REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto resmi memangkas potongan pendapatan pengemudi ojek daring melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Dalam aturan tersebut, potongan maksimal yang boleh diambil perusahaan aplikator ditetapkan sebesar delapan persen.

Kebijakan ini disampaikan Presiden saat pidato peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Ia menilai skema pembagian hasil sebelumnya belum mencerminkan keadilan bagi pengemudi.

“Saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen,” ujar Prabowo di hadapan ribuan buruh.

Selama ini, potongan yang diambil aplikator disebut bisa mencapai sekitar 20 persen. Dengan aturan baru tersebut, pemerintah menetapkan pengemudi minimal menerima 92 persen dari pendapatan, sementara perusahaan aplikasi maksimal mengambil delapan persen.

Prabowo menegaskan kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan pengemudi yang setiap hari bekerja di lapangan dengan risiko tinggi. Pemerintah juga mewajibkan perusahaan aplikator memberikan perlindungan jaminan sosial, termasuk jaminan kecelakaan kerja dan akses layanan kesehatan.

“Harus diberi jaminan kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan,” kata Prabowo.

Menanggapi kebijakan tersebut, Grab Indonesia menyatakan menghormati arahan pemerintah dan siap mempelajari lebih lanjut implementasi aturan tersebut.

Chief Executive Officer Grab Indonesia, Neneng Goenadi, mengatakan pihaknya masih menunggu rincian teknis dari Peraturan Presiden sebelum mengambil langkah lanjutan.

“Kami menghormati arahan yang disampaikan Presiden. Saat ini kami menunggu penerbitan resmi Peraturan Presiden untuk meninjau lebih lanjut detail kebijakan tersebut,” ujar Neneng dalam keterangan tertulis.

Ia menilai perubahan struktur komisi tersebut merupakan langkah mendasar terhadap model bisnis platform digital yang selama ini berfungsi sebagai marketplace.

Karena itu, Grab akan berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi kebijakan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan mitra pengemudi, keterjangkauan harga bagi konsumen, serta keberlanjutan industri.

“Kami akan berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan kebijakan ini dapat mencapai tujuannya,” katanya.

Grab menambahkan, sejak beroperasi di Indonesia, perusahaan telah melibatkan jutaan mitra pengemudi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam ekosistem ekonomi digital.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sudah membeli saham sebagian aplikator ojek online (ojol). Tujuan dari pembelian itu untuk menurunkan potongan komisi kepada pengendara ojol dari 10-20 persen menjadi delapan persen.

"Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10 persen ini sehingga aplikator hanya akan mengambil delapan persen dari yang dikumpulkan," kata Dasco saat menerima audiensi aliansi serikat buruh di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

Adapun untuk pembahasan status hubungan kerja bagi pengendara ojol dengan mitra, dia mengatakan hal itu masih disimulasikan. Namun, dia memastikan organisasi-organisasi pengendara ojol akan dilibatkan dalam penentuan kebijakan itu.

"Organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk," kata dia.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan bila ada perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan, maka akan dibantu atau bahkan diambil alih oleh pemerintah. Hal itu dilakukan agar para buruh tetap bisa bekerja dan memiliki tempat kerja.

Tidak disebutkan saham aplikasi yang dibeli oleh Danantara. Namun Danantara sempat dikabarkan tertarik oleh membeli saham GoTo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sudah membeli saham sebagian aplikator ojek online (ojol). Tujuan dari pembelian itu untuk menurunkan potongan komisi kepada pengendara ojol dari 10-20 persen menjadi delapan persen.

"Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10 persen ini sehingga aplikator hanya akan mengambil delapan persen dari yang dikumpulkan," kata Dasco saat menerima audiensi aliansi serikat buruh di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

Adapun untuk pembahasan status hubungan kerja bagi pengendara ojol dengan mitra, dia mengatakan hal itu masih disimulasikan. Namun, dia memastikan organisasi-organisasi pengendara ojol akan dilibatkan dalam penentuan kebijakan itu.

"Organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk," kata dia.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan bila ada perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan, maka akan dibantu atau bahkan diambil alih oleh pemerintah. Hal itu dilakukan agar para buruh tetap bisa bekerja dan memiliki tempat kerja.

Tidak disebutkan saham aplikasi yang dibeli oleh Danantara. Namun Danantara sempat dikabarkan tertarik oleh membeli saham GoTo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Di tengah kekhawatiran global soal krisis pangan dan ketergantungan impor, Indonesia justru mencatatkan capaian yang tak biasa. Cadangan beras pemerintah menembus 4,8 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah, sebuah lonjakan yang bukan sekadar statistik, tetapi sinyal bahwa arah kebijakan pangan nasional sedang mengalami pergeseran besar.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebut capaian tersebut merupakan hasil dari serangkaian langkah strategis yang dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Ia bahkan menegaskan target swasembada pangan nasional yang sebelumnya diproyeksikan dalam waktu empat tahun kini berhasil dipercepat menjadi hanya satu tahun.

Menurut Amran, fondasi dari percepatan tersebut terletak pada reformasi kebijakan dan regulasi. Pemerintah memangkas ratusan aturan yang selama ini dinilai menghambat produksi dan distribusi pangan. Sedikitnya 16 regulasi strategis dalam bentuk Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden diterbitkan untuk mempercepat koordinasi lintas sektor.

Salah satu langkah paling signifikan adalah pemangkasan 145 aturan pupuk. Jika sebelumnya distribusi pupuk harus melalui proses panjang dengan melibatkan banyak pihak, kini mekanismenya disederhanakan sehingga penyaluran dapat dilakukan langsung dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia, lalu ke petani secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Di saat yang sama, pemerintah juga melakukan reformasi tata kelola pupuk dengan meningkatkan alokasi hingga 9,55 juta ton dan menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen. Kebijakan ini dinilai mampu meringankan beban petani sekaligus mendorong peningkatan produktivitas.

Langkah berikutnya adalah realokasi anggaran sebesar Rp3,8 triliun dari belanja non-prioritas ke sektor produktif. Dana tersebut difokuskan untuk mendukung irigasi, benih unggul, pompanisasi, hingga penyediaan alat dan mesin pertanian.

Di sektor produksi, intensifikasi dilakukan melalui penggunaan benih unggul dan pemupukan tepat waktu. Program pompanisasi juga menjangkau sekitar 500 ribu hektare lahan tadah hujan, yang memungkinkan peningkatan indeks pertanaman hingga dua sampai tiga kali dalam setahun.

Selain itu, optimalisasi lahan rawa dilakukan pada sekitar 800 ribu hektare. Jika digabungkan dengan program intensifikasi lainnya, total peningkatan luas tanam mencapai sekitar 1,3 juta hektare, memberikan kontribusi signifikan terhadap kenaikan produksi nasional.

Lotte Chemical Indonesia (LCI) menurunkan produksi ke level minimal imbas ketersediaan bahan baku yang menipis gara-gara perang di Timur Tengah. Saat ini, stok bahan baku disebut hanya bisa bertahan sampai beberapa bulan ke depan.

Corporate Planning General Manager LCI Lee Dae Lo mengatakan dengan ketersediaan stok saat ini tidak memungkinkan beroperasi penuh 100 persen. Padahal, perusahaan sudah ada komitmen kerja sama dengan mitra yang harus dipenuhi.

"Kita tetap berusaha untuk beroperasi minimum untuk industri Indonesia," ujar Lee dalam Media Gathering di Living Stone SCBD, Selasa (14/4).

Menurutnya, saat ini bahan baku Lotte untuk pembuatan bahan dasar plastik seperti etilena, polietilena (PE), dan polipropilena (PP) berasal dari nafta impor di mana pembeliannya 100 persen dari kawasan Timur Tengah.

Oleh sebab itu, saat terjadi perang di kawasan tersebut, bahan baku Lotte sangat terdampak. Saat ini, perusahaan tengah menjalin komunikasi dengan beberapa negara lainnya untuk memenuhi stok nafta.

"Hampir 100 persen (bahan baku) kita beli dari Timur Tengah, tapi sekarang kita lagi jalin komunikasi untuk membeli bahan baku dari Singapura, Malaysia, dan bahkan Afrika, Nigeria," jelasnya.

Begitu juga dengan bahan baku dari LPG juga mengalami kendala imbas perang. Oleh sebab itu, di tengah kondisi ini, Lotte berkomitmen untuk terus berupaya menjaga stabilitas pasokan bagi industri hilir dan manufaktur nasional dengan mengurangi produksi.

Sebelumnya, Direktur Management Support PT Lotte Chemical Indonesia Cho Jin-Woo mengatakan akan memprioritaskan alokasi persediaan produk dan kapasitas produksi yang tersedia untuk pasar domestik Indonesia.

Distribusi pasokan dilakukan secara terukur guna menjaga stabilitas industri hilir nasional.

"Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, prioritas utama kami adalah menjaga keberlangsungan pasokan bagi industri dalam negeri. LCI terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk meminimalkan dampak gangguan terhadap pelanggan, sekaligus mendukung stabilitas sektor manufaktur nasional," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan efisiensi anggaran infrastruktur dinilai berisiko menekan daya saing ekonomi nasional. Pengurangan belanja berpotensi meningkatkan biaya logistik dan menurunkan kualitas layanan publik.

Pengamat ekonomi Wijayanto Samirin menilai pemangkasan anggaran dapat berdampak pada perawatan infrastruktur. Kondisi ini berisiko mengganggu efisiensi distribusi barang.

"Efisiensi ini berpotensi mengurangi daya saing ekonomi, proyek infrastruktur dan perawatannya tetap penting untuk memastikan efisiensi logistik terjaga," kata Samirin kepadaBisnis, Selasa (7/4/2026).

Selain itu, tantangan juga muncul dari sisi investasi. Ketidakpastian global dinilai menyulitkan pemerintah menarik minat swasta melalui skema KPBU.

Secara terpisah, ekonom senior Indef Tauhid Ahmad mengingatkan bahwa pengurangan volume proyek dapat berdampak pada layanan publik. Risiko ini terutama dirasakan di daerah yang bergantung pada pembangunan infrastruktur.

"Ya mudah-mudahan yang dikurangi itu ya yang tadi yang katakanlah readiness, kriterianya memang belum siap ya," ujarnya.

Tauhid menekankan pentingnya menjaga iklim investasi tetap kondusif. Hal ini diperlukan agar proyek jalan tol dan penyediaan air bersih tetap menarik bagi investor swasta.

Seperti diketahui, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menjalankan pengetatan fiskal dengan memangkas belanja infrastruktur guna menjaga defisit APBN di tengah gejolak global. Kebijakan ini menjadi respons atas eskalasi konflik geopolitik yang menekan stabilitas ekonomi nasional.

Kementerian PU sendiri mendapat instruksi efisiensi dari Kementerian Keuangan. Optimalisasi anggaran dilakukan sebesar Rp12,71 triliun dari total pagu awal Rp118,89 triliun.

Dengan penyesuaian tersebut, anggaran Kementerian PU menyusut menjadi Rp106,18 triliun. Revisi ini masih dalam tahap finalisasi bersama Kementerian Keuangan sebelum diajukan ke DPR.

"Penajaman belanja ini berdasarkan surat Menkeu No: S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 melalui optimalisasi pagu sebesar Rp12,71 triliun," ujar Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di Kompleks Parlemen RI, Selasa (7/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memberikan contoh langkah Pemerintah Pakistan dalam menghadapi krisis seiring dampak perang di Timur Tengah. Efisiensi dilakukan di Pakistan dengan cara, salah satunya, memangkas gaji menteri hingga DPR.

Hal itu dibeberkan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara pada hari ini, Jumat (13/3/2026). Prabowo menjelaskan bahwa gejolak geopolitik yang terjadi, yakni perang Iran dengan AS-Israel, memberikan dampak terhadap harga minyak dunia.

Kondisi tersebut membuat Indonesia mesti memasang ancang-ancang strategi. Dia pun memberikan contoh respons negara lain, yakni Pakistan atas gangguan yang terjadi di negaranya.

Menurut Prabowo, Pakistan menganggap kondisi saat ini sudah kritis dan dikatakan critical measures seperti Covid-19. Pakistan melaksanakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah untuk semua kantor pemerintah maupun swasta. 50% bekerja dari rumah. Kemudian, hari kerja dipotong hanya menjadi 4 hari.

"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR. Dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah," ujar Prabowo.

Pemerintah Pakistan juga memotong semua ketersediaan BBM untuk kementerian. Pemerintah Pakistan mewajibkan 60% kendaraan pemerintah agar tidak digunakan setiap saat. Lalu, Pemerintah Pakistan menghentikan belanja AC, belanja kendaraan, dan belanja mebel dari semua lembaga pemerintahan.

Selain itu, Pemerintah Pakistan menghentikan semua kunjungan ke luar negeri, mengurangi dana pemerintah untuk acara-acara pesta dan sebagainya. Semua lembaga pendidikan tinggi di Pakistan pindah ke online. Sekolah berhenti untuk dua pekan.

"Ini hanya contoh. Maksud saya, ini ada berapa hari, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan," ujar Prabowo.

Presiden percaya bahwa dalam 2 sampai 3 tahun Indonesia akan kuat. Akan tetapi, Indonesia harus tetap hemat dalam konsumsi.

"Dengan demikian, kita berharap kita akan selalu menjaga agar defisit kita tidak bertambah. Bahkan cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit. Sasaran kita adalah APBN kita harus balance budget, itu paling ideal. Dan itu saya kira kita bisa melakukan," ujarnya.

Jakarta: PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk berencana melakukan penyederhanaan struktur anak usaha. Telkom akan mengurangi jumlah entitas dari sekitar 60 anak perusahaan menjadi 14 anak perusahaan.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Arthur Angelo Syailendra mengatakan langkah tersebut dilakukan melalui berbagai aksi korporasi yang merupakan bagian dari program transformasi perusahaan.

“Dari sekitar 60 (subsidiaries) entitas yang ada saat ini, intensinya ialah kita mau reduce angka itu ke sekitar 14. Jadi kurang lebih ada sekitar 50-an yang kita melakukan aksi korporasi,” ujar Lolo, sapaan akrabnya, dalam konferensi video di acara media update di Jakarta, dilansir Antara, Kamis, 12 Maret 2026.

Puluhan anak usaha akan ditata ulang

Menurut dia, dari sekitar 50-an entitas yang akan ditata ulang tersebut, Telkom telah memetakan sejumlah opsi aksi korporasi.

Pertama, sejumlah entitas akan dilepas atau divestasi. Kedua, terdapat perusahaan yang akan ditutup karena sudah tidak lagi aktif atau tidak memiliki kegiatan operasional.

"Ini karena (entitas) sudah lama, atau sudah tidak update, maka itu akan kita tutup," ujarnya.

Selain itu, beberapa anak usaha juga akan ditransfer atau digabungkan (merger) untuk memperkuat fokus bisnis perusahaan.

Telkom juga mengevaluasi sejumlah kepemilikan minoritas di beberapa perusahaan yang dinilai tidak memberikan nilai tambah signifikan bagi perusahaan.

"Investasi minoritas di beberapa perusahaan ini yang mungkin nilainya tidak terlalu meaningful juga bagi kita," kata dia.

Transformasi perusahaan

Langkah perampingan tersebut merupakan bagian dari agenda transformasi perusahaan untuk memperkuat fokus bisnis utama serta meningkatkan pengelolaan aset.

Telkom juga tengah melakukan penataan portofolio bisnis agar dapat menciptakan nilai tambah yang jauh lebih besar sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan.

Secara holistik, Telkom menerapkan empat pilar transformasi menuju transformasi jangka menengah Telkom di 2030 (TLKM 30). Salah satu pilar utamanya adalah streamlining yakni perampingan struktur Telkom Group.

Perampingan ini diterapkan dengan menggabungkan unit bisnis yang tumpang tindih, melepas bisnis yang tidak terkait langsung dengan inti bisnis Telkom, dan fokus kembali ke bisnis inti Telkom. Dengan begitu, struktur grup dapat lebih efisien, tidak terlalu banyak anak perusahaan, dan fokus pada bisnis utama.

Sejalan dengan itu, Telkom juga memperkuat peran perusahaan sebagai induk usaha strategis (strategic holding). Sementara operasional bisnis dijalankan oleh entitas operating company yang menjadi penggerak utama pada masing-masing lini usaha.

Empat pilar utama Grup Telkom ke depan yang menjadi mesin pertumbuhan perusahaan adalah B2C Business, B2B IT Services, Digital Infrastructure, serta International Business.

(ANN)

Jadi kurang lebih ada sekitar 50-an yang kita melakukan aksi korporasi

Jakarta (ANTARA) - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk berencana melakukan penyederhanaan struktur anak usaha dengan mengurangi jumlah entitas dari sekitar 60 anak perusahaan menjadi 14 anak perusahaan.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Arthur Angelo Syailendra mengatakan langkah tersebut dilakukan melalui berbagai aksi korporasi yang merupakan bagian dari program transformasi perusahaan.

“Dari sekitar 60 (subsidiaries) entitas yang ada saat ini, intensinya ialah kita mau reduce angka itu ke sekitar 14. Jadi kurang lebih ada sekitar 50-an yang kita melakukan aksi korporasi,” ujar Lolo, sapaan akrabnya, dalam konferensi video di acara media update di Jakarta, dikonfirmasi Kamis.

Menurut dia, dari sekitar 50-an entitas yang akan ditata ulang tersebut, Telkom telah memetakan sejumlah opsi aksi korporasi.

Pertama, sejumlah entitas akan dilepas atau divestasi. Kedua, terdapat perusahaan yang akan ditutup karena sudah tidak lagi aktif atau tidak memiliki kegiatan operasional.

"Ini karena (entitas) sudah lama, atau sudah tidak update, maka itu akan kita tutup," ujarnya.

Selain itu, beberapa anak usaha juga akan ditransfer atau digabungkan (merger) untuk memperkuat fokus bisnis perusahaan.

Telkom juga mengevaluasi sejumlah kepemilikan minoritas di beberapa perusahaan yang dinilai tidak memberikan nilai tambah signifikan bagi perusahaan.

"Investasi minoritas di beberapa perusahaan ini yang mungkin nilainya tidak terlalu meaningful juga bagi kita," kata dia.

Langkah perampingan tersebut merupakan bagian dari agenda transformasi perusahaan untuk memperkuat fokus bisnis utama serta meningkatkan pengelolaan aset.

Telkom juga tengah melakukan penataan portofolio bisnis agar dapat menciptakan nilai tambah yang jauh lebih besar sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan.

Secara holistik, Telkom menerapkan empat pilar transformasi menuju transformasi jangka menengah Telkom di 2030 (TLKM 30). Salah satu pilar utamanya adalah streamlining yakni perampingan struktur Telkom Group.

Perampingan ini diterapkan dengan menggabungkan unit bisnis yang tumpang tindih, melepas bisnis yang tidak terkait langsung dengan inti bisnis Telkom, dan fokus kembali ke bisnis inti Telkom. Dengan begitu, struktur grup dapat lebih efisien, tidak terlalu banyak anak perusahaan, dan fokus pada bisnis utama.

Sejalan dengan itu, Telkom juga memperkuat peran perusahaan sebagai induk usaha strategis (strategic holding). Sementara operasional bisnis dijalankan oleh entitas operating company yang menjadi penggerak utama pada masing-masing lini usaha.

Empat pilar utama Grup Telkom ke depan yang menjadi mesin pertumbuhan perusahaan adalah B2C Business, B2B IT Services, Digital Infrastructure, serta International Business.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah berhasil melakukan efisiensi anggaran negara hingga Rp308 triliun pada tahun pertama pemerintahannya dan dialihkan untuk mendukung program-program produktif, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah telah membuktikan kebijakan fiskal yang dijalankan mampu menghasilkan penghematan besar dari anggaran negara.

"Di tahun pertama Rp308 triliun kita sudah hemat, setara 18 miliar dolar AS, dan kita bisa lakukan lebih besar lagi," ujar Presiden.

Presiden menyampaikan penghematan tersebut berasal dari pengurangan belanja yang dinilai tidak produktif. Hasil efisiensi ini kemudian dialihkan untuk mendukung program-program yang terdampak langsung terhadap masyarakat, seperti MBG yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Kepala Negara menjelaskan sejumlah pos pengeluaran yang dipangkas antara lain perjalanan luar negeri, kegiatan seremonial, hingga berbagai forum diskusi dan kajian yang dinilai tidak mendesak.

Menurut Presiden, pemerintah saat ini lebih fokus pada langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan rakyat.

"Kajian-kajian, analisa-analisa, sudah tidak perlu terlalu banyak kajian dan analisa. Kita sudah tahu masalahnya, kekurangan infrastruktur, lakukan. Desa perlu jembatan, buat. Rakyat lapar, cari pangan. Tidak usah terlalu banyak analisa, ini kita sudah hemat sangat luar biasa," jelas Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menutup kebocoran anggaran agar efisiensi dapat semakin besar dilakukan.

Menurut Prabowo, langkah efisiensi anggaran akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari strategi memperkuat perekonomian nasional sekaligus memastikan program-program prioritas pemerintah dapat berjalan optimal dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia/Andi Firdaus
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Bontang (ANTARA) - Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa modernisasi pabrik amoniak di PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) Bontang diproyeksikan mampu menurunkan harga pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK hingga 20 persen.

"Selain efisiensi harga, proyek ini menjamin tambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700.000 ton," ujar Amran saat meresmikan Proyek Revamping Pabrik Amoniak Kaltim-2 milik PKT di Bontang, Kamis.

Langkah ini, lanjut Amran disebut sebagai tonggak vital dalam revitalisasi industri pupuk nasional yang ditargetkan mampu memangkas harga sekaligus meningkatkan volume produksi secara signifikan.

Amran menjelaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari peta jalan besar pemerintah untuk membangun tujuh pabrik pupuk baru, dengan lima di antaranya ditargetkan tuntas sebelum tahun 2029.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, turut memberikan apresiasi tinggi. Menurutnya, revitalisasi ini adalah transformasi menuju industri hijau yang berkelanjutan.

"Revamping ini memperkuat keunggulan kompetitif melalui penghematan gas alam. Konsumsi energi ditekan dan emisi karbon berkurang drastis hingga 110.000 ton CO2 ekuivalen per tahun. Ini adalah sinergi antara ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan," tutur Siti Hediati.

Senada dengan hal tersebut, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menekankan nilai strategis pabrik yang pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1984 ini. Ia mengibaratkan pabrik pupuk sebagai "dapur nasional" yang harus tetap modern.

"Revitalisasi ini bukan sekadar mengganti mesin tua, tapi memastikan keandalan pasokan. Kita harus berani berinvestasi untuk masa depan pangan yang mandiri," ungkap pria yang akrab disapa Harum tersebut.

Sebagai produsen Urea dan NPK terbesar di Asia Tenggara, PKT diharapkan menjadi tulang punggung distribusi pupuk nasional.

Peresmian ini ditandai dengan penekanan sirene dan penandatanganan prasasti oleh Mentan Amran Sulaiman, didampingi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta jajaran direksi Danantara Asset Management dan Pupuk Indonesia.

Pewarta: Arumanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemangkasan drastis anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 69,5% dalam APBN 2026 merupakan hasil evaluasi atas lambatnya penyerapan anggaran di tingkat daerah.

Purbaya menyoroti masih banyaknya dana pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan dan tidak dimanfaatkan untuk pembangunan. Menurutnya, besarnya alokasi transfer ke daerah (TKD) menjadi percuma apabila eksekusi belanja di daerah tidak optimal.

“Kita lihat kondisi APBN-nya. Daerah kan banyak uangnya enggak dipakai juga. Habiskan saja duitnya, baru kita lihat. Biar menuntut terus, tapi uangnya enggak dipakai buat apa,” tegasnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Mantan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves tersebut menjelaskan bahwa pemangkasan ini merupakan hasil evaluasi kinerja anggaran tahun lalu. Kendati demikian, Purbaya memastikan pintu penambahan anggaran belum tertutup sepenuhnya.

Dia tidak menampik bahwa fiskal Pemda yang tergantung pusat. Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah pusat akan memantau kinerja penyerapan anggaran daerah pada awal tahun ini. Jika perbaikan tata kelola belanja terbukti maka penyesuaian pagu TKD dimungkinkan dilakukan.

“Nanti akhir triwulan I menuju triwulan II [2026], kita akan evaluasi. Bisa ditambah enggak dana TKD-nya? Kita lihat kalau mereka sudah bisa membelanjakan tepat waktu dan tidak ada yang bocor, karena saya sudah janji,” tambahnya.

Anjlok Tiga Kali Lipat

Berdasarkan dokumen APBN 2026, pagu anggaran DBH tahun ini dipangkas sekitar tiga kali lipat dari tahun sebelumnya, menjadi hanya Rp58,5 triliun. Angka ini anjlok signifikan dibandingkan dengan pagu APBN 2025 yang mencapai Rp192,2 triliun.

Secara terperinci, penurunan tajam terjadi pada DBH Pajak yang dianggarkan senilai Rp26,8 triliun, atau turun 65,2% dari tahun sebelumnya sebesar Rp77,3 triliun. Penurunan DBH dari PPh dan PBB tercatat di atas 65%, sementara DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) terkoreksi 48,6% menjadi Rp6,39 triliun.

Kondisi serupa terjadi pada DBH Sumber Daya Alam (SDA) yang tergerus 64% menjadi Rp30,9 triliun. Sektor mineral dan batu bara (minerba) mencatatkan penurunan terdalam sebesar 69,9%, dari Rp66,4 triliun pada 2025 menjadi hanya Rp19,9 triliun tahun ini.

Adapun DBH perkebunan sawit dipangkas 38% menjadi Rp774,6 miliar, dan DBH perikanan terjun bebas 70,3% menjadi hanya Rp218,4 miliar.

Secara agregat, pagu TKD 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun, turun 24,6% dari ketetapan awal UU APBN 2025 senilai Rp919,8 triliun. Selain DBH, pos Dana Alokasi Khusus (DAK) juga turun menjadi Rp154,3 triliun, dan Dana Alokasi Umum (DAU) berkurang sekitar Rp46 triliun dari tahun lalu.