PT FWD Insurance Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan inovasi dan teknologi guna memenuhi berbagai kebutuhan nasabah mulai saat ini hingga masa depan.

Hal ini diwujudkan melalui berbagai layanan digital seperti e-policy, e-claim, dan layanan pelanggan digital, serta menghadirkan aplikasi FWD Omne yang memudahkan nasabah dalam pengelolaan polis dan dilengkapi berbagai fitur gaya hidup.

Selain itu, FWD Insurance juga menghadirkan layanan pembelian asuransi secara langsung melalui WhatsApp untuk memberikan kemudahan akses perlindungan bagi masyarakat.

Slamet Riyoso selaku Direktur, Chief Technology & Operations Officer FWD Insurance menjelaskan bagi FWD Insurance, penerapan teknologi bukan hanya sekedar efisiensi atau mengikuti tren yang sedang berkembang, namun sudah menjadikannya sebagai sarana untuk lebih dekat dengan nasabah.

"Melalui pendekatan digital at heart with human touch, kami menempatkan nasabah sebagai pusat dari setiap langkah transformasi," kata Slamet dalam rilisnya pekan lalu.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh FWD Insurance dalam menghadirkan inovasi teknologi dan layanan yang berfokus pada nasabah turut mendapatkan pengakuan melalui berbagai penghargaan yang diraih perusahaan dari tahun ke tahun, antara lain:

1. Insurance Asia Awards dari tahun 2023 to 20252023: Insurance Initiative of the Year - Indonesia2024: AI Initiative of the Year - Indonesiadan Customer Service Initiative of the Year - Indonesia2025: Customer Service Initiative of the Year - Indonesia dan Insurance Initiative of the Year - Indonesia

2. Asian Business Review Asian Experience Awards tahun 2025Indonesia Brand Experience of the Year - Financial ServicesIndonesia Product Experience of the Year - Financial Services

3. SWA Indonesia Customer Experience Champion Awards dari tahun 2023 hingga 2025

4. SWA Indonesia Customer Service Champion Awards di tahun 2024 dan 2025

5. Investortrust Best Unit Link Awards dari tahun 2024 hingga 2026

6. Kontan Qubisa Strategy into Performance Execution Excellence (SPEx2) Award 2025

7. Warta Ekonomi Indonesia Sharia and Halal Top Brand Awards 2026

8. The Iconomics Indonesia's Popular Digital Products Award di tahun 2023, 2025, dan 2026Deretan penghargaan ini merupakan apresiasi pada upaya FWD Insurance dalam mewujudkan fokus pada nasabah dengan dukungan teknologi.

ABUJA - Sebuah festival baru-baru ini di Negara Bagian Delta, Nigeria, telah memicu kemarahan publik di seluruh dunia. Beberapa beberapa video dari kejadian itu telah beredar secara online, yang menunjukkan para perempuan dikejar di jalanan, dilucuti pakaiannya, dan diserang secara seksual oleh sekelompok pria di siang bolong.

Video-video tersebut, yang direkam selama festival kesuburan tahunan Alue-Do di Ozoro, Negara Bagian Delta, telah mendorong penyelidikan polisi dan mengakibatkan beberapa penangkapan. Pihak berwenang mengonfirmasi bahwa beberapa tersangka telah ditahan.

Banyak orang di internet menggambarkan peristiwa tersebut sebagai "festival pemerkosaan", sebuah istilah yang menyoroti skala dan kebrutalan dari apa yang terekam dalam kamera.

Dalam klip yang beredar di media sosial, para perempuan terlihat berlari melalui jalanan yang ramai sementara sekelompok pria mengejar mereka. Beberapa saat kemudian, perempuan-perempuan itu dikelilingi, pakaian mereka disobek saat mereka diraba dan diserang, sementara para penonton merekam dan berteriak, dengan beberapa tampak bersorak.

Ini bukanlah insiden yang terisolasi.

Beberapa video menunjukkan serangan serupa yang terjadi di berbagai lokasi selama festival, melibatkan kelompok besar pria dan bahkan anak laki-laki muda. Banyak korban, yang diyakini sebagai mahasiswi dari universitas terdekat, dilaporkan telah dirawat di rumah sakit.

Skala kekerasan dan jumlah peserta dengan cepat mengubah insiden tersebut menjadi titik fokus nasional dan internasional, yang mendorong respons dari pihak berwenang.

Polisi di Negara Bagian Delta mengonfirmasi penangkapan beberapa tersangka terkait serangan tersebut, termasuk seorang pemimpin komunitas dan empat pemuda yang diidentifikasi dalam video viral. Investigasi masih berlangsung.

Juru bicara kepolisian negara bagian, Bright Edafe, mengatakan mereka yang terlibat akan menghadapi tuntutan, sementara Komisaris Polisi Delta, Aina Adesola, memerintahkan pemindahan segera para tersangka ke Departemen Investigasi Kriminal (CID) Negara Bagian Delta.

“Komisaris Polisi telah menginstruksikan agar para tersangka dipindahkan ke CID Negara Bagian tanpa penundaan. Komisaris berkomitmen untuk memastikan bahwa siapa pun yang terlibat akan ditangkap dan dibawa ke pengadilan,” kata Edafe.

Menggambarkan insiden tersebut sebagai serangan seksual dan penghinaan publik, Edafe mencatat bahwa tidak ada pengaduan pemerkosaan resmi yang diajukan pada saat itu dan mendesak para korban dan saksi untuk memberikan informasi apa pun.

Pada hari-hari berikutnya, jumlah tersangka yang ditangkap meningkat, dengan lebih dari selusin orang ditahan saat para penyelidik meneliti video dan keterangan saksi. Polisi mengatakan penangkapan tersebut merupakan hasil dari penyelidikan yang terarah, menambahkan bahwa lebih banyak tersangka masih dapat diidentifikasi seiring berlanjutnya penyelidikan.

Namun, bahkan saat penangkapan dilakukan, pihak berwenang juga mulai membentuk pemahaman tentang insiden tersebut. Polisi menggambarkan serangan tersebut dalam temuan awal sebagai pekerjaan "elemen kriminal" yang membajak festival, sebuah kerangka yang mencoba memisahkan kekerasan dari acara budaya itu sendiri.

Para pemimpin komunitas setempat melangkah lebih jauh, menyangkal bahwa telah terjadi pemerkosaan dan bersikeras bahwa festival tersebut telah "disalahartikan".

Dalam sebuah pernyataan, mereka menggambarkan festival Alue-Do sebagai ritual kesuburan, mengatakan bahwa tindakan simbolis seperti menyeret dan menuangkan pasir pada individu secara tradisional dimaksudkan untuk memohon berkah bagi pasangan yang kesulitan untuk hamil.

Mereka menambahkan bahwa klaim kekerasan seksual yang meluas adalah "palsu dan menyesatkan", dan menegaskan bahwa tidak ada pemerkosaan yang tercatat secara resmi meskipun ada banyak video yang beredar online.

Para pemimpin mengakui bahwa beberapa individu mungkin telah bertindak "tidak bertanggung jawab", tetapi menekankan bahwa perilaku tersebut bukanlah bagian dari tradisi dan tidak boleh dianggap sebagai representasi dari festival itu sendiri.

Namun, penjelasan tersebut tidak banyak mengurangi reaksi negatif. Di seluruh media sosial, reaksi sangat cepat dan marah.

Video-video serangan tersebut telah ditonton jutaan kali di Facebook, Instagram, dan X, dengan banyak penonton terkejut bukan hanya oleh kekerasan yang terang-terangan, tetapi juga bagaimana kekerasan itu dilakukan di siang bolong dan tanpa intervensi.

Video-video berbeda menunjukkan sekelompok pria tertawa dan merekam saat mereka mendekati para korban. Dalam satu klip, seorang wanita muda terlihat menangis dan memegangi pakaiannya yang robek saat diserang oleh pria-pria yang mengelilinginya.

Salah satu korban, Ezeugo Ijeoma Rosemary, seorang mahasiswi, mengatakan kepada pihak berwenang bahwa dia diserang beberapa saat setelah tiba di dekat area tersebut dengan sepeda.

“Begitu saya turun, mereka langsung berteriak ‘tahan dia, tahan dia, itu perempuan’, dan mereka mengeroyok saya seperti lebah,” katanya.

“Sekumpulan besar orang mulai menarik pakaian saya sampai saya telanjang. Mereka menarik payudara saya dan menyentuh seluruh tubuh saya. Saya berteriak minta tolong.”

Dia mengatakan bahwa dia akhirnya diselamatkan oleh seorang warga, tetapi ponselnya diambil, dan menambahkan bahwa dia masih merasakan sakit dan trauma serta belum kembali ke sekolah sejak kejadian tersebut.

Visibilitas serangan tersebut telah mengubah cerita dari insiden terisolasi menjadi pola kekerasan kolektif yang mengkhawatirkan di ruang publik, yang dilakukan oleh sekelompok besar pria.

Laporan lokal menunjukkan bahwa perempuan diharuskan untuk tetap berada di dalam ruangan selama sebagian festival, dan mereka yang tidak mematuhi aturan tersebut akan menjadi sasaran publik.

Konteks ini membingkai rekaman tersebut sebagai bukan sekadar kekacauan acak, melainkan lebih sebagai respons terhadap lingkungan yang secara aktif menantang kehadiran perempuan di ruang publik, terkadang dengan kekerasan.

Para pembela hak-hak perempuan mengatakan insiden tersebut menunjukkan masalah yang lebih dalam, yang melampaui satu peristiwa saja.

“Ini bukan hanya tentang apa yang terjadi dalam video-video itu,” kata Rita Aiki, seorang pembela hak-hak gender dari Women’s Rights Advancement and Protection Alternative (WRAPA), seperti dikutip dari news.com.au, Minggu (3/5/2026).

“Ini tentang kondisi yang memungkinkan kekerasan semacam ini terjadi di ruang publik, dengan begitu banyak orang yang menonton dan tidak ada yang turun tangan.”

Bagi banyak orang, reaksi seputar serangan tersebut sama mengganggunya dengan kekerasan itu sendiri. “Ini memberi tahu Anda sesuatu tentang apa yang dinormalisasi dalam masyarakat tertentu,” kata Aiki.

“Ketika orang-orang dapat melakukan ini secara terbuka, dan orang lain memperlakukannya seperti tontonan, itu melampaui tindakan individu.”

Insiden tersebut telah memperbarui kekhawatiran tentang keselamatan perempuan di ruang publik, terutama selama pertemuan besar di mana akuntabilitas dapat dengan mudah berkurang.

Meskipun pihak berwenang telah menekankan bahwa festival tersebut tidak mendukung kekerasan, para kritikus berpendapat bahwa memisahkan tradisi dari insiden tersebut tidak banyak membantu untuk menjelaskan bagaimana serangan semacam itu dapat terjadi secara terbuka dan dalam skala besar.

Bisnis.com, PASURUAN – PT Satoria Aneka Industri (Satoria Pharma) resmi mengoperasikan mesin produksi (line) ke-4 di pabriknya, jalan Raya Kejayan-Purwosari Km 16, Kabupaten Pasuruan, JawaTimur. Dengan begitu perusahaan mencatatkan diri sebagai produsen cairan infus terbesar di Indonesia.
Peresmian yang dilaksanakan pada Selasa (28/4/2026) tersebut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) William Adi Teja, Bupati Pasuruan H. M. Rusdi Sutejo, serta jajaran pejabat pemerintah daerah.

CEO & Founder Satoria Group, Alim Satria dalam sambutannya menyampaikan dengan beroperasinya Line ke-4 tersebut kapasitas produksi perusahaan mencapai 230 juta botol per tahun.

"Dengan kapasitas tersebut, kami menjadi pabrikan infus terbesar di Indonesia. Ini sejalan dengan pertumbuhan bisnis kami yang konsisten di kisaran 25 persen per tahun, serta meningkatnya kebutuhan pasar infus nasional," ujarnya.

Alim Satria menegaskan ekspansi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi kemandirian industri farmasi nasional sekaligus memastikan ketersediaan produk yang berkualitas dan terjangkau.

Satoria Pharma juga telah menyiapkan rencana pembangunan Line ke-5 dengan kapasitas tambahan 170 juta botol per tahun. Jika terealisasi pada 2028, total kapasitas produksi akan mencapai 400 juta botol per tahun.

"Peresmian ini bukan hanya soal peningkatan kapasitas, tetapi juga kemajuan dalam manufaktur cerdas dan pengendalian kualitas. Ke depan, kami akan mengembangkan infus terapeutik tingkat tinggi dan infus nutrisi," papar Alim Satria.

Satoria Pharma juga menargetkan penawaran saham perdana (IPO) pada 2027 guna memperkuat struktur permodalan dan memperluas penetrasi ke pasar ethical serta sektor alat kesehatan.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM, William Adi Teja, menyambut positif langkah ekspansi Satoria Pharma. "Kebutuhan cairan infus di Indonesia cukup besar. Dengan populasi sekitar 280 hingga 300 juta jiwa, kebutuhan mencapai 388 juta botol per tahun. Ini peluang besar sekaligus tantangan untuk meningkatkan kemandirian industri farmasi," jelasnya.
William mengungkapkan meskipun 70-80 persen bahan baku obat masih bergantung pada impor, cairan infus menjadi salah satu produk yang memiliki potensi bahan baku lokal, seperti garam farmasi. Saat ini terdapat empat industri garam farmasi nasional, dimana tiga di antaranya berada di Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyebut ekspansi Satoria Pharma tersebut sebagai bagian dari upaya substitusi impor dan penguatan ekonomi daerah.

"Satoria merupakan kekuatan ekonomi bagi Pasuruan. Kami berharap ekspansi ini terus berkembang dan mampu mendukung kebutuhan rumah sakit, khususnya milik Pemprov Jawa Timur," ujarnya.

Khofifah menambahkan, Pemprov Jawa Timur saat ini mengelola 14 rumah sakit, termasuk RSUD Dr. Soetomo, yang memiliki kapasitas tempat tidur terbesar di Indonesia. Untuk itu ia mendorong adanya kerja sama strategis dalam pemenuhan kebutuhan infus bagi fasilitas kesehatan tersebut.

Managing Director Satoria Pharma, Adi Pranoto Alim menyebut saat ini perusahaan telah memasok sekitar 50 persen kebutuhan infus nasional dan menjangkau sekitar 2.700 dari total 3.400 rumah sakit di Indonesia.
"Jika kapasitas sudah optimal dan kebutuhan dalam negeri terpenuhi, kami akan memperluas pasar ekspor ke Vietnam, Kamboja, dan Filipina. Permintaan dari luar negeri sebenarnya sudah cukup tinggi," jelasnya.
Keunggulan produk Satoria adalah penggunaan teknologi ESBM (Extrusion Stretch Blow Molding) memungkinkan efisiensi biaya produksi hingga 40-50 persen dibandingkan teknologi konvensional, sehingga meningkatkan daya saing produk di pasar global.

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika program 3 juta rumah pemerintah harus punya keterkaitan dengan agenda reforma agraria.

Program ini bukan hanya ditujukan kepada buruh saja, melainkan kelompok masyarakat lain seperti petani hingga nelayan yang dikategorikan berpenghasilan rendah.

"Harusnya 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, apakah itu buruh, apakah itu petani, apakah itu nelayan, itu harus menjadi bagian dari kerangka reforma agraria, baik di pedesaan maupun perkotaan," jelas Dewi dikutip dari Kompas.com, Jumat (1/5/2026).

Program 3 juta rumah jangan hanya fokus pada cicilan dengan bunga rendah, namun kebutuhan dasar atas hunian layak dan akses ke fasilitas penunjang mesti diperhatikan.

Pemerintah menanggung atau mensubsidi cicilan Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun bagi masyarakat yang ingin mengakses program 3 juta rumah.

Misal, nominal asli cicilan rumah Rp 1.550.000 per bulan, maka debitur hanya perlu membayar Rp 950.000 per bulan.

"Jadi bukan sistem, apa, cicilan, hanya karena cicilan, oh suku bunganya rendah, itu bukan reforma agraria kalau tidak ada pemenuhan hak dasar perumahan yang layak dan akses yang lebih mudah kepada sumber kehidupan," jelas Dewi.

1 Juta rumah untuk para buruh

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan 1 juta rumah untuk para buruh dan kaum pekerja di Indonesia.

Rumah ini nantinya dibangun di dekat kawasan industri untuk meringankan biaya sewa serta transportasi para pekerja.

"Kita sudah membangun cukup banyak tahun ini, sudah sampai 350.000 rumah, tapi sasaran kita adalah minimal 1 juta rumah, kita akan mulai tahun ini juga 1 juta rumah dan rumah-rumah ini akan sesuai saran saudara akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri, yang dekat dengan tempat bekerja," jelas Prabowo dihadapan massa aksi May Day, Monas, Jumat (1/5/2026).

Selain perumahan, Prabowo ingin menggerakkan perekonomian di daerah-daerah dengan pembangunan fasilitas penunjang masa kini.

Misalnya, pembangunan fasilitas daycare, rumah sakit, sekolah, transportasi umum, hingga rumah susun.

Tujuannya untuk menghidupkan roda perekonomian.

"Dan saya perintahkan harus ada sekolah, harus ada fasilitas olahraga, harus ada daycare, harus ada rumah sakit, dan yang paling penting harus ada transportasi," kata Prabowo.

Menyoal daycare, ia berharap adanya fasilitas tersebut agar kedua orangtuanya bisa bekerja jika keadaan menuntut demikian.

Kemudian masalah transportasi, kaum buruh hendak diberi kartu khusus agar mendapat tarif ringan.

“Saudara-saudara, kita akan coba bahwa nanti buruh yang diberi kartu bisa naik transportasi dengan harga yang sangat ringan,” jelas Prabowo.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Dasco Bakal Upayakan Buruh-Petani Dapat Akses Khusus ke Program 3 Juta Rumah" dan "Presiden Prabowo Target 1 Juta Rumah untuk Para Buruh"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Berbagai tuntutan buruh mengenai permasalahan ketenagakerjaan kembali disuarakan dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2026.

Buruh mendesak pengesahan UU Ketenagakerjaan hingga permasalahan agraria yang berpengaruh terhadap pemanfaatan kaum buruh.

Ketua Umum KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Sunarno mengatakan aksi yang digelar di DPR merupakan upaya menyuarakan kondisi buruh saat ini di berbagai sektor.

“Dengan situasi yang terjadi saat ini atau kondisi ketenagakerjaan yang ada saat ini masih sangat buruk,” ujarnya saat audiensi bersama DPR di Kompleks Parlemen, Jumat (1/5/2026).

Dia menyebut permasalahan yang tidak pernah selesai adalah disparitas upah antardaerah. Dia menyebut upah minimum di sejumlah wilayah hanya sekitar Rp2,3 juta, sementara di daerah lain bisa mencapai Rp5,9 juta hingga Rp6 juta.

Dia menganggap kondisi ini memperlihatkan belum adanya standar upah yang layak secara nasional. Dia menyinggung dari 153 juta angkatan kerja, hanya 62 juta merupakan pekerja formal, tetapi sekitar 40% di antaranya berstatus tidak tetap.

“Informalisasi dari sistem tenaga kerja ini semakin masif dan ini berdampak kepada hak-hak yang diterima oleh kawan-kawan buruh karena bukan pekerja tetap jadi hak-haknya banyak yang dilanggar,” kata Sunarno.

Dia juga menyoroti praktik outsourcing, kerja kontrak, hingga harian lepas yang dinilai melampaui batas regulasi, mulai dari jam kerja yang panjang sampai jaminan sosial belum memadai.

Tak hanya itu, dia juga menyinggung mengenai status pengendara ojek online. Dia menginginkan status pengendara ojek daring bukan mitra, tetapi pekerja agar hak-hak ketenagakerjaan dapat terpenuhi.

“Kalau mitra yang kita tahu selama ini ya masih secara pihak ditentukan oleh pihak aplikator,” ujarnya.

Di luar isu ketenagakerjaan, Sunarno juga mendorong ratifikasi Konvensi ILO 188 dan 190 terkait perlindungan pekerja perikanan serta pencegahan kekerasan di tempat kerja.

Pada kesempatan yang sama Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, menyoroti ketimpangan agraria karena dinilai persoalan itu tidak terpisah dengan ketenagakerjaan. Dia menekankan hubungan erat antara akses tanah dan kondisi buruh.

“Tenaga kerja dan tanah itu merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan,” ujarnya.

Dia mencontohkan konflik agraria yang berdampak langsung pada buruh, termasuk penertiban kawasan hutan yang berimbas pada ribuan pekerja harian lepas.

Dewi menginginkan tanah-tanah adat yang disita seharusnya dikembalikan kepada pemangku adat setempat untuk menjaga keutuhan tradisi setempat.

Dia juga menyinggung aparat penegak hukum yang mengurusi bidang pertanian dan dianggap telah mengambil sebagian pekerjaan petani.

Respons DPR

Merespons tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru akan dimulai dari masukan buruh.

“Bahan-bahannya justru kita minta dari kawan-kawan buruh apa saja sih yang mesti kemudian ini kan undang-undang baru,” ujarnya menjawab persoalan dari para buruh.

Dia menegaskan target pemerintah agar Undang-Undang Ketenagakerjaan rampung pada 2026. Dasco menyampaikan tujuan pengumpulan masalah dari para buruh agar UU menjawab semua persoalan sehingga terhindar dari gugatan Mahkamah Konstitusi setelah disahkan.

Terkait isu upah dan outsourcing, DPR mengarahkan penyelesaian melalui Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh yang baru dibentuk.

Dia berhap melalui audiensi mampu mempercepat penanganan persoalan ketenagakerjaan, termasuk potensi pemutusan hubungan kerja.

Sementara itu, kebijakan untuk pekerja platform masih dalam tahap simulasi. Pemerintah disebut tengah menyesuaikan model bisnis aplikator, termasuk menurunkan potongan komisi menjadi sekitar 8%.

Dia menambahkan pemerintah melalui Danantara telah membeli saham aplikator ojek online. Dasco menyampaikan upaya ini sebagai langkah untuk menguntungkan pengemudi ojek daring.

"Pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator itu mengambil bagian saham," ucapnya.

Di samping itu, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut pihaknya tengah menyusun desain reforma agraria, termasuk pendataan desa dalam kawasan hutan dan inventarisasi konflik komunal.

“Kita ingin ada kebijakan satu peta terkait dengan soal pertanahan,” paparnya.

DPR juga berencana membentuk pusat koordinasi untuk mempercepat respons terhadap konflik di lapangan, sekaligus memperkuat pengawasan lintas komisi.

"Ini juga sedang kita inventaris. Nah memang muara kita nanti itu adalah one made policy. Yang kedua juga sedang dipikirkan memang terkait dengan badan. Badan pelaksana reforma agraria. Termasuk juga nanti soal-soal yang lainnya," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan tingginya jumlah kasus malaria di Indonesia dalam setahun terakhir hingga ke depannya.

Terdapat lebih dari 700 ribu kasus hingga tahun 2025 yang tercatat di seluruh Indonesia. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran 543 ribu kasus.

Data tersebut diungkap langsung oleh Direktur Penyakit Menular Kemenkes, dr. Prima Yosephine. Dirinya juga menegaskan bahwa berbagai faktor seperti cuaca dan migrasi penduduk menjadi penyebab penyebaran malaria di Indonesia.

“Kalau kita lihat kasusnya, di tahun 2025 memang menjadi yang tertinggi dengan 700 ribu kasus, dibandingkan dengan tahun sebelumnya di angka 543 ribu. Lonjakan kasus ini dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya mobilitas penduduk hingga kondisi cuaca yang mempengaruhi perkembangan nyamuk pembawa malaria,” ujar dr. Prima dalam konferensi pers Hari Malaria Sedunia 2026 secara daring di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Dr. Prima juga menyebut bahwa kasus tertinggi berada di tanah Papua yang mencapai 95 persen penyebaran, dengan tantangan eliminasi yang terletak pada pembiayaan akibat efisiensi anggaran.

“Papua itu tertinggi bahkan sampai 95 persen. Kita tahu kondisi geografisnya sangat sulit, pembiayaan jadi sulit juga karena kondisi efisiensi ini,” tuturnya.

Meskipun begitu, saat ini progres eliminasi malaria mencapai angka yang meyakinkan. Dr. Prima membeberkan sebanyak 412 dari 512 kabupaten/kota di seluruh Indonesia atau sekitar 80 persennya sudah terbebas dari malaria.

Dirinya juga menerangkan kepada media bahwa malaria merupakan jenis penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh parasit _plasmodium_ dan ditularkan melalui gigitan nyamuk _Anopheles_ betina. Adapun gejala umum yang dapat dikenali yakni demam tinggi, menggigil, sakit kepala, hingga nyeri pada otot kaki dan tangan.

Selain itu, terdapat beberapa kelompok yang rentan terserang malaria berdasarkan tempat tinggal dan aktivitas mereka.

“Kelompok yang berisiko tinggi antara lain mereka yang tinggal dan bepergian ke daerah endemis, tinggal dekat genangan air, hingga beraktivitas di luar ruangan pada malam hari,” tutur dr. Prima.

Pengendalian malaria di Indonesia tidak hanya mengandalkan upaya layanan kesehatan. Perubahan perilaku masyarakat juga perlu dilakukan melalui sejumlah langkah sederhana seperti membersihkan genangan air, menggunakan kelambu saat tidur, mengaplikasikan obat anti nyamuk, hingga menutup ventilasi rumah yang rawan dimasuki nyamuk dengan kain kasa.

Selain itu, Kemenkes saat ini juga telah melakukan berbagai edukasi dan upaya pencegahan, di antaranya dengan menyebarkan larvasida, ikan pemakan jentik, serta menanam tanaman anti nyamuk seperti serai dan lavender.

Dr. Prima juga menegaskan bahwa pihaknya telah berupaya mengembangkan deteksi dini serta meningkatkan pencegahan dan respons yang tanggap terhadap kasus malaria.

Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah kasus malaria di daerah pelosok yang sulit dijangkau.

“Tantangan selanjutnya adalah kasus malaria pada lingkungan khusus yang beraktivitas di hutan. Itu sulit dijangkau, jadi perlu ada terobosan khusus ke depannya,” jelasnya.

Selain itu, meningkatnya kasus kejadian luar biasa (KLB) di daerah yang sebelumnya dinyatakan bebas malaria juga menjadi tantangan baru bagi pihaknya.

Terakhir, dr. Prima menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan langkah strategis dengan penyelidikan epidemiologi dan survei migrasi di daerah endemis rendah.

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dari berbagai sektor untuk memberantas malaria hingga mencapai target eliminasi pada tahun 2030.

“Kebijakan selanjutnya adalah mengutamakan pendekatan pengendalian faktor risiko, seperti distribusi kelambu di daerah endemis tinggi dan surveilans vektor. Oleh karena itu, penanggulangan tidak bisa hanya dilakukan oleh sektor kesehatan, perlu adanya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat eliminasi malaria,” kata dr. Prima.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pengelola (BP) BUMN bersama Danantara mulai merestrukturisasi PT Danareksa (Persero). Langkah ini dilakukan untuk mengubah Danareksa menjadi perusahaan pengelola aset (asset management) dengan target dana kelolaan hingga Rp 185 triliun.

Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan transformasi tersebut akan mengakhiri peran Danareksa sebagai holding multi-sektor. Ke depan, perusahaan difokuskan pada bisnis inti sebagai manajer investasi.

"Dia (Danareksa) tidak holding lagi. Tapi merger menjadi satu company yang kuat dan itu akan menjadi asset management yang nomor dua terbesar. Sebagai gambaran, dana kelolaan MI Himbara saat ini mencapai Rp 185 triliun," ujar Dony dalam keterangan resmi, Kamis (30/4/2026).

Restrukturisasi ditandai dengan pemisahan (spin-off) sejumlah unit usaha yang tidak sejalan dengan fokus bisnis pengelolaan aset. Unit seperti kawasan industri, konstruksi, clearing house, dan jasa keuangan akan dilepas dan dialihkan ke holding sektoral masing-masing.

Selain itu, transformasi juga mencakup penggabungan (merger) sejumlah manajer investasi (MI) milik BUMN. Empat MI BUMN akan dikonsolidasikan ke dalam Danareksa untuk memperkuat kapasitas pengelolaan dana.

“Dari hasil merger empat asset management BUMN, semuanya akan menjadi bagian dari Danareksa,” kata Dony.

Proses pelepasan anak usaha ditargetkan rampung pada pertengahan bulan depan, sementara pengumuman resmi hasil konsolidasi dijadwalkan pada 10 Mei.

Dengan perubahan model bisnis ini, pemerintah berharap Danareksa dapat beroperasi lebih fokus, efisien, dan kuat dalam mengelola aset negara secara profesional.

Setelah integrasi manajer investasi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), total dana kelolaan Danareksa diproyeksikan mencapai Rp 185 triliun. Nilai tersebut berpotensi mendorong posisi Danareksa menjadi perusahaan manajemen aset terbesar kedua di Indonesia.

Sebagai bagian dari penataan BUMN secara menyeluruh, pemerintah juga terus menjalankan program penyederhanaan (streamlining) perusahaan pelat merah.

Dony mengungkapkan, sebanyak 167 BUMN telah ditutup atau dilikuidasi dalam satu tahun terakhir.

“Total yang sudah dilikuidasi itu kurang lebih sampai dengan hari ini itu sudah sekitar 167 perusahaan,” ujar Dony ditemui di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi untuk memangkas jumlah BUMN, termasuk anak dan cucu usaha, dari sekitar 1.100 entitas menjadi 257 perusahaan.

Menurut dia, kebijakan ini bertujuan mengembalikan fokus BUMN pada bisnis inti sekaligus meningkatkan efisiensi proses bisnis.

Ia menegaskan, penyederhanaan tersebut tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

“Streamlining ini tujuannya untuk karyawan. Jadi tidak usah khawatir, semuanya dilakukan dengan niat baik. Tidak usah khawatir untuk karyawan, karena karyawan tidak akan di-PHK. Ini adalah proses melakukan efisiensi terhadap perusahaan di sisi bisnis prosesnya, bukan di sisi karyawannya,” kata dia.

Ke depan, proses konsolidasi BUMN akan terus berlanjut dan mencakup berbagai sektor, mulai dari konstruksi, logistik, manajemen aset, sekuritas, perhotelan, industri semen, hingga asuransi.

“Jadi semuanya akan kita eksekusi. Karena memang deadline dari Bapak Presiden. Secepat mungkin kita bisa menyelesaikan, semakin baik,” pungkas Dony.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, SEMARANG - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang memastikan pemulihan jadwal operasional kereta api menuju Jakarta per 29 April 2026. Normalisasi ini merupakan respons cepat perusahaan setelah sempat terjadi gangguan operasional di wilayah Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam yang berdampak signifikan pada konektivitas lintas utara Jawa.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Luqman Arif, menegaskan bahwa per hari Rabu (29/04/2026), tidak ada lagi pembatalan keberangkatan kereta api dari wilayah kerja Daop 4 dengan tujuan Jakarta. Kondisi operasional saat ini dinyatakan telah berangsur pulih dan kembali melayani pelanggan secara optimal sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA).

Terdapat 28 perjalanan kereta api tujuan Jakarta dari wilayah Daop 4 Semarang yang kini telah beroperasi normal. Sejumlah rangkaian kereta api unggulan seperti KA Argo Muria, KA Argo Sindoro, hingga KA Menoreh dilaporkan telah kembali melayani mobilisasi penumpang.

Sebelumnya, gangguan yang terjadi di Bekasi Timur sempat memicu gelombang pembatalan tiket yang cukup besar. Tercatat sebanyak 2.159 pelanggan memilih untuk membatalkan perjalanan mereka akibat ketidakpastian jadwal yang sempat terjadi selama periode gangguan tersebut.

Sebagai bentuk komitmen layanan, KAI memberikan relaksasi prosedur bagi pelanggan yang terdampak gangguan tersebut. Perusahaan memfasilitasi proses pembatalan tiket dengan jangka waktu hingga 7 hari ke depan terhitung sejak tanggal keberangkatan yang tertera pada tiket pelanggan.

Langkah pemulihan operasional ini dilakukan secara transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi. "KAI tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan dengan menyampaikan informasi terkini melalui pesan WhatsApp blast dan Direct Message kepada pelanggan terdampak," ujar Luqman Arif dalam keterangannya.

Di sisi lain, guna memastikan keberlanjutan keselamatan perjalanan pasca-normalisasi, KAI Daop 4 Semarang terus mengintensifkan penutupan perlintasan sebidang ilegal. Berdasarkan data periode 2024 hingga 30 April 2026, tercatat sebanyak 41 perlintasan sebidang yang tidak dijaga telah resmi ditutup di wilayah operasional Daop 4.

Penutupan dilakukan bertahap dengan 18 perlintasan pada tahun 2024, 21 perlintasan pada tahun 2025, dan 2 perlintasan baru pada periode awal tahun 2026. Langkah ini mencakup pengamanan pada jalur sepanjang 677 KM yang membentang dari Kabupaten Tegal hingga Kabupaten Blora.

Upaya preventif ini diprioritaskan pada titik-titik yang tidak memiliki izin resmi, tidak dijaga, dan memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan publik. Selaras dengan penutupan fisik, KAI Daop 4 juga telah melaksanakan 800 kegiatan sosialisasi keselamatan di berbagai sekolah dan lingkungan masyarakat. Kegiatan kolaboratif ini melibatkan pemerintah daerah dan komunitas pecinta kereta api untuk membangun kesadaran mengenai bahaya perlintasan sebidang ilegal.

Alasan dua pejabat eselon I berstatus direktur jenderal (dirjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mundur diungkap Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara.

Dua dirjen Ara yang mundur adalah Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Andriansyah dan Dirjen Perumahan Perdesaan M. Imran.

Ara mengungkap alasan pengunduran diri Aziz berkaitan dengan aturan larangan rangkap jabatan bagi anggota kepolisian.

"Aturan dari MenPAN-RB memang tidak boleh dari kepolisian, jadi dikembalikan ke instansinya," kata Ara di Jakarta Selatan, Rabu (29/4), melansir Detikproperti.

Ia menambahkan terdapat empat pejabat berlatar belakang kepolisian yang dikembalikan ke institusinya sesuai ketentuan tersebut.

Sementara itu, alasan mundurnya M. Imran belum dijelaskan secara rinci oleh kementerian.

Untuk mengisi kekosongan jabatan, Kementerian PKP menunjuk Roberia sebagai pelaksana tugas (Plt) Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, menggantikan Aziz yang kembali ke kepolisian.

Roberia mengaku baru menjabat sejak Senin (27/4) dan akan fokus memastikan tata kelola program perumahan berjalan sesuai aturan.

"Memastikan Program 3 Juta Rumah yang menjadi asta cita Presiden benar-benar efisien dan mencegah korupsi," ujarnya.

Aziz Andriansyah merupakan perwira Polri yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, mulai dari kapolres hingga posisi di Mabes Polri serta Asisten Staf Khusus Presiden.

Sedangkan Imran memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan, termasuk pernah menjabat sebagai Wali Kota Lhokseumawe dan Bupati Subang.

[Gambas:Youtube]

PT Pertamina (Persero) melalui Refinery Unit VII Kilang Kasim mendukung kemandirian masyarakat di sekitar wilayah operasi melalui bantuan pengembangan program masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH) di area penyangga konservasi Pulau Waigeo Timur, Kampung Waifoi, Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada Sabtu (25/4).

Program ini berfokus pada pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, salah satunya lewat pembangunan homestay yang dikelola langsung oleh warga. Inisiatif ini dinilai mampu mengoptimalkan potensi alam Raja Ampat tanpa mengabaikan kearifan lokal dan kelestarian lingkungan.

Komisaris PT Pertamina (Persero), Nanik S. Deyang, menyampaikan apresiasi terhadap potensi alam Kampung Waifoi yang masih terjaga. Menurutnya, program CSR Pertamina di wilayah tersebut menjadi contoh pengembangan ekonomi masyarakat yang selaras dengan karakter alam setempat.

"Ini luar biasa, karena program sosialnya benar-benar disesuaikan dengan alam. Menitikberatkan pada pengelolaan homestay oleh masyarakat dan menjadi milik masyarakat," ujar Nanik.

Ia menambahkan, keberadaan homestay dengan delapan kamar dan tarif sekitar Rp550 ribu per malam dapat menjadi tambahan penghasilan kelompok masyarakat pengelola. Pendapatan bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan warga, termasuk pendidikan anak-anak setempat.

"Ini contoh CSR yang tepat sasaran. Memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan budaya," katanya.

Ketua Kelompok Tani Hutan Saupon Adventure Village, Zakaria, menjelaskan bahwa keterlibatan Pertamina di kampung berawal dari rekomendasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat.Dukungan Pertamina diberikan melalui pembangunan homestay, dapur, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti mesin tempel kapal dan diesel.

"Pertamina membantu kami melalui pembangunan homestay, dapur, serta fasilitas lain. Sejak mulai berkembang pada 2018, homestay ini terus berjalan hingga sekarang," tutur Zakaria.

Ia menilai, program ini memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan fasilitas, akses transportasi, dan sumber penghasilan warga. Selain itu, masyarakat juga semakin terdorong untuk menjaga lingkungan, termasuk mangrove dan kawasan hutan.

"Sebagian besar penghasilan masyarakat sekarang bergantung pada homestay ini. Kami juga semakin sadar untuk menjaga lingkungan seperti mangrove dan hutan agar tetap lestari," ujarnya.

Lebih jauh, Zakaria berharap program tetap dikelola secara mandiri oleh masyarakat lokal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga.

Sementara, Vice President CSR & SMEPP Management Pertamina, Rudi Ariffianto menyatakan, bantuan pemberdayaan masyarakat di sektor wisata ini juga menjadi upaya untuk menjaga pelestarian alam.

"Kami merencanakan program ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal, agar potensi alam dapat dinikmati wisatawan tanpa mengganggu kehidupan dan tradisi yang sudah ada," jelas Rudi.

Selain mendukung pengembangan ekowisata, Pertamina juga menyalurkan bantuan sembako bagi masyarakat Kampung Klayas, serta tas sekolah bagi anak-anak di sekitar wilayah operasi Kilang Kasim, mewujudkan dukungan terhadap pendidikan dan kesejahteraan.

Melalui program CSR ini, Pertamina mendorong potensi alam Raja Ampat dapat terus dikelola secara berkelanjutan, sehingga selain menjadi daya tarik wisata, juga sebagai sumber ekonomi yang inklusif bagi masyarakat lokal.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memastikan merger BUMN Karya rampung di tahun ini, meski waktunya molor dari sebelumnya.

Direktur Operasional Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan target merger yang sebelumnya selesai pada Juni, kemungkinan mundur ke bulan berikutnya.

"Kemungkinan besar (merger BUMN karya) itu mundur setelah saya lihat timeline-nya. Tapi, yang pasti tahun ini selesai," ujar Dony di Jakarta, Selasa (28/4), yang dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Dony menyebutkan merger BUMN sektor karya selesai pada semester II 2026, setelah seluruh perusahaan berada dalam kondisi sehat secara fundamental.

"Kita harapkan tahun ini selesai, jadi kemungkinan besar nanti akan kita lakukan di semester kedua," tambahnya.

Sepanjang tahun lalu, pemerintah memfokuskan diri pada pembersihan laporan keuangan (clean-up), termasuk penyesuaian nilai aset dan pembenahan pembukuan BUMN karya.

Setelah restrukturisasi dan penurunan beban utang selesai, perusahaan-perusahaan akan masuk ke fase konsolidasi usaha melalui skema merger.

"Setelah itu baru masuk ke fase berikutnya Itu fase untuk melakukan konsolidasi daripada bisnisnya melalui merger gitu ya," ucap Dony.

1. PT Hutama Karya (Persero)

2. PT Waskita Karya (Persero) Tbk

3. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

4. PT Adhi Karya (Persero) Tbk

5. PT PP (Persero) Tbk

6. PT Brantas Abipraya (Persero)

7. PT Nindya Karya (Persero).

[Gambas:Youtube]

Warta Ekonomi, Jakarta -

Perkembangan kecerdasan artifisial (AI) yang semakin pesat menuntut peran aktif generasi muda, tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai perumus kebijakan.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai keterlibatan anak muda menjadi kunci dalam menentukan arah pemanfaatan teknologi di masa depan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan, generasi muda perlu memiliki kemampuan ganda, yakni memahami teknologi sekaligus merumuskan kebijakan publik yang relevan dengan perkembangan zaman.

Hal tersebut disampaikannya saat berdialog dengan peserta Youth Parliamentary 2026 di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026). Menurutnya, forum simulasi parlemen menjadi sarana penting untuk melatih cara berpikir strategis dalam menyikapi isu-isu nasional.

Dalam forum tersebut, peserta tidak hanya diajak berdiskusi, tetapi juga memahami bagaimana sebuah gagasan dapat diterjemahkan menjadi regulasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Nezar menilai, proses ini penting untuk membangun kesiapan generasi muda dalam menghadapi tantangan teknologi ke depan.

Ia menjelaskan, kebijakan publik memiliki peran sentral dalam mengarahkan perkembangan teknologi, termasuk AI. Regulasi yang tepat dapat mendorong inovasi tanpa mengabaikan dampak sosial, sekaligus membuka peluang ekonomi baru seperti penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, Nezar juga menyoroti potensi generasi muda akan menghadapi perubahan besar akibat otomatisasi yang akan memengaruhi berbagai sektor.

Oleh karena itu, generasi muda perlu membekali diri dengan pemahaman teknologi agar mampu beradaptasi dan tidak tertinggal.