Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa ekonomi terjadi pada Rabu (13/5), mulai dari marketplace dilarang menaikkan biaya layanan sementara ini hingga dampak rebalancing indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia.

Berikut sejumlah berita ekonomi kemarin yang menarik dibaca kembali pada Kamis pagi ini.

1. Menteri UMKM larang sementara "marketplace" naikkan biaya layanan

Menteri UMKM Maman Abdurrahman melarang marketplace atau platform penjualan secara daring menaikkan biaya layanan sementara ini.

“Kemarin kami sudah panggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan tidak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan, tidak boleh, sudah tegas itu,” kata Maman usai Kegiatan Akad Massal KUR 1.000 UMKM Ekonomi Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Badung, Bali, Rabu.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Prabowo instruksikan agar suku bunga PNM di bawah 9 persen

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar suku bunga dari program Permodalan Nasional Madani (PNM) diturunkan hingga di bawah 9 persen.

"Ini keputusan politik, saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen," kata Presiden Prabowo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Kemendag targetkan revisi aturan PMSE rampung pekan depan

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) selesai pada pekan depan.

“Sekarang Kemendag sedang revisi Permendag Nomor 31 PMSE. Mudah-mudahan sekarang sudah finalisasi, mudah-mudahan minggu depan selesai,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso usai meninjau harga dan pasokan pangan di Pasar Palmerah, Jakarta, Rabu.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Menko Zulhas: Minyakita mahal di Papua-Maluku karena distribusi

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan tingginya harga minyak goreng rakyat bermerek Minyakita di Papua dan Maluku disebabkan kendala distribusi serta biaya transportasi.

“(Minyakita) yang mahal itu di Maluku dan Papua. Apa artinya? Artinya (ada pengaruh harga dari sisi) transportasi,” kata Zulhas saat meninjau harga dan pasokan pangan di Pasar Palmerah, Jakarta, Rabu.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. OJK respons MSCI mengeluarkan 18 saham RI dari indeks global

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons keluarnya 18 saham Indonesia dari indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) sebagai konsekuensi jangka pendek dari reformasi integritas dan transparansi pasar modal Indonesia.

“Konsekuensi balancing dari MSCI yang diumumkan hari ini tentu ini jadi bagian dari konsekuensi jangka pendek dari proses reformasi integritas yang kita hadirkan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Hasan Fawzi di Jakarta, Rabu.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) tidak bersifat wajib dalam mendukung program prioritas pemerintah, melainkan tetap mengacu pada pertimbangan bisnis dan manajemen risiko masing-masing bank.

Ketua Dewan Komisioner OJK mengatakan berbagai program pemerintah, seperti pembiayaan perumahan rakyat, merupakan peluang bisnis bagi industri perbankan, namun tidak boleh mengesampingkan prinsip kehati-hatian.

“Ini tidak bersifat mandatori. Bank tetap memiliki keleluasaan dalam menerapkan strategi penyaluran kredit sesuai risk appetite dan risk tolerance masing-masing,” ujar Friderica dalam konferensi pers KSSK, dikutip Kamis (7/5/2026).

Dia menegaskan, keputusan kredit harus didasarkan pada business judgment karena perbankan mengelola dana masyarakat. Oleh karena itu, aspek tata kelola dan manajemen risiko tetap menjadi prioritas utama.

Lebih lanjut, OJK tengah menyiapkan revisi aturan terkait RBB yang rencananya akan diterbitkan pada kuartal III/2026 melalui regulasi di tingkat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan.

Friderica menjelaskan, pembaruan aturan tersebut bertujuan agar perencanaan bisnis bank menjadi lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan, khususnya dalam penyaluran kredit.

“Revisi aturan RBB ini ditujukan supaya bank punya perencanaan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan melalui penyusunan RBB,” jelasnya.

OJK juga kembali menekankan bahwa dukungan perbankan terhadap program prioritas pemerintah tetap harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, tanpa mengorbankan kualitas aset maupun stabilitas sistem keuangan.

DHE SDA sudah di Kantor Mensesneg. Sebentar lagi dikeluarkan (terbit), enggak lama lagi mungkin

Jakarta (ANTARA) -

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan revisi aturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) segera terbit dalam waktu dekat.

Saat ini, beleid tersebut sudah berada di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

“DHE SDA sudah di Kantor Mensesneg. Sebentar lagi dikeluarkan (terbit), enggak lama lagi mungkin,” ujarnya dalam taklimat media di Jakarta, Jumat.

Dalam revisi tersebut terdapat sejumlah skema pengecualian. Namun, Purbaya belum merinci detail pengecualian dimaksud dan jumlahnya.

Dirinya juga menyampaikan untuk menunggu aturannya terbit lebih dulu.

“Sektornya masih itu dulu. Masih natural resources (sumber daya alam),” jelas Menkeu.

Adapun pemerintah sedang merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang DHE SDA. Hingga kini, beleid hasil revisi tersebut memang belum diberlakukan.

Revisi itu merupakan bagian dari upaya memperkuat likuiditas valuta asing di dalam negeri.

Pemerintah menargetkan peningkatan cadangan devisa sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika global.

Dalam dokumen Strategi Kebijakan Penguatan Likuiditas Valas Domestik Kementerian Keuangan, disebutkan aturan baru akan mewajibkan eksportir menempatkan DHE dalam bentuk valas di perbankan domestik, khususnya bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Selain itu, ketentuan terbaru juga mengatur penurunan batas konversi DHE dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen ke rupiah, guna memberi ruang fleksibilitas bagi pelaku usaha sekaligus tetap menjaga pasokan valas di dalam negeri.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 (Permendag 31/2023) tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE) rampung pada tahun ini.

Aturan ini akan berfokus pada penguatan daya saing pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di platform e-commerce sekaligus menata ulang transparansi dan struktur biaya platform digital.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan revisi aturan tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di platform e-commerce.

“[Revisi Permendag 31/2023] harus rampung tahun ini,” kata Iqbal kepada Bisnis, Senin (9/3/2026).

Adapun, proses revisi Permendag 31/2023 masih terus berjalan dan telah dilakukan bersama berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.

Kemendag telah melakukan diskusi beberapa kali dengan stakeholder lintas sektor.

“Intinya adalah, Kemendag melalui revisi ini, UMK lebih berdaya saing di platform dan juga sebagai pelaku PMSE,” jelasnya.

Menurutnya, sejumlah aspek dalam revisi beleid tersebut masih dalam tahap pembahasan intensif sehingga belum dapat dipublikasikan secara rinci. Pemerintah masih menampung berbagai masukan dari pelaku industri maupun pihak terkait.

“Diskursus masih dalam pembahasan intens. Belum tepat jika disampaikan saat ini,” ujarnya.

Namun, Iqbal menyampaikan salah satu aspek yang didorong dalam revisi aturan tersebut adalah peningkatan transparansi dalam ekosistem perdagangan digital. Sayangnya, dia belum merinci lebih lanjut terkait poin-poin yang akan diatur dalam beleid tersebut, termasuk mengenai kemungkinan pengaturan biaya administrasi di platform e-commerce.

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari pelaku usaha terkait besaran biaya di platform digital yang semakin menekan margin usaha.

“Ini banyak keluhan UMKM-UMKM kita ini yang jualan di e-commerce-e-commerce itu kena charging fee-nya mahal kali,” kata Maman dalam Diskusi Media di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Maman menyebut biaya yang sebelumnya berada di kisaran 2%—5% bahkan 5%–10% masih dianggap wajar oleh pelaku usaha. Namun, menurutnya, saat ini besaran fee di sejumlah platform e-commerce dilaporkan meningkat hingga mencapai 20%–25%.

Dalam rapat kerja Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026), Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan hingga saat ini belum ada pengaturan resmi terkait admin fee maupun komisi di platform, baik di Kemendag maupun Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Namun, Temmy menuturkan Kementerian UMKM bersama Kemendag tengah merevisi Permendag 31/2023, yang mencakup tiga poin utama terkait UMKM. Pertama, harga minimum impor untuk 11 komoditas yang dapat diproduksi lokal dan digunakan dalam produk UMKM.

Kedua, standarisasi produk, yakni pencatuman Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk tertentu, serta pengaturan algoritma platform untuk memprioritaskan promosi produk lokal pada pencarian, rekomendasi, dan peringkat produk.

Kemudian ketiga, pengaturan biaya platform, termasuk potongan biaya bagi UMK dan produk dalam negeri, serta pemberitahuan kepada pemerintah apabila ada kenaikan admin fee.

“Ke depan akan diatur biaya platform, potongan bagi UMK dan produk dalam negeri. Jadi ini akan ada insentif dan juga mungkin akan pemberitahuan apabila akan ada kenaikan admin fee kepada pemerintah,” pungkas Temmy.

Bisnis.com, JAKARTA —Otoritas pasar modal sedang tancap gas untuk mengimplementasikan aturan free float mulai Maret 2026 atau 2 bulan jelang batas akhir yang diultimatum oleh MSCI. Aksi kejar target itu dilakukan saat pasar saham masih diselimuti oleh kegamangan.

Kegamangan itu tecermin dari gerak indeks harga saham gabungan (IHSG). Pada perdagangan Rabu (4/2/2026), IHSG ditutup naik tipis 0,3% ke posisi 8.146,71. Namun, indeks komposit ditutup turun 0,53% ke level 8.103,87 pada perdagangan kemarin.

Terkait dengan aliran dana asing, data Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan terjadi jual bersih atau net sell senilai Rp1,43 triliun dan Rp469,81 miliar dalam 2 hari terakhir.

Di tengah volatilitas pasar saham itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) fokus pada pekerjaan rumah yang perlu dibenahi berdasarkan masukan dari Morgan Stanley Capital Indonesia (MSCI).

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan perubahan aturan free float atau batas minimal saham publik tertuang dalam revisi Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Dalam draf revisi, BEI mengubah batas minimal free float perusahaan tercatat dari 7,5% menjadi 15%. Menurut Kautsar, ketentuan itu akan diberlakukan secara bertahap dengan penetapan target antara pada setiap tahapan, disertai pemantauan dan pendampingan berkelanjutan guna memastikan pencapaian target akhir sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

“Implementasi penyesuaian peraturan ini rencananya akan dilakukan pada Maret 2026 yang akan datang,” paparnya dalam keterangan resmi, Kamis (5/2/2026).

BEI menjabarkan empat poin utama yang disesuaikan dalam revisi beleid tersebut.

Pertama, pendalaman pasar (market deepening) dengan penyusunan kebijakan baru yang menaikkan batas minimum free float perusahaan tercatat menjadi 15%. Guna memastikan implementasi berjalan lancar, masa transisi akan diterapkan untuk memberikan kesempatan penyesuaian bagi perusahaan tercatat.

Kedua, peningkatan implementasi tata kelola perusahaan (corporate governance) secara khusus melalui penerapan kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit perusahaan tercatat.

Ketiga, peningkatan governance juga diperkuat dengan kewajiban kompetensi di bidang akuntansi yang harus dimiliki direksi atau pejabat satu tingkat di bawah direksi sehingga kualitas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan tercatat meningkat.

Keempat, peningkatan kualitas calon perusahaan tercatat melalui peningkatan persyaratan keuangan, operasional, dan governance yang lebih tinggi sehingga akan meningkatkan trust dan confidence investor.

Selain itu, BEI dan KSEI juga sedang mengebut dua inisiatif lainnya sebagai respons dari masukan MSCI. Inisiatif tersebut ialah perluasan keterbukaan data kepemilikan saham dan penyempurnaan klasifikasi data investor dalam Single Investor Identification (SID).

Nantinya, keterbukaan data kepemilikan saham tidak lagi terbatas pada kepemilikan di atas 5%. BEI akan menambahkan pengungkapan kepemilikan saham di atas 1% yang disampaikan secara bulanan, guna semakin meningkatkan transparansi pasar.

Sementara itu, klasifikasi investor dalam data yang disajikan KSEI saat ini sebanyak sembilan jenis investor. Ke depan, KSEI akan berkolaborasi dengan pelaku pasar untuk menambahkan sejumlah data fields guna meningkatkan granularitas data. Penyempurnaan ini akan dilakukan melalui penambahan 27 klasifikasi investor sebagai subkategori pada jenis investor Corporate (CP) dan Others (OT) dalam SID.

Dari sisi stakeholder pasar modal, Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia Armand Wahyudi Hartono menegaskan bahwa pihaknya mendukung secara penuh upaya reformasi di pasar modal. Hal itu didasarkan pada harapan untuk dapat membangun fondasi bagi pasar modal Tanah Air yang berstandar global.

Hanya saja, Armand menerangkan bahwa penerapan minimum free float tersebut sebaiknya dilakukan secara bertahap karena sangat bergantung pada kemampuan pasar menyerap jumlah saham baru yang akan beredar.

“Untuk membuat jumlah saham yang floating, tentu arah yang baik. Kami akan mendukung ke arah 15% dan masukan kami, ketika meningkatkan floating ini sangat bergantung dengan kemampuan pasar menyerapnya. Jadi tentu harus dilakukan dengan hati-hati,” katanya ketika ditemui wartawan di BEI, Rabu (4/2/2026).

Pengamat Pasar Modal sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Budi Frensidy menilai perlu diberikan waktu yang cukup untuk memenuhi aturan batas minimum free float 15%.

“Katakan 1 tahun atau lebih untuk yang mid market cap dan 2 tahun atau lebih untuk yang large cap,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (1/2/2026).

Budi menilai diperlukan waktu transisi yang cukup untuk memenuhi ketentuan free float khususnya bagi emiten berskala kapitalisasi pasar menengah dan besar.

“Kalau tidak dikasih waktu transisi, bakalan membuat indeks anjlok dalam,” jelasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengestimasi nilai kapitalisasi pasar yang harus diserap pasar akibat kenaikan free float menjadi 15% mencapai Rp203 triliun dan terdampak terhadap 327 emiten eksisting di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sebelumnya, OJK telah melakukan simulasi dan dampak perubahan persyaratan free float tersebut. Merujuk data paparan OJK dalam rapat Komisi XI DPR pada Desember 2025, apabila aturan free float diubah menjadi 15%, nilai market cap yang harus diserap pasar mencapai Rp203 triliun.

“Jumlah perusahaan tercatat yang terdampak atau harus menaikkan free float mencapai 327 perusahaan,” tulis dokumen tersebut.

Adapun, rata-rata persentase free float dari masing-masing perusahaan tercatat setelah memenuhi aturan free float 15% naik menjadi saat ini 23,34% menjadi 30,22%.

Bos OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa emiten yang tidak dapat memenuhi aturan free float 15% itu, BEI dan OJK akan diberikan exit policy melalui pengawasan yang baik.

Langkah signifikan yang ditempuh regulator pasar modal itu dilakukan sejalan dengan pandangan bahwa MSCI tetap ingin memasukkan saham-saham Indonesia ke dalam indeks global. Hal tersebut dinilai menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia sangat layak investasi (investable) bagi investor internasional.

Rencana revisi aturan batas minimal saham publik atau free float dari 7,5% menjadi 15% dipastikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (29/1/2026).

Perubahan itu merupakan respons regulator terhadap masukan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap kebijakan free float saham Indonesia.

“SRO akan menerbitkan aturan free float 15% dalam waktu dekat dan transparansi yang baik,” tegasnya.

Mahendra menambahkan free float 15% itu akan berlaku bagi emiten baru maupun perusahaan yang sudah berstatus perusahaan terbuka atau emiten existing.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

sudah disetujui Presiden, tinggal pengundangan aja, jadi aturan baru DHE SDA pasti jalan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa memastikan aturan baru terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) tetap berlaku tahun 2026 ini.

Kepastian itu menyusul rampungnya revisi Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur penempatan dan pengelolaan DHE SDA. Menkeu mengatakan bahwa regulasi terbaru DHE SDA itu sudah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

“Ternyata hari Jumat pekan lalu sudah ditandatangani Presiden. Tinggal keluarnya (PP) saja. Jadi sudah clear itu, sudah disetujui Presiden, tinggal pengundangan aja, jadi (aturan baru DHE SDA) pasti jalan,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, perubahan kebijakan ini bertujuan memperkuat cadangan devisa nasional yang dinilai belum maksimal.

Sebab, capaian Cadangan Devisa Indonesia dinilai belum mencerminkan besarnya surplus perdagangan Indonesia.

Pada 2024, Cadangan Devisa Indonesia tercatat sebesar 155,7 miliar dolar AS, sementara hingga akhir Desember 2025 hanya naik tipis menjadi sekitar 156,5 miliar dolar AS atau hanya bertambah sekitar 0,8 miliar dolar AS.

“Padahal, surplus perdagangan kita 38,5 miliar dolar, jadi walaupun ada 'capital outflow', tapi besarnya surplus ini sama sekali tidak ‘nendang’ atau berdampak signifikan ke cadangan devisa kita,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Neraca Perdagangan Indonesia sepanjang Januari-November 2025 mencetak surplus 38,54 miliar dolar AS, meningkat 31,8 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 29,24 miliar dolar AS.

Purbaya menilai kondisi tersebut menguatkan dugaannya sebelumnya bahwa aturan DHE sebelumnya masih memiliki banyak celah.

Akibatnya, devisa hasil ekspor memang masuk ke dalam negeri, tetapi kembali keluar dalam waktu singkat.

“Peraturan devisa hasil ekspor kita kemarin itu banyak celahnya sehingga uang tetap masuk, terus keluar lagi dalam waktu mungkin hitungan jam udah keluar lagi,” terang Bendahara Negara itu.

Oleh karena itu, pemerintah berencana memperketat aturan dengan mewajibkan penempatan DHE SDA hanya di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar bisa kita kontrol lebih baik.

Dengan kebijakan tersebut, Purbaya berharap dapat melihat dampak riil surplus perdagangan terhadap cadangan devisa dalam kondisi yang lebih normal.

“Jadi kita akan rapatkan itu supaya kebijakan DHE betul-betul berdampak pada kebijakan devisa kita, sehingga pasar finansial kita lebih stabil dananya cukup ada dan nilai tukar rupiah kita menjadi lebih baik ke depannya,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah merevisi PP Nomor 36 Tahun 2023 melalui PP Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah terkait DHE SDA.

Dalam dokumen Strategi Kebijakan Penguatan Likuiditas Valas Domestik Kementerian Keuangan, disebutkan bahwa aturan baru ini akan mewajibkan penempatan DHE valas eksportir hanya di Himbara.

Selain itu, ketentuan terbaru juga menurunkan batas konversi DHE valas ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.94/2025 tentang Penjualan Surat Utang Negara dengan Cara Pengumpulan Pemesanan di Pasar Perdana Domestik.

Beleid itu menyelaraskan dua aturan sebelumnya yakni PMK No.27/2020 tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik dan PMK No.128/2012 tentang Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik dengan cara Bookbuilding.

Kedua aturan itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku saat PMK No.89/2025 diundangkan yakni pada 24 Desember 2025. "Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," demikian bunyi pasal 26 PMK tersebut, dikutip Minggu (28/12/2025).

Untuk diketahui, pada PMK No.27/2020, pemerintah mengatur ihwal penjualan SUN kepada investor ritel di pasar perdana domestik. Pemesanan pembelian bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, secara langsung kepada pemerintah melalui sistem elektronik yang disediakan oleh mitra distribusi.

Kedua, secara tidak langsung kepada pemerintah melalui mitra distribusi. Adapun mitra distribusi itu meliputi bank, perusahaan efek, perusahaan teknologi finansial atau fintech, serta penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE).

Sementara itu, PMK No.128/2012 mengatur tata cara penjualan SUN dalam valuta asing (valas) di pasar perdana domestik dengan cara bookbuilding. Metode itu dilakukan melalui agen penjual yang nantinya mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan. Calon agen penjual itu meliputi bank atau perusahaan efek.

Dengan demikian, pemerintah kini bisa menerbitkan SUN dalam bentuk rupiah maupun valas di pasar perdana domestik dengan cara pengumpulan pemesanan.

Mitra distribusinya kini meliputi bank, perusahaan efek, perusahaan fintech dan PPMSE, yang bisa melakukan bookbuilding. Hal tersebut diatur dalam pasal 4 ayat (1) PMK No.94/2025.

Sebelumnya pada pasal 2, diatur bahwa Menkeu menerbitkan SUN di pasar perdana domestik dalam bentuk SUN yang diperdagangkan atau yang tidak diperdagangkan. Bentuknya juga dalam mata uang rupiah atau valas. Penerbitannya dilakukan dengan cara bookbuilding alias pengumpulan pemesanan.

Kemudian, pasal 3 mengatur bahwa pemesanan pembelian SUN bisa dilakukan secara tidak langsung melalui sarana/media elektronik Mitra Distribusi atau dengan melakukan Pemesanan Pembelian di kantor-kantor pelayanan atau gerai penjualan Mitra Distribusi; dan/atau secara langsung melalui Sistem Elektronik Mitra Distribusi secara dalam jaringan (online) dan seketika (realtime) ke Sistem Elektronik yang disediakan oleh Kementerian Keuangan.

"Mitra Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kemampuan untuk melayani Pemesanan Pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)," demikian bunyi pasal 4 ayat (2).

Adapun mengenai persyaratan untuk menjadi mitra distribusi, PMK terbaru itu mengatur bahwa bank, perusahaan efek, perusahaan fintech maupun PPMSE yang ingin menjadi mitra penjualan SUN harus memiliki kemampuan untuk menjangkau investor yang lebih luas.

Sebelumnya, pada PMK No.27/2020, calon investor yang harus bisa dijangkau hanya investor ritel. "Memiliki kemampuan untuk menjangkau investor termasuk investor ritel," bunyi pasal 5 ayat (1) huruf d.

Kemudian, pemerintah akan melakukan pemilihan terhadap bank, perusahaan efek, perusahaan fintech serta PPMSE yang akan menjadi calon mitra distribusi. Pemilihan dilakukan bagi calon mitra distribusi yang melakukan bookbuilding secara langsung maupun tidak langsung.

Bisnis.com, JAKARTA – Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menunggu ketentuan lengkap terkait kewajiban penempatan dana devisa hasil ekspor dari sumber daya alam (DHE SDA) di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Ketua Umum Perbanas Hery Gunardi menyampaikan Perbanas hingga saat ini belum dapat berkomentar lebih jauh mengenai kewajiban tersebut. Sebab, pihaknya masih menunggu ketentuan lengkap terkait kebijakan itu.

“Kita masih menunggu ya ketentuan, menunggu. Jadi belum bisa ngomong sekarang. Nanti aja ya, nanti kalau ketentuannya sudah ada,” kata Hery usai menghadiri Press Conference CEO Forum Economic Outlook 2026 di Menara BRILiaN, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

Kendati begitu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) ini meyakini kewajiban penempatan dana DHE SDA di Himbara dapat mendorong kredit.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perbanas Anika Faisal mengatakan bahwa asosiasi akan selalu mendukung kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk soal kewajiban penempatan DHE SDA di Himbara.

“Karena kita yakin itu tujuannya baik untuk perekonomian kita,” ujarnya dalam Press Conference CEO Forum Economic Outlook 2026 di Menara BRILiaN, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

Anika mengungkapkan Perbanas saat ini sedang mengkaji kebijakan tersebut. Nantinya, hasil kajian itu akan didiskusikan bersama dengan regulator perbankan agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, tanpa mengganggu systemic risk yang ada di industri perbankan.

Adapun, pemerintah resmi merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2025 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Sumber Daya Alam (SDA), dengan perubahan signifikan pada klausul penempatan dana hasil ekspor.

Melalui perubahan kedua ini, penempatan DHE SDA kini wajib ditempatkan di bank-bank anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), mengakhiri kebebasan eksportir untuk memilih bank dalam negeri manapun seperti pada ketentuan sebelumnya. Ketentuan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi sebelumnya mengungkapkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan penempatan DHE SDA agar tujuan menambah pasokan devisa dapat tercapai.

Selama penerapan PP sebelumnya, Purbaya menuturkan bahwa sebagian eksportir menempatkan devisa dolar AS pada bank-bank kecil di dalam negeri yang kemudian menukarkannya ke rupiah. Namun, perbankan yang menerima dana tersebut justru kembali mengonversinya ke dolar dan mengalirkannya ke luar negeri.

“Jadi enggak efektif. Jadi untuk menutup bocor itu, daripada pusing-pusing, ya sudah Himbara saja. Kalau Himbara macam-macam aja kami berhentiin, gampang,” ujar Purbaya usai rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025).

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memastikan, tujuan utama revisi bukan semata mengalihkan penempatan devisa ke Himbara, tetapi memastikan suplai dolar di dalam negeri meningkat. Purbaya juga tidak khawatir revisi kebijakan tersebut akan menimbulkan ketidakseimbangan likuiditas antara Himbara dan bank swasta.

Menurut dia, pemerintah perlu mempercepat perbaikan aturan karena PP sebelumnya hampir gagal mencapai target menambah pasokan dolar. “Kan selama ini hampir gagal kan? Kalau sudah gagal, kita diemin apa enggak?” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan yang kini dipimpin Menteri Purbaya Yudhi Sadewa akan merevisi aturan Kawasan Berikat untuk mengembalikan fungsi fasilitas tersebut sebagai motor pendorong ekspor.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama mengungkapkan pihaknya ingin memangkas porsi pemenuhan pasar dalam negeri (local content quota) dari sebelumnya 50% menjadi 25% dalam revisi kali ini.

Djaka menjelaskan, sejak awal Kawasan Berikat memang dirancang sebagai insentif bagi industri berorientasi ekspor, sehingga pengetatan kuota lokal dinilai perlu untuk menjaga tujuan awal fasilitas itu.

“Untuk mengembalikan ke marwah awal Kawasan Berikat, yakni fokus kepada ekspor,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip Selasa (25/11/2025).

Purnawirawan perwira TNI ini mengungkapkan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 131/2018 tengah melalui proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Dia meyakini aturan baru akan terbit sebelum pergantian bulan.

"Jadi mudah-mudahan bulan akhir November ini itu bisa terealisasi," ujarnya.

Menurut Djaka, pengetatan local content quota itu merupakan usulan Kementerian Perindustrian. Regulasi baru tersebut diharapkan dapat mempertegas kembali prioritas Kawasan Berikat sebagai insentif bagi industri berorientasi ekspor, sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan fasilitas.

Adapun, Bea Cukai mencatat kenaikan jumlah perusahaan yang aktif sebagai kawasan berikat selama 10 tahun terakhir. Sampai dengan Agustus 2025, telah ada sebanyak 1.512 perusahaan.

Djaka menuturkan bahwa kenaikan jumlah kawasan berikat itu menunjukkan tren positif seiring meningkatnya minat pelaku usaha terhadap skema fasilitas ini. Berdasarkan hasil Kajian Penelitian Dampak Ekonomi TPB dan KITE tahun 2024 (atas data tahun 2023), kata Djaka, perusahaan kawasan berikat menerima total fasilitas fiskal sebesar Rp69,63 triliun.

Dari sisi perdagangan internasional, kontribusi kawasan berikat terhadap ekspor nasional tidak bisa diabaikan, yakni sebesar 27,94%. Nilai ekspor yang berasal dari kawasan berikat mencapai Rp1.114,64 triliun, yang terdiri atas berbagai komoditas unggulan seperti tekstil, elektronik, alas kaki, hingga produk otomotif.

Dia pun menilai Kawasan Berikat mempunyai peran penting dalam menghasilkan devisa dan memperkuat neraca perdagangan Indonesia. Adapun rasio ekspor terhadap impor tercatat sebesar 3,39, yang menunjukkan bahwa mayoritas produksi ditujukan untuk pasar internasional.

Selain sebagai penggerak ekspor, kawasan berikat juga menjadi magnet bagi arus investasi. Berdasarkan kajian yang sama, penambahan investasi yang mengalir ke dalam kawasan berikat tercatat sebesar Rp221,53 triliun

"Bea Cukai memastikan bahwa proses pemberian fasilitas dilakukan secara transparan dan akuntabel agar menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif," ujar Djaka dalam keterangan resminya, Kamis (7/8/2025).

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut perubahan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang minyak goreng sawit kemasan dan tata kelola minyak goreng rakyat sudah final dan menunggu jadwal rapat koordinasi harmonisasi draf.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra, dalam rapat pengendalian inflasi daerah dipantau secara daring di Jakarta, Selasa, mengatakan pembahasan perubahan tata kelola minyak goreng telah selesai di level kementerian/lembaga.

Selain itu, Kemendag juga sudah melakukan dengar pendapat umum atau public hearing untuk mendapat masukan dari akademisi.

"Kami udah melaksanakan public hearing sekitar 10 hari yang lalu, sekaligus juga di dalam rakor pengendalian inflasi ini juga kami anggap sebagai public hearing, karena kami menyampaikan bahwa rencana finalisasi permendag tersebut sudah final. Saat ini, kami sedang menunggu agenda jadwal pembahasan harmonisasi draf," ujar Nawandaru

Nawandaru menyampaikan proses harmonisasi tersebut akan dilakukan di Kementerian Hukum.

Nantinya, Kementerian Hukum yang akan memimpin untuk mengundang kementerian/lembaga terkait guna membahas setiap pasalnya secara rinci.

"Jadi nanti dari Kementerian Hukum yang akan take lead untuk mengundang kementerian lembaga terkait untuk membahas pasal per pasal hingga pada finalnya perlu penyelesaian," katanya.

Dalam perubahan Permendag 18/2024, terdapat lima poin utama yang ditekankan, yakni pemerintah akan mendorong sebagian distribusi Minyakita melalui distributor BUMN pangan seperti Bulog dan ID FOOD.

Kedua, fokus distribusi Minyakita untuk mengisi pasar rakyat.

Menurut Nawandaru, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akses pangan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

Ketiga, mengoptimalkan atau mendukung beberapa program pemerintah seperti gerakan pasar murah, bantuan pangan, serta pendistribusian dan pengisian pasokan di koperasi desa merah putih.

Keempat, pemberian insentif domestic market obligation (DMO) yang lebih tepat sasaran.

Pemberian insentif saat ini dinilai tidak efektif untuk meningkatkan pemerataan distribusi Minyakita ke seluruh pelosok Indonesia.

Insentif akan diarahkan untuk meningkatkan distribusi Minyakita ke pasar rakyat melalui BUMN.

Terakhir, penguatan pengawasan dan pengenaan sanksi.

Dukungan pengawasan dan pemberian sanksi akan ditingkatkan untuk mencegah adanya penyelewengan yang berakibat pada terganggunya ketersediaan pasokan dan harga.

Salah satunya, opsi penangguhan persetujuan ekspor dan/atau pembekuan persetujuan ekspor.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com,JAKARTA — Pengusaha mengingatkan agar revisi aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau (DHE) SDA 100% di dalam negeri tak menyulitkan di kemudian hari.

Adapun rencana merevisi aturan DHE SDA 100% di dalam negeri itu merupakan ide langsung Presiden Prabowo Subianto. Apalagi, belakangan Prabowo kerap mengevaluasi penerapan DHE SDA di beberapa rapat terbatas (ratas).

Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, rencana pemerintah yang akan mengevaluasi kebijakan penempatan DHE SDA patut diapresiasi. Dia berharap evaluasi itu akan menghadirkan relaksasi atau keringanan bagi eksportir SDA, khususnya pertambangan.

"DHE yang diterima oleh perusahaan bisa lebih dimaksimalkan untuk kebutuhan operasional serta pelaksanaan rencana investasi," ucap Hendra kepada Bisnis, Kamis (23/10/2025).

Hendra menilai, aturan yang mewajibkan perusahaan menempatkan DHE SDA 100% selama 12 bulan menambah beban biaya bunga perusahaan.

Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2025. Beleid itu mengatur bahwa eksportir wajib menempatkan DHE SDA yang mereka peroleh 100% selama 12 bulan di dalam negeri.

Sementara itu, Ketua Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah menuturkan, pihaknya akan mendukung rencana evaluasi pemerintah terhadap aturan mengenai retensi DHE SDA 100% di dalam negeri.

Dia berharap revisi itu kelak dapat menghasilkan aturan yang lebih fleksibel. Selain itu, revisi juga diharapkan dapat mendukung kelancaran operasional serta bisnis di sektor pertambangan dan atau industri hilirnya.

"Kami berharap jika ada kebijakan baru tidak akan menyulitkan pelaku usaha," tutur Arif.

Menurutnya, retensi DHE SDA 100% selama 12 bulan yang berlaku saat ini membatasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.

Arif menjelaskan, jika harus mendapatkan pinjaman bank akibat retensi DHE selama 12 bulan, suku bunga pinjaman bank yang tinggi dapat meningkatkan beban biaya bagi pengusaha.

"Kebijakan tersebut akan dapat mengurangi daya saing ekspor nasional," ucapnya.

Sebelumnya, Prabowo disebut belum puas dengan dampak DHE SDA terhadap cadangan devisa (cadev) Indonesia. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut ratas pada 12 Oktober 2025 malam khusus membahas soal sistem keuangan dan perbankan nasional.

Salah satunya adalah evaluasi PP 8/2025 terkait dengan DHE SDA. Menurut Prasetyo, pemerintah menyoroti bahwa pemberlakuan PP itu belum berdampak besar kepada cadev.

"Karena dari yang sudah kita terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan. Makanya tadi salah satu pembahasan kita terutama di bidang ekonomi untuk malam hari ini," ungkap Prasetyo, saat itu.

Per akhir September 2025, Bank Indonesia (BI) melaporkan cadev sebesar US$148,7 miliar. Jumlahnya mengalami penurunan dalam tiga bulan berturut-turut yakni pada Juni, Juli, dan Agustus 2025.

Terbaru, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, pemerintah berpeluang untuk merevisi PP DHE SDA. Hal itu dia sampaikan kepada wartawan usai sidang kabinet paripurna satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025).

"Saya enggak boleh ngebocorin, itu biar saja Pak Presiden nanti. PP ya, mungkin PP akan direvisi tetapi belum final kelihatannya," ungkap Purbaya.

Purbaya enggan memastikan kapan dan perincian mengenai kemungkinan revisi PP DHE SDA. Dia juga tak menyampaikan apa saja kemungkinan poin-poin revisi yang akan dimuat.

"Kalau sudah direvisi diumumkan, kalau enggak, offside saya nanti," ujarnya singkat.