk digunakan. Pemerintah dapat mengaktifkan mekanisme tersebut bahkan sejak level “waspada” dalam protokol manajemen krisis.

“Nggak harus krisis. Ada level normal, waspada, siaga, krisis. Pada level waspada pun sebenarnya bisa diaktifasi,” ujarnya.

Terkait sumber pendanaan, Juda menyebut pemerintah tidak menyiapkan pos dana khusus tertentu. Pendanaan dapat berasal dari cadangan fiskal pemerintah, termasuk Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan dana cadangan lainnya yang dimiliki negara.

“Pemerintah punya SAL dan dana-dana cadangan fiskal yang bisa digunakan dalam kondisi tertekan,” katanya.

Ia menambahkan, besaran dana yang digunakan bersifat fleksibel dan tergantung tekanan pasar yang terjadi. Pemerintah juga tidak menetapkan batas baku terkait jumlah pembelian obligasi.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Keuangan tetap berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memantau indikator pasar keuangan, termasuk volatilitas dan pergerakan yield SBN.

Meski demikian, Juda menegaskan kewenangan aktivasi mekanisme tersebut berada di tangan Kementerian Keuangan, bukan melalui keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK.

Pemerintah sebelumnya pernah menggunakan skema serupa pada periode krisis keuangan global 2008 dan tekanan pasar keuangan pada 2018.

Menurut Juda, indikator utama yang dipantau bukan hanya level yield, tetapi juga tingkat volatilitas pasar dalam waktu singkat.

“Yang dilihat volatility-nya,” ujarnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan Bond Stabilization Fund (BSF) untuk memitigasi agar pasar keuangan domestik tak mudah terguncang oleh aksi jual investor asing yang memicu volatilitas nilai tukar. Pembentukan instrumen ini merespons munculnya tren pelemahan yield obligasi yang cukup cepat sejak awal 2026.

Purbaya menjelaskan, arus modal keluar atau capital outflow tetap memberikan tekanan pada stabilitas rupiah meski porsi kepemilikan asing atau foreign holding saat ini relatif rendah,

"Saya ingin melihat supaya bond-nya, market-nya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing,” kata Purbaya dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK II 2026 di Jakarta, Kamis (7/5).

Dalam pelaksanaannya, menurut dia, Kemenkeu akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia, juga mengerahkan BUMN di bawah naungan Kemenkeu atau Special Mission Vehicle (SMV).

"Nanti kerjanya juga pasti koordinasi dengan Bank Sentral. Tetapi dananya ada, kalau fund betulan kan desain lamanya itu ada beberapa lembaga yang terlibat antara lain keuangan dan seluruh SMV yang di bawah keuangan itu bisa ikut membantu ketika kita melakukan stabilisasi harga bond. Itu utamanya, jadi bukan SAL saja," kata Purbaya.

Meski terjadi tekanan pada nilai tukar, menurut dia, volume modal yang keluar kemungkinan masih dalam batas kemampuan pemerintah untuk melakukan intervensi.

"Dan jumlahnya enggak terlalu besar, tetapi itu udah ikut mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah,” katanya.

Ia memastikan stabilitas keuangan saat ini terjaga. Namun, menurut Purbaya, instrumen ini disiapkan untuk mengantisipasi tekanan di masa depan.

"Kami akan kembangkan early warning system yang melihat itu, dari waktu ke waktu," kata dia.

Adapun terkait waktu implementasinya, menurut dia, masih membutuhkan diskusi internal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan Bond Stabilization Fund (BSF) untuk memitigasi agar pasar keuangan domestik tak mudah terguncang oleh aksi jual investor asing yang memicu volatilitas nilai tukar. Pembentukan instrumen ini merespons munculnya tren pelemahan yield obligasi yang cukup cepat sejak awal 2026.

Purbaya menjelaskan, arus modal keluar atau capital outflow tetap memberikan tekanan pada stabilitas rupiah meski porsi kepemilikan asing atau foreign holding saat ini relatif rendah,

"Saya ingin melihat supaya bond-nya, market-nya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing,” kata Purbaya dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK II 2026 di Jakarta, Kamis (7/5).

Dalam pelaksanaannya, menurut dia, Kemenkeu akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia, juga mengerahkan BUMN di bawah naungan Kemenkeu atau Special Mission Vehicle (SMV).

"Nanti kerjanya juga pasti koordinasi dengan Bank Sentral. Tetapi dananya ada, kalau fund betulan kan desain lamanya itu ada beberapa lembaga yang terlibat antara lain keuangan dan seluruh SMV yang di bawah keuangan itu bisa ikut membantu ketika kita melakukan stabilisasi harga bond. Itu utamanya, jadi bukan SAL saja," kata Purbaya.

Meski terjadi tekanan pada nilai tukar, menurut dia, volume modal yang keluar kemungkinan masih dalam batas kemampuan pemerintah untuk melakukan intervensi.

"Dan jumlahnya enggak terlalu besar, tetapi itu udah ikut mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah,” katanya.

Ia memastikan stabilitas keuangan saat ini terjaga. Namun, menurut Purbaya, instrumen ini disiapkan untuk mengantisipasi tekanan di masa depan.

"Kami akan kembangkan early warning system yang melihat itu, dari waktu ke waktu," kata dia.

Adapun terkait waktu implementasinya, menurut dia, masih membutuhkan diskusi internal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan skema pendanaan khusus untuk mendukung pembentukan Bond Stabilization Fund (BSF).

Bond Stabilization Fund adalah instrumen yang dirancang menjaga stabilitas pasar surat utang domestik dari tekanan investor asing.

Menurut Purbaya, sumber dana BSF tidak hanya berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), melainkan juga melibatkan berbagai lembaga dan special mission vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan.

SHUTTERSTOCK/OK-PRODUCT STUDIO Ilustrasi obligasi.

“Desain lamanya itu ada beberapa lembaga yang terlibat, antara lain keuangan dan seluruh SMV yang di bawah keuangan itu bisa ikut membantu ketika kita melakukan stabilisasi harga bond. Jadi bukan SAL saja,” ujar Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Menkeu menjelaskan pemerintah saat ini melihat kebutuhan untuk menjaga pasar obligasi tetap stabil di tengah gejolak global dan potensi arus keluar modal asing.

Menurut Purbaya, stabilitas harga surat utang negara penting agar pasar keuangan domestik tidak mudah terguncang sentimen eksternal.

“Pada dasarnya saya hanya ingin melihat supaya market bond relatif stabil, jangan gampang digoyang investor asing,” katanya.

Meski demikian, Purbaya menilai tekanan dari arus keluar dana asing sejauh ini masih dalam batas yang dapat dikendalikan.

Karena itu, pemerintah optimistis kapasitas pendanaan untuk menjalankan BSF masih memadai.

Ia menambahkan mekanisme stabilisasi nantinya juga akan dijalankan melalui koordinasi dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.

“Nanti kerjanya juga pasti koordinasi dengan bank sentral,” ujar Purbaya.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya sebelumnya mengungkapkan keinginannya untuk mulai menghidupkan kembali wacana pembentukan BSF sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pasar keuangan domestik di tengah volatilitas global, termasuk tekanan terhadap rupiah dan pasar obligasi negara.

Menurut Purbaya, skema dana stabilisasi obligasi tersebut sebenarnya sudah pernah dimiliki Kementerian Keuangan, namun selama ini tidak berjalan aktif.

“Itu bukan hal yang baru. Sebetulnya sudah ada tetapi mati. Saya mau menghidupkannya saja,” ujar Purbaya kepada media di Kebun Sirih Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Sebagai informasi, Bond Stabilization Fund merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk melakukan intervensi di pasar obligasi saat terjadi tekanan ekstrem, misalnya melalui pembelian surat utang guna menjaga harga obligasi tetap stabil dan menahan lonjakan yield.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut dana stabilisasi obligasi atau bond stabilization fund dapat melibatkan sumber pendanaan dari lembaga di bawah Kemenkeu, termasuk special mission vehicle (SMV), guna menjaga stabilitas pasar surat utang domestik.

"Kalau fund betulan kan, desain lamanya itu ada beberapa lembaga yang terlibat, antara lain Kementerian Keuangan dan seluruh SMV yang di bawah Kementerian Keuangan, itu bisa ikut membantu ketika kita melakukan stabilisasi harga bond. Itu utamanya. Jadi, bukan SAL saja," kata Purbaya dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Kamis.

Purbaya menegaskan bahwa pembentukan dana stabilisasi obligasi bertujuan menjaga pasar surat utang tetap stabil dan tidak mudah digoyang investor asing.

Langkah tersebut juga diharapkan dapat mencegah gejolak di pasar keuangan domestik dan membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Ia menilai tekanan di pasar obligasi dalam beberapa bulan terakhir dipicu arus keluar modal asing dari pasar surat utang domestik yang mendorong kenaikan yield secara cepat.

Menurutnya, volume arus keluar tersebut tidak terlalu besar, namun telah ikut mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah.

"Kalau cuma Rp1-2 triliun seharusnya kita bisa kendalikan dengan mudah. Jadi, saya akan coba ikut berkontribusi, membantu bank sentral untuk mengendalikan. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, ya sudah," kata dia.

Purbaya menambahkan bahwa implementasi dana stabilisasi obligasi masih akan dibahas lebih lanjut bersama otoritas terkait, termasuk mengenai mekanisme pelaksanaannya, serta diharapkan mulai berjalan dalam waktu dekat.

Sebelumnya pada Rabu (6/5/2026), Menkeu mengungkapkan rencana mengaktifkan dana stabilisasi obligasi sebagai salah satu upaya menstabilkan nilai tukar rupiah.

"Di pemerintah, saya punya bond stabilization fund sendiri yang ada beberapa pihak. Kita juga bisa mencukupi dengan dana sendiri untuk sementara," kata Purbaya.

Dana ini disiapkan untuk menstabilkan pasar obligasi atau surat utang dengan membeli kembali (buyback) Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder yang dilepas oleh investor.

Strategi itu dilakukan untuk menjaga imbal hasil (yield) SBN agar tetap stabil, sehingga investor asing yang menyimpan surat utang tidak mengalami kerugian modal (capital loss).

Namun, dana yang disiapkan oleh Purbaya ini mempunyai kerangka yang berbeda dengan bond stabilization framework (BSF), yang dimiliki oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Menurutnya, dana stabilisasi obligasi ini telah dimiliki oleh Kementerian Keuangan, namun sudah tidak aktif karena tak pernah digunakan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut masih mengkaji mekanisme pembentukan bond stabilization fund (BSF). Dia menyebut ingin membantu Bank Indonesia (BI) menstabilkan nilai tukar rupiah, namun pendanaannya dipastikan tidak hanya dari APBN.

Purbaya menjelaskan bahwa wacana pembentukan BSF ini ditujukan untuk menstabilkan pasar di tengah pelemahan nilai tukar rupiah belakangan ini. Dia turut memastikan mekanisme tersebut bakal dikoordinasikan juga dengan bank sentral.

Menurut Purbaya, kerangka kerja BSF yang pernah digodok pada periode pemerintahan lalu tidak hanya melibatkan keuangan negara secara langsung.

"Kalau fund kan desain lamanya itu ada beberapa lembaga yang terlibat antara lain [Kementerian] Keuangan dan seluruh SMV [special mission vehicle] yang di bawah [Kementerian] Keuangan itu bisa ikut membantu ketika kami melakukan stabilisasi harga bond. Itu utamanya, jadi bukan SAL saja," terangnya pada konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (7/5/2026).

Untuk diketahui, wacana BSF kembali diperbincangkan di tengah tren outflow sehingga memicu depresiasi nilai tukar rupiah ke level Rp14.000 per dolar AS lebih. Guna menarik inflow, pemerintah lalu menaikkan imbal hasil (yield) SBN sehingga meningkatkan cost utang pemerintah.

Purbaya memprakirakan dana yang dibutuhkan dalam wadah BSF ini seharusnya tidak terlalu besar apabila menghitung nili outflow. Dia menegaskan bahwa urgensi BSF ini hanya untuk menstabilkan harga obligasi pemerintah.

"Urgency cuma itu, menjaga harga bond kami supaya stabil dan tidak menimbulkan kegaduhan di pasar," tuturnya.

Kendati nilai outflow diklaim tak besar, Purbaya mengakui tren aksi jual investor dari SBN turut menekan nilai tukar. Dia menyebut ingin membantu BI dalam upaya menstabilkan rupiah.

"Jadi, saya akan coba ikut berkontribusi, membantu bank sentral untuk mengendalikan kalau bisa. Kalau enggak bisa ya udah," ujar pria yang juga Ketua KSSK itu.

Purbaya masih enggan memerinci lebih lanjut mekanisme pembentukan BSF saat ini. Namun, dia memastikan BSF saat ini dibentuk bukan karena sedang dalam kondisi krisis.

Menurutnya, hasil rapat berkala KSSK Pertama 2026 menilai stabilisasi sistem keuangan masih terkendali. Dia juga menyebut BSF dibentuk apabila dibutuhkan saja.

"Stabilitas masih terjaga itu. Kalau status hanya kami sampaikan ke Presiden," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan segera mengaktifkan kembali program stabilisasi obligasi negara (Bond Stabilization Fund/BSF) demi meredam tren kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) sekaligus mencegah modal asing keluar secara besar-besaran.

Purbaya menyatakan bahwa fasilitas ini sejatinya bukanlah instrumen baru di bendahara negara, melainkan program lama yang selama ini tidak dioperasikan. Dia bahkan mengungkapkan BSF akan kembali aktif pada Kamis (7/5/2026) esok.

"Itu bukan hal yang baru, tapi tidak pernah dijalankan. Artinya ada tapi mati. Sebetulnya sudah ada tapi mati. Saya mau hidupkan saja," ujarnya di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).

Berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menyiapkan program BSF sejak 2010 dan berjalan pada 2011. Saat itu, Kemenkeu dan Kementerian BUMN menandatangani nota kesepakatan yang isinya meminta 13 BUMN menjadi standby buyer obligasi negara dari program tersebut.

Program BSF saat itu bertujuan menstabilkan pasar sekunder surat utang negara apabila dana asing keluar secara besar-besaran.

Sementara kali ini, Purbaya menyampaikan bahwa instrumen ini murni merupakan fasilitas internal milik Kementerian Keuangan dan dioperasikan menggunakan APBN.

Dia menjelaskan langkah ini berbeda dengan BSF yang berada di bawah kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang umumnya baru dijalankan ketika terjadi krisis.

Purbaya pun menjelaskan langkah 'menghidupkan' lagi skema BSF demi merespons eskalasi di pasar obligasi domestik. Dia menyoroti tren pergerakan yield SBN yang menanjak cukup kencang dalam beberapa bulan terakhir.

Tercatat, yield sempat berada di level 5,9% pada lahir tahun lalu namun terus hingga menembus 6,7% pada akhir April 2026.

Dalam mekanisme pasar, kenaikan yield berbanding terbalik dengan harga obligasi. Purbaya mengingatkan bahwa kejatuhan harga obligasi ini membawa risiko signifikan bagi porsi kepemilikan asing di pasar SBN domestik.

"Asing yang punya bond di sini kan mengalami capital loss. Ada aturan-aturan di lembaga investasi mereka, kalau loss sekian, mereka mesti potong sekian. Jadi itu yang memicu [keluarnya modal]," jelasnya.

Dengan skema BSF, Kemenkeu menargetkan adanya stabilitas harga obligasi di pasar sekunder untuk menahan kepanikan investor asing. Purbaya meyakini bahwa intervensi dengan skala yang terukur sudah cukup untuk memberikan sinyal positif ke pasar.

Meski demikian, untuk menentukan besaran pasti kuota pembelian kembali (buyback) obligasi di pasar sekunder, Kemenkeu tetap akan menjalin komunikasi dengan otoritas moneter.

Dia pun menggarisbawahi bahwa BSF tidak hanya bertujuan mengamankan postur pembiayaan APBN dari beban bunga yang tinggi, tetapi juga menjadi manuver pelengkap pemerintah dalam menopang stabilitas nilai tukar.

"Saya akan coba bantu rupiah dengan cara saya sendiri," tutup Purbaya.

Kita juga bisa mencukupi dengan dana sendiri untuk sementara

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengaktifkan dana stabilisasi obligasi atau bond stabilization fund sebagai salah satu upaya menstabilkan nilai tukar rupiah.

“Di pemerintah, saya punya bond stabilization fund sendiri yang ada beberapa pihak. Kita juga bisa mencukupi dengan dana sendiri untuk sementara,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Dana ini disiapkan untuk menstabilkan pasar obligasi atau surat utang dengan membeli kembali (buyback) Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder yang dilepas oleh investor.

Strategi itu dilakukan untuk menjaga imbal hasil (yield) SBN agar tetap stabil, sehingga investor asing yang menyimpan surat utang tidak mengalami kerugian modal (capital loss).

Namun, dana yang disiapkan oleh Purbaya ini mempunyai kerangka yang berbeda dengan bond stabilization framework (BSF) yang dimiliki oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Menurutnya, dana stabilisasi obligasi ini telah dimiliki oleh Kementerian Keuangan, namun sudah tidak aktif karena tak pernah digunakan.

“Bukan hal yang baru, tapi nggak pernah dijalani. Artinya, ada, tapi mati. Saya mau hidupkan saja,” ujarnya.

Menkeu berencana mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi besok (7/5), meski imbal hasil surat utang masih berada di bawah asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dipatok sebesar 6,7 persen.

“Dalam beberapa bulan terakhir, dari Januari, yield-nya naik kencang. Waktu saya injeksi uang (ke perbankan), (imbal hasil) sempat 5,9 persen. (Tapi) naik terus dari 6,1 persen, sekarang 6,7 persen,” jelasnya.

Terkait sumber dana, Purbaya menyebut anggaran bisa berasal dari berbagai pos, meski dia tak menyebut secara spesifik pos anggaran yang akan menjadi sasaran.

Menkeu juga belum mengungkapkan rencana buyback yang akan dilakukan. Tetapi, kata dia, pihaknya akan berkoordinasi secara aktif dengan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas stabilitas nilai tukar rupiah.

“Saya akan coba bantu rupiah dengan cara saya sendiri,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026