Saat ini sudah tersedia sekitar 100 hektare lahan di Distrik Muara Tami yang siap untuk ditanami padi dan ada juga lahan yang telah ditanami padi

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua menyiapkan 100 hektare lahan di Distrik Muara Tami untuk ditanami padi sebagai upaya mendukung program swasembada pangan di Tanah Papua.

Wali Kota Jayapura Abisai Rollo di Jayapura, Minggu, mengatakan potensi lahan pertanian di Distrik Muara Tami sampai ke kawasan perbatasan RI-Papua Nugini (PNG) masih tersedia untuk dikembangkan.

"Saat ini sudah tersedia sekitar 100 hektare lahan di Distrik Muara Tami yang siap untuk ditanami padi dan ada juga lahan yang telah ditanami padi," katanya.

Menurut Rollo, dengan masih tersedianya lahan potensial maka pihaknya mengusulkan tambahan program cetak sawah seluas 200-300 hektare lahan di daerah ini.

"Bila ke depan, ada peluang pengembangan lebih lanjut kami masih memiliki lahan yang dapat disiapkan hingga kawasan perbatasan untuk mendukung ketahanan pangan nasional," ujarnya.

Dia menjelaskan Pemkot Jayapura juga telah mengusulkan kepada Kementerian Pertanian terkait pengembangan komoditas perkebunan khususnya kakao di wilayah tersebut.

"Sehingga kami meminta dukungan pemerintah pusat untuk pengembangan perkebunan kakao seluas 100 hektare di wilayah Kota Jayapura," katanya lagi.

Dia menambahkan melalui dukungan pemerintah pusat diharapkan sektor pertanian dan perkebunan di Distrik Muara Tami dapat berkembang lebih optimal.

"Selain itu juga memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung target swasembada pangan nasional yang menjadi prioritas pemerintah," ujarnya.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Di balik banjir bandang yang menerjang Sumatra pada November 2025 lalu, ada satu realitas yang luput dari radar yaitu kerentanan berlapis yang dihadapi petani perempuan. BPS mencatat melalui Sensus Pertanian 2023 bahwa ada lebih dari 3 juta rumah tangga petani di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang menggantungkan pendapatan dari sektor pertanian. Sebanyak 16,39% diantaranya dikepalai oleh perempuan, mayoritas karena ditinggal wafat oleh pasangan.

Keberadaan kepala rumah tangga perempuan di sektor pertanian bukan sekadar pergeseran peran gender, melainkan refleksi dari strategi bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif. Pasca-banjir, bayangkan mereka harus memulai kembali kehidupan dari nol. Puluhan hektare lahan pertanian yang menjadi mata pencaharian terbenam air, gagal panen, dan bahkan terendam lumpur tebal.

Data Sensus Pertanian 2023 (ST2023) mencatat pola peningkatan persentase perempuan yang menjadi kepala rumah tangga seiring bertambahnya usia jika dibandingkan laki-laki. Daerah dengan persentase rumah tangga petani dengan perempuan minimal 55 tahun sebagai kepala rumah tangga tertinggi berada di Aceh (30,03%), diikuti Sumatera Utara (28,73%) Sumatera Barat (25,66%). Mereka adalah para janda lansia yang terpaksa turun ke sawah sendirian. Mengolah sisa-sisa lahan keluarga yang menjadi satu-satunya jalan agar dapur mereka tetap mengepul.

Sebaliknya, keterlibatan perempuan muda (di bawah 34 tahun) di sektor ini sangat minim. Selain karena beban domestik rumah tangga yang berat, ada keengganan generasi muda mengelola Usaha Pertanian Perorangan (UTP) akibat timpangnya upah antara sektor pertanian dengan jasa dan manufaktur.

Keterlibatan perempuan tani kita sayangnya belum diimbangi oleh kapasitas yang mumpuni. Data ST2023 menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan pengelola UTP memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, yaitu setingkat SMP ke bawah. Kondisi ini menjadi tantangan berat dalam upaya percepatan alih teknologi dan inovasi di sektor pertanian.

Faktor lain yang krusial adalah mayoritas petani perempuan bekerja tanpa memiliki latar belakang pendidikan. Data ST2023 menyebutkan hanya 0,26% petani perempuan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang telah menempuh pendidikan SLTA pertanian, D1/D2/D3/D4/S1 Pertanian, dan S2/S3 pertanian. Artinya sektor pertanian hanya sebagai penyambung kehidupan, bukan pekerjaan yang diinginkan.

Apakah Pendapatan dari Sektor Pertanian Mencukupi?

Data Sensus Ekonomi Pertanian (SEP) tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 40% rumah tangga petani di daerah bencana tidak mampu mencukupi kebutuhan dari pendapatan usaha pertanian. Persentase tertinggi di Sumatera Barat, sebesar 56,54% rumah tangga petani mengalami kekurangan. Untuk menambal lubang kebutuhan tersebut, mereka bekerja di sektor lain terutama perdagangan dan menjadi buruh tani di lahan orang lain. Hanya sedikit yang menempuh jalan utang dan menggadaikan lahan. Artinya hampir setengah rumah tangga terpaksa harus mencari penghasilan tambahan.

Perempuan di rumah tangga petani, terlebih yang kekurangan, pasti terlibat dalam usaha pertanian apapun itu bentuknya. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja di sektor pertanian mencapai 1,56 juta orang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mereka adalah pekerja keluarga tidak dibayar, buruh tani, dan bertani sendiri tanpa bantuan. Mereka berjuang memenuhi kebutuhan rumah tangga demi menjaga ketahanan pangan meskipun dalam keadaan rentan tanpa perlindungan sosial.

Menghadapi situasi ini, respons pemerintah tidak boleh sekadar memberikan bantuan benih atau pupuk pasca-bencana. Intervensi harus menyentuh akar masalah melalui penguatan kapasitas pendidikan pertanian (formal maupun informal) serta penyediaan jaminan sosial yang responsif gender.

Kita perlu merombak paradigma penyuluhan pertanian. Seperti yang diingatkan oleh Susan George dalam bukunya, Pangan: dari Penindasan Sampai ke Ketahanan Pangan, penyuluh pertanian seharusnya tidak bertindak sebagai agen penjualan pabrik kimia atau pupuk. Fokus utama harus dikembalikan pada kesejahteraan petani dan bagaimana mewujudkan ketahanan pangan minimal di level rumah tangga.

FAO (2019) menyebutkan bahwa 80% kebutuhan pangan dunia justru dipasok oleh pertanian skala rumah tangga. Oleh karena itu, negara wajib hadir memberikan perlindungan sosial secara komunal demi memitigasi risiko ekonomi petani perempuan dari ancaman gagal panen atau fluktuasi harga pasar.

Salah satu inovasi skala komunal yang konkret untuk bertahan hidup pasca-bencana adalah pembangunan Lumbung Bibit Portable dan Posko Kompos Kolektif yang dikelola berbasis kelompok rentan atau kelompok tani perempuan. Pasca-bencana banjir yang menyisakan lapisan lumpur tebal dan merusak hara tanah, masyarakat dapat memanfaatkan area fasilitas umum sebagai pusat persemaian bersama menggunakan wadah daur ulang atau polybag.

Secara kolektif, warga mengumpulkan sisa organik yang selamat untuk diolah menjadi pupuk cair alami guna memulihkan mikroorganisme tanah yang mati akibat terendam air. Cara ini berguna untuk menanam komoditas pangan berumur pendek (seperti bayam, kangkung, atau sawi) sebagai jaring pengaman pangan darurat.

Inovasi ini kemudian dipadukan dengan sistem Arisan Pemulihan Lahan, yaitu gerakan gotong-royong terjadwal untuk membersihkan lumpur dan memperbaiki saluran irigasi mikro di ladang milik anggota secara bergantian. Manajemen kerja kolektif ini sengaja mendahulukan lahan milik petani perempuan lansia atau janda yang tidak memiliki tenaga kerja domestik.

Dengan menata ulang lahan secara komunal dan membagi risiko kegagalan bersama, masyarakat tidak hanya mampu memotong biaya produksi pasca-bencana secara signifikan, tetapi juga menciptakan kemandirian pangan yang membuat mereka tidak lagi bergantung lagi pada bantuan pihak luar. Lahan pertanian segera pulih dan ketahanan pangan kembali tercapai.

Manokwari, Papua Barat (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Ditjen) Imigrasi Papua Barat, melalui Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari, memanfaatkan lahan tidur seluas enam hektare untuk pertanian dengan komoditas padi sawah.

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Papua Barat Asrul di Manokwari, Sabtu, mengatakan pemanfaatan lahan tersebut bertujuan mendukung Program Astacita Presiden Prabowo yang diterjemahkan melalui 15 aksi akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.​​​​​​

"Lahannya milik masyarakat di Kampung Macuan, Distrik Masni. Sudah tidak digunakan hampir lima tahun," kata Asrul.

Ia menjelaskan konsep pengelolaan lahan tidur menjadi lahan pertanian melibatkan peran kelompok masyarakat setempat dengan dukungan pembiayaan selama proses produksi berasal dari Kantor Imigrasi Manokwari.

Program pemberdayaan itu diharapkan dapat mendorong petani lokal lainnya untuk mengoptimalkan lahan sekitar sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan yang kemudian berdampak terhadap peningkatan perekonomian keluarga petani.

"Sistemnya kami sewa lahan, tapi kami berikan modal. Nanti hasilnya dibagi dua. Kalau enam hektar ini berhasil, kemungkinan kami akan sasar lahan tidur lainnya," ucap Asrul.

Sebelumnya, kata dia, Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan Papua Barat telah merealisasikan penanaman 1.500 bibit pohon kelapa yang memanfaatkan lahan produktif di setiap lembaga pemasyarakatan di Papua Barat maupun Papua Barat Daya.

Kelapa merupakan salah satu komoditas unggulan yang memiliki nilai manfaat sangat tinggi, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun aspek lingkungan, dan hampir seluruh bagian tanaman kelapa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR UTARA -- Pertamina terus mendorong kemandirian masyarakat melalui program Desa Energi Berdikari (DEB), salah satu program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang mengintegrasikan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Salah satunya program DEB “Uma Palak Lestari”, binaan Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai, Regional Jatimbalinus (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara) yang berlokasi di Kelurahan Peguyangan, Denpasar Utara, Bali.

Guna melihat langsung keberhasilan TJSL tersebut, Komisaris Pertamina, Nanik S Deyang dan Komisaris Independen Pertamina, Condro Kirono melakukan kunjungan ke lokasi program, Sabtu, (30/5/2026) lalu.

Keduanya didampingi Direktur Kelembagaan dan Kepatuhan Pertamina Patra Niaga, Kadek Ambara Jaya, Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita, dan jajaran manajemen Pertamina.

Dalam kesempatan tersebut, jajaran komisaris meninjau berbagai fasilitas program sekaligus melakukan penanaman padi secara simbolis sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pertanian berkelanjutan berbasis energi bersih.

Sebelumnya, masyarakat dihadapkan pada keterbatasan pasokan air untuk pertanian, terutama saat musim kemarau panjang yang menyebabkan penurunan hasil panen dan berdampak pada kesejahteraan petani.

Program DEB hadir merespons kondisi tersebut melalui pengembangan pertanian pangan berkelanjutan yang didukung pemanfaatan energi baru terbarukan, sekaligus pengembangan kawasan ekowisata dan eduwisata.

Pada sektor pertanian, Pertamina menghadirkan sistem pengairan dengan pembangkit yang memanfaatkan Renewable Battery Technology (RBT) dan mikrohidro dengan kapasitas 21 kWp. Pemanfaatan energi bersih ini mampu menurunkan emisi karbon hingga 27,3 ton CO₂eq per tahun.

Sistem tersebut telah mengairi lahan pertanian seluas 103 hektare yang dilengkapi teknologi pengairan digital serta penggunaan alat pertanian elektrik, seperti traktor dan mesin penggiling padi.

Selain itu, Pertamina membangun fasilitas Bale Melajang sebagai pusat edukasi pertanian, mendorong penggunaan pupuk organik, serta memberikan pelatihan pengelolaan irigasi berbasis sistem Subak.

Program ini telah memberikan manfaat kepada sekitar 408 penerima manfaat, termasuk 24 petani perempuan. Dampak ekonomi yang dihasilkan antara lain penghematan biaya listrik hingga Rp 44 juta per tahun serta peningkatan produktivitas padi dari 5,5 ton menjadi 7,5 ton per hektare.

Sementara itu, lahan seluas 5 hektare dikembangkan menjadi area budi daya padi organik varietas Mentik Susu dengan omzet mencapai Rp 476 juta per tahun.

Tidak hanya pertanian, program ini juga mengembangkan kawasan ekowisata dan eduwisata melalui pembangunan ruang terbuka hijau, jogging track, kafe rest area, dan camping ground yang mampu menarik sekitar 72 ribu wisatawan lokal maupun mancanegara. Setiap tahun pendapatan masyarakat mencapai Rp 64 juta.

Komisaris Pertamina Nanik S Deyang menilai program TJSL di DEB Uma Palak Lestari merupakan contoh program pemberdayaan yang berhasil mengintegrasikan sektor pertanian, energi mandiri, dan pengembangan wisata berbasis masyarakat. Menurutnya, program tersebut telah memberikan dampak nyata untuk masyarakat.

“Di tahun 2023 para petani ini gagal panen tetapi setelah dibantu Pertamina panen dan penghasilan mereka bisa naik hingga dua kali lipat,” ujar Nanik.

Ia juga berharap program tersebut dapat direplikasi di berbagai wilayah operasi Pertamina lainnya. “Semoga hal ini bisa diterapkan juga di berbagai area Pertamina lainnya, karena menjangkau petani, pengusaha kecil, pelaku usaha wisata dan lainnya.”

Senada dengan itu, Komisaris Independen Pertamina Condro Kirono menegaskan, program TJSL harus mampu menciptakan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan.

Pertamina berupaya memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat, sehingga diharapkan upaya ini membuat mereka bisa semakin merasakan manfaat hadirnya perusahaan.

‘’Melalui manfaat yang dirasakan secara nyata, semoga bisa membuat mereka memiliki rasa untuk semakin menjaga kehadiran Pertamina, sebagai perusahaan negara dan objek vital nasional,” katanya, dikutip Kamis (4/6/2026).

Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Uma Palak Lestari, I Wayan Sukadana, turut mengapresiasi dukungan Pertamina yang telah memberikan dampak positif bagi masyarakat dan kelompok tani setempat.

“Sejak kehadiran program TJSL Pertamina di tahun 2021 hingga 2026, melalui berbagai pembinaan dan fasilitas yang diberikan,ternyata mampu semakin meningkatkan hasil pertanian dan juga meningkatan kesejahteraan ekonomi para anggota kelompok tani juga masyarakat. Saya ucapkan terimakasih kepada Pertamina,” tutupnya.

Bisnis.com, MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mengarahkan pembangunan perumahan vertikal atau rumah susun bersubsidi sebagai solusi menjaga keberlanjutan lahan pertanian di tengah keterbatasan ruang kawasan perkotaan, khususnya di Pulau Lombok.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan pembangunan rumah tapak di kawasan perkotaan semakin sulit dilakukan karena sebagian besar wilayah telah masuk dalam kawasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang harus dilindungi.

Menurutnya, pembangunan perumahan ke depan tidak bisa lagi mengorbankan lahan produktif pertanian yang menjadi penopang ketahanan pangan daerah.

"Pulau Lombok ini kecil. Karena itu, NTB harus mulai menjadi model pembangunan rumah susun bersubsidi agar lahan pertanian tetap terjaga," kata Lalu Muhamad Iqbal, Rabu (20/5/2026).

Ia menjelaskan, setiap pembangunan kawasan perumahan baru otomatis mengurangi luasan KP2B di suatu daerah. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi kawasan perkotaan seperti Kota Mataram dan Kota Bima yang memiliki keterbatasan ruang pengembangan.

"Nah setiap lahan yang dipakai untuk perumahan otomatis mengurangi kawasan KP2B. Sementara kota-kota seperti Mataram dan Kota Bima cukup sulit memenuhi target luasan KP2B," kata Iqbal.

Selain mengarahkan pembangunan hunian vertikal, Pemprov NTB juga mulai mempercepat sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kabupaten/kota.

Menurut gubernur, langkah tersebut penting karena sebagian besar RTRW daerah masih belum selesai sehingga pengembangan kawasan perumahan kerap terkendala kepastian tata ruang.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov NTB menyiapkan skema subsidi silang kawasan KP2B antarwilayah. Kekurangan luasan KP2B di wilayah perkotaan nantinya dapat ditopang daerah lain yang masih memiliki potensi pengembangan lahan pertanian, seperti Kabupaten Sumbawa.

"Kalau di tingkat provinsi kita bisa melakukan subsidi silang kawasan. Daerah yang kekurangan KP2B bisa ditopang wilayah lain yang masih memiliki potensi lahan pertanian," jelasnya.

Pemerintah Provinsi NTB bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga telah bersepakat mempercepat penyelesaian RTRW dan RDTR di daerah agar pengembangan kawasan perumahan memiliki kepastian hukum dan arah pembangunan yang jelas.

"Anggarannya sudah disiapkan tahun ini untuk membantu percepatan penyusunan RDTR. Kami ingin kabupaten/kota segera menyelesaikan tata ruangnya sehingga arah pengembangan perumahan menjadi lebih jelas," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni, termasuk melalui pembangunan rumah bersubsidi.

Ia mengapresiasi langkah Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota yang dinilai mendukung percepatan pembangunan perumahan melalui kemudahan perizinan bagi pengembang.

Menurut Maruarar, pembangunan perumahan ke depan harus tetap memperhatikan tata ruang dan keberlanjutan lingkungan agar kebutuhan hunian masyarakat dapat berjalan seimbang dengan perlindungan kawasan produktif.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong regenerasi sumber daya manusia dan inovasi teknologi pertanian untuk mencapai target swasembada pangan. Langkah ini diambil guna memastikan keberlanjutan sektor agraris di tengah tantangan pergeseran demografi petani yang didominasi oleh kelompok usia senior.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa regenerasi petani merupakan pilar strategis dalam mewujudkan swasembada pangan yang tangguh. Saat ini, Jawa Tengah tercatat memiliki sekitar 630.000 petani milenial yang diharapkan menjadi motor penggerak transformasi sektor pertanian di wilayah tersebut.
"Regenerasi ini menjadi kunci. Dengan Sumber Daya Manusia (SDM) baru yang lebih adaptif terhadap teknologi dan inovasi, kita optimistis pertanian akan semakin efisien dan produktif," ujar Sumarno dalam Apel Siaga Penyuluh Pertanian dan Petani Milenial di Soropadan, Jumat (24/04/2026).
Sumarno menambahkan bahwa keterlibatan generasi muda sangat krusial mengingat mayoritas petani saat ini berada pada rentang usia 40 hingga 60 tahun. Selain fokus pada SDM, Pemprov Jawa Tengah tengah memproses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk memperkuat perlindungan lahan pertanian.
Kebijakan ini bertujuan mengunci fungsi lahan agar tidak mudah beralih fungsi, sehingga kapasitas produksi pangan tetap terjaga dalam jangka panjang. Pengelolaan sumber daya air dan kelestarian daerah tangkapan air juga menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Ketua Umum Petani Milenial, Rayndra Syahdan Mahmudin, menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya menghapus stigma negatif profesi petani di mata pemuda. Menurutnya, citra pertanian yang identik dengan kondisi kotor dan tidak menarik harus diubah menjadi profesi yang produktif dan bergengsi. Sejak 2019, jaringan petani muda di Jawa Tengah telah berkembang pesat mencapai hampir 35.000 orang.
"Stigma anak muda terhadap pertanian memang identik dengan kotor, kucel, kumuh, tidak keren gitu ya. Itulah upaya kami dari Duta Petani Milenial untuk mengubah stigma itu," tutur Rayndra. Ia berharap kolaborasi antara 300 penyuluh pertanian dan 300 Duta Petani Milenial yang hadir dalam apel tersebut mampu memberikan kontribusi nyata bagi swasembada pangan nasional.
Dari sisi teknis produksi, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, memaparkan data optimisme capaian 2026. Target luas tanam padi tahun ini ditetapkan sebesar 2,38 juta hektare, dengan realisasi saat ini telah menyentuh angka 683.782 hektare. Setiap harinya, terdapat penambahan luas tanam rata-rata 7.000 hingga 8.000 hektare di seluruh wilayah Jawa Tengah. Produksi padi hingga Mei 2026 diproyeksikan mencapai 4,69 juta ton gabah kering giling (GKG).
Angka ini merupakan bagian dari target total tahunan sebesar 10,55 juta ton. Selain padi, Jawa Tengah juga mengukuhkan posisinya sebagai kontributor utama bawang putih nasional dengan pangsa pasar mencapai 63,9%, serta mencatatkan produksi komoditas lain seperti cabai sebesar 80.892 ton dan daging sapi sebanyak 245.747 ton.
Guna mencapai target ambisius tersebut, Dinas Pertanian menerapkan inovasi sistem percepatan tanam berkelanjutan yang dikenal dengan pola "sepur". Pola ini mengintegrasikan proses panen hingga tanam kembali secara cepat untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan secara intensif.
"Ini adalah optimalisasi lahan untuk intensifikasi dan percepatan luas tambah tanam di Jawa Tengah," pungkas Defransisco. Berbagai strategi adapatasi terhadap perubahan iklim juga terus diimplementasikan untuk memitigasi risiko kegagalan panen.

Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno (kiri) melihat hasil panen bawang putih milik salah satu petani dalam gelaran PADI 2026 pada Jumat (24/4/2026). /Foto: Istimewa

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau guna mencegah kekeringan dan menjaga produktivitas sektor pertanian tetap stabil.

Ketua Tim Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi Dodo Hadi Triwardoyo mengatakan upaya mitigasi telah dilakukan, termasuk pemetaan lahan sawah yang berpotensi terdampak kekeringan. Hingga saat ini, kondisi lahan pertanian masih dinilai aman.

"Kami memitigasi titik-titik sawah rawan kekeringan, termasuk pendataan pompa bantuan pemerintah maupun milik petani yang tersedia di lapangan," katanya di Cikarang, Rabu.

Selain itu, pihaknya juga mendata sumber-sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pertanian, terutama saat musim kemarau berlangsung.

Menurut Dodo, ketersediaan air irigasi menjadi faktor kunci untuk menghindari risiko gagal panen akibat kemarau panjang. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan kecukupan cadangan pangan bagi masyarakat.

Sosialisasi kepada petani terkait pola tanam adaptif juga terus dilakukan, termasuk mendorong pergiliran tanaman ke komoditas yang lebih hemat air.

"Untuk sementara ini memang belum ada lahan yang rawan kekeringan. Dampak dari normalisasi di titik BSH 0 masih cukup untuk mendukung kegiatan tanam padi," jelasnya.

Meski demikian, Dinas Pertanian tetap merekomendasikan alternatif tanaman yang lebih tahan terhadap keterbatasan air, seperti jagung, ketimun, dan berbagai jenis sayuran.

Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas produksi pertanian di Kabupaten Bekasi di tengah potensi perubahan kondisi cuaca ke depan.

Titik BSH-0 (Bendung Sungai Hulu-0) adalah proyek bendung strategis yang berlokasi di area Kali Cikarang-CBL (Cikarang Bekasi Laut), Kabupaten Bekasi yang difungsikan, utamanya untuk pengairan (irigasi) areal pertanian.

Bendung ini dirancang untuk mengairi lahan pertanian sawah mulai dari titik BSH-0 hingga BHS-34, mencakup luas sekitar 7.000 hektar. BSH-0 merupakan proyek strategis yang menjadi senjata penting dalam meningkatkan kapasitas infrastruktur air, tidak hanya untuk pengairan, tetapi juga untuk membantu pengendalian banjir di wilayah sekitar.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, GARUT —Dinas Pertanian Kabupaten Garutmenargetkan produksi padi mencapai 631.490 ton gabah kering giling (GKG) pada 2026. Target ini meningkat dibandingkan dengan 2025, meskipun terdapat risiko kemarau yang lebih panjang dan kering tahun ini.

Target produksi padi Garut sendiri bakal ditopang dengan rencana area tanam seluas 112.314 hektare, dengan produktivitas rata-rata mencapai 6 ton per hektare.

Kepala Bidang Sarana Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Dispertan Garut,Ardhy Firdian, mengatakan target itu menjadi fokus utama sektor pertanian daerah untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kinerja produksi di tengah tantangan iklim.

“Target tanaman padi 2026 produksi 631.490 ton GKG,” ujar Ardhy, Selasa (21/4/2026).

Ardhy menjelaskan upaya pemenuhan target dilakukan melalui optimalisasi lahan pertanian yang ada. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan indeks pertanaman serta menjaga stabilitas produktivitas lahan agar tetap berada di kisaran target.

Adapun target luas panen yang dipatok Dispertan adalah sebesar 106.718 hektare. Angka ini disesuaikan dengan potensi lahan efektif yang dapat dipanen, termasuk mempertimbangkan risiko gagal panen akibat faktor cuaca.

Ardhy memaparkan bahwa target produksi 2026 lebih tinggi dibandingkan dengan target tahun sebelumnya. Pada 2025, target produksi ditetapkan sebesar 485.286 ton GKG. Namun realisasinya melampaui ekspektasi dengan capaian 736.210,6 ton GKG dari luas panen 131.011 hektare.

Ia menjelaskan realisasi produksi yang melampaui target pada 2025 tak terlepas dari peningkatan luas panen serta kondisi musim hujan yang datang tepat waktu. Ketersediaan air yang memadai dinilai menjadi faktor kunci dalam mendukung produktivitas tanaman padi.

“Realisasi luas panen meningkat signifikan, salah satunya karena awal musim hujan berlangsung sesuai perkiraan,” katanya.

Meski demikian, tantangan pada 2026 diperkirakan berbeda. Dispertan mengantisipasi potensi musim kemarau yang dapat berdampak pada penurunan ketersediaan air untuk irigasi.

Kondisi ini berisiko mengganggu fase pertumbuhan tanaman, terutama di wilayah yang bergantung pada sumber air terbatas.

Untuk menghadapi situasi tersebut, Dispertan menyiapkan sejumlah langkah antisipatif. Di antaranya melalui pelaksanaan gladi posko guna memastikan kesiapan operasional sarana pendukung pengairan, seperti pompa air, unit irigasi perpompaan, dan irigasi perpipaan.

Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan identifikasi sumber-sumber air permukaan yang dapat dimanfaatkan saat terjadi kekeringan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi air tetap tersedia bagi lahan pertanian yang membutuhkan.

Upaya lain yang disiapkan meliputi pengusulan tambahan sarana pompa air, optimalisasi pemanfaatan lahan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, hingga program cetak sawah rakyat untuk memperluas area tanam.

Di sisi perlindungan petani, Dispertan juga menyiapkan skema asuransi usaha tani padi. Program ini ditujukan untuk meminimalkan kerugian petani apabila terjadi gagal panen akibat kekeringan atau faktor alam lainnya.

“Kami menyediakan asuransi usaha tani padi sebagai langkah antisipasi jika terjadi kekeringan yang berdampak pada lahan pertanian,” ujar Ardhy.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah menyiapkan berbagai bantuan bagi para petani dalam rangka menghadapi kemarau panjang imbas fenomena Godzilla El Nino maupun krisis energi global akibat kebijakan pembatasan Selat Hormuz oleh otoritas Iran.

Amran menyatakan bahwa stok beras nasional yang saat ini telah berjumlah 4,9 juta ton, diperkirakan akan mencapai klimaks tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia dengan perolehan 5 juta ton beras.

Guna menjaga agar pengairan lahan pertanian di lumbung-lumbung pangan nasional tetap berjalan optimal, ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sebanyak lebih dari 1 juta ton Bahan Bakar Minyak (BBM) yang nantinya dipergunakan sebagai penopang sentral dalam irigasi lahan pertanian selama musim kemarau yang dikhawatirkan terjadi dalam jangka waktu panjang.

Menurut Amran, kebijakan tersebut dirumuskan sendirian oleh Kementerian Pertanian. Amran menjelaskan usaha untuk menjaga hasil produksi pertanian RI menghadapi musim kemarau berkepanjangan tersebut juga telah dikomunikasikan antarlembaga.

Dia mengungkapkan telah menjalin koordinasi intensif dengan Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional.

"Untuk petani, sudah ada BBM dijatah kurang lebih, kalau tidak salah 1 juta ton lebih. Kalau [sektor] energi [koordinasi] bersama Pak Menteri ESDM sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional (Bahlil Lahadalia). Jadi kita kolaborasi dengan semua pihak," kata Amran saat kunjungannya di Komplek Pergudangan Banjarkemantren Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya, Minggu (19/4/2026).

Selain mengalokasikan BBM yang dipergunakan sebagai bahan bakar utama untuk merealisasikan program pompanisasi, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini juga meminta banderol dari produk pupuk dapat ditekan sehingga meringankan beban para petani di seluruh penjuru Tanah Air.

Ia menjelaskan pengadaan stok maupun pendistribusian pupuk ke para petani telah dilakukan lebih jauh-jauh hari oleh pemerintah sebelum musim kemarau mencapai puncak.

Berdasarkan penuturan petani, Amran menyebut harga jual pupuk telah turun hingga sebesar 20% sejak tahun 2025. Bahkan, dirinya juga mengeklaim kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan kaum tani tersebut secara perdana baru terlaksana pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Pupuk sudah disiapkan lebih awal. Harga pupuk benar turun 20%. Tadi aku tanya teman-teman, mereka bilang tidak pernah terjadi [harga jual] pupuk turun selama Republik ini berdiri, [turun sampai] 20%. Itu perintah Bapak Presiden," ucapnya.

Lebih lanjut, Amran mengungkapkan Kementan juga telah mengajukan penambahan volume pupuk dalam rangka menghadapi krisis akibat kemarau berkepanjangan serta krisis energi global akibat konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang telah mengganggu rantai pasok sejumlah komoditas penting.

Dirinya membeberkan, pendistribusian pupuk kepada para petani telah dilakukan sejak Januari lalu. Amran menyebut kebijakan tersebut juga dijalankan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan di bawah komando Menteri Purbaya Yudhi Sadewa.

"Volume pupuk kita usulkan juga untuk ditambah. Untuk pupuk, kita sudah siapkan sejak Januari. Kalau dulu itu disiapkan secara bertahap, bahan bakunya, sekarang sejak Januari kita sudah siapkan bersama Menteri Keuangan," pungkasnya.

Kabupaten Padang Pariaman (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menegaskan agar pemerintah daerah di Sumatera Barat (Sumbar) harus cepat menangani lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi di akhir 2025.

"Kami mohon provinsi dan kabupaten kolaborasi menyelesaikan dalam waktu singkat karena uang bantuan ini sudah ada sejak Januari 2026 di provinsi," kata Amran di Kabupaten Padang Pariaman, Selasa.

Hal tersebut disampaikan Mentan RI saat meninjau langsung progres penanganan lahan pertanian yang terdampak bencana di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar.

Dalam kunjungan itu, Andi Amran menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi yang jelas kepada Mentan, gubernur dan bupati serta wali kota agar penanganan lahan terdampak bencana tidak berlarut-larut. Sebab, hal itu akan berdampak kepada pertanian dan mata pencarian masyarakat pascabencana.

Ia menjelaskan Kementerian Pertanian Peduli bersama para mitra telah menyalurkan bantuan sebesar Rp75 miliar ditambah bantuan beras lebih dari Rp1 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana.

Khusus di Ranah Minang, Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan sebesar Rp455 miliar, ditambah untuk sektor perkebunan senilai Rp500 miliar. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah provinsi kabupaten dan kota agar secepatnya menindaklanjuti bantuan yang sudah ada sejak Januari 2026.

Di saat bersamaan Kementerian Pertanian juga terus berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum khususnya Balai Wilayah Sungai untuk membantu memperbaiki sektor irigasi yang rusak akibat bencana.

"Semua biaya rehabilitasi yang mencapai 7.000 Hektare itu tanggung jawab pemerintah pusat," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mengakui masih banyak hal yang mesti disempurnakan khususnya penanganan lahan pertanian yang terdampak bencana.

Salah satu penyebab lambatnya penanganan itu dikarenakan terhalang birokrasi. Kendati demikian, Vasko menegaskan telah berbicara dengan bupati dan wali kota agar menindaklanjuti arahan Presiden dan Mentan.

"Bantuan dari Bapak Presiden itu harus betul-betul sampai di masyarakat," kata dia menegaskan.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Lahan pertanian global mencakup lebih dari 18 juta mil persegi dan menjadi fondasi utama produksi pangan dunia.

Berdasarkan data Food and Agriculture Organization (FAO) yang dihimpun World Bank, Tiongkok menempati posisi teratas sebagai negara dengan lahan pertanian terbesar di dunia.

China tercatat memiliki sekitar 2 juta mil persegi lahan pertanian, jauh melampaui negara lain. Di bawahnya, Amerika Serikat dan Australia masing-masing memiliki sekitar 1,6 juta dan 1,4 juta mil persegi.

Berikut 10 negara dengan luas lahan pertanian terbesar di dunia:

1. China — 2.009.326 mil persegi

2. Amerika Serikat — 1.627.576 mil persegi

3. Australia — 1.402.492 mil persegi

4. Brasil — 914.131 mil persegi

5. Rusia — 832.826 mil persegi

6. Kazakhstan — 827.284 mil persegi

7. India — 689.466 mil persegi

8. Arab Saudi — 670.418 mil persegi

9. Argentina — 448.405 mil persegi

10. Sudan — 435.002 mil persegi

Besarnya lahan pertanian China tidak terlepas dari peran sektor agrikultur dalam perekonomiannya, dengan sekitar seperlima populasi bekerja di sektor tersebut.

Negara ini juga menjadi produsen sekaligus konsumen produk pertanian terbesar di dunia.

Menariknya, China memiliki lahan pertanian lebih luas dibanding Rusia maupun Kanada, meskipun kedua negara tersebut memiliki wilayah geografis lebih besar. Hal ini disebabkan banyak wilayah di kedua negara berupa tundra dan kawasan beku yang tidak produktif untuk pertanian.

Ke depan, peta pertanian global berpotensi berubah akibat perubahan iklim. Wilayah utara diperkirakan akan semakin layak untuk aktivitas pertanian, sementara sejumlah kawasan lain justru menghadapi penurunan produktivitas.

Di Afrika, misalnya, tantangan penggurunan kian nyata. Negara seperti Afrika Selatan dan Nigeria menghadapi tekanan akibat degradasi lahan, terutama di kawasan Sahel.

Peningkatan suhu, praktik pertanian berlebih, serta menurunnya kesuburan tanah mempercepat penyusutan lahan produktif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa luas lahan saja tidak cukup, tapi juga soal ketahanan pangan global ke depan yang akan sangat ditentukan oleh kemampuan menjaga produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman mengingatkan pemerintah, untuk tidak mengulangi keterlambatan penanganan dampak banjir akibat bencana hidrometeorologi yang menghantam Demak, Jawa Tengah. Sebab hal itu akan berdampak pada gagal panen.

“Keterlambatan dan ketidakcermatan dalam mendiagnosa dampak banjir, akan menyebabkan petani makin menderita. Selain gagal panen yang sudah di depan mata, juga akan membuat petani kita tak bisa menggarap sawahnya kembali dalam waktu cepat,” katanya di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Diketahui, banjir berulang di Demak ini, dipicu jebolnya tanggul Sungai Tuntang, akhir pekan lalu. Dampaknya telah merendam 671 hektare lahan persawahan. Kemudian, juga merendam ribuan rumah serta membuat ribuan warga mengungsi.

“Rehabilitasi sawah terdampak banjir ini, bukan seperti pengerjaan proyek secara umum. Artinya, rehabilitasi sawah ini akan membutuhkan waktu lebih panjang seiring teknis pengerjaannya yang kompleks,” urai Alex.

Penilaian Alex ini, merujuk perkembangan rehabilitasi sawah yang dituntaskan Satgas PRR (Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera) per tanggal 28 Maret 2026.

Dari total 42.702 hektare sawah yang jadi sasaran rehabilitasi di tiga provinsi terdampak, baru 991 hektare sawah yang telah berhasil direhabilitasi. Artinya, baru 2,32%. Sementara, yang dalam proses penanganan seluas 5.333 hektare.

Lembaga yang dibentuk melalui Keppres 1/2026 untuk memimpin pemulihan cepat bencana alam di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini, secara rinci baru merehabilitas 42 hektare sawah dari 31.464 hektare yang jadi sasaran rehabilitasi di Aceh.

Lihat video: FULL Banjir Demak Semakin Meluas



Kemudian, 170 hektare sawah di Sumatera Utara berhasil direhabilitasi dari target 7.336 hektare sawah. Adapun di Sumatera Barat, 779 hektare berhasil direhabilitasi dari target 3.902 hektare.

“Kita mendesak pemerintah, untuk segera melakukan upaya percepatan dalam rehabilitasi sawah ini. Ditengah situasi globa yang tak menentu, perbaikan sawah terdampak banjir ini harusnya jadi prioritas yang harus dituntaskan dalam waktu cepat,” tegas Alex.

Desakan ini, tegas Alex, karena ketika sawah terendam yang hilang bukan hanya hasil tanam, tetapi juga modal produksi yang sudah dikeluarkan petani, waktu kerja yang tidak dapat dipulihkan dan peluang panen yang bergeser tanpa kepastian.

Dalam banyak kasus, tutur Legislator dari Dapil Sumatera Barat I itu, beban terbesar akibat banjir ini justru muncul setelah banjir surut. Tepatnya saat petani harus memulai kembali dari titik nol dengan daya tahan ekonomi yang semakin tipis.

“Maka penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa penanganan tidak berhenti pada pencatatan luas lahan terdampak semata,” urai Alex.

Alex menilai, yang lebih menentukan adalah apakah lahan masih dapat diselamatkan dalam musim tanam berjalan. “Lalu bagaimana distribusi bantuan benih dan sarana produksi dilakukan, serta sejauh mana perlindungan asuransi pertanian benar-benar bekerja pada wilayah rawan berulang,” sebutnya.

“Tanpa skema pemulihan yang cepat, gangguan produksi akan lebih mudah berubah menjadi tekanan harga yang pada akhirnya dirasakan masyarakat luas. Harus ada langkah cepat untuk mengatasi hal ini,” tutup Alex.

Ketua Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR ini mendorong Pemerintah segera menyiapkan skema pemulihan ratusan hektar sawah yang terdampak banjir parah di Demak, Jawa Tengah. Alex menyebut pemulihan harus segera dilakukan agar tidak berpengaruh terhadap pasok rantai pangan.

“Banjir yang merendam ratusan hektare sawah di Demak perlu dibaca sebagai gangguan langsung terhadap stabilitas produksi pangan di tingkat tapak, terutama karena terjadi di wilayah yang selama ini menjadi bagian dari penyangga produksi pertanian Jawa Tengah,” tegas Alex yang juga ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat.

Dimata Alex, kehilangan lahan produktif dalam skala besar, tidak lagi dapat dipandang sebagai kerugian lokal semata. Meskipun hal ini terjadi akibat tekanan iklim dan gangguan hidrometeorolgi yang semakin sering beririsan dengan musim tanam.

“Persoalan paling mendasar dalam fenomena banjir yang turut merendam lahan persawahan adalah belum terbangunnya sistem perlindungan produksi. Khususnya, sistem perlindungan produksi yang mampu bergerak secepat risiko datang,” tegasnya.