Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada kenaikan tarif listrik pada bulan ini.

Hal ini disampaikan merespon banyaknya keluhan masyarakat yang mencurigai ada kenaikan tarif listrik lantaran merasa tagihan bulanannya yang naik tajam.

"Masyarakat mengeluhkan di medsos tarif listrik naik di bulan Mei. Sampai dengan hari yang saya bicara ini, dan exercise yang kami lakukan, itu belum ada kenaikan tarif listrik," ujar Bahlil ditemui di Istana Negara, Selasa (5/5) sore.

Ia menyebutkan apabila ada kenaikan tarif, maka pemerintah akan langsung mengumumkan terlebih dahulu.

"Nanti kalau ada (kenaikan), nanti akan disampaikan ya," tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah memang sudah memutuskan tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk kuartal II 2026 (April-Juni). Artinya, tarif tetap sama dengan sebelumnya dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendukung daya saing industri nasional.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui evaluasi menyeluruh terhadap parameter ekonomi makro sesuai ketentuan yang berlaku.

"Masyarakat tidak perlu cemas, karena Pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode triwulan (kuartal) II tahun 2026 tetap. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat," ujar Tri dalam keterangan tertulis pada Senin (16/3).

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), evaluasi penyesuaian tarif tenaga listrik bagi bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan perubahan realisasi parameter ekonomi makro, meliputi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Harga Rata-Rata Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan tarif kuartal II 2026, parameter ekonomi makro yang digunakan adalah realisasi pada periode November 2025 hingga Januari 2026, yaitu kurs sebesar Rp16.743,46 per dolar AS, ICP sebesar US$62,78 per barel, inflasi sebesar 0,22 persen, serta HBA sebesar US$70 per ton sesuai kebijakan DMO batu bara.

Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi mengalami perubahan. Namun, untuk menjaga daya saing industri, daya beli masyarakat, serta stabilitas ekonomi nasional di tengah kondisi global, pemerintah memutuskan tarif listrik tidak berubah.

[Gambas:Youtube]

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 yang sebesar 4,68 persen.

Dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (5/5), Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa jumlah pengangguran secara absolut turun 0,035 juta orang pada periode Februari 2025-Februari 2026.

"Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 adalah 4,68 persen. Dari total angkatan kerja sebanyak 154,91 juta orang, terdapat 7,24 juta di antaranya belum terserap pasar kerja sehingga menjadi penganggur," ujar Amalia.

Penyerapan tenaga kerja tercatat masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, serta industri. Ketiga sektor tersebut menyerap 60,29 persen tenaga kerja nasional.

Pada periode Februari 2025-Februari 2026, jumlah penduduk bekerja meningkat 1,896 juta orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki meningkat dari 84,34 pada 2025 menjadi 84,57 pada Februari 2026.

Adapun TPAK perempuan mengalami penurunan dari 56,70 pada Februari 2025 menjadi 56,41 pada Februari 2026.

Seseorang yang bekerja setidaknya satu jam dalam seminggu, termasuk dalam kategori penduduk bekerja, sesuai standar International Labour Organization (ILO). BPS sendiri membagi penduduk bekerja ke dalam tiga kategori.

Ketiga kategori itu adalah pekerja penuh waktu (jam kerja minimal 35 jam per minggu), pekerja paruh waktu (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu, tetapi tidak mencari pekerjaan, dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain), dan setengah pengangguran (jam kerja antara 1-34 jam per minggu, dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain).

Per Februari 2026, BPS mencatatkan proporsi pekerja penuh adalah sebesar 66,77 persen, pekerja paruh waktu 25,97 persen, dan setengah pengangguran 7,27 persen. Pada data ini, proporsi pekerja penuh pada Februari 2026 lebih tinggi dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 66,19 persen.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut sistem inti administrasi perpajakan atau coretax terus menunjukkan perbaikan meski masih menuai kritik dari sejumlah pihak.

Perbaikan tersebut, menurutnya, turut berdampak pada peningkatan penerimaan pajak, termasuk dari sisi kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Purbaya mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan telah mencapai sekitar 13 juta wajib pajak, dengan sekitar 10 juta di antaranya merupakan wajib pajak orang pribadi.

"Ini menunjukkan selain perbaikan ekonomi ada dampak positif dari coretax dan orang pribadi naiknya 83 persen," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (5/5).

Ia mengakui sistem tersebut masih memiliki sejumlah kelemahan, namun perbaikan terus dilakukan agar kinerjanya semakin optimal.

"Jadi coretax ini menunjukkan perbaikan walaupun ada kelemahan," ujarnya.

Purbaya pun berkelakar bahwa kinerja Direktorat Jenderal Pajak layak diapresiasi seiring perkembangan sistem tersebut.

"Pak Bimo, boleh dikasih bonus sedikit lah," ujarnya disambut tawa hadirin.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengakui terdapat penurunan jumlah pelaporan SPT tahunan sejak implementasi coretax.

Menurutnya, hal itu dipengaruhi perubahan mekanisme pelaporan, termasuk penggabungan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) suami dan istri dalam satu entitas keluarga.

"Ini karena pada prinsipnya keluarga satu kesatuan family unit sehingga satu SPT cukup," ujarnya.

Selain itu, kebijakan relaksasi pelaporan SPT wajib pajak badan juga turut memengaruhi jumlah laporan.

Meski demikian, Bimo menekankan kualitas pelaporan justru mengalami peningkatan, seiring perbaikan sistem yang mampu merekam data secara lebih akurat.

"Jumlah kualitas pelaporan SPT meningkat seiring dengan perbaikan sistem coretax kami," tegasnya.

Kinerja investasi Indonesia membuka tahun 2026 dengan catatan positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 5,96 persen secara tahunan (year-on-year) pada triwulan 1-2026.

Pertumbuhan ini ditopang oleh meningkatnya aktivitas pembangunan yang terkait dengan program prioritas nasional. Investasi dari sektor swasta maupun pemerintah turut mendorong akselerasi PMTB di awal tahun ini.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/5). Ia menegaskan bahwa investasi menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional pada periode ini.

"PMTB tumbuh positif didorong oleh pembangunan program prioritas nasional serta investasi swasta dan pemerintah. Kontribusi PMTB terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan 1- 2026 mencapai 1,79 persen, tertinggi ke-dua setelah konsumsi rumah tangga," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5).

Ia melanjutkan, di antara seluruh subkomponen PMTB, kendaraan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 12,39 persen. Angka ini mencerminkan meningkatnya aktivitas distribusi dan mobilitas ekonomi di berbagai sektor.

Subkomponen mesin dan perlengkapan juga tumbuh cukup kuat, yakni 10,78 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan impor barang modal serta belanja pemerintah untuk pengadaan peralatan dalam mendukung proyek-proyek pembangunan.

Sejalan dengan data PMTB, realisasi investasi yang dicatat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun menunjukkan tren serupa. Realisasi investasi meningkat sebesar 7,22 persen, mengonfirmasi bahwa kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi domestik masih terjaga di tengah dinamika global.

Penyerapan tenaga kerja nasional menunjukkan tren positif pada awal 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang pada Februari 2026, meningkat sekitar 1,896 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sektor industri menjadi salah satu penopang utama dengan kontribusi 13,57 persen terhadap total tenaga kerja, menandai bergeraknya aktivitas produksi di berbagai daerah.

Sementara itu, sektor pertanian tetap berperan penting dengan menyerap 28,78 persen tenaga kerja, disusul oleh perdagangan besar dan eceran yang berkontribusi sekitar 17,95 persen pada Februari 2026.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, peningkatan jumlah penduduk bekerja diikuti oleh penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 4,76 persen pada Februari 2025 menjadi 4,68 persen pada Februari 2026.

"Jumlah pengangguran juga berkurang dari 7,28 juta orang menjadi 7,24 juta orang pada periode yang sama," ungkapnya pada konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/5).

Dari total 219,54 juta penduduk usia kerja, 154,91 juta orang tergolong sebagai angkatan kerja, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 70,56 persen.

BPS juga mencatat adanya perbaikan dalam kualitas pekerjaan. Proporsi pekerja penuh waktu meningkat, sementara setengah pengangguran menurun, menandakan perbaikan dalam stabilitas lapangan kerja.

Secara sektoral, tiga lapangan usaha masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, yaitu pertanian, perdagangan besar dan eceran, dan industri.

Ketiganya menjadi tulang punggung penciptaan lapangan kerja nasional, menyerap 60,29 persen tenaga kerja, dan berperan penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang tumbuh solid ditengah tekanan global.

Pertamina yang diwakili Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza memperkuat kolaborasi global guna mendorong peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional, melalui pertemuan dengan Head of Petroleum Engineering Department, Colorado School of Mines, Jennifer L. Miskimins.

Bertema "Collaboration for Supporting the Production Increase", pertemuan ini berfokus terhadap penguatan pendidikan dan riset (education and research) sebagai fondasi peningkatan produksi migas, khususnya dari sumber daya non-konvensional (unconventional oil & gas).

Saat itu, kedua pihak membahas peluang kerja sama strategis yang mencakup riset bersama pada reservoir kompleks, pengembangan teknologi eksploitasi migas non-konvensional, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pendidikan lanjutan dan pertukaran akademik.

Oki Muraza mengatakan, perusahaan tengah menjalankan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi migas nasional. Sehingga, pendekatan ini dipandang penting untuk menjawab tantangan penurunan produksi dari lapangan migas konvensional yang telah memasuki fase matang.

"Pertamina saat ini fokus pada pengembangan lapangan existing sekaligus mendorong pengembangan reservoir non-konvensional. Untuk itu, kami terus memperkuat kapabilitas, pengetahuan, dan penguasaan teknologi guna mendukung optimalisasi produksi secara berkelanjutan," ujar Oki.

Dari sisi akademik, Colorado School of Mines dikenal sebagai salah satu institusi terkemuka dunia di bidang energi dan teknik perminyakan, dengan keunggulan pada pengembangan teknologi dan riset unconventional resources, termasuk shale oil, tight oil, dan oil shale.

Pengalaman dalam pengembangan reservoir berpermeabilitas rendah, serta penguasaan teknologi seperti hydraulic fracturing dan horizontal drilling menjadikan Mines sebagai mitra strategis dalam mendukung transformasi industri hulu migas Indonesia.

Jennifer L. Miskimins menyatakan menyambut positif peluang kolaborasi ini, dan siap memberikan dukungan sesuai keahlian yang dimiliki, khususnya dalam pengembangan teknologi dan pendekatan ilmiah untuk unconventional oil & gas.

Pembahasan dalam pertemuan juga mencakup peluang kolaborasi trilateral yang melibatkan Universitas Pertamina sebagai bagian dari penguatan ekosistem pendidikan dan riset nasional. Kerja sama akan diarahkan pada pengembangan program pendidikan bersama, pembentukan pusat riset migas non-konvensional di Indonesia, serta penguatan kurikulum berbasis kebutuhan industri.

Langkah ini dinilai strategis dalam membangun kemandirian teknologi, serta memastikan keberlanjutan pengembangan sumber daya manusia di sektor energi. Integrasi antara industri dan akademisi diharapkan dapat mempercepat proses alih teknologi secara lebih efektif.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Pertamina terus mendorong pengembangan migas non-konvensional untuk mengimbangi penurunan produksi alami dari lapangan konvensional. Sumber daya seperti shale oil, tight oil, dan coal bed methane dinilai memiliki potensi signifikan, yang masih memerlukan pendekatan teknologi dan rekayasa yang lebih kompleks.

Melalui kolaborasi global yang terstruktur dan berbasis riset, Pertamina menegaskan komitmennya untuk mempercepat peningkatan produksi migas nasional, juga memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah dinamika transisi energi global.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata upah buruh pada Februari 2026 sebesar Rp3,29 juta per bulan. Nilai ini lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang tercatat Rp5,72 juta di tahun ini.

Berdasarkan hasil Sakernas, rata-rata upah buruh laki-laki mencapai Rp3,55 juta rupiah, lebih tinggi dibandingkan rata-rata upah buruh perempuan yang sebesar Rp2,80 juta.

Jika dilihat menurut lapangan usaha, rata-rata upah buruh tertinggi ada pada usaha Aktivitas Keuangan dan Asuransi dengan gaji Rp5,05 juta.

Sementara itu, buruh pada lapangan usaha Kesenian, Aktivitas Jasa Lainnya, Aktivitas Rumah Tangga, dan Aktivitas Badan Internasional menerima upah terendah sebesar Rp2 juta per bulan.

Menurut pendidikan, buruh berpendidikan Diploma IV, S1, S2, S3 memperoleh upah tertinggi sebesar Rp4,77 juta, sedangkan buruh berpendidikan SD ke bawah menerima upah terendah sebesar Rp2,23 juta.

"Dengan demikian, buruh berpendidikan Diploma IV, S1, S2, S3 menerima upah sebesar 2,1 kali lipat dibandingkan buruh berpendidikan SD ke bawah," tulis BRS BPS.

[Gambas:Youtube]

Menurut kelompok umur, upah buruh terendah tercatat pada usia 15-19 tahun sebesar Rp1,99 juta. Sebaliknya, upah buruh tertinggi tercatat pada kelompok umur 55-59 sebesar Rp3,77 juta.

Berikut daftar 10 lapangan usaha yang menerima rata-rata upah tertinggi:

1. Aktivitas Keuangan dan Asuransi sebesar Rp5,05 juta2. Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp4,95 juta3. Aktivitas Penerbitan dan Telekomunikasi sebesar Rp4,75 juta4. Penyediaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin sebesar Rp4,74 juta5. Aktivitas Real Estat sebesar Rp4,05 juta

6. Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp4,02 juta7. Transportasi dan Penyimpanan sebesar Rp3,98 juta8. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis dan Aktivitas Administratif dan Penunjang Usaha sebesar Rp3,97 juta9. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial sebesar Rp3,75 juta10. Konstruksi sebesar Rp3,35 juta.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan 1-2026 tumbuh solid sebesar 5,61 persen (year-on-year/YoY), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di tengah dinamika global, kinerja ini menunjukkan ketahanan struktur ekonomi domestik yang tetap resilien.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan kembali menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 19,07 persen. Kinerja sektor ini juga tetap kuat dengan pertumbuhan 5,04 persen (y-on-y).

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pertumbuhan industri pengolahan didorong oleh meningkatnya permintaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

"Pertumbuhan sektor industri pengolahan utamanya ditopang oleh meningkatnya permintaan domestik dan ekspor," kata Amalia pada konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/5).

Secara rinci, kinerja industri pengolahan ditopang oleh sejumlah subsektor utama. Industri makanan dan minuman tumbuh 7,04 persen, didukung oleh peningkatan permintaan selama momentum Ramadan dan Idulfitri, peningkatan produksi beras, serta kuatnya permintaan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Crude Palm Kernel Oil (CPKO).

Selain itu, industri barang logam seperti komputer, barang elektronik, optik, serta peralatan listrik bertumbuh tinggi mencapai 10,35 persen. Pertumbuhan ini sejalan dengan peningkatan permintaan luar negeri, khususnya untuk komponen elektronik dan baterai.

Sementara itu, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh 7,41 persen, didorong oleh peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor.

Di luar industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran juga mencatat pertumbuhan yang solid sebesar 6,26 persen YoY, seiring pertambahan aktivitas produksi domestik dan impor barang konsumsi maupun bahan baku. Adapun sektor konstruksi tumbuh 5,49 persen, didorong oleh meningkatnya aktivitas pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta.

Di sisi lain, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 8,04 persen, mencerminkan meningkatnya mobilitas masyarakat, terutama pada periode libur nasional dan hari besar keagamaan. Sektor akomodasi dan makan minum bahkan tumbuh lebih tinggi, mencapai 13,14 persen, sejalan aktivitas wisata dan konsumsi berbasis jasa.

BPS menyatakan, secara keseluruhan, struktur ekonomi Indonesia pada triwulan 1-2026 masih didominasi oleh sektor-sektor utama, yaitu industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan. Kelima sektor ini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhammad Cholil Nafis resmi diangkat sebagai Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Selasa (5/5).

Penunjukan Cholil menjadi langkah BSI memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah di industri perbankan nasional.

Dalam keputusan yang sama, RUPST juga menetapkan eks Direktur Utama BNI Sigit Pramono sebagai komisaris. Cholil menggantikan Muhammad Syafii Antonio, sementara Sigit menggantikan Firmansyah.

Manajemen BSI dalam keterbukaan informasi menyatakan pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS, atau sejak penutupan RUPS apabila tidak ditentukan secara khusus.

"Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris Perseroan juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka berlaku sejak penutupan RUPS," tulis BSI dalam keterbukaan informasi.

Masa jabatan anggota dewan komisaris ditetapkan hingga penutupan RUPS Tahunan kelima sejak tanggal pengangkatan. Namun demikian, pengangkatan Cholil dan Sigit masih menunggu hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

[Gambas:Youtube]

Adapun susunan terbaru dewan komisaris BSI antara lain sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Muhadjir Effendy

Komisaris Independen: Felicitas Tallulembang

Komisaris: Mochamad Agus Rofiudin

Komisaris: Kamaruddin Amin

Komisaris Independen: Nizar Ahmad Saputra

Komisaris Independen: Addin Jauharudin

Komisaris: Sigit Pramono

Komisaris Independen: Muhammad Cholil Nafis

Susunan Dewan Direksi

Direktur Utama: Anggoro Eko Cahyo

Wakil Direktur Utama: Bob Tyasika Ananta

Direktur Retail Banking: Kemas Erwan Husainy

Direktur Information Technology: Muharto Hadi Suprapto

Direktur Finance & Strategy: Ade Cahyo Nugroho

Direktur Sales & Distribution: Anton Sukarna

Direktur Compliance & Human Capital: Arief Adhi Sanjaya

Direktur Risk Management: Grandhis Helmi Harumansyah

Direktur Wholesale Transaction Banking: Zaidan Novari

Direktur Treasury & International Banking: Firman Nugraha

Susunan Dewan Pengawas Syariah

Ketua: Hasanudin

Anggota: Mohamad Hidayat

Anggota: Oni Sahroni

Anggota: Jaih Mubarok

Anggota: Abdul Ghofur Maimoen

Kinerja ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 menunjukkan ketahanan yang solid di tengah tekanan global. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 4,87 persen.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga kembali menjadi tulang punggung pertumbuhan. Komponen ini menyumbang kontribusi terbesar dengan andil 2,94 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, daya beli masyarakat yang tetap terjaga menjadi faktor utama di balik kuatnya konsumsi domestik.

"Pertumbuhan ekonomi triwulan 1-2026 salah satunya ditopang oleh konsumsi masyarakat yang tetap terjaga," jelas Amalia pada konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/5).

Ia menambahkan, momentum hari besar keagamaan dan libur nasional seperti Nyepi dan Idulfitri menjadi faktor penting yang mendorong aktivitas konsumsi. Peningkatan mobilitas masyarakat pada periode tersebut berdampak langsung pada berbagai sektor, terutama transportasi, perdagangan, serta akomodasi dan makan minum.

Selain faktor hari besar keagamaan dan libur nasional, konsumsi juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang menjaga daya beli masyarakat. Berbagai stimulus seperti pemberian THR atau gaji ke-14, diskon tiket transportasi, serta stabilitas suku bunga turut memperkuat konsumsi domestik.

Sejumlah indikator mengonfirmasi tren positif tersebut. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara tumbuh 13,14 persen (y-on-y), seiring meningkatnya mobilitas masyarakat. Pertumbuhan juga terlihat pada jumlah penumpang berbagai moda transportasi, termasuk angkutan darat yang melonjak hingga 20,20 persen (y-on-y).

Di sisi lain, aktivitas ekonomi berbasis digital juga menunjukkan peningkatan, tercermin dari pertumbuhan transaksi e-retail dan marketplace, serta meningkatnya nilai transaksi uang elektronik, kartu debit, dan kartu kredit.

Selain konsumsi rumah tangga, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga mencatat pertumbuhan solid sebesar 5,96 persen, didorong oleh investasi pemerintah dan swasta.

Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh signifikan sebesar 21,81 persen, seiring peningkatan realisasi belanja, termasuk melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berikut Grafik Sumber Pertumbuhan PDB Berdasarkan Pengeluaran:

Jogja Financial Festival 2026 menghadirkan kelas baru; Edu Class LIKE IT (Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS): Financial Survival for Young Generation.

Kelas rencananya dilaksanakan pada 22 Mei 2026 pukul 17.00-18.00 WIB.

Kelas baru melengkapi kelas Edu Class Bank Mega x Michael Yeoh: Kalau Punya Rp10 -100 Juta Hari Ini, Akan Ditaruh di Mana? yang juga bakal digelar pada jam yang sama.

Nah, bagi Anda yang mau join kelas, silahkan klik tautan ini.

Jogja Financial Festival 2026 digelar oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 22-23 Mei 2026 di Yogyakarta. Festival digelar sebagai upaya memperkuat literasi keuangan dan memperluas basis investor di daerah tersebut.

Festival ini dirancang sebagai ruang strategis yang mempertemukan pelaku usaha, regulator, dan masyarakat melalui berbagai kegiatan diskusi, kolaborasi, serta edukasi terkait isu-isu keuangan.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan Yogyakarta dipilih sebagai lokasi acara karena tingkat literasi keuangan dinilai masih relatif rendah meskipun masyarakatnya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.

Menurutnya, terdapat perubahan komposisi penabung di Yogyakarta sepanjang 2025. Porsi penabung dengan simpanan di bawah Rp10 juta tercatat menurun sebesar 2 persen, sementara penabung dengan simpanan di atas Rp5 miliar meningkat sekitar 3 persen.

"Kami memilih Yogyakarta dengan maksud supaya ada peningkatan kegiatan keuangan di Yogya," ungkap dia dalam Press Conference Jogja Financial Festival 2026, Jumat (24/4).

Beberapa narasumber dijadwalkan hadir antara lain, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono X serta tokoh-tokoh inspiratif sepert pemilik dan founder CT Corp, Chairul Tanjung dan artis papan atas tanah air, Raffi Ahmad.

Tak kalah menarik, acara ini juga akan diisi dengan gelaran komedi dari Lapor Pak, dan stand up comedy Kiky Saputri. Tiap harinya akan ada music performance dari artis papan atas seperti Ari Lasso, Happy Asmara hingga Juicy Lucy.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengaku langsung mencabut izin perusahaan yang dilaporkan mahasiswa terkait dugaan membuat pupuk langka, hingga mafia bawang ilegal.

Amran mengungkapkan pencabutan dilakukan dalam waktu 10 menit setelah menerima laporan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia.

Hal itu disampaikan Amran usai berdiskusi dengan perwakilan BEM dari berbagai daerah di Indonesia mengenai sektor pertanian, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

"Dicabut tadi sudah dicabut (izin perusahaan pemicu pupuk langka). Cuma 10 menit dicabut karena online, dan itu diproses hukum. Enggak boleh," kata Amran di kediamannya, Jakarta Selatan, Rabu (6/5).

Amran mengatakan laporan mahasiswa tidak hanya terkait distribusi pupuk, tetapi juga dugaan peredaran bawang ilegal dari Sumatera Utara. Ia memastikan laporan tersebut langsung ditindaklanjuti.

"Ada juga mahasiswa tadi (melaporkan) bawang ilegal dari Sumatera Utara. Nah, itu ditangkap, masukkan penjara," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Menurut Amran, praktik-praktik semacam itu tidak boleh dibiarkan karena bisa merusak tata kelola pangan nasional.

"Apa negeri ini bisa makmur, bisa menjadi negara superpower kalau kita melakukan satu kali pembiaran? Sama dengan beternak kejahatan di Republik ini," katanya.

Ia pun memuji sikap kritis mahasiswa yang dinilainya tetap konstruktif dan disertai data di lapangan. Menurut dia, pemerintah membutuhkan masukan dari generasi muda untuk mengawasi berbagai persoalan di sektor pertanian.

"Kita ini butuh pengkritik yang konstruktif untuk membangun negara yang kita cintai," ujar Amran.

Dalam forum tersebut, Amran mengaku sengaja mengundang mahasiswa agar pemerintah bisa membuka berbagai program dan capaian di sektor pertanian secara terbuka. Ia mengatakan mahasiswa juga dipersilakan memantau langsung kondisi gudang pangan nasional atau gudang Bulog.

"Jangan kita tutupi. Kami bebaskan bertanya, silakan bertanya. Gudang (Bulog) seluruh Indonesia, BEM seluruh Indonesia, kami bebaskan bertanya kepada gudang-gudang," katanya.

Amran menyebut stok beras pemerintah saat ini mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Ia mengatakan kapasitas gudang yang sebelumnya hanya sekitar 3 juta ton kini sudah penuh.

Selain itu, ia juga menyinggung langkah pemerintah memberantas mafia pangan. Menurut dia, berbagai kasus korupsi dan pelanggaran di sektor pertanian sudah diproses hukum.

"Ada koruptor, kita penjarakan. Di sektor pertanian, ada sudah 76 tersangka," ujarnya.

Amran memastikan mahasiswa akan terus dilibatkan sebagai mata dan telinga pemerintah dalam mengawasi distribusi pangan dan pupuk di lapangan.

"Pasti (mahasiswa jadi mata dan telinga Kementan), itu dari dulu. Bukan selanjutnya, dari dulu mahasiswa kritis. Tapi salurkan. Laporkan," katanya.

Sebelumnya, Kementan mengungkap praktik pupuk palsu yang merugikan petani hingga Rp3,3 triliun. Modusnya, pelaku menjual tanah tanpa kandungan unsur hara sebagai pupuk kepada petani.

Pemerintah bersama Satgas Pangan Polri juga telah menangani puluhan kasus mafia pangan sepanjang 2024-2025, mulai dari pupuk, beras, hingga minyak goreng, dengan total 76 tersangka dan pencabutan izin ribuan distributor maupun pengecer pupuk.