IDXChannel - PT Indika Energy Tbk (INDY) menuntaskan penerbitan dan penawaran surat utang senior senilai USD100 juta.

Surat utang tersebut jatuh tempo pada 2029 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75 persen per tahun.

Surat utang baru itu dijamin tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali melalui jaminan perusahaan dari sejumlah entitas anak usaha, yakni PT Indika Inti Corpindo, PT Tripatra Multi Energi, PT Tripatra Engineering, PT Tripatra Engineers and Constructors, serta Tripatra (Singapore) Pte Ltd.

Dalam keterbukaan informasi BEI, Senin (18/5/2026) penerbitan surat utang juga didukung gadai saham yang diberikan oleh perseroan dan anak perusahaan penjamin.

Seluruh dana hasil penerbitan surat utang akan digunakan secara eksklusif untuk membiayai belanja modal pengembangan proyek tambang emas milik PT Masmindo Dwi Area di Sulawesi Selatan.

Adapun PT Masmindo Dwi Area merupakan anak usaha yang sepenuhnya dimiliki oleh perseroan.

“Transaksi ini dilakukan untuk mendukung upaya transisi perseroan yang lebih luas dari bisnis batu bara menuju portofolio bisnis yang lebih terdiversifikasi,” tulis manajemen INDY.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah menangkap Eks Kasatnarkoba Polres Kutai Barat, AKP Deky Jonatan Sasiang.

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan AKP Deky ditangkap oleh tim gabungan Subdit II dan IV serta Satgas NIC Bareskrim Polri.

"Pada hari ini, Senin 18 Mei 2026, telah dilakukan AKP Deky Jonatan Sasiang," ujar Eko dalam keterangan tertulis, Senin (18/5/2026).

Eko menjelaskan, AKP Deky ditangkap lantaran diduga telah menerima aliran dana hasil transaksi narkoba jaringan bandar narkoba Kutai Barat, Isak Dkk. Selain itu, Deky juga diduga telah melindungi peredaran narkoba di Kutai Barat, Kalimantan Timur.

"Yang bersangkutan ditangkap terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sehubungan telah menerima aliran dana hasil tindak pidana narkotika jaringan Isak dkk dan menjadi backing peredaran narkoba di wilkum Kutai Barat," pungkasnya

Sebelumnya, Polda Kalimantan Timur (Kaltim) telah memberikan sanksi PTDH terhadap AKP Deky. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yuliyanto.

"Kewajiban menyampaikan permintaan maaf secara langsung di hadapan sidang KKEP, sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 26 hari, serta sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri," kata Yuliyanto.

Penindakan terhadap AKP Eky ini merupakan wujud komitmen dari Polda Kaltim untuk menjaga marwah atau kepercayaan publik terhadap Polri.

“Penegakan disiplin dan kode etik merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mewujudkan institusi yang profesional, modern, dan terpercaya,” pungkasnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa delapan pejabat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilacap dalam penyidikan dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap. Pemeriksaan dilakukan di Polresta Banyuwangi, Senin (18/5/2026).

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan para saksi diperiksa terkait dugaan permintaan iuran uang untuk tunjangan hari raya (THR) Forkopimda tahun 2026 oleh Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Auliya Rachman.

"Semua saksi hadir. Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami soal permintaan iuran uang untuk THR Forkopimda 2026 oleh SAR melalui Asisten Daerah dan Pejabat Daerah terkait," ujar Budi, Selasa (19/5/2026).

8Pejabat RSUD Cilacap yang Diperiksa KPK:

1. Mahastini (MHS)

Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Cilacap

2. Shalata Iip Pamuji Muchsin (SIP)

Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Cilacap

3. Is Haryanto (ISH)

Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan RSUD Cilacap

4. Sugianto (SGN)

Kepala Bidang Pelayanan Penunjang RSUD Cilacap

5. Annas Wahyu Purwanto (AWP)

Kepala Bagian Program dan Pengembangan RSUD Cilacap

6. Jiwo Trusthi Mranani (JTM)

Kepala Bagian Keuangan RSUD Cilacap

7. Yosi Novitasari (YNS)

Kepala Bagian Umum RSUD Cilacap

8. Laeli Musfiroh (LMF)

Kasi Pelayanan Medik Rawat Jalan RSUD Cilacap

Menurut Budi, penyidik juga mendalami proses pengumpulan uang di RSUD Cilacap. Dari keterangan para saksi, disebutkan bahwa pejabat struktural terpaksa menggunakan uang pribadi untuk memenuhi permintaan tersebut.

"Para saksi juga dimintai penjelasannya terkait kronologi pengumpulan uang iuran di SKPD dalam hal ini RSUD Cilacap. Seluruh pejabat struktural RSUD yang diminta iuran terpaksa menggunakan uang pribadi untuk memenuhi permintaan SAR," lanjut Budi.

KPK juga menelusuri apakah permintaan iuran THR itu sudah terjadi sebelum tahun 2026.

"Selain itu, saksi juga dimintai keterangan soal permintaan iuran THR pada tahun-tahun sebelumnya," tandas Budi.

Dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman (AUL) sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ia ditetapkan bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap Sadmoko Danardono (SAD).

Penetapan tersangka ini dilakukan setelah keduanya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat 13 Maret 2026.

Atas perbuatannya, keduanya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Jakarta: Tingginya biaya logistik nasional kembali menjadi sorotan di tengah tekanan ekonomi global dan perlambatan perdagangan dunia. Kondisi ini dinilai bukan hanya membebani dunia usaha, tetapi juga mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi menilai persoalan logistik di Indonesia tidak bisa hanya dilihat dari sisi transportasi semata.

Menurut dia, mahalnya biaya logistik lebih banyak dipengaruhi masalah struktural ekonomi nasional yang belum merata antarwilayah.

“Biaya logistik tinggi sebenarnya merupakan dampak dari ketimpangan pembangunan ekonomi, konektivitas wilayah, regulasi yang belum efisien, hingga masih adanya biaya ekonomi informal. Karena itu, solusi utamanya bukan sekadar menambah infrastruktur, tetapi membangun struktur ekonomi yang lebih seimbang lewat industrialisasi dan hilirisasi,” ujar Yukki dalam keteranganya.

Ia menjelaskan, aktivitas ekonomi Indonesia saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara banyak sektor unggulan seperti pertambangan, perkebunan, dan perikanan justru berada di luar Jawa. Ketimpangan tersebut menyebabkan arus distribusi barang tidak seimbang.
Akibatnya, banyak truk, kapal, dan kontainer kembali tanpa muatan atau mengalami empty backhaul, yang pada akhirnya meningkatkan ongkos logistik nasional.

Selain itu, Yukki juga menyoroti struktur perdagangan Indonesia yang masih didominasi pola impor CIF (Cost, Insurance and Freight) dan ekspor FOB (Free on Board). Skema tersebut membuat sebagian besar nilai tambah jasa logistik dan pelayaran lebih banyak dinikmati perusahaan luar negeri.

“Indonesia masih banyak berperan sebagai pemasok bahan mentah dan produk manufaktur, sementara rantai nilai logistik global belum sepenuhnya dikuasai,” katanya.

Karena itu, ia menilai percepatan re-industrialisasi dan hilirisasi menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem logistik yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Menurut Yukki, pengembangan industri pengolahan di daerah penghasil komoditas akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Hal itu diyakini mampu membentuk arus perdagangan dua arah yang lebih seimbang.

“Ketika daerah penghasil mulai memproduksi barang bernilai tambah, maka utilisasi kapal, truk, hingga kontainer akan meningkat. Efisiensi logistik nantinya terbentuk secara alami karena distribusi barang menjadi lebih merata,” jelasnya.

Ia menambahkan, penguatan hilirisasi pada sektor mineral, energi, pertanian, perikanan, hingga perkebunan akan menjadi fondasi penting dalam membangun rantai pasok nasional yang lebih kuat. Tanpa re-industrialisasi dan hilirisasi, lanjut Yukki, Indonesia akan terus menghadapi persoalan biaya logistik tinggi akibat ketimpangan aktivitas ekonomi dan minimnya industri bernilai tambah di berbagai daerah.

(SAW)

IDXChannel- Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, bertolak menuju Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (18/5/2026).

Keberangkatan Wamenhaj dilakukan dalam rangka menjalankan tugas sebagai bagian dari Amirul Hajj, memimpin misi haji Indonesia, sekaligus memastikan secara langsung kesiapan dan pengawasan layanan jamaah menjelang fase puncak haji 1447 H/2026 M.

Dahnil menegaskan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik, tertib, transparan, dan berorientasi penuh pada pelayanan jamaah.

“Keberangkatan kami ke Arab Saudi dalamrangka menjalankan amanah sebagai Amirul Hajj, memimpin misi haji Indonesia, sekaligus memastikan seluruh layanan kepada jemaah berjalan baik. Di era Presiden Prabowo, penyelenggaraan haji harus semakin baik, semakin tertib, dan semakin berpihak kepada jamaah,” ujar Wamenhaj dikutip Selasa (19/5/2026).

Menjelang fase puncak haji, Wamenhaj berpesan kepada seluruh jamaah haji Indonesia agar menjaga kesehatan, mengatur tenaga, dan tidak memaksakan diri melakukan aktivitas yang dapat menguras fisik.

“Fase puncak haji sudah semakin dekat. Kami mengimbau seluruh jamaah untuk benar-benar menjaga kesehatan, memperbanyak istirahat, dan mengikuti arahan petugas. Fokus utama kita adalah memastikan jamaah dapat menjalani wukuf di Arafah dan seluruh rangkaian puncak haji dengan aman, tertib, dan lancar,” katanya.

Wamenhaj juga memastikan pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh aspek layanan, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah, hingga pelindungan jamaah.

“Semua petugas harus bergerak dalam satu komando. Pelayanan kepada jamaah, khususnya lansia dan jemaah risiko tinggi, harus cepat, responsif, dan tidak boleh berbelit. Kami akan mengawasi langsung agar seluruh layanan berjalan sesuai standar,” tutur dia.

Selain itu, Wamenhaj meminta jamaah tidak ragu melaporkan apabila menemukan atau mengalami praktik pungutan tidak resmi yang dilakukan oleh oknum mana pun selama berada di Tanah Suci.

“Kami tegaskan, jangan ragu melapor jika ada pungutan oleh oknum. Segala bentuk pungutan di luar ketentuan resmi tidak boleh terjadi. Pemerintah akan menindaklanjuti setiap laporan secara serius, karena pelindungan jemaah adalah prioritas kami,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh jemaah untuk menjaga ketertiban, mengikuti arahan petugas, serta fokus mempersiapkan diri menuju puncak haji.

“Kami ingin jamaah merasa aman, terlindungi, dan dilayani dengan baik. Mari fokus pada ibadah, jaga kesehatan, dan bersama-sama menjaga kelancaran misi haji Indonesia,” tutur Wamenhaj.

(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Berkarya Muhammad Alkahfi Try Dalle meminta kepada seluruh kader Partai Berkarya untuk tetap solid dan tidak terprovokasi oleh berbagai narasi yang dapat memperkeruh suasana kebangsaan. Seluruh kader juga diminta mendukung agenda pembangunan nasional.

“Di tengah dinamika politik dan tantangan ekonomi global yang terus berkembang, seluruh kader harus tetap tenang dan fokus mendukung agenda pembangunan nasional, pemerintah sedang bekerja keras dengan berbagai programnya demi kesejahteraan masyarakat,” katanya, Senin (18/5/2026).

Saat ini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menjalankan berbagai program strategis nasional yang bertujuan memperkuat fondasi ekonomi, menjaga stabilitas negara, meningkatkan ketahanan pangan, memperluas lapangan pekerjaan, serta melindungi kepentingan rakyat Indonesia di tengah ketidakpastian global.

“Tentu dalam setiap proses pembangunan, selain membutuhkan waktu, akan selalu ada tantangan, kritik, dan perbedaan pandangan. Namun sebagai bagian dari elemen bangsa, kita harus mampu melihat kebijakan pemerintah secara jernih, objektif, dan mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan sesaat,” ucapnya.

Partai Berkarya menilai berbagai langkah yang diambil pemerintah merupakan bagian dari ikhtiar besar untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional. Karena itu, kader-kader Berkarya tidak perlu panik ataupun terpancing isu-isu yang dapat melemahkan semangat persatuan nasional.

“Partai Berkarya meyakini bahwa stabilitas politik dan persatuan nasional merupakan modal penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Oleh sebab itu, seluruh kader diharapkan tetap fokus bekerja untuk masyarakat, menjaga kondusivitas daerah, serta terus menghadirkan politik yang santun, sejuk, dan solutif,” imbuhnya.

Dalle juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk memberikan dukungan konstruktif kepada pemerintah, sekaligus tetap menjaga fungsi kritik yang sehat demi kemajuan demokrasi Indonesia. “Mari kita jaga optimisme, persatuan, dan semangat gotong royong demi masa depan Indonesia yang lebih kuat. Hidup Berkarya. Hidup Indonesia,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai menguji ketahanan harga pangan nasional. Ketergantungan tinggi terhadap impor pangan membuat tekanan kurs berpotensi cepat merambat ke harga mi instan, roti, tahu-tempe, susu, hingga makanan olahan lainnya pada semester II/2026.

Nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak fluktuatif di kisaran Rp17.470 hingga Rp17.530 per dolar AS pada perdagangan Senin (18/5/2026). Tekanan kurs menjadi perhatian karena sejumlah komoditas pangan strategis Indonesia masih bergantung pada impor.

Peneliti dan Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics Eliza Mardian mengatakan pelemahan rupiah memiliki dampak signifikan terhadap sektor pangan nasional.

“Sebagian besar komoditas strategis masih bergantung pada impor baik untuk bahan baku, pangan konsumsi, maupun input produksi,” kata Eliza kepada Bisnis, Senin (18/5/2026).

Menurut Eliza, ketergantungan impor Indonesia terhadap sejumlah komoditas pangan masih sangat tinggi. Gandum sepenuhnya impor, kedelai sekitar 90% masih dipenuhi dari impor. Selain itu, bawang putih 95% impor, gula sekitar 60%, serta daging sapi dan kerbau sekitar 54%.

Kondisi pelemahan rupiah ini otomatis meningkatkan biaya impor karena mayoritas transaksi dilakukan menggunakan dolar AS. Pada akhirnya, peningkatan biaya impor ini berisiko menimbulkan kenaikan harga pangan di dalam negeri.

Dampaknya tidak hanya dirasakan pada komoditas mentah, tetapi juga produk turunannya seperti mi instan, roti, tahu, tempe, dan makanan olahan lainnya.

Eliza menilai kondisi tersebut memunculkan fenomena imported inflation atau inflasi impor, yakni tekanan inflasi yang berasal dari pelemahan nilai tukar dan tingginya ketergantungan terhadap barang impor.

Menurut dia, transmisi pelemahan rupiah ke harga pangan konsumen berlangsung berbeda pada tiap komoditas. Untuk gandum dan kedelai, dampaknya bisa terasa hanya dalam hitungan minggu karena industri pengolahan langsung menghadapi kenaikan biaya bahan baku.

“Jadinya kenaikan harga bahan baku langsung ditransmisikan ke konsumen dalam bentuk kenaikan harga produk di tingkat konsumen,” katanya.

Tekanan tersebut dinilai lebih cepat terasa pada produk olahan dibanding bahan baku mentah karena terdapat efek berantai pada biaya produksi, energi, distribusi, kemasan, dan logistik.

Lantas, bagaimana respons dunia usaha terkait dengan pelemahan rupiah dan dampaknya ke impor pangan?

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira mengatakan pelemahan rupiah memang belum bisa disebut krisis, tetapi sudah menjadi alarm serius bagi pelaku usaha.

“Yang paling dikhawatirkan bukan hanya level kursnya, tetapi volatilitas dan ketidakpastian yang menyertainya,” ujarnya.

Menurut Anggawira, pelaku usaha sebenarnya masih bisa beradaptasi terhadap level kurs tertentu. Namun pergerakan yang terlalu cepat dan sulit diprediksi membuat perusahaan kesulitan menyusun perencanaan bisnis.

Industri makanan dan minuman disebut menjadi salah satu sektor paling sensitif terhadap fluktuasi kurs karena banyak komponen produksinya masih bergantung pada impor atau harga global berbasis dolar AS.

Komponen yang paling cepat terdampak antara lain bahan baku impor, kemasan, energi, dan logistik. Bahkan material packaging seperti resin plastik, aluminium foil, bahan kimia printing, hingga mesin pengemasan masih banyak berasal dari impor.

Akibat tekanan kurs, banyak perusahaan mulai menahan ekspansi, meninjau ulang target pertumbuhan, hingga melakukan efisiensi operasional.

“Kalau tekanan kurs berlangsung panjang, penyesuaian harga hampir tidak terhindarkan. Ini yang perlu diantisipasi karena bisa memicu imported inflation,” kata Anggawira.

Pelaku usaha kecil juga mulai merasakan dampaknya. Sekretaris Jenderal Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Wibowo Nurcahyo mengatakan kenaikan biaya sudah mulai muncul pada komponen kemasan plastik.

Menurut dia, pengrajin tahu dan tempe kini mulai menyesuaikan ukuran produk untuk menjaga harga jual tetap terjangkau masyarakat.

“Saat ini pengrajin tempe tahu menyesuaikan ukuran besar produknya,” ujarnya.

Di sisi lain, tekanan kurs juga meningkatkan kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat. Eliza menilai kelompok menengah bawah masih berada dalam kondisi rentan karena porsi pengeluaran pangan rumah tangga Indonesia relatif besar.

Jika pelemahan rupiah berlangsung lama dan diikuti kenaikan harga pangan secara luas, konsumsi rumah tangga berpotensi melemah. Padahal konsumsi domestik menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Situasi ini sekaligus menunjukkan rapuhnya struktur pangan nasional terhadap gejolak global. Pelemahan rupiah bukan hanya berdampak pada pangan impor langsung, tetapi juga biaya produksi pangan domestik karena pupuk, pakan ternak, energi, dan logistik masih sangat dipengaruhi harga berbasis dolar AS.

Oleh karena itu, dunia usaha dan ekonom menilai momentum pelemahan rupiah seharusnya menjadi alarm untuk mempercepat pengurangan ketergantungan impor pangan dan memperkuat industri substitusi impor domestik.

Tanpa pembenahan tersebut, setiap gejolak nilai tukar berpotensi kembali memukul harga pangan, margin industri, dan daya beli masyarakat secara bersamaan.

LONDON, KOMPAS.com - Eropa diproyeksikan akan mengalami kekurangan persediaan minyak pada akhir bulan ini.

Persediaan minyak global memang telah anjlok dan diprediksi tidak akan pulih hingga Desember 2027.

Wakil Ketua Eksekutif Abaxx Commodity Exchange, Jeff Currie mengatakan, kekurangan pasokan minyak dapat melanda Eropa kapan saja.

Saat ini tingkat krisis pasokan yang sedang berlangsung belum tercermin dalam harga minyak dan pernyataan pemerintah.

Menurut Currie, kekhawatiran tentang pasokan minyak akan meningkat seiring dengan menipisnya persediaan.

Ketika krisis tersebut sudah di depan mata, harga miyak akan menjadi tidak linier.

"Kemudian kita mencari tahu seberapa besar kemauan seseorang untuk membayar molekul terakhir itu,” ujar dia dikutip dari CNBC, Selasa (19/5/2026).

Currie mengatakan, pasar minyak saat ini berada di tengah bulan-bulan transisi. Secara tradisional, masa ini merupakan bagian terlemah dari siklus permintaan komoditas sepanjang tahun, setelah musim pemanasan dan menuju musim berkendara.

Namun, dengan mendekatnya Hari Peringatan Memorial di Amerika Serikat (AS) dan hari libur bank musim semi di Inggris, permintaan akan solar, bensin, dan minyak akan meningkat tajam

“Saat itulah Anda akan mulai merasakannya,” kata Currie.

Harga minyak kembali melonjak pada Senin setelah Badan Energi Internasional memperingatkan bahwa cadangan minyak semakin menipis dengan cepat.

Analis Societe Generale, Mike Haigh mengatakan, pasar minyak beroperasi di bawah lapisan stabilitas tetapi sistem yang mendasarinya tetap sangat tertekan.

“Persediaan menurun dengan cepat, dan yang terpenting, hanya sebagian kecil dari stok global yang benar-benar dapat digunakan tanpa mendorong sistem ke dalam tekanan operasional,” kata para analis dalam sebuah catatan.

Sebagai catatan, aliran melalui Selat Hormuz yang biasanya mencakup sekitar seperlima dari total pasokan minyak dan gas dunia telah sangat terbatas sejak konflik AS-Iran dimulai pada 28 Februari 2026.

Bahkan, meskipun Selat Hormuz tersebut dibuka kembali pada awal Juni, rangkaian rantai pasok masih akan tertunda sekurang-kurangnya 52 hari.

Rangkaian rantai pasokan fisik yang kompleks tersebut bertujuan memasukkan lebih banyak minyak ke dalam rantai pasokan. Rangkaian tersebut melibatkan transit kapal tanker, bongkar muat, penyulingan, dan distribusi.

Keterlambatan itu berarti beberapa juta barrel per hari tetap tidak tersedia, yang menyebabkan penggunaan lebih lanjut dari persediaan yang menipis dengan cepat.

Mike mengungkapkan, pembukaan kembali Selamt Hormuz pada akhir Juni akan membawa tekanan yang lebih dalam dan lebih berkepanjangan.

Pasalnya, pemulihan fisik paling tidak akan tertunda hingga akhir Agustus dan normalisasi bisa berjalan hingga September.

Perlu diperhatikan, penundaan yang lebih lama lagi untuk pembukaan kembali Selat Hormuz dapat mendorong harga minyak mendekati 150 dollar AS per barrel dan tetap tinggi hingga akhir tahun.

“Meskipun arus pasokan kembali normal, keterlambatan waktu tersebut memperparah defisit persediaan, memperpanjang kelangkaan hingga 2027 dan menunda normalisasi penuh lebih jauh lagi, menyoroti betapa sensitifnya sistem ini terhadap perubahan kecil sekalipun dalam waktu pembukaan kembali,” jelas para analis Societe Generale.

Sebagai informasi, harga minyak sedikit naik pada Senin sore, karena negosiasi antara Washington dan Teheran tampaknya menemui jalan buntu.

Harga minyak mentah Brent yang menjadi patokan internasional naik 1,4 persen pada hari Senin, mencapai 110,73 dollar AS per barrel.

Sementara itu, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS mencapai 106,86 dollar AS, atau meningkat 1,3 persen.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Listya Endang Artiani

Dosen dan Peneliti Universitas Islam Indonesia

Nilai tukar rupiah kembali berada dalam tekanan berat. Dalam beberapa waktu terakhir, rupiah bergerak mendekati level psikologis Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Bagi masyarakat umum, pelemahan rupiah mungkin hanya dipahami sebagai naiknya harga dolar. Namun bagi investor dan pelaku pasar keuangan, depresiasi rupiah merupakan sinyal yang jauh lebih serius: meningkatnya risiko ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global yang belum menunjukkan tanda mereda.

Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi dalam ruang kosong. Penguatan dolar AS masih menjadi faktor utama yang membebani mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia. Kebijakan suku bunga tinggi Federal Reserve Amerika Serikat yang bertahan lebih lama dari perkiraan pasar membuat arus modal global kembali mengalir menuju aset berbasis dolar. Investor internasional melihat instrumen keuangan AS sebagai pilihan yang lebih aman sekaligus lebih menguntungkan.

Di saat bersamaan, ketegangan geopolitik global, perlambatan ekonomi dunia, hingga kekhawatiran resesi di berbagai kawasan memperkuat fenomena flight to quality. Dalam situasi penuh ketidakpastian, investor cenderung meninggalkan aset berisiko di negara berkembang dan memindahkan dana mereka ke instrumen yang dianggap lebih stabil seperti obligasi pemerintah AS dan dolar Amerika.

Namun, menyalahkan faktor global semata tentu tidak cukup. Pelemahan rupiah saat ini juga menunjukkan bahwa pasar sedang menguji kekuatan fundamental ekonomi Indonesia sekaligus membaca arah kebijakan yang diambil pemerintah dan Bank Indonesia. Di sinilah konsep Impossible Trinity atau Trilemma dalam ekonomi makro internasional menjadi relevan untuk memahami situasi yang sedang terjadi.

Secara sederhana, teori ini menjelaskan bahwa sebuah negara tidak mungkin secara bersamaan menjaga tiga hal sekaligus yaitu mempertahankan nilai tukar tetap stabil, membiarkan arus modal asing bebas keluar-masuk, dan menjalankan kebijakan moneter independen melalui pengaturan suku bunga sesuai kebutuhan domestik. Negara hanya bisa memilih dua dari tiga tujuan tersebut secara bersamaan.

Masalahnya, Indonesia tampak berusaha mempertahankan ketiganya sekaligus. Di satu sisi, stabilitas rupiah tetap dijaga agar tidak melemah terlalu dalam demi mempertahankan kepercayaan pasar dan menekan inflasi impor. Di sisi lain, Indonesia tetap membuka arus modal asing secara bebas karena pasar keuangan domestik masih membutuhkan aliran dana investor global. Pada saat yang sama, suku bunga juga dijaga agar tidak terlalu agresif demi menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang masih bergantung pada konsumsi dan investasi domestik.

Kondisi inilah yang menempatkan kebijakan moneter Indonesia dalam posisi dilematis. Ketika rupiah melemah, pasar umumnya berharap bank sentral merespons melalui kenaikan suku bunga agar aset domestik kembali menarik bagi investor. Kenaikan suku bunga biasanya mampu menahan arus keluar modal sekaligus membantu menjaga stabilitas kurs.

Namun pilihan tersebut bukan tanpa konsekuensi, suku bunga yang terlalu tinggi dapat memperlambat pertumbuhan kredit perbankan, menekan investasi dunia usaha, dan mengurangi daya beli masyarakat. Sebaliknya, mempertahankan suku bunga agar tetap rendah memang dapat menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi risiko pelemahan rupiah menjadi semakin besar.

Dalam situasi seperti ini, investor tidak hanya melihat angka-angka ekonomi, tetapi juga membaca arah dan konsistensi kebijakan. Pasar keuangan sangat sensitif terhadap ketidakpastian. Ketika pelaku pasar menilai respons kebijakan terlalu hati-hati atau terlambat, maka sentimen negatif mudah berkembang menjadi kepanikan.

Hal ini terlihat dari perilaku investor yang mulai mengurangi eksposur terhadap aset negara berkembang, termasuk Indonesia. Tekanan jual di pasar obligasi dan saham sering kali bukan semata karena kondisi fundamental memburuk, melainkan karena investor khawatir terhadap risiko yang mungkin terjadi ke depan. Dengan kata lain, pasar bergerak berdasarkan ekspektasi, bukan hanya realitas saat ini.

Selama ini, Bank Indonesia aktif melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas rupiah. Berbagai instrumen seperti intervensi spot, pembelian surat berharga negara, hingga penguatan instrumen moneter jangka pendek digunakan untuk meredam volatilitas pasar. Langkah tersebut memang penting untuk menjaga psikologi pasar dalam jangka pendek.

Akan tetapi, intervensi semata tidak cukup apabila pasar melihat belum adanya arah kebijakan yang benar-benar tegas. Dalam banyak kasus di negara berkembang, cadangan devisa dapat terkuras apabila bank sentral terlalu lama mempertahankan nilai tukar tanpa dukungan kebijakan yang kuat dan kredibel. Investor pada akhirnya akan menguji seberapa jauh otoritas mampu bertahan menghadapi tekanan pasar.

Selain tekanan terhadap pasar keuangan, pelemahan rupiah juga membawa dampak langsung terhadap masyarakat. Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor energi, bahan baku industri, obat-obatan, dan sejumlah komoditas pangan. Ketika rupiah melemah, biaya impor meningkat dan akhirnya diteruskan menjadi kenaikan harga barang di dalam negeri.

Risiko inflasi impor inilah yang menjadi ancaman berikutnya. Jika harga kebutuhan pokok terus meningkat, daya beli masyarakat akan tertekan dan pertumbuhan ekonomi domestik berpotensi melambat. Artinya, depresiasi rupiah tidak hanya menjadi persoalan pasar keuangan, tetapi juga menyentuh kondisi ekonomi riil masyarakat sehari-hari.

Karena itu, tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan sekadar menjaga rupiah agar tidak terus melemah. Yang lebih penting adalah menjaga kepercayaan investor bahwa stabilitas ekonomi nasional masih berada dalam kendali. Pasar membutuhkan sinyal yang jelas mengenai arah kebijakan suku bunga, strategi stabilisasi nilai tukar, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah dan bank sentral.

Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan menjadi faktor yang sangat menentukan. Investor tidak hanya mencari tingkat keuntungan tinggi, tetapi juga kepastian arah kebijakan dan kredibilitas institusi ekonomi suatu negara. Ketika kepercayaan melemah, tekanan terhadap rupiah akan jauh lebih sulit dikendalikan hanya dengan intervensi jangka pendek.

Pada akhirnya, pelemahan rupiah hari ini adalah cermin dari pertarungan antara tekanan global dan keyakinan pasar terhadap kemampuan Indonesia menjaga stabilitas ekonominya. Dalam dilema Impossible Trinity, tidak ada pilihan yang benar-benar mudah. Namun di tengah tekanan seperti sekarang, pasar selalu menghargai satu hal yang paling mahal: keberanian mengambil keputusan yang jelas, konsisten, dan dapat dipercaya.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memantapkan arah pembangunan daerah untuk periode 2027 dengan menitikberatkan pada sektor pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah.

Langkah ini diambil guna menjadikan kedua sektor tersebut sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi baru.

"Infrastruktur sudah [siap sejak 2025], dan swasembada pangan sudah kuat pada 2026, maka 2027 adalah pariwisata yang menjadi prioritas kita," kata Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat menghadiri acara Rembug Pembangunan Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Banjarnegara pada Senin (18/05/2026).

Sektor pariwisata menjadi prioritas lantaran pertumbuhannya yang begitu signifikan pada 2025, yaitu sebesar 10,60%. Kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah selama periode 2022-2025 juga memperlihatkan tren peningkatan yang konsisten.

Secara terperinci, kontribusi pariwisata terhadap PDRB Jawa Tengah tercatat sebesar 3,29% pada tahun 2022, kemudian naik menjadi 3,40% pada tahun 2023. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 3,56%, hingga akhirnya menyentuh angka 3,74% pada tahun 2025.

Selain kontribusi PDRB, indikator kesuksesan juga tercermin dari volume kunjungan wisatawan yang terus mengalami lonjakan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2022, jumlah kunjungan wisatawan tercatat sebanyak 46,6 juta orang, dan melonjak drastis hingga mencapai 74,4 juta orang pada tahun 2025. Kenaikan akumulatif sebesar 59,73% ini membuktikan daya tarik Jawa Tengah yang sangat kompetitif di tingkat nasional.

Menurut Luthfi, modalitas ekonomi pariwisata Jawa Tengah sangatlah melimpah. Wilayah ini memiliki potensi wisata alam, wisata kuliner, hingga industri wastra. Kekayaan budaya ini kian diperkuat oleh pengakuan resmi dari lembaga internasional UNESCO terhadap berbagai produk budaya lokal.

Adanya pengakuan dari UNESCO harus dijadikan pemicu utama bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pengembangan wisata ramah muslim atau pariwisata syariah. Potensi pengembangan ini tersebar luas di berbagai wilayah, terutama di Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo, Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap yang kaya akan potensi wisata alam serta agro. Kendati demikian, pemetaan komprehensif masih perlu dilakukan agar seluruh potensi tersebut dapat tergarap secara optimal dan terintegrasi.

Luthfi juga menekankan pentingnya penguatan kembali desa-desa wisata yang sebelumnya telah mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Langkah intervensi ini diperlukan agar desa wisata tidak sekadar menjadi objek formalitas, melainkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan ekosistem pariwisata yang tangguh di Jawa Tengah.

Merespons cetak biru tersebut, lima kepala daerah yang hadir menyatakan komitmen penuh untuk menyelaraskan program kerja mereka dengan peta jalan provinsi. Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana, menyatakan bahwa pihaknya akan fokus mengoptimalkan destinasi wisata zona dua di Kawasan Pegunungan Dieng yang selama ini belum banyak dieksplorasi. Wilayah ini dinilai memiliki potensi ekonomi yang sangat besar namun belum tersentuh intervensi secara maksimal.

Amalia menambahkan bahwa karakteristik geografis Banjarnegara yang menyerupai Wonosobo dan Purbalingga memberikan keunggulan komparatif dalam pengembangan wisata alam. Optimalisasi desa wisata di kawasan pegunungan tersebut ditargetkan mampu menjadi magnet ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Pihaknya optimistis penyelarasan ini akan mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi daerah pasca-pembangunan infrastruktur dasar.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, mengungkapkan bahwa daerahnya saat ini telah memiliki 19 desa wisata yang dikelola secara mandiri. Namun, destinasi wisata yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap baru mencakup satu objek, yakni pemandian Cipari, yang kondisinya saat ini cukup memprihatinkan. Oleh karena itu, Pemkab Cilacap berencana melakukan penataan ulang secara menyeluruh guna mewujudkan destinasi yang berkelanjutan.

Cilacap juga membidik revitalisasi kawasan Teluk Penyu dan Benteng Pendem melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Kebudayaan. Ammy menegaskan komitmennya untuk mendorong pengembangan wisata syariah dan penguatan sektor ekonomi syariah secara paralel sesuai dengan arahan provinsi. Langkah ini diharapkan mampu memperluas pangsa pasar pariwisata Jawa Tengah ke segmen yang lebih spesifik dan potensial.

Bisnis.com, SURABAYA – Dewan Energi Nasional (DEN) mengeklaim kondisi fiskal negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak terdampak, meski pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite, Biosolar, dan LPG 3 kilogram hingga akhir tahun mendatang di tengah kondisi geopolitik global dewasa ini.

Anggota DEN RI Satya Widya Yudha menjelaskan bahwa kerisauan banyak pihak mengenai potensi pembengkakan beban fiskal akibat kebijakan untuk menahan harga dan pasokan komoditas energi bersubsidi tersebut tidak perlu dibesar-besarkan.

Menurutnya, pemerintah saat ini telah memiliki diversifikasi sumber pendapatan dari berbagai sektor lain, selain yang bersumber dari sektor penerimaan perpajakan, yang disebutnya mampu berkontribusi besar terhadap kas negara.

"Begini, yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat itu adalah bahwa kita mempunyai revenue di tempat lain. Ya, justru kita meningkatkan pendapatan negara, baik itu yang bukan pajak, ya, PNBP kita melalui banyak sekali cara, ya, di sektor mineral, batubara, dan juga di tempat-tempat lain. Itu yang bisa mengompensasi apabila ada shortage dalam fiskal," ujar Satya kepada Bisnis pada sela-sela Sarasehan Energi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Senin (18/5/2026).

Lebih lanjut, Satya menegaskan bahwa kebijakan pemerintah untuk menahan banderol pasokan energi subsidi tersebut dipastikannya tidak akan berdampak pada postur belanja yang telah ditetapkan pada APBN tahun berjalan.

Pendapatan yang didapatkan dari lini lain di luar sektor pajak, baik dari sektor komoditas migas maupun nonmigas, dinilainya cukup mumpuni untuk menyumbang pendapatan kepada negara.

Ketika ditanya mengenai resiliensi dari anggaran negara untuk dapat memberikan subsidi BBM dan LPG 3 kilogram, Satya menegaskan bahwa skenario keuangan pemerintah saat ini masih berjalan sesuai dengan koridor yang direncanakan hingga akhir tahun mendatang.

"Sampai saat ini ya, sampai saat ini, apa kita masih mempunyai perencanaan yang belum berubah sampai dengan akhir tahun," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa pada periode triwulan I/2026, realisasi pendapatan negara terhitung sebesar Rp574,9 triliun.

Rinciannya, penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp462,7 triliun, yang terdiri atas penerimaan pajak Rp394,8 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp67,9 triliun. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp112,1 triliun atau mencapai 24,4% dari target APBN yang sebesar Rp459,2 triliun.

Namun begitu, pada realisasi belanja APBN hingga 31 Maret 2026, subsidi dan kompensasi tercatat mencapai Rp118,7 triliun atau meroket hingga 266,5% bila dibandingkan dengan kinerja periode yang sama tahun 2025.

Dari Rp118,7 triliun, subsidi mencapai Rp52,2 triliun dan kompensasi Rp66,5 triliun hingga akhir Maret 2026, di mana subsidi yang digelontorkan terdiri atas subsidi BBM sebesar 3.173,6 juta kiloliter, yang melonjak 9,2% dibanding realisasi pada periode yang sama tahun 2025 sebesar 2.906,7 juta kiloliter, dan LPG 3 kilogram dengan realisasi 1.419 juta kilogram atau melesat 7,5% dibanding Maret 2025 yang tercatat sebesar 1.368 juta kilogram.

"Realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi ICP, depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume BBM, LPG, dan listrik. Volatilitas harga minyak akibat dinamika geopolitik global dapat meningkatkan realisasi subsidi energi. Indonesia telah memiliki pengalaman menghadapi kondisi tersebut, termasuk saat lonjakan harga energi pada konflik Rusia–Ukraina tahun 2022," tulis Kemenkeu dalam Laporan APBN KiTA.

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan Amerika telah membatalkan rencana untuk melanjutkan serangan terhadap Iran yang dijadwalkan pada hari Selasa (19/5/2026). Menurutnya, serangan dibatalkan atas permintaan dari para pemimpin Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA).

“Saya telah diminta oleh Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman Al Saud, dan Presiden Uni Emirat Arab, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, untuk menunda serangan militer yang direncanakan terhadap Republik Islam Iran, yang dijadwalkan besok, karena negosiasi serius sedang berlangsung, dan menurut pendapat mereka, sebagai Pemimpin dan Sekutu yang Hebat, kesepakatan akan dibuat, yang akan sangat dapat diterima oleh Amerika Serikat, serta semua negara di Timur Tengah, dan sekitarnya,” tulis Trump di Truth Social pada hari Senin.

Pengumuman Trump itu muncul setelah dia mengancam bahwa waktu terus berjalan bagi Iran untuk mencapai kesepakatan atau pertempuran akan kembali terjadi setelah gencatan senjata yang rapuh.

Trump tidak memberikan rincian tentang serangan yang direncanakan, tetapi mengatakan bahwa dia telah menginstruksikan militer AS untuk bersiap untuk melancarkan serangan skala besar ke Iran. "Kapan saja, jika kesepakatan yang dapat diterima tidak tercapai," ujarnya, seperti dikutip dari AP.

Trump sebelumnya tidak mengungkapkan bahwa dia berencana melakukan serangan pada hari Selasa, tetapi pada akhir pekan dia memperingatkan Iran di Truth Social, "Bagi Iran, waktu terus berjalan, dan mereka sebaiknya segera bergerak, CEPAT, atau tidak akan ada yang tersisa dari mereka."

Trump telah mengancam selama berminggu-minggu bahwa gencatan senjata yang disepakati pada pertengahan April dapat berakhir jika Iran tidak mencapai kesepakatan, dengan parameter yang berubah-ubah untuk mencapai kesepakatan tersebut.

Di sisi lain, Trump juga mengatakan bahwa Amerika Serikat nyaris menghancurkan kemampuan militer Iran, menambahkan bahwa negara itu tidak lagi memiliki Angkatan Laut atau Angkatan Udara yang efektif dan kepemimpinannya telah melemah secara signifikan.

"Kami telah merebut sebuah negara yang akan memiliki senjata nuklir, dan kami telah menghancurkan militernya secara praktis. Mereka tidak memiliki Angkatan Laut, mereka tidak memiliki Angkatan Udara, mereka telah...mereka telah hancur secara militer. Itu banyak. Itu besar...kita bisa pergi sekarang," paparnya.

"Butuh waktu 25 tahun bagi mereka untuk membangun kembali, hal terakhir yang mereka pikirkan, saya rasa, adalah nuklir. Sekarang mereka harus menuliskannya, tetapi ketika Anda tidak mengatakan apa pun, kami telah, kami telah menghancurkan sepenuhnya, maaf, dari CNN, kami telah menghancurkan sepenuhnya militer mereka, kami telah menghancurkan kepemimpinan mereka, seperti yang Anda ketahui, para pemimpin mereka telah tiada, para pemimpin mereka telah tiada di tingkat pertama, tingkat kedua, kami berurusan dengan setengah dari tingkat ketiga, dan saya pikir kita telah membuat banyak kemajuan, dan itu sangat sederhana, Anda tahu, kami tidak ingin melalui ini," imbuh Trump.