LONDON - Istana Buckingham telah menghapus “Pembela Iman” atau “Defender of the Faith” dari deskripsi pekerjaan resmi Raja Charles. Istana mengganti gelar berusia 500 tahun itu dengan janji yang lebih samar untuk melindungi agama di seluruh “negara multi-agama” Inggris, menurut laporan keuangan kerajaan tahunan Inggris.

Laporan Hibah Kedaulatan untuk tahun 2025-2026, yang dirilis pada hari Jumat, menetapkan “Yang Mulia adalah Gubernur Tertinggi Gereja Inggris dan melindungi ruang bagi Iman di dalam negara multi-agama.”

Namun, susunan kata-katanya berbeda secara signifikan dari versi tahun lalu yang menggambarkan Charles sebagai “Kepala Gereja Inggris dan Pembela Iman.” Namun, gelar tersebut tetap ada di situs web keluarga kerajaan.

Frasa “Pembela Iman” berasal dari tahun 1521, ketika Paus Leo X memberikannya kepada Henry VIII setelah raja memposisikan dirinya sebagai penentang keras Reformasi Martin Luther.

Perubahan ini menghidupkan kembali perdebatan yang telah membayangi Charles selama tiga dekade.

Sebagai Pangeran Wales pada tahun 1994, ia menyatakan bahwa ia lebih suka menjadi "pembela iman" daripada "pembela Gereja," yang menunjukkan ia ingin mewakili semua agama, bukan hanya Kristen.

Selama penobatannya pada tahun 2023, ia tidak mengubah sumpah dalam hal ini, tetapi kata pengantar sumpah tersebut menyatakan bahwa Gereja Inggris "akan berupaya membina lingkungan di mana orang-orang dari semua agama dan kepercayaan dapat hidup bebas."

Pesan keagamaan sebelumnya membuat Charles mendapat sorotan setelah ia merekam ucapan Ramadan untuk Muslim Inggris pada bulan Februari tetapi tidak menyampaikan pesan Paskah pribadi.

Hal ini menimbulkan tuduhan dari para komentator Kristen bahwa ia mengesampingkan gereja yang secara resmi dipimpinnya. Setelah mendapat kecaman, akun media sosial keluarga kerajaan memposting pesan singkat "Selamat Paskah," meskipun Charles tidak pernah menyampaikan pidato pribadi.

Sebagai perbandingan, Ratu Elizabeth II tidak pernah merekam pesan Ramadan dan hanya mengeluarkan satu pesan Paskah khusus selama masa pemerintahannya – pada saat lockdown Covid 2020.

Ia juga secara tradisional merekam pesan Natal yang menyebutkan agama lain selain Kristen.

Amandemen terbaru ini muncul setelah jajak pendapat Ipsos pekan lalu menunjukkan dukungan terhadap monarki berada di angka 55%, angka terendah dalam beberapa dekade, dan turun dari puncaknya sebesar 80% pada tahun 2012.

Bisnis.com, PADANG ARO - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat, mengusulkan ke Kementerian Agama agar ada kebijakan untuk memberikan pendidikan gratis di MAN (Madrasah Aliyah Negeri) yang merupakan jenjang pendidikan menengah setara SMA.

Bupati Solok Selatan Khairunas mengatakan sejauh ini sinergi pemerintah daerah dengan Kementerian Agama telah memberikan seragam untuk seluruh jenjang pendidikan. Melihat dampak yang bagus, ada baiknya ke depan semakin diperkuat melalui pendidikan gratis untuk pendidikan MAN.

“Kami ingin memperluas akses pendidikan hingga sekolah gratis, harapan ini telah disampaikan langsung ke pemerintah pusat yakni Kemenag,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).

Khairunas berpandangan bahwa upaya memajukan pendidikan tidak boleh berhenti pada bantuan seragam semata, tapi bisa ditingkatkan yakni bisa wujudkan sekolah gratis di MAN.

Dikatakannya apabila usulan itu diterima Kemenag, maka anak-anak di Solok Selatan bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah di MAN. Apalagi dengan semakin banyaknya anak-anak bersekolah di MAN, akan memberikan dampak yang baik bagi daerah.

“Semakin baiknya anak-anak belajar agama Islam, akan menjadikan Solok Selatan sebagai daerah lahirnya para tokoh yang dapat membangun Solok Selatan lebih baik ke depannya,” tegasnya.

Oleh karena itu, Khairunas menyatakan sangat menginginkan hadirnya kebijakan yang lebih progresif yaitu menggratiskan biaya pendidikan hingga tingkat SLTA, termasuk MAN.

Bupati menjelaskan dengan jumlah peserta didik rata-rata 700 orang per tahunnya dari dua MAN yang ada di Solok Selatan, setidaknya dibutuhkan dana Rp900 juta setiap tahun untuk memberikan fasilitas sekolah gratis pada jenjang pendidikan ini.

Hal tersebut yang juga menjadi alasan Pemkab Solok Selatan untuk mengajak Kementerian Agama berkolaborasi dalam mewujudkan rencana tersebut. Pasalnya, saat ini Solok Selatan telah memberikan fasilitas pendidikan untuk SMA dan SMK dengan skema cost sharing 50:50 dengan Pemprov Sumbar.

"Kami memahami bahwa pemerintah pusat memiliki berbagai prioritas dan keterbatasan anggaran. Namun besar harapan kami kiranya dapat ditemukan skema kolaborasi yang memungkinkan program ini berjalan. Apakah dukungan tersebut dapat diberikan secara penuh, atau mungkin melalui pola sharing anggaran," sebutnya.

Khairunas menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini penting untuk memastikan tidak ada anak-anak madrasah yang terkendala pendidikan karena persoalan biaya.

“Jadi saat ini kami sebenarnya juga tengah berupaya agar MAN ini terus bertambah di Solok Selatan. Seperti di Kecamatan Sangir Jujuan tengah melakukan percepatan proses pengerjaan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Lubuk Malako,” ungkapnya.

Terakhir dibahas pada 2021 silam, kata Khairunas, proses tersebut masih belum dapat diselesaikan karena adanya kendala terkait penerbitan keputusan dari Kementerian PAN-RB. Makanya, bupati memohon arahan, dukungan, dan pendampingan dari Kementerian Agama untuk mempercepat agar proses tersebut bisa dirampungkan.

"Kami datang ke Kemenag dengan semangat kolaborasi, bukan semata-mata mengajukan permohonan bantuan. Kami percaya bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," tutupnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Sebanyak 2.596 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Klaten resmi keluar dari data kemiskinan. Seremoni pelepasan dari program tersebut ditandai dengan simbolisasi wisuda yang diikuti oleh para penerima manfaat di Graha Bung Karno, Kabupaten Klaten, Selasa (30/6/2026).

Pada penyaluran program PKH di Kabupaten Klaten tahap I Tahun 2026, tercatat jumlah penerima manfaatnya mencapai 54.555 keluarga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.596 keluarga dinilai telah lulus dari program. Perinciannya, sebanyak 992 keluarga memilih graduasi mandiri karena menyatakan sudah mampu dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah, dan sebanyak 1.604 keluarga berhasil graduasi setelah memperoleh Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).

Salah satu dari ribuan KPM PKH yang menjalani wisuda graduasi mandiri itu adalah Sri Giatmi. Warga Desa Bero, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, tersebut ikut graduasi mandiri setelah merasa sudah mampu dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia berharap lebih banyak lagi masyarakat yang ikut KPM PKH segera wisuda graduasi.

Sri telah menjadi penerima PKH sejak 2013. Saat itu kondisi keluarganya sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program Keluarga Harapan membantu Sri untuk membayar biaya sekolah anak dan memenuhi gizi keluarga. Sebagian dana bantuan disisihkan untuk modal usaha.

"Bagi teman-teman semua yang sudah merasa cukup, mari kita memberanikan diri untuk graduasi mandiri, karena yang lebih membutuhkan dari kita itu banyak sekali," ujar Sri Giatmi yang sekarang berjualan jamu keliling.

Selain graduasi mandiri, acara yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo tersebut juga ada penyaluran bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dari Kementerian Sosial. Nilai bantuan modal usaha dari Kementerian Sosial itu bisa sampai Rp5 juta per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan bahwa seremoni kegiatan pelepasan para penerima bantuan PKH dilaksanakan di beberapa tempat seperti Kabupaten Klaten, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Brebes.

“Mereka sudah bisa berdiri sendiri, sehingga tidak memerlukan bantuan sosial lagi. Mereka sudah terangkat dari miskin, menjadi berdiri sendiri,” ujarnya.

Luthfi menambahkan, upaya memerangi kemiskinan harus dilakukan secara bersama-sama. Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan instansi terkait lainnya termasuk sektor swasta. Pada 2025, angka kemiskinan di Jawa Tengah tercatat mencapai 9,39%, turun dari 9,58% pada tahun sebelumnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Menurut dia, Gubernur Ahmad Luthfi dan para bupati telah bekerja keras untuk mengentaskan kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem. Keterbukaan data masyarakat miskin di tiap daerah penting agar intervensi yang dilakukan secara bersama-sama dapat dilakukan dengan tepat.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan suspensi saham kepada 71 perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2025 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan tersebut.

Sebelumnya BEI telah memberikan peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp150 juta namun hingga hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu, emiten yang bersangkutan belum memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan II.6.4 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi, bursa melakukan suspensi apabila mulai hari kalender ke 91 sejak lampaunya batas waktu perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian atau tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2 dan II.6.3 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi.

“Berdasarkan pemantauan kami, hingga tanggal 29 Juni 2026 terdapat 71 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2025 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan tersebut,” tulis BEI dalam pengumumannya Selasa (30/6/2026).

Atas dasar hal tersebut di atas, otoritas Bursa memutuskan untuk melakukan suspensi efek terhadap 16 perusahaan tercatat di pasar reguler dan tunai sejak sesi I tanggal 30 Juni 2026 dan tetap melakukan suspensi perdagangan efek untuk 55 perusahaan tercatat.

Berikut Daftar 71 Emiten yang Disuspensi BEI Akibat Belum Setor Laporan Keuangan:

No	Kode	Nama Perusahaan Tercatat	Status Perdagangan Efek
1	AIMS	PT Artha Mahiya Investama Tbk	Aktif
2	ALTO	PT Tri Banyan Tirta Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
3	ARKA	PT Arkha Jayanti Persada Tbk	Aktif
4	ARMY	PT Armidian Karyatama Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
5	ARTI	PT Ratu Prabu Energi Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
6	ASMI	PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk	Aktif
7	BEBS	PT Berkah Beton Sadaya Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
8	BHAT	PT Bhakti Multi Artha Tbk	Aktif
9	BIKA	PT Binakarya Jaya Abadi Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
10	BOSS	PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
11	BTEL	PT Bakrie Telecom Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
12	CBMF	PT Cahaya Bintang Medan Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
13	COAL	PT Black Diamond Resources Tbk	Aktif
14	COWL	PT Cowell Development Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
15	CPRI	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
16	CRAB	PT Toba Surimi Industries Tbk	Aktif
17	DEAL	PT Dewata Freightinternational Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
18	DUCK	PT Jaya Bersama Indo Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
19	ENVY	PT Envy Technologies Indonesia Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
20	ETWA	PT Eterindo Wahanatama Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
21	GAMA	PT Aksara Global Development Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
22	GOLL	PT Golden Plantation Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
23	GTBO	PT Garda Tujuh Buana Tbk	Aktif
24	HILL	PT Hillcon Tbk	Aktif
25	HITS	PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
26	HKMU	PT HK Metals Utama Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
27	HOME	PT Hotel Mandarine Regency Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
28	HOTL	PT Saraswati Griya Lestari Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
29	INAF	PT Indofarma Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
30	INCF	PT Indo Komoditi Korpora Tbk	Aktif
31	INDX	PT Tanah Laut Tbk	Aktif
32	IPPE	PT Indo Pureco Pratama Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
33	JMAS	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	Aktif
34	JSKY	PT Sky Energy Indonesia Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
35	KAYU	PT Darmi Bersaudara Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
36	KBRI	PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
37	LCGP	PT Eureka Prima Jakarta Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
38	LCKM	PT LCK Global Kedaton Tbk	Aktif
39	LMAS	PT Limas Indonesia Makmur Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
40	MABA	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
41	MAGP	PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
42	MREI	PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk	Aktif
43	MTRA	PT Mitra Pemuda Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
44	NUSA	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
45	PLAS	PT Polaris Investama Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
46	PMMP	PT Panca Mitra Multiperdana Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
47	POOL	PT Pool Advista Indonesia Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
48	PTDU	PT Djasa Ubersakti Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
49	PURE	PT Trinitan Metals and Minerals Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
50	RAFI	PT Sari Kreasi Boga Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
51	RIMO	PT Rimo International Lestari Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
52	SBAT	PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
53	SIMA	PT Siwani Makmur Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
54	SKYB	PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
55	SMRU	PT SMR Utama Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
56	SRIL	PT Sri Rejeki Isman Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
57	SUGI	PT Sugih Energy Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
58	SWAT	PT Sriwahana Adityakarta Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
59	TAYS	PT Jaya Swarasa Agung Tbk	Aktif
60	TDPM	PT Tianrong Chemicals Industry Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
61	TECH	PT Indosterling Technomedia Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
62	TELE	PT Omni Inovasi Indonesia Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
63	TGRA	PT Terregra Asia Energy Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
64	TOPS	PT Totalindo Eka Persada Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
65	TOYS	PT Sunindo Adipersada Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
66	TRAM	PT Trada Alam Minera Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
67	TRIL	PT Triwira Insanlestari Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
68	TRUE	PT Triniti Dinamik Tbk	Aktif
69	UNIT	PT Nusantara Inti Corpora Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
70	ZATA	PT Bersama Zatta Jaya Tbk	Aktif
71	ZBRA	PT Dosni Roha Indonesia Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pemerintah akan kembali membangun 100 gudang pada 2027 menyusul meningkatnya stok beras nasional yang kini menembus 5,4 juta ton.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat gudang milik Bulog maupun gudang sewa terisi penuh.

"Ditargetkan di tahun 2026 ini kami dianggarkan (untuk membangun) 100 gudang. Insyaallah dari penyampaian Bapak Presiden (Prabowo Subianto) akan didukung lagi kembali di tahun 2027 adalah 100 gudang lagi. Tujuannya apa? Supaya produk yang luar biasa itu jumlahnya bisa tersimpan dengan baik di gudang milik Bulog," ujar Rizal dalam konferensi pers di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jakarta Utara, Senin (29/6).

Rizal mengatakan tingginya stok beras saat ini merupakan dampak dari meningkatnya produksi pangan nasional dan serapan gabah yang dilakukan Bulog sepanjang tahun ini.

"Sekarang kondisi gudang kita ini betul-betul penuh. Bahwa swasembada pangan itu betul-betul nyata. Bukan hanya di gudang Bulog, tapi di gudang sewa Bulog juga penuh, rata-rata di gudang swasta," ujarnya.

Ia menyebut hingga 29 Juni 2026, Bulog menyerap lebih dari 3,2 juta ton beras atau sekitar 80 persen dari target pengadaan 4 juta ton tahun ini.

"Kami laporkan sampai dengan 29 Juni 2026 totalnya sudah mencapai 80 persen dari 4 juta ton. Jadi sudah di atas 3,2 juta ton yang sudah diserap oleh Bulog. Berarti kalau berasnya 3,2 juta ton, gabahnya lebih dari 6 juta ton," terangnya.

Menurut Rizal, stok beras yang dikuasai Bulog saat ini telah mencapai sekitar 5,4 juta ton. Ia menyebut angka tersebut menjadi stok tertinggi yang pernah dimiliki Bulog.

"Untuk stok Bulog sampai dengan hari ini sudah mencapai 5,4 juta ton. Ini membanggakan, stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka dan serapan tertinggi sepanjang Indonesia merdeka," ujarnya.

Rizal memperkirakan serapan beras masih akan terus bertambah hingga akhir tahun. Dengan waktu enam bulan yang masih tersisa, Bulog memproyeksikan total serapan dapat melampaui target awal.

"Prediksi kami serapan kami mungkin bisa di atas 4,5 (juta ton) atau bahkan sampai 5 juta ton," katanya.

Ia mengatakan tingginya serapan tersebut didorong produksi gabah nasional yang diperkirakan mencapai hampir 36 juta ton pada tahun ini.

Karena itu, Bulog tidak hanya memperluas kapasitas penyimpanan, tetapi juga mulai menjajaki perluasan penyaluran, termasuk melalui ekspor beras ke sejumlah negara.

Berdasarkan paparan Bulog, wilayah kerja Jakarta-Banten saat ini memiliki 122 unit gudang dengan total kapasitas penyimpanan sekitar 480.337 ton. Kapasitas tersebut terdiri atas gudang di DKI Jakarta sebesar 245.200 ton dan gudang di Banten sekitar 235.137 ton.

Sebelumnya, Rizal mengungkapkan Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran sekitar Rp5 triliun untuk pembangunan 100 gudang baru Bulog di 2026.

Gudang tersebut akan dibangun di berbagai wilayah Indonesia guna menambah kapasitas penyimpanan beras yang terus meningkat.

Menurut Rizal, gudang baru itu akan mengadopsi teknologi yang dikembangkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sehingga beras dapat disimpan hingga hampir dua tahun tanpa memerlukan proses fumigasi maupun penggunaan bahan kimia tambahan.

"Teknologi itu bisa mampu memelihara beras di gudang itu hampir mencapai dua tahun tanpa harus adanya fumigasi dan lain sebagainya," ujar Rizal.

Ia mengatakan pembangunan gudang akan dilakukan di 100 lokasi, terdiri dari 52 lokasi di lahan milik Bulog dan 48 lokasi di lahan hibah pemerintah daerah. Total kapasitas gudang baru tersebut diperkirakan mencapai sekitar 900 ribu ton.

Selain membangun gudang baru, Bulog juga berencana merenovasi gudang-gudang lama secara bertahap dengan teknologi serupa agar kualitas beras tetap terjaga selama penyimpanan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenakan sanksi denda Rp 150 juta hingga memberhentikan perdagangan saham atau suspensi terhadap 71 emiten. Pasalnya, puluhan perusahaan itu dinilai lalai karena tidak melaporkan kinerja keuangan Tahun Buku 2025.

Otoritas BEI menyatakan telah memberikan Peringatan Tertulis III dan mengenakan denda kepada perusahaan tercatat di Papan Utama dan Papan Pengembangan yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan tahunan per 31 Desember 2025 dan/atau belum membayar denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sesuai ketentuan bursa.

BEI menyebut sesuai Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi, bursa akan menghentikan sementara perdagangan saham (suspensi). Apabila hingga hari kalender ke-91 setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat masih belum memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan dan/atau telah menyampaikan laporan keuangan, tetapi belum melunasi denda yang dikenakan.

“Berdasarkan pemantauan kami, hingga Tanggal 29 Juni 2026 terdapat 71 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan tahunan per 31 Desember 2025 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian tersebut,” tulis otoritas BEI, Selasa (30/6).

Berikut perinciannya:

No.	Kode	Nama Perusahaan Tercatat	Status Perdagangan Efek
1	AIMS	PT Artha Mahiya Investama Tbk	Aktif
2	ALTO	PT Tri Banyan Tirta Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
3	ARKA	PT Arkha Jayanti Persada Tbk	Aktif
4	ARMY	PT Armidian Karyatama Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
5	ARTI	PT Ratu Prabu Energi Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
6	ASMI	PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk	Aktif
7	BEBS	PT Berkah Beton Sadaya Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
8	BHAT	PT Bhakti Multi Artha Tbk	Aktif
9	BIKA	PT Binakarya Jaya Abadi Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
10	BOSS	PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
11	BTEL	PT Bakrie Telecom Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
12	CBMF	PT Cahaya Bintang Medan Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
13	COAL	PT Black Diamond Resources Tbk	Aktif
14	COWL	PT Cowell Development Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
15	CPRI	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
16	CRAB	PT Toba Surimi Industries Tbk	Aktif
17	DEAL	PT Dewata Freightinternational Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
18	DUCK	PT Jaya Bersama Indo Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
19	ENVY	PT Envy Technologies Indonesia Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
20	ETWA	PT Eterindo Wahanatama Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
21	GAMA	PT Aksara Global Development Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
22	GOLL	PT Golden Plantation Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
23	GTBO	PT Garda Tujuh Buana Tbk	Aktif
24	HILL	PT Hillcon Tbk	Aktif
25	HITS	PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
26	HKMU	PT HK Metals Utama Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
27	HOME	PT Hotel Mandarine Regency Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
28	HOTL	PT Saraswati Griya Lestari Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
29	INAF	PT Indofarma Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
30	INCF	PT Indo Komoditi Korpora Tbk	Aktif
31	INDX	PT Tanah Laut Tbk	Aktif
32	IPPE	PT Indo Pureco Pratama Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
33	JMAS	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra AbadiTbk	Aktif
34	JSKY	PT Sky Energy Indonesia Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
35	KAYU	PT Darmi Bersaudara Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
36	KBRI	PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
37	LCGP	PT Eureka Prima Jakarta Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
38	LCKM	PT LCK Global Kedaton Tbk	Aktif
39	LMAS	PT Limas Indonesia Makmur Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
40	MABA	PT Marga Abhinaya Abadi Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
41	MAGP	PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
42	MREI	PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk	Aktif
43	MTRA	PT Mitra Pemuda Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
44	NUSA	PT Sinergi Megah Internusa Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
45	PLAS	PT Polaris Investama Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
46	PMMP	PT Panca Mitra Multiperdana Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
47	POOL	PT Pool Advista Indonesia Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
48	PTDU	PT Djasa Ubersakti Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
49	PURE	PT Trinitan Metals and Minerals Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
50	RAFI	PT Sari Kreasi Boga Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
51	RIMO	PT Rimo International Lestari Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
52	SBAT	PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
53	SIMA	PT Siwani Makmur Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
54	SKYB	PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
55	SMRU	PT SMR Utama Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
56	SRIL	PT Sri Rejeki Isman Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
57	SUGI	PT Sugih Energy Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
58	SWAT	PT Sriwahana Adityakarta Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai
59	TAYS	PT Jaya Swarasa Agung Tbk	Aktif
60	TDPM	PT Tianrong Chemicals Industry Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
61	TECH	PT Indosterling Technomedia Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
62	TELE	PT Omni Inovasi Indonesia Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
63	TGRA	PT Terregra Asia Energy Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
64	TOPS	PT Totalindo Eka Persada Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
65	TOYS	PT Sunindo Adipersada Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
66	TRAM	PT Trada Alam Minera Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
67	TRIL	PT Triwira Insanlestari Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
68	TRUE	PT Triniti Dinamik Tbk	Aktif
69	UNIT	PT Nusantara Inti Corpora Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar
70	ZATA	PT Bersama Zatta Jaya Tbk	Aktif
71	ZBRA	PT Dosni Roha Indonesia Tbk	Suspensi di Seluruh Pasar

Sumber: BEI

BEI menyatakan telah memutuskan untuk menghentikan sementara perdagangan saham 16 perusahaan tercatat di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai Sesi I pada 30 Juni 2026. Selain itu, BEI juga mempertahankan status suspensi terhadap 55 perusahaan tercatat yang sebelumnya telah dikenai penghentian sementara perdagangan saham.

Perum Bulog menerima kunjungan akademik mahasiswa lintas fakultas Universitas Gadjah Mada (UGM) di Gudang Bulog Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Senin (29/6), yang menjadi ruang edukasi bagi kalangan akademisi untuk mendalami pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai instrumen strategis menjaga ketahanan pangan nasional.

Selama kunjungan, para mahasiswa mendapat penjelasan mengenai tata kelola penyimpanan beras di gudang Bulog, mulai dari proses penerimaan, pengendalian kualitas, hingga sistem penyimpanan yang memastikan mutu beras tetap terjaga. Rombongan lalu diajak mengunjungi Sentra Pengolahan Beras (SPB) Bulog untuk melihat langsung proses pengolahan beras, mencakup pembersihan, pemolesan, dan pengemasan hingga menjadi produk beras berkualitas yang siap dikonsumsi.

Didampingi Direktur Operasi Perum Bulog beserta jajaran Manajemen Kantor Pusat, serta Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa pihaknya membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat, termasuk perguruan tinggi, agar dapat melihat secara langsung cara Bulog mengelola Cadangan Beras Pemerintah.

"Kami ingin mahasiswa tidak hanya memperoleh teori di bangku kuliah, tetapi juga melihat langsung bagaimana Cadangan Beras Pemerintah dikelola secara profesional. Gudang Bulog terbuka sebagai sarana edukasi sehingga masyarakat dapat melihat sendiri bahwa stok beras nasional terjaga dengan baik," ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Ahmad Rizal memastikan, kondisi gudang yang penuh seperti di Sunter juga merupakan gambaran gudang-gudang Bulog di berbagai daerah.

Pengenalan Sentra Pengolahan Beras ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pentingnya proses hilirisasi pangan yang dilakukan Bulog.

Selain itu, Bulog juga menyatakan membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi melalui penelitian, pengembangan teknologi, maupun inovasi di bidang pangan guna mendukung penguatan ketahanan pangan nasional.

Perwakilan mahasiswa UGM, Edwin dari Fakultas Peternakan, menyampaikan apresiasi atas kesempatan ini. Menurutnya, kunjungan tersebut memberikan pengalaman yang sangat berharga, karena mahasiswa dapat melihat langsung proses pengelolaan beras dari hulu hingga hilir.

"Kami mendapat banyak pembelajaran mulai dari pengelolaan bahan baku, proses pengolahan hingga pengemasan beras. Bahkan kami juga diberi kesempatan mencoba proses pengemasan dan berdiskusi mengenai peluang kerja sama penelitian antara UGM dan Bulog," ujar Edwin.

Seorang mahasiswa lainnya mengaku mendapat pemahaman baru mengenai standar penyimpanan dan pengelolaan beras di Bulog, yakni bahwa gudang Bulog dikelola dengan baik, bersih, rapi, serta didukung teknologi pengolahan modern, yang menghasilkan beras premium maupun medium dengan kualitas terjaga.

Pada kesempatan yang sama, Ahmad Rizal menyampaikan bahwa hingga 29 Juni 2026, realisasi pengadaan beras telah mencapai lebih dari 80 persen dari target tahun 2026 atau di atas 3,2 juta ton.

Sementara itu, stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog saat ini mencapai sekitar 5,4 juta ton, menjadi stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Capaian ini turut membuktikan keberhasilan penguatan cadangan pangan nasional, serta mewujudkan dukungan terhadap visi swasembada pangan.

Kegiatan ini diharapkan mendorong pemahaman kalangan akademisi dan masyarakat akan peran strategis Bulog dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Bulog juga berharap sinergi dengan perguruan tinggi dapat diperkuat melalui berbagai kolaborasi yang mendorong inovasi dan pengembangan sektor pangan demi ketahanan pangan Indonesia yang berkelanjutan.

Langkah responsif ini menjadi bukti nyata komitmen pelindungan konsumen dari ancaman kejahatan siber di tanah air

Tangerang (ANTARA) - Indonesia Anti-Scam Center (IASC) di bawah naungan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil mengamankan dana korban penipuan daring sebesar Rp638,9 miliar.

"Langkah responsif ini menjadi bukti nyata komitmen pelindungan konsumen dari ancaman kejahatan siber di tanah air," kata Ketua Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Hudiyanto, di Tangerang, Banten, Selasa.

Ia mengungkapkan bahwa dana ratusan miliar tersebut berhasil diblokir selama periode 22 November 2024 hingga 31 Mei 2026 guna mencegah kerugian masyarakat yang lebih dalam.

Dari total dana yang berhasil ditahan pengalihan transaksinya tersebut, IASC telah sukses mengembalikan dana sebesar Rp169,3 miliar ke tangan para korban.

"Kami terus memproses untuk bisa dilakukan pengembalian dana secara maksimal dan cepat kepada para korban. Kami menangani sekitar 1.300 laporan yang masuk setiap harinya," ujar Hudiyanto kegiatan Jurnalis Class Angkatan 12

Keberhasilan IASC dalam mengamankan dana hasil kejahatan ini didorong oleh penerapan sistem kolokasi yang inovatif. Sehingga, IASC berhasil mengumpulkan perwakilan dari 17 bank dan lima penyelenggara sistem pembayaran (termasuk e-wallet) di satu tempat yang terpusat.

"Langkah ini secara signifikan mampu memangkas waktu birokrasi dalam menunda transaksi mencurigakan," katanya.

Melalui sinergi terpadu yang beroperasi selama 24 jam tersebut, IASC mencatatkan kinerja penindakan yang masif dengan rincian dana kejahatan yang diamankan (diblokir) Rp638,9 miliar dana berhasil dikembalikan ke korban Rp169,3 miliar rekening penipu yang diblokir 515.554 rekening, total laporan pengaduan yang ditangani 579.459 laporan.

Tidak sekadar reaktif dalam mengamankan dana pasca kejadian, OJK melalui IASC juga terus memperkuat langkah proaktif. OJK bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 14 Januari 2026 untuk mengintegrasikan sistem deteksi dini (online scam).

Sinergi kuat ini menghadirkan sebuah sistem yang berorientasi penuh pada pelindungan korban. Ke depannya, masyarakat yang menjadi korban penipuan daring dapat langsung mengakses sistem IASC guna mengetahui ketersediaan dana yang berhasil diamankan dan dikembalikan, bahkan sebelum mereka menyusun laporan resmi kepada pihak kepolisian.

"Inisiatif ini diharapkan semakin mempersempit ruang gerak penipu dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Indonesia," paparnya.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Banjarbaru, Kalsel (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah memperkuat kompetensi calon tenaga kerja bidang kelistrikan melalui Pelatihan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana dilaksanakan bersama Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu.

General Manager PLN UID Kalselteng Iwan Soelistijono di Kota Banjarbaru, Senin, mengatakan pelatihan merupakan bagian dari komitmen PLN dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas pemahaman masyarakat mengenai kelistrikan.

"Langkah ini bagian dari komitmen PLN untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kelistrikan, baik dari aspek teknis maupun keselamatan," katanya.

Kegiatan diikuti 18 peserta dengan pembekalan yang diberikan mencakup keterampilan dasar instalasi listrik, pemahaman standar pekerjaan, serta penerapan budaya kerja yang mengutamakan keselamatan. Acara digelar PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Batulicin pada Senin (22/6).

PLN ULP Batulicin dalam pelatihan juga memberikan pembekalan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) Kelistrikan yang mencakup pengenalan potensi bahaya listrik, mitigasi risiko, hingga penerapan prosedur keselamatan kerja.

"Melalui kolaborasi berbagai pihak, kami berharap makin banyak generasi muda memiliki keterampilan wawasan, dan kesiapan berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah," ujar Iwan.

Menurut Iwan, kolaborasi antara dunia pendidikan, lembaga pelatihan, dan industri menjadi faktor penting dalam menyiapkan tenaga kerja yang mampu menjawab kebutuhan sektor energi yang terus berkembang.

"Melalui sinergi, kami berharap pengembangan keterampilan masyarakat dapat terus ditingkatkan guna membuka peluang kerja yang lebih luas sekaligus mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan," ucap Iwan.

Team Leader K3L PLN ULP Batulicin Wahyu Cahaya Purnomo Sidik mengatakan pemahaman terhadap risiko kelistrikan dan penerapan prinsip keselamatan merupakan fondasi utama bagi setiap tenaga kerja di sektor kelistrikan.

"Peserta memperoleh edukasi mengenai batas tanggung jawab antara PLN dan pelanggan agar memahami ruang lingkup pekerjaan instalasi sesuai standar yang berlaku sehingga mereka bisa memberikan pelayanan terbaik," katanya.

Sementara itu, Manajer PLN ULP Batulicin Azmi Muharom, juga memperkenalkan layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile yang menyediakan berbagai fitur layanan kelistrikan, mulai pasang baru, perubahan daya, pembelian token, pembayaran tagihan hingga pelaporan gangguan secara real time.

Bukan itu saja, Instruktur BLK Provinsi Kalimantan Selatan Dwi Cahyo, mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara PLN dan lembaga pelatihan karena memberikan wawasan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Pewarta: Gunawan Wibisono
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia berisiko mengalami kutukan sumber daya alam apabila pembenahan tata kelola dan kelembagaan tidak menjadi prioritas.

Ekonom senior The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini menilai kualitas institusi menjadi faktor utama yang menentukan apakah kekayaan komoditas akan menghasilkan kesejahteraan atau justru memperburuk perekonomian.

Menurut Didik, sumber daya alam tidak secara inheren menjadi berkah maupun kutukan. Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bergantung pada kualitas institusi, sistem politik, serta efektivitas tata kelola yang mengelola kekayaan alam tersebut.

"Masalah yang harus dibenahi bukan sumber daya alamnya, yaitu kebijakannya dan sistem ekonomi politiknya," kata Didik dalam diskusi publik bertajukSumber Daya Alam: Berkah atau Kutukan?pada Senin (29/6/2026).

Dia mengatakan Indonesia perlu belajar dari pengalaman sejumlah negara. Norwegia, Australia dan Kanada berhasil mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi melalui institusi yang kuat dan kebijakan yang konsisten.

Sebaliknya, Venezuela dan Nigeria menjadi contoh kegagalan pengelolaan sumber daya alam akibat lemahnya tata kelola, tingginya korupsi, dan minimnya diversifikasi ekonomi.

Didik menilai Indonesia masih berada di persimpangan. Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia serta produsen utama minyak sawit dan berbagai komoditas mineral, Indonesia memiliki peluang besar memperoleh manfaat ekonomi. Namun, peluang tersebut dapat berubah menjadi beban apabila tata kelola tidak diperbaiki.

Dia mengutip hasil riset ekonom Indef, Nailul Farih, yang menunjukkan hubungan antara sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi bersifat kondisional. Dalam riset tersebut, sumber daya alam memberikan dampak positif di negara-negara berpendapatan tinggi dan menengah yang memiliki institusi relatif kuat.

Sebaliknya, negara berpendapatan rendah justru lebih rentan mengalami fenomena resource curse atau kutukan sumber daya.

Menurut Didik, teori New Institutional Economics menjelaskan bahwa kualitas institusi merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan sumber daya alam. Perlindungan hak kepemilikan, institusi politik yang mendukung dunia usaha, tata kelola yang efektif, serta birokrasi yang akuntabel menjadi fondasi agar kekayaan alam dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dia mengingatkan pendapatan besar dari sektor sumber daya alam justru dapat memicu praktik perburuan rente, korupsi, hingga konflik politik apabila pengelolaannya tidak transparan. Dalam kondisi tersebut, kekayaan alam tidak lagi menjadi modal pembangunan, melainkan memperkuat kepentingan elite dan melemahkan produktivitas ekonomi.

"Indonesia ini ada di simpang jalan antara berkah dan kutukan. Sekarang saya kira Indonesia memerlukan kualitas politik yang baik, ada check and balance, penggunaan anggaran yang transparan," ujarnya.

Didik menegaskan sumber daya alam bukan takdir yang otomatis membawa kemakmuran. Menurutnya, keberhasilan suatu negara lebih ditentukan oleh kemampuannya membangun institusi yang berkualitas daripada besarnya cadangan sumber daya alam yang dimiliki.

Bisnis.com, JAKARTA – Para pengamat dan pelaku pasar mengingatkan agar target-target ambisius yang dipasang pengurus baru PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak hanya sebatas mengejar kinerja tinggi. Perhatian khusus juga perlu diberikan ke fondasi pasar modal dari sisi kualitas emiten, investor, hingga tata kelola.

Pengamat pasar modal sekaligus founder Republik Investor, Hendra Wardana menilai target-target yang dibidik BEI sebaiknya tidak dimaknai sebatas mengejar besarnya kapitalisasi pasar, jumlah investor, ataupun RNTH. Menurutnya, ukuran bursa yang besar harus dibangun di atas fondasi yang kuat, yakni kualitas emiten, kualitas investor, serta kualitas tata kelola pasar.

Menurutnya, bursa yang mampu tumbuh secara berkelanjutan adalah bursa yang dipercaya. Oleh karena itu, langkah paling mendasar yang perlu dilakukan direksi baru adalah memperkuat kepercayaan investor melalui peningkatan transparansi, kepastian regulasi, penegakan aturan yang konsisten, dan perlindungan investor.

"Dalam jangka pendek, BEI juga perlu lebih fokus memperdalam kualitas likuiditas pasar dibanding sekadar mengejar tingginya frekuensi transaksi. Likuiditas yang sehat bukan hanya tercermin dari besarnya nilai transaksi, tetapi dari semakin banyaknya saham berkualitas yang aktif diperdagangkan dan diminati investor jangka panjang," ujar Hendra, Senin (29/6/2026).

Adapun, kurang dari empat tahun atau tenggat pada 2030, BEI menargetkan masuk ke dalam 10 besar bursa dunia dari ukuran kapitalisasi pasar dan/atau nilai transaksinya. Pada 2030, nilai kapitalisasi pasar ditargetkan mencapai Rp30.000 triliun, dengan rasio terhadap PDB nasional lebih dari 83%.

Kemudian, rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) saham dipacu hingga menyentuh Rp31 triliun. Jumlah investor pasar modal ditargetkan mencapai 35 juta, serta ada lebih dari 1.100 perusahaan tercatat.

Hendra melanjutkan, BEI juga perlu mengubah paradigma dari mengejar kuantitas IPO menjadi mengedepankan kualitas emiten. Dalam hal ini, proses IPO menurutnya perlu melalui kurasi yang lebih komprehensif, tidak hanya melihat pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga menilai kualitas model bisnis, tata kelola perusahaan, prospek pertumbuhan, kesehatan keuangan, serta kewajaran valuasi.

Hendra meyakini bahwa pasar modal membutuhkan perusahaan-perusahaan yang benar-benar siap menjadi perusahaan publik, bukan sekadar perusahaan yang memanfaatkan momentum pasar untuk menghimpun dana.

Semakin baik kualitas emiten yang masuk ke bursa, kata dia, semakin tinggi pula kepercayaan investor. Hal ini akan membuat target peningkatan kapitalisasi pasar dan likuiditas akan lebih mudah dicapai secara berkelanjutan.

"Selain itu, yang juga perlu menjadi perhatian adalah jangan sampai IPO hanya dijadikan sebagai exit strategy bagi pemegang saham lama. Esensi IPO seharusnya adalah memperoleh pendanaan untuk ekspansi usaha, meningkatkan daya saing perusahaan, dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham," tegasnya.

Agar esensi IPO tersebut dapat terjaga, Hendra menilai salah satu prinsip yang layak dipertimbangkan adalah menjaga agar pemegang saham pengendali tetap memiliki kepemilikan mayoritas, setidaknya di atas 51% setelah IPO. Hal ini dinilai penting sebagai sinyal bahwa pemegang saham pengendali masih memiliki komitmen jangka panjang terhadap perusahaan dan kepentingannya tetap selaras dengan investor publik.

Di sisi lain, pengawasan juga tidak boleh berhenti ketika perusahaan resmi tercatat di bursa. Justru pasca-IPO, BEI dinilai perlu memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana hasil penawaran umum, kepatuhan terhadap keterbukaan informasi, kualitas laporan keuangan, serta realisasi rencana bisnis yang telah disampaikan dalam prospektus.

"Dengan demikian, pasar modal Indonesia tidak hanya akan memiliki lebih banyak perusahaan tercatat, tetapi juga emiten yang berkualitas, berintegritas, dan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Inilah yang akan menjadi fondasi utama bagi Indonesia untuk benar-benar menjadi salah satu bursa terbesar dan paling dipercaya di dunia, bukan hanya besar dari sisi angka, tetapi juga kuat dari sisi kualitas," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Jajaran direksi baru PT Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan dapat segera melakukan audit menyeluruh terhadap struktur kepemilikan saham emiten guna mengatasi krisis kepercayaan pasar.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat pasar modal domestik tengah menghadapi tekanan berat sepanjang semester I/2026, yang ditandai dengan koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tembus lebih dari 30%.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengungkapkan bahwa pekerjaan rumah manajemen baru bursa saat ini jauh melampaui target penambahan jumlah investor ataupun mengejar kuantitas pencatatan emiten baru.

Menurutnya, prioritas utama yang tidak bisa ditunda adalah memulihkan kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor global, setelah mendapat sorotan tajam dari penyedia indeks internasional yakni MSCI dan FTSE Russell.

“Direksi baru harus segera berkolaborasi dengan OJK dan KSEI untuk melakukan review menyeluruh terhadap struktur kepemilikan saham emiten, khususnya yang masuk dalam sorotan MSCI dan FTSE Russell,” ujarnya, Senin (29/6/2026).

Guna memulihkan kenyamanan investor global, manajemen baru BEI disarankan segera membentuk tim kerja khusus atau task force untuk membuka jalur komunikasi langsung dengan pihak MSCI dan FTSE Russell.

Melalui tim itu, BEI harus menyerahkan laporan perkembangan terkait perbaikan aksesibilitas pasar serta keandalan data saham beredar di publik (free float). Sebab, investor asing dinilai membutuhkan kepastian hukum dan likuiditas yang riil.

Di sisi lain, Nafan juga menyoroti perlunya pembenahan dari sisi mikro struktur perdagangan domestik untuk memulihkan psikologis pasar yang sedang tertekan.

“BEI perlu meninjau kembali kebijakan transaksi seperti mekanisme Full Call Auction [FCA] atau aturan perdagangan lainnya yang selama ini dipersepsikan mengurangi transparansi pembentukan harga,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BEI resmi menetapkan jajaran direksi baru untuk periode kepengurusan 2026 - 2030.

Jeffrey Hendrik ditetapkan untuk menduduki posisi Direktur Utama, sementara Posisi Direktur Penilaian Perusahaan dipercayakan kepada Saidu Solihin dan Irvan Susandy sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa.

Selanjutnya, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan diisi Yulianto Aji Sadono, Abdul Munim ditetapkan sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko, diikuti Iding Pardi sebagai Direktur Pengembangan, serta Umi Kulsum sebagai Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.