Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencabut izin distribusi pupuk subsidi setelah menerima laporan dari mahasiswa terkait dugaan pelanggaran, sebagai langkah tegas memperbaiki tata kelola demi produktivitas pangan Indonesia.

"Dicabut (izinnya) tadi sudah dicabut. Cuma 10 menit dicabut karena (pencabutan izinnya melalui) online. Terima kasih mahasiswa, inilah yang kita harapkan," kata Mentan usai diskusi bersama sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia di Jakarta, Rabu.

Mentan menunjukkan respons cepat dan terbuka terhadap aspirasi mahasiswa dalam diskusi bersama BEM seluruh Indonesia yang digelar di Jakarta.

Dalam forum yang dihadiri sekitar 118 perwakilan mahasiswa dari berbagai daerah tersebut, Mentan langsung menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran di sektor pertanian yang disampaikan para mahasiswa.

Dua laporan yang langsung direspon yakni dugaan peredaran bawang merah ilegal di Sumatera Utara serta kelangkaan pupuk subsidi bagi petani bawang merah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Atas laporan tersebut Mentan langsung melakukan sambungan telepon kepada pihak terkait di daerah.

“Terima kasih mahasiswa. Inilah yang kita harapkan. Kalau ada pelanggaran, laporkan. Tidak boleh ada pembiaran. Kita berantas mafia, kita tindak tegas,” ucap Mentan.

Ia bahkan langsung mencoba menghubungi aparat penegak hukum di Sumatera Utara terkait laporan bawang merah ilegal yang dinilai merugikan petani lokal.

Menurutnya, praktik ilegal seperti itu tidak boleh dibiarkan karena dapat merusak harga pasar dan melemahkan kesejahteraan petani.

“Nah itu ditangkap, masukkan penjara. Kapan negeri ini bisa makmur kalau ada pembiaran? Sama dengan beternak kejahatan di republik ini,” ujarnya.

Selain itu, laporan dari mahasiswa asal NTB terkait kelangkaan pupuk subsidi juga langsung direspons cepat. Mentan menegaskan akan segera menelusuri distribusi pupuk di wilayah tersebut dan memastikan tidak ada penyimpangan di lapangan.

Ia juga menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal kebijakan publik, khususnya di sektor pertanian. Ia mengapresiasi sikap mahasiswa yang dinilai kritis namun tetap konstruktif.

“Kita butuh pengkritik yang konstruktif. Bukan fitnah, tapi kritik berbasis data. Kita buka apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi,” katanya.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik mafia di sektor pertanian. “Ada koruptor, kita penjarakan. Di sektor pertanian sudah 76 tersangka. Ini bukti bahwa kita tidak main-main,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator BEM SI Wilayah Sumatera Utara, Muzan Mirisan, mengapresiasi respons cepat Mentan Amran atas aporan mahasiswa.

Ia menyebut, langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan di lapangan.

“Kami berharap setelah kegiatan ini bisa dapat dibasmi mafia-mafia, terutama bawang merah ilegal yang masuk ke daerah Sumatera Utara,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Muhammad Abdi Maludin, mahasiswa asal NTB yang melaporkan persoalan pupuk. Ia menjelaskan bahwa ada oknum yang mempermainkan sehingga pupuk bersubsidi tidak sampai ke petani bawang merah.

Ia menilai respons cepat Mentan Amran menjadi bukti keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa.

“Saya lihat Pak Menteri langsung merespon dan berkoordinasi saat itu juga. Ini yang kami harapkan, agar persoalan di daerah bisa cepat ditangani,” katanya.

Melalui forum dialog itu, Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang komunikasi dengan generasi muda serta memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti secara cepat, transparan, dan tegas.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Ini pencapaian tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengajak Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) meninjau langsung kondisi riil stok cadangan beras pemerintah yang dikelola di Gudang Bulog Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan transparansi serta menunjukkan ketersediaan pangan nasional yang saat ini dalam kondisi aman dan melimpah.

“Alhamdulillah siang hari ini kami bersama BEM Seluruh Indonesia hadir, menyaksikan dan berkunjung ke gudang Bulog yang ada di Jakarta, yaitu di Sunter,” kata Rizal usai menunjukkan langsung kondisi stok beras di gudang tersebut kepada sejumlah BEM SI di Jakarta, Rabu.

Menurut Rizal, keterlibatan mahasiswa penting agar publik mendapatkan informasi langsung dan objektif terkait kondisi stok beras nasional.

Dia mengatakan, Bulog sengaja mengajak perwakilan BEM dari seluruh Indonesia untuk melihat langsung kondisi gudang yang saat ini telah terisi penuh oleh beras hasil panen petani di dalam negeri dengan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) mencapai Rp6.500 per kilogram.

Rizal mengungkapkan, hingga saat ini total stok cadangan beras pemerintah yang dikelola BUMN pangan tersebut secara nasional telah mencapai 5,2 juta ton setara beras.

"Ini pencapaian tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka, beras Indonesia terbanyak di hari ini. Dan ini cukup membanggakan dan kami sengaja bawa adik-adik mahasiswa khususnya dari BEM seluruh Indonesia untuk menyaksikan langsung kondisi stok beras Bulog," beber Rizal.

Ia menambahkan, kunjungan para BEM SI juga memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai proses pengolahan beras, mulai dari gabah hingga menjadi beras premium maupun medium yang siap didistribusikan kepada masyarakat.

Sementara itu, lanjut Rizal, untuk Gudang Bulog Sunter, yang merupakan bagian dari gudang Kantor Wilayah DKI Jakarta & Banten, tingkat keterisian saat ini telah mencapai sekitar 98 persen dari total kapasitas yang tersedia.

Kapasitas gudang di Sunter mencapai 355 ribu ton, sehingga stok yang tersimpan saat ini berkisar sekitar 350 ribu ton.

Tingginya tingkat keterisian tersebut membuat Bulog harus menyewa gudang tambahan di wilayah Tangerang dan Banten.

Secara keseluruhan, sekitar 140 ribu ton stok beras juga telah ditempatkan di gudang untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten guna menjaga distribusi dan stabilitas harga komoditas tersebut di pasaran.

Sementara itu, Emon Wirawan, perwakilan BEM Seluruh Indonesia menilai ketahanan pangan Indonesia dalam kondisi baik karena mereka telah melakukan peninjauan langsung di lapangan secara real time.

Menurutnya pemerintah melalui Kementerian Pertanian bersama Perum Bulog telah berupaya menjaga ketahanan pangan nasional.

Para mahasiswa menyaksikan langsung ketersediaan stok beras Bulog yang mencapai 5,2 juta ton sebagai penopang ketahanan pangan Indonesia ke depan.

Menurutnya, berbagai isu yang meragukan kondisi ketahanan pangan yang beredar di masyarakat tidak sesuai dengan fakta yang mereka lihat secara langsung di lapangan.

"Dan kami sebagai mahasiswa sudah menyaksikan itu (stok beras di gudang Bulog) dan beberapa isu yang mungkin tersebar di media sana yang mungkin meragukan bagaimana ketahanan pangan Indonesia," katanya.

"Maka hari ini kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia sebagai perwakilan dari mahasiswa, ketahanan pangan kita untuk ke depan sudah terjaga, optimislah untuk Indonesia maju," tambahnya.

Senada dengan itu, Hani Fatimah dari Universitas Trilogi menyampaikan setelah melihat langsung kondisi stok cadangan beras pemerintah, hal itu dapat memastikan ketersediaan komoditas itu tetap aman menghadapi ancaman potensi El Nino.

"Kekhawatiran kita tentang nanti akan ada El Nino yang besar, itu juga sudah bisa dipastikan beras kita tuh aman dalam jangka waktu satu tahun ke depan," katanya.

Zakir Ramdani dari STAI Al Hidayah Bogor menyampaikan mahasiswa diundang bersama BEM fakultas dan universitas meninjau langsung gudang Bulog di Kelapa Gading, menyaksikan stok beras penuh.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan swasembada beras yang disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah tercapai pada akhir 2025, merupakan fakta, sekaligus memperkuat keyakinan mahasiswa terhadap ketahanan pangan nasional saat ini.

Sebagai sosial kontrol, lanjut Zakir, mahasiswa akan terus mengawasi pasokan dan kondisi gudang, serta mengajak masyarakat berkolaborasi menjaga ketahanan pangan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengaku langsung mencabut izin perusahaan yang dilaporkan mahasiswa terkait dugaan membuat pupuk langka, hingga mafia bawang ilegal.

Amran mengungkapkan pencabutan dilakukan dalam waktu 10 menit setelah menerima laporan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia.

Hal itu disampaikan Amran usai berdiskusi dengan perwakilan BEM dari berbagai daerah di Indonesia mengenai sektor pertanian, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

"Dicabut tadi sudah dicabut (izin perusahaan pemicu pupuk langka). Cuma 10 menit dicabut karena online, dan itu diproses hukum. Enggak boleh," kata Amran di kediamannya, Jakarta Selatan, Rabu (6/5).

Amran mengatakan laporan mahasiswa tidak hanya terkait distribusi pupuk, tetapi juga dugaan peredaran bawang ilegal dari Sumatera Utara. Ia memastikan laporan tersebut langsung ditindaklanjuti.

"Ada juga mahasiswa tadi (melaporkan) bawang ilegal dari Sumatera Utara. Nah, itu ditangkap, masukkan penjara," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Menurut Amran, praktik-praktik semacam itu tidak boleh dibiarkan karena bisa merusak tata kelola pangan nasional.

"Apa negeri ini bisa makmur, bisa menjadi negara superpower kalau kita melakukan satu kali pembiaran? Sama dengan beternak kejahatan di Republik ini," katanya.

Ia pun memuji sikap kritis mahasiswa yang dinilainya tetap konstruktif dan disertai data di lapangan. Menurut dia, pemerintah membutuhkan masukan dari generasi muda untuk mengawasi berbagai persoalan di sektor pertanian.

"Kita ini butuh pengkritik yang konstruktif untuk membangun negara yang kita cintai," ujar Amran.

Dalam forum tersebut, Amran mengaku sengaja mengundang mahasiswa agar pemerintah bisa membuka berbagai program dan capaian di sektor pertanian secara terbuka. Ia mengatakan mahasiswa juga dipersilakan memantau langsung kondisi gudang pangan nasional atau gudang Bulog.

"Jangan kita tutupi. Kami bebaskan bertanya, silakan bertanya. Gudang (Bulog) seluruh Indonesia, BEM seluruh Indonesia, kami bebaskan bertanya kepada gudang-gudang," katanya.

Amran menyebut stok beras pemerintah saat ini mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Ia mengatakan kapasitas gudang yang sebelumnya hanya sekitar 3 juta ton kini sudah penuh.

Selain itu, ia juga menyinggung langkah pemerintah memberantas mafia pangan. Menurut dia, berbagai kasus korupsi dan pelanggaran di sektor pertanian sudah diproses hukum.

"Ada koruptor, kita penjarakan. Di sektor pertanian, ada sudah 76 tersangka," ujarnya.

Amran memastikan mahasiswa akan terus dilibatkan sebagai mata dan telinga pemerintah dalam mengawasi distribusi pangan dan pupuk di lapangan.

"Pasti (mahasiswa jadi mata dan telinga Kementan), itu dari dulu. Bukan selanjutnya, dari dulu mahasiswa kritis. Tapi salurkan. Laporkan," katanya.

Sebelumnya, Kementan mengungkap praktik pupuk palsu yang merugikan petani hingga Rp3,3 triliun. Modusnya, pelaku menjual tanah tanpa kandungan unsur hara sebagai pupuk kepada petani.

Pemerintah bersama Satgas Pangan Polri juga telah menangani puluhan kasus mafia pangan sepanjang 2024-2025, mulai dari pupuk, beras, hingga minyak goreng, dengan total 76 tersangka dan pencabutan izin ribuan distributor maupun pengecer pupuk.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Muzammil Ihsan melaporkan dugaan bawang merah impor ilegal dari Thailand kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Laporan disampaikan dalam forum dialog di kediaman Amran, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026) pagi.

Amran mengumpulkan ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Pertemuan membahas tata kelola pertanian dan pangan.

Pantauan Kompas.com, mahasiswa hadir sejak pagi dan mengikuti dialog interaktif. Diskusi menyinggung peran distributor yang memengaruhi harga pangan.

Muzammil mengungkapkan petani di daerahnya sempat berunjuk rasa. Aksi dipicu beredarnya bawang merah ilegal di pasaran.

Menanggapi laporan tersebut, Amran langsung meminta jajarannya menghubungi kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan penyelundupan.

“Ada juga mahasiswa tadi bawang ilegal dari Sumatera Utara,” kata Amran saat ditemui usai pertemuan.

Selain itu, Amran menerima laporan kelangkaan pupuk di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

Seorang mahasiswa menyebut ada perusahaan yang diduga menjadi penyebab kelangkaan pupuk.

Amran merespons dengan meminta jajarannya turun ke lapangan untuk memeriksa laporan tersebut.

“Dicopot, dicopot tadi sudah dicopot (izinnya). Cuma sepuluh menit dicopot karena online. Dan itu diproses hukum,” ujar Amran.

Amran menyebut pertemuan ini bertujuan memberi penjelasan terkait tata kelola pangan dan pertanian.

Diskusi juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih sebagai offtaker produk pertanian.

“Saya salut pada BEM mahasiswa yang hadir pada hari ini, cukup kritis tapi konstruktif. Bukan fitnah, kritis tapi konstruktif,” tutur Amran.

Ia menilai pemerintah membutuhkan kritik yang konstruktif untuk memperbaiki kebijakan.

Amran juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat.

“Kita tunjukkan pakai data, bukan opini, bukan untuk pencitraan, tapi kita tunjukkan apa adanya,” tutur Amran.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Aliran dana asing ke organisasi non-pemerintah (NGO) menjadi sorotan dalam diskusi publik bertajuk “ Dana Asing Mengalir ke NGO: Normal atau Agenda Global?” yang digelar di Universitas Trilogi, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Koordinator Daerah BEM Nusantara (BEMNUS) DKI Jakarta Rahmatul Fajri menilai pendanaan asing terhadap NGO perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi membawa kepentingan global ke dalam ruang demokrasi nasional. “NGO memang bagian penting dari demokrasi, tetapi potensi intervensi asing melalui skema pendanaan tidak boleh diabaikan,” ujarnya.

Menurut dia, NGO memiliki peran strategis dalam advokasi kebijakan, pengawasan terhadap pemerintah, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, posisi tersebut juga dinilai rentan dimanfaatkan sebagai instrumen kepentingan donor internasional. “Dalam konteks politik global, NGO bisa menjadi alat diplomasi non-negara. Ini yang harus diwaspadai,” katanya.

Fajri juga menyoroti potensi konflik antara agenda donor dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dia menilai tanpa pengawasan yang memadai, arah program NGO dapat bergeser dari kepentingan publik yang seharusnya menjadi prioritas utama.

“Ketika sumber dana berasal dari luar negeri, sangat mungkin ada agenda yang ikut masuk. Ini harus diuji secara terbuka,” ucapnya.

Dia menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana. Sejumlah NGO mengelola dana dalam jumlah besar, sehingga akuntabilitas menjadi keharusan.

“Dengan dana miliaran hingga puluhan miliar rupiah, transparansi bukan lagi pilihan melainkan kewajiban. Publik berhak mengetahui sumber dan penggunaannya,” tegasnya.

Menurut Fajri, lemahnya transparansi berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan publik serta memperkuat stigma bahwa NGO membawa kepentingan asing. Dia mendorong penguatan mekanisme pengawasan terhadap NGO, termasuk dengan melibatkan mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial.

“Mahasiswa harus hadir sebagai kekuatan kritis. Kita tidak anti-NGO, tetapi ingin memastikan NGO tetap independen dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.

JAKARTA - Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menegaskan gerakan mahasiswa sejatinya adalah gerakan moral yang harus berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik kekuasaan. Diakui Semar, mahasiswa memang harus kritis.

"Sejarah membuktikan gerakan mahasiswa adalah gerakan moral, moral force, yang mengawal nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi. Kritik itu perlu untuk kemajuan bangsa, agar kita terus memperbaiki diri,” ujarnya, Sabtu (28/2/2026).

Kendati demikian, Semar menilai ketika tuntutan sudah masuk pada isu pencopotan elite negara seperti Kapolri, maka substansi gerakan patut dipertanyakan.

“Ketika Ketua BEM UGM mulai menyerukan copot Kapolri, ini bukan lagi sekadar gerakan moral. Ini sudah masuk pada wilayah politik yang sangat sarat kepentingan. Isu pergantian Kapolri adalah isu elitis, bukan isu kerakyatan ,” tegasnya.

Semar juga menyoroti fakta bahwa tidak lama setelah pernyataan tersebut muncul, sejumlah partai politik yang saat ini berada di luar kekuasaan langsung memberikan respons dan dukungan.

“Publik bisa melihat sendiri siapa yang cepat merespons dan mendukung. Kita tahu, ada kelompok politik tertentu yang sudah cukup lama mendorong isu pergantian Kapolri. Ketika gerakan mahasiswa masuk ke wilayah politik, maka sangat terbuka ruang untuk ditunggangi kepentingan,” lanjut Semar yang juga aktivis 98.

Lihat video: DEMO RICUH DI JOGJA! Mahasiswa Kecam Kekerasan Oknum Polisi Hingga Bentrok



Menurutnya, gerakan moral hanya boleh ditunggangi oleh kepentingan rakyat, bukan oleh kepentingan kelompok kekuasaan.

“Kalau ini murni gerakan moral, maka orientasinya pasti soal nilai-nilai dan kepentingan rakyat. Tapi kalau sudah bicara copot elite tertentu, kita patut bertanya jangan-jangan ada agenda politik yang sedang dimainkan. Jangan sampai mahasiswa dijadikan alat oleh kelompok kepentingan kekuasaan,” katanya.

Semar mengingatkan seluruh elemen mahasiswa agar tetap menjaga independensi dan integritas gerakan.

“Demokrasi membutuhkan mahasiswa yang kritis, tapi juga independen dan bertanggung jawab. Jangan sampai muruah gerakan moral tercoreng karena terseret arus politik praktis yang bisa kita lihat sekarang ini jelas sekali Ketua BEM UGM sudah berpolitik praktis,” katanya.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan teror yang diterima Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) Tiyo Ardianto bukan dari pemerintah. Tiyo mengaku diteror seusai menyuarakan peristiwa meninggalnya siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Teror semacam ini, yang jelas saya menegaskan, pemerintah tidak pernah. Tidak akan pernah," kata Pigai saat ditemui di kantornya, Jumat (20/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Pigai juga menyatakan dirinya belum mengetahui secara detail perihal teror yang dimaksud. "Kita belum pernah membaca apa bentuk terornya ya. Kita juga tidak tahu siapa yang mengirimkan," ujarnya.

Pigai melanjutkan, Presiden Prabowo sudah menegaskan hukum tidak akan dijadikan alat untuk membungkam kritik. "Oleh karena itulah saya pastikan bahwa teror tidak mungkin dari pemerintah," ucapnya.

Menurut Pigai, kepolisian perlu bergerak guna mengusut perihal dugaan teror tersebut. "Maka kita minta polisi cek, polisi tanya, lakukan penyelidikan. Menurut saya, memang polisi yang harus mengungkap sebenarnya siapa pelaku itu," pungkasnya.

JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons teror yang dialami Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Tiyo Ardianto usai menyuarakan peristiwa meninggalnya siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menanggapi hal tersebut, Prasetyo menyatakan pihaknya belum mengetahui siapa pelaku teror yang dimaksud.

“Kalau teror kita enggak tahu siapa yang menteror, ya. Tapi kalau berkenaan dengan apa yang disampaikan karena kebetulan kami juga lulusan dari UGM, gitu. Dulu juga pernah aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa, ya,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2026).

Prasetyo menegaskan bahwa kritik dan penyampaian pendapat merupakan hal yang sah dalam sistem demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar setiap pendapat disampaikan secara bertanggung jawab. “Menyampaikan kritik atau masukan itu selalu saya kami sampaikan bahwa itu sah-sah saja, gitu,” katanya.

Menurut Prasetyo, kebebasan berpendapat tetap harus disertai etika dan adab dalam penyampaiannya. “Nah, tetapi tentu kita mengimbau kepada semuanya, ya, untuk menyampaikan segala sesuatu itu dengan penuh tanggung jawab juga, kemudian juga mengedepankan etika, adab, adab-adab ketimuran gitu loh,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa cara penyampaian kritik juga menjadi hal penting untuk diperhatikan, termasuk dalam pemilihan kata. “Jadi menyampaikan pendapatnya enggak ada masalah, tapi caranya itu kan juga itu perlu menjadi pelajaran bagi kita semua, gitu. Misalnya, hindarilah menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau kurang baik, gitu. Ini berlaku untuk siapa pun ya, tidak hanya untuk adik saya yang dari BEM UGM, gitu,” lanjutnya.

Saat ditanya mengenai jaminan kebebasan berpendapat oleh negara, Prasetyo menegaskan hal tersebut telah diatur dalam konstitusi. “Iya, iya kan itu kan konstitusi kan. Ya menjaminnya kan kebebasan berpendapatnya, ya,” katanya.

Prasetyo kembali mengingatkan agar penyampaian pendapat dilakukan secara bijak dan dengan pemilihan diksi yang tepat. “Nah, maka sekali lagi yang bisa kita sarankan ya sampaikanlah dengan arif, caranya, jalurnya yang bijak dan pemilihan diksi mungkin juga itu penting kan kita mau menyampaikan sesuatu ya mesti juga memilih diksi yang tepat supaya itu juga menjadi bahan pembelajaran, kan,” ujarnya.

Terkait dugaan teror itu sendiri, Prasetyo menyebut persoalan tersebut berbeda dengan substansi kritik yang disampaikan. “Loh, kan tadi terornya ya sesuatu yang berbeda, gitu,” katanya.

Saat didesak mengenai perhatian pemerintah terhadap dugaan teror tersebut, ia menyatakan akan melakukan pengecekan lebih lanjut. “Nanti kita kita cek lah,” pungkasnya.

JAKARTA - Tokoh nasional Anies Baswedan membagikan momen temu alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM). Temu Alumni BEM UGM ini mempertemukan generasi pertama yang menyusun konsep dan AD/ART Senat Mahasiswa UGM di tahun 1990 hingga generasi BEM terkini.

Dikutip dari akun Instagram @aniesbaswedan, Anies menulis bahwa sejak Dewan Mahasiswa dibubarkan pada tahun 1978 oleh rezim Orde Baru, kampus tidak lagi memiliki organisasi dan kepemimpinan mahasiswa level universitas.

Menurut Anies yang merupakan lulusan Fakultas Ekonomi UGM ini, organisasi dan kepemimpinan mahasiswa hanya boleh di level fakultas berbentuk Badan Perwakilan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa. Di level universitas hanya boleh berbasis peminatan, bentuknya Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Tahun 1989, kata Anies, Mendikbud Fuad Hassan mengeluarkan kebijakan baru menghidupkan kembali organisasi kemahasiswaan melalui SK Mendikbud Nomor 457. Kala itu, mahasiswa terbelah: menolak dan menerima.

"UGM di bawah kepemimpinan Rektor Prof Koesnadi Hardjasoemantri dan Rektor Prof Moch Adnan, bersama pimpinan lembaga mahasiwa fakultas menyambut peluang itu dan mulai mewujudkannya dengan membentuk Senat Mahasiswa UGM di tahun 1991. Senat Mahasiswa tahun 1991 ini bertransformasi menjadi BE-SM hingga menjadi BEM di tahun 1993," tulis Anies.

Menurut Anies, konsep SMPT pada awalnya dicurigai sebagai organisasi bentukan rezim Orde Baru. Namun, Rektor UGM bersama pimpinan lembaga mahasiswa fakultas se-UGM saat itu memandangnya sebagai peluang.

Anies mengatakan, konsep SMPT itu diterima dan diadaptasi sebagai jalan untuk pembentukan organisasi dan kepemimpinan mahasiswa level universitas bahkan ditransformasikan jadi pilar baru dalam gerakan mahasiswa.

Konsep ini juga yang kemudian tumbuh berkembang secara organik di berbagai kampus di seluruh Indonesia. Organisasi berbasis kampus ini juga yang turut berkiprah besar dalam mendorong reformasi 1998.

"Temu Alumni BEM UGM ini mempertemukan generasi pertama yang menyusun konsep dan AD/ART Senat Mahasiswa UGM di tahun 1990 hingga generasi BEM terkini. Sebuah pertemuan yang guyub, bukan saja membahas kisah masa lalu, tapi juga soal masa depan gerakan mahasiswa di kampus dan di masyarakat," ujar Anies.

Anies pun mengucapkan terima kasih kepada BEM UGM. Terima kasih BEM UGM yang telah mengundang kami semua utk hadir bersama-sama."

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) terus mendapat sorotan dari berbagai pihak setelah munculnya kasus keracunan di sejumlah wilayah. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada ( BEM KM UGM ) 2025 Tiyo Ardianto memberikan dua rekomendasi kepada pemerintah.

Menurut Tiyo, dengan mekanisme yang ada sekarang yakni melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dipusatkan di daerah tertentu, kans error sebuah program tinggi.

"Maka kami merokemendasikan sebenarnya, ada mekanisme supaya MBG ini dikelola oleh masing-masing kantin sekolah. Karena, kantin masing-masing sekolah itu sudah terbiasa untuk melayani kebutuhan makan dari siswa-siswa tersebut. Tahu ada kecenderungan sukanya makanan ini, oh ada alergi ini," ujar Tiyo dalam Podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Selasa (28/10/2025).

Rekomendasi lainnya, kata Tiyo, ada subsidi kepada orang tua. Artinya, orang tualah yang menyiapkan bekal bagi anak-anaknya. "Dengan logika orang tua, hampir tidak mungkin seorang orang tua memberikan makanan yang beracun kepada anak-anaknya," kata Tiyo.

Mahasiswa S1 Ilmu Filsafat UGM ini menambahkan, hal itu merupakan sesuatu yang ideal. "Tapi apakah mungkin? Pertanyaannya kan itu. Ini tinggal political will. 11 ribu SPPG sudah berdiri. Masing-masing SPPG butuh 3 miliar untuk membangunnya. Pertanyaannya, apakah 3 miliar kali 11 ribu (SPPG) itu rela dilepas untuk kemudian dialokasikan subsidi ke orang tua atau kantin sekolah. Ini kan tinggak keberanian Presiden Prabowo untuk mengambil keputusan," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons usulan skema school kitchen (dapur sekolah) untuk program MBG. "Itu sebetulnya satu mekanisme yang juga kita kembangkan, contoh pertama yang kita buat adalah SPPG di Sekolah Bina Insani di Bogor," kata Dadan Hindayana seusai menghadiri Upacara Hari Jadi ke-67 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di Edutorium KH Ahmad Dahlan, Jumat (24/10/2025).

SPPG serupa rencananya juga akan didirikan di sejumlah sekolah lainnya. Sedangkan sekolah-sekolah yang kantinnya tidak memadai, nantinya akan dikolaborasikan antara makanan utama dari SPPG dan kantin menyediakan menu penutup mulut. Menu tersebut bisa disediakan oleh kantin-kantin sekolah. Dengan demikian, kantin tetap terlibat dalam program MBG.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti sebelumnya mengusulkan agar dapur MBG atau SPPG diganti dengan skema school kitchen. Penerapan skema school kitchen dinilai memungkinan asalkan jumlah penerima MBG di tiap sekolah sudah ditetapkan. Sekolah dapat diberi kesempatan untuk mengelola dapur MBG, dengan catatan telah memenuhi standar dari BGN.

JAKARTA - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM Universitas Gadjah Mada ( UGM ) 2025 Tiyo Ardianto mengungkapkan alasan BEM UGM menolak undangan Istana pascademo rusuh pada akhir Agustus 2025. Menurutnya, kedatangan mahasiswa ke Istana, tidak lebih dari parasetamol.

Diketahui, pada 4 September 2025, digelar silaturahmi antara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dengan sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan. Pertemuan tersebut dilakukan di Istana Negara Jakarta.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dalam sambutannya Brian menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pimpinan organisasi mahasiswa sekaligus menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam membangun arah bangsa.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam sambutannya turut menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang berkenan hadir dan menjadikan Istana Negara sebagai ruang dialog bersama pemerintah. Ia bahkan mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta izin kepada Presiden Prabowo untuk menggunakan Istana Negara dalam pertemuan ini.

Prasestyo juga mengajak para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka tanpa terjebak pada istilah atau diksi yang kaku. "Saya dan kami terus mempelajari apa yang menjadi aspirasi dari seluruh pihak apalagi dari adik-adik mahasiswa," ucapnya, dikutip dari laman presidenri.go.id.

Pertemuan tersebut dihadiri lebih dari 30 perwakilan organisasi kemahasiswaan dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi ekstra.

Menurut Tiyo, BEM UGM tidak akan membuka komunikasi apalagi negosiasi dengan pihak-pihak mana pun yang ingin melakukan transaksi untuk tujuan tertentu.

Tiyo mengatakan, saat beberapa mahasiswa diundang ke Istana, BEM UGM termasuk BEM yang menolak datang. "Bagi kami pertemuan dengan pemerintah, kedatangan mahasiswa ke Istana, tidak lebih dari parasetamol yang hanya meredakan nyeri, tapi nggak pernah benar-benar menyembuhkan luka dari bangsa," kata mahasiswa S1 Ilmu Filsafat UGM ini.

Lalu, sejauh mana prinsip tersebut akan terus dipegang? Simak selengkapnya di program TO THE POINT AJA! Eksklusif hanya di YouTube SINDOnews, Senin, 27 Oktober 2025 pukul 19.00 WIB.