JAKARTA - Banjir yang terjadi di wilayah Bogor dan Jakarta kembali menegaskan pentingnya penguatan tata kelola air perkotaan yang berbasis pendekatan ilmiah, adaptif, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Peneliti pengelolaan air perkotaan, Erbi Setiawan menyatakan, kejadian ini merupakan hasil interaksi antara faktor hidrometeorologis ekstrem dan keterbatasan sistem infrastruktur serta tata kelola lingkungan.

“Curah hujan dengan intensitas ekstrem memang menjadi pemicu utama banjir saat ini. Namun demikian, fenomena tersebut sebelumnya telah diproyeksikan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Sehingga secara prinsip terdapat landasan ilmiah yang cukup untuk mendukung langkah mitigasi yang lebih terencana,” ujar Erbi, Selasa (5/5/2026).

Analisis menunjukkan bahwa karakteristik genangan di berbagai titik lebih didominasi oleh keterbatasan sistem drainase perkotaan dalam mengelola limpasan air hujan (pluvial flooding), dibandingkan oleh luapan sungai (fluvial flooding). Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kapasitas infrastruktur eksisting dengan intensitas curah hujan yang semakin meningkat.

“Penguatan kapasitas drainase konvensional tetap penting, namun perlu dilengkapi dengan pendekatan yang lebih integratif dan berbasis ekosistem,” lanjut peneliti doktoral di Belanda ini.

Namun demikian, banjir akibat luapan sungai bukan berarti dapat diabaikan. Erbi menekankan bahwa tata kelola sempadan sungai juga memegang peranan penting dalam mengurangi risiko banjir.

“Perlu disadari bahwa kondisi sempadan sungai yang tidak tertata dengan baik, ditambah dengan faktor sedimentasi, turut berkontribusi terhadap menurunnya kapasitas tampung sungai dan meningkatkan potensi luapan. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan sempadan sungai harus menjadi bagian integral dari perencanaan perkotaan, meskipun saat ini kewenangannya sebagian masih berada di bawah institusi seperti Balai Wilayah Sungai (BWS),” jelasnya.

Dalam konteks tersebut, Erbi menekankan pentingnya penerapan konsep blue-green infrastructure, yaitu integrasi antara sistem pengelolaan air dan ruang terbuka hijau dalam perencanaan kota. Pendekatan ini memungkinkan kota untuk meningkatkan kapasitas dalam menyerap, menahan, dan mengalirkan air secara lebih alami.

“Ruang terbuka hijau multifungsi—seperti taman kota yang berfungsi sebagai area retensi saat hujan—merupakan solusi yang tidak hanya meningkatkan ketahanan terhadap banjir, tetapi juga memberikan manfaat ekologis dan sosial,” jelasnya. Konsep seperti sponge city juga menjadi referensi penting dalam memperkuat daya serap kawasan perkotaan terhadap air hujan.

Selain aspek teknis dan perencanaan, Erbi juga menyoroti dimensi sosial yang tidak kalah penting dalam pengelolaan risiko banjir. Ia menegaskan bahwa upaya penanganan banjir tidak dapat sepenuhnya bergantung pada pemerintah, melainkan membutuhkan perubahan perilaku dan kesadaran kolektif masyarakat.

“Dari sisi sosial, penting untuk dipahami bahwa sistem drainase perkotaan saat ini juga terbebani oleh tingginya volume sampah. Banyak saluran air yang tersumbat, sehingga kapasitas alirannya menurun secara signifikan,” ungkapnya.

Menurutnya, perubahan pola dalam pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dan komunitas menjadi bagian integral dari solusi jangka panjang.

“Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, serta penguatan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, merupakan prasyarat penting dalam menjaga fungsi infrastruktur drainase. Tanpa itu, peningkatan kapasitas teknis sekalipun tidak akan optimal,” tambahnya.

Fenomena banjir yang berulang di kawasan dengan curah hujan tinggi seperti Bogor dan Jakarta, lanjut Erbi, seharusnya menjadi momentum reflektif bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Diperlukan pergeseran paradigma dari sekadar pengendalian air menuju pengelolaan air yang terintegrasi, adaptif, dan partisipatif. Penataan ruang yang mengedepankan fungsi resapan air, pengelolaan sempadan sungai yang berkelanjutan, serta perilaku masyarakat yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, harus menjadi fondasi utama pembangunan kota ke depan,” tegasnya.

Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan kota terhadap risiko hidrometeorologis, sekaligus mendorong terciptanya sistem perkotaan yang lebih berkelanjutan dan berbasis bukti ilmiah.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) memfokuskan penataan infrastruktur pada satu persoalan yang paling kasat mata, yakni kabel semrawut di ruang publik.

KDM mengatakan praktik pemasangan kabel yang tidak tertib harus diakhiri dan diganti dengan sistem bawah tanah (underground) secara menyeluruh.

“Saya tidak ingin lagi melihat kabel bergelantungan di jalan-jalan kota. Itu merusak wajah kota dan berbahaya,” katanya, Selasa (5/5/2026).

Ia memasang target pada 2029, seluruh jaringan kabel telekomunikasi dan listrik di pusat-pusat kota Jawa Barat sudah tertata rapi melalui sistem bawah tanah.

“Target kita jelas, 2029 kota-kota di Jawa Barat sudah bebas dari kabel semrawut,” ujarnya.

Penataan akan dimulai dari kawasan Gedung Sate di Bandung sebagai etalase pemerintahan, lalu diperluas ke wilayah perkotaan lain seperti Karawang dengan melibatkan operator telekomunikasi dan asosiasi terkait.

“Kita mulai dari pusat dulu, dari Gedung Sate. Itu simbol. Kalau di sana rapi, daerah lain harus ikut,” kata KDM.

Menurutnya, persoalan kabel bukan hanya soal estetika, tetapi juga menyangkut keselamatan dan efisiensi tata kota.

“Kabel yang tidak tertata itu rawan putus, rawan kebakaran, dan membahayakan masyarakat. Ini bukan sekadar soal enak dilihat, tapi soal keamanan,” ucapnya.

Untuk memastikan program berjalan efektif, KDM menekankan integrasi pekerjaan infrastruktur agar tidak ada lagi pembongkaran berulang.

“Tidak boleh lagi ada trotoar baru dibangun, lalu dibongkar lagi karena kabel. Semua harus masuk satu sistem sejak awal. Sekali kita bangun, harus tuntas. Jangan ada gali-tutup yang merusak fasilitas publik,” lanjut KDM.

Ia juga meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota mengikuti pola yang sama agar tidak terjadi ketimpangan penataan antarwilayah.

“Provinsi dan kabupaten/kota harus satu pola. Kalau tidak, yang rapi hanya sebagian, yang lain tetap semrawut,” katanya.

KDM menegaskan, penataan kabel bawah tanah merupakan bagian dari transformasi besar menuju kota modern di Jawa Barat.

“Kita ingin kota-kota di Jawa Barat naik kelas—lebih tertib, lebih aman, dan punya standar infrastruktur yang baik. Ini bukan proyek jangka pendek, ini fondasi masa depan Jawa Barat,” pungkas KDM.

BEKASI - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi menyalakan sirine peringatan banjir Senin (4/5) malam. Hal ini menyusul Tinggi Muka Air (TMA) kali Bekasi yang sudah siaga 2.

Plt. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bekasi, Wisnu menjelaskan kenaikan TMA di Kali Bekasi merupakan pertemuan antara Hulu Cikeas dan Hulu Cileungsi. Hingga pukul 21.30 WIB TMA di titik pantau ini berada di 630 cm.

"Peringatan sirine banjir sudah kita bunyikan, karena terpantau ada kenaikan TMA di titik pantau kita di P2C pukul 21.30 WIB, TMA P2C di angka 630 cm," ujar Wisnu saat dikonfirmasi, Senin (4/5/2026).

Adapun peringatan banjir ini dikeluarkan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah yang dilalui Kali Bekasi. Yaitu di antaranya Kecamatan Jatiasih, Bekasi Timur dan Bekasi Utara.

"(Peringatan) Wilayah yang dilalui aliran kali Bekasi antara lain Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Bekasi Timur, dan Kecamatan Bekasi Utara," imbuhnya.

Adapun saat ini, wilayah Gang Semar, Bekasi Timur sudah dilaporkan terjadi genangan. Ketinggian air di sini mencapai 10-30 cm.

Lihat video: Banjir Bekasi Rendam Ratusan Rumah, Dapur Umum Untuk Warga Telah disiapkan

SERANG - Buka lapangan kerja dan menghadirkan kemandirian bagi ibu rumah tangga , Yayasan Indonesia Setara (YIS) menggelar sejumlah pelatihan. Kegiatan berlangsung di dua lokasi yakni RPTRA Hati Suci, Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Dalam pelatihan yang digelar bersama Espas Indonesia itu sebanyak 80 ibu rumah tangga diajarkan Pemasaran Produk Pelatihan Baking Butter-Tteok dengan menggunakan AI.

Sehari berikutnya, YIS Bersama Rumah Zakat menggelar Workshop Baking and Cooking Singkong Thailand Creamy dan Banana Nugget. Pelatihan yang diikuti 50 ibu rumah tangga itu digelar di Desa Sukadalem, Serang, Banten, Kamis (30/4/2026).

Founder YIS Sandiaga Uno mengatakan, pelatihan ini dirancang untuk menciptakan peluang usaha bagi perempuan, khususnya ibu rumah tangga. Program ini tidak hanya berfokus pada keterampilan produksi, tetapi juga mencakup pemasaran digital, pengembangan usaha, hingga pendampingan berkelanjutan.

"Peserta diharapkan terus mengasah kemampuan dan akan didampingi hingga mampu melahirkan produk atau brand sendiri," ucapnya.

Program Perempuan Berdaya yang diinisiasi YIS menjadi salah satu upaya mendorong pelaku usaha mikro naik kelas. Peserta yang mengikuti pelatihan berkesempatan masuk tahap inkubasi hingga tampil dalam Demo Day Perempuan Berdaya pada akhir 2026.

Dalam tahap tersebut, peserta akan mendapatkan pendampingan lanjutan, akses permodalan, serta kesempatan mempresentasikan produk di tingkat nasional.

Dia juga membagikan kiat memulai usaha kepada para peserta. Menurut Sandiaga, membangun jejaring menjadi kunci penting dalam mengembangkan bisnis.

"Silaturahmi itu penting dalam dunia usaha. Dari setiap pertemuan, selalu ada peluang dan berkah yang bisa kita manfaatkan," katanya.

Melalui rangkaian pelatihan ini, Sandiaga berharap para peserta tidak hanya memperoleh keterampilan baru, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri untuk memulai usaha. "Tujuannya agar emak-emak bisa mandiri dan buka lapangan kerja," ucapnya.

GAZA - Dunia hanya bisa diam saja ketika Israel telah memperluas pendudukannya menjadi 59 persen wilayah Gaza dan sedang mempersiapkan kemungkinan dimulainya kembali genosida di wilayah Palestina tersebut.

Radio Militer Israel melaporkan, sebelum gencatan senjata Oktober 2025, Israel menduduki 53% wilayah Jalur Gaza.

Sementara itu, kelompok Palestina Hamas mengatakan tentara Israel menduduki lebih dari 60% wilayah pesisir tersebut.

Para pejabat militer senior Israel "mendesak dimulainya kembali pertempuran di Gaza dan percaya bahwa waktu terbaik untuk mengalahkan Hamas adalah sekarang," kata radio tersebut.

Radio tersebut juga melaporkan persiapan militer untuk kemungkinan dimulainya kembali pertempuran, mencatat bahwa tentara telah mengurangi pasukan di Lebanon selatan dan mengerahkan kembali brigade reguler ke Gaza dan Tepi Barat.

Disebutkan bahwa komando selatan telah menyelesaikan rencana operasional dan siap untuk melanjutkan pertempuran jika diperintahkan oleh kepemimpinan politik.

Laporan ini muncul di tengah pelanggaran gencatan senjata yang terus berlanjut oleh Israel di Jalur Gaza serta serangan di Tepi Barat.

Gencatan senjata tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri serangan Israel selama dua tahun di Gaza, yang menyebabkan lebih dari 72.000 orang tewas dan 172.000 orang terluka, serta menghancurkan 90% infrastruktur sipil.

Sementara itu, Serikat Jurnalis Palestina mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka telah mencatat sekitar 300 pelanggaran dan serangan terhadap jurnalis Palestina sejak awal tahun 2026, di tengah meningkatnya penargetan terhadap pekerja media.

Pengumuman itu disampaikan selama unjuk rasa yang diselenggarakan oleh serikat di luar markas besarnya di kota al-Bireh di Tepi Barat yang diduduki, untuk memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia dan memprotes serangan berkelanjutan terhadap jurnalis.

Para peserta mengangkat spanduk yang menuntut diakhirinya pembunuhan pekerja media dan akuntabilitas bagi Israel.

“Kegiatan yang diselenggarakan pada Hari Kebebasan Pers Sedunia bertujuan untuk menyoroti kondisi luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya yang dihadapi oleh jurnalis Palestina,” kata Omar Nazzal, wakil kepala serikat jurnalis, kepada hadirin.

Para jurnalis menghadapi “mesin perang Israel yang paling ganas,” tambahnya, seraya mencatat bahwa lebih dari 4.000 pelanggaran telah tercatat terhadap mereka sejak dimulainya perang di Gaza pada Oktober 2023.

“Jumlah jurnalis yang tewas telah mencapai 262 jurnalis pria dan wanita sejak tanggal tersebut, termasuk 261 di Jalur Gaza, ditambah enam jurnalis yang tewas sejak awal tahun 2026,” kata Mohammad al-Lahham, kepala komite kebebasan serikat jurnalis.

Ia menambahkan bahwa tahun ini juga telah terjadi 10 cedera langsung, 22 penangkapan, 120 kasus penahanan atau pencegahan peliputan, dan 12 serangan yang dilakukan oleh penjajah Israel.

Lahham mengatakan total pelanggaran sejak Oktober 2023 mencapai 3.983, termasuk 1.072 pada tahun 2023, 1.325 pada tahun 2024, 1.286 pada tahun 2025, dan 300 pada tahun 2026.

Pelanggaran ini termasuk 240 kasus penembakan langsung terhadap kru media dan 352 kasus yang melibatkan gas air mata dan granat kejut, serta pemukulan, penyitaan peralatan, dan larangan bepergian, tambahnya.

Sindikat tersebut mengatakan dalam sebuah laporan yang dibacakan pada acara tersebut bahwa mereka telah mendokumentasikan 188 penangkapan sejak Oktober 2023, bersama dengan penghancuran 187 lembaga dan kantor media serta 140 rumah milik jurnalis.

Sindikat tersebut melaporkan pembunuhan 713 anggota keluarga jurnalis, menunjukkan bahwa penargetan meluas melampaui pekerja media hingga lingkungan sosial mereka.

Serikat jurnalis tersebut mengatakan bahwa penargetan terhadap jurnalis “bukanlah perilaku individu” tetapi bagian dari “kebijakan sistematis” yang bertujuan untuk membatasi jurnalisme dan membungkam narasi Palestina, khususnya di tengah liputan lapangan peristiwa.

Serikat tersebut menyerukan kepada PBB dan organisasi internasional untuk memberikan perlindungan mendesak bagi jurnalis Palestina, membuka investigasi independen atas pelanggaran, dan memastikan akuntabilitas.

Perang genosida Israel di Gaza dimulai pada 8 Oktober 2023, dan telah menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 172.000, menurut data Palestina.

Meskipun gencatan senjata berlaku sejak Oktober 2025, Israel terus melakukan serangan harian dan blokade yang telah menewaskan ratusan orang lagi dan memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut, yang merupakan rumah bagi sekitar 2,4 juta warga Palestina, termasuk 1,5 juta pengungsi.

Kondisi ini tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama para pengguna jalan yang terdampak langsung,

Bekasi (ANTARA) - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono menindak aktivitas pekerjaan galian kabel optik yang memicu kemacetan jalan di sejumlah titik dengan memberikan teguran keras kepada pihak pelaksana kegiatan.

Tri Adhianto saat inspeksi mendadak di Jalan Jatimakmur dan Jalan Wibawa Mukti, Kecamatan Jatiasih, Minggu menegaskan, pekerjaan galian kabel optik tersebut diketahui tidak memiliki izin resmi serta menimbulkan kerusakan pada infrastruktur jalan.

Selain merusak badan jalan, aktivitas galian tersebut juga menyebabkan gangguan lalu lintas yang cukup serius bahkan kerap memicu kemacetan panjang di beberapa ruas jalan.

"Kondisi ini tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama para pengguna jalan yang terdampak langsung," katanya.

Dirinya menyatakan, kejadian serupa sudah pernah terjadi sebelumnya dan pihak terkait juga sudah diberikan imbauan. Namun, pelanggaran yang kembali terulang ini menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

"Kami sudah pernah mengingatkan bahwa setiap pekerjaan galian harus memiliki izin resmi dan memperhatikan kondisi jalan. Namun, hari ini masih ditemukan pelanggaran yang sama, ini tidak bisa dibiarkan," ujarnya.

Tri di lokasi langsung menghubungi Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi Teguh Indrianto untuk memberikan instruksi agar melakukan koordinasi penanganan di lapangan, termasuk meminta pekerjaan tersebut dihentikan serta mengembalikan kondusivitas situasi lalu lintas.

"Saya minta segera ditindak, koordinasikan dengan pihak terkait dan pastikan aktivitas yang mengganggu ini dihentikan. Jalan ini digunakan masyarakat luas, jangan sampai dirusak dan mengganggu aktivitas warga," katanya.

Pemerintah Kota Bekasi menegaskan komitmen untuk menjaga ketertiban dan kualitas infrastruktur kota. Seluruh pihak diimbau mematuhi aturan perizinan serta mengutamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan.

Dengan adanya tindakan tegas ini, diharapkan tidak ada lagi pelanggaran serupa di kemudian hari sehingga kondisi jalan tetap terjaga dan aktivitas masyarakat dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SAMARINDA — Putusan tahanan kota terhadap terdakwa kasus dugaan penipuan jual beli solar bernilai puluhan miliar rupiah memicu perdebatan publik di Kota Balikpapan.

Status penahanan yang dinilai ringan dibandingkan besaran kerugian menuai pertanyaan tentang kesetaraan penegakan hukum.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Balikpapan Imran Marannu Iriansyah menyatakan penetapan tahanan kota bukanlah keputusan sewenang-wenang.

Majelis hakim semata-mata meneruskan status yang telah ditetapkan sejak tahap penyidikan hingga penuntutan.

"Di kejaksaan, statusnya sudah menjadi tahanan kota. Saat dilimpahkan ke pengadilan, majelis hakim meneruskan status tersebut," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (2/5/2026).

Imran menambahkan, ancaman pidana dalam perkara ini berada di bawah lima tahun, tepatnya maksimal empat tahun sehingga penahanan di rumah tahanan negara tidak bersifat wajib.

Hakim memiliki diskresi menentukan jenis penahanan, baik rutan, kota, maupun rumah, berdasarkan pertimbangan hukum acara pidana.

Yang perlu dicermati, masa tahanan kota tidak langsung mengurangi hukuman secara proporsional. Perhitungannya berbeda dengan tahanan rutan, yaitu setiap lima hari tahanan kota hanya dihitung sebagai satu hari masa pidana.

"Artinya, tidak ada kewajiban menjalani penahanan di rutan. Selain itu, masa tahanan kota tidak langsung memangkas waktu hukuman, karena perhitungannya berbeda," paparnya.

Hakim menilai sikap kooperatif terdakwa Handy Aliansyah (HA) selama proses hukum menjadi pertimbangan tambahan.

Selain itu, tidak ada indikasi upaya melarikan diri atau menghambat persidangan yang terdeteksi hingga kini.

Kendati demikian, status penahanan dapat berubah sewaktu-waktu. Apabila terdakwa mangkir tanpa alasan sah, majelis hakim berwenang mengalihkan status menjadi tahanan rutan yang kemudian dieksekusi jaksa penuntut umum.

"Majelis bisa langsung menetapkan penahanan rutan dan jaksa akan mengeksekusi," terang Imran.

Pengadilan memastikan tidak ada perlakuan istimewa dalam penanganan perkara ini. Seluruh proses, mulai penentuan status penahanan hingga putusan akhir berlandaskan fakta persidangan dan alat bukti sah yang diajukan.

"Majelis hakim tidak bekerja secara semena-mena. Semua ada dasar hukum, data, fakta, dan bukti. Publik diminta mempercayakan proses ini," katanya.

Untuk mempercepat penyelesaian, persidangan dijadwalkan dua kali sepekan. Sidang lanjutan akan digelar Senin, (4/5/2026) dengan agenda pemeriksaan lebih mendalam.

Sementara itu, praktisi hukum Firmansyah Muis menilai transparansi menjadi kunci menghindari asumsi negatif di tengah masyarakat.

"Publik tentu bertanya, mengapa dalam kasus dengan nilai kerugian besar, tersangka justru hanya berstatus tahanan kota. Ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan asumsi negatif," tegasnya.

Firmansyah mengakui kewenangan penahanan bersifat subjektif sesuai KUHAP, tapi keputusan tetap harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Potensi melarikan diri, menghilangkan barang bukti, hingga kemungkinan mengulangi perbuatan pidana seharusnya menjadi dasar utama.

"Kalau ada alasan lain seperti kesehatan, itu juga harus dijelaskan secara resmi. Jangan sampai muncul kesan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas," jelasnya.

Dia mengingatkan, substansi perkara jangan sampai tenggelam akibat polemik seputar status tahanan. Transparansi justru akan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses peradilan.

Kuasa hukum terdakwa, Yusuf Hakim, membantah adanya perlakuan khusus. Menurutnya, klien telah melakukan pembayaran dan saat ini menyisakan sekitar Rp11 miliar, sedangkan upaya penyelesaian sisa utang terus dijalankan.

"Terkait status tahanan kota, sudah sah memenuhi syarat secara undang-undang. Klien kami juga kooperatif," katanya.

Yusuf menegaskan, pada dasarnya ini adalah persoalan utang piutang antara kedua belah pihak, bukan murni tindak pidana seperti yang didakwakan.

Namun pernyataan tersebut mendapat bantahan keras dari keluarga korban berinisial JM.

Mereka menegaskan, substansi perkara bukan lagi sekadar utang piutang, melainkan dugaan penggelapan dan pengalihan aset yang dilakukan saat proses hukum berjalan.

"Perdata sudah selesai, nilainya sudah jelas dan inkrah. Sekarang yang diproses adalah dugaan penggelapan aset," ujar perwakilan keluarga JM usai sidang.

Keluarga korban menyoroti dugaan pemindahan aset, khususnya kendaraan atas nama perusahaan yang dinilai melanggar putusan pengadilan.

Berdasarkan hasil penyidikan, aset tersebut telah dialihkan kepada pihak lain dan diperkuat keterangan saksi.

Lebih jauh, anak JM membantah klaim nilai kerugian hanya Rp11 miliar. Merujuk putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), nilai kerugian yang wajib diganti justru mencapai lebih dari Rp50 miliar, bukan sekadar Rp20 miliar seperti yang sempat beredar.

"Soal kerugian Rp11 miliar dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Pasalnya, merujuk pada putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, nilai kerugian yang wajib diganti oleh HA justru mencapai lebih dari Rp50 miliar," ucapnya.

Adapun, keluarga korban berharap terdakwa diperlakukan setara dengan kasus penipuan dan penggelapan lainnya.

"Harapan kami diperlakukan sama seperti kasus penipuan dan penggelapan lainnya di mata hukum. Nilainya besar, jadi jangan sampai ada kesan diistimewakan," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam sidang perdana yang digelar Selasa (28/4/2026), Jaksa Penuntut Umum Eka Rahayu memaparkan rangkaian dugaan perbuatan terdakwa, termasuk utang yang belum dilunasi serta indikasi penggunaan rangkaian kata bohong atau iming-iming dalam transaksi.

Terdakwa HA didakwa melanggar Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan alternatif juga disusun, yakni Pasal 486 serta Pasal 289 ayat (1) huruf a dalam undang-undang yang sama.

JPU mengajukan sejumlah barang bukti yang disita selama penyidikan. Di antaranya satu bundel dokumen invoice beserta purchase order dan delivery order tahun 2013—2014 dari PT Petrotrans Utama kepada PT Dharma Putra Karsa.

Selain itu, terdapat satu lembar surat asli resume pembayaran kontraktor PTK tertanggal 7 Mei 2020, serta tiga lembar salinan dokumen berita acara permintaan tertanggal 24 Juli 2025.

JPU juga menyertakan satu bundel dokumen legalisir pembayaran kepada PT Dharma Putra Karsa, serta lima lembar hasil scan legalisir surat dari Bank Mandiri tertanggal 3 September 2025 terkait konfirmasi bukti transfer.

Kasus ini mencuat dari sengketa antara korban JM dan terdakwa HA, yang sebelumnya telah diputus dalam perkara perdata dengan nilai kewajiban lebih dari Rp20 miliar dan telah berkekuatan hukum tetap hingga tingkat peninjauan kembali.

Agenda persidangan dijadwalkan berlangsung bertahap sepanjang Mei hingga Juni 2026. Sidang akan dilanjutkan pada 4 Mei, kemudian 7 Mei, 11 Mei, dan 17 Mei.

Dalam rangkaian tersebut, masing-masing pihak akan diberikan kesempatan seimbang menyampaikan argumentasi.

Tercatat, tiga agenda diisi penuntut umum, sementara tiga agenda lainnya menjadi bagian pembelaan advokat.

Memasuki Juni, persidangan akan mengarah pada tahap akhir sebelum putusan. Majelis hakim dijadwalkan membacakan vonis pada 25 Juni 2026, yang menjadi penentu akhir dari proses hukum perkara ini.

YERUSALEM - Penjaga keamanan di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur pada hari Jumat (1/5/2026) menggagalkan upaya pendudukan Israel untuk menyerbu kompleks masjid dan menyembelih hewan kurban.

Satu video yang beredar luas di media sosial menunjukkan para pendudukan menuju Masjid Al-Aqsa, melompati penghalang polisi Israel di jalan menuju Bab Hutta, salah satu gerbang masjid.

Rekaman tersebut menunjukkan penjaga keamanan masjid bergegas menutup Bab Hutta, menggagalkan upaya penyerbuan tersebut.

Pusat Informasi Wadi Hilweh Palestina mengatakan para pendudukan "membawa hewan kurban hidup dalam upaya membawanya ke dalam kompleks masjid."

Ditambahkan bahwa "kurban" tersebut merujuk pada persembahan hewan yang kelompok-kelompok ekstremis Kuil berusaha dilakukan dan disembelih di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa.

Tidak ada komentar langsung dari polisi Israel atau Departemen Wakaf Islam di Yerusalem mengenai insiden tersebut.

Polisi Israel telah mengizinkan pendudukan memasuki kompleks Al-Aqsa setiap hari sejak tahun 2003, kecuali pada hari Jumat dan Sabtu.

Departemen Wakaf Islam di Yerusalem telah berulang kali menyerukan penghentian serangan tersebut, tanpa tanggapan dari otoritas Israel.

Warga Palestina mengatakan Israel selama beberapa dekade telah meningkatkan tindakan yang bertujuan men-Yahudikan Yerusalem Timur yang diduduki, termasuk Masjid Al-Aqsa, dan menghapus identitas Arab dan Islamnya.

Warga Palestina menganggap Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ibu kota negara masa depan mereka, berdasarkan resolusi internasional yang tidak mengakui pendudukan Israel atas kota tersebut pada tahun 1967 atau aneksasinya pada tahun 1980.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan bupati/wali kota untuk segera membangun palang pintu perlintasan kereta api dan menugaskan petugas jaga di perlintasan yang belum memiliki infrastruktur tersebut.

Instruksi itu telah dituangkan dalam surat yang dikirim kepada bupati/wali kota.

"Bukan hanya untuk wilayah Kota Bekasi, seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat harus menggunakan pintu lintasan otomatis, baik pintu lintasan yang jalannya resmi maupun tidak resmi. Karena kalau ada musibah, tidak pernah bertanya musibah mana jalan resmi dan mana jalan tidak resmi," katanya, Jumat (1/5/2026).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat Dhani Gumelar mengatakan langkah tersebut merupakan respons terhadap kecelakaan yang melibatkan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam.

Pada 2025, Dishub Jabar telah membangun palang pintu dan pos jaga serta menyediakan petugas jaga di perlintasan kereta api JPl 211 Kabupaten Garut yang merupakan ruas jalan provinsi.

Kemudian, pada 2026, Dishub Jabar sedang melakukan kajian perencanaan (DED) untuk membangun palang pintu di JPL 46 dan 52 ruas jalan provinsi di Kota Sukabumi.

"Kami pun membuka opsi bantuan keuangan (bankeu) untuk pembangunan palang pintu kereta api pada ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota," kata Dhani.

Saat ini, usulan pembangunan palang pintu sudah datang dari Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kota Banjar, Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon.

Pasar murah sangat diperlukan untuk meringankan beban masyarakat, terutama bagi mereka yang pendapatannya di bawah rata-rata,

Kolaka (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bahtra Banong, mengecek stok beras di Gudang Perum Bulog Kolaka, guna memastikan ketersediaan cadangan beras nasional (CBP) dan stabilitas harga pangan di wilayah itu.

​"Kami mendapatkan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengecek gudang-gudang Bulog. Tujuannya memastikan stok pangan aman di tengah situasi global yang memicu kenaikan harga komoditas," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong saat melakukan kunjungan kerja di Bulog Kolaka, Jumat.

​Bahtra menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir atau melakukan aksi borong (panic buying), sebab cadangan pangan nasional dipastikan tersedia untuk proyeksi beberapa tahun ke depan.

​"Alhamdulillah, stok pangan kita melimpah, terutama di Kolaka Raya ini. Jadi yang paling penting adalah kami ingin sampaikan ke masyarakat bahwa dalam situasi begini tidak perlu panik. Ketersediaan pangan kita terjamin," ujarnya.

​Selain stok, ia juga menyoroti pentingnya efektivitas jalur distribusi agar tidak terjadi hambatan di tingkat konsumen.

Bahtra juga mendorong Bulog Kolaka melahirkan inovasi, seperti penyelenggaraan pasar murah secara berkala di titik strategis di wilayah itu.

​"Pasar murah sangat diperlukan untuk meringankan beban masyarakat, terutama bagi mereka yang pendapatannya di bawah rata-rata," tambah Bahtra.

Sementara itu, Kepala Bulog Cabang Kolaka Ardiansyah mengungkapkan bahwa saat ini tersedia stok beras sebanyak 18.793 ton di gudang mereka. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah seiring dengan masa panen.

​"Ketahanan stok kami mencapai 24 bulan ke depan. Selain beras, stok komoditas penting lainnya seperti gula pasir dan minyak goreng juga dalam kondisi aman di wilayah Kolaka Raya," jelasnya.

Ardiansyah menyebutkan bahwa ​terkait stabilitas harga, pihaknya terus menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan serta TNI-Polri untuk menggelar pasar murah secara berkala di titik-titik strategis.

​Pihaknya juga rutin menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta minyak goreng ke pasar tradisional maupun pedagang di luar pasar.

Program SPHP dinilai efektif menekan laju inflasi karena pedagang diwajibkan menjual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

"Sejauh ini SPHP menjadi program yang berhasil menstabilkan harga, karena pedagang menjual beras SPHP tidak melebihi HET yang ditetapkan," jelasnya.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/Andika
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Di tengah tekanan yang membayangi pasar saham sepanjang April 2026, sejumlah emiten justru mencatat lonjakan harga yang mencolok.

Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat melemah sekitar 1,30 persen sepanjang bulan lalu dan ditutup di level 6.956,80 pada Kamis (30/4/2026).

Pelemahan ini dipicu kombinasi sentimen negatif, mulai dari isu MSCI, memanasnya konflik geopolitik Amerika Serikat (AS)-Iran yang mendorong harga minyak, hingga depresiasi rupiah yang menyentuh kisaran Rp17.370 per USD.

Tekanan semakin terasa seiring derasnya arus dana asing keluar, di mana investor asing membukukan aksi jual bersih (net sell) di pasar reguler sebesar Rp17,72 triliun sepanjang April.

Meski demikian, pergerakan indeks yang lesu tidak menghalangi reli tajam di sejumlah saham.

Data perdagangan menunjukkan, saham PT DMS Propertindo Tbk (KOTA) menjadi yang paling mencuri perhatian setelah melesat 161,40 persen dalam sebulan ke level Rp149 per unit, dengan kapitalisasi pasar sekitar Rp1,57 triliun.

Kenaikan signifikan juga dicatat PT Intermedia Capital Tbk (MDIA) yang menguat 140,74 persen ke Rp130, dengan kapitalisasi pasar Rp5,10 triliun.

Saham PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), turut masuk dalam daftar top gainers setelah naik 94,55 persen ke Rp214, dengan kapitalisasi pasar yang telah mencapai Rp37,11 triliun.

Sementara itu, PT Golden Eagle Energy Tbk (SMMT) menguat 86,89 persen ke Rp2.280 dengan kapitalisasi pasar Rp7,81 triliun.

Reli juga berlanjut pada saham berkapitalisasi lebih kecil seperti PT Hoffmen Cleanindo Tbk (KING) yang naik 74,40 persen ke Rp436 per unit.

Di sisi lain, saham perbankan besar PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) ikut mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 67,59 persen ke Rp4.240, dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp41,44 triliun.

Kenaikan juga terjadi pada PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) yang menguat 57,55 persen ke Rp9.650 (kapitalisasi pasar Rp28,26 triliun), serta PT Fore Kopi Indonesia Tbk (FORE) yang naik 55,83 persen ke Rp935 dengan kapitalisasi pasar Rp8,34 triliun.

Saham PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) pun terapresiasi 52,69 persen ke Rp510, dengan kapitalisasi pasar Rp7,90 triliun.

Tidak ketinggalan, PT Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK) menutup daftar dengan kenaikan 50,74 persen ke Rp3.060, dan kapitalisasi pasar sekitar Rp3,67 triliun.

Fenomena ini menunjukkan, di tengah tekanan indeks dan derasnya arus keluar dana asing, pasar bergerak semakin selektif.

Kenaikan tajam lebih banyak ditopang saham berkapitalisasi kecil hingga menengah, meski beberapa saham berkapitalisasi besar juga ikut menguat. (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.

Kami sudah ground breaking, sudah land clearing, mudah-mudahan kita bisa melakukan akad penjualan kepada rakyat di akhir tahun ini,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membidik rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang, Jawa Barat, bisa akad penjualan kepada masyarakat pada akhir tahun 2026.

“Kami sudah ground breaking, sudah land clearing, mudah-mudahan kita bisa melakukan akad penjualan kepada rakyat di akhir tahun ini,” ujar Ara, sapaan akrab Maruarar, ketika dijumpai di sela-sela Kongres PIKI, Jakarta, Kamis.

Dalam kesempatan tersebut, Ara menyampaikan Lippo menghibahkan lahan di Meikarta kepada pemerintah, yang kemudian dibangun oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

“Jadi, negara mendapatkan tanah. Nah, yang membangun adalah Danantara,” ucap Ara.

Ara menjadikan pembangunan rusun subsidi di kawasan Meikarta sebagai contoh terobosan kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta terkait lahan.

Diwartakan sebelumnya, pemerintah mempercepat penyediaan hunian layak melalui pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang menargetkan penyediaan hingga 141.000 unit hunian vertikal untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara bertahap.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan bahwa pengembangan hunian vertikal merupakan solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan lahan di wilayah penyangga ibu kota.

Lokasi proyek di Kabupaten Bekasi tersebut telah dipastikan memenuhi syarat administratif dan teknis agar pembangunan dapat berjalan tanpa kendala lahan di masa depan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang terlibat, seperti Lippo Group sebagai pemilik proyek Meikarta yang sempat mangkrak, Pemerintah Kabupaten Bekasi, serta Danantara Indonesia dalam mewujudkan ekosistem perumahan yang terintegrasi.

​Dia menilai kolaborasi itu menjadi bagian penting dalam mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah berharap sinergi dengan sektor swasta dapat memperluas jangkauan masyarakat dalam mendapatkan akses tempat tinggal yang aman, sehat, dan terjangkau.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026